Makalah Dasar Papa.docx

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah Sejak manusia mulai hidup bermasyarakat, maka sejak saat itu sebuah gejala yang disebut masalah sosial berkutat didalamnya. Sebagaimana diketahui, dalam realitas sosial memang tidak pernah dijumpai suatu kondisi masyarakat yang ideal. Dalam pengertian tidak pernah dijumpai kondisi yang menggambarkan bahwa seluruh kebutuhan setiap warga masyarakat terpenuhi, seluruh prilaku kehidupan sosial sesuai harapan atau seluruh warga masyarakat dan komponen sistem sosial mampu menyesuaikan dengan tuntutan perubahan yang terjadi. Dengan kata lain das sein selalu tidak sesuai das sollen. Pada jalur yang searah, sejak tumbuhnya ilmu pengetahuan sosial yang mempunyai obyek studi kehidupan masyarakat, maka sejak itu pula studi masalah sosial mulai dilakukan. Dari masa ke masa para sosiolog mengumpulkan dan mengkomparasikan hasil studi melalui beragam perspektif dan fokus perhatian yang berbeda-beda, hingga pada akhirnya semakin memperlebar jalan untuk memperoleh pandangan yang komprehensif serta wawasan yang luas dalam memahami dan menjelaskan fenomena sosial. Buku ini hadir dengan fokus studi masalah sosial yang sekaligus memuat referensi dan rekomendasi bagi tindakan untuk melakukan penanganan masalah. Di negara-negara berkembang, tindakan untuk melakukan perubahan dan perbaikan dalam rangka penanganan masalah sosial menjadi perhatian yang sangat serius demi kelangsungan serta kemajuan bangsanya menuju cita-cita kemakmuran dan kesejahteraan. Terkait hal itu, pembahasan mengenai

1

berbagai perspektif sosial, identifikasi melalui serangkaian unit analisis serta pemecahan masalah yang berbasis negara dan masyarakat menjadi tema-tema yang diulas secara teoritis dalam makalah ini. Masalah sosial menemui pengertiaannya sebagai sebuah kondisi yang tidak diharapkan dan dianggap dapat merugikan kehidupan sosial serta bertentangan dengan standar sosial yang telah disepakati. Keberadaan masalah sosial ditengah kehidupan masyarakat dapat diketahui secara cermat melalui beberapa proses dan tahapan analitis, yang salah satunya berupa tahapan diagnosis. Dalam mendiagnosis masalah sosial diperlukan sebuah pendekatan sebagai perangkat untuk membaca aspek masalah secara konseptual. Eitzen membedakan adanya dua pendekatan yaitu person blame approach dan system blame approach (hlm. 153). Person blame approach merupakan suatu pendekatan untuk memahami masalah sosial pada level individu. Person blame approach merupakan suatu pendekatan untuk memahami masalah sosial pada level individu. Diagnosis masalah menempatkan individu sebagai unit analisanya. Sumber masalah sosial dilihat dari faktor-faktor yang melekat pada individu yang menyandang masalah. Melalui diagnosis tersebut lantas bisa ditemukan faktor penyebabnya yang mungkin berasal dari kondisi fisik, psikis maupun proses sosialisasinya. Sedang pendekatan kedua system blame approach merupakan unit analisis untuk memahami sumber masalah pada level sistem. Pendekatan ini mempunyai asumsi bahwa sistem dan struktur sosial lebih dominan dalam kehidupan bermasyarakat. Individu sebagai warga masyarakat tunduk dan dikontrol oleh sistem. Selaras dengan itu, masalah sosial terjadi oleh karena sistem yang berlaku didalamnya kurang mampu dalam mengantisipasi

