Makalah Eam Fix.docx

  • Uploaded by: Khairunnisa
  • 0
  • 0
  • December 2019
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Makalah Eam Fix.docx as PDF for free.

More details

  • Words: 2,348
  • Pages: 13
KELOMPOK 9 Nama

: Khairunnisa (170102030451) : Muyassarah (17010203)

Kelas

: C PBI 2017

Matkul

: Educational Administration and Management

Dosen

: Dr. Ahmad Juhaidi, M. Pd. I

PENGELOLAAN KEUANGAN PADA LEMBAGA PENDIDIKAN A. PENDAHULUAN Lembaga pendidikan merupakan suatu badan tempat mengelola dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial, kebudayaan, keagamaan, penelitian keterampilan dan keahlian yaitu dalam hal pendidikan intelektual, spiritual serta keahlian/keterampilan, yang sering disebut dengan sekolah. Salah satu aspek yang paling penting untuk mencetak peserta didik adalah aspek keuangan. Dalam dunia pendidikan keuangan merupakan elemen penting sebagai penunjang kelancaran kegiatan pembelajaran. Pengelolaan keuangan suatu lembaga pendidikan atau sekolah sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan lembaga pendidikan atau sekolah. Ada beragam sumber dana yang dikelola oleh sekolah, baik dari pemerintah yang berupa Dana BOS maupun dana dari masyarakat yang berupa iuran atau SPP. Ketika dana itu

masuk, perlu persiapan sistem pengelolaan

keuangan yang baik, profesional dan akuntabel. Secara umum, pengelolaan keuangan sudah dikelola oleh lembaga pendidikan atau sekolah tetapi masing-masing lembaga berbeda cara pengelolaannya tergantung dari besar kecilnya lembaga pendidikan tersebut. Maka dari itu, lembaga pendidikan atau sekolah memang dituntut masyarakat untuk lebih bertanggungjawab, transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan tersebut.

B. PEMBAHASAN 1. Pengertian Pengelolaan Keuangan pada Lembaga Pendidikan Pengelolaan keuangan pada lembaga sekolah tidak bisa terlepas dari yang namanya manajemen. Pada dasarnya manajemen berasal dari to manage yang berarti mengatur, mengelola atau mengurusi. Manajemen sering disebut sebagai ilmu, seni dan profesi. Sebagai ilmu, manajemen dipandang sebagai suatu bidang pengetahuan yang secara sistematis berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama yang lebih bermanfaat bagi manusia. Manajemen sebagai seni berarti bahwa dalam manajemen terdapat unsur-unsur bakat, pembawaan atau talenta seseorang. Artinya dalam manajemen, setiap orang dapat mengatur, mengawasi, atau memimpin organisasi dengan karakter, sikap dan jiwa kepemimpinan yang berbeda-beda. Manajemen sebagai profesi berarti semua jenis kegiatan selalu harus dimanajemeni oleh semua orang sesuai dengan aturan yang jelas. Kegiatan manejemen mulai dari perusahaan, organisasi dan untuk dirinya sendiri, baik sebagai kepala instansi perusahaan dan lain sebagainya. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan akan sangat bergantung pada manajemen yang digunakan dalam suatu lembaga pendidikan yang bersangkutan. Dapat dikatakan bahwa proses

pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan biaya. Pengelolaan keuangan adalah satu unsur yang penting dimiliki oleh suatu sekolah agar dapat berjalan dengan baik. Manajemen keungan

merupakan

salah-satu

substansi

manajemen

lembaga

pendidikan atau sekolah. Sebagaimana yang terjadi disubstansi manajemen

keuangan

dilakukan

melalui

proses

perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian. Kegiatan-kegiatan dalam manajemen keuangan seperti memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban. Suatu manajemen akan efektif dan efisien apabila didukung oleh sumberdaya manusia yang profesional untuk mengelola lembaga pendidikan tersebut. Menurut Depdiknas (2000) manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Jadi manajemen keuangan pada lembaga pendidikan atau sekolah dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang mengatur keuangan pada lembaga pendidikan atau sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan lembaga pendidikan atau sekolah. Sumber keuangan dan pembiayaan pada suatu lembaga pendidikan atau sekolah secara umum dapat dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu: 1. Pemerintah, baik pemerintah pusat atau daerah, 2. Orang tua peserta didik, 3. Masyarakat. Melalui kegiatan manajemen keuangan maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien. Dengan tujuan manajemen keuangan adalah:

1. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi penggunaan keuangan sekolah, 2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah, 3. Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Untuk mencapai tujuan itu, maka dibutuhkan kreatifitas kepala sekolah

dalam

menggali

sumber-sumber

dana,

menempatkan

bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggung jawaban keuangan serta memanfaatkan secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 2. Tujuan Pengelolaan Keuangan pada Lembaga Pendidikan Melalui pengelolaan keuangan pada lembaga pendidikan atau sekolah

maka

kebutuhan

pendanaan

kegiatan

sekolah

dapat

direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien. Untuk itu, tujuan pengelolaan pada lembaga pendidikan atau sekolah anatara lain : 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan keuangan sekolah. 2. Meningkatkan akuntanbilitas dan transparansi keuangan sekolah. 3. Meminimalisir adanya penyalahgunaan anggaran sekolah. Untuk bisa mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan ketelatenan dan kreativitas pihak sekolah terutama kepala sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam

pembukuan

dan

pertanggung-jawaban

keuangan

serta

memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 3. Prinsip- prinsip Pengelolaan Keuangan pada Lembaga Pendidikan Dalam pengelolaan keuangan pendidikan atau sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. UU No. 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada

prinsip keadilan, efesiensi, transparansi dan akuntanbilitas publik. Disamping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapatkan penekanan. Berikut ini akan dibahas mengenai prinsip-prinsip pengelolaan keuangan pendidikan : a. Transparansi Transparansi berarti adanya keterbukaan. Transparan dibidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Dilembaga pendidikan atau sekolah, bidang manajemen yang trasnparan berarti adanya keterbukaan lembaga pendidikan, yaitu: keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orangtua peserta didik, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pedidikan di sekolah. Disamping itu transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. b. Akuntabilitas Akuntabilitas merupakan kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performasinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggungjawabnya. Akuntabilitas dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, dengan tiga pilar utama yang menjadi syarat akuntabilitas yaitu : 1) Adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah,

2) Adanya standar kinerja setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya 3) Adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat. c. Efektivitas Efektiv seringkali disebut sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Garnet (2004) mendefinisikan efektivitas lebih dalam karena efektivitas tak berhenti pada tujuan tercapai saja tetapi sampai pada kualitatif hasil yang berkaitan dengan pencapaian visi lembaga. Effectiveness ”characterrized by qualitative outcomes” jadi efektivitas lebih menekankan pada kualitatif outcome. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektif kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telas ditetapkan. d. Efisiensi Efisiensi

berkaitan

dengan

kualitas

hasil

suatu

kegiatan.

Efficiency ”characterized by quantitative outputs” (Garner, 2004). Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (output) atau anatara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu dan biaya. Perbandingan itu adalah : 1) Dilihat dari segi pengguanaan waktu, tenaga dan biaya. Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau pengguanaan waktu, tenaga dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan. 2) Dilihat dari segi hasil.

Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau dengan penggunaan waktu, tenaga dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyakbanyaknya baik kuantitas maupun kulitasnya. 4. Tugas Pengelolaan Keuangan pada Lembaga Pendidikan Pengelolaan keuangan manganut asas pemisahan tugas antara fungsi Otorisator, Ordonator dan Bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang serta diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban. Kepala sekolah sebagai pengelola, berfungsi sebagai Otorisator dan dilimpahi fungsi Ordonator untuk memerintahkan pembayaran. 5. Sumber-sumber Pengelolaan Keuangan pada Lembaga Pendidikan Beberapa sumber-sumber keuangan sekolah yang akan dibahas sebagai berikut: a. Dana dari Pemerintah Dana dari Pemerintah disediakan melalui jalur Anggaran Rutin dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) yang dialokasikan kepada semua sekolah untuk setiap tahun ajaran. Dana ini sering disebut Dana Rutin. Mata anggaran dan besarnya dana untuk masing-masing jenis pengeluaran sudah ditentukan Pemerintah di dalam DIK. Pengeluaran dan pertanggungjawaban atas pemanfaatan dana rutin (DIK) harus benar-benar sesuai dengan mata anggaran tersebut. Pemerintah sekarang juga memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana ini diberikan secara berkala yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional sekolah. b. Dana dari Orang Tua Siswa Pendanaan dari masyarakat dikenal dengan istilah iuran Komite. Besarnya sumbangan dana yang harus dikeluarkan oleh orang tua siswa ditentukan melalui rapat Komite sekolah. c. Dana dari Masyarakat Sumbangan biaya pendidikan juga dapat diperoleh dari masyarakat, biasanya dalam bentuk peralatan dan jasa. Sumber dana dari masyarakat berupa sumbangan yang tidak mengikat baik dari

