Makalah Pend.ham.docx

Hak Asasi Manusia Dalam Pendidikan di Indonesia Dosen Pengampu: Drs. Bambang Budi Utomo, M.Pd.

Nama Kelompok: 1. Herwinda Nurlaily

F1221151019

2. Nani Fitriani

F1221151002

3. Indah Sari Putri

F1221151010

4. Handoko Desky

F1221151030

5. Astri Asih 6. Asni Yanti 7. Raudatul Jannah

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PKn FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK 2018

KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Hak Asasi Manusia (HAM) mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia, terutama dalam hubungan antara negara dan warga negara, dan dalam hubungan antara sesama warga negara. Hak asasi manusia menurut pasal 1 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Istilah HAM pada awalnya adalah keinginan dan tekad manusia secara universal agar mengakui dan melindungi hak-hak dasar manusia dalam berbagai bidang kehidupan, baik sosial, politik, hukum dan bahkan bidang pendidikan. Setiap hak akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam melaksanakan hak tidak memperhatikan hak orang lain, maka yang terjadi adalah benturan hak atau kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara atau dengan kata lain dapat menimbulkan kasus-kasus pelanggaran HAM. Kasus-kasus pelanggaran HAM bisa saja terjadi di berbagai bidang kehidupan, tidak terkecuali di bidang pendididikan. Pendidikan adalah sebuah hak asasi sekaligus sebuah sarana untuk merealisasikan hakhak asasi manusia lainnya. Sebagai hak pemampuan, pendidikan adalah sarana utama dimana orang dewasa dan terutama anak-anak yang dimarjinalkan secara ekonomi dan social dapat mengangkat diri mereka keluar dari kemiskinan dan memperoleh cara untuk terlibat dalam komunitas mereka. Pendidikan memainkan sebuah peranan penting untuk memberdayakan perempuan, melindungi anak-anak dari eksploitasi kerja dan seksual yang berbahaya. Anak menjadi prioritas utama dalam pendidikan, karena anak merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM memerlukan bantuan orang dewasa dalam melindungi hak-haknya. Perlindungan anak di sini tidak hanya sampai pada pemenuhan hak hidup, namun mencakup pula segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

B. Rumusan Masalah Dari latar belakang makalah di atas diidentifikasikan masalah sebagai berikut. 1. Apa pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) ? 1

2. Apa landasan hukum penegakan HAM dalam pendidikan di Indonesia ? 3. Bagaimana analisa kasus pelanggaran HAM di dunia pendidikan Indonesia? 4. Bagaimana upaya penegakan HAM di dunia pendidikan Indonesia ? C. Tujuan Dari rumusan masalah di atas diidentifikasikan tujuannya adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui pengertian Hak Asasi Manusia (HAM); 2. Untuk mengetahui landasan hukum penegakan HAM dalam pendidikan di Indonesia; 3. Untuk mengetahui kasus pelanggaran HAM di dunia pendidikan Indonesia; 4. Untuk mengetahui upaya penegakan HAM di dunia pendidikan Indonesia.

2

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian HAM Pada dasarnya Hak Asasi manusia adalah hak yang paling hakiki, hak – hak dasar yang melekat pada diri seseorang secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak – hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan yang tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Sedangkan pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hak hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok yang dijamin Undang – Undang ini, dan tidak mendapat, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. B. Landasan Hukum Penegakan HAM Pada Pendidikan 1. UUD 1945 (setelah amandemen), khususnya Pasal 28 C Ayat (1) yang menyatakan,“Setiap

orang

berhak

mengembangkan

diri

melalui

pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” 2. Selain ketentuan di atas, Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 (pasca perubahan) juga merumuskan bahwa setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar, sedangkan pemerintah wajib membiayainya. Pasal 31 ayat (3) dan (4)

menegaskan

bahwa

pemerintah

memiliki

kewajiban

untuk

mengusahakan penyelenggaraan pengajaran nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memprioritaskan anggaran sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan

3

Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 3. Menurut pasal 4 ayat 1 UU. No. 20/2003 tentang Sisdiknas Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah (Pasal 5 UU No. 20/2003 ttg Sisdiknas). a. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu b. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus c. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus d. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus e. Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat 4. Pasal 9 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. C. Contoh Pelanggaran HAM pada Pendidikan Di Indonesia Kasus-kasus pelanggaran HAM yang banyak terjadi di Indonesia, memungkinkan penyelesaian dan penegakan HAM secara adil bagi semua pihak. Banyak diantara kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi masih menimbulkan permasalahan di kemudian hari bagi kedua belah pihak. Hal ini terjadi semata-mata karena pengadilan atas pelanggaran HAM yang terjadi masih dirasa berat sebelah atau hanya mementingkan kepentingan salah satu pihak saja. Pada dasarnya, kasuskasus

pelanggaran

HAM

seyogyanya

diselesaikan

dengan

memperhatikan

kepentingan kedua belah pihak, yaitu pihak yang terlanggar HAMnya dan pihak yang

4

melanggar HAM. Walau dirasa sulit, akan tetapi proses penegakan HAM yang adil harus terus diupayakan. Dengan memperhatikan kepentingan kedua belah pihak yang terkait kasus dan berdasarkan landasan hukum yang konkret, maka penegakan HAM bisa

diupayakan

dengan

seadil-adilnya.

