Makalah Kwn.docx

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Setiap profesi memiliki ketentuan-ketentuan tertentu. Ketentuan tersebut dapat berupa hak, kewajiban, serta kode etik. Profesi perawat ialah suatu pekerjaan yang berhubungan dengan konsep keperawatan yaitu suatu proses dimana memberikan pelayanan kepada klien yang sedang membutuhkan bantuan dalam mengurus kebutuhannya dikarenakan adanya gangguan kesehatan. Perawat memiliki hak, kewajiban, serta kode etik sendiri. Adanya hak, kewajiban, maupun kode etik dalam keperawatan tersebut diperlukan untuk keberlangsungan suatu pekerjaan tersebut. Seiap perawat harus memiliki etika ketika menghadapi pasiennya. Etika dapat membantu perawat bagaimana memberi tindakan dan pelayanan kepada pasien, membimbing pasien dan keluarganya, serta sebagai tuntunan dalam menjalankan keselurah tugas sebagai perawat. Hak serta kewajiban perawat harus berjalan sebagaimana mestinya. Kewajiban sebagai perawat yaitu menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP sebagai perawat. Sedangkan hak perawat adalah sesuatu hal yang seharusnya dan layak diperoleh seorang perawat termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan dari hukum. Pentingnya mengetahui bagaimana dan apa saja hak, kewajiban, serta kode perawat ialah agar seorang perawat mendapatkan keadilan, perlindungan, serta apresiasi atas kinerjanya.

1.2 Rumusan Masalah 1. Apa yang dimaksud dengan profesi perawat ? 2. Apa saja hak seorang perawat ? 3. Apa saja kewajibanseorang perawat ? 4. Bagaimana kode etik serta tanggung jawab seorang perawat ? 5. Bagaimana aspek hukum praktik keperawatan ?

1

1.3 Tujuan 1. Untuk memahami definisi seorang perawat. 2. Untuk mengetahui hak-hak yang dimiliki seorang perawat. 3. Untuk mengetahui apa saja kewajiban seorang perawat. 4. Untuk memahami dan mempelajari kode etik dan tanggung jawab seorang perawat. 5. Untuk memahami aspek-aspek hukum dari praktik keperawatan. 6. Mampu menerapkan aspek hak, kewajiban, serta tanggung jawab sebagai perawat.

1.4 Manfaat 1. Memberikan pemahaman baik kepada perawat maupun tenaga kesehatan lainya. 2. Memberikan edukasi terhadap pentingnya menghargai hak dan kewajiban di dalam profesi. 3. Memberikan pemahaman tentang aspek hukum perlindungan profesi keperawatan. 4. Memberikan pengertian kepada seorang perawat bagaimana menjalankan profesi sebagai perawat yang baik dan benar.

2

BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Perawat Perawat adalah orang yang mengasuh dan merawat orang lain yang mengalami masalah kesehatan. Namun pada perkembangnnya, pengertian perawat semakin meluas. Pada saat ini, pengertian perawat merujuk pada posisinya sebagai bagian dari tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional. Perawat yaitu tenaga professional yang mempunyai kemampuan, tanggung jawab, dan kewenangan dalam melaksanakan dan memberikan perawatan kepada pasien yang mengalami masalah kesehatan. Berdasarkan jenjang pendidikan yang ditempuh, perawat ialah seorang yang telah menyelaikan minimal setara Diploma III (D3) atau Sarjana Strata 1 (S1), baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang program pendidikannya sesuai dengan standar keperawatan dan di akui oleh pemerintah Indonesia. Pengertian ilmu keperawatan adalah ilmu yang mempelajari segala hal tentang cara merawat seseorang. Ruang lingkup ilmu keperawatan mencakup ilmu-ilmu dasar seperti ilmu alam, ilmu sosial, ilmu dasar keperawatan, ilmu kesehatan masyarakat, dan ilmu aplikatif seperti ilmu perilaku, ilmu biomedik, dan lain-lain. Ilmu keperawatan menggunakan pendekatan

dan

metode

penyelesaian

masalah

secara

ilmiah,

ditujukan

untuk

mempertahankan, memelihara, menopang, dan meningkatkan integritas kebutuhan dasar manusia. Keperawatan dikatakan sebagai sains karena melalui proses observasi, eksperimen, dan dapat dipertanggungjawabkan keilmuannya dalam pelaksanaan praktik keperawatan itu sendiri.

