Makalah Per Banding An Mitigasi Gempa Bumi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan tugas mata kuliah Mitigasi Bencana (TG 5124) yang berjudul “PERBANDINGAN MITIGASI BENCANA GEMPA BUMI DI BENUA EROPA, ASIA, DAN AMERIKA (Studi Kasus : Prancis, Jepang, dan Equador). Tugas ini merupakan salah satu bentuk usaha kami untuk dapat lebih memahami mengenai substansi mata kuliah tersebut agar dapat kami aplikasikan di kemudian hari. Tugas tersebut tentu dapat kami selesaikan dengan adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu kami bermaksud untuk mengucapkan apresiasi sebesarbesarnya kepada : a) Allah SWT. b) Bapak Dr. A. Nanang T. Puspito, selaku dosen mata kuliah Mitigasi Bencana yang selama satu semester ini telah banyak memberikan wawasan serta pada akhirnya memberikan penugasan ini yang semakin membuat kami memahami substansi dari mata kuliah tersebut. c) Kedua orang tua kami, yang telah memungkinkan kami menempuh pendidikan di ITB serta berbagai dukungan, baik materi maupun non materi. d) Seluruh peserta mata kuliah Mitigasi Bencana, yang telah memerhatikan dan memberikan masukan pada saat presentasi topik makalah kami ini disampaikan. e) Berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Besar harapan kami bahwa hasil makalah yang kami tulis ini dapat memberikan tambahan wawasan bagi siapapun yang membacanya sehingga dapat bersamasama dengan kami mengkritisi kondisi negara kita (Indonesia) dalam meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi potensi bencana gempa bumi. Namun demikian, kami juga sebelumnya ingin memohon maaf apabila di dalam makalah ini terdapat kesalahan maupun kekurangan. Selamat membaca!

Bandung, 4 Januari, 2009

Penyusun

i

DAFTAR ISI

Hlm Kata Pengantar…………………………………………………………………

i

Daftar Isi…………………………………………………………………………

ii

Daftar Tabel…………………………………………………………………….

iv

Daftar Gambar………………………………………………………………….

v

Abstrak……………………………………………………………………….....

vi

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang………………………………………………………….....

I–1

1.2 Tujuan dan Sasaran………………………………………………………

I–2

1.3 Ruang Lingkup…………………………………………………………….

I–3

1.4 Metodologi Studi…………………………………………………………..

I–4

1.5 Sistematika Penulisan…………………………………………………….

I–6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Umum mengenai Bencana Alam, Gempa Bumi, dan Manajemen Bencana……………………………………………………..

II – 1

2.2 Tinjauan Umum mengenai Mitigasi Gempa Bumi……………………...

II – 6

BAB III PEMBAHASAN 3.1 Mitigasi Gempa Bumi di Kota Nice, Prancis…………………………….

III – 1

3.1.1 Gambaran Umum Wilayah……………………………………......

III – 1

3.1.2 Teknik Mitigasi Bencana di Kota Nice, Prancis…………………

III – 5

3.2 Mitigasi Gempa Bumi di Kota Kobe, Jepang……………………………

III – 13

3.2.1 Mitigasi Bencana di Jepang Secara Umum……………………..

III – 13

3.2.2 Gambaran Umum Kota Kobe……………………………………..

III – 15

3.2.3 Mitigasi Bencana di Kobe………………………………………….

III – 17

3.2.4 Kesiapan Setiap Level Pemerintahan dalam Menghadapi Bencana di Kota Kobe……………………………………………..

III – 18

3.2.5 Implementasi Konsep Safety Oriented City……………………..

III – 20

3.2.6 Manajemen Bencana Kota Kobe…………………………………

III – 24

ii

3.2.7 Riset Mengenai Gempa Bumi di Jepang………………………...

III – 25

3.3 Mitigasi Gempa Bumi di Kota Quito, Equador………………………….

III – 29

3.3.1 Gambaran Umum Wilayah Kota Quito…………………………...

III – 29

3.3.2 Kebijakan Pengelolaan Bencana (The Quito Earthquake Risk Management)……………………………………………………….

III – 35

3.3.3 Analisis Resiko Gempa Bumi Kota Quito di Masa yang Akan Datang……………………………………………………………….

III – 37

3.3.4 Teknis Mitigasi Bencana Struktural di Kota Quito………………

III – 43

3.3.5 Teknis Mitigasi Bencana Non Struktural di Kota Quito…………

III – 44

3.3.6 Riset Ilmu Kebencanaan dan Teknologi di Kota Quito…………

III – 46

BAB IV KESIMPULAN 4.1 Apresiasi dan Kritik

IV – 1

4.1.1 Apresiasi dan Kritik Mitigasi Bencana di Kota Nice, Prancis…..

IV – 1

4.1.2 Apresiasi dan Kritik Mitigasi Bencana di Kota Kobe, Jepang….

IV – 2

4.1.3 Apresiasi dan Kritik Mitigasi Bencana di Kota Quito, Equador..

IV – 3

4.2 Relevansi Studi untuk Mitigasi Gempa Bumi di Indonesia……………

IV – 7

4.2.1 Relevansi Studi dari Mitigasi Bencana Kota Nice, Prancis…….

IV – 7

4.2.2 Relevansi Studi dari Mitigasi Bencana Kota Kobe, Jepang……

IV – 7

4.2.3 Relevansi Studi dari Mitigasi Bencana Kota Quito, Equador….

IV – 7

DAFTAR PUSTAKA

iii

DAFTAR TABEL

Hlm

Tabel 2.1 Scala Intensitas gempa MMI

II – 3

Tabel 3.1 Sejarah Kejadian Gempa di Kota Nice, Prancis tahun 1300 –

III – 4

1900

Tabel 4.1 Matriks Perbandingan Mitigasi Bencana di Prancis, Jepang,

IV – 4

dan Equador

iv

DAFTAR GAMBAR

Hlm

Gambar 1.1 Peta Lokasi Negara/Kota Kasus

I–4

Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran Studi

I–5

Gambar 2.1 Gambar Siklus Manajemen Bencana

II – 5

Gambar 2.2 Tujuh Langkah Perencanaan Mitigasi Bencana

II – 11

Gambar 3.1 Peta Prancis

III – 1

Gambar 3.2 Peta Kawasan Perkotaan Nice

III – 2

Gambar 3.3 Kota Kobe

III – 16

Gambar 3.4 Gempa di Kobe

III – 17

Gambar 3.5 Segitiga Kehidupan

III – 26

Gambar 3.6 Peta Lokasi Quito

III – 30

Gambar 3.7 Grafik Pertumbuhan Penduduk Kota Quito

III – 30

Gambar 3.8 Peta Kerentanan Infrastruktur Listrik, Jalan, dan Air Bersih di Kota Quito

III – 33

Gambar 3.9 Foto Marsical Sucre International Airport

III – 34

Gambar 3.10 Peta Lokasi Kemungkinan Gempa Bumi di Kota Quito

III – 38

Gambar 3.11 Perbandingan Intesitas Gempa di Setiap Zona Kota Quito Akibat Ketiga Jenis Gempa Bumi

III – 40

Gambar 3.12 Peta Sebaran Jenis Kelompok Bangunan di Kota Quito

III – 41

Gambar 3.13 Peta Sebaran Kerusakan Bangunan akibat Gempa Lokal

III – 42

v

ABSTRAK

Bencana alam merupakan suatu interaksi antara kejadian/fenomena alam yang membahayakan

(hazard)

dengan

kerentanan

(vulnerability)

serta

kapasitas

(capacity) masyarakat di lokasi kejadian. Paradigma pengelolaan bencana dari waktu ke waktu semakin menyadari bahwa pengelolaan bukan hanya pada saat pasca kejadian, melainkan pengelolaan sebelum kejadian dalam bentuk meminimasi resiko kejadian serta dampak kerusakan (mitigasi). Gempa bumi sebagai salah satu jenis bencana alam memiliki karakteristik yang sangat tidak diduga dan belum dapat diprediksi kapan dan dimana kejadian berikutnya akan terjadi. Hal ini bahkan telah membuat beberapa kalangan seismolog menyatakan bahwa ilmu kegempaan pun telah mulai mengakui kerumitan gempa yang luar biasa (Jackson, 2006). Dengan demikian mitigasi bencana alam gempa bumi sangat patut dilaksanakan di berbagai negara serta kota yang memiliki ancaman bencana tersebut.

Bentuk-bentuk mitigasi bencana alam gempa bumi pada akhirnya diterapkan sesuai dengan karakteristik potensi gempa, kerentanan, serta kapasitas masing-masing lokasi. Teori Lempeng sebagai salah satu teori terbaru mengenai penyebab gempa bumi dan pencanangan Dekade 90’an sebagai Dekade Pengurangan Resiko Bencana oleh PBB, sangat mendorong berbagai dialektika dan kerjasama internasional dalam mengurangi resiko bencana gempa bumi. Pembelajaran teknis mitigasi gempa bumi antar suatu kota maupun antar negara merupakan salah satu langkah yang cukup efisien dalam menyiapkan mitigasi bencana gempa bumi.

Kata kunci

: Bencana alam, gempa bumi, mitigasi bencana

vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Bencana alam merupakan suatu kejadian yang tidak akan pernah dapat dilepaskan dengan kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun masyarakat. Telah cukup banyak riwayat kejadian bencana alam yang terekam dan dari informasi tersebut kita dapat melihat bahwa dimanapun dan kapanpun sebenarnya terdapat potensi akan suatu

bencana

alam.

UU

24/2007

mengenai

Penanggulangan

Bencana

mendefinisikan terminilogi “bencana alam” sebagai “bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor”. Pada dasarnya pada keadaan tertentu kejadian/fenomena alam merupakan satu proses alamiah di muka bumi, dikatakan bencana ketika menimbulkan kerugian. Bencana merupakan interaksi dari bahaya alam yang umumnya terjadi dari kejadian alam yang tidak terduga dan tiba-tiba dengan keadaan rentan (vulnerable conditions) yang berakibat pada kerusakan/kerugian terhadap manusia dan lingkungannya (ElMasri dan Tipple dalam Awotona, 1997:3).

Tulisan ini membahas lebih mendalam mengenai bencana alam gempa bumi. Gempa bumi merupakan pergerakan bumi secara mendadak yang disebabkan oleh pelepasan kekuatan yang terakumulasi lama. Berdasarkan penyebabnya gempa dikelompokkan menjadi gempa tektonik dan gempa vulkanik. Teori Lempeng Tektonik menjelaskan bumi terdiri atas lempengan-lempengan yang terus bergerak. Pergerakan lempeng dapat berupa pemisahan, tabrakan, maupun gesekan; akibat gerakan tersebut menimbulkan tekanan yang dalam tingkatan tertentu akan melepaskan energi tertahan yang memecahkan batuan dan menciptakan retakan (sesar). Pelepasan energi secara mendadak akan menimbulkan getaran (kemudian merambat menjadi gelombang) yang mengguncangkan tanah, secara teoritis rangkaian tersebutlah yang disebut dengan gempa bumi. Adapun pada kasus gempa vulkanik, pelepasan energi ditimbulkan oleh getaran yang dihasilkan oleh aktivitas vulkanik gunung api.

I-1

Bencana gempa bumi sampai dengan saat ini merupakan salah satu bencana yang paling sulit untuk dicegah. Masalah yang pokok terkait gempa ialah ia enggan muncul dalam patokan waktu manusia (Achenbach, 2006). Kejadian gempa San Fransisco (1906) merupakan pemicu tumbuh berkembangnya ilmu kegempaan; namun demikian sampai dengan saat ini manusia belum dapat mencapai tahapan mampu memprediksi kapan dan dimana akan terjadi gempa. Ilmu kegempaan pun telah mulai mengakui kerumitan gempa yang luar biasa (Jackson, 2006).

Karakteristik dan perkembangan ilmu kegempaan modern yang masih tergolong muda menyebabkan tindakan pencegahan terhadap gempa hampir mustahil, bahkan di antara seismolog pun masih memperdebatkan apakah gempa bumi benar-benar diprediksi atau tidak. Pada akhirnya dekade 90’an dicanangkan sebagai dekade pengurangan resiko bencana (United Nation-International Strategy for Disaster Reduction). Dalam hal ini sangat ditekankan pula pada usaha mitigasi bencana (pengurangan resiko) gempa bumi di seluruh dunia.

Dalam pencatatan riwayat kegempaan, terlihat bahwa seluruh benua rentan atas terjadinya gempa bumi. Hal ini sangat mendorong kerjasama di tingkat lokal sampai dengan internasional untuk mengurangi resiko bencana gempa bumi di berbagai negara. Penerbitan Resolusi PBB No.63/1999, Hyogo Framework for Action, serta Beijing Action merupakan sedikit dari sekian banyak usaha pengurangan resiko ini. Pada akhirnya kerjasama antar negara serta aspek pembelajaran antar negara dalam hal mitigasi bencana gempa bumi menjadi sangat penting.

1.2 Tujuan dan Sasaran Makalah ini memiliki tujuan studi untuk “Menemukenali perbandingan kegiatan mitigasi bencana alam gempa bumi di Prancis, Jepang, dan Equador serta memberikan tinjauan kritis terhadapnya bagi relevansi kegiatan serupa di Indonesia”.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka terdapat sasaran studi sebagai berikut : a. Memberikan gambaran umum mengenai bencana gempa bumi dan mitigasi bencana gempa bumi. b. Memberikan gambaran umum kegiatan mitigasi bencana di Prancis, Jepang, dan Equador I-2

c.

Menemukenali perbandingan antar kegiatan mitigasi di Prancis, Jepang, dan Equador

d. Memberikan tinjauan kritis atas hasil temuan dan relevansi bagi kegiatan mitigasi bencana bumi di Indonesia

1.3 Ruang Lingkup Batasan studi pada makalah ini didefinisikan melalui penentuan ruang lingkup wilayah serta ruang lingkup materi yang dibahas. Ruang lingkup wilayah dibatasi dengan pemilihan studi kasus mitigasi bencana gempa bumi pada satu negara di setiap benua Amerika, Asia, dan Eropa. Berikut ialah negara-negara yang menjadi contoh kasus untuk mewakili benua masing-masing : 1) Negara

Prancis,

mewakili

Benua

Eropa.

Secara

spesifik

akan

memperlihatkan mitigasi bencana gempa bumi di Kota Nice; terletak pada pertemuan Lempeng Eurasia dan Lempeng Afrika. 2) Negara Jepang, mewakili Benua Asia. Secara spesifik akan memperlihatkan mitigasi bencana gempa bumi di Kota Kobe; terletak pada pertemuan Lempeng Eurasia, Lempeng Pasifik, dan Lempeng Filipina. 3) Negara

Equador,

mewakili

Benua

Amerika.

Secara

spesifik

akan

memperlihatkan mitigasi bencana gempa bumi di Kota Quito; terletak pada pertemuan Lempeng Nazca dan Lempeng Amerika Selatan.

Dari aspek materi, maka lingkup bahasan akan difokuskan pada bencana alam gempa bumi (sebagai salah satu jenis bencana alam). Sebagai bencana alam, maka gempa bumi pada setiap kasus tetap akan dibedah dari sisi potensi bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity). Adapun bahasan mengenai manajemen/pengelolaan bencana akan dijelaskan secara umum, dengan bahasa spesifik pada tingkatan mitigasi (pengurangan resiko bencana). Bahasan mitigasi bencana pada setiap kasus akan didefinisikan dari sudut pandang teknis dan non teknis; jenis mitigasi struktural maupun non struktural; serta dari aspek riset ilmu pengetahuan dan teknologi.

I-3

Gambar 1.1 Peta Lokasi Negara/Kota Kasus

1.4 Metodologi Studi Metodologi studi yang dilakukan dalam studi ini ialah metodologi penelitian kualitatif dengan fokus pada beberapa aspek mitigasi bencana yang diperhatikan; yakni aspek teknis/non-teknis, teknis, jenis mitigasi struktural/non struktural, serta perkembangan riset dan n teknologi. Sebagai pendahuluan akan digambarkan untuk setiap sample kasus potensi bahaya gempa bumi (hazard), ( kerentanan (vulnerability vulnerability), dan kapasitas (capacity).

Kegiatan studi didominasi melalui Desk Study terhadap kajian teoritis terkait lingkup materi, gambaran umum wilayah negara/kota sample,, hasil riset, kebijakan, serta implementasi teknis mitigasi bencana di setiap negara/kota sample. Dengan demikian pada dasarnya pengumpulan data/informasi dilakukan melalui su survey sekunder memanfaatkan berbagai publikasi baik secara cetak maupun digital.

I-4

Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran Studi

I-5

1.5 Sistematika Penulisan Berikut ialah sistematika penulisan makalah serta gambaran umum bahasan pada setiap bab :

BAB I PENDAHULUAN Bab ini berisi uraian latar belakang dilakukannya studi, tujuan dan sasaran studi, ruang lingkup serta metodologi studi, dan ditutup dengan uraian sistematika penulisan hasil studi. Melalui bab ini maka dapat dilihat gambaran umum studi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Bab ini berisi uraian singkat dari hasil studi literatur terhadap berbagai teori dan pustaka mengenai lingkup materi yang dibahas dalam studi. Dalam hal ini akan diuraikan mengenai bencana alam, gempa bumi, manajemen/pengelolaan bencana, dan mitigasi bencana. Uraian pada bab ini merupakan landasan dalam membahas serta memberikan tinjauan kritis atas berbagai aspek mitigasi di Negara/Kota kasus.

BAB III PEMBAHASAN Bab ini berisi uraian atas temuan pada berbagai aspek dalam mitigasi bencana gempa bumi di Negara/Kota kasus. Bab ini dibagi berdasarkan masing-masing kasus, serta pada setiap kasus dibahas menurut aspek yang telah ditentukan sebelumnya. Temuan pada bab ini merupakan dasar dalam menyimpulkan tujuan studi.

BAB IV PENUTUP Bab ini merupakan bagian penutup studi yang berisi atas kesimpulan berupa apresiasi serta kritik terhadap temuan mitigasi bencana gempa bumi di setiap Negara/Kota kasus yang kemudian saling dibandingkan di dalam suatu matriks. Uraian tersebut kemudian dikritisi serta diberikan relevansinya terhadap kegiatan mitigasi bencana gempa bumi di Indonesia.

I-6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum mengenai Bencana Alam, Gempa Bumi, dan Manajemen Bencana Gempa bumi adalah gejala alam,berupa sentakan alamiah yang terjadi di bumi, yang bersumber di dalam bumi dan merambat ke permukaan. Gempa adalah salah satu bencana alam yang dapat diramalkan. Ada tiga kelompok pembagian gempa bumi yang lazim kita kenal. Pertama gempa tektonik, yaitu yang berkaitan erat dengan pembentukan patahan (fault), sebagai akibat langsung dari tumbukan antar lempeng pembentuk kulit bumi. Gempa ini merupakan gempa yang umumnya berkekuatan lebih dari 5 skala Richter. Gempa vulkanik, yaitu gempa berkaitan dengan aktivitas gunung api. Gempa ini merupakan gempa mikro sampai menengah, gempa ini umumnya berkekuatan kurang dari 4 skala Richter. Ketiga, terban yang muncul akibat longsoran / terban dan merupakan gempa kecil. Kekuatan gempa mungkin sangat kecil sehingga yang muncul tidak terasa, berupa tremor dan hanya terdeteksi oleh seismograf.

