Makalah Pancasila Sebagai Dasar Negara.docx

MAKALAH PANCASILA “PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA” Diajukan untuk Memenuhi Tugas Makalah Mata Kuliah Pancasila

Disusun Oleh: Anggia Rizky Ramadhanty (171311039) Fatih Wahyu Pandu Negara (171311047) Maulia Artadianti (171311053) Raflianto Nur Iman (1713111060) Syahril Dimasta Prangin-angin (171311062)

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG Jl. Gegerkalong Hilir, Ds. Ciwaruga, Bandung 40012, Telp: (022)2013789 Fax: (022)2013889 Homepage: www.polban.ac.id; Email: [email protected]

i

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan taufiq serta hidayah-Nya yang telah memberi penulis kesempatan untuk menyelesaikan Tugas Makalah Pancasila ini. Adapun tujuan penulisan Makalah ini adalah untuk melengkapi tugas mata kuliah Pancasila. Melalui Makalah ini, penulis akan membahas tentang “Pancasila sebagai Dasar Negara”. Dalam penyelesaian Makalah ini, penulis mengalami beberapa kesulitan. Namun, berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya makalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa baik dari segi penulisan maupun isi, Makalah ini masih memiliki kekurangan, sebagaimana pepatah mengatakan, tiada

gading

yang tak retak. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik yang membangun dan saran dari pembaca agar terbentuknya kesempurnaan makalah ini. Penulis berharap, makalah yang sederhana ini, dapat memberikan banyak manfaat bagi kita semua.

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ......................................................................................... i DAFTAR ISI ....................................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... 1 A. LATAR BELAKANG .............................................................................. 1 B. RUMUSAN MASALAH.......................................................................... 1 C. TUJUAN ................................................................................................... 1 BAB II PEMBAHASAN .................................................................................... 2 A. PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA ......................................... 2 B. HUBUNGAN PANCASILA DENGAN UUD 1945 ............................... 3 C. PENJABARAN PANCASILA DALAM UUD 1945 .............................. 8 D. IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM PEMBUATAN BERBAGAI KEBIJAKAN NEGARA ................................................... 12 BAB III PENUTUP............................................................................................... A. KESIMPULAN ........................................................................................... B. KRITIK DAN SARAN............................................................................... DAFTAR PUSTAKA ...........................................................................................

ii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh Bangsa Indonesia. Akan tetapi, dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan, sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya. Upaya ini dapat digagalkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Meskipun demikian, tidak berarti ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara sudah berakhir. Tantangan masa kini

dan masa depan yang terjadi dalam perkembangan

masyarakat Indonesia dan dunia Internasional, dapat menjadi ancaman bagi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup.

B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana hubungan Pancasila dengan UUD 1945? 2. Bagaimana penjabaran Pancasila dalam UUD 1945? 3. Bagaimana kebijakan

implementasi negara

Pancasila di

dalam

pembuatan

berbagai

bidang

(POLEKSOSBUDHANKAM) ?

C. Tujuan 1. Mengetahui hubungan Pancasila dengan UUD 1945. 2. Mengetahui penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam UUD 1945. 3. Mengetahui perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. 4. Mengetahui implementasi Pancasila dalam pembuatan berbagai kebijakan negara.

1

BAB II PEMBAHASAN

A. Pancasila sebagai Dasar Negara Secara umum dasar negara adalah sikap hidup, pandangan hidup, atau sesuatu yang tidak bias dibuktikan kebenaran ataupun kesalahannya. Pada kenyataannya, dasar negara merupakan sebuah filsafat negara yang memiliki kedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum di negara. Dasar negara sangat penting sebab apabila suatu negara tidak mempunyai sebuah dasar negara, maka negara tersebut tidak akan mempunyai sebuah sebuah pegangan atau pedoman. Jika hal itu terjadi, maka negara tersebut akan kehilangan arah dan tujuan sehingga dapat menimbulkan kekacauan. Di Indonesia, dasar negaranya adalah Pancasila yang memiliki lima elemen dasar yang menjadi karakter dan kepribadian utama bangsa Indonesia dan juga merupakan ideologi nasional. Lahirnya dasar negara tidak muncul begitu saja, melainkan berasal dari hasil pemikiran yang sangat mendalam dengan begitu banyak pengalaman yang sesuai dengan kondisi bangsa, masyarakat, budaya, dan agama dengan memiliki kesadaran yang menyeluruh, sehingga hal inilah yang menjadi dasar untuk merumuskan dasar negara. Para pendiri bangsa Indonesia merumuskan Pancasila sebagai dasar negara dengan berasal dari cara pandangan dan metode yang menyeluruh dengan mencakup seluruh unsur dalam rakyat tanpa membeda-bedakan yang satu dengan yang lainnya untuk mencapai cita-cita kebangsaan dengan menjadikan dasar negara agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur.