2.2 Hak Perawat Menurut Prof. Dr. Notonagoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Menurut Fagin, hak adalah tuntutan terhadap sesuatu yang seseorang berhak, seperti kekuasaan atau hak istimewa. Hak mungkin merupakan tuntutan sebagaimana mestinya dengan dasar keadilan, moralitas, atau legalitas. Hak dapat dipandang dari sudut pandang pribadi dan sudut pandang 3

hukum. Hak yang dipandang dari sudut hukum adalah hak yang memberi kekuasaan tertentu untuk mengontrol situasi. Contoh: seseorang mempunyai hak untuk masuk ke restoran dan membeli makan (dari sudut hukum, hak mempunyai kewajiban tertentu yang menertai, individu dengan hak makan di restoran diwajibkan untuk bertingkah laku yang sesuai dan membayar makanannya). Hak dipadnang dari sudut pandang pribadi mengacu pada konsep pribadi dari hak mempunyai banyak hal yang harus dikerjakan sesuai dengan perkembangan etis. Menurut Fromer, dengan cara seseorang mengatur kehidupanya, dengan keputusan yang dibuatnya, dan dengan konsep benar dan salah, serta baik dan buruk.

Hak Perawat, menurut Annas dan Healey, yakni: 1. Perawat berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. 2. Perawat berhak untuk mengembangkan diri melalui kemampuan spesialisasi sesuai dengan latar belakang pendidikannya. 3. Perawat berhak untuk menolak keinginan klien yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta standar kode etik profesi. 4. Perawat berhak untuk mendapatkan informasi lengkap dari klien atau keluarganya tentang keluhan kesehatan dan ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan. 5. Perawat berhak untuk mendapatkan ilmu pengetahuannya berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang keperawatan/ kesehatan secara terus menerus. 6. Perawat berhak untuk diperlakukan secara adil dan jujur baik oleh institusi pelayanan maupun oleh klien. 7. Perawat berhak mendapatkan jaminan perlindungan terhadap risiko kerja yang dapat menimbulkan bahya baik secara fisik maupun stres emosional. 8. Perawat berhak diikutsertakan dalam penyusunan dan penetapan kebijaksanaan pelayanan kesehatan. 9. Perawat berhak atas privasi dan berhak menuntut apabila nama baiknya dicemarkan oleh klien dan/ atau keluarganya serta tenaga kesehatan lainnya.

4

10. Perawat berhak untuk menolak dipindahkan ke tempat tugas lain, baik melalui anjuran maupun pengumunan tertulis karena diperlukan, untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan standar profesi atau kode etik keperawatan atau aturan perundangundangan lainnya. 11. Perawat berhak untuk mendapat penghargaan dan imbalan yang layak atas jasa profesi yang diberikannya berdasarkan perjanjian atau ketentuan yang berlaku di institusi pelayanan yang bersangkutan. 12. Perawat berhak untuk memperoleh kesempatan mengembangkan karier sesuai dengan bidang profesinya. Hak perawat menurut Claire Fagi, yakni: 1. Hak untuk memperoleh martabat dalam rangka mengekspresikan dan meningkatkan dirinya

melalui

penggunaan

kemampuan

khususnya

dan

latar

belakang

pendidikannya. 2. Hak untuk memperoleh pengakuan sehubungan dengan kontribusinya melalui ketetapan yang diberikan lingkungan untuk praktik yang dijalankan, serta imbalan ekonomi sehubungan dengan profesinya. 3. Hak untuk mendapatkan lingkungan kerja dengan stres fisik dan emosional, serta risiko kerja yang minimal mungkin. 4. Hak untuk melakukan praktik profesi dalam batas hukum yang berlaku. 5. Hak untuk menetapkan standar yang bermutu dalam perawatan yang dilakukan. 6. Hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan yang berpengaruh terhadap keperawatan. 7. Hak untuk berpartisipasi dalam organisasi sosial dan politik yang mewakili perawat dalam meningkatkan asuhan keperawatan. 2.3 Kewajiban perawat Dalam melaksanakan praktik keperawatan perawat berkewajiban untuk memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan standar profesi, standar praktek keperawatan, kode etik, dan SOP serta kebutuhan klien atau pasien dimana standar profesi, standar praktek dan kode etik tersebut ditetapkan oleh organisasi profesi dan merupakan pedoman yang harus 5