Secara umum, gempa bumi merupakan gerakan tiba-tiba yang akibat pelepasan yang terakumulasi akibat tumbukan lempeng / kulit bumi, pergeseran sesar, aktivitas gunung api atau yang lain. Titik pelepasan sebagai sumber energi,melepaskan energi membentuk gelombang ke segala arah, termasuk ke permukaan. Teori yang dapat digunakan sebagai pendekatan untuk mengetahui penyebab kejadian gempa tektinik adalah menerapkan Teori bingkas Elastik (Elastic Rebound Theory) dan Teori Tektonik Lempeng (Plate Tectonic Theory). Teori Bingkas Elastik menjelaskan proses pelepasan energi dalam bentuk getaran. Pada Teori Bingkas Elastik,fase pertama dimulai dari bekerjanya gaya dari dua arah mulai bekerja terjasi penahanan oleh kohesi maupun adhesi batuan (bahan). Fase kedua terjadi sampai pelenturan maksimal dan terjadi akumulasi pada batas batuan. Fase ketiga, terjadi patahan pada daya tahan batuan mencapai maksimal namun gaya yang masih berlangsung. Fase ketiga segera diikuti fase keempat berupa fase pelepasan energi. Pada fase terakhir batuan yang melengkung kembali ke posisi semula dengan oleh pelepasan energi gelombang ke segala arah, dalam gelombang tranversal maupun gelombang longitudinal. II-1

Teori Tektonik Lempeng diterapkan untuk menjelaskan gaya tektonik regional yang bekerja disuatu kawasan. Untuk Indonesia, tektonik regionalnya sangat dipengaruhi oleh keberadaan Lempeng Hindia-Australia di sebelah Selatan, Lempeng di sebelah Utara Barat, Lempeng Filipina di sebelah timur, serta Lempeng Pasific disebelah timur, yang masing-masing bergerak mendekat dengan kecepatan 8 km / tahun samapai 12 km / tahun.

Pada peristiwa gempa, biasanya diikuti dengan gempa susulan yang muncul. Menurut K. Mogi, ahli Seismologi jepang akan menyertai gempa utama. Umumnya tidak akan lebih dari gempa utama namun terjadi berulang-ulang. Pusat gempa susulan dapat berada disekitar maupun jauh dari gempa utama. Pada kasus-kasus tertentu gempa susulan akan relative lebih besar dengan gempa utama. Hal ini terajadi jika gempa utama justru berfungsi sebagai pemicu munculnya gempa ikutan. Gempa ikutan tersebut mungkin muncul kuat jika kawasan yang telah mengalami akumulasi energi maksimal.

Kekuatan gempa Untuk mengetahui kekuatan gempa dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan mengukur energi yang dilepaskan dan mengukur akibat yang ditimbulkan oleh gempa tersebut.

Pengenalan kekuatan cara pertama gempa bersifat kuantitatif,dilakukan pengukuran dengan skala Richter yang umumnya dikenal sebagai pengukuran magnetudo gempa bumi. Magnetudo gempa bumi adalah ukuran mutlak yang dikeluarkan oleh pudat gempa. Pendapat ini pertama kali dikemukakan oleh Richter, dengan amplitude antara 0 sampai 9. Selama ini gempa terbesar tercatat sebesar 8,9 skala Richter terjasi di Columbia tahun 1906

Pengenalan kekuatan cara kedua bersifat kualitatif, melihat besarnya kerusakan yang diakibatkan oleh gempa. Kerusakan tersebut dapat dikatakan sebagai intensitas gempa bumi. Pada kerusakan yang sama dapat ditarik dalam satu kesamaan kerusakan sebagai satu isoseisme. Selanjutnya, daerah-daerah memiliki kesamaan kerusakan dipetakan dan buat peta isoseisme. Suatu peta isoseisme selalu terdiri oleh garis-garis yang tertutup (kontur). Bagian pusat dari garis-garis II-2

melingkar disebut episentrum gempa bumi. Intensitas ini merupakan akibat maksimun, karena kerusakan yang diderita merupakan kerusakan maksimum. Tentunya intensitas maksimum ini tergantung dari besarnya energi yang dilepas oleh gempa bumi.

Intensitas gempa nampaknya lebih penting bagi manusia menyangkut rusaknya bentukanbentukan fisik yang dibuat oleh manusia. Di Indonesia digunakan skala intensitas MMI (Modified Mercarlli Intensity) versi tahun 1931. Di bawah ini merupakan perbandingan intensitas skala MMI dari nilai 1 hingga 12.

Tabel 1.1 Skala Intensitas gempa MMI Skala MMI

Deskripsi

1

Dapat dirasakan oleh beberapa orang saja.

2

Dapat dirasakan oleh berapa orang. Benda-benda yang digantung dapat bergerak.

3

Dirasakan lebih keras. Kendaraan atau benda lain yang berhenti dapat bergerak.

4

Dirasakan lebih keras baik didalam bangunan atau diluar. Jendela dan pintu mulai bergetar.

5

Dirasakan hamper oleh semua orang. Pigura di dinding mulai berjatuhanjendela kaca pecah.

6

Dirasakan oleh semua orang. Orang mulai ketakutan. Kerusakan mulai nampak.

7

Setiap orang mulai lari ke luar. Bisa dirasakan di dalam kendaraan yang bergerak.

8

Sudah membahayakan bagi setiap orang. Bangunan lunak mulai runtuh.

9

Mulai dengan kepanikan. Sudah ada kerusakan yang berarti bagi semua bangunan.

10

Kepanikan lebih hebat.hanya gedung-gedung kuat dapat bertahan Terjadi arah longsor dan rekahan.

11

Lebih panih lagi. Hanya beberapa bangunan bertahan.Jembatan rusak. II-3

12

Kerusakan

total.

Gelombang

terlihat

ditanah.

Benda-benda

berterbangan. Sumber : Makalah Modul Manajemen Bencana Seputar Beberapa Bencana di Indonesia

Manajemen Bencana Banyaknya peristiwa bencana yang terjadi dan menimbulkan korban jiwa serta kerugian harta benda yang besar baik di Jawa Barat maupun di Indonesia, telah membuka mata kita bersama bahwa manajemen bencana di negara kita masih sangat jauh dari yang kita harapkan. Selama ini, manajemen bencana dianggap bukan prioritas dan hanya datang sewaktu-waktu saja, padahal kita hidup di wilayah yang rawan terhadap ancaman bencana. Oleh karena itu pemahaman tentang manajemen bencana perlu dimengerti dan dikuasai oleh seluruh kalangan, baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta.

Manajemen bencana merupakan seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana, pada sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana yang dikenal sebagai Siklus Manajemen Bencana (seperti terlihat dalam Gambar Siklus Manajemen Bencana), yang bertujuan untuk (1) mencegah kehilangan jiwa; (2) mengurangi penderitaan manusia; (3) memberi informasi masyarakat dan pihak berwenang mengenai risiko, serta (4) mengurangi kerusakan infrastruktur utama, harta benda dan kehilangan sumber ekonomis.

Secara umum kegiatan manajemen bencana dapat dibagi dalam kedalam tiga kegiatan utama, yaitu: 1.

Kegiatan pra bencana yang mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta peringatan dini;

2.

Kegiatan saat terjadi bencana yang mencakup kegiatan tanggap darurat untuk meringankan penderitaan sementara, seperti kegiatan search and rescue (SAR), bantuan darurat dan pengungsian;

3.

Kegiatan pasca bencana yang mencakup kegiatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

II-4

Gambar 2.1 Gambar Siklus Manajemen Bencana

Sumber : Makalah Manajemen dan Mitigasi Bencana, Ir. Agus Rachmat

Kegiatan pada tahap pra bencana ini selama ini banyak dilupakan, padahal justru kegiatan pada tahap pra bencana ini sangatlah penting karena apa yang sudah dipersiapkan pada tahap ini merupakan modal dalam menghadapi bencana dan pasca bencana. Sedikit sekali pemerintah bersama masyarakat maupun swasta memikirkan tentang langkah-langkah langkah atau kegiatan-kegiatan kegiatan apa yang p perlu dilakukan didalam menghadapi bencana atau bagaimana memperkecil dampak bencana.

Kegiatan saat terjadi bencana yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana, untukmenanggulangi dampak yang ditimbulkan, terutama berupa penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi dan pengungsian, akan mendapatkan perhatian penuh baik dari pemerintah bersama swasta maupun masyarakatnya. Pada saat terjadinya bencana biasanya begitu banyak pihak yang menaruh perhatian dan mengulurkan tangan memberikan bantuan tenaga, moril moril maupun material. Banyaknya bantuan yang datang sebenarnya merupakan sebuah keuntungan yang harus dikelola dengan baik, agar setiap bantuan yang masuk dapat tepat guna, tepat sasaran, tepat manfaat, dan terjadi efisiensi.

II-5

Kegiatan pada tahap pasca bencana, terjadi proses perbaikan kondisi masyarakat yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana pada keadaan semula. Pada tahap ini yang perlu diperhatikan adalah bahwa rehabilitasi dan

rekonstruksi

yang

akan

dilaksanakan

harus

memenuhi

kaidah-kaidah

kebencanaan serta tidak hanya melakukan rehabilitasi fisik saja, tetapi juga perlu diperhatikan juga rehabilitasi psikis yang terjadi seperti ketakutan, trauma atau depresi.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa titik lemah dalam Siklus Manajemen Bencana adalah pada tahapan sebelum/pra bencana, sehingga hal inilah yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan untuk menghindari atau meminimalisasi dampak bencana yang terjadi.

2.2 Tinjauan Umum mengenai Mitigasi Gempa Bumi Mitigasi bencana adalah “serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana” (UU 24/2007). Konsep mitigasi bencana merupakan suatu

usaha

untuk

mengubah

paradigma

penanggulangan

bencana

yang

sebelumnya lebih banyak menekankan diri pada tindakan pasca terjadinya bencana.

Kegiatan-kegiatan pada tahap pra bencana erat kaitannya dengan istilah mitigasi bencana yang merupakan upaya untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Mitigasi bencana mencakup baik perencanaan dan pelaksanaan tindakan-tindakan untuk mengurangi resiko-resiko dampak dari suatu bencana yang dilakukan sebelum bencana itu terjadi, termasuk kesiapan dan tindakan-tindakan pengurangan resiko jangka panjang.

Usaha untuk menyebarkan paradigma ini mulai banyak dilakukan sejak awal tahun 1900-an. Berbagai kegiatan dan penelitian menyangkut hal tersebut banyak dilakukan oleh PBB maupun negara-negara lain. Salah satu siklus pengelolaan bencana yang cukup komprehensif diperkenalkan oleh Carter (1991), terdiri atas : Kejadian bencana (impact)  Response  Pemulihan (recovery)  Pembangunan (development)  Pencegahan (preventioni)  Mitigasi  Kesiapan (preparedness)  Kejadian bencana (impact). II-6

Adapun di dalam siklus keseluruhan penanggulangan bencana di Indonesia, maka kegiatan mitigasi bencana merupakan salah satu kegiatan pada tahap pra bencana. Dalam tahap pra bencana, kegiatan-kegiatan penyelenggaran penanggulangan bencana dilakukan baik dalam situasi tidak terjadi bencana maupun dalam situasi terdapat potensi bencana. Berbagai kegiatan pada tahap pra bencana ketika terdapat

situasi

tidak

terjadi

bencana

dilakukan

melalui

:

perencanaan

penanggulangan bencana, pengurangan resiko bencana, pencegahan, pemaduan dalam

perencanaan

pembangunan,

persyaratan

analisis

resiko

bencana,

pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, pendidikan dan pelatihan, dan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Adapun kegiatan-kegiatan ketika terdapat situasi potensi terjadi bencana meliputi kegiatan kesigapan, peringatan dini, dan mitigasi bencana.

Kegiatan mitigasi dilakukan untuk mengurangi resiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. Mitigasi bencana dilakukan dengan pelaksanaan

penataan

ruang;

pengaturan

pembangunan,

pembangunan

infrastruktur; dan penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

Secara umum, praktik mitigasi bencana dikelompokkan menjadi dua jenis; yakni mitigasi struktural dan mitigasi non struktural. Mitigasi struktural berhubungan dengan usaha-usaha pembangunan konstruksi fisik yang dapat mengurangi resiko atas terjadinya bencana. Sementara mitigasi non struktural lebih kepada penyadaran untuk menjaga lingkungan (seperti perencanaan guna lahan dan pemberlakukan peraturan) dan peningkatan kemampuan mengahadapi bencana.

Upaya mitigasi struktural dapat dilakuka dengan memperkuat bangunan dan infrastruktur yang berpotensi terkena bencana, seperti membuat kode bangunan, desain rekayasa, dan konstruksi untuk menahan serta memperkokoh struktur ataupun membangun struktur bangunan penahan longsor, penahan dinding pantai, dan lain-lain.

II-7

Untuk mitigasi juga dapat dilakukan dalam bentuk non struktural, diantaranya seperti menghindari wilayah bencana dengan cara membangun menjauhi lokasi bencana yang dapat diketahui melalui perencanaan tata ruang dan wilayah serta dengan memberdayakan masyarakat dan pemerintah daerah.

Mitigasi Bencana yang Efektif Mitigasi bencana yang efektif harus memiliki tiga unsur utama, yaitu penilaian bahaya, peringatan dan persiapan. 1. Penilaian bahaya (hazard assestment); diperlukan untuk mengidentifikasi populasi dan aset yang terancam, serta tingkat ancaman. Penilaian ini memerlukan pengetahuan tentang karakteristik sumber bencana, probabilitas kejadian bencana, serta data kejadian bencana di masa lalu. Tahapan ini menghasilkan Peta Potensi Bencana yang sangat penting untuk merancang kedua unsur mitigasi lainnya; 2. Peringatan (warning); diperlukan untuk memberi peringatan kepada masyarakat tentang bencana yang akan mengancam (seperti bahaya tsunami yang diakibatkan oleh gempa bumi, aliran lahar akibat letusan gunung berapi, dsb). Sistem peringatan didasarkan pada data bencana yang terjadi sebagai peringatan dini serta menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk memberikan pesan kepada pihak yang berwenang maupun masyarakat. Peringatan terhadap bencana yang akan mengancam harus dapat dilakukan secara cepat, tepat dan dipercaya. 3. Persiapan (preparedness). Kegiatan kategori ini tergantung kepada unsur mitigasi sebelumnya (penilaian bahaya dan peringatan), yang membutuhkan pengetahuan tentang daerah yang kemungkinan terkena bencana dan pengetahuan tentang sistem peringatan untuk mengetahui kapan harus melakukan evakuasi dan kapan saatnya kembali ketika situasi telah aman. Tingkat kepedulian masyarakat dan pemerintah daerah dan pemahamannya sangat penting pada tahapan ini untuk dapat menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi dampak akibat bencana. Selain itu jenis persiapan lainnya adalah perencanaan tata ruang yang menempatkan lokasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di luar zona bahaya bencana (mitigasi non struktur), serta usaha-usaha keteknikan untuk membangun struktur yang aman terhadap bencana dan melindungi struktur akan bencana (mitigasi struktur). II-8

Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat Penguatan kelembagaan, baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta merupakan faktor kunci dalam upaya mitigasi bencana. Penguatan kelembagaan dalam bentuk dalam kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, tindakan gawat darurat, manajemen barak dan evakuasi bencana bertujuan mewujudkan masyarakat yang berdaya sehingga dapat meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

Perwujudan Masyarakat atau komunitas yang berdaya dalam menghadapi bencana dapat

diwujudkan

melalui

Siklus

Pengurangan

Risiko

Berbasis

Masyarakat/Komunitas. Sementara itu upaya untuk memperkuat pemerintah daerah dalam

kegiatan

sebelum/pra

bencana

dapat

dilakukan

melalui

perkuatan

unit/lembaga yang telah ada dan pelatihan kepada aparatnya serta melakukan koordinasi dengan lembaga antar daerah maupun dengan tingkat nasional, mengingat

bencana

tidak

mengenal wilayah

administrasi,

sehingga

setiap

daerahnmemiliki rencana penanggulangan bencana yang potensial di wilayahnya.

Hal yang perlu dipersiapkan, diperhatikan dan dilakukan bersama-sama oleh pemerintahan, swasta maupun masyarakat dalam mitigasi bencana, antara lain: 1. Kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan kebencanaan atau mendukung usaha preventif kebencanaan seperti kebijakan tataguna tanah agar tidak membangun di lokasi yang rawan bencana; 2. Kelembagaan pemerintah yang menangani kebencanaan, yang kegiatannya mulai dari identifikasi daerah rawan bencana, penghitungan perkiraan dampak yang ditimbulkan oleh bencana, perencanaan penanggulangan bencana, hingga

penyelenggaraan

kegiatan-kegiatan

yang

sifatnya

preventif

kebencanaan; 3. Indentifikasi lembaga-lembaga yang muncul dari inisiatif masyarakat yang sifatnya menangani kebencanaan, agar dapat terwujud koordinasi kerja yang baik; 4. Pelaksanaan program atau tindakan ril dari pemerintah yang merupakan pelaksanaan dari kebijakan yang ada, yang bersifat preventif kebencanaan; 5. Meningkatkan pengetahuan pada masyarakat tentang ciri-ciri alam setempat yang memberikan indikasi akan adanya ancaman bencana.

II-9

Proses Menyiapkan Rencana Mitigasi Bencana Mitigasi bencana harus memperhatikan semua tindakan yang diambil untuk mengurangi pengaruh dari bencana dan kondisi yang peka dalam rangka untuk mengurangi bencana yang lebih besar dikemudian hari. Oleh karena itu seluruh aktivitas mitigasi difokuskan pada bencana itu sendiri atau bagian/elemen dari ancaman. Beberapa hal untuk rencana mitigasi (mitigation plan) pada masa depan dapat dilakukan sebagai berikut (Ilyas, Tommy : 2006): 1) Perencanaan lokasi (land management) dan pengaturan penempatan penduduk 2) Memperkuat bangunan dan infrastruktur serta memperbaiki peraturan (code) disain yang sesuai. 3) Melakukan usaha preventif dengan merealokasi aktiftas yang tinggi kedaerah yang lebih aman dengan mengembangkan mikrozonasi 4) Melindungi dari kerusakan dengan melakukan upaya perbaikan lingkungan dengan maksud menyerap energi dari gelombang Tsunami (misalnya dengan melakukan penanaman mangrove sepanjang pantai) 5) Mensosialisasikan dan melakukan training yang intensif bagi penduduk didaerah area yang rawan Tsunami 6) Membuat early warning sistem sepanjang daerah pantai/perkotaan yang rawan Tsunami

Pada Gambar 2.2 disampaikan diagram dari mitigation planing proses (case study dari Regional all hazard mitigation Master Plan for Benton, Lane and Liin county, USA ) berupa 7 langkah yang perlu diantisipasi. Dimulai dari asesmen resiko bencana sampai dengan penyediaan dana untuk pembangunannya. Mitigasi pada langkah keempat dihentikan jika risk atau toleransi dapat diterima. Jika tidak rencana dilanjutkan sampai langkah ketujuh yang merupakan prioritas dari mitigasi proyek yang diperlukan yaitu menyediakan pendanaan untuk mewujudkan

II-10

Gambar 2.2 Tujuh Langkah Perencanaan Mitigasi Bencana

Sumber : Regional All Hazard Mitigation Master Plan for Benton, Lane, and Liin County; USA

II-11

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Mitigasi Gempa Bumi di Kota Nice, Prancis 3.1.1 Gambaran Umum Wilayah Prancis merupakan negara yang terletak di bagian selatan Benua Eropa dan salah satu negara yang berbatasan langsung dengan laut. Batas-batas Batas batas negara Prancis adalah sebagai berikut : Sebelah Utara

: Belgia dan Selat Inggris.

