Makalah Kel 2.docx

Rabu, 8.50 – 10.30

MAKALAH ADMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN

ADMINISTRASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (PTK)

OLEH: KELOMPOK 2 Nama/NIM

: 1. Asmi Putri/16033086 2. Enno Aulia Fitri /16031005 3. Mesa Huriatun Nazmi/16231038 4. Yandi Robby Fathan/16086214 5. Rifo Eflianza Putra/14086407

Dosen

: Drs. Syahril, M.Pd.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG 2019

i

KATA PENGANTAR Assalamu ‘alaikum Wr. Wb Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang mana berkat rahmat dan karuniaNya lah kami dapat menyesaikan penulisan Makalah “Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (PTK)” yang penulis susun untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Adminisrasi dan Supervisi Pendidikan. Tak lupa shalawat dan salam semoga tetap tercurah pada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya. Penulis mengakui dalam makalah ini mungkin masih banyak terjadi kekurangan sehingga hasilnya jauh dari kesempurnaan. Penulis sangat berharap kepada semua pihak kiranya memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Besar

harapan

penulis

dengan

terselesaikannya

makalah

ini

dapat

menjadi bahan tambahan bagi mahasiswa dan semua pihak yang membaca makalah ini. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan makalah ini sehingga makalah ini terselesaikan.

Padang, 18 Februari 2019

Kelompok 2

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................... i DAFTAR ISI ................................................................................................................. ii BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................. 1 A. Latar Belakang ................................................................................................... 1 B. Rumusan Masalah .............................................................................................. 2 C. Tujuan ................................................................................................................ 2 D. Manfaat .............................................................................................................. 2 BAB II PEMBAHASAN .............................................................................................. 3 A. Pengertian Administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)................ 3 B. Proses Administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) ...................... 5 1.

Perencanaan .................................................................................................... 5

2.

Pengadaan ....................................................................................................... 6

3.

Penempatan .................................................................................................... 8

4.

Orientasi ......................................................................................................... 8

C. Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) ................................ 9 1.

Gaji ................................................................................................................. 9

2.

Tunjangan ..................................................................................................... 10

3.

Penghargaan ................................................................................................. 11

D. Cuti Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) ............................................. 12 BAB III PENUTUP .................................................................................................... 15 A. Kesimpulan ...................................................................................................... 15

ii

d.

Saran ................................................................................................................. 16

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................. 17

iii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Tertuang dalam PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pendidik pada SMK memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dengan latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, serta memiliki sertifikat profesi guru untuk SMK. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.. Tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga

kependidikan

bertugas

melaksanakan

administrasi,

pengelolaan,

pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pamong belajar, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar. PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, menyebutkan tenaga kependidikan di SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga 1

administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah. Permendiknas No. 24 Tahun 2008, tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah, menyebutkan standar tenaga administrasi sekolah/madrasah mencakup kepala tenaga administrasi, pelaksana urusan, dan petugas layanan khusus sekolah/madrasah. Pelaksana urusan terdiri atas Urusan Administrasi Kepegawaian, Urusan Administrasi Keuangan, Urusan Administrasi Sarana dan Prasarana, Urusan Administrasi Hubungan Sekolah dengan Masyarakat, Urusan Administrasi Persuratan dan Pengarsipan, Urusan Administrasi Kesiswaan, dan Urusan Administrasi

Kurikulum.

Petugas

layanan

khusus

sekolah/madrasah, tukang kebun, tenaga kebersihan,

terdiri

atas

penjaga

pengemudi, dan lain-lain.

Maka dari itu pada makalah ini dibahas administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. B. Rumusan Masalah 1. Apa pengertian administrasi pendidik dan tenaga kependidikan? 2. Bagaimana proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan? 3. Apa saja macam-macam kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan? 4. Apa jenis-jenis cuti pendidik dan tenaga kependidikan serta hak dan penggunaannya? C. Tujuan 1. Untuk mengetahui pengertian administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. 2. Untuk mengetahui proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. 3. Untuk mengetahui macam-macam kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. 4. Untuk mengetahui jenis-jenis cuti pendidik dan tenaga kependidikan serta hak dan penggunaannya. D. Manfaat 1. Dapat dijadikan bahan untuk perkuliahan. 2. Dapat dijadikan referensi untuk makalah-makalah selanjutnya.

