Makalah Konstitusi.docx

Nama: Syafa Nabilla Nim:

170101080

PERBEDAAN KONSTITUSI NEGARA INDONESIA DENGAN NEGARA THAILAND A.

Latar Belakang

Konstitusi merupakan sesuatu yang sangat penting bagi suatu Negara, baik yang sudah lama merdeka maupun yang baru saja memperoleh kemerdekaannya. Melalui konstitusi kita dapat melihat sistem ketatanegaraan suatu Negara. Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi dan paling fundamental sifatnya karena merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Istilah konstitusi pada mulanya berasal dari perkataan latin, constitutio yang berkaitan dengan kata jus atau ius yang berarti “hukum atau prinsip”. Istilah konstitusi menurut Wirjono Prodjodikoro berasal dari kata kerja “constituer” dalam bahasa Perancis yang berarti “membentuk”, jadi konstitusi berarti pembentukan. Konstitusi mengandung permulaan dari segala macam peraturan pokok mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan bangunan besar yang bernama Negara. K.C. Wheare F.B.A dalam bukunya Modern Constitution menjelaskan istilah konstitusi dapat dibedakan kedalam dua pengertian : 1. Istilah konstitusi dipergunakan untuk menunjuk kepada seluruh aturan (rules) mengenai sistem ketatanegaraan. 2. Istilah Konstitusi menunjuk kepada suatu dokumen atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan tertentu yang bersifat pokok atau dasar saja mengenai ketatanegaraan suatu Negara. Konstitusi memiliki fungsi-fungsi yang oleh Jimly Asshidiqie diperinci sebagai berikut : 1.

Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ Negara

2.

Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antarorgan Negara

3.

Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ Negara dengan warganegara

4. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan Negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan Negara 5. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada organ Negara 6. Fungsi simbolik sebagai pemersatu (symbol of unity) sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (identity of nation) serta sebagai center of ceremony 7. Fungsi sebagai sarana pengendali masyarakat (social of unity), baik dalam arti sempit hanya di bidang politik, maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi 8. Fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat (social engineering atausocial reform). Konstitusi dengan istilah lain constitution atau verfasung dibedakan dari undang-undang dasar atau groundgezetz. Herman Heller menyatakan bahwa konstitusi mempunyai arti lebih luas dari undang-undang dasar. Sedangkan menurut pendapat Solly Lubis bahwa konstitusi memiliki dua pengertian yaitu konstitusi tertulis (Undang-Undang Dasar) dan konstitusi tidak tertulis (konvensi). Bentuk Konstitusi itu sebetulnya tidak ada keharusan tertulis maupun tidak tertulis. Bagi Negara yang menggunakan konstitusi yang tidak tertulis seperti Inggris dan Canada tetap dianggap mempunyai dan mengunakan konstitusi.

Pembedaan konstitusi tertulis dengan konstitusi tidak tertulis tidak mutlak benar. Menurut CF Strong ketika menjelaskan mengenai perbandingan konstitusi dalam bukunya yang berjudul Modern Political Constitution mengatakan bahwa sebenarnya pembedaan konstitusi tertulis dan tidak tertulis tidaklah benar karena tidak ada konstitusi yang benar-benar tertulis maupun yang benar-benar tidak tertulis. Yang disebut tertulis biasanya dimaksudkan sebagai dokumen konstitusi yang mempunyai kesakralan khusus sedangkan yang tidak tertulis adalah konstitusi yang berkembang atas dasar adat istiadat (costum). Negara Inggris yang dikatakan tidak memiliki konstitusi tertulis sebenarnya memiliki berbagai hukum dan Undang-Undang tertulis yang memodifikasi berbagai ketentuan konstitusi seperti the Bill of Rights (1689). Sebaliknya Amerika Serikat yang dikatakan sebagai Negara paling lengkap konstitusi tertulisnya ternyata juga memiliki konstitusi tidak tertulis karena disana telah tumbuh dan berkembang konvensi tidak tertulis tanpa adanya amandemen yang sebenarnya atas konstitusi itu sendiri. Sebagian besar Negara di dunia menggunakan konstitusi berupa konstitusi tertulis termasuk Negara Indonesia dan Negara Thailand. Dalam Makalah ini akan dilakukan perbandingan konstitusi dari segi muatan konstitusi kedua negara tersebut sehingga akan diperoleh perbedaan dan persamaan dari masing-masing konstitusi serta akan diperoleh kelebihan serta kekurangannya sehingga akan memperkaya wawasan serta pengetahuan kita mengenai hukum konstitusi. B.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam pembahasan makalah ini adalah sebagai berikut : 1.

Bagaimana perbandingan konstitusi negara Indonesia dan Thailand berdasarkan bentuk negara?