Sebelah Selatan

: Spanyol dan laut mediterania.

Sebelah Barat

: Laut Atlantik.

Sebelah Timur

: Italia, Switzerland, Jerman, dan Luxembourg.

Gambar 3.1Peta Prancis

Sumber : http://www.abdet.com/maps/map_france.gif

III-1

Prancis merupakan negara yang dilalui oleh pertemuan dua lempeng tektonik yaitu lempeng eurasia dan lempeng afrika. Dengan kondisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Prancis merupakan salah satu negara di Eropa dengan tingkat kerawanan bencana gempa yang cukup tinggi.

Kota Nice pertama kali berkembang pada abad pertengahan selama masa renaissance dan merupakan suatu permukiman yang mengelilingi p perbukitan rocky yang berlokasi di dekat laut. Permukiman pertama di Kota Nice pertama kali dibangun di bukit tersebut selama masa renaissance.

Mulai dari awal terbentuknya hingga sekitar tahun 1950, Nice berkembang sebagai kota dengan aktivitas utama adalah adalah sebagai kawasan komersial dengan pelabuhan sebagai pusatnya. Akan tetapi, pada akhirnya, karena Nice ternyata tidak mampu untuk bersaing dengan kota pelabuhannya lainnya seperti Marseile dan Genoa yang pada saat itu memiliki jumlah dan kualitas fasilitas fasilitas yang lebih baik, maka kegiatan utama di Kota Nice berganti menjadi kegiatan pariwisata. Saat ini, Kota Nice tidak hanya berkembang sebagai salah satu tujuan wisata di Prancis, akan tetapi mulai mengembangkan berbagai bisnis dan industri lain yang menduku mendukung kegiatan pariwisata yang ada. Gambar 3.2 Peta Kawasan Perkotaan Nice

Sumber : http://www.psi.edu/~obrien/Bike_Fr/Maps/MosaicMap.gif

III-2

Kota Nice merupakan kota dengan penduduk terbanyak ke-5 di Prancis dengan jumlah penduduk mencapai 350.000 jiwa (16.000 jiwa pada abad 18 dan 136.000 pada tahun 1911). Akibat dari adanya kegiatan pariwisata, maka populasi di Kota Nice selalu bertambah pada saat musim panas yang jumlah bisa mencapai dua kali lipat dari penduduk aslinya. Luas total dari Kota Nice adalah 72 km2 dengan kepadatan penduduknya sekitar 4.860 jiwa/ km2. Akan tetapi, Nice tidak hanya berupa dataran rendah melainkan juga terdapat pegunungan dan perbukitan yang melingkupi hingga sebagian kota sehingga telah diidentifikasikan kembali bahwa kepadatan di kawasan pergunungan dan perbukitan adalah sebesar 200jiwa/km2 sedangkan di kawasan perkotaannya mencapai 29.800 jiwa/km2

Pertumbuhan penduduk Kota Nice masih terus bertambah tetapi relatif lambat. Perbedaan antara dua sensus penduduk terakhir (1982 dan 1990) menunjukkan hanya ada pertambahan penduduk sejumlah 11.000 jiwa. Pertumbuhan ini terutama oleh adanya pendatang karena jika melihat perbandingan antara kelahiran dan kematian, ternyata diperoleh data bahwa kelahiran masih lebih rendah dari kematian.

Kondisi Geologis Pegunungan alpen bagian baran ini dapat dikatakan masih baru dan aktif yang merupakan akibat dari pertemuan lempeng Eurasia dan Aftika. Memang lokasi pasti perpotongan lempeng ini masih belum dapat diidentifikasikan dengan jelas serta menurut sejarah gempa yang telah terjadi sebelumnya, kejadian-kejadian tersebut menyebar di seluruh Kota Nice. Kondisi geologisnya terdiri dari bermacam-macam pola, diantaranya thrust, strike-slip, dan normal faulting. Menurut prediksi dari beberapa ahli, kemungkinan terjadinya gempa dengan karakteristik yang sejenis di Kota Nice baru akan terjadi sekitar 1000 tahun setelah kejadian sebelumnya terjadi.

III-3

Sejarah Gempa Tabel 3.1 Sejarah Kejadian Gempa di Kota Nice, Prancis tahun 1300 - 1900 Tahun

Intensitas (Skala MSK)

1348

IX

1494

IX

1517

VIII

1564

X

1612

VII

1618

VII

1618

VIII

1644

IX

1818

VII

1854

VIII

1887

IX Sumber: Issues in Urban Earthquake Risk

Berdasarkan tabel 3.1, diketahui bahwa telah terjadi 11 gempa dengan skala lebih dari VII MSK di Kota Nice dalam kurun waktu tahun 1300 hingga tahun 1900. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa Kota Nice juga merupakan Kota yang rawan bencana meskipun tingkat periodesasinya cukup panjang. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa untuk gempa dengan intensitas yang sama baru akan terjadi setelah lebih dari satu abad. Gempa dengan intensitas tertinggi berlokasi di bagian timur laut Kota Nice.

Infrastruktur Pencatat Gempa Terdapat sebuah jaringan pengawas gempa yang terdiri dari 7 single-component stasiun yang telah beroperasi dari tahun 1977 dan telah mencatat lebih dari 1000 kejadian dengan skala intensitas maksimum 5 dan terjadi di lokasi yang berbedabeda. Karena dirasa bahwa jumlah stasiun yang ada masih minim, maka dilakukan penambahan 2 jaringan lagi yang terdiri dari 4 single-component stasiun (sudah beroperasi) yang meliputi seluruh pegunungan di Prancis dan 10 three-component

III-4

stasiun (belum beroperasi) yang merupakan alat pengukur beresolusi tinggi yang akan digunakan bersama-sama dengan jaringan yang sejenis yang berlokasi di Italia.

Salah satu temuan menarik dari alat-alat ini adalah dua kejadian dengan magnitud 4 yang terjadi pada tahun 1989 dan 1990 yang cukup dirasakan warga di Nice. Pusat gempa tersebut berlokasi di lepas pantai hanya sekitar 25-30 km dari Nice. Sebuah pertanyaan muncul yaitu apakah kejadian tersebut dapat terjadi lagi dengan magnitude yang sama atau bahkan lebih tinggi dari 6. Hal tersebut yang menjadi kesulitan dalam penentuan bagaimana skenario yang terbaik dalam melakukan mitigasi bencana yang efektif dan efisien.

Kondisi Geoteknik Beberapa observasi dilakukan setelah beberapa gempa yang terjadi untuk melihat seberapa rentan Kota Nice terhadap gempa. Pusat Kota Nice dibangun pada dua pegunungan alluvial yang paralel. Pegunungan ini terdiri dari batuan sedimen yang masih baru dan belum mengikat dengan baik. Dengan kondisi tersebut, tanah akan mengalami likuifikasi pada getaran dengan intensitas 8 MSK.

Di bagian barat Nice, pegunungan Var memiliki struktur tanah yang lebih besar dan tipis dan merupakan karakteristik geoteknik yang cukup buruk. Airport di Kota Nice berlokasi di kawasan tersebut dan sebagian tanahnya merupakan tanah yang diperoleh dari laut yang dipadatkan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka tingkat kerawanan bencana di arport Kota Nice menjadi besar bukan karena getaran gempa yang akan terjadi melainkan karena kondisi tanah yang tidak stabil. Perbukitan lain yang melingkupi bagian lainnya dari Kota Nice terbentuk dari struktur batuan konglomerat dengan komposisi yang berbeda.

3.1.2 Teknik Mitigasi Bencana di Kota Nice, Prancis 1. Emergency Response Prancis memiliki suatu bentuk respon terhadap kejadian bencana yang akan terjadi yang dinamakan emergency response. Dalam sistem administratif negara Prancis, terdapat dua bagian yang mengurusi renspon tersebut, yaitu Prefet yang merupakan perwakilan dari pemerintah pusat yang ada di daerah) dan walikota. Kedua berbagi tanggung jawab antara kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi kebencanaan serta III-5

melakukan koordinasi dari berbagai bentuk masalah yang berada di bawah otoritas mereka yang berbeda.

Keberadaan kedua institusi tersebut masih belum memiliki tindakan yang spesifik dalam menghadapi kejadian bencana gempa yang terjadi. Institusi tersebut lebih bersifat general dalam menangani bencana tidak hanya gempa, akan tetapi juga bencana lainnya, seperti kebakaran hutan, longsor, dan juga tsunami. Seluruh keputusan dan pilihan terhadap penanganan bencana yang akan dilakukan sepenuhnya diambil oleh pihak prefet dan terus berkoordinasi dengan walikota. Metode koordinasi yang dilakukan antar pihak prefet dengan walikota dilakukan dengan melakukan suatu pertemuan rutin.

Pada praktiknya, Prefet memiliki beberapa organisasi yang khusus dan spesifik yang melayani bidang-bidang tertentu. Organisasi tersebut, yaitu: 1. Urban Civil Security 2. SDIS (Fire Department) 3. DDAFF (Agriculture and Forests) 4. DDE (Public Works and Housing) 5. DDASS (Health and Social Welfare) 6. DRIRE (Industry and Environment) 7. Geophysical Observation)

Untuk negara dengan intensitas kejadian gempa yang relatif kecil, pemerintah Prancis sepertinya masih belum terlalu memperhatikan bahaya gempa yang akan terjadi. Selain karena sebagian besar gempa yang terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun kebelakang ini hanya merupakan gempa kecil dengan skala kurang dari 5 MSK, hal tersebut juga terjadi karena sejarah yang membuktikan bahwa kejadian gempa dengan skala besar di Kota Nice Prancis ini terjadi dalam periodesasi yang cukup panjang yaitu sekitar satu abad. Hal ini yang membuat pemerintah Prancis tidak mengkhususkan adanya tim yang khusus menangani bencana gempa. Padahal jika melihat kondisi geografis dan geoteknik dari Kota Nice ini, banyak hal yang dapat dijadikan alasan untuk mengkhususkan masalah ini, diantaranya adalah kondisi lapisan tanah yang tidak stabil serta lokasi Kota Nice ini yang merupakan pertemuan antar lempeng yang sangat rawan bencana gempa. Jika III-6

dua kondisi tersebut digabungkan, maka tingkat kerawanan bencana gempa di Kota Nice akan semakin tinggi.

Kesimpulannya, mitigasi bencana gempa pada emergency rensponse tidak dilakukan secara spesifik hanya untuk kejadian gempa saja, melainkan untuk kejadian bencana lainnya. Hal ini dapat disebabkan karena kejadian gempa yang terjadi di Kota Nice, Prancis ini tidak terlalu sering terjadi sehingga jika hal ini dikhususkan, mungkin dirasa kurang begitu efektif, maka emergency response ini dibuat sebagai suatu sistem mitigasi bencana untuk segala kejadian bencana.

2. Construction Code Prancis merupakan negara yang karakteristik kotanya cukup kecil dan tersentralisasi kehidupan di dalamnya sehingga dalam perumusan suatu construction code, dilakukan secara sederhana yaitu hanya membuat satu national code yang merupakan standar minimal desain bangunan yang pada akhirnya tergantung jenis bangunan dan zona getaran dimana lokasi bangunan tersebut berada. Pada awalnya, pengaplikasian kebijakan construction code ini hanya diperuntukkan pada bangunan-bangunan baru atau bangunan yang berubah fungsi karena keselamatan dari tiap kawasan terbangun yang ada di Kota Nice ini berbeda-beda tergantung usia bangunan dan sejarah di lokasi tersebut. Akan tetapi, pada awal-awal pengaplikasian kebijakan ini, masih belum diperuntukkan pada bangunan-bangunan lama. Padahal, mungkin saja pada praktiknya, terdapat bangunan-bangunan lama yang tidak sesuai dengan construction code yang telah dibuat.

Kebijakan construction code untuk mitigasi bencana gempa di Prancis pertama kali disahkan pada tahun 1955 setelah gempa yang terjadi di Algeria. Kemudian, kebijakan tersebut mulai dikembangkan dan ditingkatkan pada tahun 1962 dan 1964 dan terus mengalami proses penyempurnaan dan modifikasi hingga thaun 1969. Setelah tahun tersebut, kebijakan construction code untuk mitigasi bencana gempa telah disahkan sebagai “PS69” yang juga diaplikasikan dengan terus melakukan pengembangan-pengembangan yang dibuat pada tahun 1982 setelah adanya kejadian di El Asnam, Algeria pada tahun 1980.

III-7

Selanjutnya, pada tahun 1985, dibuat suatu zoning kawasan mengenai lokasi dan bahaya gempa. Akan tetapi, dalam pengaplikasiannya hanya mengikat terbatas pada pembangunan dua jenis bangunan baru, yaitu high-rise building (dengan ketinggian lebih dari 28m) dan bangunan-bangunan yang menjadi barang publik, seperti sekolah, rumah sakit, stadion olahraga, museum, serta jaringan jalan dan kereta api.

Tidak lama setelah itu, pada bulan Mei tahun 1991 dan Juli tahun 1992, dua buah dokumen kebijakan kembali mucul dan disahkan. Meskipun begitu, ternyata tidak terlalu terdapat perubahan pada bagian teknis, hanya saja, objek regulasi tersebut telah bertambah menjadi termasuk bangunan perumahan yang dimulai pada agustus tahun 1993 dan untuk jenis perumaha individu pada tahun 1994. Lebih jauh lagi, sebuah kebijakan construction code yang lebih rinci dan lengkap sedang dalam tahap persiapan setelah mendapat rekomendasi dari pihak French Assosiation for Earthquake Engineering (FAEE). Bedasarkan dokumen kebijakan yang akan dibuat tersebut, Kota Nice didefinisikan sebagai kota dengan karakteristik kota dengan tingkat kerawanan bencana gempa paling tinggi di Prancis. Pada akhirnya, dokumen terakhir ini diharapkan dapat diaplikasikan untuk seluruh bangunan yang ada di prancis. Hal ini tentu saja akan sangat bermanfaat dalam proses mitigasi bencana yang dilakukan karena dimungkinkan dengan adanya construction code ini, maka apabila gempa terjadi, maka kerusakan dan korban yang timbul akan dapat ditekan jumlahnya.

Menyadari bahwa kualitas kebijakan penanganan mitigasi bencana gempa di Prancis yang cukup minim, maka pihak pemeirntah Kota Nice telah mengantisipasi hal tersebut

dengan

membuat

beberapa

pengaplikasikan

kebijakan

lebih

dulu

diaplikasikan tidak mengikuti alur yang sudah direncanakan pemeritah pusat Prancis. Misalnya, untuk kasus pembangunan sekolah, sekolah tersebut sudah harus mengikuti kebijakan PS69 mulai dari tahun 1972 yang pada rencananya baru akan diimplementasikan pada tahun 1977. Begitu juga dengan pengimpelementasian kebijakan construction code untuk seluruh bangunan sudah mulai dilakukan pada tahun 1979.

III-8

Sejarah menyatakan bahwa hingga tahun 1982, tidak ada otoritas lokal yang berinisiatif untuk mengusulkan bagaimana kebijakan penanganan bencana dari sisi fisik itu sebaiknya dilakukan. Pada akhirnya, telah dilakukan pendesentralisasian kebijakan penanganan bencana gempa ke setiap wilayah di Prancis.

Construction Type Kota Nice terdiri dari 200.000 unit rumah baik flat maupun individual yang termasuk 12% yang merupakan perumahan yang tidak permanen (hanya digunakan pada musim liburan). Seperti yang terjadi di sebagian besar wilayah Prancis bahkan di negara-negara sepanjang laut mediteran, karakteristik rumahnya berbeda-beda dan sangat heterogen. Hal tersebut bergantung pada kondisi ekonomi dari tiap penghuni rumah yang ada serta berdasarkan heterogennya jenis batuan yang melingkupi kawasan perumahan tersebut.

Kota tua Nice berlokasi di tanah alluvial yang datar yang mengelilingi Sungai Pailon. Bangunannya yang ada dibangun dengan menggunakan material lokal seperti batu, kayu,pasir, dan mortar. Penggunaan bahan-bahan campuran dalam membangun mulai digunakan pada thaun 1930 dan menjadi quasi-systematic pad athaun 1945 untuk bangunan publik dan perumahan. Ketinggian rata-rata dari bangunanbangunan tersebut adalah 20 meter. Aturan tersebut juga ada di beberapa dokumen perencanaan yang mencantumkan mengenai batas ketinggian bangunan. Sebagian besar struktur ini dibangun di tanah alluvial yang datar. Untuk kehidupan di perbukitan, sebagian besar perumahan dibangun dengan tipe individual yang dibuat dari masonry dan/atau bahan-bahan campuran.

Control and Enforcement Dalam menjalankan fungsi dari kebijakan construkcion code, dilakukan suatu metode control dan enforcement terhdap berbagai kasus pembangunan yang ada di Kota Nice, Prancis. Hal ini dilakukan guna menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan yang ada di constructuon code yang telah dibuat.

Seluruh proyek konstruksi termasuk melakukan modifikasi terhadap bangunan laman harus selalu terdaftar dan pembangunannya tidak dapat dimulai jika belum mendapat izin dari kantor administrasi yang mengurusi bagian izin bangunan. Formulir III-9

persetujuan ini baru diperoleh setelah dilakukan inspeksi lapangan oleh pihak pemda dan pihak pemerintha pusat. Menurut data, terdapat 300 orang dan kurang lebih 2.100 unit perumahan yang dibangun setiap tahunnya dan identik dengan pembangunan 175.000 m2 luas lantai bangunan. Untuk bangunan-bangunan yang sudah ada sebelum kebijakan construction code ini diberlakukan, maka pihak kota meminta kepada manajer proyek untuk mengirimkan desain dan konstruksi bangunan untuk diperiksa dan didaftarkan di control office.