2

B. Hubungan Pancasila dengan UUD 1945 Pancasila dan UUD 1945 merupakan satu kesatuan dalam hal membangun kehidupan segenap rskyat Indonesia beserta dengan praktek penyelenggaraan kedaulatan negara. Terdapat dua jenis hubungan yang dapat dibahas mengenai Pancasila dan UUD 1945, yaitu hubungan secara formal dan hubungan secara material.

Hubungan Secara Formal Menurut KBBI, kata formal diartikan sebagai sesuai dengan peraturan yang berlaku atau menurut adat kebiasaan yang berlaku. Berdasarkan pengertian tersebut, disini akan dibahas mengenai hubungan Pancasila dengan UUD 1945 menggunakan kaca mata peraturan atau konstitusional. Berikut merupakan hubungan Pancasila dengan UUD 1945 secara formal. 

Pancasila Merupakan Kaidah Negara yang Mendasar Ketika suatu negara menyatakan kemerdekaannya, tentu negara tersebut membutuhkan suatu panduan atau pedoman untuk arah gerak negara itu. Tanpa adanya pedoman atau panduan tersebut, tentu suatu negara akan mengalami kebingungan dan tidak jelas ketika hendak menghasilkan suatu kebijakan. Maka dari itu, dibutuhkan adanya kaidah negara yang mendasar sebagai upaya untuk memperjelas jalannya suatu negara. Begitu pun halnya dengan Indonesia. Pancasila menjadi kaidah yang mendasar dalam setiap langkah dan penentuan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Pancasila sebagai kaidah negara selanjutnya dijiwai di dalam seluruh batang tubuh atau pasal dan ayat dalam UUD 1945, sehingga secara tidak langsung UUD 1945 merupakan kaidah dasar negara pula.

3



Pancasila Sebagai Inti dari Pembukaan UUD 1945 Di dalam pembukaan UUD 1945, terdapat beberapa alinea. Pada alinea keempat dari pembukaan UUD 1945 tidak lain dan tidak bukan merupakan rumusan dari Pancasila yang dikenal hingga saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa inti dari pembukaan UUD 1945 ialah Pancasila itu sendiri. UUD 1945 yang merupakan sumber hukum tertinggi di negara ini. Maka dari itu, sejatinya inti dari sumber hukum tertinggi itu ialah Pancasila. Isi dari UUD 1945 tidak boleh bertentangan dengan isi dari Pancasila. Ketika terjadi pertentangan tersebut, maka supremasi hukum di Indonesia tidak dapat diwujudkan dengan semestinya. Dengan demikian, keserasian di antara pancasila dengan UUD 1945 merupakan sebuah harga mati yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. semuanya demi terlaksana demokrasi pancasila yang seharusnya.



Pembukaan UUD 1945 Tidak Bergantung pada Batang Tubuh UUD 1945 Batang tubuh UUD 1945 yang terdiri dari pasal-pasal dan ayat-ayat merupakan penjabaran dari pembukaan UUD 1945, sedangkan inti dari pembukaan UUD 1945 ialah Pancasila. Ini merupakan salah satu hubungan Pancasila dengan UUD 1945 berdasarkan sejarah dalam ruang lingkup formal. Berdasarkan hal ini, dapat menyimpulkan bahwa sejatinya pembukaan UUD 1945 tidak bergantung pada batang tubuhnya. Arti dari hal ini ialah, batang tubuh dari UUD 1945 dapat terus berubah mengikuti perkembangan zaman selama ia tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila yang terdapat di dalam pembukaan UUD 1945. Ketika terjadi pertentangan di

4

antara batang tubuh dengan Pancasila, maka hal tersebut haruslah dicegah agar tidak terjadi bentur di dalam peraturan perundangundangan.

sekalipun

demikian,

maka

yang

tetap

harus

dipertahankan ialah nilai-nilai yang dimiliki oleh ideologi negara kita, pancasila. 

