Makalah Metopel Yunita.docx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian hukum pada dasarnya adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan mengenalinya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Di dalam melakukan penelitian hukum, seorang peneliti seyogianya selalu mengkaitkannya, dengan arti-arti yang mungkin dapat diberikan pada hukum, arti-arti tersebut, merupakan pemahaman-pemahaman yang diberikan oleh masyarakat, terhadap gejala yang dinamakan hukum, yang kemudian dijadikan suatu pegangan. Proses mengaitkan arti-arti tersebut dilakukan secara terencana, sistematis, percobaan- percobaan dalam aktivitas tersebut. Bila hukum dijadikan objek kajian maka tujuannya adalah untuk mengetahui kaidah hukum yang seharusnya berlaku dan seharusnya tidak berlaku yang bersumber dari adanya nilai-nilai tertentu. Hal ini berarti hukum dilihat sebagai perwujudan nilainilai tertentu. Nilai tersebut sulit diterapkan dalam tataran empirik. Nilai tersebut bersifat subyektif dan tidak bisa pernah dipandang sebagai obyek penelitian ilmu-ilmu empirik. Tetapi bukan berarti hukum tidak dapat digunakan sebagai kajian empirik. Hukum dapat diangkat sebagai kajian ilmu empirik tetapi tujuannya tentu saja tidak untuk mencapai tujuan kaidah hukum yang mana berlaku dan tidak berlaku yang bersumber dari nilai nilai tadi.

B. Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah yang terdapat dalam makalah ini yakni sebagai berikut: 1. Apa pengertian hukum ? 2. Bagaimana dasar pemikiran penelitian hukum normatif dalam mengkaji hukum sebagai obyek studi? 3. Bagaimana dasar pemikiran filsafat dan dogmatik penelitian hukum normative ? 4. Bagaimana dasar pemikiran teori hukum penelitian normatif terhadap hukum sebagai obyek studi? 1

5. Bagaimana dasar pemikiran penelitian hukum empiris dalam mengkaji hukum sebagai obyek studi ?

C. Tujuan penulisan Adapun tujuan dari penulisan makalah tersebut adalah sebagai berikut : 1. Mengetahui pengertian hukum 2. Mengetahui dasar pemikiran penelitian hukum normatif dalam mengkaji hukum sebagai obyek studi 3. Mengetahui dasar pemikiran filsafat dan dogmatik penelitian hukum normative 4. Mengetahui dasar pemikiran teori hukum penelitian normatif terhadap hukum sebagai obyek studi 5. Mengetahui dasar pemikiran penelitian hukum empiris dalam mengkaji hukum sebagai obyek studi

2

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian Hukum Hukum adalah salah satu dimensi kehidupan manusia. Manusia adalah individu yang berhakikat sosial. Dalam kesosialannya itu ia memerlukan hukum. Sebagai salah satu dimensi kesosialan manusia, hukum menjadi objek formal dari ilmu hukum. Objek formal itu menentukan metode yang dipergunakan dalam memahami objek tersebut. Selanjutnya metode akan menentukan produk yang dihasilkan. Produk itu dinamakan teori hukum.1 Sebagai suatu sistem hukum terdiri dari tiga subsistem yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum. Ketiga subsistem itu memiliki hubungan satu sama lain. Struktur yang mencakup badan-badan pelaksana perundang-undangan seperti kepolisisan, kehakiman,

kejaksaan,

dan

kepengacaraan.