Sesuai dengan pemaparan mengenai kebijakan construction code yang telah dibuat, maka dapat diperkirakan bahwa sekitar 95% bangunan yang telah dibangun di Kota Nice,

Prancis

dalam

proses

desain

dan

pembangunan

konstruksi,

tidak

memperkirakan ancaman bahaya bencana gempa. Oleh karena itu, diharapkan setelah diimplementasikannya kebijakan tersebut, maka jika saja terjadi gempa di Kota Nice, maka kerugian yang ditimbulkan baik materi maupun non materi, tidak akan terlalu banyak karena kualitas struktur bangunan yang kuat menghadapi gempa.

3. Earthquake Awareness Pihak pemerintah Kota Nice telah lama menyadari bahaya gempa yang mengancam. Salah satu kebijakan yang diambil adalah dengan ikut mengimplementasikan suatu building code dalam proses konstruksi bangunan. Selain ini, telah dilakukan berbagai koordinasi antara pihak pemerintah daerah di Kota Nice dengan pemerintah pusat untuk lebih memberikan penanganan yang serius terhadap bahaya gempa ini serta dalam kegiatan emergency renspose. Kesadaran ini telah menghasilkan suatu komite khusus di tingkat pemerintah pusat Prancis yang akan menyusun suatu rencana tindak yang akan dilakukan. Kota Nice juga tergabung sebagai anggota dalam sebuat asosisasi yang bergerak dibidang manjemen resiko bencana di kotakota skala menengah.

Hal lain yang dilakukan

adalah dengan memberikan pengetahuan yang cukup

kepada masyarakat mengenai bagaimana bahaya dari bencana gempa yang akan terjadi serta hal-hal yang berhubungan dengan gempa di Kota Nice. Hal ini dilakukan karena berbagai pemberitaan di media massa kurang begitu memberikan pengetahuan mengenai bahaya gempa. Selain itu, dalam brosur/boolet yang akan III-10

dibuat, dicantumkan juga mengenai sejarah gempa dan berbagai pendidikan mengenai bagaimana sebaiknya masyarakat dalam menghadapi gempa yang akan terjadi. Hal ini tentu saja akan lebih mempermudah pemerintah untuk menjalankan berbagia skenario mitigasi bencana yang telah dibuat karena dengan kondisi masyarakat yang telah memiliki tingkat awareness yang cukup, maka masyarakat akan lebih mengikuti bagaimana skenario yang dibuat. Prefet juga melakukan berbagai penyuluhan di berbagai sekolah dengan tujuan yang sama yaitu memberikan pendidikan kebencanaan. Hanya saja target yang ingin dicapai leh pihak Prefet ini adalah siswa-siswa sekolah.

Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dari berbagai proses penyebaran informasi mengenai bencana gempa ini adalah untuk membuat suatu prosedur mitigasi bencana yang baru yang dapat dimengerti oleh seluruh masyarakat. Proses penyebaran

informasi

ini

merupakan

langkah

awal

yang

ditempuh

untuk

menyepahamkan masyarakat mengenai berbagai informasi tentang gempa dan bagaimana masyarakat sebaiknya bertindak dalam gempa yang akan terjadi.

Cukup beralasan jika dikatakan bahwa tingkat kesadaran dari pemerintah daerah di Kota Nice sudah semakin baik dan mereka memiliki keinginan untuk meningkatkan kualitas penanganan terhadap proses mitigasi yang berlangsung. Oleh karena itu, perlu dilakukan penginformasian kepada publik tentang ancaman gempa ini. Untuk melakukan hal tersebut, pihak pemerintah daerah harus dapat menyeimbangkan antara berita yang ada di media massa dengan informasi-informasi yang umum seputar gempa sehingga tidak terjadi ktimpangan informasi. Lebih jauh lagi, pemerintah harus juga mempertimbangkan antara bahaya gempa yang akan terjadi dengan kondisi ekonomi dan pasar pariwisata yang telah menjadi andalan Kota Nice.

4. Research Kegiatan penelitian mengenai mitigasi bencana yang ada di Prancis ternyata dalam pengambilan keputusan bagaimana penelitian tersebut harus dijalankan masih menjadi otoritas dari pemerintah pusat. Keputusan mengenai siapa yang harus menjalankan penelitian tersebut diambil di Kota Paris yang merupakan ibukota dari Prancis. Hal ini tentu saja berdampak pada kurang terakomodasinya kepentingan pihak pemerintah lokal yang sebenarnya lebih mengetahu mengenai keadaan III-11

daerahnya masing-masing. Akan tetapi, bagi pihak-pihak yang ada di daerah yang juga ikut bertanggung jawab dalam penelitian yang dilaksanakan dengan cara ikut serta menjadi anggota tim peneliti. Biasanya tim peneliti ini diikuti oleh universitasuniversitas yang juga ikut memperhatikan masalah bencana gempa ini. Selain itu berbagia pihak juga dapat membatu dalam bentuk dana penelitian. Pda praktiknya tetap saja terdapat koordinasi antara pihak pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Penelitian tentang bencana gempa ini dilakukan oleh tiga institusi yang bersamasama memperhatikan masalah bencana gempa, yaitu 1. Universitas 2. Konsultan-konsultan lokal dari kementerian perumahan dan pekerjaan umum (CETE) 3. Teknisi gempa dari BRGM

Pihak universitas di Kota Nice telah melakukan penelitian mengenai berbagai aktivitas yang berhubungan dengan bahaya gempa. Selain karena di Kota Nice terdapat departemen geofisika yang mengkhususkan pada geofisika laut dan geodinamika, kegiata penelitian ini telah dimulai pada tahun 1990 pada saat terdapat bagian peneliti mengenai seismologi. Tim ini telah berhasil merekrut peneliti yang biasa bekerja pada kawasan aktif bencana gempa untuk bekerjasama meneliti dalam skala lokal di Kota Nice. Tim ini juga terus melakukan koordinasi dengan beberapa tim yang lebih besar (Paris, Genoa, Grenoble, Napoli) yang juga bersama-sama melakukan penelitian tentang bencana gempa dan bersedia bekerja sama dengan Kota Nice.

CETE yang lingkup kerja utamanya adalah tanah, konstruksi bangunan dan jalan, mula mencoba untuk mengembangkan penelitian mengenai aktivitas bencana gempa. Sebuah tim teknis geologi telah memulai penelitiannya selama 15 tahun dan mereka mempublikasikan hasil penelitian pertamanya yang merupakan metode studi dengan contoh Kota Nice. Pada permulaannya, CETE telah memperoleh banyak pengalaman proses penelitian yang dilakukan di Kota Nice yang salah satunya juga mengenai likuifikasi dan bahaya longsor. Selain itu, CETE juga mencoba untuk melakukan penelitian mengenai tingkat ketahanan bangunan publik yang ada di Kota III-12

Nice. Hal ini mengingat bahwa struktur lapisan tanah di Kota Nice tidak terlalu padat meskipun datar.

Teknis gempa yang berasal dari BGRM yang terdiri dari lebih dari 10 teknisi yang memilki keahlian khusus di bidang bencana gempa dan longsor serta teknisi yang berasal dari bidang geoteknik. Tim ini telah membuat berbagai penelitian mengenai proses maintenance untuk berbagai kawasan industri dalam menghadapi ancaman bencana gempa. BGRM dan CETE juga melakukan beberapa penelitian bersama.

Kawasan perkotaan Nice memiliki berbagai karakteristik yang unik yang berbeda dari berbagai kota lain di dataran eropa. Selain itu, Kota Nice juga merupakan salah satu tujuan wisata di Eropa. Dengan tingkat kerawanan yang cukup tinggi terhadap bencana gempa karena merupakan lokasi perpotongan lempeng tektonik, maka perlu adanya penanganan yang serius dari berbagai pihak yang berkepentingan.

3.2 Mitigasi Gempa Bumi di Kota Kobe, Jepang 3.2.1 Mitigasi Bencana di Jepang Secara Umum Terdapat beberapa aspek dalam penanganan gempa di Jepang. Pertama, adalah langkah penyelamatan. Di Kobe, sekitar 90 persen penyelamatan warga yang terperangkap puing dilakukan oleh warga sendiri. Polisi, tentara, dan pemadam kebakaran tentu berperan penting meski dalam porsi yang lebih kecil. Artinya, masyarakat merupakan kekuatan utama dan efektif dalam penyelamatan tersebut sehingga hubungan sesama manusia menjadi tak ternilai harganya.

Dalam gempa Kobe, pada hari pertama terdapat 20.000 relawan dan meningkat menjadi 1,3 juta dalam tiga bulan. Mereka membersihkan puing-puing gempa, menjembatani antara pemerintah dan korban, menyediakan makanan, dan lain sebagainya. Banyaknya relawan juga membawa masalah karena tidak semua relawan punya pengalaman dan keahlian. Akan tetapi, nilai kesetiakawanan itulah yang diapresiasi sehingga tahun 1995 disebut sebagai tahun kesetiakawanan.

Kedua, adalah rekonstruksi. Gempa Kobe yang dikenal sebagai ”The Great HanshinAwaji Earthquake” mendorong pemerintah mengeluarkan Hyogo Phoenix Plan pada Juli 1995, yang tidak saja mengembalikan infrastruktur dan pelayanan sebagaimana III-13

sebelum gempa. Lebih dari itu, mereka berorientasi pada creative reconstruction yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan era baru dan masyarakat matang (drive to maturity) melalui partisipasi warga. Langkah pertama pemerintah adalah mengundang warga mendiskusikan proyek rekonstruksi fisik. Baru pada tahap kedua berfokus pada sosial-ekonomi.

Seperti diungkap The Great Hanshin-Awaji Earthquake Statistics and Restoration Progress 2005 pada tahun 1997, pemerintah menetapkan Rencana Rehabilitasi Sosial Ekonomi yang diawali dengan kampanye Catch the Spirit Kobe untuk mengembalikan kepercayaan diri mereka dalam rangka pemulihan secara cepat. Bagi Jepang, semangat kebersamaan untuk membangun Kobe yang hancur adalah modal yang amat vital. Meskipun demikian, mereka pun punya rencana jangka panjang yang tertuang dalam Kobe 2010 Comprehensive Civic Welfare Plan. Rancangan jangka panjang ini bertujuan membangun kota berbasis kemandirian dan kerja sama yang saling menguntungkan antara pemerintah, warga, dan swasta. Program ini lalu diimplementasikan melalui sejumlah proyek, misalnya proyek skema people-friendly urban development dalam perspektif anak-anak. Pembangunan arena dan fasilitas bermain anak-anak dilakukan secara komprehensif.

Ketiga, adalah penyiapan keselamatan warga. Mereka sadar, lambatnya langkah Pemerintah Kobe pada saat bencana itu disebabkan lemahnya sistem komunikasi darurat. Maka, agenda nasionalnya adalah mempersiapkan jaringan komunikasi yang lebih baik di saat-saat darurat. Ketika Niigata dihantam gempa pada 2004 lalu, dalam tujuh menit tentara Jepang sudah bertindak dan 36 menit kemudian bergerak mengumpulkan informasi. Pemerintah provinsi lainnya, seperti Hyogo, langsung mengirim ahli pemulihan gempa, pembangunan perumahan darurat, menilai tingkat bahaya rumah yang rusak, menyediakan tim kesehatan, serta pelayanan spiritual dan psikologi. Pada level masyarakat, Pemerintah Kobe mendorong adanya komunitas pencegahan bencana di mana warga dilatih untuk siap setiap saat ketika terjadi gempa. Salah satu instrumennya adalah terbitnya buku manual langkahlangkah saat gempa terjadi. Buku berisi petunjuk praktis melalui gambar dan bahasa yang mudah dipahami itu dibagikan ke seluruh warga dan anak-anak sekolah. Begitu pula pelatihan dan penguatan jaringan antarwarga dalam kesiapan menghadapi gempa. Pada level pemerintah, disahkan serangkaian peraturan daerah yang III-14

mendorong terciptanya keselamatan warga Kobe, pembangunan jaringan informasi dan komunikasi, membangun pusat manajemen krisis, serta pusat pengumpulan data 24 jam. Dari sekitar 640 jenis kebijakan untuk pemulihan Kobe, pemerintah menciptakan Indeks Kebahagiaan Warga (Citizen-Happines Index) untuk memantau sejauh mana hasil dari kebijakan-kebijakan tersebut.

Keempat, pengembangan pusat riset, baik oleh universitas maupun pemerintah. Di Kyoto University ada Research Center for Disaster Reduction System. Ada juga Disaster Reduction and Human Renovation Institution (DRI) milik pemerintah prefektur (baca: provinsi) Hyogo. DRI mengembangkan riset-riset serta ”museum” yang memberikan layanan informasi seputar gempa. Bahkan DRI mengadakan pelatihan bagi seluruh pemerintah daerah dalam membangun jaringan penanganan gempa. Saat ini DRI tengah mengembangkan program internasional melalui International Disaster Prevention and Reconstruction Center yang tugasnya melatih, dengan mengirim para ahli teknis untuk meneliti dan memberi solusi penanganan gempa melalui sistem ”One Stop Service”.

Dari semua uraian di atas jelaslah bahwa Jepang tidak menerima begitu saja kondisi negerinya yang demikian rawan bencana. Mereka dengan cerdas belajar dari kondisi lokal demi membangun masa depan yang lebih sejahtera dan membahagiakan warganya.

3.2.2 Gambaran Umum Kota Kobe Kobe adalah ibukota dari prefektur Hyogo. Kota ini merupakan kota pelabuhan modern yang mempunyai sejarah panjang. Dengan latar belakang pegunungan Rokko, Kota Kobe merupakan kota pelabuhan yang indah di pantai selatan Teluk Osaka (Osaka Bay). Pelabuhan Kobe, yang berperan sangat penting dalam aktivitas ekonomi kota, terbuka untuk dunia luar sejak 1 Januari 1868 yaitu tahun yang terkenal dengan Restorasi Meiji ketika Jepang melakukan modernisasi dengan meninggalkan politik isolasi nasional yg sebelumnya berlaku. Sejak pembukaan tersebut, lebih dari satu abad telah berlalu, pelabuhan Kobe telah berkembang menjadi satu dari pelabuhan perdagangan internasional utama, bahkan pelabuhan ini masuk dalam tiga pelabuhan terbesar di dunia. Setelah pembukaan pelabuhan Kobe, banyak orang asing yang datang untuk tinggal di kota pelabuhan ini. III-15

Bersamaan dengan meningkatnya populasi mereka, tempat kediaman orang asing meluas, dengan rumah-rumah dan toko-toko model barat (western-style) yang dibangun di sepanjang jalan. Pada abad ke-19, Kobe telah menjadi kota yang unik yang mempunyai atmosfer yang eksotik. Kota Kobe juga mempunyai salah satu universitas yang terkemuka di Jepang yaitu University of Kobe; universitas ini menjadi salah satu tujuan mahasiswa-mahasiswa asing dari berbagai negara.

Gambar 3.3 Kota Kobe

Sumber : www.google.com

Kobe adalah sebuah kota di Jepang yang terletak di pulau Honshu. Kobe adalah bagian dari wilayah metropolitan Osaka-Kobe-Kyoto. Kobe terletak di wilayah Kansai di Jepang, di Prefektur Hyogo di sebelah barat daya Osaka. Kota ini adalah salah satu kota pertama Jepang yang membuka perdagangan kepada Barat pada tahun 1868. Kota pelabuhan yang kosmopolitan ini mempunyai sekitar 45.500 penduduk asing dari lebih dari 100 negara.

Ketika gempa besar yang melanda Kota Kobe pada tahun 1995 dengan kekuatan 7,2 SR. Menurut The Great Hanshin-Awaji Earthquake Statistics and Restoration Progress 2005, korban yang terluka parah 14.678 orang, 4.571 orang tewas, 7.500 gedung terbakar, 85 persen sekolah rusak, dan sekitar 222.127 orang dievakuasi. Dengan adanya bencana-bencana besar yang menimpa maka pemerintah Jepang banyak melakukan pembelajaran dalam proses memitigasi bencana gempa tersebut.

III-16

Gambar 3.4 Gempa di Kobe

Sumber : www.google.com Gempa yang sangat besar tersebut terletak tepat di bawah pusat Kota Kobe sedalam 16 km, gempa yang hanya berlangsung sekitar 20 detik tersebut hampir menghancurkan setiap sudut Kota Kobe, terlihat pada gambar dimana jembatan yang sangat panjang tersebut dapat terbalik dan juga retak. Hal ini menunjukkan betapa dashyatnya gempa yang mengguncang Kota Kobe pada thun 1995 tersebut.

3.2.3 Mitigasi Bencana di Kota Kobe Pemerintah Jepang sangat menekankan proses mitigasi dilakukan oleh daerah masing-masing. Mengingat Jepang sadar bahwa kawasan mereka merupakan kawasan yang sangat rentan terhadap bencana, maka proses mitigasi merupakan hal yang wajib dimiliki oleh setiap Kota atau Propinsi. Begitu juga dengan Kota Kobe. Kota yang pernah mengalami gempa yang sangat besar pada tahun 1995 tentu tidak ingin kehilangan banyak nyawa lagi ketika terjadi gempa kedepannya. Oleh sebab itu pemerintah Kota Kobe melakukan mitigasi yang di bagi ke dalam 4 hal besar, yaitu; 1. Konsep Utama 2. Kesiapan Setiap Level Pemerintahan dalam Menghadapi Bencana 3. Implementasi Konsep Safety-Oriented City 4. Manajemen Bencana

Konsep Safety Oriented City Kota yang sangat berorientasi pada keselamatan penduduknya tentu akan mengupayakan berbagai cara agar kota tersebut dapat meminimalkan dampak apabila

terjadi

bencana.

Maka

Kota

memerlukan

tiga

upaya:

Pertama, tingkat bencana yang menjamin keselamatan warga dimana tempat warga tersebut tinggal dan bekerja. Kedua, fasilitas infrastruktur perkotaan yang mampu III-17

mendukung daerah pasca terkena bencana alam. Dan ketiga fungsi administrasi yang dapat mengoptimalkan bencana dan meningkatkan kemampuan dalam menghadapi bencana. 

Sudut Bencana Keselamatan kota terhadap bencana berorientasi dengan melibatkan konsep integrasi tiga lapisan masyarakat: pada lingkungan, perwakilan masyarakat, dan intermediate antar tingkatan.



Departemen Kota untuk kesiapan bencana Departemen atau instansi khusus yang menangani permasalahan kota dalam menghadapi kesiapan bencana ini diperlukan untuk mempertahankan kota agar dapat meminimalkan dampak ketika terjadi bencana alam seperti gempa bumi. Hal ini dapat diambil

tiga bentuk dasar perkotaan yang terdiri dari

penghijauan, luas kawasan bencana dasar, dan infrastruktur lifelines yang berlabuh di berbagai kegiatan sehari-hari yang terjadi secara terus-menerus. 

Manajemen Bencana Kesiapan kota dalam menghadapi bencana akan berfungsi secara efektif dan menyeluruh jika terdapat perencanaan yang terintegrasi dengan perencanaan kota yang berbasis bencana. Hal tersebut juga memerlukan aliran orang, barang, dan informasi pada setiap tingkat pelayanan/pemerintahan yang dikelola secara komprehensif melalui setiap tahapan proses bencana sehingga pada akhirnya menjadi kegiatan rutin harian.

