Makalah Kode Etik Kedokteran.docx

MAKALAH ETIKA DALAM DUNIA KEDOKTERAN Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Hukum Kesehatan yang Diampu oleh: Fadillah Sabri, S.H., M.H.

Oleh : Kelompok III Viony Fadhila Aryani (1610111106 ) Fildza Fadhillah (1610111080) Luthfinadiah Iskandar (1610113102) Refa Swinta Maharani (1610112049) Nadia Tiara Syahredi Adnani (1610112106) Salma Mullina (1610113019) Ghea Monique Putri (1610113022) Alten Gustari (161011 ) Nadiratul Magfira (1610113089) Kemal (161011 )

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS PADANG 2019

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pembangunan kesehatan diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan1. Dokter sebagai tenaga kesehatan adalah orang yang mengabdikan diri didalam bidang kesehatan, yang memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kedokteran yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Untuk mewujudkan upaya kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilakukan menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. 2

Sedangkan profesi dokter adalah suatu profesi yang disertai moralitas tinggi

untuk memberikan pertolongan kepada siapa saja yang membutuhkannya. Profesi dokter disebut sebagai profesi luhur didasarkan kemanusiaan. Para profesional senantiasa melaksanakan perintah moral dan intelektual serta bersama mereka ingin menujukan kepada masyarakat hal yang baik baginya 3. Pelayanan yang diberikan tidak hanya bermotif mencari keuntungan, tetapi juga berani menanggung risiko yang timbul akibat pelayanannya itu. Kelalaian 1

Machsoen Ali, 2001, Kesehatan Kerja Sebagai Sarana Optimalisasi Produktivitas Kerja, 16 Yuridika, Surabaya, hlm. 73 2 M. Jusuf Hanafiah, Amri Amir, 1999, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan , Penerbit Buku Kedokteran EDG, Jakarta, hlm. 33 3 Benyamin Lumenta,1989, Pasien , Citra , Peran Dan Perilaku Tinjauan Fenomena Sosial, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 81.

dalam melaksanakan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan bagi diri sendiri, orang lain, dan berdosa kepada Tuhan. Oleh sebab itu, setiap organisasi profesi memiliki Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh para anggotanya sebagai sarana kontrol sosial, pencegah campur tangan pihak lain dan pencegah kesalahan pahaman konflik. Franz Magnis Suseno menjelaskan, “Pada dasarnya etika mempunyai fungsi yaitu untuk membantu kita mencari orientasi secara kritis dalam berhadapan dengan moralitas yang membingungkan.” Disini terlihat bahwa etika adalah pemikiran sistematis tentang moralitas, dan yang dihasilkan secara langsung bukan kebaikan, melainkan suatu pengertian yang lebih mendalam dan kritis4. Etika ketika dikaitkan dengan Profesi medis terutama Kedokteran akan menjadi suatu aturan, standar atau kode yang mengatur perilaku anggota profesi Dokter tersebut. Dengan adanya aturan tersebut hak dan kewajiban dari kedua pihak ( dokter & pasien) tidak ada yang dilanggar dan secara otomatis tidak ada yang dirugikan, karena tujuan utama dari adanya interaksi antara dokter dan pasien adalah memberikan pelayanan yang manusiawi, pengabdian yang sebaikbaiknya dan menjunjung tinggi martabat manusia. Untuk di Indonesia sendiri, dasar hukum pelaksanaan etika profesi dokter dilaksanakan dan diterapkan pada rumah sakit sesuai dengan Pasal 13 ayat (3)

4

Franz Magnis Suseno, 1991, Etika Dasar: Masalah-masalah pada Filsafat Moral, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 15.

UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang berbunyi “Setiap tenaga kesehatan yang berkerja di rumah sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan rumah sakit, standar operasional yang berlaku, etika profesi dan menghormati hak dan keselamatan pasien.”. Selain itu hal ini juga menjadi tonggak dasar dibentuknya komite medis yang mengatur profesi dokter di setiap rumah sakit yang ada di indonesia. B. Rumusan Masalah Berdasarkan hasil uraian latar belakang diatas, terdapat beberapa pokok permasalahan yang dirumuskan, yaitu: 1. Apa yang dimaksud dengan etika kedokteran? 2. Apa fungsi dari kode etik kedokteran yang berlaku dalam etika kedokteran tersebut? 3. Asas apa saja yang berlaku dalam etika kedokteran? 4. Bagaimana isi dari kode etik kedokteran? 5. Apa saja bentuk sanksi disiplin yang diterapkan kepada dokter apabila terjadi suatu kelalaian dalam etika kedokteran?

BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Etika Kedokteran Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk serta hak dan kewajiban moral. Dalam kaitannya dengan etika tersebut, Bartens menjelaskan etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu ethos dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, atau akhlak yang baik. Bentuk jamak dari ethos adalah ta etha artinya adat kebiasaan. Dari bentuk jamak ini terbentuklah istilah etika yang oleh filusuf Yunani, Aristoteles sudah dipakai untuk menunjukan filsafat moral.5 Menurut Prakoso (2015:44), etika merupakan nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang/suatu kelompok masyarakat dalam mengatur perilakunya. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa etika merupakan kebiasaan/tingkah laku yang berkaitan dengan nilai-nilai, norma-norma moral, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, yang menjadi pegangan bagi seseorang/kelompok masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun.

Di kalangan masyarakat pengemban profesi kesehatan kode etik ini dikenal dengan sebutan kode etik kedokteran. Dalam praktiknya apa yang dimaksud dengan etika kedokteran ini mempunyai dua sisi dimana satu sama lain saling terkait dan saling pengaruh-mempengaruhi. Kedua sisi tersebut adalah : pertama, etik jabatan atau yang dikenal dengan istilah medical ethics,

5

Abdul Kadir Muhammad, 2006, Etika Profesi Hukum, Citra Adya Bakti, Bandung, hlm.13.

yaitu menyangkut masalah yang berhubungan dengan sikap para dokter terhadap sejawatnya, sikap dokter terhadap para pembantunya dan sikap para dokter terhadap masyarakat dan pemerintah. Kedua, etik asuhan atau yang dikenal dengan ethixs of the medical care, yaitu merupakan etik kedokteran dalam kehidupan sehari-hari mengenai sikap dan tindakan seorang dokter terhadap penderita yang menjadi tanggung jawabnya.6 B. Fungsi Kode Etik Kedokteran Adapun fungsi Kode Etik Profesi Kedokteran yaitu : 1. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. 2. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Sedangkan

tujuan

dari

etika

profesi

dokter

adalah

untuk

mengantisipasi atau mencegah terjadinya perkembangan yang buruk terhadap profesi dokter dan mencegah agar dokter dalam menjalani profesinya dapat bersikap professional maka perlu kiranya membentuk kode etik profesi kedokteran untuk mengawal sang dokter dalam menjalankan profesinya tersebut agar sesuai dengan tuntutan ideal. Tuntunan tersebut kita kenal dengan kode etik profesi dokter.

6

Bahder Jonan Nasution,2013, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 23

C. Asas Etik Kedokteran Asas etik merupakan kepercayaan atau aturan umum mendasar yang dikembangkan dari sistem etik. Dasar etik tersebut dapat dijabarkan menjadi 6 asas etik yang bersifat universal, yang juga tidak akan berubah dalam etik profesi kedokteran yaitu:7 a. Asas menghormati otonomi pasien (principle of respect to the patient’s autonom) Pasien mempunyai kebebasan untuk mengetahui apa yang akan dilakukan oleh dokter serta merumuskan apa yang terbaik bagi dirinya sendiri sehingga kepadanya perlu diberikan informasi yang cukup, pasien berhak untuk dihormati pendapat dan keputusannya, dan tidak boleh dipaksa. b. Asas kejujuran (principle of veracity) Dokter hendaknya mengatakan hal yang sebenarnya secara jujur apa yang terjadi, apa yang dilakukan, serta resiko yang dapat terjadi. Informasi yang ddiberikan hendaknya disesuaikan dengan tingkat Pendidikan pasien. c. Asas tidak merugikan (principle of non-malefience) Dokter tidak boleh melakukan tindakan yang tidak perlu dan mengutamakan

tindakan

yang

tidak

merugikan

pasien,

serta

mengupayakan resiko seminimal mungkin. d. Asas manfaat (principle pf beneficence) Semua tindakan dokter yang dilakukan terhadap pasien harus bermanfaat bagi pasien guna mengurangi penderitaan atau memperpanjang hidupnya. 7