Pembukaan UUD 1945 Sebagai Pokok Kaidah Negara Poin pertama dari hubungan Pancasila dengan UUD 1945 ialah Pancasila merupakan kaidah dasar negara, sedangkan inti dari pembukaan UUD ialah Pancasila. Maka dari itu, hubungan Pancasila dengan UUD 1945 selanjutnya ialah pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara. Ketika pembukaan UUD 1945 menjadi pokok kaidah negara, maka setiap tahapan kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah harus senantiasa berdasarkan pada pembukaan UUD 1945 tersebut. pihak yang memegang kekuasaan legislatif harus selalu mengawasi pemerintah agar pemerintah tetap berpegang teguh pada Pancasila dan ketentuan di dalam UUD 1945, baik di dalam pembukaan atau batang tubuhnya.

Hubungan Pancasila dengan UUD 1945 Secara Material Selain memiliki hubungan dalam kaca mata formal, Pancasila dan UUD 1945 juga memiliki hubungan dalam konteks material. Di dalam KBBI, kata material memiliki arti yaitu bahan yang akan digunakan untuk membuat barang lain. Jika berbicara dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan, kata material dapat diartikan sebagai isi atau apa-apa yang dibahas di dalam sesuatu. Hubungan secara material di antara Pancasila dan UUD 1945 ini akan mengungkap betapa perumusan dan pemberlakuan Pancasila dan UUD 1945 ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat terlepas di antara satu 5

dengan yang lainnya. Kerumitan dalam perumusan keduanya juga membuktikan bahwa kerja keras para pendiri bangsa bukanlah suatu hal yang patut untuk kita lupakan. Berikut ini merupakan pembahasan lebih lanjut mengenai hubungan Pancasila dengan UUD 1945 berdasarkan sejarah dalam konteks material. 

Isi Pancasila Terangkum dalam Empat Alinea UUD 1945 Secara material, hubungan Pancasila dengan UUD 1945 berdasarkan sejarah ialah isi Pancasila tercantum di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lebih dari itu, isi dari Pancasila telah terangkum di dalam setiap alinea pembukaan UUD 1945. Di dalam alinea pertama, dapat ditemukan secara lugas sila kedua dari Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. sila pertama dapat ditemui di dalam alinea yang ketiga. Sila ketiga terdapat di alinea kedua dari pembukaan UUD 1945. Sila keempat dan kelima dapat secara jelas ditemui di dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945.



Pancasila dan UUD 1945 Sebagai Sumber Hukum Dasar Indonesia Suatu

negara untuk

membangun sektor

hukumnya,

diperlukan sumber hukum yang menjadi dasar dari setiap tata aturan

perundang-undangan.

Sama

halnya

dengan

negara

Indonesia, diperlukan sumber hukum tertinggi untuk menjadi dasar bagi setiap hukum yang berlaku di Indonesia. Pancasila dan UUD 1945 menjadi dua serangkai yang menjadi sumber dasar hukum di Indonesia. Setiap hukum yang berlaku di Indonesia harus bersesuaian dengan Pancasila dan UUD 1945. Suatu peraturan perundangundangan tidak akan lulus atau diberlakukan ketika ia bertentangan dengan sumber hukum tertinggi itu.

6



Nilai-Nilai Pancasila Harus Diwujudkan dalam UUD 1945 Inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialah Pancasila. Hal ini berimplikasi pada adanya suatu kewajiban yang harus diikuti yaitu setiap nilai-nilai Pancasila yang terdapat di dalam alinea keempat harus diwujudkan di dalam batang tubuh UUD 1945. Maka dari itu, ketika diperhatikan secara mendalam setiap pasal di dalam UUD 1945, maka dapat ditentukan pasal tersebut merupakan penerapan dari Pancasila sila keberapa. Untuk saat ini, tidak mungkin ada sila di dalam Pancasila yang tidak terdapat pembahasannya di dalam pasal-pasal UUD 1945.