3.2.4 Kesiapan Setiap Level Pemerintahan dalam Menghadapi Bencana di Kota Kobe Saat bencana gempa bumi yang sangat besar yaitu Gempa Bumi yang terjadi di Kota Kobe pada tahun 1995 yang kurang lebih menewakan 6000 jiwa penduduk Kota Kobe tersebut. Kejadian yang hamper menhancurkan setengah Kota Kobe tersebut menghancurkan banyak fasilitas perkotaan yang terdapat di Kota Kobe tersebut. Kedepannya, upaya penanganan bencana atau mitigasi bencana dimulai dengan

peran

pemerintah

dalam

menangani

bencana

tersebut.

Kegiatan

penanganan bencana dimulai dengan berdasarkan pada masyarakat local terlebih dahulu. Upaya ini didasarkan agar menekankan kepada masyarakat lokal akan

III-18

pentingnya sebuah sistem yang mengatur penanganan terhadap kebencanaan ini agar nantinya masyarakat lokal dapat mandiri dalam penanganan bencana tersebut.

Dalam menciptakan keamanan di dalam kota dan agar dalam penanggulangan bencana dapat terkoordinir dengan baik, maka diperlukan sebuah lingkungan yang memungkinkan untuk proses pemulihan kegiatan yang terkoordinir dengan baik yang merupakan kegiatan dari serangkaian operasi antara warga, dan antara warga dan pemerintah setempat. Ini memerlukan koordinasi reguler dan pembentukan "kegiatan dasar" dibangun ke dalam kehidupan sehari-hari warga lokal dan sesuai dengan skala kegiatan perkotaan

Kebijakan-kebijakan Pemerintah 1. Membentuk suatu tingkatan keselamatan berdasarkan aktivitas seharihariyang dilakukan penduduk Kota Kobe. 2. Bentuk kegiatan keselamatan dalam penanganan bencana yang berbasis pada masing-masing daerah. 3. Melakukan pelatihan terhadap personil agar terlatih dalam menghadapi resiko bencana dan membentuk organisasi lokal agar mendukung kegiatan penanganan bencana.

Untuk menciptakan kota yang benar-benar aman kedepannya, Kota Kobe menerapkan tingkatan keamanan di tiga tingkatan, yaitu tingkat lingkungan rumah tangga, tingkat intermediate, dan tingkat kecamatan. 1. Tingkat Lingkungan Rumah Tangga Untuk tingkatan lingkungan rumah tangga di Jepang biasanya di awali dengan kebiasaan yang berpuat di sekolah dasar. Biasanya di tempat inilah yang berfungsi sebagai awal mula pusat kegiatan masyarakat setempat yang sangat erat kaitannya dengan rumah. Dalam hal ini biasanya warga mengambil secara sukarela memimpin dalam pelaksanaan keselamatan bencana melalui bantuan bersama masyarakat dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dilakukan bersama masyarakat. Selain itu, pada tingkatan ini juga mencari untuk menentukan tingkatan yang minimum harus dilakukan di setiap kegiatan sehari-hari dan dapat dilanjutkan secepat mungkin setelah terjadi

III-19

bencana. Tingkatan dalam lingkungan rumah tangga ini berupa kegiatan lokal "bencana berbasis" Di tingkat lingkungan rumah tangga, terdapat 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu kegiatan masyarakat, peningkatan bencana berbasis lokal, dan pembentukan

lingkungan

yang

aman

dan

nyaman.

Untuk

kegiatan

masyarakat, masyarakat harus diberikan pelatihan mengenai kesadaran akan bencana secara berkelanjutan. Dan pemerintah lebih menekankan proses ini berawal atau berbasis pada daerah lokal terlebih dahulu. 2. Tingkat Intermediate Bencana "dukungan dasar" biasanya beberapa per kecamatan, yang dibentuk untuk mendukung kegiatan kecamatan kantor. Dasar ini juga mendukung berbagai kegiatan sehari-hari di tingkat rumah tangga melalui koordinasi warga dan pemerintah setempat. Informasi yang diperlukan adalah dukungan untuk dipergunakan bersama dengan perwaliannya. Layanan seperti koleksi darurat dan pasokan mereka setiap pengiriman ke tingkat RT, koordinasi kegiatan relawan, komunikasi dan informasi yang akurat dilakukan bekerja sama dengan kecamatan. 3. Tingkat Kecamatan Kantor pemerintah daerah kecamatan berbasis pada penyelamatan kegiatan. Program ini menerima pasokan penyelamatan, mengatur personil seperti relawan dari luar daerah yang terkena bencana. dan memberikan informasi dan berkomunikasi dari balai kota dan sekitar kota.

3.2.5 Implementasi Konsep Safety-Oriented City Saat Selatan Hyogo mengalami gempa serius sangat mengganggu kehidupan perkotaan, terutama di Kobe. Luas perkotaan yang intensif oleh tinggi dari kepadatan penduduk perkotaan, kekurangan pasokan air, kemacetan lalu lintas yang terjadi dimana mana. Kondisi tersebut memakan waktu lama untuk memulihkannya khususnya infrastrukturnya agar kota tersebut dapat menjalani kehidupan perkotaan secara lancar. Pengalaman ini lebih menekankan kepada tanggung jawab kita agar kedepannya dapat membuat penyelamatan yang berorientasi pada kota dengan penyediaan pemadam kebakaran, dan layanan darurat lainnya agar ketika gempa, dampak lainnya akibat gempa tersbut juga dapat teratasi.

III-20

Beberapa Kebijakan terkait dengan Konsep Safety Oriented City 1. Melaksanakan langkah-langkah yang mempertimbangkan topografi dan geologi fitur Kota Kobe dan memastikan hidup berdampingan dengan alam. 2. Menyediakan jaringan hijau terkait untuk membantu menciptakan kota yang tahan bencana. 3. Meningkatkan kesiapan kota bencana melalui komprehensif, luas sosial koordinasi. 4. Menstabilkan sipil gaya hidup dengan menyediakan jaringan Lifeline tahan bencana

Dalam konsep Safety Oriented City ini terdapat 4 langkah dalam penanganan bencana gempa bumi, yaitu implementasi mitigasi bencana melalui RTH dan open space, implementasi Basis Bencana, adaptasi Lingkungan Perkotaan terhadap Peningkatan Kapasitas Kota dalam menghadapi bencana, dan implementasi Jaringan Pelayanan Publik Tahan Bencana. 1. Implementasi Mitigasi Bencana Melalui RTH dan Open Space Sungai, jalan, jalur hijau, taman, dan masyarakat harus kembali untuk membentuk tanaman hijau yang berfungsi sebagai jalur evakuasi apabila bencana terjadi. Jalur ini menyediakan kerangka untuk fisik dan kesiapan pada bencana. Pada saat yang sama, jalur ini melayani warga negara seperti biasanya dalam berkegiatan seari-hari.  Sungai dan Daerah Hijau Sungai dan daerah hijau atau jalur hijau sangat baik untuk mendukung jalur atau rute untuk evakuasi. Selain itu juga dapat berperan sebagai transportasi darurat apabila terjadi bencana. Sungai juga dapat menyediakan air yang membantu dalam kegiatan sehar-hari masyarakat.  Jalan Grid Perkotaan Jalur utama barat timur utara dan selatan yang berfungsi sebagai jalan utama di Kota Kobe digunakan sebagai jalur evakuasi dan juga transportasi darurat apabila terjadi bencana.  Jalur pesisir Jalur pesisir juga dapat digunakan sebagai jalur untuk rute evakuasi dan juga transportasi darurat, namun apabila kemungkinan terjadi tsunami, maka jalur ini sangat rawan, terlebih lagidi pesisir pantai. III-21

2. Implementasi Basis Bencana  Basis Bencana Basis bencana disediakan untuk mendukung kegiatan bencana di tingkat rumah tangga dalam koordinasi dengan pusat bencana dasar. Balai kota, yang bertanggung jawab untuk kegiatan utama kota, secara umum bencana dasar, yang menepis kantor, di daerah bencana dasar umum, dan lain umum bencana berbasis.  Dasar untuk Area Evakuasi dan Penerimaan Supply Untuk kekuatan dasar bencana dan dukungan luas adalah pemindahan penerimaan pasokan, penambatan fasilitas darurat yang disediakan di taman, ruang hijau, dan di titik-titik tertentu.  Menguatkan kemampuan pencegahan bencana perkotaan Meningkatkan kemampuan untuk pencegahan dapat dilakukan dengan menguatkan struktur bangunan agar lebih tahan terhadap gempa. Seperti mall-mall dan infrastruktur lainnya terutama yang merupakan milik publik. 3. Adaptasi Lingkungan Perkotaan terhadap Peningkatan Kapasitas Kota dalam menghadapi bencana Dalam peningkatan kapasitas kota diperlukan adaptasi dari lingkungan perkotaan tersebut, Salah satu pendukungnya yaitu jaringan transportasi untu menghubungkan antara satu kota dengan kota yang lainnya khusunya dari Kota Kobe ke kota-kota lain disekitarnya.. Kawasan perkotaan untuk mengefisienkan dalam penyelamatan kegiatan yang termasuk dalam jaringan ini yaitu dengan menubuhkan luas kawasan bencana untuk melayani sebagai basis poin dengan daerah-daerah di luar kota.  Peningkatan luas area jaringan transportasi Dalam peningkatan kapasitas kota maka factor terpenting yaitu akses agar kota tersebut dapat beradaptasi dengan kota-kota di sekitarnya. Dalam hal ini, maka diperlukan dukungan dari jaringan transportasi untuk mendukung proses peningkatan kapasitas kota tersebut.  Koordinasi darat laut dan udara dalam “bencana dasar” Dalam memfasilitasi kegiatan penyelamatan kota terhadap bencana, luas kawasan bencana yang didirikan di pedalaman dasar Kobe, bertujuan untuk mengurangi

kemacetan

di

perkotaan

tersebut.

Kota

Kobe

juga

memanfaatkan topografi. Udara dan laut berbasis bencana yang didirikan III-22

untuk beragam berbagai bencana yang berkaitan dengan kegiatan dilaksanakan melalui koordinasi dengan basis bencana, terutama yang terletak di pusat. 4. Implementasi Jaringan Pelayanan Publik Tahan Bencana. Jaringan-jaringan pelayanan publik tentu harus tahan terhadap bencana, sebab ketika terjadi bencana, fasilitas-fasilitas tersebut sangat dibutuhkan banyak orang karena sifatnya publik tersebut. Fasilitas-fasilitas tersebut seperti, pasokan air, listrik, gas, dan telekomunikasi. Apabila terjadi gempa bumi dan fasilitas-fasilitas

tersebut

rusak,

maka

kondisi

tersebut

akan

semakin

memperparah keadaan pasca terjadinya bencana. Untuk itu diperlukan peningkatan jaringan pelayanan publik yang tahan terhadap bencana.  Memperkuat Sistem Pasokan Air Ketika pasca bencana, air merupakan factor penting yang menunjang kehidupan. Oleh karena itu sistem penyaluran air dan pengelolaannya harus tahan terhadap bencana agar ketika pasca bencana, pasokan air masih dapat diberikan pada masyarakat.  Memperkuat Sistem Pembuangan Kotoran Sistem pembuangan kotoran sangat diperlukan ketika pasca bencana karena rata-rata ketika terjadi gempa, fasilitas pembuangan akan ikut hancur. Namun hal ini merupakan kebutuhan pokok. Oleh sebab itu dilakukan penguatan sistem ini agar tahan terhadap bencana.  Sistem Pembuangan Limbah Pasca bencana, akan banyak sampah yang berupa fisik, pemerintah Kota Kobe mendirikan sistem pembuangan limbah yang kuat terhadap bencana agar ketika nantinya terjadi bencana, maka sistem tersebut masih dapat digunakan.  Diversifikasi Sumber Energi Energi merupakan factor penting dalam kehidupan. Ketika terjadi bencana maka kemungkinan listrik mati sangat besar karena rusaknya jaringan akibat bencana sehingga listrik maupun energi lain sulit untuk didistribusikan. Oleh karena itu pemerintah Kota Kobe melakukan diversifikasi sumber energi agar pasokan energy pasca bencana tetap dapat didisribusikan.

III-23

3.2.6 Manajemen Bencana Kota Kobe Manajemen bencana merupakan dasar untuk mengurangi dampak akibat terjadinya bencana. Bencana sendiri merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari, namun dapat diminimalisis dampaknya. Bagaimana agar dampak dari bencana tersebut sangat minim, maka diperlukan manajemen bencana yang baik pula. Beberapa kebijakan pemerintah Kobe terkait manajemen bencana 1. Meningkatkan kesiapan bencana untuk mengaktifkan cepat, tanggapan fleksibel untuk berbagai bencana 2. Bencana memperkuat sistem dan meningkatkan koordinasi dengan organisasi terkait untuk meningkatkan kemampuan tanggap darurat. 3. Memastikan kelancaran dan penyelamatan rekonstruksi proaktif melalui koordinasi pengelolaan dan promosi daerah. 4. Aktif studi bencana dan memastikan pembentukan dan penanganan bencana dari bawah kesadaran budaya terus-menerus sesuai untuk memastikan respon dalam menghadapi bencana.

Dalam manajemen bencana, terdapat 4 proses penting, yaitu Peningkatan kesiapan dalam menghadapi bencana, Peningkatan Kemampuan Respon Tanggap Darurat, Peningkatan Kemampuan Aktivitas Penyelamatan dan Rekonstruksi, dan Penurunan Kesadaran dalam Kesiapan Menghadapi Bencana. 1. Peningkatan kesiapan dalam menghadapi bencana Sebelum datangnya bencana, masyarakat dan pemerintah harus sudah melakukan berbagai upaya agar dapat meminimalkan dampak apabila bencana tersebut terjadi. Yang dilakukan di Kota Kobe yaitu dengan mendesain dan melihat persebaran ketika terjadi bencana dan menbuat rencana apa saja yang dilakukan pasca bencana tersebut terjadi. Untuk peralatan yang disediakan yaitu seperti penyediaan mobil pemadam kebakaran, karena gempa bumi juga berisiko terjadinya kebakaran. Serta penyediaan ambulans untuk mengevakuasi korban yang berjatuhan ketika bencana tersebut datang. 2. Peningkatan Kemampuan Respon Tanggap Darurat Setelah bencana terjadi tentu hal yang harus dilakukan yaitu mencoba menolong orang yang mungkin masih dapat diberikan pertolongan. Dan usaha-usaha perbaikan yang dapat dilakukan untuk sementara. Sedangkan III-24

yang dilakukan oleh pemerintah Kota Kobe yaitu membuka lokasi informasi darurat, agar segala informasi mengenai korban atau apapun dapat terakses sehingga dapat membantu prose pemulihan. 3. Peningkatan Kemampuan Aktivitas Penyelamatan dan Rekonstruksi Setelah bencana terjadi cukup lama, maka mulai dilakukan proses perbaikan atau rekonstruksi kota atau daerah yang terkena bencana tersebut. Biasaya pada tahapan ini infrastruktur yang rusak mulai dibangun kembali, begitu juga bangunan-bangunan dan rumah-rumah pribadi. Yang dilakukan pemerintah Kota Kobe yaitu dengan melaukukan kerjasama regional untuk membantu pemulihan secara total serta melakukan menagemen terhadap kemungkinan krisis yang terjadi akibat terjadinya bencana tersebut. 4. Penurunan Kesadaran dalam Kesiapan Menghadapi Bencana Setelah tahap rekonstruksi atau pemulihan selesai, maka diperlukan penanaman kesadaran kepada masyarakat agar ketika bencana datang kembali, maka masyarakat sudah mengetahui apa saja yang harus dilakukan agar dampak dari bencana tersebut dapat benar-benar diminmalisir. Hal ini lah yang sangat baik dilakukan di Kobe. Masyarakat sangat menganggap serius masalah mitigasi ini, dengan begitu ketika terjadi bencana gempa, masyarakat di Kota Kobe sudah mengetahui apa yang harus dilakukan.

3.2.7 Riset Mengenai Gempa Bumi di Jepang Selain melakukan bentuk-bentuk mitigasi non structural dan mitigasi structural, Jepang dalam mitigasi non strukturalnya juga mengembangkan riset. Dan hasil riset tersebut tentunya dapat dimanfaatkan oleh seluruh kawasan di Negara Jepang termasuk Kota Kobe. Berikit beberapa riset Jepang mengenai kebencanaan.

A. Segitiga Kehidupan Segitiga kehidupan ini merupakan bagian dari public education. Namun dalam menentukan segitiga kehidupan ini baik untuk diterapkan, Doug Copp seorang Kepala Penyelamat dan Manajer Bencana dari American Rescue Team International (ARTI), tim penyelamat paling berpengalaman di dunia melakukan sebuah riset. Dengan pengalaman merangkak di bawah 875 reruntuhan bangunan, bekerja sama dengan tim penyelamat dari 60 negara, dan mendirikan tim penyelamat di beberapa negara serta salah satu dari ahli PBB untuk Mitigasi Bencana selama 2 tahun. Dan III-25

juga pengalaman bekerja di seluruh bencana besar di dunia sejak tahun 1985, Pada tahun 1996 dibuat film yang membuktikan keakuratan metode bertahan hidup segitiga kehidupan. Dengan meruntuhkan sebuah sekolah dan rumah dengan 20 boneka di dalamnya. 10 boneka "menunduk dan berlindung" dan 10 lainnya menggunakan metode bertahan hidup "segitiga kehidupan". Setelah simulasi gempa, ternyata setelah melihat ke dalam puing-puing dan masuk ke dalam bangunan untuk membuat dukumentasi film mengenai hasilnya. Film itu menunjukkan bahwa boneka yang menunduk dan berlindung tidak dapat bertahan hidup dan mereka yang menggunakan metode "segitiga kehidupan" bertahan hidup 100%.

Gambar 3.5 Segitiga Kehidupan

Sumber :Tempo Interaktif

Dari gambar tersebut terlihat bahwa metode segitiga kehidupan ini akan terbentuk dengan sendirinya ketika terjadi gempa dan puing-puing atap bangunan akan jatuh dan membentur meja atau lemari atau peralatan lainnya dan membentuk sebuah ruang kosong yang berbentuk segitiga yang dinamakan “segitiga kehidupan”.