Sebaliknya

budaya

hukum (legal

culture) yang di dalamnya termuat nilai-nilai hukum, yaitu sesuatu yang dianggap baik atau buruk , sehingga ia dianut baik oleh substansi hukum maupun oleh struktur hukum. Bisa jadi budaya hukum yang dianut oleh substansi hukum akan berbeda dengan budaya hukum yang dianut oleh struktur hukum, terutama para pejabat pelaksana hukum. Bisa jadi budaya hukum yang hidup di masyarakat berbeda dengan budaya hukum yang dirumuskan dalam substansi. Dengan perkataan lain, bisa terjadi antara ketiga subsistem dalam sistem hukum tidak serasi. Bila ketiga subsistem itu berada dalam keadaan tidak serasi, sangat berpotensi besar berakibat sistem hukum itu tidak efektif.2 Sebagai objek formal ilmu hukum memiliki ruang lingkup yang luas dan memiliki banyak dimensi dan karena itulah hukum itu sulit didefinisikan. Ruang lingkup yang luas itu dapat dilihat dari bidang kehidupan manusia yaitu bidang politik, bidang ekonomi, dan bidang sosial. Oleh karena itu kita bisa menyaksikan adanya hukum politik, hukum ekonomi dan hukum sosial. Dilihat dari dimensi hukum yang luas tersebut mengakibatkan hukum meiliki banyak arti. Jika hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, lantas tercipta metode penelitian hukum normatif. Sebaliknya jika hukum diartikan sebagai perikelakuan yang ajek atau sikap tindak yang teratur maka terciptalah metode penelitian hukum sosiologis.Namun dilain pihak terdapat keberatan terhadap pembagian metode 1

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum, Alumni, Bandung,

1985. Hal. 30 2 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005. Hal. 22

3

penelitian sebagaimana tersebut di atas, dengan menyatakan bahwa penelitian hukum itu hanya satu yaitu penelitian hukum saja. Penelitian hukum sosiologis atau penelitan sociolegal, bukan penelitian hukum, melainkan penelitian ilmu sosial bagi kajian hukum. Karena hukum itu multi dimensi, maka penelitiannya juga haruslah sesuai dengan dimensi tersebut. Jika penelitian ditujukan terhadap hukum secara instrinsik dinamakan penelitian hukum normatif, yang mencakup : 1. penelitian terhadap asas-asas hukum, 2. penelitian terhadap sistematika hukum, 3. penelitian terhadap tingkat sinkronisasi hukum, 4. penelitian sejarah hukum, dan 5. penelitian perbandingan hukum.3

Sebaliknya jika hukum dilihat dari luar, hukum dipandang sebagai gejala sosial, hukum sebagai sarana pengendalian masyarakat, hukum sebagai sikap tindak atau perilaku, maka penelitiannya adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup 1. penelitian terhadap identifikasi hukum tidak tertulis. 2. Penelitian terhadap efektivitas hukum.4

Pendekatan dalam penelitian hukum dimana objeknya berupa norma yang sifatnya preskriptif, dapat dilakukan melalui 1. pendekatan undang-undang (statute approach), 2. pendekatan kasus (case approach), 3. pendekatan historis (historical approach), 4. pendekatan komparatif (comparative approach), 5. pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil pendekatan-pendekatan tersebut dipergunakan untuk menelaah masalah atau isi hukum yang sedang dihadapi.

Penelitian hukum sosiologis, hukum sebagai variabel terikat (dependent variable), sedangkan faktor-faktor non hukum dipandang sebagi variabel bebas (independent

3 4

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1981. Hal. 50 Ibid, hal 52

4

variable). Hasil yang hendak didapat dari penelitian ini ialah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan : 1. Apakah ketentuan hukum tertentu efektif di suatu daerah tertentu? 2. Apakah ketentuan hukum tertentu efektif untuk seluruh Indonesia? 3. Faktor-faktor non hukum apakah yang mempengaruhi terbentuknya suatu undangundang? 4. Apakah peranan lembaga tertentu efektif dalam menegakan hukum? 5. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penegakan hukum? Penelitian hukum sosiologis yang melihat korelasi antar dua variabel dimulai dengan hipotesis, untuk membuktikan hipotesis tersebut diperlukan data yang diperoleh dengan sampling secara random,

atau purposive sampling atau stratified random

sampling atau bahkan sampel bergantung pada sifat populasi yang diteliti. Tehnik pengumpulan data dimulai mungkin dengan wawancara, observasi, kuisioner, atau cara lain. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kuantitatif atau kualitatif. Jika analisis kuantitatif menggunakan metode statistik. Hasil yang diperoleh adalah menerima atau menelaah hipotesis. Jika diterima maka berubah menjadi tesis yang dapat berupa teori atau hukum.5

