Makalah Pemerdayaan Masyarakat Pesisir Pantai Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Hidup.docx

Pemerdayaan Masyarakat Pesisir Pantai Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Hidup

Karya Tulis Ilmiah

Oleh: Edo Setiawan, NISN 9960682350

Disusun untuk Mengikuti Lomba Kegiatan Ilmiah se-Kota Palembang SLTA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan

SMA NEGERI SUMATERA SELATAN (SAMPOERNA ACADEMY) 2012

JALAN PANGERAN RATU, JAKABARING, PALEMBANG 30252

HALAMAN PENGESAHAN Kami selaku guru pembimbing karya tulis ilmiah dari siswa SMAN Sumatera Selatan (Sampoerna Academy) :

Nama Siswa : 1. Edo Setiawan Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis yang dibuat oleh siswa tersebut di atas sudah selesai dan siap diikut sertakan untuk mengikuti Lomba Kegiatan Ilmiah Tingkat SLTA seKota Palembang 2012 yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.

. Hari Tanggal

: Senin : 26 November 2012

Mengetahui, Kepala Sekolah

Guru Pembimbing,

Dra. Erma Retnowati, MM Nanang Adi Prayitno, S.Pd

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami haturkan kehadirat Allah swt atas berkat rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan lancar. Tema yang kami ambil dalam karya tulis ini yaitu “Pemerdayaan Masyarakat Pesisir”, sedangkan judul yang kami angkat yaitu “Pemerdayaan Masyarakat Pesisir Pantai Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Hidup”. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebanyakbanyaknya kepada pihak-pihak yang telah mendukung kami dalam proses pembuatatn karya ilmiah ini. Terutama untuk Pak Nanang Adi Prayitno sebagai Guru Pembimbing dan Ibu Erma Retnowati sebagai Kepala SMAN Sumatera Selatan serat juga kepada guru-guru dan teman-teman yang telah memberikan kami dukungan moril maupun materil. Karya tulis ilmiah ini dibuat untuk menunjukkan perasaan kami sebagai murid SMA terhadap masyarakat pesisir pantai yang masih hidup dibawah garis kemakmuran. Kami sadar bahwa dalam penyusunan karya tulis ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, saran dan masukan dari berbagai pihak yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan kami diwaktu yang akan datang.

Terima kasih.

Penulis

PEMERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR PANTAI DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN HIDUP Edo Setiawan SMA Negeri Sumatera Selatan (Sampoerna Academy) Jalan Pangeran Ratu Palembang Sumatera Selatan

ABSTRAK Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sumberdaya laut yang sangat besar dan melimpah. Selain itu negara Indonesia merupakan “Negara Bahari” karena lebih dari tiga per empat atau lebih kurang 70 persen dari total wilayah negeri ini adalah perairan. Tetapi sayangnya, potensi sumber daya laut yang melimpah tersebut tidak diimbangi dengan pemerdayaan dan peningkatan kesejahteraan hidup bagi masyarakat pesisir pantai secara maksimal. Hal tersebut dapat diketahui dari kehidupan para nelayan serta masyarakat pesisir pantai yang masih dibawah garis kemakmuran. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk berusaha meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir pantai yang masih dibawah garis kemakmuran, baik melalui pemberian bantuan peralatan tangkap, kemudahan akses permodalan, maupun melalui program pemberdayaan masyarakat pesisir. Dimana semua program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejehteraan masyarakat pesisir. Akan tetapi tidak semua program tersebut tepat sasaran dan hasil yang diperoleh belum sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat pesisir pantai membutuhkan perubahan. Penelitian ini bertujuan memberikan upaya-upaya dan kebijakan-kebijakan yang dapat dilakukan oleh masyarakat pesisir pantai maupun pemerintah dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat pesisir pantai diantaranya adalah pemberian sosialisasi, pemberian pelatihan, pemberian modal dan pendampingan kepada masyarakat yang dilakukan pemerintah secara berkelanjutan.

Kata Kunci : Potensi Sumber Daya Laut Indonesia, Kehidupan Masyarakat Pesisir Pantai, Upaya Pemerdayaan Masyarakat Pesisir Pantai.

DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL ……………………………………………………………………………………..

i

HALAMAN PENGESAHAN ………………………………………………………………………..

ii

KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………………………

iii

ABSTRAK ………………………………………………………………………………………………….. iv DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………………………….. v DAFTAR TABEL …………………………………………………………………………………………. BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………………………………

vi

1

1.1 Latar Belakang ………………………………………………………………………………………… 1.2 Identifikasi Masalah ………………………………………………………………………………….

2

1.3 Tujuan dan Manfaat ………………………………………………………………………………….

2

BAB II LANDASAN TEORI ………………………………………………………………………… 2.1 Potensi Sumber Daya Laut Di Indonesia ……………………………………………………..

1

4

4

2.2 Kebijakan Pemerintah Dalam Memberdayakan Masyarakat Pesisir Pantai ……….. 5 BAB III PEMBAHASAN ………………………………………………………………………………

8

3.1 Usaha-usaha yang Dapat Di Lakukan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai…………………………………………………………………………………………… . 8 BAB IV PENUTUP ……………………………………………………………………………………….

11

4.1 Kesimpulan…………………………………………………………………………………… …………. 11 4.2 Saran ………………………………………………………………………………………………… ……. 11 DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………………………………….

12

DAFTAR TABEL Halaman 2.2 Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai Guna Meningkatkan Kesejahteraan Hidup ………………………………………………………………………………………………… ………… 6

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Indonesia adalah Negara Bahari. Kalimat itulah yang sangat sering didengung-dengungkan, bahkan didengar semenjak kita masih kecil. Lantas terbayang bagaimana jayanya nenek moyang kita menembus samudra, mengarungi lautan, memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan yang ada di dalamnya. Julukan Indonesia sebagai “Negara Bahari” bukanlah hal yang berlebihan. Kenyataan menunjukkan, lebih dari tiga per empat atau lebih kurang 70 persen dari total wilayah negeri ini adalah perairan. Potensi wilayah pesisir dan lautan Indonesia, terdiri dari Perairan Nusantara seluas 2.8 juta km2, Laut Teritorial seluas 0.3 juta km2. Perairan Nasional seluas 3,1 juta km2, Luas Daratan sekitar 1,9 juta km2, Luas Wilayah Nasional 5,0 juta km2, luas ZEE (Exlusive Economic Zone) sekitar 3,0 juta km2, panjang garis pantai lebih dari 81.000 km dan jumlah pulau lebih dari 18.000 pulau (Sartika, 2010). Di dalam wilayah lautan yang begitu luas, tersimpan potensi sumberdaya alam yang melimpah, baik itu potensi sumber daya laut yang dapat diperbaharui maupun potensi sumberdaya laut yang tidak dapat diperbaharui. Potensi sumberdaya laut yang dapat diperbaharui itu sendiri seperti, perikanan laut yang luar biasa, baik dari segi kuantitas maupun diversitas, potensi terumbu karang dan rumput laut sedangkan sumberdaya laut yang

tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi, mineral dan bahan tambang yang besar. Selain wilayah kelautan memiliki sumber daya alam yang melimpah, wilayah kelautan pun dapat dimanfaatkan sebagai sarana pariwisata bahari bagi para pengunjung baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri atau yang lebih dikenal dengan sebutan turis. Sayangnya potensi yang demikian besar tersebut belum diberdayakan secara optimal, sehingga masyarakat pesisir di Indonesia masih berada dalam kondisi miskin, dengan kata lain masih belum sejahtera. Begitu miskinnya maka masyarakat pesisir sering disebut kelompok miskin diantara yang miskin (the poorest of the poor). Menurut data yang ada, 140 juta penduduk (60%) Indonesia tinggal di wilayah pesisir, 80% diantaranya bergantung pada pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan (Sipahelut, 2009). Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk berusaha meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir pantai yang masih dibawah garis kemakmuran, baik melalui pemberian bantuan peralatan tangkap, kemudahan akses permodalan, maupun melalui program pemberdayaan masyarakat pesisir. Dimana semua program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejehteraan masyarakat pesisir. Akan tetapi tidak semua program tersebut tepat sasaran dan hasil yang diperoleh belum sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan data diatas, sebagian besar masyarakat pesisir masih hidup dibawah garis kemakmuran. Oleh karena itu, dalam karya tulis ini penulis berupaya mencari langkah-langkah ataupun upaya serta kebijakan yang dapat diambil dan dilakukan untuk lebih memberdayakan masyarakat pesisir pantai agar mampu meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. 1.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam karya tulis ini adalah upaya apa sajakah yang dapat dilakukan untuk memberdayakan masyarakat pesisir pantai.