B. Chikyu (Kapal Pengeboran Laut) Sekelompok ilmuwan internasional dari Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa melakukan penggalian pertama kalinya ke mantel bumi. Mata bor akan menerabas kerak bumi dan untuk pertama kalinya menembus lapisan mantel, yang selama ini belum terjamah. Penggalian akan dilakukan menggunakan kapal pengeboran laut dalam Chikyu, yang ditargetkan bisa menembus sampai kedalaman 7.000 meter. Pengeboran jauh ke dalam kerak bumi bukan perkara mudah. Salah-salah mata bor justru menembus batuan leleh panas atau ladang minyak dan gas. Para ilmuwan internasional yang tergabung dalam proyek ini memang tak mencari sumber minyak III-26

apalagi gas bumi, tapi lumpur. Tapi lumpur yang dicarinya bukan sembarang lumpur, seperti yang menyembur di proyek PT Lapindo Brantas di Porong, Sidoarjo. Mereka mengincar lumpur dan inti batuan dalam, yang diharapkan bisa menyediakan petunjuk kondisi iklim di muka bumi selama ratusan bahkan jutaan tahun. Batuan dan lumpur dari mantel bumi itu juga akan dianalisis untuk mencari tanda-tanda kehidupan. Seperti kita tahu, beberapa jenis bakteri mikroskopik bisa hidup pada temperatur tinggi yang ditemukan di sekitar sumber air panas. Jika bakteri semacam itu benar-benar ditemukan di kedalaman kerak dan mantel bumi, ada kemungkinan mereka mempunyai enzim yang tahan temperatur panas.

Tentu bukan cuma lumpur yang akan diperoleh dalam Nankai Trough Seismogenic Zone Experiment itu. Pengeboran ke mantel bumi ini diharapkan bisa memantau pergerakan lempeng Filipina dan Eurasia yang berada di bawah kepulauan Jepang. Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC), yang menjadi pemimpin proyek bernilai ratusan juta dolar itu, menyadari risiko misi tersebut. Sampai saat ini, lubang pengeboran terdalam yang pernah dilakukan barulah mencapai 2,1 kilometer, sepertiga dari target yang harus dilakukan Chikyu. Diperkirakan Chikyu harus mengebor selama setahun sebelum bisa melubangi mantel bumi. Namun, bila misi berhasil, pengeboran terapung di atas kapal seberat 57.500 ton itu akan mengambil sampel pertama dari kerak bumi. "Ini seperti proyek Apollo, tapi di bawah tanah," kata peneliti Kan Aoike. "Sebuah upaya serius untuk melengkapi eksplorasi kunci bagi umat manusia."

Chikyu, yang berarti bumi dalam bahasa Jepang, memulai pengeborannya di Palung Nankai di Samudra Pasifik. Palung itu adalah lapisan kerak bumi paling tipis dibanding kawasan sekitarnya. Satu tantangan yang harus diatasi oleh Program Pengeboran Samudra Terpadu itu adalah menembus "Moho", daerah perbatasan yang secara formal dikenal sebagai Mohorovicic discontinuity. Daerah ini menandai pemisahan antara kerak bumi terluar yang rapuh dan mantel bumi yang lebih lunak serta panas. Kerak bumi membentuk lapisan tipis terluar yang membungkus bumi. Bagian ini terdiri atas batuan padat dengan tebal sekitar 72 kilometer di bawah benua. Namun, di bawah samudra, tebalnya kurang dari 8 kilometer.

III-27

Bersama lapisan mantel terluar yang lebih tebal dan solid di bawahnya, kerak bumi ini terpecah jadi lempengan-lempengan besar yang bergerak amat pelan. Gerakannya mirip rakit hanyut di atas lapisan mantel cair di bawahnya. Batuan mantel di bagian bawah memang selalu berada dalam kondisi cair karena tekanan dan temperatur tinggi di perut bumi. Pergerakan lempeng amat lambat, sekitar 5 sentimeter per tahun. Pergerakan semacam ini bisa menghasilkan formasi pegunungan, memicu gempa bumi dan erupsi gunung berapi di bagian tepi lempeng.

Pergerakan lempeng inilah yang menarik minat JAMSTEC, lembaga riset kelautan Jepang. Apalagi negara itu berada di salah satu zona gempa paling aktif, yaitu Palung Nankai, sehingga kerap diguncang gempa di atas magnitudo 8. Untuk melaksanakan riset ini, JAMSTEC melengkapi Chikyu dengan berbagai teknologi paling modern. Alat bor yang dibawanya menggunakan teknologi yang biasa dipakai industri minyak. Bor ini dilindungi oleh pipa kedua yang diisi dengan lumpur sebagai pelumas. Pipa ini memiliki besar yang pas dengan diameter pipa bor dan berfungsi mengeluarkan serpihan batu dan tanah dari lubang. Sebuah katup pelepas tekanan berfungsi mencegah semburan yang terjadi jika bor mengenai deposit minyak atau gas bertekanan tinggi. Jika semburan terjadi, kapal bisa tenggelam, bahkan ledakan dan kebakaran hebat. Yang paling penting, kapal itu juga dilengkapi sistem dynamic positioning, mekanisme penentu lokasi yang dipandu satelit. Sistem ini bisa mengoreksi posisi kapal terhadap angin, gelombang, dan arus dengan enam mesin pendorong yang menjaga kapal tetap pada tempatnya. Pergeseran kapal sedikit saja akibat gelombang atau arus bisa membuat pipa bor menjadi bengkok.

Dalam proyek selama 10 tahun itu, JAMSTEC didampingi oleh tim ilmuwan Amerika Serikat dan Eropa. Selain riset tentang pergerakan lempeng tektonik, ada sejumlah tugas lain yang harus dikerjakan para ilmuwan tersebut, termasuk upaya menemukan kehidupan baru dan potensi menyelamatkan umat manusia. Setelah Chikyu sukses membuat lubang pengeboran sampai ke mantel bumi, sejumlah sensor akan diletakkan ke dalamnya untuk memantau pergerakan lempeng. Tujuannya memprediksi kapan dan dimana gempa akan mengguncang dan mengevakuasi penduduk dari daerah bencana. Metode tercanggih yang ada saat ini hanya bisa memberikan peringatan akan adanya gempa beberapa menit sebelum bencana itu terjadi. Riset ini diharapkan gempa dapat diminimalisir dampaknya. III-28

3.3 Mitigasi Gempa Bumi di Kota Quito, Equador 3.3.1 Gambaran Umum Wilayah Kota Quito Gambaran umum mengenai Quito akan terbagi menjadi pembahasan mengenai aspek geografis, kependudukan, ekonomi, infrastruktur, riwayat gempa bumi. Bahasan pada setiap aspek akan dikaitkan dengan salah satu/beberapa faktor yang memengaruhi resiko Quito terhadap bencana gempa bumi; yakni potensi bahaya (hazard), kerentanan (vulnerabiity), dan kapasitas (capacity).

A. Aspek Geografis Kota Quito terletak di bagian tengah-utara dari Equador, tepatnya pada koordinat 00°15′00″S 78°35′00″W. Lokasi menyebabkan secara keseluruhan Quito berada pada daerah dataran tinggi yang memanjang di sepanjang sempadan Sungai Guayllabamba. Adapun pada bagian barat Kota Quito berbatasan langsung dengan Gunung Api Pichincha. Quito berada pada Lempeng Amerika Selatan yang berbatasan langsung dengan Lempeng Nazca. Dengan kondisi tersebut, maka pada dasarnya Quito memiliki iklim yang sejuk, dengan suhu 19oC siang hari dan 10oC pada malam hari.

Luas wilayah Kota Quito mencapai 4.204 km2 pada ketinggan 2.580 m dpl, adapun bentuk kota ini sendiri ialah memanjang; menandakan pola ribbon development. Panjang Kota Quito mencapai 40 km, sedangkan lebarnya hanya 5 km. Kota Quito secara keseluruhan terbagi atas 32 bagian kota, yang secara umum karakteristik penggunaan lahannya dapat diidentifikasikan menjadi 3 kelompok yang dibatasi oleh bukit. Bagian tengah Kota Quito merupakan kawasan kota tua. Bagian selatan kota mayoritas merupakan perumahan berskala rendah-menengah serta kawasan industri. Adapun bagian utara merupakan bagian yang modern dengan karakteristik penggunan lahan dipenuhi high rise building untuk bisnis, komersial, dan permukiman elit.

Kondisi geografis ini menyebabkan Quito memiliki potensi bahaya gempa bumi yang berasal dari 3 tempat kemungkinan episentrum; yakni gempa di lautan, gempa di daratan, serta gempa lokal (Quito Risk Manajement Project, 1994).

III-29

Gambar 3.6 Peta Lokasi Quito

Sumber : Municipio de Quito

B. Aspek Sosial Kependudukan Kota Quito merupakan kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Equador. Diperkirakan terdapat 2.504.991 jiwa di seluruh wilayah Quito (data tahun 2005) yang tersebar di sepanjang koridor Quito. Keadaan saat ini merupakan hasil dari ledakan penduduk yang terjadi di Quito sejak 4 abad lalu. Pada tahun 1868, Kota Quito hanya berpenduduk 45.000 jiwa; ledakan penduduk tercatat terjadi pada awal tahun 1990-an sampai dengan saat ini. Gambar 3.7 Grafik Pertumbuhan Penduduk Kota Quito

Sumber : Quito Earthquake Manajement Project III-30

Jumlah serta persebaran penduduk dibandingkan dengan luas wilayah Kota Quito memberikan ruang kehidupan dalam bentuk kepadatan pendudu yang mencapai 4.313,9 jiwa/km2. Adapun banyaknya rumah tangga di Quito ialah sebanyak 419.845 rumah tangga. Penduduk Quito pun terbagi ke dalam kelompok-kelompok sosial berdasarkan pekerjaan dan tingkat ekonomi mereka yang tersebar satu pola dengan persebaran guna lahan. Pada umumnya penduduk Quito merupakan ras hispanik dengan bahasa dan budaya yang hampir sama.

Ledakan penduduk di Kota Quito merupakan salah satu faktor yang semakin memperbesar resiko bencana gempa bumi di kota tersebut. Di samping karena unsur jumlah penduduk, unsur kepadatan dan persebaran merupakan unsur penting lainnya karena hal perbandingan jumlah penduduk yang timpang terhadap daya dukung lahan dapat mengurangi kemampuan lahan dalam mendukung kehidupan di atasnya.

Selain

itu,

ledakan

penduduk

ialah

faktor

penarik

tumbuh

dan

berkembangnya pola perkembangan Kota Quito yang tidak ramah terhadap bencana.

C. Aspek Ekonomi Kota Quito sebagai Ibukota Negara Equador di samping berfungsi sebagai ruang kehidupan bagi masyarakat yang tinggal di atasnya juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Sebagaimana tipikal negara berkembang, kedudukan ibukota negara kerap menjadikan kota tersebut sangat menarik untuk menjadi tempat investasi yang pada akhirnya menjadikan kota tersebut juga sebagai pusat perekonomian. Pada akhirnya kota menjadi sangat vital dipandang dari segi politis juga ekonomis.

Sebagai pusat perekonomian, tentu konsentrasi kegiatan ekonomi akan berada di kota tersebut dengan wilayah pengaruhnya yang jauh melebihi wilayah kota itu sendiri. Pada umumnya modal berupa dana, pabrik, kantor pusat, dan lain sebagainya pun akan terkonsentrasi di tempat yang sama. Sebagaimana diindikasikan melalui informasi guna lahan yang telah didapatkan, seluruh karakter 3 bagian Quito memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Bagian utara dengan pusat perekonomian dalam bentuk high rise building, bagian tengah dengan warisan sejarah sebagai modal pariwisata, serta bagian selatan yang memiliki banyak pabrik; seluruhnya merupakan faktor ekonomi yang perlu dilindungi dari bencana. III-31

D. Aspek Infrastruktur Aspek infrastruktur (sarana dan prasarana) merupakan aspek yang sangat penting, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun pada saat tanggap darurat bencana. Kerentanan terhadap infrastruktur merupakan suatu hal penting mengingat sifatnya saling bergantung dengan lahan perkotaan yang dilayaninya (Chapin, Kaiser, Godschalk, 1995 : 369). Dalam hal yang berkaitan langsung dengan bencana, studi menyebutkan bahwa terdapat 5 jenis infrastruktur terpenting dalam situasi pengelolaan bencana; yakni infrastruktur listrik, air bersih, jalan (transportasi), kesehatan, dan pemadam kebakaran. Di samping itu, kerentanan terhadap infrastruktur bangunan (untuk jenis kegiatan apapun) juga merupakan hal yang sangat penting.

Berkaitan dengan uraian di atas, pada dasarnya perkembangan hampir seluruh infrastruktur di Quito berkembang kurang terencana. Hal ini di samping mengurangi efisiensi layanan pada saat normal, juga kurang reliable pada saat terjadinya bencana. Studi “Quito Earthquake Risk Manajement Project” menggarisbawahi beberapa temuan penting terkait hal tersebut : a) Sistem jaringan listrik dan air bersih di Quito bukan dibangun pada suatu sistem loop. Dengan demikian pada keadaan terjadi kerusakan, meskipun hanya satu titik, maka layanan akan tidak berjalan dan beberapa blok kota tidak akan terlayani. b) Jaringan jalan yang berkembang secara linier disertai perkembangan penduduk dan pembangunan kota yang sporaris menyebabkan jaringan jalan sulit untuk berkembang serta tidak semua akses jalan saling terhubung. Pada keadaan terjadi bencana jaringan jalan yang berada di kawasan berbukit (yang membatasi antar bagian kota) sangat rentan untuk tidak berfungsi sebagaimanamestinya. c) Pola perkembangan Kota Quito juga berimplikasi pada kerentanan dan kapasitas layanan sarana kesehatan, keamanan (polisi), dan pemadam kebakaran. Ketiga sarana pelayanan tersebut tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah Kota Quito.

III-32

Gambar 3.8 Peta Kerentanan Infrastruktur Listrik, Jalan, dan Air Bersih di Kota Quito

Sumber : The Quito Earthquake Risk Manajement Project

III-33

Dalam konteks layanan transportasi secara umum, di samping pengembangan jalan sebagai prasarana transportasi; di Quito juga telah dikembangkan transporasi massal dalam bentuk kereta api serta kereta listrik. Di samping itu, kondisi Quito sebagai kota land-log membuat Quito tidak memiliki akses transportasi laut, dan sebaliknya mengembangkan transportasi udara. Namun demikian keduanya pun memiliki kerentanan yang tinggi terhadpa bencana gempa bumi. Pada kasus transportasi kereta api/listrik, ketergantungan terhadap listrik serta pengembangan jaringan rel kereta api masih rentan terhadap kerusakan dari gempa bumi. Pada kasus transportasi udara, keberadaan Mariscal Sucre International Airport yang berada di tengah-tengah kepungan high rise building yang padat; pada kondisi terjadi bencana sangat memungkinkan untuk terkurangi kapastias layanannya jika struktur bangunan di sekelilingnya mengalami kerusakan.

Gambar 3.9 Foto Marsical Sucre International Airport

Sumber : http://en.wikipedia.org/wiki/Quito

Aspek infrastruktur lainnya yang sangat perlu diperhatikan keretanannya terhadap bencana ialah sarana bangunan (dalam konteks untuk fungsi apapun). Fokus perhatian dalam hal ini ialah kerentanan terhadap bangunan rumah (residential), perkantoran, serta fasilitas sosial lainnya. Ledakan penduduk dan perkembangan kota mengakibatkan banyak munculnya bangunan yang tidak dirancang dengan baik (non-engineered structur) serta ketiadaan building codes untuk bangunan tahan gempa merupakan gambaran tingkat kerentanan bangunan di Quito terhadap gempa bumi (The Quito Earthquake Risk Manajement Project, 1994). III-34

E. Aspek Riwayat Kebencanaan Dalam menilai tingkat kerawanan suatu wilayah atas suatu potensi bahaya alam, maka informasi mengenai riwayat kebencanaan menjadi sangat penting. Bagi Quito, sejarah mengenai kejadian gempa bumi telah tercatat sejak 460 tahun lalu. Selama periode tersebut tercatat terdapat 23 kali gempa bumi berintensitas VI MMI ke atas dan tentu terdapat ribuan gempa kecil. Berikut ialah data gempa berkekuatan VII sampai IX MMI di Quito : a) Gempa berkekuatan IX MMI tercatat tahun 1859 dan 1868 b) Gempa berkekuatan VIII MMI tercatat tahun 1587 dan 1755 c) Gempa berkekuatan VII MMI tercatat tahun 1797, 1923, dan 1987

Dengan ditambahkan pada catatan lainnya serta statistik yang ada; pada dasarnya terdapat beberapa pola bahwa gempa berkekuatan VIII MMI ke atas rata-rata berulang selama 113 tahun sekali, gempa berkekuatan VII MMI ke atas rata-rata berulang selama 65 tahun sekali, gempa berkekuatan VI MMI ke atas rata-rata berulang selama 20 tahun sekali. Hal ini tentu telah menunjukkan bahwa potensi bahaya gempa bumi akan terus ada bagi Kota Quito. Isu bencana gempa bumi di Quito juga semakin penting untuk disikapi karena seiring potensi bahaya yang selalu ada, kerentanan dan kapasitas Quito dalam menghadapi gempa bumi semakin berkurang. Sebagai perbandingan, pada kejadian gempa 1868 (IX MMI) jumlah penduduk Quito hanya 1/25 jumlah penduduk Quito di tahun 1994. Adapun pada kejadian gempa 1987 (VII MMI) dengan jumlah penduduk telah melampaui 1.000.000 jiwa, gempa mengakibatkan korban jiwa 1.000 meninggal dunia dan kerugian 700 juta dollar.

3.3.2 Kebijakan Pengelolaan Bencana (The Quito Earthquake Risk Manajement) Pembahasan mengenai kebijakan pengelolaan bencana gempa bumi di Equador umumnya dan Kota Quito secara khusus, baru mulai dirintis pada awal dekade 90’an. Hal ini cukup bersamaan dengan pencanangan dekade 90’an sebagai dekade pengurangan resiko bencana oleh PBB. Perumusan kebijakan pengelolaan bencana gempa bumi di Quito pun merupakan cerminan kerjasama internasional dalam pengurangan resiko bencana. Di semangat internasional, awal perumusan kebijakan juga didorong gempa bumi di Quito tahun 1987 (VII MMI). Perumusan kebijakan tersebut didokumentasikan dalam “The Quito Earthquake Risk Manajement Project”. III-35

“The Quito Earthquake Risk Manajement Project” sebagai pilot project yang mengawai kebijakan pengelolaan bencana gempa bumi secara umum merupakan kerjasama antara Pemerintah Equador, Pemerintah Kota Quito, GeoHazard International (Amerika Serikat), dan OYO Corporation (Jepang). Proyek ini dirintis pada tahun 1991-1992 dan berlangsung sampai dengan tahun 1994. Adapun tujuan dari Quito’s Project ialah : 1. Meningkatkan pemahaman atas potensi bahaya gempa bumi dia Kota Quito. 2. Meningkatkan kepekaan atas resiko gempa bumi di Ekuador dan dunia pada umumnya. 3. Merancang program pengelolaan atas bencana gempa bumi.

Selama kurun waktu kurang lebih 2 tahun, Quito’s Project terbagi atas 3 tahapan; yakni 1) Tahap analisis potensi bahaya gempa bumi di masa mendatang serta dampaknya bagi Kota Quito, 2) Tahap analisis dampak kehidupan di Kota Quito selama satu bulan setelah terjadi bencana gempa bumi, hal ini dilakukan melalui treasure study atas gempa bumi tahun 1987 (VII MMI), dan 3) Tahap rekomendasi pengelolaan resiko bencana gempa bumi di Kota Quito.