diikuti oleh setiap tenaga keperawatan. Perawat yang melaksanakan tugasnya diwajibkan untuk merujuk klien dan atau pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau tindakan. Hal ini juga tergantung situasi, jika lingkungan kita juga tidak memungkinkan maka kita sebagai perawat dapat menerangkan alasan yang tepat. Perawat wajib untuk merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang klien dan atau pasien, kecuali untuk kepentingan hukum. Hal ini menyangkut privasi klien yang berada dalam asuhan keperawatan karena disisi lain perawat juga wajib menghormati hak-hak klien dan atau pasien dan profesi lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Perawat wajib melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya. Jika dalam konteks ini memang agak membingungkan, saya hanya bisa menjelaskan seperti ini, pelaksanaan gawat darurat yang sangat membutuhkan pertolongan segera dapat dilaksanakn dengan baik yaitu di rumah sakit yang tercipta kerja sama antara perawat serta tenaga kesehatan lain yang berhubungan langsung, sedangkan untuk daerah yang jauh dari pelayanan kesehatan modern tentunya perawat kebanyakan menggunakan seluruh kemampuannya untuk melakukan tindakan pertolongan, demi keselamatan jiwa klien. Kewajiban lain yang jarang diperhaitikan dengan serius yaitu menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu keperawatan dalam meningkatkan profesionalisme. Beberapa factor-faktor yang membuat kita malas mengembangkan ilmu keperawatan banyak sekali. Kewajiban perawat meliputi : 1. Perawat wajib memiliki : a. Surat Ijin Perawat (SIP)  sebagai bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan diseluruh wilayah Indonesia. b. Surat Ijin Kerja (SIK)  sebagai bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk melakukan praktek keperawatan di sarana kesehatan. c. Surat Ijin Praktek Perawat (SIPP)  sebagai bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan praktek perawat perorangan atau kelompok 6

2. Perawat wajib menghormati hak-hak pasien 3. Perawat wajib merujuk kasus yang tidak dapat ditangani 4. Perawat wajib menyimpan rahasia pasien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Perawat wajib memberikan informasi kepada pasien atau keluarga yang sesuai batas kewenangan perawat. 6. Meminta persetujuan setiap tindakan yang akan dilakukan oleh perawat sesuai dengan kondisi pasien baik secara tertulis maupun secara lisan. 7. Mencatat semua tindakan keperawatan (dokumentasi asuhan keperawatan) secara akurat sesuai peraturan dan SOP yang berlaku. 8. Mematuhi standar profesi dank ode etik perawat Indonesia dalam melaksanakan praktik profesi keperawatan. 9. Meningkatkan pengetahuan berdasarkan perkembangan iptek keperawatan dan kesehatan. 10. Melakukan pertolongan darurat yang mengancam jiwa pasien sesuai batas kewenangan dan SOP 11. Melaksanakan program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 12. Mentaati semua peraturan perundang-undangan. 13. Mengumpulkan angka kredit profesi dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh SIK ulang dan SIPP 14. Menjaga hubungan kerja yang baik antara sesame perawat maupun dengan anggota tim kesehatan lain. 2.4 Kode Etik dan Tanggung Jawab Perawat Profesi adalah suatu moral community (masyarakat moral) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Sebagai suatu profesi, keperawatan memiliki kode etik profesi. Kode tersebut merefleksikan prinsip etik yang secara luas diterima oleh anggota profesi. Kode tersebut tertulis secara umum, dengan terminology yang universal. Berdasarkan kozier (1995), tujuan dari kode etik keperawatan adalah sebbgai berikut: 1. Sebagai aturan dasar terhadap hubungan antara perawat, pasien, tenaga kesehatan, masyarakat, dan profesi.