2

BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) 1. Pengertian Administrasi Administrasi dalam pengertian secara harfiah, kata “adminitstrasi” berasal dari bahasa latin yang terdiri dari kata ad dan ministrare. Kata ad mempunyai arti sama dengan kata to dalam bahasa inggris yang berarti “ke” atau “kepada”. Dan kata ministraresama dengan kata to serve atau to conduct yang berarti melayani, membantu dan mengarahkan. Dalam bahasa inggris to administer berarti pula “ mengatur, memelihara dan mengarahkan”. Jadi kata administrasi secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan atau mengatur semua kegiatan didala mencapai suatu tujuan. Administrasi dalam pengertian yang sempit yaitu kegiatan yang intinya adalah

kegiatan

rutin

catat

mencatat,

mendokumentasikan

kegiatan,

menyelenggarakan suart menyurat dengan segala aspek serta mempersiapkan laporan. Fungsi adminstrasi, jika dihubungkan dengan adminnistrasi pendidik maka bisa diartikan bahwa hal ini merupakan upaya peningkatan efektifitas guru, dosen, dan lain lain utnuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. 2. Pengertian Pendidik Secara umum pendidik di indonesia lebih dikenal dengan pengajar, adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Pendidik mempunyia sebutan lain sesuai kekhususannya, yaitu guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator. Sedangkan dalam UU No. 20 tahun 2003 BAB XI pendidik dan tenaga kependidikan pasal 39 mengatakan bahwa pendidik

3

merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Pendidik merupakan tenaga profesional, merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing melatih meneliti mengabdi pada masyarakat. 3. Pengertian Tenaga Pendidik UU no 20 tahun 2003 BAB XI pendidik dan tenaga kependidikan pasal 39 yaitu, tenaga kependidikan bertugas melaksankan adminsitrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk ,menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah/madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi,tenaga kepustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pemong belajar dan tanag kebersihan. Tenaga

kependidikan

lainnya,

orang

yang

berpartisipasi

dalam

penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan, diantaranya: a. Wakil wakil/kepala urusan umumnya pendidik yang mempunyai tugas tambahan dalam bidang yang khusus, untuk membantu kepala satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan pada institusi tersebut. Contoh kepala urusan kurikulum. b. Tata usaha, adalah tenagak kependidkan yang bertugas dalam bidang adminisrasi intsitusi tersebut. Bidang adminsitrasi yang dikelolanya adalah administrasi surat menyurat dan pengarsipan, administrasi kepegawaian,

administrasi

peserta

didik,

administrai

keuangan,

administrasi inventaris dan lain lain.

4

c. Laboran, adalah petugas khusus yang bertanggung jawab terhadap alat alat dan bahan di laboratorium. d. Pustakawan. e. Pelatihan ekstrakulikuler f. Petugas keamanan (penjaga sekolah), petugas kebersiha dan lainnya. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses keseluruhan kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan dan pembiayaan, dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, materil, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efesien. B. Proses Administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) 1. Perencanaan Perencanaan tenaga kependidikan merupakan suatu proses yang sistematis dan rasional untuk memberikan jaminan bahwa penetapan jumlah dan kualitas tenaga kependidikan dalam berbagai formasi dan dalam jangka waktu tertentu benar-benar representatif dapat menuntaskan tugas-tugas organisasi pendidikan. Beberapa metode untuk melakukan perencanaan kebutuhan tenaga kependidikan, misalnya: 1. Expert estimate yaitu prediksi yang dilakukan oleh para ahli karena para ahli ini dianggap lebih memahami tuntutan-tuntutan ketenagakerjaan 2. Historical comparison yaitu prediksi yang didasarkan atas kecenderungan yang terjadi pada masa sebelumnya 3. Task analysis yaitu penentuan kebutuhan tenaga didasarkan atas tuntutan spesifikasi pekerjaan yang ditetapkan 4. Correlation

