Makalah Partai Politik Dan Sistem Kepartaian.docx

MAKALAH PARTAI POLITIK DAN SISTEM KEPARTAIAN

DOSEN PENGAJAR Zulfahmi Yasir Yunan, S.Sos.I., M.IP

Kelompok 5

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU KOMUNIKASI 2018

KATA PENGANTAR

i

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmatnya kami dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini dalam bentuk maupun isinya yang sangat sederhana. Semoga makalah ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi pembaca dalam mempelajari mengenai “Partai Politik dan Sistem Kepartaian”. Harapan kami semoga makalah ini membantu menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, sehingga kami dapat memperbaiki bentuk maupun isi makalah ini sehingga kedepannya dapat lebih baik. Makalah ini kami akui masih banyak kekurangan karena pengalaman yang kami miliki sangat kurang. Oleh kerena itu kami harapkan kepada para pembaca untuk memberikan masukan masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan makalah ini. Dan tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih

Jakarta, November 2018

Penyusun

ii

DAFTAR ISI Cover Makalah ....................................................................................................................... i Kata Pengantar ....................................................................................................................... ii Daftar Isi ................................................................................................................................ iii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ................................................................................................................. 1 1.2 Rumusan Masalah ............................................................................................................ 2 1.3 Tujuan Makalah ............................................................................................................... 2 BAB II PEMBAHASAN 2.1 Definisi Partai Politik....................................................................................................... 3 2.2 Fungsi Partai Politik......................................................................................................... 3 2.3 Sejarah Partai Politik........................................................................................................ 4 2.4 Sistem Kepartaian ............................................................................................................ 6 2.5 Macan Partai Politik......................................................................................................... 7 BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan ...................................................................................................................... 9 3.2 Saran ................................................................................................................................ 9 DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................................ 10

iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Berjalannya suatu negara pasti tidak lepas dari sebuah sistem politik. Karena pasti sistem politiklah yang menjadi tolak ukur kemajuan dalam suatu negara. Negara yang maju dapat dipastikan bahwa sistem politik didalamnya tertata dengan baik. Sistem politik sendiri dapat diartikan sebagai suatu mekanisme dari seperangkat fungsi, dimana fungsifungsi tadi melekat pada suatu struktur-struktur politik, dalam rangka pelaksanaan dan pembuatan kebijakan yang mengikat masyarakat. dan salah satu unsur tersebut adalah partai politik. Partai politik adalah salah satu komponen atau organisasi yang berorientasi pada kekuasaan. Karena itu, partai politik memiliki peran penting dalam hal perpolitikan. Tanpa adanya partai politik di Indonesia, maka sistem politik tidak dapat berjalan. Baik buruknya sistem politik dapat ditentukan dari kinerja partai politik itu sendiri. Suatu sistem kepartaian di suatu negara disebut kokoh, apabila sistem kepartaian tersebut mampu menyatukan berbagai aspirasi menjadi satu kesepakatan bersama yang mengutamakan kepentingan rakyat. Dari sudut pandang ini, jumlah partai sangat menentukan keefektifan partai politik pada suatu negara dalam mengkoordinir berbagai aspirasi yang mengutamakan kepentingan masyarakat banyak atau rakyat. Sistem kepartaian yang kokoh, sekurang-kurangnya harus memiliki dua kapasitas. Pertama, melancarkan partisipasi politik melalui jalur partai, sehingga dapat mengalihkan segala bentuk aktivitas politik anomik dan kekerasan. Kedua, mengcakup dan menyalurkan partisipasi sejumlah kelompok yang baru dimobilisasi, yang dimaksudkan untuk mengurangi kadar tekanan kuat yang dihadapi oleh sistem politik. Dengan demikian, sistem kepartaian yang kuat menyediakan organisasi-organisasi yang mengakar dan prosedur yang melembaga guna mengasimilasikan kelompok-kelompok baru ke dalam sistem politik.

1

1.2 Rumusan Masalah Sebagaimana dengan latarbelakang masalah yang telah di jelaskan di atas. Dengan demikian rumusan masalah yang akan di bahas, yaitu: a. Apa pengertian partai politik? b. Apa saja fungsi dari partai politik? c. Bagaimana sejarah terbentuknya partai politik? d. Bagaimana sistem kepartaian? e. Apa saja macam partai politik?

1.3 Tujuan Makalah Tujuan dari pembuatan makalah mengenai partai politik dan sistem kepartaian ini adalah agar dapat mengetahui dan memahami sumber definisi dari partai politik, sejarah terbentuknya partai politik, fungsi dan sistem kepartaian.