7

2. Sebagai standar dasar untuk mengeluarkan perawat yang tidak menaati peraturan dan untuk melindungi perawat yang menjadi pihak tertuduh secara tidak adil. 3. Sebagai

dasar

pengembangan

kurikulum

pendidikan

keperawatan

dan

untuk

mengorientasi lulusan baru pendidikan keperawatan dalam memasuki jajaran praktik keperawatan profesional. 4. Membantu masyarakat dalam memahami perilaku keperawatan professional. Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) telah menyusun kode etik keperawatan Indonesia yang isinya tidak bertentangan dengan kode etik ICN. Kode etik perawat Indonesia terdiri dari Mukadimah dan Batang Tubuh. Mukadimah berisi : 1. Pedoman kehidupan profesi keperawatan, bahwa masyarakat Indonesia membutuhkan pelayanan keperawatan. 2. Sifat dan dasar pelayanan keperawatan 3. Ruang lingkup layanan keperawatan 4. Kesiapan perawat untuk melakksanakan pelayanan keperawatan secara professional 5. Peraawat berjiwa pancasila dan UUD 1945 dalam melaksanakan pekerjaan berpedoman kepada penentuan kode etik Batang tubuh berisi : 1. Tanggung jawab perawat terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. a. Senantiasa berpedoman kepada adanya kebutuhan keperawatan individu, keluarga, dan masyarakat. b. Dilakukan dengan tetap menjaga suasana lingkungan yang menghormati nilai-nilai yang diambil oleh individu, keluarga, dan masyarakat. c. Dilaksanakan dengan baik dan ikhlas. d. Bekerjasama dengan individu, keluarga, dan masyarakat dalam upaya kesehatan. 2. Tanggung jawab perawat terhadap tugas. Perawat dalam melaksanakan tugas pelayanan keperawatan bertanggungjawab untuk : 8

a. Menjaga mutu pelayanan keperawatan. b. Menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya. c. Tidak menyalahgunakan ilmu pengetahuan dan keterampilannya. d. Tidak terpengaruh oleh perbedaan suku, agama, ras, dan adat istiadat. e. Mengutamakan perlindungan dan keselamatan pasien, juga dalam hal terjadi pengalihan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. 3. Tanggung jawab perawat terhadap sesame perawat dan profesi kesehatan lain. Perawat dengan sesama perawat dan tenaga kesehatan lain harus selalu memelihara hubungan baik dan bersikap terbuka dalam bidang pengetahuan keperawatan. 4. Tanggung jawab perawat terhadap profesi keperawatan. Perawat sebagai profesi harus mampu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Hal tersebut dilakukan dengan : a. Senantiasa

menambah

ilmu,

keterampilan,

dan

pengalaman

dalam

upaya

meningkatkan kemampuan professional. b. Menjunjung tinggi nama baik profesi keperawatan. c. Berperan

dalam

menentukan

pembukuan

pendidikan,

pelayanan,

dan

mengimplementasikan dalam pelayanan dan pendidikan keperawatan. d. Memelihara mutu organisasi. 5. Tanggung jawab perawat terhadap pemerintah, bangsa dan tanah air. Sebagai warga negara, perawat mempunyai tanggung jawab untuk a. Melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. b. Berperan aktif dalam menyumbangkan pikiran kepada pemerintah dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan dan perawatan kepada masyarakat. 2.5 Aspek Hukum Praktik Keperawatan 1. Hubungan hukum dengan profesi keperawatan Profesi perawat memiliki kewajiban untuk mampu memberikan jaminan pelayanan keperawatan yang profesional kepada masyarakat umum. Kondisi demikian secara langsung akan menimbulkan adanya konsekuensi hukum dalam praktikkeperawatan, sehingga dalam praktik profesinya dalam melayani masyarakat perawat terikat oleh aturan hukum, etika, dan moral.