1.3 Tujuan dan Manfaat 1. a.

Tujuan

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka tujuan dari karya tulis ini adalah mencari dan mengetahui langkah-langkah ataupun upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberdayakan masyarakat pesisir pantai agar mampu meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. 1. b.

Manfaat

Manfaat dari mengetahui langkah-langkah dan upaya yang dapat dilakukan untuk memberdayakan masyarkat pesisir pantai adalah : 1) Bagi Penulis, sebagai media pembelajaran sehingga penulis dapat mengetahui bahwa sebagian besar masyarakat pesisir pantai masih hidup dibawah garis kemakmuran padahal Indonesia memilki potensi sumberdaya laut yang sangat melimpah guna meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

2) Bagi Masayarakat, sebagai informasi sehingga mereka dapat megetahui bahwa laut memiliki potensi yang sangat melimpah yang dapat mereka kelola demi kamakmuran dan peningkatan taraf hidup serta masyarakat pun tahu khusunya masyarakat pesisir pantai langkah-langkah dan upaya yang dapat mereka lakukan dalam proses pengelolahan laut tersebut. 3) Bagi Pemerintah, memberi masukan serta saran kepada pemerintah kebiajakankebijakan atapun usaha-usaha yang harus diambil guna memberdayakan masyarakat pesisir pantai. BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Potensi Sumber Daya Kelautan Di Indonesia 1. Potensi Sumberdaya Pulih (Renewable Resource) Wilayah laut Indonesia memilki potensi sumberdaya laut yang tergolong sangat melimpah. Tersimpan potensi sumberdaya alam, terutama sumberdaya perikanan laut yang luar biasa, baik dari segi kuantitas maupun diversitas. Potensi wilayah pesisir dan lautan lndonesia dipandang dari segi perikanan meliputi, perikanan Laut (Tuna/Cakalang, Udang, Demersal, Pelagis Kecil, dan lainnya) sekitar 4.948.824 ton/tahun, dengan taksiran nilai US$ 15.105.011.400, Mariculture (rumput laut, ikan, dan kerang-kerangan serta Mutiara sebanyak 528.403 ton/tahun, dengan taksiran nilai US$ 567.080.000, Perairan Umum 356.020 ton/tahun, dengan taksiran nilai US$ 1.068.060.000, Budidaya Tambak 1.000.000 ton/tahun, dengan taksiran nilai US$ 10.000.000.000, Budidaya Air Tawar 1.039,100 ton/tahun, dengan taksiran nilai US$ 5.195.500.000, dan Potensi Bioteknologi Kelautan tiap tahun sebesar US$ 40.000.000.000, secara total potensi Sumberdaya Perikanan Indonesia senilai US$ 71.935.651.400 dan yang baru sempat digali sekitar US$ 17.620.302.800 atau 24,5 %. Potensi tersebut belum termasuk hutan mangrove, terumbu karang serta energi terbarukan serta jasa seperti transportasi, pariwisata bahari yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan (Kusumastanto, 2010). 2. Potensi Sumberdaya Tidak Pulih (Non Renewable Resource) Pesisir dari laut Indonesia memiliki cadangan minyak dan gas, mineral dan bahan tambang yang besar. Dari hasil penelitian BPPT (1998) dari 60 persen potensi minyak yang terkandung dalam alam Indonesia, sekitar 70 persen atau sekitar 40 persen potensi tersebut terdapat di laut. Dari 40% potensi itu 10% telah diteliti secara intensif, 11% baru diteliti sebagian, sedangkan 29% belum terjamah. Diperkirakan 40% minyak gas laut itu berpotensi menghasilkan 106,2 miliar barel setara minyak, namun baru 16,7 miliar barel yang diketahui dengan pasti, 7,5 miliar barel di antaranya sudah dieksploitasi. Sedangkan sisanya sebesar 89,5 miliar barel berupa kekayaan yang belum terjamah. Cadangan minyak yang belum terjamah itu diperkirakan 57,3 miliar barel terkandung di lepas pantai, yang lebih dari separuhnya atau sekitar 32,8 miliar barel terdapat di laut dalam. Sementara itu untuk sumberdaya gas bumi, cadangan yang dimiliki Indonesia sampai dengan tahun 1998 mencapai 136,5 Triliun Kaki Kubik (TKK). Cadangan ini mengalami kenaikan bila

