Makalah Hukum Lingkungan Ruang 04.docx

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Memasuki era yang modern atau lebih dikenal dengan globalisasi, masalah demi

masalah muncul sebagai akibat yang ditimbulkan oleh era tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap makhluk hidup utamanya manusia tidak dapat lepas dari dampak globalisasi tersebut, karena makhluk hiduplah pelaku utama dari kegiatan tersebut. Oleh karena itu, setiap manusia harus senantiasa waspada terhadap dampak yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan yang dilakukannya terutama dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan. Aspek yang paling sensitif terhadap dampak era yang serba industri seperti sekarang ini adalah lingkungan. Besar kecilnya kegiatan manusia pasti akan berdampak pada kualitas lingkungan. Dengan demikian, manusia sebagai pelaku utama lingkungan harus senantiasa mengendalikan dan menjaga lingkungan agar tidak mengalami kerusakan. Di Indonesia, masalah lingkungan merupakan masalah yang cukup serius yang harus segera diatasi. Lingkungan hidup Indonesia yang dulu dikenal sangat ramah dan hijau kini seakan berubah menjadi ancaaman bagi masyarakatnya. Betapa tidak, tingkat kerusakan lingkungan di indonesia sangat besar. Pencemaran lingkungan dan aktifitas penebangan hutan secara illegal merupakan penyebab utamanya. Banyaknya bencana yang sering terjadi di tanah air seperti banjir dan tanah longsor merupakan

bukti

betapa

pentingnya

menjaga

kelestarian

lingkungan

di

era

globalisasi. Kesadaran untuk hidup lebih baik harus senantiasa dipegang oleh manusia khusunya yang tinggal di kota-kota besar karena manusialah penyebab utama terjadinya bencana tersebut. Tanpa manusia sadari, ketika membuang sampah di sembarang tempat, menebang pohon tanpa perencanaan adalah suatu aktifitas

yang membahayakan

kehidupannya.

B.

Rumusan Masalah 1. Apakah Pengertian Pengelolaan Lingkungan Hidup? 2. Bagaimana Prinsip Dan Dasar-Dasar Pengelolaan Lingkungan Hidup? 3. Bagaimana Kewenangan Pemerintah Pusat & Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan? 4. Apakah Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

1

BAB II PEMBAHASAN

A.

Pengertian Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi

lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup (Mitra Info, 2000). Lingkungan hidup sendiri memiliki arti kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, temasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumberdaya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Kemandirian dan keberdayaan masyarakat merupakan prasyarat untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat sebagai pelaku dalam pengelolaan lingkungan hidup bersama dengan pemerintah dan pelaku pembangunan yang lain. Meningkatnya kemampuan dan kepeloporan masyarakat akan meningkatkan efektifitas peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makluk lainnya, disebut daya dukung lingkungan hidup. Sedangkan, daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Sedangkan, pelestarian daya tampung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya.

2

Sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah : a.

tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbgangan antara manusia dan lingkungan hidup;

b.

terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;

c.

terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;

d.

tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;

e.

terkendalinya pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana;

f.

terlindungnya NKRI terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan perusakan lingkungan hidup (Angin, Igianus Suban. 2010).

B.

Prinsip Dan Dasar-Dasar Pengelolaan Lingkungan Hidup

Prinsip pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut: a. Mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sehingga dapat membangun manusia seutuhnya. b. Mewujudkan manusia sebagai bagian lingkungan hidup dan tidak akan dapat dipisahkan. c. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana dan diolah secara optimal semata demi kesejahteraan masyarakat. d. Melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk generasi yang akan datang. Dasar-dasar pengelolaan lingkungan hidup : Untuk memberikan dasar hukum yang kuat tentang usaha pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam melaksanakan pelestarian alam maka di buat peraturan perundang-undangan tentang lingkunngan. 1. UU RI No.5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. 2. UU RI No.51 tahun 1993 tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Untuk memperkecil pencemaran, pada saat ini pemerintah menyusun dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) bagi kegiatan yang diduga menimbulkan pencemaran. AMDAL pada prinsipnya adalah cara mengidentifikasi, memprediksi dan mengomunikasikan pengaruh dari kegiatan manusia terutama pembangunan fisik lingkungan. Dasar hukum pemberlakuan AMDAL yaitu PP No.22 tahun 1999 tentang AMDAL yang berlaku efektif mulai tanggal 7 November 2000. Jenis-jenis kegiatan yang harus dilengkapi dengan AMDAL di atur dalam keputusan menteri No.3 tahun 2000. Implikasi PP ini adalah diserahkannya sebagian besar kewenangan penilaian AMDAL 3

kepada daerah/Prov/Kab/Kota dan diwajibkan keikutsertaan masyarakat di dalamnya (Pratiwi, 2013).