2. Bagaimana perbandingan konstitusi negara Indonesaia dan Thailand berdasarkan sistem pemerintahan?

PEMBAHASAN A.

Perbandingan konstitusi Negara Indonesia dan Thailand berdasarkan bentuk negara

Secara garis besar bentuk Negara di dunia terbagi menjadi : 1. Negara Kesatuan dapat disebut sebagai Negara unitaris adalah Negara yang tidak tersusun dari beberapa Negara melainkan hanya terdiri atas satu negara sehingga tidak ada negara dalam negara. Dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintah yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan negara, menetapkan kebijakan pemerintahan dan melaksanakan pemerintahan baik di pusat maupun didaerah. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri (kabinet) dan satu parlemen. Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam sistem, yaitu Sentralisasi, dan Desentralisasi. 2. Negara Serikat adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Kendati negara-negara bagian boleh memiliki konstitusi sendiri, kepala negara sendiri, parlemen sendiri, dan kabinet sendiri, yang berdaulat dalam negara serikat adalah gabungan negara-negara bagian yang disebut negara federal. Setiap negara bagian bebas melakukan tindakan ke dalam, asal tak bertentangan dengan konstitusi federal. Tindakan ke luar (hubungan dengan negara lain) hanya dapat dilakukan oleh pemerintah federal.

Ciri-ciri negara serikat federal yaitu : a) Tiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, dewan menteri (kabinet) demi kepentingan negara bagian; b) Tiap negara bagian boleh membuat konstitusi sendiri, tetapi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara serikat; c) Hubungan antara pemerintah federal (pusat) dengan rakyat diatur melalui negara bagian, kecuali dalam hal tertentu yang kewenangannya telah diserahkan secara langsung kepada pemerintah federal. Jika dilihat dari sejarah ketatanegaraan berdasarkan konstitusi maka bentuk Negara Indonesia telah mengalami perubahan bentuk Negara beberapa kali sebagai berikut : 1.

Pada masa UUD 1945 yang pertama

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang asli bahwa : “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Berdasarkan UUD 1945 original dapat disimpulkan bahwa pada masa diberlakukannya UUD yang pertama, bahwa bentuk Negara Indonesia adalah berbentuk Negara kesatuan 2.

Pada masa Konstitusi RIS 1949

Konstitusi RIS 1949 adalah konstitusi Negara federasi dengan sistem parlementer yang masih bersifat sementara. Pada periode ini, Republik Indonesia menjadi negara serikat. Sesungguhnya seluruh elemen bangsa Indonesia tidak menghendaki bentuk negara dengan system pemerintahan ini. Keadaanlah yang memaksa demikian. 3.

Pada masa UUD Sementara Republik Indonesia1950

Bentuk negara federasi dan penerapan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (1949) hanyalah bersifat sementara, karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menginginkan bnetuk negara kesatuan. Hal ini terbukti dengan Negara Republik Indonesia Serikat yang tidak bertahan lama karena negara-negara bagian tersebut menggabungkan dengan Republik Indonesia. Pada akhirnya, dicapai kesepakatan antara republic Indonesia serikat yang mewakili negara Republik Indonesia Timur dan Negara Sumatra Timur dengan Republik Indonesia untuk kembali mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia. Langkah selanjutnya, dibuatlah kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian pada 19 Meu 1950 untuk mendirikan kembali negara kesatuan, sebagai kelanjutan dari negara kesatuan yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1949. 4.

Pada masa kembali lagi ke UUD 1945 hingga perubahannya sampai sekarang

Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Sukarno menetapkan Dekrit Presiden yang terkenal dengan nama Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dimana salah satu materinya adalah menetapkan kembali UUD 1945 Asli sebagai Konstitusi Negara. UUD 1945 dari Era Orde lama sampai dengan UUD 1945 amandemen keempat tetap konsisten mengenai bentuk Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan. Dalam Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 Amandemen dinyatakan yaitu : Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk republik Selama 682 tahun bentuk negara Thailand adalah monarki absolute, namun pada tahun 1932 terjadi revolusi yang dipengaruhi beberapa faktor diantaranya sebagai berikut : 1.

Faktor Intern

a.

Faktor Ekonomi

Keadaan ekonomi kacau menyebabkan timbulnya rasa kekecewaan di hati rakyat. Sejak pemerintahan raja Vajiroput kas negara krisis karena kurangnya control. Situasi ini diwariskan kepada penggantinya ialah prajadipok.Akibatnya merupakan beban bagi raja VII dan ia berusaha untuk memperbaiki kerajaan, namun tidak berhasil.Tahun 1930 mencoba meminta bantuan kepada Inggris dan USA,

untuk diadakan penyelidikan kemudian diberi bantuan tetapi kurang berhasil.Kaum bangsawan menuntut dihapuskannya hak-hak istimewa serta kontrak-kontrak orang asing di Thialand. b.