technique

suatu

penentuan

kebutuhan

didasarkan

atas

perhitungan-perhitungan korelasi secara statistik, terutama kepentingan yang menyangkut perubahan-perubahan yang terjadi dalam persyaratan-persyaratan 5

ketenagakerjaan, sumber-sumber keuangan dan program-program yang ditetapkan 5. Modelling yaitu penetapan kebutuhan tenaga tergantung pada model keputusan yang biasa dibuat 2. Pengadaan Pengadaan tenaga personil adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong. Perlu diketahui bahwa lowonganya suatu formasi, disamping disebabkan karena pengembangan lembaga dengan menambah jabatan-jabatan baru juga disebabkan oleh adanya personil-personil lembaga yang berhenti. Pengadaan tenaga kependidikan diselengarakan dengan langkah-langkah sebagai berikut: a. Pengumuman adanya formasi baru Pengumuman ini dilakukan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat yang memenuhi kualifikasi melalui media cetak maupun media elektronik. Dalam pengumuman pengadaan tenaga kependidikan,hal yang harus tercantum adalah sebagai berikut: 1) Jenis atau macam pegawai yang dibutuhkan 2) Persyaratan yang dituntut dari para pelamar 3) Batas waktu dimulai dan diakhiri pendaftaran 4) Alamat dan tempat pengajuan pelamaran 5) Lain-lain yang dipandang perlu

b. Pendaftaran Pendaftaran dilakukan setelah pengumuman tersebar dan pendaftar mengajukan pemohonan dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan beserta lampiran lainnya yang dibutuhkan.

6

c. Seleksi atau penyaringan Dalam pengadaan tenaga kependidikan, penyaringan dilaksanakan melalui dua tahap yaitu: 1) Penyaringan administrative Penyaringan administrative dilaksanakan berupa pemeriksaan terhadap kelengkapan beserta lampirannya. Apabila terdapat kekurangan lengkapan dalam hal administrative maka pesrta tersebut akan gagal. 2) Ujian atau test Setelah peserta yang lulus dala tes penyaringan administrative maka akan mengikuti ujian pegawai dengan materi pengetahuan umum, pengetahuan tehnis, dan lainnya yang dipandang perlu. Melakukan seleksi “personal references” atau “employment references”yang dapat dilakukan melalui dokumen-dokumen atau berkasberkas lamaran yang masuk dan dapat pula dilakukan melalui kontakkontak komunikasi lainnya. Penyelenggaraan “testing” secara tertulis misalnya penggunaan tes-tes psikologis (Psychological test), tes-tes pengetahuan (knowledge test) dan bentuk tes yang mengukur beberapa bagian pekerjaan yang akan diembankannya (performance test). 3) Pemeriksaan medis atau kesehatan calon, baik dengan menunjukkan informasi kesehatannya, maupun pemeriksaan yang dilakukan secara langsung oleh tim yang sengaja dibentuk (contoh: Tim Penguji Kesehatan untuk Calon Pegawai Negeri Sipil).

d. Pengumuman Pengumuman ini berisi peserta yang lolos dalam seleksi sesuai ketentuan dan penempatan kerja.