2

perubahan-perubahan yang terjadi, termasuk penyesuaian antar komponen dan unsur dalam sistem itu sendiri. Dari kedua pendekatan tersebut dapat diketahui, bahwa sumber masalah dapat ditelusuri dari ”kesalahan" individu dan "kesalahan" sistem. Mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut akan sangat berguna dalam rangka melacak akar masalah untuk kemudian dicarikan pemecahannya. Untuk mendiagnosis masalah pengangguran misalnya, secara lebih komprehensif tidak cukup dilihat dari faktor yang melekat pada diri penganggur saja seperti kurang inovatif atau malas mencari peluang, akan tetapi juga perlu dilihat sumbernya masalahnya dari level sistem baik sistem pendidikan, sistem produksi dan sistem perokonomian atau bahkan sistem sosial politik pada tingkat yang lebih luas. Masyarakat Dan Negara Parillo menyatakan, kenyataan paling mendasar dalam kehidupan sosial adalah bahwa masyarakat terbentuk dalam suatu bangunan struktur. Melalui bangunan struktural tertentu maka dimungkinkan beberapa individu mempunyai kekuasaan, kesempatan dan peluang yang lebih baik dari individu yang lain. Dari hal tersebut dapat dimengerti apabila kalangan tertentu dapat memperoleh manfaat yang lebih besar dari kondisi sosial yang ada sekaligus memungkinkan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan, sementara dipihak lain masih banyak yang kekurangan.Masalah sosial sebagai kondisi yang dapat menghambat perwujudan kesejahteraan sosial pada gilirannya selalu mendorong adanya tindakan untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Dalam konteks tersebut, upaya pemecahan sosial dapat dibedakan antara upaya pemecahan berbasis negara dan berbasis masyarakat. Negara merupakan pihak yang sepatutnya responsif terhadap keberadaan masalah sosial.

3

Perwujudan kesejahteraan setiap warganya merupakan tanggung jawab sekaligus peran vital bagi keberlangsungan negara. Upaya pemecahan sosial sebagai muara penanganan sosial juga dapat berupa suatu tindakan bersama oleh masyarakat untuk mewujudkan suatu perubahan yang sesuai yang diharapkan. Dalam teorinya Kotler mengatakan, bahwa manusia dapat memperbaiki kondisi kehidupan sosialnya dengan jalan mengorganisir tindakan kolektif. Tindakan kolektif dapat dilakukan oleh masyarakat untuk melakukan perubahan menuju kondisi yang lebih sejahtera. Kebermaknaan suatu studi termasuk studi masalah sosial disamping ditentukan oleh wawasan teoritik dalam menjelaskan gejala dan alur penalaran dari berbagai proposisi yang dihasilkan, juga sangat ditentukan oleh bagaimana studi itu dapat memberikan manfaat bagi kehidupan. Setidaknya seperti itulah muatan optimisme yang di kehendaki penulis makalah ini.

1.2.Rumusan Masalah 1. Apa definisi masalah sosial ? 2. Apa macam-macam masalah sosial ? 3. Faktor apa yang mempengaruhi masalah sosial ?

1.3.Tujuan 1. Mengetahui definisi masalah sosial.

4

2. Mengetahui macam-macam masalah sosial. 3. Mengetahui faktor yang mempengaruhi masalah sosial.

1.4.Manfaat 1. Dapat mengetahui definisi masalah sosial. 2. Dapat mengetahui macam-macam masalah sosial. 3. Dapat mengetahui faktor yang mempengaruhi masalah social.

5

BAB II PEMBAHASAN 2.1.Definisi Masalah Sosial 2.1.1. Definisi Masalah Sosial Menurut Para Ahli Sebenarnya masalah sosial merupakan hasil dari proses perkembangan masyarakat. Artinya problema tadi memang sewajarnya timbul apabila tidak diinginkan adanya hambatan-hambatan terhadap penemuan-penemuan baru atau gagasan baru. Banyak perubahan yang bermanfaat bagi masyarakat, walau kadang mengakibatkan kegoncangan terutama bila perubahan berlangsung dengan sangat cepat dan bertubi-tubi. Masalah sosial timbul ketika dalam jangka waktu tertentu masyarakat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan sosial yang ada. Kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor ekonomi, biologis psikologis, budaya juga menjadi penyebab utama timbulnya masalah sosial ini. ·

Menurut Perspektif Sosiologi Masalah Sosial adalah situasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai perlu diatasi (dipemecahankan). Pandangan pekerja sosial adalah terganggunya fungsi sosial, sehingga mempengaruhi kemampuan memenuhi kebutuhan, dan peranan-peranannya di masyarakat. Kondisi yang dipandang orang atau masyarakat sebagai situasi yang tidak diharapkan.