B. Dasar Pemikiran Penelitian Hukum Normatif dalam mengkaji hukum sebagai obyek studi. Penelitian hukum Normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturanaturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Hasil penelitian hukum adalah argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah masalah yang dihadapi. Soetandyo Wignjosoebroto, mengatakan bahwa penelitian hukum doktinal (demikian Soetandyo mengistilahkan penelitian hukum normatif) adalah penelitian –penelitian atas hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut oleh sang pengkonsep dan atau sang pengembangnya.6 Adapun penelitian hukum doktrinal ini bekerja untuk menemukan jawabanjawaban yang benar dalam pembuktian kebenaran yang dicari di atau dari preskripsi hukum yang tertulis di kitab-kitab undang-undang atau kitab –kitab agama(tergantung 5 6

Ibid, hal 53-55 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005). Hal 24

5

keyakinan yang dianutnya), berikut doktrin yang mendasarinya. Tujuan dari penelitian hukum normatif adalah memberikan preskripsi apa yang yang seyogyanya sesuai dengan ilmu hukum yang mempunyai karakreristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptip dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptip maka maka ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsepkonsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan hukum menetapkan standar prosedur , ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan-aturan hukum. Tujuan penelitian normatif untuk mengkaji hukum sebagai obyek studi adalah mengatakan false and true berdasarkan norma hukum. Pengutamaan tercapainya tujuan hukum untuk Kepastian hukum menjadi ciri khas penelitian hukum yang normatif.7

C. Dasar pemikiran Filsafat dan Dogmatik Penelitian Hukum Normatif Penelitian hukum Normatif adalah jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembanan ilmu hukum yang dibarat biasa juga disebut Dogmatika Hukum. Mochtar Kusumaatmaja dan Koesnoe menyebutnya ilmu Hukum Positip.Hukum termasuk dalam kelompok ilmu-ilmu praktikal normologikal. Ilmu praktikal adalah ilmu yang secara langsung mempelajari cara menemukan dan menawarkan alternatif penyeleaian terhadap masalah kongkrit Sebagai ilmu praktika, ilmu hukum termasuk jenis ilmu normologikal yakni ilmu yang berupaya menemukan hubungan antara 2 hal atau lebih berdasarkan atas asas imputasi (yakni menautkan tanggung jawab/ kewajiban) untuk menetapkan apa yang seharusnya terjadi atau menjadi kewajiban subyek hukum tertentu dalam situasi konkret tertentu, sehubungan dengan terjadinya perbuatan atau peristiwa atau keadaan tertentu walaupun dalam kenyataan apa yang seharusnya terjadi itu tidak niscaya dengan sendirinya terjadi, yang implementasi dan kepatuhannya dapat ditegakkan oleh otoritas publik. Metodenya disebut metode Normatif yang oleh Soetandyo WignyoSoebroto disebut metode doktrinal ada juga yang menyebut metode dogmatik. Metode dogmatik adalah metode yang bertumpu pada kaidah-kaidah yang mengharuskan yang kepatuhannya dapat dipaksakan dengan kekuasaan negara (normatif). Hal ini berarti sumber utama adalah norma hukum . Ilmu hukum adalah ilmu tentang hukum, maka obyek penelitian hukum adalah norma hukum itu sendiri. Dogmatik hukum bertujuan untuk memaparkan, menganalisis,