7

3. Penempatan Penempatan merupakan tindakan pengaturan atas seseorang untuk menempati suatu posisi atau jabatan. Meskipun tindakan penempatan ini mengandung unsur uji coba yang menyebabkan adanya tindakan penempatan kembali namun pada dasarnya penempatan tenaga kependidikan merupakan tindakan yang menentukan keluaran dan komposisi ketenagaan dilihat dari kepentingan keseimbangan struktur organisasi pendidikan nasional. tindakan penempatan merupakan tindakan terpadu antara apa yang dapat tenaga baru perlihatkan (kerjakan) dengan tuntutan-tuntutan pekerjaan, kewajiban-kewajiban dan hal-hal yang ditawarkan dari jabatan tersebut. Karena itu suatu prinsip yang mengatakan “the right man on the right place” (orang yang tepat pada tempat yang tepat) haruslah dipenuhi. Dalam konteks penempatan ini, adanya mutasi (perpindahan pegawai) dari satu daerah ke daerah lain atau dari satu bidang kerja ke bidang kerja yang lain dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat berkenaan dengan kebutuhan kuantitas maupun kualitas.Mutasi atau perpindahan di kalangan tenaga kependidikan dapat menjadi alternatif penting untuk pengembangan organisasi. Penempatan adalah proses penanganan pegawai baru yang sudah melaksanakan pendaftaran ulang untuk diberi tahu pada bagian seksi mana mereka ditempatkan. Penetapan atas calon-calon yang diterima dapat diputuskan oleh atasan langsung atau oleh bagian personalia/ kepegawaian. Keputusan ini merupakan akhir dari kegiatan penyelenggaraan seleksi.Artinya tenaga-tenaga kependidikan yang baru diterima. 4. Orientasi Orientasi

merupakan

upaya

memperkenalkan

seorang

tenaga

kependidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatannya. Ada juga yang berpendapat orientasi adalah suatu proses pemberian pemahaman kepada peserta, tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan latihan yang sedang

8

diadakan. Tujuan agar seorang itu secepatnya dapat menyesuaikan diri terhadap orang-orang (tenaga kependidikan lainnya) atau para peserta didik, falsafah, maksud-maksud dan tujuan-tujuan yang mendasari pelaksanaan pekerjaan, kebiasaan-kebiasaan,

usaha-usaha

pembaharuan

yang

berlangsung,

dan

kesempatan-kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam profesi atau karir di masa yang akan datang. Orientasi bertujuan untuk mempercepat masa adaptasi sehingga tenaga kependidikan baru dapat bekerja lebih depat dan lebih baik. Namun tidak semua orientasi menjamin hasil yang baik.Pemberian informasi yang tidak tepat dapat menimbulkan situasi yang buruk bagi tenaga kependidikan baru maupun organisasi atau perusahaan. Program orientasi sering juga disebut dengan induksi, yakni memperkenalkan para pegawai dengan peranan atau kedudukan mereka, dengan organisasi dan dengan pegawai lain. C. Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) 1. Gaji Di dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannnya dari penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk financial secara berkala sesuai dengan peraturan perundangundangan. Ini berarti bahwa seorang guru (dalam hal ini guru PNS) akan diberi gaji berupa uang yang dibayarkan secara berkala. Berkala yang diamsud di sini adalah setiap bulan.Besarnya gaji yang diterima tersebut sesuai pangkat/golongan dan masa kerja. Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Belas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, pada Bab II pasal 4 dinyatakan bahwa PNS (termasuk guru PNS) diberi gaji pokok berdasarkan golongan dan ruang yang ditetapkan untuk pangkat tersebut. Sedangkan pada pasal 5 dikatakan

9

pula bahwa seorang yang diangkat menjadi calon Pegawai negeri Sipil diberi gaji poko 80% dari gaji pokok seperti yang dinyatakan pada pasal 4. Selain diberi gaji pokok, seorang PNS (termasuk guru) akan mendapat kenaikan gaji berkala apabila telah memenuhi persyaratan seperti: telah mencapai masa kerja golongan dan penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya cukup. Di samping kenaikan gaji berkala, seorang PNS (guru PNS) juga diberi tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan. Di dalam Bab IV pasal 14 ayat 1 (a) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dinyatakan pula bahwa