Faktor Sosial

Sampai tahun 1931 keadaan rakyat jelata tidak berubah. Para petani masih terbelakang meskipun modernisasi sudah cukup lama tetapi belum dapat menciptakan industry-industri yang besar yang dapat menampung pengangguran. Dalam bidang perdagangan dipegang orang asing( China). Karena ekonomi hancur, pengangguran merajalela. Pajak yang harus dibayar oleh rakyat kepada pemerintah dinaikkan, sehingga timbul rasa tidak puas. c.

Faktor Politik

Tindakan-tindakan raja sangat mengecewakan karena terlalu derastis, misalnya pemecatan pegawai yang menyebabkan pengangguran meningkat, meskipun tujuannya untuk meningkatkan penghasilan negara dan mengurangi pengeluaran negara, supaya khas tertutup. Pemerintahan masih bersifat absolute. Raja memperluas kekuasaan, dewan negara dan dewan legislative yang telah ada sejak tahun 1895 tetapi raja tetap memegang hak untuk mengangkat anggota dewan tersebut, sehingga anggotanya hanya terdiri dari orang-orang yang loyal pada raja. Meskipu tahun 1931 raja mengkodipikasikan undang-undang dan mewajibkan untuk semua anak untuk belajar di sekolah rendah dengan cumacuma tetapi hanya dapat dinikmati sebagian kecil masyarakat. 2.

Faktor Ekstern a) Pengaruh dari Barat

Perkembangan ilmu pengetahuan terutama paham pemerintahan demokrasi barat mendorong timbulnya rasa tidak puas bagi rakyat terhadap dominasi kekuasaan raja dan bangsawan, pengaruh barat masuk ke Thailand antara lain melalui para mahasiswa yang belajar diluar negeri. b) Pimpinan Revolusi Pridi Banouyong (Pradisto Manudharm) seorang sarjana hukum dan pernah belajar di Paris. Ia menjabat sebagai professor dalam ilmu hukum pada universitas Cullalonsom. Untuk kepentingan revolusi sudah dipersiapka konstitusi. Bersama-sama dengan anggota angkatan perang dibawah Phibun pada tanggal 24 Juni 1932 mengambil alih kekuasaan dan mengorbankan revolusi tak berdarah. Rakyat tidak turut mengambil bagian dalam coup tersebut. Ternyata raja mau mengirim, konstitusi sementara yang disodorkan oleh pridhi dan kawan- kawan, dalam undang-undang dasar dinyatakan bahwa kedaulatan penuh Muangthai berada di tangan rakyat. Kekuasaan eksekutif ditangan dewan eksekutif, sedangkan kekuasaan legislative dipegang oleh mejelis rakyat. Sesudah revolusi maka dibentuk DPR dan cabinet sementara tetapi belum merupakan wakil rakyat, karena belum melalui penelitian umum. Dibentuk senationg yang beranggotakan 90 orang. Badan ini menunjuk dewan eksekutif yang bertugas mengumumkan undang-undang dan mengawasi menterimenteri. Akhir dari revolusi adalah ditandatanganinya konstitusi negara Thailand yang baru pada 10 November 1932,isi pokok dari konstitusi 1932 mengenai raja adalah : o o o o

Raja memiliki hak untuk mengangkat separuh parlemen dan separuh parlemen di pilih oleh rakyat. Kabinet dipimpin oleh perdana menteri yang dipilih oleh parlemen. Raja berhak membubarkan parlemen dan melakanakan pemilu 3 bulan setelah itu. Raja memveto keputusan parlemen dan berhak menyatakan Negara dalam keadaan darurat.

Berdasarkan isi pokok didalam konstitusi bentuk negara Thailand berbentuk Kesatuan. Dalm hal ini Pemerintah Thailand didasarkan sebuah monarki konstitusional cukup mirip dengan Inggris, di mana Perdana Menteri berfungsi sebagai kepala pemerintahan parlementer dan fungsi raja keturunan Thailand sebagai kepala negara.

B. Perbandingan konstitusi Negara Indonesia dan Thailand berdasarkan sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Negara yang paling dikenal di dunia yaitu : 1.

Sistem Pemerintahan Presidensiil

Sistem pemerintahan dikatakan presidensiil apabila (a) kedudukan kepala Negara tidak terpisah dari jabatan kepala pemerintahan, (b) kepala Negara tidak bertanggung jawab terhadap parlemen melainkan bertanggung jawab terhadap rakyat yang memilihnya, (c) presiden tidak berwenang membubarkan parlemen, (d) kabinet sepenuhnya bertanggung jawab kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan Negara atau sebagai administrator yang tertinggi. 2.