9

Di Indonesia salah satu bentuk hubungan aturan yang menunjukkan adanya hubungan hukum dengan perawat adalah UU No.23 tahun 1992 tentang kesehatan, pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa “tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta meiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”. Berdasarkan PP No.32/1996 pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) perawat dikategorikan sebagai tenaga keperawatan. Ketentuan pasal 53 ayat (2) UU No.23 tahun 1992. Pasal 21 ayat (1) PP No.32 tahun 1996 tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya diwajibkan untuk memenuhi standar profesi dan menghormati hak pasien. Standar profesi merupakan pedoman bagi tenaga kesehatan/perawat dalam menjalankan upaya pelayanan kesehatan, khususnya terkait dengan tindakan yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap pasien, sesuai dengan kebutuhan pasien, kecakapan, dan kemampuan tenaga serta ketersediaan fasilitas dalam sarana pelayanan kesehatan yang ada. 2. Instrumen Normatif bagi Perawat dalam upaya menjalankan keperawatan pelayanan Perawat dalam menjalankan proses keperawatan harus berpedoman pada Lafal Sumpah Perawat, Standar Asuhan Keperawatan, dan Kode Etik Keperawatan. Keempat instrument tersebut berisi tentang norma-norma yang berlaku bagi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi perawat disebut instruemen normatif, karena keempatnya meskipun tidak dituangkan dalam bentuk hukum positif/UU, tetapi norma-norma yang harus dipatuhi oleh perawat agar terhindar dari kesalahan yang berdampak pada pertanggungjawaban dan gugatan ganti kerugian apabila pasien tidak menerima kegagalan perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. a. Lafal Sumpah Perawat Lafal sumpah ada dua macam yaitu lafal sumpah/janji sarjana keperawatan dan lafal sumpah/janji ahli madya. b. Standar Profesi Perawat Pasal 24 ayat (1) PP 23/1996 tentang tenaga kesehatan menentukan bahwa perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tugas sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan. 10

c.

Standar Asuhan Keperawatan Pelayanan keperawatan dalam upaya pelayanan kesehatan di rumah sakit merupakan factor penentu citra dan mutu rumah sakit. Kualitas pelayanan keperawatan harus terus ditingkatkan sehingga upaya pelayanan kesehatan dapat mencapai hasil yang optimal. Salah satu upaya untuk menjaga mutu kualitas pelayanan keperawatan adalah dipergunakannya standar asuhan keperawatan dalam pelayanan keperawatan. Standar asuhan keperawatan terdiri dari delapan standar yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan keperawatan.

3. Fungsi Hukum dalam Praktik Keperawatan a. Hukum memberikan kerangka untuk menentukan tindakan keperawatan mana yang sesuai dengan hukum. b. Membedakan tanggungjawab perawat dengan profesi yang lain. c. Membantu menentukan batas-batas kewenangan tindakan keperawatan mandiri. d. Membantu dalam mempertahankan standar praktik keperawatan dengan meletakkan posisi perawat memiliki akuntabilitas di bawah hukum. 4. Undang-Undang yang berkaitan dengan Praktik Keperawatan Undang-undang dan peraturan lainnya yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan praktik keperawatan : a. UU No.9 tahun 1960, tentang pokok-pokok kesehatan b. UU No.6 tahun 1963, tentang tenaga kesehatan UU ini merupakan penjabaran dari UU No.9 tahun 1960. c. UU kesehatan No.14 tahun 1964, tentang wajib kerja paramedic d. SK Menkes No.262/per/VII/1979 tahun 1979 e. Permenkes. No.363/Menkes/per/XX/1980 tahun 1980 f. SK Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.94/Menpan/1986, tanggal 4 Nopember 1989, tentang jabatan fungsional tenaga keperawatan dan sistem kredit poin g. UU Kesehatan No.23 tahun 1992 Beberapa pernyataan UU Kes. No.23 tahun 1992 yang dapat dipakai sebagai acuan pembuatan UU praktik keperawatan adalah : 11

1) Pasal 32 ayat (4) 2) Pasal 53 ayat (1) 3) Pasal 53 ayat (2) Daftar Pustaka Erda,

Dimas. Widyamarta.2014. please follow blog/ silahkan ikuti blog: www.ithinkeducation.blogspot.com or www.ithinkeducation.wordpress.com) Nisya Rifiani dan Hartanti Sulihardi. 2013. Prinsip-Prinsip Dasar Keperawatan. Jakarta : Dunia Cerdas Triwibowo, Cecep. 2014. Etika dan Hukum Kesehatan. Yogyakarta : Nuha Medika Prihatini, Tinie. 2015. Ilmu Keperawatan, (Online), (http://Tiniethalove.blogspot.co.id). Diakses pada tanggal 30 September 2016. http://kelomting.blogspot.co.id/2011/04/hak-dan-kewajiban-perawat.html?m=1

12