dalam melaksanakan

tugas

keprofesionalannya guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan social. Selanjutnya pada pasal 15 dinyatkan pula bahwa yang dimaksud penghasilan di atas kebutuihan hidup minimum tersebut meliputi; gaji pokok, tunjangan yang melekat poada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai guru yang ditetapkan berdasarkanb prinsip penghargaan atas dasar prestasi. 2. Tunjangan Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diankat oleh penyelenggarakan pendidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Besarnya tunjangan profesi adalah sebesar gaji pokok guru tersebut. Tunjangan profesi tersebut dialokasikan dalam anggaran pendapatan da belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapat belanja daerah (APBD). Hal ini dinyatakan dalam pasal 16 ayat 2 dan 3 UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen saja, tapi boleh juga dalam alokasi APBD. Namun sampai tahun 2011 ini pembayaran tunjangan profesi guru belum dibebankan pada APBD kabupaten/kota. Di samping gaji pokok, tunjangan keluarga (istri/suami dan anak) tunjangan fungsional, tunjangan profesi, di beberapa daerah guru juga mendapat insentif atau yang sejenis dengan itu dari dana APBD kabupaten/kota di tempat 10

guru tersebut bertugas. Besarnya tentulah beragam sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Pemberian gaji dan berbagai tunjangan terhadap guru tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteran guru.Tentu dengan tingkat kesejahteran yang baik seorang guru dapat menjalankan tugasnya dengan baik pula. Guru tidak lagi harus bekerja sampingan yang dapat membuat dia mengabaikan tugasnya sebagai pendidikan di sekolah. Tentu dengan harapan, jika guru tersebut dapat mencurahkan perhatiannnya di sekolah, mutu pendidikan akan bisa ditingkatkan. Mekipun sesungguhnya tidak menjamin dengan peningkatan kesejahteraan guru mutu pendidikan akan meningkat. Namun kita mungkin sepakat bahwa bila kesejahteraan guru diturunkan tidak akan mampu menaikkan mutu pendidikan. Bahkan bisa dipastikan mutu pendidikan akan merosot tajam. Hal tersebut barangkali disebabkan semangat dan gairah guru akan menurun bila kesejahteraannya diturunkan. 3. Penghargaan Pemerintah memberikan sebuah penghargaan di institusi pendidikan terhadap guru, dosen, kepala sekolah, dan seluruh tenaga pendidik yang berprestasi.Penghargaan PTK berprestasi ini sebagai penggerak perubahan dalam kemajuan mutu pendidikan.Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dirjen Dikmen Kemdikbud) Achmad Jazidie mengatakan, tujuan diberikannya penghargaan adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).Tujuan lainnya, adalah untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan ke arah yang lebih baik. Penilaian PTK berprestasi sesuai dengan standar yang ditentukan mulai dari menilai aspek kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional, dan menguasai teknik-teknik pembelajaran.“PTK berprestasi sebagai pelopor pengimplementasian Kurikulum 2013.Pemilihan PTK berprestasi dilakukan berjenjang mulai dari tingkat satuan pendidikan, kabupaten, provinsi, dan nasional.Kemudian diseleksi lagi dengan beberapa kriteria sampai 11

terpilih peringkat 1, 2, dan 3. “Kegiatan pemilihan PTK berprestasi merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap para guru, kepala sekolah, serta pengawas pendidikan. D. Cuti Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu.Jenis-jenis cuti: 1. Cuti Tahunan a. Hak Cuti Tahunan 1) Merupakan hak PNS, termasuk CPNS yang telah bekerja secara terus menerus selama 1 (satu) tahun. 2) CPNS hanya berhak atas cuti tahunan, kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti berdasarkan pertimbangan kemanusiaan. 3) Selama menjalankan cuti tahunan, PNS/CPNS yang bersangkutan memperoleh TKPKN.

b. Penggunaan Cuti Tahunan 1) Penggunaan cuti tahunan dapat digabungkan dengan cuti bersama, dengan jumlah paling sedikit menjadi 3 (tiga) hari kerja 2) Cuti bersama yang tidak digunakan karena kepentingan dinas dan berdasarkan surat tugas, tetap menjadi hak cuti tahunan PNS.

2. Cuti Besar a. Hak cuti besar 1) Merupakan hak PNS yang telah bekerja paling kurang 6 (enam) tahun secara terus menerus. 2) PNS yang akan/telah menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan.