Sistem Pemerintahan Parlementer atau sistem Kabinet

Sistem pemerintahan dikatakan parlementer apabila (a) sistem kepemimpinannya terbagi dalam jabatan kepala Negara dan kepala pemerintahan sebagai dua jabatan yang terpisah, (b) jika sistem pemerintahannya ditentukan harus bertanggung jawab kepada parlemen, (c) kabinet dapat dibubarkan apabila tidak mendapat dukungan parlemen, (d) parlemen juga dapat dibubarkan oleh pemerintah apabila dianggap tidak memberikan dukungan kepada pemerintah. 3.

Sistem Pemerintahan Campuran

Dinamakan dengan sistem pemerintahan campuran karena terdapat sistem pemerintahan presidensiil dan sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan secara bersama-sama. Apabila sistem pemerintahan presidennya lebih menonjol maka disebut sistem pemerintahan quasi- presidensiil. Apabila sistem pemerintahan parlemennya lebih menonjol disebut sistem quasi parlementer. 4.

Sistem Pemerintahan Kolegial

Selain ketiga sistem pemerintahan diatas masih ada satu sistem pemerintahan yang unik yang diterapkan di Swiss yaitu Sistem Pemerintahan Kolegial. Sistem pemerintahan kolegial adalah sistem pemerintahan dimana kepemimpinan Negara dan pemerintahan dilaksanakan secara bersama sama. Untuk Indonesia semenjak awal pembentukan UUD 1945 dan berdasarkan keinginan para perancang UUD 1945 menggunakan sistem pemerintahan presidensiil namun Apabila ditelaah secara seksama dalam sejarah tatakeNegaraan kita, sistem presidensiil yang dianut di Indonesia adalah tidak murni. Pada Konstitusi UUD 1945 Original dikatakan bahwa sistem pemerintahannya berupa sistem pemerintahan presidensiil. Namun apabila kita lihat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi Negara dan juga lembaga parlemen yang diberi kewenangan yang luas salah satunya dengan membuat Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang harus dilaksanakan oleh presiden sehingga presiden harus bertanggung jawab kepada MPR. MPR juga diberi wewenang untuk memberhentikan presiden di tengah masa jabatannya kaitannya dengan tuduhan pelanggaran haluan Negara. Presiden di posisikan sejajar dengan lembaga tinggi Negara dalam UUD 1945 original sehingga seakan akan diposisikan setara dengan fungsi perdana menteri seperti yang berlaku pada sistem parlementer. dalam prakteknya banyak bagian-bagian dari sistem pemerintahan parlementer yang masuk ke dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Sehingga secara singkat bisa dikatakan bahwa sistem pemerintahan yang berjalan di Indonesia adalah sistem pemerintahan yang merupakan gabungan atau perpaduan antara sistem pemerintahan presidensiil dengan sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan seperti ini justru mencerminkan sistem pemerintahan campuran (quasi presidensiil).

Kemudian apabila kita melihat dalam UUD 1945 amandemen keempat dimana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sudah tidak lagi ditempatkan menjadi lembaga penjelmaan rakyat serta menempatkan DPR sebagai lembaga legislatif yang juga memiliki kewenangan dan kekuasaan yang terlalu besar dan membatasi kekuasaan presiden yang menyebabkan sistem presidensiil menjadi tidak efektif. Hal ini menjadikan sistem pemerintahan di Indonesia kembali menjadi tidak jelas apakah akan tetap menganut sistem pemerintahan presidensiil atau parlementer. Sistem pemerintahan Thailand adalah parlementer. Parlemen Thailand yang menggunakan sistem dua kamar dinamakan Majelis Nasional atau Rathasapha yang terdiri dari Dewan Perwakilan (Sapha Phuthaen Ratsadon) yang beranggotakan 480 orang dan Senat (Wuthisaph) yang beranggotakan 150 orang. Anggota Dewan Perwakilan menjalani masa bakti selama empat tahun, sementara para senator menjalani masa bakti selama enam tahun. raja mempunyai sedikit kekuasaan langsung di bawah konstitusi namun merupakan pelindung Buddhisme Kerajaan Thai dan lambang jati diri dan persatuan bangsa. Raja yang memerintah saat ini dihormati dengan besar dan dianggap sebagai pemimpin dari segi moral, suatu hal yang telah dimanfaatkan pada beberapa kesempatan untuk menyelesaikan krisis politik. kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, yang dilantik sang raja dari anggota-anggota parlemen.