·

Menurut Gillin dan Gillin Masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur yang ada dalam masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Atau, menghambat

6

terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut sehingga menyebabkan kepincangan sosial. Apabila antara unsur moral, politik, pendidikan, agama, kebiasaan dan ekonomi terjadi bentrokan, maka hubungan sosial akan ikut terganggu sehingga mungkin akan terjadi kegoyahan dalam kehidupan kelompok. ·

Menurut Horton dan Leslie, 1984 Situasi sosial yang tidak diinginkan oleh sejumlah orang karena dikhawatirkan akan mengganggu sistem sosial dan perilaku orang-orang yang terlibat di dalamnya adalah perilaku yang menyimpang dari nilai atau norma-norma.

·

Menurut Zastrow, 2000 Masalah sosial adalah suatu kondisi sosial yang mempengaruhi sejumlah besar orang yang memerlukan perbaikan segera dengan sekumpulan tindakan-tindakan.

·

Menurut Pincus dan Minahan, 1975 Masalah sosial adalah suatu situasi atau kondisi sosial yang dievaluasi oleh orangorang sebagai suatu situasi atau kondisi yang tidak mengenakkan atau situasi problematic.

·

Menurut Soerjono Soekanto Masalah sosial (problema sosial) merupakan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat, bersifat sosial dan berhubungan erat dengan nilai-nilai sosial dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Jadi pada dasarnya masalah sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral. Oleh karena itu masalah sosial tidak akan mungkin dibahas

7

tanpa mempertimbangkan ukuran-ukuran masyarakat tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. ·

Menurut Coleman, J.W and Cressey, D.R. 1984 Masalah sosial merupakan suatu gejala (fenomena) sosial yang mempunyai dimensi atau aspek kajian yang sangat luas atau kompleks, dan dapat ditinjau dari berbagai perspektif (sudut pandang atau teori). Suatu fenomena atau gejala kehidupan dikatakan sebagai masalah sosial (social problems) adalah apabila: 1. Sesuatu yang dilakukan seseorang itu telah melanggar atau tidak sesuai dengan nilainorma yang dijunjung tinggi oleh kelompok; 2. Sesuatu yang dilakukan individu atau kelompok itu telah menyebabkan terjadinya disintegrasi kehidupan dalam kelompok; dan 3.Sesuatu yang dilakukan inidividu atau kelompok itu telah memunculkan kegelisahan, ketidakbahagiaan individu lain dalam kelompok. Dari definisi di atas dapat disimpulkan unsur-unsur masalah sosial yaitu: 

Adanya suatu situasi atau kondisi sosial;



Adanya sekelompok orang yang mengevaluasi situasi atau kondisi sosial tersebut;



Adanya evaluasi terhadap situasi atau kondisi sosial tersebut sebagai tidak mengenakkan;



Adanya alasan-alasan mengapa situasi atau kondisi tersebut sebagai tidak mengenakkan.

8

2.2. Macam-macam Masalah Sosial Bidang Pembangunan Di Indonesia 2.2.1. Masalah Pendidikan Seperti yang telah kita ketahui, kualitas pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Hal ini terbukti dari kualitas guru, sarana belajar, dan murid-muridnya. Guru-guru tentuya punya harapan terpendam yang tidak dapat mereka sampaikan kepada siswanya. Memang, guru-guru saat ini kurang kompeten. Banyak orang yang menjadi guru karena tidak diterima di jurusan lain atau kekurangan dana. Kecuali guru-guru lama yang sudah lama mendedikasikan dirinya menjadi guru. Selain berpengalaman mengajar murid, mereka memiliki pengalaman yang dalam mengenai pelajaran yang mereka ajarkan. Belum lagi masalah gaji guru. Jika fenomena ini dibiarkan berlanjut, tidak lama lagi pendidikan di Indonesia akan hancur mengingat banyak guru-guru berpengalaman yang pensiun. Sarana pembelajaran juga turut menjadi faktor semakin terpuruknya pendidikan di Indonesia, terutama bagi penduduk di daerah terbelakang. Namun, bagi penduduk di daerah terbelakang tersebut, yang terpenting adalah ilmu terapan yang benar-benar dipakai buat hidup dan kerja. Ada banyak masalah yang menyebabkan mereka tidak belajar secara normal seperti kebanyakan siswa pada umumnya, antara lain guru dan sekolah. “Pendidikan ini menjadi tanggung jawab pemerintah sepenuhnya,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono usai rapat kabinet terbatas di Gedung Depdiknas, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (12/3/2007).