Ari Yunanto dan Helmi,2011, Hukum Pidana Malpraktik Medik, Andi Publisher, Jakarta, hlm. 8-9

Untuk itu dokter wajib membuat rencana perawatan/tindakan yang berlandaskan pada pengetahuan yang sahih dan dapat berlaku secara umum. Kesejahteraan pasien perlu mendapat perhatian yang utama. Resiko yang mungkin timbul dikurangi seminimal mungkin sementara manfaatnya harus maksimal. e. Asas kerahasiaan (principle of confidentiality) Dokter harus menghormati kerahasiaan pasien meskipun pasien sudah meninggal dunia. f. Asas keadilan (principle of justice) Dokter harus berlaku adil, tidak memandang kedudukan atau kepangkatan, tidak memandang kekayaan, dan tidak berat sebelah dalam merawat pasien. Dari asas etik tersebut kemudian disusun peraturan kode etik kedokteran yang menjadi landasan bagi setiap dokter untuk mengambil keputusan etik dalam melakukan tugas profesinya sebagai seorang dokter.8 D. Kode Etik Kedokteran Dalam kode etik kedokteran Indonesia, ditegaskan bahwa seorang dokter harus senantiasa mengingat kewajibannya melindungi hidup, mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan penderita. Jika ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, ia wajib merujuk penderita kepada dokter lain yang mempunyai 8

R. Hariadi, 2005, Dasar- Dasar Etik Kedokteran. Dalam: Sajid Darmadipura. Ed. Kajian Bioetik 2005, Unit Bioetik Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya, hlm.6

keahlian dalam menangani penyakit tersebut. Seorang dokter tidak dapat dianggap bertanggung jawab atas suatu kegagalan untuk menyembuhkan pasien, cacat, atau meninggal, bilamana dokter telah melakukan segala upaya sesuai dengan keahlian dan kemampuan profesionalnya. Kode Etik Kedokteran Indonesia merupakan pedoman bagi dokter Indonesia anggota IDI dalam melaksanakan praktek kedokteran. Tertuang dalam SK PB IDI no 221/PB/A.4/04/2002 tanggal 19 April 2002 tentang penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Kode Etik Kedokteran Indonesia pertama kali disusun pada tahun 1969 dalam Musyawarah Kerja Susila Kedokteran Indonesia. Dan sebagai bahan rujukan yang dipergunakan pada saat itu adalah Kode Etik Kedokteran Internasional yang telah disempurnakan pada tahun 1968 melalui Muktamar Ikatan Dokter Sedunia ke 22, yang kemudian disempurnakan lagi pada MuKerNas IDI XIII, tahun 1983. Di dalam SURAT KEPUTUSAN PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA NO. 221/PB/A.4/04/2002 tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia, terdapat kewajiban yang terbagi atas :

a. Kewajiban Umum 1. Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dokter. 2. Seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi 3. Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya

kebebasan dan kemandirian profesi. 4. Setiap dokter harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri. 5. Tiap perbuatan atau nasehat yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien, setelah memperoleh persetujuan pasien 6. Setiap dokter harus senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan dan menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat. 7. Seorang dokter hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya. 8. Seorang dokter harus, dalam setiap praktik medisnya, memberikan pelayanan medis yang kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya,

disertai

rasa

kasih

sayang

(compassion)

dan

penghormatan atas martabat manusia. 9. Seorang dokter harus bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan sejawatnya, dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya yang dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau penggelapan, dalam menangani pasien 10. Seorang dokter harus menghormati hak-hak pasien, hak-hak

sejawatnya, dan hak tenaga kesehatan lainnya, dan harus menjaga kepercayaan pasien 11. Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani. 12. Dalam