perseorangan maupun dari yayasan atau perusahaan yang ada di dalam maupun di luar negeri yang mempunyai perhatian besar dan berkepentingan terhadap perngembangan dibidang pendidikan dan kebudayaan. d. Dana dari Alumni Bantuan dari para Alumni untuk membantu peningkatan mutu sekolah tidak selalu dalam bentuk uang (misalnya: buku-buku, alat dan perlengkapan belajar). Dana yang dihimpun dari mereka yang merasa terpanggil untuk mendukung kelancaran kegiatan-kegiatan demi kemajuan dan pengembangan sekolah. Dana ini ada yang diterima langsung dari alumni, tetapi ada juga yang dihimpun melalui acara reuni sekolah.

e. Dana dari Peserta Kegiatan Dana ini dipungut dari siswa sendiri atau masyarakat yang menikmati pelayanan kegiatan pendidikan tambahan atau ekstrakurikuler, seperti pelatihan komputer, kursus bahasa Inggris atau keterampilan lainnya. f. Dana dari Kegiatan Wirausaha Sekolah Ada beberapa sekolah yang mengadakan kegiatan usaha untuk mendapatkan dana. Dana ini merupakan hasil kegiatan wirausaha sekolah yang pengelolaannya dapat dilakukan oleh staf sekolah atau para siswa misalnya koperasi, kantin sekolah, bazar tahunan, usaha fotokopi, dan lain-lain. 6. Proses Pengelolaan Keuangan pada Lembaga Pendidikan Proses pengelolaan keuangan pada lembaga pendidikan atau sekolah meliputi : a. Perencanaan anggaran b. Strategi dalam mencari sumber dana sekolah c. Penggunaan keuangan sekolah d. Pengawasan dan evaluasi anggaran e. Pertanggungjawaban Pemasukan dan pengeluaran keuangan pada lembaga pendidikan atau sekolah diatur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Sekolah (RAPBS), hal yang ada hubungannya dengan RAPBS adalah sebagai berikut : a. Penerimaan (pemasukan/penerimaan) b. Penggunaan (pembelanjaan) c. Pertanggungjawaban (pelaporan)1 7. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) merupakan bagian dari rencana operasional tahunan dan harus berdasarkan pada rencana pengembangan sekolah. RAPBS meliputi penganggaran untuk kegiatan pengajaran, materi kelas, pengembangan profesi guru, renovasi bangunan sekolah, pemeliharaan, buku, meja dan kursi. Penyusunan RAPBS harus melibatkan kepala sekolah, guru, komite sekolah, staf TU dan komunitas sekolah. RAPBS disusun pada setiap tahun ajaran sekolah dengan memastikan bahwa alokasi anggaran bisa memenuhi kebutuhan sekolah secara optimal.2 Prinsip penyusunan RAPBS, antara lain: a) RAPBS harus difokuskan pada peningkatan pembelajaran murid secara jujur, bertanggung jawab, dan transparan. b) RAPBS harus ditulis dalam bahasa yang sederhana dan jelas, dan dipajang di tempat terbuka di sekolah. Proses penyusunan RAPBS meliputi: a) Menggunakan tujuan jangka menengah dan tujuan jangka pendek yang ditetapkan dalam rencana pengembangan sekolah. b) Menghimpun, merangkum, dan mengelompokkan isu-isu dan masalah utama ke dalam berbagai bidang yang luas cakupannya. c) Menyelesaikan analisis kebutuhan. d) Memprioritaskan kebutuhan.