7

Ibid, hal 25

6

mengsistemantisasi dan menginterpretasi dan menilai hukum itu sendiri, oleh karena itu penelitian hukum dalam aspek dogmatik hukum harus dapat bertujuan untuk memaparkan, menganalisis, mengsistematisasi, dan menginterpretasi dan menilai hukum itu sendiri, sehingga obyek dari Penelitian Hukum Normatif atau Doktrinal adalah kaidah hukum itu sendiri. Perilaku manusia tidak merupakan obyek dari penelitian hukum itu sendiri.8

D. Dasar pemikiran Teori Hukum Penelitian Normatif terhadap hukum sebagai obyek studi. Dasar pemikiran penelitian hukum normatif dalam mengkaji hukum sebagai obyek studi dari aspek teori hukum dilakukan dengan melihat perkembangan konsepkonsep hukum yang ada yang pada hakekatnya melihat obyek pengkajian ilmu hukum adalah norma hukum itu sendiri. Ilmu hukum merupakan salah satu norma sosial yang sarat akan nilai. Konsep hukum yang mendasari kajian hukum normatif dari aspek perkembangan konsep hukum antara lain Hukum sebagai kajian Normatif didasarkan konsep hukum sebagai an istrument of the state or polis concerned with justice, with rules of conduct to regulate human behavior. Selanjutnya hukum dikonsepkan sebagai sistem kumpulan norma-norma positip di dalam kehidupan masyarakat. Bila hukum dijadikan objek kajian maka tujuannya adalah untuk mengetahui kaidah hukum yang seharusnya berlaku dan seharusnya tidak berlaku bersumber dari adanya nilai-nilai tertentu. Hal ini berarti hukum dilihat sebagai perwujuadan nilai-nilai tertentu. Nilai tersebut sulit diterapkan dalam tataran empirik. Nilai tersebut bersifat subyektif dan tidak bisa pernah dipandang sebagai obyek penelitian ilmu-ilmu empirik. Tetapi bukan berarti hukum tidak dapat digunakan sebagai kajian empirik. Hukum dapat diangakat sebagai kajian ilmu empirik tetapi tujuannya tentu saja tidak untuk mencapai tujuan itu. Untuk mengilmiahkan hukum maka menurut ajaran positivisme hukum, hukum harus dibersihkan dari unsur-unsur yang tidak logis seperti moral. Ilmu didudukkan seperti ilmu alam yang bersifat netral,bebas dari nilai. Positivisme hukum merupakan doktrin yang menjiwai saintifikasi hukum modern ini. Hans Kelsen mengemukakan ajaran teori hukum Murni. Teori ini berusaha menjelaskan apa itu hukum dan bagaimana

8

Bambang Sunggono., Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005). Hal 27

7

ia ada, bukan bagaimana ia semestinya ada. Ia merupakan ilmu hukum (yurisprudensi) bukan politik hukum.Ia disebut teori hukum murni lantaran ia hanya menjelaskan hukum dan berusaha membersihkan obyek penjelasannya dari segala hal yang tidak bersangkut paut dengan hukum .Yang menjadi tujuannya adalah membersihkan ilmu hukum dari unsur-unsur asing metodologis ilmu hukum murni ini menjadi dasar berpikir yang tepat untuk menjadi konsep berpikir metode penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum sebagai obyek studi.9