melakukan

pekerjaannya

seorang

dokter

harus

memperhatikan kepentingan masyarakat dan memperhatikan semua aspek pelayanan kesehatan yang menyeluruh (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif), baik fisik maupun psikososial,

serta

berusaha

menjadi

pendidik

dan

pengabdi

masyarakat yang sebenar-benarnya. 13. Setiap dokter dalam bekerja sama dengan para pejabat di bidang kesehatan dan bidang lainnya serta masyarakat, harus saling menghormati. b. Kewajiban Dokter Terhadap Pasien 1. Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan ketrampilannya untuk kepentingan pasien. Dalam hal ini ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka atas persetujuan pasien, ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut 2. Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa

dapat

berhubungan

dengan

keluarga

dan

penasehatnya dalam beribadat dan atau dalam masalah lainnya.

3. Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. 4. Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya. c. Kewajiban Dokter Terhadap Teman Sejawat 1. Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan. 2. Setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawat, kecuali dengan persetujuan atau berdasarkan prosedur yang etis. d. Kewajiban Dokter Terhadap Diri Sendiri 1. Setiap dokter harus memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan baik. 2. Setiap dokter harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/kesehatan. E. Pelanggaran Etika Kedokteran Istilah pelanggaran etik kedokteran dipergunakan untuk menyebut kelakuan (conduct) yang tidak sesuai dengan mutu professional yang tinggi, kebiasaan dan cara-cara atau kebijakan yang lazim digunakan. Melanggar etik kedokteran berarti juga melanggar prinsip-prinsip moral, nilai dan kewajibankewajiban sehingga perlu diambil tindakan-tindakan yang bersifat pembinaan.

Penilaian pelanggaran etik dilakukan oleh Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE). Penetapan kategori berat ringannya pelanggaran etik yang dilakukan oleh dokter sebagai anggota IDI, didasarkan atas kriteria:9 1. Akibat yang ditimbulkan terhadap keselamatan pasien 2. Akibat yang ditimbulkan terhadap kehormatan profesi 3. Akibat yang ditimbulkan terhadap kepentingan umum 4. Iktikad baik terkadu dalam turut menyelesaikan masalah 5. Motivasi yang mendasarkan timbulnya masalah atau kasus 6. Situasi lingkungan yang mendasari timbulnya kasus 7. Pendapat dan pandangan Biro Hukm dan Pembelaan anggota (BHP2A) Sanksi terhadap pelanggaran etik tergantung pada berat dan ringannya pelanggaran yaitu berupa: penasehatan, peringatan lisan, peringatan tertulis, pembinaan perilaku, reschooling, sampai pemecatan sementara sebagai anggota IDI. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran disiplin kedokteran adalah aturan-aturan dan/ atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan pelayanan yang harus diikuti oleh dokter. Pelanggaran disiplin pada profesi dokter adalah pelanggaran terhadap aturan-aturan dan/ atau penerapan keilmuan yang terdiri dari 3 hal: 1) melaksanakan praktik kedokteran dengan tidak kompeten; 2) tugas dan

9

Eryati Darwin dan Hardisman, 2014, Etika Profesi Kesehatan, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 19

tanggung jawab professional pada pasien tidak dilakukan dengan baik; 30 berprilaku tercela dan merusak martabat kehormatan profesi dokter. Kewenangan dalam menentukan ada atau tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh dokter dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran berada pada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). F. Contoh Pelanggaran Kode Etik Dalam Pasal 79 Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran secara tegas mengatur bahwa “ setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja tidak membuat rekam medis dapat dipidana dngan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,. (lima puluh juta rupiah).” Selain tanggung jawab pidana, dokter dan dokter gigi yang tidak membuat rekam medis juga dapat dikenakan sanksi secara keperdataan, karena dokter dan dokter gigi tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan (ingkar janji/wanprestasi) dalam hubungan dokter dengan pasien atau malah dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.10 Dokter dan dokter gigi yang tidak membuat rekam medis selain mendapat sanksi hokum juga dapat dikenakan sanksi disiplin. Ada tiga alternatif sanksi disiplin yaitu : 1. Pemberian peringatan tertulis

10

Zaeni Asyhadie, 2017, Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm.109

2. Rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin pemerintah 3. Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di instansi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.11

11

Ibid.