Pada setiap tahapan di samping sangat mengandalkan pada ilmuwan internasional dan Equador; keterlibatan dari masyarakat umum serta kalangan dunia usaha juga sangat penting. Dalam hal keberhasilan menarik minat setiap stakeholder untuk terlibat dalam proyek ini merupakan salah satu kelebihan Pemerintah Kota Quito. Proses penyusunan kebijakan dalam bentuk Quito’s Project ini juga memberikan perspektif baru dalam aspek kepemerintahan. Dominasi Pemerintah Pusat atas banyak sektor publik seperti pendidikan, keamanan (polisi), kesehatan, energi dan bencana; dengan hanya menyisakan urusan drainase dan tata ruang pada Pemerintahan Kota berhasil diubah paradigmanya melalui proyek ini. Pada akhirnya, integrasi pemerintah pada setiap level, dukungan ilmuwan internasional, dan ketertarikan masyarakat umum menjadikan Quito’s Project dapat berhasil melalui ketiga tahapan dengan baik.

III-36

Bentuk kebijakan lain selain menjadikan dokumen The Quito Earthquake Risk Manajement Project sebagai landasan dalam perencanaan mitigasi bencana; ialah pembentukan Quito Earthquake Safety Advisory Board (QESAB). Pembentukan ini didasari pada kebutuhan kepemimpinan, komitmen, dan keberlanjutan dalam mengimplementasikan rencana mitigasi bencana gempa bumi di Kota Quito. Perspektif yang dihasilkan pada pelaksanaan proyek menyebutkan bahwa dalam pengelolaan bencana sangat dibutuhkan koordinasi yang berkesinambungan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perusahaanperusahaan, sekolah, dan sebagainya. Oleh karenanya bentuk koordinasi yang dibentuk ialah suatu badan yang terdiri atas berbagai unsur dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota Quito.

Pelaksanaan pekerjaan QESAB dilakukan, dikoordinasikan, dan dilaporkan langsung kepada Walikota Quito melalui koordinator yang ditunjuk langsung oleh walikota dan bertindak selaku Asisten Walikota Quito khusus mengenai lingkup pekerjaan ini. Arahan kerja QESAB diberikan langsung oleh Walikota yang mencakup tujuan dan wewenang QESAB, kriteria pemilihan anggota, dan kaitannya dengan lingkup pekerjaan Pemerintah Kota. Pada dasarnya QESAB terdiri atas representasi Pemerintah Kota, representasi pengusaha, berbagai perwakilan kantor pelayanan publik, akademisi, serta komunitas terkait lainnya.

Badan ini bertanggungjawab memberi masukan pada Walikota, Pemerintah Kota, sektor swasta atas bentuk kegiatan yang harus dilakukan sebagai bentukkesiapan menghadapi gempa bumi. Badan ini juga bertanggungjawab melakukan prioritas mitigasi

yang

dilakukan

berdasarkan

analisis

resiko

bencana

sekaligus

melaksanakan program manajemen bencana, updating data, advokasi mitigasi, serta pencarian dana untuk kebutuhan mitigasi dan pengelolaan bencana. Dalam rangka memenuhi kegiatan tersebut, badan ini diberi wewenang untuk melakukan berbagai kerjasama sampai dengan ke level internasional.

3.3.3 Analisis Resiko Gempa Bumi Kota Quito di Masa yang Akan Datang Tahap pertama pada Quito’s Project merupakan langkah penting bagi keseluruhan tahap dan kegiatan berikutnya, bahkan sampai ketika proyek ini berakhir. Analisis terhadap kemungkinan terjadinya gempa bumi di masa yang akan datang serta III-37

proyeksi resiko serta dampak yang mungkin

terjadi di seluruh wilayah Quito, di

samping merupakan landasan bagi kebijakan serta bentuk mitigasi lainnya juga memiliki arti strategis untuk membuat seluruh pihak terkait sadar bahwa pengelolaan bencana merupakan tanggung jawab bersama. Tahap pertama ini diawali dengan penentuan tiga jenis kemungkinan gempa bumi yang dapat menyebabkan kerusakan/kerugian di Quito.

Intensitas getaran yang akan dirasakan tanah di Quito akibat terjadinya suatu gempa bumi ditentukan oleh tiga faktor, yakni 1) kekuatan gempa (magnitude), 2) jarak epicenter gempa terhadap Kota Quito, dan 3) kondisi tanah di masing-masing tempat di Kota Quito. Dalam analisis kemungkinan gempa di masa datang yang akan memengaruhi Kota Quito, para ahli menginterpertasi data dari catatan gempa bumi Quito sampai dengan abad ke-16. Pada akhirnya dihasilkan tiga kemungkinan, sebagai berikut : a) Gempa bumi di lautan pada zona subduksi dengan kekuatan 8,4 MMI dengan lokasi epicenter 200 km di arah barat Kota Quito (Titik A). b) Gempa bumi di daratan dengan kekuatan 7,3 MMI dengan lokasi epicenter 80 km di arah timur Kota Quito (Titik B). c) Gempa bumi lokal dengan kekuatan 6,5 MMI dengan lokasi epicenter 25 km di arah utara Kota Quito (Titik C).

Gambar 3.10 Peta Lokasi Kemungkinan Gempa Bumi di Kota Quito

Sumber : The Quito Earthquake Risk Manajement Project III-38

Intensitas getaran yang dirasakan pada suatu lokasi di Kota Quito pada akhirnya ditentukan pula oleh keadaan tanah di lokasi itu sendiri. Sebagai contoh, ketika seluruh faktor yang menentukan intensitas yang dirasakan berada pada kondisi yang sama; tanah yang lebih lembut bergetar lebih kencang dibandingkan dengan tanah yang keras. Untuk dapat memeroleh analisis dampak yang lebih detail, maka Kota Quito dibagi ke dalam 18 zona, berdasarkan keadaan tanah di masing-masing zona. Pada setiap zona akan dianalisis intensitas gempa yang terasa akibat ketiga jenis gempa bumi yang diperkirakan akan terjadi.

Berdasarkan hasil analisis resiko yang dilakukan, terdapat temuan penting terhadap intensitas gempa yang terasa di Kota Quito; yakni 1) Meskipun gempa di lautan (8,4 MMI) melepaskan energi 30 kali lebih besar dari gempa daratan (7,3 MMI); gempa tersebut memberikan intensitas gerakan tanah yang lebih kecil karena lokasi episentrum sejauh 120 km dari Kota Quito. 2) Meskipun kekuatan gempa lokal di Kota Quito merupakan yang terkecil, tetapi menyebabkan intenstitas gempa yang terasa di Kota Quito lebih besar dibandingkan jenis gempa lainnya. Besaran intenstias gempa yang dirasakan pada setiap zona relatif berbeda terkait dengan getaran dan loksi episentrum gempa. Perbandingan intensitas gempa yang terasa pada setiap zona akibat setiap jenis gempa ditunjukkan pada Gambar 3.x.

Hasil analisis gerakan tanah dan besaran intensitas gempa yang dirasakan pada setiap zona di Kota Quito pada dasarnya menjadi landasan dalam memperkirakan dampak yang akan ditimbulkan terhadap berbagai aspek kehidupan di Quito. Dalam hal ini terlihat dampak kerusakan terhadap bangunan-bangunan, prasarana jalan raya, jaringan listrik, jaringan air bersih, dan jaringan drainase. Oleh karena jenis gempa lokal diperkirakan memberikan dampak kerusakan yang paling besar; maka dalam Quito’s Project jenis gempa ini yang lebih diperhatikan dalam penyusunan rencana mitigasi bencana di Kota Quito.

III-39

Gambar 3.11 Perbandingan Intesitas Gempa di Setiap Zona Kota Quito Akibat Ketiga Jenis Gempa Bumi

Intensitas Gempa Akibat Gempa di Laut (A)

Intensitas Gempa Akibat Gempa di Daratan (B)

Intensitas Gempa Akibat Gempa Lokal (C)

Sumber : The Quito Earthquake Risk Manajement Project III-40

Hasil besaran intensitas gempa yang dirasakan pada setiap zona di Kota Quito kemudian digunakan untuk mengestimasi kerusakan akibat gempa terhadap bangunan dan infrastruktur. Estimasi ini dapat dilakukan dengan memiliki data mengenai tipe struktur yang ada di setiap zona dan analisis respon setiap struktur terhadap pengaruh setiap gempa. Perilaku setiap struktur dalam kondisi gempa tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi tanah; melainkan pula oleh usia struktur, material, desain, kualitas konstruksi, dan dimensi stuktur itu sendiri.

Berdasarkan karakteristik bangunan atas faktor-faktor

tersebut,

pada

dasarnya

Gambar 3.12 Peta Sebaran Jenis Kelompok Bangunan di Kota Quito

terdapat 5 kelompok jenis bangunan di Quito; yakni : a) adobe (bangunan bata) b) masonry (bangunan batu) c) self-built, d) steel, dan e) beton bertulang (reinforced concrete)

Di samping pengelompokkan di atas, terdapat

pula

berdasakan

jumlah

pengelompokkan lantai

bangunan,

yakni: a) Low-Rise Building (< 3 lantai) b) Med-Rise Building (3-7 lantai) c) High-Rise Building (> 8 lantai)

Besaran gempa yang disimulasikan pada setiap jenis bangunan pada zona-zona tanah di Kota Quito ialah mengacu pada standar bangunan yang diterapkan di California, serta intensitas gempa yang terjadi di Kota Quito pada tahun 1987.

Sumber : The Quito Earthquake Risk Manajement

III-41

Dari kelompok-kelompok jenis bangunan tersebut,

kemudian

ditemukan

bahwa

Gambar 3.13 Peta Sebaran Kerusakan Bangunan akibat Gempa

terdapat karakteristik blok-blok di Quito. Karakteristik tersebut bergantung pada kelompok struktur yang dominan pada suatu blok, yakni : 1) Jenis struktur yang paling dominan di Kota Quito adalah flat. 2) Terdapat kelompok bangunan “nonengineered”

dan

permukiman

kumuh yang tidak teratur. 3) Terdapat

konsentrasi

bangunan

zaman dahulu dengan bahan batu bata di tengah-tengah kota.

Pada gambar 3.x terlihat persentase kerusakan yang dialami setiap struktur dengan tingkatan kerusakan masingmasing. Jenis kerusakan di Kota Quito terbagi atas 7 level; yakni None, Slight, Light, Moderate, Heavy, Major, dan Destroyed

Sumber : The Quito Earthquake Risk Manajement

Berdasarkan gambar di samping, kita dapat melihat bahwa area dengan kerusakan 10-20% merupakan area kerusakan terluas dengan jenis bangunan self-built. Adapun pada bagian utara Quito yang lokasinya cukup dekat dengan episentrum gempa, kerusakan 10-20% dialami bahkan oleh jenis bangunan reinforced concrete (yang mayoritas adalah high-rise building); sedangkan jenis bangunan self-built yang terletak di daerah tersebut mengalami kerusakan sampai dengan lebih dari 30%. Pada lokasi-lokasi yang umumnya bangunan self-built mengalami kerusakan 1020%, jenis bangunan dengan konstruksi beton (reinforced concrete) hanya mengalami kerusakan berkisar antara 3-9% saja.

III-42

3.3.4 Teknis Mitigasi Bencana Struktural di Kota Quito A. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Tanggap Darurat Tingkat kerentanan Kota Quito yang tinggi terhadap potensi bencana gempa bumi salah satunya disebabkan oleh minim dan tidak meratanya fasilitas dan peralatan untuk respon darurat bencana; hal ini mencakup infrastruktur pemadam kebakaran, polisi, serta ruang untuk evakuasi. Oleh karena itu konsentrasi mitigasi bencana struktural di Kota Quito masih pada tahap memprioritaskan pengemangan kemampuan respon darurat bencana melalui pembangunan infrastruktur tanggap darurat agar dapat cepat dan efektif dalam bertindak pada kondisi tanggap darurat. Langkah mitigasi ini meliputi inventarisasi kemampuan sumber daya manusia dan infrastruktur yang dimiliki; untuk kemudian dikembangkan sesuai dengan analisis resiko dan dampak bencana gempa bumi di Kota Quito.

Langkah mitigasi struktural ini menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Kota Quito, Pemadam Kebakaran, berbagai Rumah Sakit, Polisi, dan Lembaga Tanggap Darurat lainnya. Koordinasi antar lembage tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa prioritas berada pada peningkatan infastruktur Pemadam Kebakaran, Search & Resque (SAR), dan rumah sakit. Prioritas utama dari keseluruhan kegiatan ialah penyebaran sarana masing-masing prioritas sehingga terdapat akses yang sama di seluruh wilayah Quito terhadap pemadam kebakaran dan rumah sakit. Adapun langkah detail lainnya sebagai berikut : a) Inspeksi rutin terhadap kesiapan Hydrant oleh Pemadam Kebakaran dan PDAM Kota Quito. b) Penyediaan crane untuk perbaikan saluran drainase c) Penyediaan peralatan keselamatan (P3K, makanan darurat, cadangan air bersih) untuk perusahaan-perusahaan, industri, fasilitas sosial. d) Peningkatan kemampuan dan peralatan untuk Search&Rescue Team

B. Adopsi dan Penerapan Building Code Penerapan building code diharapkan dapat memastikan keselamatan berbagai fasilitas, agar dirancang dan dibangun dalam suatu standar yang tahan gempa. Dalam mitigasi ini, sekelompok insinyur sipil dan perencana kota memuat suatu aturan building code untuk seluruh jenis bangunan di Kota Quito, memfasilitasi integrasi building code terhadap desain dan rancangan bangunan, serta secara III-43

berkala meng-update building code tersebut. Penerapan building code dilakukan melalui pendidikan terhadap para perencana, arsitek, dan insinyur sipil.

Model umum building code di Kota Quito mengadopsi model Uniform Building Code yang diterapkan di Amerika Serikat. Jenis mitigasi bencana ini, secara spesifik, merupakan tanggung jawab Sociedad Ecuatoriana de Ingenirea Estructural, Camara de la Construccion de Quito, Municipio de Quito, dan Institutio Ecuatoriano de Normalizacion. Berikut ialah beberapa kegiatan spesifik penerapan building code di Quito :  Pengembangan building code yang lebih ketat bagi fasilitas sosial seperti rumah sakit, pemadam kebakaran, kantor polisi, sekolah, dan tempat pengungsian  Pengembangan building code khusus bagi bangunan/struktur kritis, seperti misalnya bangunan kuno  Penerbitan dan publikasi peraturan bagi rancangan rumah tipe self-built yang umumnya dibangun sendiri oleh pemilik rumah  Pengadaan pelatihan untuk para profesional di bidang konstruksi mengenai seismic design and constructio  Pengadaan peraturan loan agreement agar bangunan-bangunan sewaan dipastikan tetap mematuhi building code.

3.3.5 Teknis Mitigasi Bencana Non Struktural di Kota Quito Implementasi mitigasi bencana gempa non struktural di Kota Quito lebih banyak jenisnya dibandingkan dengan mitigasi struktural. Jenis mitigasi non struktural tersebut antara lain pelatihan kebencanaan dan peraturan asuransi. Berikut ialah uraian dari setiap jenis mitigasi non struktural tersebut :

A. Pelatihan Kebencanaan berbasis Tempat Kerja Salah satu faktor yang membuat kerentanan Kota Quito tinggi ialah ketidaksadaran masyarakat bahwa tempat tinggal mereka ialah daerah rawan bencana. Hal ini memengaruhi perilaku masyarakat yang tidak siap ketika bencana sewaktu-waktu. Oleh karena itu bentuk mitigasi melalui kegiatan pelatihan kebencanaan menjadi sangat penting. III-44

Strategi peningkatan kemampuan dan kesiapan masyarakat melalui pelatihan yang berbasiskan personil industri dan perusahaan-perusahaan di bidang lain. Asumsi yang digunakan ialah bahwa melalui strategi ini akan menyebarkan informasi mengenai bencana di setiap rumah tangga, hal ini dipercaya akan berhasil karena personil perusahaan sebagai manusia dewasa diasumsikan memiliki logika berpikir dan kebijaksanaan dalam menyalurkan infomasi bagi lingkungannya.

Di samping asumsi di atas, pendekatan pelatihan melalui personil/karyawan juga dilakukan untuk memancing ketertarikan manajemen perusahaan terhadap resiko bencana gempa bumi yang ada di Kota Quito. Dengan demikian, manfaat pendidikan kebencanaan tidak hanya bagi personil, tetapi juga terhadap perusahaan itu sendiri. Pengenalan terhadap resiko bencana akan menstimulus perusahaan untuk membuat rencana darurat, jika kejadian bencana terjadi dan memengaruhi kegiatan di perusahaan tersebut.

Pengembangan substansi pelatihan serta pengemasan pelatihan menjadi isu yang terus bergulir dan berkembang di dalam mitigasi ini. Pemberian pelatihan terhadap personil perusahaan disepakati akan dikelola bersama antara perusahaan tersebut, Palang Merah, Pemadam Kebakaran, ALERTA, serta Pertahanan Sipil.

B. Peraturan Asuransi Pro Kesiapan Bencana Gempa Bumi Penerapan peraturan asurasi dengan persyaratan yang sangat mempertimbangkan adanya potensi bencana gempa bumi akan mendorong tanggung jawab dalam membuat konstruksi bangunan yang tahan gempa. Melalui mitigasi bencana jenis ini, Pemerintah Kota Quito menerapkan suatu standar dan tarif asuransi bagi seluruh masyarakat agar membangun dan menempati bangunan yang tahan gempa.

Tarif asuransi bagi setiap jenis bangunan akan ditentukan melalui variabel kondisi tanah dikaitkan dengan intensitas tanah tersebut pada kondisi gempa, distribusi kerusakan, dan rancangan serta konstruksi bangunan. Keringanan tarif asuransi akan diberikan pada bangunan yang sesuai dengan syarat konstruksi. Hal ini juga memberikan tambahan kompensasi pada kerusakan bangunan ketika gempa bumi terjadi.