2

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Definisi Partai Politik Secara singkat, parpol atau partai politik adalah organisasi yang berorientasi untuk kekuasaan. Definisi parpol menurut beberapa ahli: a. Miriam Budiardjo: partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. b. Carl J. Friedrich: partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasan pemerintah bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan penguasan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materil. c. R.H. Soltou: partai Politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyaknya terorganisir, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik, yang dengan memanfaatkan kekuasan memilih, bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka.

2.2 Fungsi Partai Politik a. Sarana sosialisasi politik Sosialisasi politik ialah proses pembentukan sikap dari diri politik masyarakat itu sendiri. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat/ memberikan pendidikan politik. b. Komunikasi Komunikasi politik ialah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintahan kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Disini partai politik memiliki fungsi yang sangat penting yaitu sebagai komunikator politik. Funsi ini

tidak

hanya

menyampaikan

segala

keputusan

pemerintah

tetapi

juga

menjalankannya. c. Sarana Rekruitmen Rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan umum atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem 3

politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Dalam artian, fungsi ini adalah fungsi untuk memilih seseorang yang benar-benar mengetahui atau ahli dalam menjalankan peranan dan system politik di sebuah lembaga atau pemerintahan. d. Sarana pengatur konflik Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik yang kemudian permasalahan ini dibawa ke dalam cara musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan secara politik. e. Agregasi kepentingan Fungsi ini adalah posisi partai sebagai alat untuk mempromosikan serta mempertahankan kepentingan dari kelompok-kelompok sosial yang ada.

2.3 Sejarah Partai Politik Awalnya partai politik lahir di negara-negara di Eropa Barat karena munculnya gagasan bahwa rakyat seharusnya ikut berperan dan menentukan dalam proses politik, sehingga kekuasaan pemerintah di dunia politik tidak terlalu dominan dan tidak mementingkan kepentingan rakyat. Intinya, pada saat itu, rakyat menginginkan agar aspirasi rakyat lebih di dengar. Selanjutnya, karena pengaruh globalisasi, akhirnya Indonesia pun juga mendirikan partai politik. Sejarah partai politik di Indonesia terbagi dalam 3 periode, yaitu: a. Masa penjajahan Belanda Masa ini disebut sebagai periode pertama lahirnya partai politik di Indoneisa (waktu itu Hindia Belanda). Lahirnya partai menandai adanya kesadaran nasional. Pada masa itu semua organisasi baik yang bertujuan sosial seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah, ataupun yang berazaskan politik agama dan sekuler seperti Serikat Islam, PNI dan Partai Katolik, ikut memainkan peranan dalam pergerakan nasional untuk Indonesia merdeka. Kehadiran partai politik pada masa permulaan merupakan menifestasi kesadaran nasional untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. b. Masa pendudukan Jepang Pada masa ini, semua kegiatan partai politik dilarang, hanya golongan Islam diberi kebebasan untuk membentuk partai Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Partai Masyumi), yang lebih banyak bergerak di bidang sosial.

4

c. Masa pasca proklamasi kemerdekaan Beberapa bulan setelah proklamsi kemerdekaan, terbuka kesempatan yang besar untuk mendirikan partai politik, sehingga bermunculanlah parti-partai politik Indonesia. Dengan demikian kita kembali kepada pola sistem banyak partai. Pemilu 1955 memunculkan 4 partai politik besar, yaitu : Masyumi, PNI, NU dan PKI. Masa tahun 1950 sampai 1959 ini sering disebut sebagai masa kejayaan partai politik, karena partai politik memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara melalui sistem parlementer. Sistem banyak partai ternyata tidak dapat berjalan baik. Partai politik tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, sehingga kabinet jatuh bangun dan tidak dapat melaksanakan program kerjanya. Sebagai akibatnya pembangunan tidak dapat berjaan dengan baik pula. Masa demokrasi parlementer diakhiri dengan Dekrit 5 Juli 1959, yang mewakili masa masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin ini peranan partai politik mulai dikurangi, sedangkan di pihak lain, peranan presiden sangat kuat. Partai politik pada saat ini dikenal dengan NASAKOM (Nasional, Agama dan Komunis) yang diwakili oleh NU, PNI dan PKI. Pada masa Demokrasi Terpimpin ini nampak sekali bahwa PKI memainkan peranan bertambah kuat, terutama memalui G 30 S/PKI akhir September 1965). Setelah itu Indonesia memasuki masa Orde Baru dan partai-partai dapat bergerak lebih leluasa dibanding dengan msa Demokrasi terpimpin. Suatu catatan pada masa ini adalah munculnya organisasi kekuatan politik baru yaitu Golongan Karya (Golkar). Pada pemilihan umum tahun 1971, Golkar muncul sebagai pemenang partai diikuti oleh 3 partai politik besar yaitu NU, Parmusi (Persatuan Muslim Indonesia) serta PNI. Pada tahun 1973 terjadi penyederhanaan partai melalui fusi partai politik. Empat partai politik Islam, yaitu : NU, Parmusi, Partai Sarikat Islam dan Perti bergabung menjadi Partai Persatu Pembangunan (PPP). Lima partai lain yaitu PNI, Partai Kristen Indonesia, Parati Katolik, Partai Murba dan Partai IPKI (ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Maka pada tahun 1977 hanya terdapat 3 organisasi keuatan politik Indonesia dan terus berlangsung hinga pada pemilu 1997. Setelah gelombang reformasi terjadi di Indonesia yang ditandai dengan tumbangnya rezim Suharto, maka pemilu dengan sistem multi partai kembali terjadi di Indonesia. Dan terus berlanjut hingga kini. Setelah merdeka, Indonesia menganut sistem Multi Partai sehingga terbentuk banyak sekali Partai Politik. Memasuki masa 5