E. Dasar Pemikiran Penelitian Hukum Empiris dalam mengkaji hukum sebagai obyek studi Penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum sebagai obyek studi yang dipengaruhi paham positivisme yang diuraikan sebelumnya mendududukkan ilmu hukum sebagai ilmu yang netral dan bebas nilai yang ingin memurnikan ilmu hukum dari faktorfaktor non hukum mengakibatkan masalah hukum yang kompleks dipandang secara sederhana, mekanis dan deterministik. akibatnya daya antidipasi hukum akan lemah dengan cepatnya perkembangan masyarakat . Donny Gahral Adrian menyatakan positivisme melembagakan pandangan obyektivistiknya dalam suatu doktrin kesatuan ilmu (unified science). Doktrin ini menyatakan bahwa ilmu alam maupun ilmu sosial harus berada dibawah payung paradigma positvisme. Doktrin kesatuan ilmu memuat kriteria-kriteria bagi ilmu pengetahuan sebagai berikut: 1. Bebas nilai peneliti harus atau pengamat harus bebas dari kepentingan , nilai, dan emosi dalam mengamati onjeknyaagar dipeoleh pengetahuan yang obyektif 2. Ilmu pengetahuan harus menggunakan metode verivikasi empiric 3. Realitas direduksi menjadi fakta-fakta yang dapat diamati10 Hukum merupakan salah satu dimensi kehidupan manusia. Sebagai salah satu dimensi, hukum memiliki keterkaitan dengan dimensi lainnya. Karena itu kajian terhadap hukum secara utuh paling sedikit dilakukan dari dimensi notmatif dan dimensi kenyataan. Dengan perkataan lain hukum harus dilihat secara instrinksik, dari dalam, juga dilihat dari luar. Dengan demikian ilmu hukum itu adalah ilmu yang objeknya dapat berupa norma dan juga kenyataan.

9

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1981. Hal. 63 Bambang Sunggono, ., Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005). Hal 30

10

8

Penelitian hukum sebagai suatu aktivitas ilmiah senantiasa harus dikaitkan dengan arti yang dapat diberikan pada hukum, yang berkaitan dengan metode pendekatan yang digunakan. Menurut Soerjono Soekanto, hal ini meliputi:11 1. hukum dalam arti ilmu (pengetahuan); 2. hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan; 3. hukum dalam arti kaidah dan norma; 4. hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif tertulis; 5. hukum dalam arti keputusan pejabat; 6. hukum dalam arti petugas; 7. hukum dalam arti proses pemerintahan; 8. hukum dalam arti perilaku yang teratur dan ajeg; 9. hukum dalam arti jalinan nilai-nilai. Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai law in action, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai jalinan nilai-nilai,keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang teratur dan ajeg, atau hukum dalam arti petugas.

11

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1981. Hal. 65

9

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan Hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam satu sistem, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakatnya, yang bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain, yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat tersebut. Metode Penelitian Hukum adalah cara untuk mencari jawaban yang benar mengenai sesuatu problem tentang hukum. inti dari pada metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilaksanakan. Sebagai uraian tentang tata cara (teknik) penelitian yang harus dilakukan. Hukum merupakan salah satu dimensi kehidupan manusia. Sebagai salah satu dimensi, hukum memiliki keterkaitan dengan dimensi lainnya. Karena itu kajian terhadap hukum secara utuh paling sedikit dilakukan dari dimensi notmatif dan dimensi kenyataan. Dengan perkataan lain hukum harus dilihat secara instrinksik, dari dalam, juga dilihat dari luar. Dengan kajian dari dua dimensi itu masing-masing menjadi “gegenstand” dari

ilmu

dogmatik

hukum

dan

ilmu

kenyataan

hukum(tatsachenwissenchaft). Dengan demikian ilmu hukum itu adalah ilmu yang objeknya dapat berupa norma dan juga kenyataan.

B. Saran Untuk hal-hal yang sudah disepahami, sebaiknya digunakan secara konsisten, agar keilmuan hukum semakin berkembang dengan baik. Di samping itu, jika hal ini dilakukan, para mahasiswa tidak bingung dalam menentukan pilihan jenis penelitian yang akan dilakukannya

10

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Sunggono, SH. MS., Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005). Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum, Alumni, Bandung, 1985. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press, 2005) http://eprints.unsri.ac.id/557/1/APAKAH_ILMU_HUKUM_ADALAH_ILMU.pdf http://slametsuwaryo.blogspot.com/2016/04/hukum-sebagai-obyek-penelitian.html

11