Orang tua

yang memaksakan

kehendaknya agar anaknya masuk pada suatu jurusan tertentu dalam kuliahnya merupakan pelanggaran HAM terhadap anak, sehingga seorang anak tidak bisa memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Berikut beberapa contoh kasus pelangaran HAM yang terjadi di dunia pendidikan. 1. Kekerasan yang terjadi di sekolah atau istitut. Kekerasan tersebut terjadi pada saat masa Orientasi siswa , ataupun oleh pengajar. 2. Pekerja di bawah umur, sehingga mereka tidak mendapat haknya untuk mendapatkan pendidikan. 3. Didiskriminasi, misalnya ketika mereka bukan berada dalam kelompok umur yang secara hukum dilindungi; yang usianya terlalu muda kemungkinan akan akan ditolak untuk diterima bersekolah, demikian halnya bagi mereka yang terlalu tua juga akan ditolak D. Upaya Penegakan HAM di Dunia Pendidikan Indonesia Pentingnya pendidikan selain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk memajukan Hak Asasi Mnusia di Indonesia, pendidikan juga menjadi alat penting untuk memajukan pengetahuan, serta harkat dan martabat bangsa Indonesia. Selain pendidikan sebagai suatu hak yang diberikan berdasarkan konstitusi, pendidikan juga menjadi suatu kewajiban yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Pendidikan merupakan hak konstitusional, yang dijamin implementasinya secara nasional berdasarkan konstitusi. Di Indonesia hak ini diakui dan dijamin di dalam UUD 1945. Tanggung jawab negara di dalam pendidikan dituangkan di dalam pasal-pasal dalam UUD 1945, dan sasaran pendidikan secara konkret adalah “….mencerdaskan kehidupan bangsa….” Sebagaimana yang tertuang di dalam pembukaan UUD 1945. Berangkat dari hal tersebut, sudah sepantasnya seluruh warga negara Indonesia mengupayakan kemajuan pendidikan di Indonesia. Hal sentral yang

5

perlu diperhatikan adalah upaya memajukan pendidikan sangat erat kaitanya dengan pemenuhan hak atas pendidikan. Kasus yang terjadi seperti di Pangkal Pinang sekitar tahun 2010 lalu telah mengingatkan kita tentang bagaimana hak atas pendidikan ini dipandang sebelah mata. Keputusan sekolah unuk mengeluarkan keempat siswa yang membuat pernyataan “tak sepantasnya” di facebook dirasa terlalu berlebihan sehingga menghalang-halangi mereka untuk memperoleh hak atas pendidikan mereka. Kasus keempat siswa SMA Pangkal Pinang tersebut seharusnya bisa diselesaikan dengan cara yang lebih edukatif. Pemberian sanksi untuk mengeluarkan siswa hanya akan membuat hak keempat siswa tersebut untuk mendapatkan pendidikan menjadi terhalangi. Pihak sekolah bisa saja menyelesaikan kasus tersebut dengan cara mediasi antara kedua belah pihak, dalam kaitanya dengan kasus ini adalah keempat siswa SMA Pangkal Pinang dan juga pihak sekolah yang merasa nama baiknya tercemar. Bila perlu sekolah merangkul Dinas Pendidikan daerah setempat unutuk menjadi mediator atas kasus tersebut. Dengan begitu mungkin kasus tersebut bisa diselesaikan dengan lebih adil lagi bagi kedua belah pihak. Melalui mediasi, keempat siswa yang bersangkutan dengan kasus tersebut dapat meminta maaf langsung kepada pihak yang bersangkutan serta manjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya. Sementara pihak sekolah yang bersangkutan diharapkan dapat berbesar hati untuk memaafkan keempat siswa tersebut. Dengan mediasi tersebut, sekolah juga dapat mempertimbangkan keputusan sanksi yang seadil-adilnya terhadap keempat siswa tersebut. Sanksi tidak harus berupa sanksi terberat yaitu mengeluarkan siswa dari sekolah. Namun untuk membuat efek jera dan agar tindakan tersebut tidak ditiru oleh siswa yang lain sanksi dapat berupa pemberian skorsing terhadap siswa. Perlu juga diingat pemberian skorsing juga tidak bisa seenaknya saja, perlu ada pertimbangan yang matang atas pemberian lama skorsing terhadap siswa. Pemeberian sanksi tersebut akan terlihat lebih edukatif bagi siswa dan tentunya nama baik instansi sekolah juga akan tetap terjaga.

6

Dari penjelasan diatas adapun upaya-upaya yang dapat ditempuh untuk menegakkan HAM dalam pendidikan di Indonesia. -

Peran orangtua.

-

Adanya sekolah yang berbasis HAM ( Sekolah Ramah Anak)

-

Komnas HAM dan Perlindungan Anak

-

Pemberlakuan sanksi yang tegas

7

BAB III PENUTUP A. Kesimpulan HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa kasus pelanggaran HAM baik berat maupun ringan tidak bisa dihindarkan dalam berbagai bidang kehidupan, temasuk di bidang pendidikan. Dengan menghargai hak orang lain, kita dapat menghindari terjadinya pelanggaran HAM. Jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain.Dalam kehidupan bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan RI, dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu Negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang pengadilan HAM. B. Saran Dari salah satu kasus pelanggaran HAM di dunia pendidikan diatas, kita dapat bercermin bagaimana penegakan HAM di negara kita masih kurang. Perlu adanya kesadaran semua pihak untuk mengupayakan penegakan HAM. Tidak perlu hanya menggantungkan diri pada pemerintah, tetapi seluruh lapisan rakyat Indonesia harus mengupayakan penegakan HAM.

8

Daftar Pustaka http://www.fh.upnjatim.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&catid=&id=84:h am-tentang-pelaksanaan-hak-atas-pendidikan> diakses tanggal 10 april 2018 https://orinaru.wordpress.com/2012/10/08/penegakan-hak-asasi-manusia-ham-di-duniapendidikan-indonesia/ diakses tanggal 10 april 2018

9