C. Kewenangan Pemerintah Pusat & Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Keikutsertaan pemerintah dalam kelestarian lingkungan hidup. Berdasarkan UU Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab IV tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 8 bahwa: “Pemerintah menguasai sumber daya alam dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, beserta pengaturannya ada di tangan pemerintah” Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud maka pemerintah mengatur mengatur beberapa langkah diantaranya: a. Mengatur dan mengembangkan kebijakan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. b. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan kembali sumber daya alam termasuk sumber daya alam genetika c. Mengatur system dan hubungan hukum antara perseorangan dan atau subyek hukum lainnya. Serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam, sumber daya buatan, sumber daya genetika. d. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak social. e. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu wewenang Pemerintah juga diatur dalam undang-undang pasal 9 yang berisikan bahwa : a. Pemerintah menetapkan kebijakan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilainilai yang hidup dalam masyarakat. b. Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemerintahan sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing, masyarakat, serta pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup. c. Pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya alam buatan, konservasi

sumber

daya

alam

hayati

dan

ekosistemnya,

cagar

budaya,

keanekaragaman hayati dan perubahan iklim. Di segi lain pemerintah juga memiliki beberapa kewajiban dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup peraturan ini dijelaskan dalam pasal 10, diantaranya adalah sebagai berikut: 4

1. mewujudkan,

menumbuhkan,

mengembangkan,

meningkatkan

kesadaran

dan

tanggungjawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup. 2. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. 3. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup. 4. mengembangkan dan menerapkan kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang mkenjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 5. memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan hidup. 6. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dalam bidang lingkungan hidup. 7. menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskan kepada masyarakat. 8. memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup Tidak hanya pemerintah pusat saja yang berhak untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup akan tetapi pemerintah daerah juga memiliki wewenang untuk mengolah sumber daya alam yang dimiliki oleh daerahnya sendiri. Berdasarkan pasal 12 di jelaskan bahwa : 1. untuk mewujudkan keselarasan dan keterpaduan pelaksanaan kebijakan nasional tentang lingkungan hidup pemerintah melimpahkan wewenang tertentu kepada perangkat di wilayah. 2. mengikut sertakan peran pemerintah daerah untuk membantu pemerintah pusat dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Berdasarkan pasal 13 dijelaskan pula bahwa : a. dalam rangka pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan kepada pemerintah daerah menjadi urusan rumah tangga. b. penyerahan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di tetapkan dengan peraturan pemerintah. Wewenang pemerintah daerah sesuai dengan pasal 25 : 1.

Gubernur/Kepala Daerah Tingkat 1 berwenang melakukan paksaan pemerintah terhadap penanggungjawab dan atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran serta menanggulangi akibat yang di timbulkan dari suatu pelanggaran. Melakukan tindakan penanggulangan dan pemulihan.

2.

Wewenang

sebagai

mana

dimaksud

dapat

diserahkan

pada

Bupati/Walikotamadya/Kepala Daerah Tingkat II dengan peraturan daerah tingkat I. 5

3.

Pihak 3 yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk melaksanakan paksaan pemerintah

D.

Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup yaitu: 1. Tercapainya keselarasan antara hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya 2. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana 3. Terwujudnya manusia indonesia sebagai pembina lingkungan hidup. 4. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang. 5. Terlindunginya negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan (Primarani, 2013)

6

BAB III PENUTUP

A.

KESIMPULAN

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.Dasar dan prinsip pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sehingga dapat membangun manusia seutuhnya dan mewujudkan manusia sebagai bagian lingkungan hidup dan tidak akan dapat dipisahkan. Untuk memberikan dasar hukum yang kuat tentang usaha pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam melaksanakan pelestarian alam maka di buat peraturan perundang-undangan tentang lingkunngan.

B.

SARAN

Diharapkan kepada semua pihak baik pemerintah, masyarakat ataupun sekolah agar mengelolah lingkungan hidup dengan sebaik – baiknya dan berkesinambungan. Penegakan Hukum tentang pelanggaran dari pengelolaan lingkungan hidup lebih di pertegas lagi. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi semua yang membacanya.

7

DAFTAR PUSTAKA (http://gemboscommunity-gemboscommunity.blogspot.com/2009/01/contoh-makalahpengelolaan-lingkungan.html) (http://gemboscommunity-gemboscommunity. blogspot.com/2009/01/contoh-makalahpengelolaan-lingkungan.html)

8