12

3) Selama menjalankan cuti besar, PNS yang bersangkutan tidak berhak atas tunjangan jabatan dan tidak memperoleh TKPKN.

b. Penggunaan Cuti Besar 1) PNS perlu merencanakan penggunaan cuti besar sejak awal tahun.Cuti besar dapat digunakan oleh PNS untuk Memenuhi kewajiban agama, Persalinan anaknya yang keempat apabila PNS yang bersangkutan mempunyai hak cuti besar menjelang persalinan,Keperluan lainnya sesuai pertimbangan pejabat yang berwenang memberikan cuti. 2) PNS yang telah melaksanakan cuti tahunan dan akan mengambil cuti besar pada tahun yang bersangkutan harus mengembalikan TKPKN yang diterimanya selama melaksanakan cuti tahunan.

3. Cuti Sakit a. Hak Cuti Sakit merupakan hak PNS dan/atau PNS/CPNS wanita yang mengalami gugur kandungan.

b. Penggunaan Cuti Sakit 1) PNS yang menderita sakit lebih dari 2 (dua) hari harus melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah/puskesmas. 2) PNS yang telah menggunakan cuti sakit untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan telah aktif bekerja kembali.

4. Cuti Bersalin a. Hak Cuti Bersalin merupakan hak PNS/CPNS wanita untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, dan ketiga. b. Cuti bersalin yang digunakan oleh CPNS wanita untuk persalinan anaknya yang pertama akan mengurangi hak cuti persalinan setelah yang bersangkutan menjadi PNS.

13

5. Cuti Karena Alasan Penting a. Hak Cuti Karena Alasan Penting 1) Merupakan hak PNS 2) Selama menjalankan cuti karena alasan penting, PNS yang bersangkutan tidak memperoleh TKPKN

b. Hak Cuti bagi PNS yang Sedang Tugas Belajar PNS yang sedang tugas belajar di dalam negeri atau di luar negeri yang akan menggunakan cuti bersalin dan cuti besar untuk persalinan anaknya yang keempat (apabila yang bersangkutan mempunyai hak cuti besar menjelang persalinan) harus mengajukan permohonan cuti kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti melalui Pimpinan Perguruan Tinggi atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan.

14

BAB III PENUTUP A. Kesimpulan 1. Administrasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses keseluruhan kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan,

pengkoordinasian,

pengawasan

dan

pembiayaan,

dengan

menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, materil, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efesien. 2. Adapun beberapa proses administrasi PTK terdiri dari : a. Perencanaan merupakan suatu proses yang sistematis dan rasional untuk memberikan jaminan bahwa penetapan jumlah dan kualitas tenaga kependidikan dalam berbagai formasi dan dalam jangka waktu tertentu benar-benar representatif dapat menuntaskan tugas-tugas organisasi pendidikan. b. Pengadaan merupakan proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong. c. Penempatan merupakan tindakan pengaturan atas seseorang untuk menempati suatu posisi atau jabatan. d. Orientasi

merupakan

upaya

memperkenalkan

seorang

tenaga

kependidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatannya. 3. Kesejahteraan PTK yang terdiri dari : a. Gaji di dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannnya dari penyelenggaraan pendidikan

15

atau satuan pendidikan dalam bentuk financial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. b. Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diankat oleh penyelenggarakan pendidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. c. Penghargaan dimana pemerintah memberikan sebuah penghargaan di institusi pendidikan terhadap guru, dosen, kepala sekolah, dan seluruh tenaga pendidik yang berprestasi. 4. Cuti PTK adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu. d. Saran Setelah mempelajari dan memahami isi dari makalah ini, diharapkan pembaca dapat memahami dengan benar tentang administrasi pendidik dan tenaga kependidikan.

16

DAFTAR PUSTAKA Depdiknas. 2003. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Handayaningrat,Soewarno. 1989. Pengantar studi ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: CV.Haji Masagung. Said, Chatlinas. 1988. Pengantar Administrasi Pendidikan. Jakarta: P2LPTK Ditjen Dikti Depdikbud. Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI. 2010. Manajemen pendidikan. Bandung: Alfabeta. Yahya. 2017. Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Padang; UNP.

17