dibandingkan tahun 1955 yang hanya sebesar 123,6 Triliun Kaki Kubik. Sedangkan Potensi kekayaan tambang dasar laut seperti aluminium, mangan, tembaga, zirconium, nikel, kobalt, biji besi non titanium, vanadium, dan lain sebagainya yang sampai sekarang belum teridentifikasi dengan baik (Kusumastanto, 2010). 2.2 Kebijakan Pemerintah Dalam Memberdayakan Masyarakat Pesisir Pantai Pemerintah telah banyak mengeluarkan berbagai kebijakan pembangunan perikanan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, yang masih dibawah kemakmuran. Namun demikian pembangunan perikanan sampai saat ini belum secara signifikan memberikan kontribusi ekonomi yang berarti bagi perolehan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan. Salah satu program pemberdayaan nelayan kecil yang saat ini masih berjalan adalah program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) oleh Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) sejak tahun 2000. Program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kultur kewirausahaan, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), partisipasi masyarakat, dan usaha ekonomi produktif ini dalam pelaksanaannya dibagi ke dalam tiga tahapan proses, yaitu : 1) Periode inisiasi, yakni introduksi kebijakan dan penggalangan partisipasi, serta perintisan kelembagaan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat sasaran, 2) Periode institusionalisasi, yakni proses lanjutan dari periode inisiasi berupa penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, baik secara organisasi maupun tatalaksana, dan 3) Periode diversifikasi, yaitu tahap pengembangan dan diversifikasi usaha ekonomi produktif (Sudirman, 2009). Program-program pemerintah ini pun telah banyak dicantumkan dalam peraturan yang bersifat global seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan awal fase baru pengembangan wilayah laut dan pesisir untuk kepentingan masyarakat, terutama masyarakat pesisir untuk meningkatkan kesejahteraannya (Arif, 2009). Tabel 2.2 Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai Guna Meningkatkan Kesejahteraan Hidup No Program Pemerdayaan Pembangunan PPI diharapkan 1. Pelabuhan Pendaratan Ikan dapat memperkecil (PPI) Tingkat kebocoran transaksi ikan yang dilakukan dan penggelapan ikan secara ilegal.

2.

Bantuan sosial usaha

Khusus untuk nelayan yang

Pembiayaan Program ini telah diterapakan di Jawa Barat dengan dibiayai oleh Pemerintah Daerah Jawa Barat dengan tambahan dana dari investor uar negeri. Tetapi pada akhirnya kekurangan dana mengakibatkanpembangunan PPI ini terhenti. Dana berasal dari

bergerak dalam usaha

Kementerian Kelautan dan

Perikanan

perikanan, yaitu: penangkapan, Perikanan. budi daya, pengolahan, pemasaran, dan

3.

Dana bergulir

wisata bahari Nelayan yang bergerak dalam

Dinas Perikanan dan Kelautan.

usaha perikanan, yaitu: penangkapan, budi daya, pengolahan, pemasaran, dan

4.

Pembinaan

wisata bahari Program pembinaan

Pembiayaan yang ditangani

manajemen khusus untuk para pengelola usaha, mutu dan pemasaran

5.

hasil perikanan Peningkatan

Program pembinaan khusus untuk para pengurus

kemampuan

oleh Dinas Perikanan dan Kelautan.