Orde Baru (1965 - 1998), Partai Politik di Indonesia hanya berjumlah 3 partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Di masa Reformasi, Indonesia kembali menganut sistem multi partai.

2.4 Sistem Kepartaian a. Sistem Partai Tunggal. Dalam sistem ini, hanya ada satu partai dalam suatu negara atau ada satu partai yang mempunyai kedudukan dominan di antara beberapa partai lainnya untuk dapat menyalurkan aspirasi rakyat. Sehingga aspirasi rakyat tidak dapat berkembang dengan baik. Segalanya ditentukan oleh satu partai tanpa adanya campur tangan partai lain, baik sebagai saingan maupun sebagai mitra. Partai tersebut tentunya adalah partai yang mengendalikan pemerintahan. Suasana kepartaian dinamakan non-kompetitif karena partai-partai yang ada harus menerima pimpinan dari partai yang dominan dan tidak dibenarkan untuk saling bersaing secara merdeka melawan partai itu. Contohnya adalah Partai Nazi di Jerman, Partai Fascis di Italia dan Partai Komunis di Uni Soviet, RRC. Negara yang paling berhasil meniadakan negara-negara lain ialah Uni Soviet, Partai komunis Uni Soviet bekerja dalam suasana yang non-kompetitif. Tidak ada partai lain yang boleh bersaing. Oposisi dianggap sebagai pengkhianatan. b. Sistem Dwi-Partai Dalam sistem ini diartikan adanya dua partai dalam suatu negara atau adanya dua partai yang berperan dominan dari partai yang lain. Dalam sistem ini di bagi jelas antara partai yang berkuasa dan partai oposisi. Partai yang kalah berperan sebagai pengecam utama tapi yang setia terhadap kebijaksanaan partai yang duduk dalam pemerintahan, dengan pengertian bahwa peranan ini sewaktu-waktu dapat bertukar tangan. Dalam persaingan memenangkan pemilihan umum kedua partai berusaha untuk merebut dukungan orang-orang yang ada di tengah dua partai dan yang sering dinamakan pemilih terapung. Sistem dwi-partai dapat berjalan dengan baik apabila terpenuhi tiga syarat, yaitu komposisi masyarakat homogeny, consensus dalam masyarakat mengenai azas dan tujuan sosial yang pokok kuat, dan adanya kontinuitas sejarah. Contohnya adalah Partai Konservatif (Tory) dan Partai Buruh di Inggris serta Partai Liberal dan Partai Buruh di Australia. Inggris biasanya di kemukakan sebagai contoh yang paing ideal dalam menjalankan sistem dwi-partai. Partai buruh dan Partai Konservatif boleh dikatakan tidak mempunyai pandangan yang banyak berbeda mengenai azas dan tujuan politik, 6