Pancasila Sebagai Sumber Semangat bagi UUD 1945 Ini merupakan salah satu hubungan Pancasila dengan UUD 1945 berdasarkan sejarah dalam lingkup material yang paling hangat pembahasannya. Maksud dari Pancasila sebagai sumber semangat bagi UUD 1945 ialah dalam setiap pembahasan mengenai pasalpasal UUD 1945 didasari dengan semangat dan tujuan dari keberadaan Pancasila. Selain itu, adanya nilai-nilai instrumental dari Pancasila tentunya menyebabkan terjadinya perubahan bagi pasal-pasal dalam UUD 1945 berikut peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya jika terjadi perubahan zaman yang mengharuskan dirinya didampingi oleh perubahan peraturan perundang-undangan pula.

7

C. Penjabaran Pancasila dalam UUD 1945 Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan, cita-cita dan hukum dan cita-cita moral bangsa Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia karena bersumber dar pandangan hidup dan dasar negara, yaitu Pancasila. Pokok-pokok pikiran yang bersumber dari Pancasila itulah yang dijabarkan ke dalam batang tubuh melalui pasal-pasal UUD 1945. Hubungan Pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila dalam batang tubuh UUD 1945 bersifat kausal dan organis. Hubungan kausal mengandung pengertian Pembukaan UUD 1945 merupakan penyebab keberadaan batang tubuh UUD 1945, sedangkan hubungan organis berarti Pembukaan dan batang tubuh UUD tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan dijabarkannya pokok-pokok pikiran Pembukkan UUD 1945 yang bersumber dari Pancasila ke dalam batang tubuh, maka Pancasila tidak saja merupakan suatu cita-cita hukum, tetapi telah, menjadi hukum positif. Sesuai dengan penjelasan UUD 1945, pembukaan mengandung 4 pokok pikiran yang diciptakan dan dijelaskan dalam batang tubuh. Keempat pokok pikiran tersebut adalah sebagai berikut: 1. Pokok pikiran pertama berintikan “Persatuan”, yaitu “negara melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. 2. Pokok pikiran kedua berintikan “Keadilan sosial”, yaitu “negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.” 3. Pokok pikiran ketiga berintikan “Kedaulatan Rakyat”, yaitu “negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan”

8

4. Pokok pikiran keempat berintikan “Ketuhanan Yang Maha Esa”, yaitu negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”. Pokok pikiran pertama menegaskan bahwa aliran pengertian negara persatuan diterima dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu negara yang melindungi bangsa Indonesia seluruhnya. Negara, menurut pokok pikiran pertama ini, mengatasi paham golongan dan segala paham perorangan. Demikian pentingnya pokok pikiran ini maka persatuan merupakan dasar negara yang utama. Oleh karena itu, penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau perorangan. Pokok pikiran kedua merupakan kausa finalis dalam Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan suatu tujuan atau suatu cita-cita yang hendak dicapai. Melalui pokok pikiran ini, dapat ditentukan jalan dan aturanaturan yang harus dilaksanakan dalam UUD sehingga tujuan atau cita-cita dapat dicapai dengan berdasar kepada pokok pikiran pertama, yaitu persatuan. Hal ini menunjukkan bahwa pokok pikiran keadilan sosial merupakan tujuan negara yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pokok pikiran ketiga mengandung konsekuensi logis yang menunjukkan bahwa sistem negara yang terbentuk ke dalam UUD harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Menurut Bakry (2010: 209), aliran sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. Kedaulatan rakyat dalam pokok pikiran ini merupakan sistem negara yang menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pokok pikiran keempat menuntut konsekuensi logis, yaitu UUD harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran ini juga mengandung pengertian taqwa terhadap

9

Tuhan Yang Maha Esa dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab sehingga mengandung maksud menjunjung tinggi hak asasi manusia yang luhur dan budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran keempat Pembukaan UUD 1945 merupakan asas moral bangsa dan negara (Bakry, 2010; 210). MPR RI telah melakukan amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali secara berturut-turut terjadi pada 19 Oktober 1999, 18 Agustus 2000, 9 November 2001, dan 10 Agustus 2001. Menurut Rindjin (2012: 245246), keseluruhan batang tubuh UUD NRI tahun 1945 yang telah mengalami amandemen dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu: 1. Pasal-pasal