Tidak ada dana khusus untuk pembinaan ini, sehingga

Koperasi organisasi

program pembinaan berjalan kurang optimal (Sartika, 2010)

Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan usaha-uasha yang telah dilaksanakan pemerintah dan Kementrian Kelautan dan Perikanan serta Dinas Kelautan dan Perikanan. Dimana semua program tersebut bertujuan gun untuk meningkatkan kesejehteraan masyarakat pesisir. Akan tetapi tidak semua program tersebut tepat sasaran seperti yang telah direncanakan dan hasil yang diperoleh belum sesuai dengan yang diharapkan. Nyatanya, kehidupan masyarakat pesisir pantai masih dibawah garis kemakmuran. BAB III 1PEMBAHASAN

3.1 Usaha-usaha yang Dapat Di Lakukan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki potensi laut yang besar dan melimpah tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Nyatanya, masih banyak masyarakat pesisir pantai yang hidup dibawah garis kemakmuran. Oleh Karena itu, diperlukannya langkah-langkah, upaya serta kebijakan-kebijakan yang konkret yang dapat dilakukan dalam rangka memberdayakan masyarakat pesisir pantai agar mampu meningkatkan taraf hidup mereka. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pemerdayaan masyarakat pesisir pantai tersebut dapat dilakukan dengan cara antara lain : 1. Sosialisasi (Penyuluhan) Dalam upaya sosialisasi atau penyuluhan, peneliti menyarakan untuk mengadakan program “sosialisasi” ini karena sebagai suatu sarana dan media penyadaran bagi para masyarakat khususnya masyarakat pesisir pantai, bahwa laut itu merupakan suatu aset yang sangat penting. Dengan sosialisasi tersebut masyarakat dapat mengetahui serta menyadari bahwa laut memilki potensi yang sangat melimpah terutama untuk meningkatkan kesejahteraaan hidup yang mereka miliki apabila mereka dapat memanfaatkan dan mengelola laut serta sumber daya alam yang didalamya secara maksimal baik itu pengelolaan berupa ikan, terumbu karang, rumput laut, dan minyak bumi. Selain itu, masyarakat pesisir pantai pun dapat memanfaatkan pantai dengan membuat sebuah tempat pariwista dan penginapan untuk para pengunjung serta turis yang datang. Dengan pembuatan tempat pariwisata bahari dan penginapan, para masyarakat pesisir pantai dapat menciptakan sebuah usaha dan mendapatkan sebuah pendapatan yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Tetapi, peneliti pun menyarankan pengelolaan dan pemanfaatan kelautan bagi sumber kehidupan guna meningkatkan pemerdayaan dan taraf hidup masyarakat pantai harus juga diimbangi dengan menjaga lingkungan laut agar tidak rusak dan ekosistem serta habitat yang ada didalam laut tidak terganggu. Kita sebagai pengelola harus tetap menjaga kelestarian serta keberlangsungan habitat, lingkungan, ekosistem serta species seperti ikan dan terumbu karang yang ada di dalam laut itu sendiri. 1. Pemberian Pelatihan Pengetahuan merupakan sesuatu yang sangat penting. Dengan pengetahuan yang dimilikinya tersebut diharapkan nelayan serta masyarakat pesisir pantai lainnya dapat meningkatkan kualitas serta pengelolaan baik berupa daging ikan, rumput laut, terumbu karang maupun tempat pariwisata bahari bagi para pengunjung yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri guna meningkatkan taraf hidup mereka. Pemberian pengetahuan ini dapat berupa pemberian pelatihan bagaimana cara pengelolaan rumput laut, pembuatan kerajinan rumput laut sebagai inovasi yang baru, pelatihan pemeliharaan terumbu karang karena sebagaimana yang kita tahu terumbu karang mempunyai nilai jual dan terumbu karang pun juga merupakan tempat tinggal untuk kebelangsungan hidup ikan dilaut, pemberian pelatihan pengelolahan ikan yang tidak menggunakan bahan pengawat yang tidak berbahaya sehinggta kualitas daging ikan itu pun sendiri tetap terjaga. 1. Pemberian Modal Pemerintah dapat memberikan modal sebagai modal awal bagi para masyarakat pesisir pantai yang berguna untuk membantu proses pengelolahan potensi sumberdaya laut itu sendiri. Dengan modal tersebut pun, masyarakat pesisir pantai dapat membuat sebuah koperasi yang dikelola oleh masyarakat sehingga dengan pembangunan koperasi tersebut para masyarakat