1

Mulyono, Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan, (Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2009), hlm. 53. 2 Daryanto dan Mohammad Farid, Konsep Dasar Manajemen Pendidikan di Sekolah, (Yogyakarta: Gaya Media, 2013), h. 137.

e) Mengkonsultasikan rencana aksi yang dipaparkan dalam rencana pengembangan sekolah. f) Mengidentifikasi dan memperhitungkan seluruh sumber pemasukan. g) Menggambarkan rincian (waktu, biaya, orang yang bertanggung jawab, pelaporan, dsb), dan mengawasi serta memantau kegiatan dari tahap perencanaan menuju tahap penerapan hingga evaluasi. 8. Pengelolaan Keuangan Sekolah yang Efektif Pengelolaan dianggap efektif apabila merujuk pada Rencana Anggaran Pedapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) untuk satu tahun pelajaran, para kepala sekolah bersama semua pemegang peran di sekolah pada umumnya menempuh langkah-langkah sebagai berikut: a) Merancang suatu program sekolah yang ideal untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada tahun pelajaran yang bersangkutan. b) Melakukan inventarisasi semua kegiatan dan menghitung perkiraan kebutuhan dana pengunjung. c) Melakukan peninjauan ulang atas program awal berdasarkan kemungkinan tersedianya dana pendukung yang dapat dihimpun. d) Menetapkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun pelajaran yang bersangkutan. e) Melakukan perhitungan rinci pemanfaatan dana yang tersedia untuk masing-masing kegiatan (Depdiknas, 2000 : 178-179). f) Menuangkan perhitungan-perhitungan rinci tersebut ke dalam suatu format yang telah disepakati untuk digunakan oleh setiap sekolah. g) Pengesahan dokumen RAPBS oleh instansi yang berwenang. Dengan tersedianya dokumen tertulis mengenai RAPBS tersebut Kepala Sekolah dapat mengkomunikasikannya secara terbuka kepada semua pihak yang memerlukan. Sumber dana yang tersedia di dalam RAPBS dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kegiatan manajemen operasional sekolah pada tahun pelajaran yang bersangkutan.3 Pada umumnya pengeluaran dana yang dihimpun oleh sekolah mencakup lima kategori pembiayaan sebagai berikut:

3

Daryanto dan Mohammad Farid, Konsep Dasar Manajemen Pendidikan di Sekolah…, h. 138.

a) Pemeliharaan,

rehabilitasi

dan

pengadaan

sarana/prasarana

pendidikan. b) Peningkatan kegiatan dan proses belajar mengajar. c) Peningkatan kegiatan pembinaan kesehatan. d) Dukungan biaya kegiatan sekolah dan peningkatan personil. e) Kegiatan rumah tangga sekolah dan BP3.

9. Pertanggungjawaban Keuangan Sekolah Kepala sekolah wajib menyampaikan laporan dibidang keuangan terutama mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah. Pengevaluasian dilakukan setiap semester. Dana yang digunakan akan dipertanggungjawabkan kepada sumber dana. Jika dana tersebut diperoleh dari orang tua siswa, maka dana tersebut akan dipertanggungjawabkan oleh kepala sekolah kepada orang tua siswa. Begitu pula jika dana tersebut bersumber dari pemerintah maka akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah.4

4

Blanchard Hersey, Organizational Behavior Management, (Jakarta: Erlangga, 1998), h. 198.

C. PENUTUP Pengelolaan keuangan merupakan hal yang sangat penting dalam lembaga pendidikan atau sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Pengelolaan keuangan merupakan tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Dengan kata lain bisa juga diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Melalui kegiatan manajemen keuangan maka kebutuhan pendanaan kegiatan

sekolah

dapat

direncanakan,

diupayakan

pengadaannya,

dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk kepentingan dan keperluan sekolah serta membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien. Maka dari itu tujuan pengelolaan ini adalah untuk meningkatkan efetivitas dan efesiensi penggunaan sekolah, meningkatkan akuntanbilitas dan transparansi keuangan serta untuk meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah.

Daftar Pustaka Aggarwal, J.C., Educational Administration and Management Principles and Practice, 2011. Campbell, Road F., Edwin M.Bridges, dan Rapael O.Nystrand, Introduction to Educational Administration, Boston: Allyn and Bacon, Inc. Daryanto dan Mohammad Farid, Konsep Dasar Manajemen Pendidikan di Sekolah, Yogyakarta: Gaya Media, 2013. Dessler, Gary, Human Resource Manajement, PT. Indeks, 2006. Hersey, Blanchard, Organizational Behavior Management, Jakarta: Erlangga, 1998. Mulyono, Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan, Jogjakarta: ArRuzz Media, 2009.

Related Documents


More Documents from ""