yang terkait

aturan

pemerintahan negara

dan

kelembagaan negara. 2. Pasal-pasal

yang

mengatur

hubungan

antara

negara

dan

penduduknya yang meliputi warga negara, agama, pertahanan negara, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. 3. Pasal-pasal yang berisi materi lain berupa aturan mengenai bendera negara, bahasa negara, lambing negara, lagu kebangsaan, perubahan UUD, aturan peralihan, dan aturan tambahan. Berdasarkan hasil amandemen dan pengelompokan keseluruhan Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945, berikut disampaikan beberapa contoh penjabaran Pancasila kedalam batang tubuh melalaui pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945. Sistem Pemerintahan Negara dan Kelembagaan Negara 

Pasal 1 ayat (3) : Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung-jawabkan.



Pasal 3 Ayat (1) : MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD. Ayat (2) : MPR melantik Prisiden dan / atau Wakil Presiden.

10

Ayat (3 ): MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan / atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. Hubungan Antara Negara dan Penduduknya yang Meliputi Warga Negara, Agama, Pertahanan Negara, Pendidikan, Dan Kesejahteraan Sosial 

Pasal 26 ayat (2) : Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.



Pasal 27 ayat (3) : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.



Pasal 29 ayat (2) : negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.



Pasal 31 ayat (2) : setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.



Pasal 33 ayat (1) : perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.



Pasal 34 ayat (2) : negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Materi Lain Berupa Aturan Bendera Negara, Bahasa Negara, Lambing Negara, dan Lagu Kebangsaan. 

Pasal 35 Bendera Negara Indonesia adalah Sang Merah Putih.



Pasal 36 Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.



Pasal 36A Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.



Pasal 36B Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya.

11

D. Implementasi

Pancasila

Dalam

Pembuatan

Berbagai

Kebijakan Negara Pancasila

memiliki

serangkaian

nilai

yang

harus

diimplementasikan dalam pembuatan kebijakan negara. Nilai-nilai tersebut meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dimana mengacu dalam tujuan yang sama. 1. Implementasi Nilai Pancasila dalam Bidang Politik Pembuatan kebijakan Negara yang bertujuan untuk mengembangkan kehidupan politik di Indonesia terutama pada masa reformasi ini harus berdasarkan pada nilai-nilai sebagaimana tertuang dalam Pancasila, sehingga kegiatan politik yang tidak berpihak pada rakyat dan/atau yang hanya berorientasi pada kekuasaan semata dapat dihilangkan. 2. Implementasi Pancasila dalam Bidang Ekonomi Kebijakan Negara yang dibuat dalam bidang ekonomi harus sesuai dengan nilai Pancasila dimana lebih tertuju kepada ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang berdasarkan pada tujuan bersama demi mencapai kesejahteraan rakyat secara luas. 3. Implementasi Pancasila dalam bidang Sosial dan Budaya Perkembangan sosial budaya pada masa reformasi sekarang ini sangatlah cepat. Namun untuk mengimbangi pesatnya perkembangan tersebut maka perlu dibentuk suatu perundangan-undangan yang mengangkat nilai etika pancasila bersifat humanistik, maksudnya nilai-nilai pancasila yang diimplementasikan harus mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk sosial. 4. Implementasi Pancasila dalam bidang Pertahanan dan Keamanan Indonesia pada hakikatnya merupakan negara hukum. Untuk menjaga keamanan dan ditegakkannya keadilan maka diperlukan suatu peraturan perundang-undangan Negara yang baik. Peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk untuk mengatur ketertiban warga dan melindungi hak-

12

hak warga Negaranya. Peraturan perundang-undangaan yang dibuat tersebut seharusnya berdasar pada nilai Pancasila sebagai dasar Negara yang pada hakikatnya mencakup nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

13

BAB III PENUTUP A. Kesimpulan

B. Kritik dan Saran

14

DAFTAR PUSTAKA https://guruppkn.com/hubungan-pancasila-dengan-uud https://www.ngelmu.co/pengertian-dasar-negara/ http://definisipengertian.net/pengertian-dasar-negara-dan-fungsi-dasar-negara/# http://hamiddarmadi.blogspot.com/2018/08/penjabaran-pancasila-dalam-uud1945.html http://devinurvitasari18.blogspot.com/2013/07/penjabaran-pancasila-kedalamuud.html

15