dan perubahan pimpinan umumnya tidak terlalu mengganggu kontinuitas dalam kebijaksanaan pemerintah. Perbedaan yang pokok hanya berkisar pada cara–cara dan kecepatan melaksanakan beberapa program pembaharuan yang menyangkut masalah sosial, perdagangan dan industri. Disamping kedua partai tadi ada beberapa partai kecil lainnya, diantaranya yang paling penting adalah Partai Liberal. Kedudukan partai ini relatif sedikit artinya dan baru terasa perannya jika kemenangan yang dicapai oleh salah satu partai besar hanya tipis sekali, sehingga perlu diadakan koalisi dengan Partai Liberal. c. Sistem Multi-Partai Dalam sistem ini terdapat lebih dari dua partai. Ada banyak partai politik dalam satu negara, ada negara yang mempunyai sampai 12 partai, walau umumnya berkisar antara 5 sampai 8 partai saja. Dalam sistem multi-partai, jika tidak ada partai yang meraih suara mayoritas, maka terpaksa dibentuk pemerintahan koalisi. Penentuan suara mayoritas adalah “setengah tambah satu”, yaitu bahwa sekurang-kurangnya lebih dari separuh jumlah anggota parlemen.

2.5 Macan Partai Politik Pembagian macam partai politik di Indonesia: 1. Berdasarkan dasar pembentuk a. Partai asas Partai asas adalah partai yang dibentuk atas dasar figur/tokoh. Kelemahan dari partai ini adalah, kita figur/tokoh hilang, maka partai tersebut pun akan hilang pula dari peredaran. b. Partai ideologi Partai yang terbentuk atas dasar kesamaan ideologi (militansi), keterikatannya kuat. Ada 2 ideologi: Nasionalis dan Agama c. Pantai Kepentingan Yaitu apabila adanya kesamaan kepentingan/tujuan. Kelemahan dari partai ini, bila kepentingan/goal sudah tercapai, maka partai tersebut dengan mudahnya akan bubar.

7

2. Berdasarkan sikap anggota partai a. Radikal Yaitu Partai Politik yang ingin melakukan perubahan secara total, cepat, mendasar, dan menyeluruh terhadap sistem politik. b. Progresif Partai Progresif adalah partai politik yang ingin mencanangkan perubahan namun secara perlahan, dan tidak menyeluruh. Contohnya adalah saat masa reformasi. c. Konservatif Partai politik yang tidak ingin melakukan perubahan, sudah merasa nyaman dengan sistem politik yang ada. d. Status Quo Partai politik yang juga tidak ingin melakukan perubahan, alasannya karena sudah merasa nyaman dengan Penguasa. e. Reaksioner Yaitu partai politik yang ingin melakukan perubahan, tapi dengan cara kembali ke sistem politik yang ada di masa lalu.

3. Berdasarkan fungsi a. Kader Yaitu partai politik yang merekrut anggota politik berdasarkan kualitas, untuk jangka panjang. b. Massa Yaitu partai politik yang merekrut anggotanya dengan melihat segi kuantitas.

8

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan Partai politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab. Dengan kondisi Partai Politik yang sehat dan fungsional, maka memungkinkan untuk melaksanakan rekrutmen pemimpin atau proses pengkaderan, pendidikan politik dan kontrol sosial yang sehat. Dengan Partai Politik pula, konflik dan konsensus dapat tercapai guna mendewasakan masyarakat. Konflik yang tercipta tidak lantas dijadikan alasan untuk memecah belah partai, tapi konflik yang timbul dicarikan konsensus guna menciptakan partai yang sehat dan fungsional. Menumbuhkan Partai Politik yang sehat dan fungsional memang bukan perkara mudah. Diperlukan sebuah landasan yang kuat untuk menciptakan Partai Politik yang benar-benar berfungsi sebagai alat penghubung aspirasi masyarakat.

3.2 Saran Kualitas harus lebih ditingkatkan lagi, terutama masalah kaderisasi. Seharusnya kaderisasi dilihat dari segi kualitas. Karena bila dilihat dar segi kuantitas, atau hal materiil, hal tersebut tidak akan berguna karena yang paling diperlukan adalah skill atau kemampuan. Persaingan juga tidak boleh terlalu berorientasi terhadap uang, harus sehat, sehingga tidak ada kecurangan dan murni. Selain itu, partai politik tidak boleh berorientasi terhadap kekuasaan secara berlebihan, bila tidak, bisa jadi terjadi hal anarkis antar partai politik, dan hal tersebut tentunya tidak diinginkan oleh rakyat. Fungsi partai politik yang tadinya sebagai mediasi malah menjadi pemicu konflik.

9

DAFTAR PUSTAKA

Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Utama, 2008. https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_politik https://www.dictio.id/t/jelaskan-mengenai-sistem-kepartaian-dan-klasifikasinya/12483 http://azwarammar.blogspot.com/2013/11/sejarah-partai-politik-di-indonesia.html https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt550a445c6466c/fungsi-partai-politik

10