BAB III PENUTUP Kesimpulan 1.

Yang dimaksud dengan etika kedokteran ini mempunyai dua sisi dimana satu sama lain saling terkait dan saling pengaruh-mempengaruhi. Pertama, etik jabatan (medical ethics), yaitu menyangkut masalah yang berhubungan dengan sikap para dokter terhadap sejawatnya, sikap dokter terhadap para pembantunya dan sikap para dokter terhadap masyarakat dan pemerintah. Kedua, etik asuhan (ethixs of the medical care), yaitu etik kedokteran dalam kehidupan sehari-hari mengenai sikap dan tindakan seorang dokter terhadap penderita yang menjadi tanggung jawabnya.

2.

Fungsi Kode Etik Profesi Kedokteran yaitu memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan dan sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan.

3.

Terdapat 6 asas dalam etika kedokteran yang bersifat universal, yang juga tidak akan berubah dalam etik profesi kedokteran, yaitu: Asas menghormati otonomi pasien (principle of respect to the patient’s autonom), Asas kejujuran (principle of veracity),Asas tidak merugikan (principle of non-malefience), Asas manfaat (principle pf beneficence), Asas kerahasiaan (principle of confidentiality), dan Asas keadilan (principle of justice).

4.

Kode Etik Kedokteran Indonesia merupakan pedoman bagi dokter Indonesia anggota IDI dalam melaksanakan praktek kedokteran. Tertuang dalam SK PB IDI no 221/PB/A.4/04/2002 tanggal 19 April 2002 tentang penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Di dalam SURAT KEPUTUSAN PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA NO. 221/PB/A.4/04/2002 tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia, terdapat kewajiban-kewajiban dokter yang terbagi atas uraian dari kewajiban umum, kewajiban dokter terhadap pasien, kewajiban dokter terhadap teman sejawat, dan kewajiban dokter terhadap diri sendiri.

5.

Sanksi terhadap pelanggaran etik tergantung pada berat dan ringannya pelanggaran yaitu berupa: penasehatan, peringatan lisan, peringatan tertulis, pembinaan perilaku, reschooling, sampai pemecatan sementara sebagai anggota IDI.

6.

Dalam Pasal 79 Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran secara tegas mengatur bahwa “setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja

tidak membuat rekam medis dapat dipidana dngan pidana

kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,. (lima puluh juta rupiah).”

DAFTAR PUSTAKA Undang-Undang Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Buku Ali, Machsoen. 2001. Kesehatan Kerja Sebagai Sarana Optimalisasi Produktivitas Kerja. Surabaya: 16 Yuridika. Ari Yunanto dan Helmi. 2011. Hukum Pidana Malpraktik Medik. Jakarta: Andi Publisher. Asyhadie, Zaeni. 2017. Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Darwin, Eryati dan Hardisman. 2014. Etika Profesi Kesehatan. Yogyakarta: Deepublish. Hanafiah M. Yusuf dan Amri Amir, 1999, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EDG

Hariadi, R. 2005. Dasar- Dasar Etik Kedokteran Dalam: Sajid Darmadipura. Ed. Kajian Bioetik. 2005. Surabaya: Unit Bioetik Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Lumenta, Benyamin. 1989. Pasien , Citra , Peran Dan Perilaku Tinjauan Fenomena Sosial. Yogyakarta: Kanisius. Muhammad, Abdul Kadir. 2006. Etika Profesi Hukum. Bandung: Citra Adya Bakti. Nasution, Bahder Jonan. 2013. Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter. Jakarta: Rineka Cipta. Suseno, Franz Magnis. 1991. Etika Dasar: Masalah-masalah pada Filsafat Moral. Yogyakarta: Kanisius. SK SURAT KEPUTUSAN PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA NO. 221/PB/A.4/04/2002 tentang Indonesia.

Penerapan Kode Etik Kedokteran