pesisir pantai dapat mendapatkan dana ataupun modal dengan cepat dan efektif. Tetapi dibalik semua itu, apabila pengeloaan potensi laut berhasil dengan dana yang dipinjamkan oleh koperasi, masyarakat pesisir pantai harus mengembalikan uang yang mereka pinjam kepada koperasi agar hal ini dapat berlangsung secara berkelanjutan dan dapat berkembang. 1. Pendampingan Secara Berkelanjutan “Pendampingan secara berkelanjutan” ini dapat berupa pengontrolan serta pengawasan dari dana ataupun pelatihan yang diberikan. Pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah kota, pemerintah setempat ataupun lembaga-lembaga yang memilki kewenangan seperti Dinas Kelautan dan Perikanan harus dilaksanakan secara berkelanjutan agar program ini dapat berjalan dengan baik. Pendampingan secara berkelanjutan ini bertujuan yaitu memastikan bahwa program dan kebijakan yang telah diambil dan dilakukan berjalan dengan baik dan dapat berkembang. BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan Berdasakan paparan dan penjelasan yang tertera di atas dapat kita simpulkan bahwasannya sebagian besar masyarakat pesisir masih hidup dibawah garis kemakmuran. Bahkan karena begitu miskinnya maka masyarakat pesisir sering disebut kelompok miskin diantara yang miskin (the poorest of the poor). Padahal potensi laut yang dimiliki oleh Indonesia sangat melimpah baik berupa potensi sumberdaya laut yang dapat diperbaharui seperti, perikanan laut yang luar biasa, baik dari segi kuantitas maupun diversitas, potensi terumbu karang dan rumput laut. Sama halnya dengan potensi sumber daya laut yang tidak dapat diperbaharui pun melimpah seperti, minyak bumi, mineral dan bahan tambang yang besar. Selain itu, laut Indonesia pun berpotensi sebagai tempat pariwisata bahari yang dapat dimanfaatkan masyarakat pesisir pantai guna meningkatkan taraf hidup mereka. Oleh karena itu upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk pemerdayaan masyarakat pesisir pantai guna meningkatkan taraf hidup mereka antara lain dengan melakukan sosialisasi yang diharapkan meraka akan menyadari potensi besar yang dimiliki laut itu sendiri. Pemerintah pun dapat memberikan pelatihan, pemberian modal, dan pendampingan secara berkelanjutan agar program yang telah dilaksanakan berjalan dengan baik dan dapat berkembang guna meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat pesisir pantai. 4.2 Saran 1. Bagi Masyarakat, agar masyarakat menyadari bahwa “Laut di Indonesia” memiliki potensi besar untuk dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kemakmuran serta taraf hidup masyarakat pesisir pantai. 2. Bagi Pemerintah, agar pemerintah dalam hal ini Departemen serta Dinas Kelautan dan Perikanan dapat melaksanakan dan mengontrol semua program ataupun modal yang telah diberikan kepada masyarakat pesisir pantai. Pemerintah pun diharapkan haruslah

melakukan pendampingan terhadap masyarakat pesisir pantai dalam rangka meningkatkan taraf hidup mereka secara bekelanjutan. DAFTAR PUSTAKA

Karsidi, Ravik. 2011. Pemerdayaan Masyrakat Nelayan Kecil. Aditya Media Publishing: Malang. Sartika, Ika. 2010. Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Nelayan. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta. Arif, Ainul. 2009. Pengaturan Hukum Dalam Mewujudkan Pengelolaan Wilayah Pesisir Yang Berbasis Masyarakat. Universitas Diponegoro, Semarang. Sipahelut, Michel. Budy Wiryaman. Tri Wiji Nurani. 2009. Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan. Universitas Sumatra Utara, Medan. Kusumastanto, Tridoyo. 2010. Pengembangan Sumberdaya Kelautan Dalam Memperkokoh Perekonomian Nasional. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat: Jakarta. Sudirman. 2009. Potensi Sumberdaya Laut Perairan Indonesia Dan Pemanfaatannya Ke Depan Oleh Masyarakat Pantai Dan Nelayan Setempat. Fakultas Ilmu Kelautan Dan Perikanan Universitas Hasanuddin, Makassar.