III-45

3.3.6 Riset Ilmu Kebencanaan dan Teknologi di Kota Quito Pendekatan potensi geologi pada tahap awal pekerjaan Quito’s Project hanya mengandalkan data geologi yang terbatas. Terdapat banyak asumsi yang digunakan seperti kedalaman jenis-jenis batuan di bawah permukaan Kota Quito, perlambatan gerakan tanah akibat gempa, respon tanah, dan respon berbagai jenis struktur bangunan dalam keadaan gempa. Riset lebih jauh dalam hal ini akan meningkatkan tingkat kedetailan mengenai potensi bahaya geologi gempa bumi, metode pengenalan resiko gempa bumi, dan kebijakan pengelolaan bencana gempa bumi. Berikut ialah fokus riset keilmuan untuk Kota Quito : a) Pengembangan basis tanah profil tanah b) Pemetaan batuan bawah tanah c) Pemetaan sesar dan lipatan aktif d) Penempatan alat deteksi gempa bumi dan pengukur intensitas tanah e) Studi evaluasi respon bangunan dalam keadaan gempa f) Pengembangan metode prediksi kerusakan struktur bangunan akibat gempa g) Pengembangan skenario resiko gempa bumi untuk wilayah Quito yang lebih luas lagi

III-46

BAB IV PENUTUP

4.1 Apresiasi dan Kritik 4.1.1 Apresiasi dan Kritik Mitigasi Bencana Kota Nice, Prancis Kota Nice sebagai kota dengan tingkat ekonomi yang relatif tinggi ternyata merupakan suatu kota dengan tingkat kerawanan bencana gempa yang cukup tinggi. Akan tetapi, hal tersebut ternyata belum dapat disikapi dengan serius oleh pemerintahan di Kota Nice tersebut. Hal ini terlihat dari kurangnya penanganan terhadap bencana yang akan terjadi khususnya gempa. Tidak adanya komisi khusus yang menangani itu memungkinkan adanya keterlambatan dalam aksi menghadapi bencana yang akan terjadi. Hal itu terjadi dimungkinkan karena periodesasi terjadinya bencana yang relatif cukup lama yaitu lebih dari 1 abad. Pemerintah Kota Nice masih menganggap kejadian bencana gempa masih belum terlalu penting untuk diperhatikan dengan serius.

Meskipun begitu, Kota Nice telah lebih maju dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Prancis. Hal ini disebabkan Kota Nice berlokasi sangat dekat dengan laut serta struktur lapisan tanah yang kurang stabil memberikan tingkat kerawanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Kota Nice telah mengaplikasikan berbagai kebijakan construction code lebih dahulu dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Selain itu, berbagai penelitian telah dilakukan dengan lokasi studi di Kota Nice sehingga memberikan pengetahuan yang lebih baik mengenai kondisi Kota Nice baik fisik, sosial, maupun ekonomi. Begitu juga dengan pemberian berbagai pendidikan kebencanaan terhadap masyarakat.

Pada intinya, mitigasi bencana di Kota Nice perlu lebih ditingkatkan dengan membuat suatu regulasi mengenai kebencanaan khususnya untuk bencana gempa. Hal tersebut akan lebih meningkatkan control terhadap kegiatan mitigasi bencana yang dilakukan dan akan berefek terhadap tingkat kesadaran masyarakat dalam menghadapi bahaya bencana gempa yang akan terjadi.

IV-1

4.1.2 Apresiasi dan Kritik Mitigasi Bencana Kota Kobe, Jepang Jepang merupakan negara yang sangat rentan terhadap bencana gempa bumi dan juga tsunami. Hal ini juga didukung dengan keadaan geografis Jepang yang terletak di petemuan tiga buah lempeng bumi, yaitu lempeng eurasia, lempeng filipina, dan lempeng pasifik. Setelah gempa bumi yang sangat besar yang melanda kawasan Kobe pada tahun 1995, Jepang semakin banyak belajar bagaimana cara mitigasi yang baik untuk mengurangi atau meminimalisir dampak yang terjadi setelah terjadinya gempa bumi.

Jepang sangat menganggap serius untuk permasalahan kebencanaan ini. Hal ini dapat dilihat dengan dibentuknya suatu badan khusus yang menangani masalah kebencanaan. Jepang juga mengeluarkan kebijakan Hyogo Phoenix, yaitu kebijakan yang mengharuskan pasca terjadinya suatu bencana, maka kawasan yang terkena bencana tersebut harus langsung diambil tindakan untuk dipulihkan ke keadaan normal. Untuk di Kota Kobe sendiri, pasca terjadinya gempa besar yang melanda kota tersebut pada tahun 1995, banyak upaya-upaya mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah kota tersebut. Diantaranya yaitu membentuk konsep utama dalam penanganan mitigasi gempa ini yang selanjutnya menyiapkan setiap level pemerintahan di kota tersebut dalam menghadapi bencana, yaitu dilakukan sampai pada tingkat lingkungan rumah tangga dan tingkat kecamatan. Selain itu, Kota Kobe juga menerapkan implementasi Konsep Safety Oriented City, yaitu bentuk-bentuk mitigasi struktural yang dilakukan untuk menghadapi terjadinya bencana. Kota Kobe juga memiliki manajemen yang baik dalam menangani bencana.

Konsep mitigasi yang dimiliki oleh Kota Kobe ini sangat baik untuk diapresiasi karena dengan kondisi daerah yang sangat rentan terhadap bencana, selain Kota Kobe juga merupakan pusat salah satu pelabuhan besar di dunia, Kota Kobe mempersiapkan dengan baik upaya-upaya mitigasi untuk mengurangi dampak apabila terjadi bencana. Hampir dikatakan tidak ada kritik untuk konsep mitigasi di Kota Kobe ini, karena untuk kesadaran masyarakat pun juga masyarakat sangat cerdas dalam upaya-upaya mitigasi tersebut. Hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Kota Kobe yaitu bagaimana memanajemen dengan baik konsep mitigasi tersebut agar dapat lebih meningkatkan kesiapan darisegala aspek.

IV-2

4.1.3 Apresiasi dan Kritik Mitigasi Bencana Kota Quito, Equador Kegiatan mitigasi bencana gempa bumi di Kota Quito dimulai melalui suatu pilot project penyusunan rencana pengelolaan bencana gempa bumi yang disebut dengan “The Quito Risk Management Project”. Dokumen tersebut memiliki peran strategis karena memberikan panduan rencana pengelolaan bencana yang komprehensif bagi Kota Quito serta menjadi pedoman bagi pengelolaan di tingkat nasional Negara Equador. Penyusunan rencana tersebut memiliki suatu hal yang patut diapresiasi, yakni adanya keberanian secara politis untuk melakukan hal tersebut. Seperti kita ketahui bahwa pekerjaan tersebut dapat dikatakan investasi jangka panjang, yang dalam kacamata orang awam mungkin dianggap kurang berguna. Hal ini sejalan dengan pandangan umum, yang pada saat itu masih menganggap pengelolaan bencana hanyalah tindakan pasca bencana.

Keberanian politis dari Pemerintah Kota Quito pada akhirnya memberikan tiga nilai tambah. Nilai tambah yang pertama ialah munculnya kesadaran akan bencana yang ditindaklanjuti dengan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana; namun demikian pendekatan yang dilakukan hanya melalui edukasi terhadap karyawan-karyawan di berbagai perusahaan.Nilai tambah yang kedua ialah berubahnya paradigma pelayanan publik, dimana awalnya banyak sektor publik yang dikelola oleh Pemerintah Equador mulai didesentralisasikan pasca proyek ini. Nilai tambah yang ketiga ialah terdapatnya dukungan lembaga-lembaga internasional dalam pelaksanaan proyek ini, dukungan dan bantuan ini sangat berguna karena seperti kita ketahui Negara Equador adalah negara berkembang yang pada dasarnya belum cukup concern terhadap kebencanaan.

Dokumen Quito’s Project yang dihasilkan selama rentang 2 tahun pelaksanaan (1992 – 1994) menghasilkan suatu rencana yang komprehensif, meliputi berbagai program mitigasi sturkural dan non struktural yang tepat sasaran. Bentuk mitigasi struktural berupa implementasi building code dan peningkatan kualitas serta kuantitas infrastruktur penyelamatan; merupakan program yang tepat sasaran pada persoalan kerentanan infrastruktur di Kota Quito yang sangat rentan terhadap gempa bumi. Adapun bentuk mitigasi non struktural dalam bentuk aturan asuransi yang pro kesiapan bencana bumi dan pelatihan kebencanaan, cukup efektif untuk menarik

IV-3

perhatian beragam unsur masyarakat di Quito untuk peduli pada ancaman bencana gempa bumi.

Namun demikian, terdapat beberapa kritik utama dalam Quito’s Project; yakni keterbatasan dalam data dan informasi yang dibutuhkan mengurang akurasi program mitigasi yang dihasilkan. Kritik lainnya ialah kurangnya variasi dalam peningkatan kapasitas kemampuan masyarakat karenan program yang ada belum menyentu seluruh lapisan masyarakat. Pendekatan utama melalui karyawan perusahaan belum sepenuhnya menyentuh lapisan masyarakat; contohnya ialah pada masyarakat yang tidak bekerja. Kritik terakhir ialah kelengkapan program mitigasi yang dihasilkan Quito’s Project, masih sangat dipertanyakan kesiapan data, informasi, model, metode, serta dukungan finansial.

IV-4

Tabel 4.1 Matriks Perbandingan Mitigasi Bencana di Prancis, Jepang, dan Equador Aspek Kondisi Geologi

Kota Nice, Prancis Dilalui dua jaur lempeng tektonik, yaitu eurasia dan afrika. Kondisi tanah sebagian dari wilayah di Kota Nice merupakan tanah alluvial yang tidak begitu stabil.

Kota Kobe, Jepang Dilalui tiga lempeng tektonik; yakni Eurasia, Pasifik, Filipina.

Kegiatan Utama

Kawasan pariwisata dan jasa industri.

Kerentanan Masyarakat

Rendah; karena masyarakatnya merupakan masyarakat yang berpendidikan.

Kerentanan Ekonomi

Rendah; karena Kota Nice bukan merupakan pusat kegiatan ekonomi riil.

Kegiatan Pelabuhan yang merupakan salah satu pelabuhan terbesar di Dunia. Rendah : karena masyarakat Kota Kobe sadar akan letak mereka di daerah yang rentan terhadap bencana. Tinggi : karena merupakan pusat pelabuhan dan juga merupakan pusat perdagangan.

Kerentanan Infrastruktur

Tinggi karena merupakan lokasi pariwisata terkenal di dunia.

Tinggi : karna merupakan salah satu kota besar di Jepang ditambah lagi terdapat pelabuhan yang merupakan salah satu pelabuhan besar di dunia.

Kota Quito, Equador Berada di lempeng Amerika Selatan dan atas pengaruh lempeng Amerika Selatan dan Nazca. Bentang alam berupa dataran tinggi, di bawah pengaruh aktivitas Sungai Guayllabamba dan Gunung Api Pichincha. Pusat Pemerintahan Ekuador dan pusat kegiatan ekonomi skala nasional. Tinggi; karena masyarakat Quito umumnya tidak sadar bahwa mereka berada di wilayah yang rentan gempa bumi. Tinggi; karena merupakan konsentrasi kegiatan ekonomi skala nasional yang pad awalnya dikembangkan tanpa paradigma sadar bencana. Tinggi; karena merupakan konsentrasi infrastruktur skala nasional dengan konstruksi yang minim dipengaruhi bentuk perkembangan kota yang memanjang sehingga tidak terjadi pemerataan pelayanan infrastruktur bagi seluruh zona di Kota Quito.

IV-5

Kebijakan

Belum ada kebijakan yang spesifik mengenai bencana.

- Kebijakan Konsep Safety Oriented City. - Kebijakan Hyogo Phoenix, yaitu rekonstruksi pasca bencana (kebijakan pemerintah pusat)

Mitigasi Struktural

Adanya construction code

Konsep Safety Oriented City

Mitigasi Non Struktural

Pendidikan terhadap masyarakat melalui media booklet dan penyuluhan kepada siswa sekolah

Riset Ilmu dan Teknologi

-Lokasi-lokasi rawan bencana -Tingkat ketahanan bangunan

Penyiapan setiaplevel dalam pemeintahan Kota Kobe (tingkat lingkungan umah tangga, tingkat intermediate, dan tingkat kecamatan. - Public Education : Segitiga Kehidupan - Chikyu (Kapal Pengeboran Laut)

- Penyusunan dokumen The Quito Earthquake Risk Management. - Pembentukan Quito Earthquake Safety Advisory Board - Building Code - Peningkatan infrastruktur penyelamatan bencana gempa bumi - Peraturan Asuransi Bangunan Pro Kesiapan Gempa Bumi dan - Pelatihan Kebencanaan Berbasis Karyawan Perusahaan - Pengembangan dan update basis data geologis Kota Quito - Pengembangan metode dan pemodelan analisis resiko serta manajemen bencana gempa bumi Sumber : Hasil Analisis, 2009

IV-6

4.2 Relevansi Studi untuk Mitigasi Gempa Bumi di Indonesia 4.2.1 Relevansi Studi dari Mitigasi Bencana Kota Nice, Prancis Jika membandingkan dengan kegiatan mitigasi bencana yang telah dilakukan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa mitigasi di Indonesia lebih baik dari sisi teknis dibandingkan mitigasi bencana di Kota Nice. Akan tetapi, terdapat perbedaan dalam hal tingkat pendidikan masyarakat antar kedua negara tersebut. Tingkat pendidikan masyarakat di Kota Nice dapat dikatakan masih lebih tinggi dibandingkan di Indonesia. Hal ini membuat berbagai kebijakan yang dibuat di Kota Nice dapat dengan cepat terimplementasikan, sedangkan di Indonesia, berbagai kebijakan yang telah dibuat kurang terimplementasikan dengan baik dikarenakan berbagai faktor diantaranya kepatuhan pelaksana kebijakan tersebut. Oleh karena itu, satu hal yang perlu diperbaiki dari Indonesia adalah bagaimana masyarakat dapat mematuhi seluruh kebijakan yang dibuat.

4.2.2 Relevansi Studi dari Mitigasi Bencana Kota Kobe, Jepang Hal utama yang membedakan proses mitigasi di Jepang dan di Indonesia salah satunya adalah faktor masyarakat. Masyarakat Jepang sangat sadar bahwa kawasan mereka merupakan kawasan yang sangat rentan terhadap bencana seperti gempa bumi dan tsunami, namun masyarakat Indonesia belum terlalu sadar akan potensi bencana yang sangat besar di Kawasan Indonesia ini. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi bencana, korban jiwa di Jepang sangat lebih sedikit dibandingkan dengan Indonesia. Selain itu setiap kota di Jepang memiliki konsep-konsep tersendiri dalam melaksanakan mitigasi bencana sesuai dengan keadaan geologi, geografis dan aspek lainnya. Sedangkan di Indonesia tiap-tiap kota belum mempunyai konsep mitigasi khusus. Sangat baik apabila di kota-kota di Indonesia menyusun konsep mitigasi agar siap terhadap datangnya bencana. Selain itu kesadaran dan pendidikan masyarakat Indonesia harus ditingkatkan sebagai bentuk upaya mitigasi.

4.2.3 Relevansi Studi dari Mitigasi Bencana Kota Quito, Equador Perencanaan pengelolaan dan mitigasi bencana gempa bumi di Kota Quito serta Ekuador pada umumnya dimulai dengan adanya kemampuan politis yang kuat dari Walikota Quito. Dengan mempertimbangkan keberlangsungan kegiatan sehari-hari di perkotaan, rencana pengelolaan bencana dapat diwujudkan dengan bantuan IV-7

berbagai pihak. Kemauan politis seperti ini merupakan sesuatu yang patut dicontoh oleh para pemimpin di Kota/Kabupaten di Indonesia. Sebagai perbandingan, pasca penerbitan UU 24/2007 mengenai Pengelolaan Bencana; baru 4 kota pesisir yang memiliki rencana mitigasi bencana (Departemen Kelautan & Perikanan, 2007) dan contoh lainnya di kota/kabupaten di Provinsi Lampung kesulitan membuat rencana mitigasi karena lambatnya proses pembuatan perda di tingkat Provinsi Lampung mengenai hal ini (Kajian Mitigasi Bencana untuk Perencanaan Wilayah Kabupaten Tanggamus, 2008).

Quito’s Project merupakan pilot project rencana mitigasi yang diharapkan dapat menjadi contoh, baik dalam lingkup Equador maupun internasional. Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara yang besar tentu menghadapi isu pemerataan pembangunan wilayah (secara umum) dan tentu isu tersebut juga cukup relevan berkaitan dengan peningkatan kapasitas kota/kabupaten di Indonesia dalam menghadapi ancaman bencana alam gempa bumi. Hal ini ditambah dengan kenyataan bahwa penerbitan undang-undang di tingkat nasional ditanggapi dan diterapkan dalam kecepatan yang berbeda-beda di tiap daerah. Dengan demikian, di samping dibutuhkan ketegasan dan kerajinan dalam pengawasan; pembuatan suatu rencana

pengelolaan

dan

mitigasi

bencana

gempa

bumi

di

salah

satu

kota/kabupaten yang rawan gempa bumi (agar dapat menjadi teladan) perlu untuk ditempuh.

Salah satu pembelajaran teknis yang didapat dari Quito’s Project lainnya ialah pentingnya perencanaan infarstruktur perkotaan yang sangat mempertimbangkan resiko bencana gempa bumi. Di samping untuk mereduksi kemungkinan dampak, hal ini juga penting untuk menjamin kecepatan penyaluran bantuan penyelamatan serta kegiatan rekonstruksi pasca bencana. Dalam hal reduksi resiko kerusakan, Quito’s Project menghasilkan aturan building code; hal ini juga patut untuk dicontoh karena belum semua kota/kabupaten memiliki aturan zonasi semacam ini.

IV-8

DAFTAR PUSTAKA http://www.abdet.com/maps/map_france.gif

http://www.psi.edu/~obrien/Bike_Fr/Maps/MosaicMap.gif

--------- . 1997 . The Wheel Extended No.95, Part Four : Urban Disaster Prevention Planning . Tokyo : Toyota Motor Corporation, International Public Affairs Division

--------- . 1998 . Hamparan Dunia Ilmu : Geologi dan Perubahan . Jakarta : Tira Pustaka

--------- . 2006 . National Geographic Indonesia Edisi April 2006 : Gempa “Melacak Gerak Patahan Sumatera” . Jakarta : Gramedia

Bard, Pierre-Yves . Feuillade, Francois . 1994 . Seismic Exposure and Mitigation Policy in Nice, France . LGIT Grenoble Obserrvatory : France

Escuela Politecnica Nacional, Ilustre Municipio de Quito, OSTROM Quito, GeoHazard International , OYO Corporation . 1994 . The Quito, Equador, Earthquake Risk Management Project . GeoHazard International : USA

Fuady, Mizan Bustanul . 2008 . Laporan Kerja Praktik : Kajian Mitigasi Bencana untuk Perencanaan Wilayah Kabupaten Tanggamus . Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung

Ilyas, Tommy . 2006 . Mitigasi Gempa dan Tsunami di Daerah Perkotaan . Seminar Bidang Keekayasaan Fakultas Teknik Unstrat

Paripurno, Eko Teguh . Modul Manajemen Bencana Seputar Beberapa Bencana di Indonesia

IV-9

Rachmat, Agus . 2008 . Manajemen dan Mitigasi Bencana, Bandung

Tsunozaki, Etsuko . 2006 . Disaster Reconstruction in Japan : Lessons Learned from The Kobe Earthquake . Asian Disaster Reduction Center

Tucker, Brian E. Erdik, Mustafa . Hwang, Christina N . 1994 . Issues in Urban Earthquake Risk . Kluwer Academic Publisher : Dordrecht, The Netherlands

IV-10