9

2.2.2. Masalah Kemiskinan Dalam kajian sosiologi pembangunan, konsep kemiskinan dibedakan menjadi tiga macam, yaitu yang pertama kemiskinan absolut (a fixed yardstick). Konsep kemiskinan absolut ini dirumuskan dengan membuat ukuran tertentu yang kongkit. Ukuran ini lazimnya berorientasi pada kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pangan, papan dan sandang. Besarnya ukuran setiap negara berbeda. Kedua, kemiskinan relatif (the idea of relative). Konsep kemiskinan relatif ini dirumuskan berdasarkan atau memperhatikan dimensi tempat dan waktu. Asumsi ini, bahwa kemiskinan di daerah satu dengan daerah lain tidak sama, demikian juga antara waktu dulu dengan sekarang berbeda. Ketiga, kemiskinan subjektif. Konsep kemiskinan sbjektif ini dirumuskan berdasarkan perasaan individu atau kelompok miskin. Kita menilai individu atau kelompok tertentu miskin, tetapi kelompok yang kita nilai menganggap bahwa dirinya bukan miskin, atau sebaliknya. Konsep kemiskinan ketiga inilah yang lebih tepat apabila memahami konsep kemiskinan dan bagaimana langkah strategis dalam menangani kemiskinan (Usman, S. 1998; Tjokrowinoto, W. 2004).

2.2.3. Masalah Penyimpangan Perilaku Remaja dan Kenakalan Remaja Pengertian perilaku menyimpang (deviasi sosial) adalah semua bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang ada. Jadi, perilaku menyimpang remaja adalah semua bentuk perilaku remaja yang tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat.

10

Diantara bentuk atau macam-macam perilaku menyimpang remaja antara lain: a. Tawuran antar pelajar; b. Penyimpangan seksual meliputi homoseksual, lesbianisme, dan hubungan seksual sebelum nikah; c. Alkoholisme; d. Penyalahgunaan obat terlarang atau narkotika; e. Kebut-kebutan di jalan raya; f. Pencurian atau penipuan, dan bentuk-bentuk tindakan kriminalitas lainnya.

Kenakalan remaja pada umumnya diawali dari munculnya gejala-gejala, antara lain: a. Sikap apatis terhadap kewajiban-kewajiban normatif yang melekat pada dirinya; b. Adanya kecenderungan sikap untuk suka mengganggu teman lainnya; c. Sikap kecewa yang berlebihan karena tidak terpenuhinya keingian tertentu; d. Kurang fokus atau perhatian terhadap suatu agenda kegiatan tertentu; e. Sikap takut yang berlebihan terhadap sesuatu yang dianggap merugikan dirinya; dan f. Ketidakmampuan untuk berperan dalam kelompok atau sikap ‘manja’ yang berlebihan (Sudarsono, 1995).

11

Bentuk penyimpangan perilaku remaja dapat dibedakan menjadi empat, yaitu: a. Penyimpangan primer, yaitu penyimpangan yang sifatnya temporer, sementara, dan masyarakat masih bisa mentolerir; b. Penyimpangan sekunder, yaitu penyimpangan yang dapat merugikan atau mengancam keselamatan orang lain, misalnya tindakan kriminal; c. Penyimpangan kelompok, yaitu penyimpangan yang dilakukan secara kelompok, misalnya geng untuk berkelahi, narkotik; dan d. Penyimpangan individu, yaitu perilaku menyimpang yang dilakukan secara sendiri.

2.2.4. Masalah Lingkungan Hidup Problem atau masalah lingkungan hidup harus menjadi perhatian yang sangat serius, karena persoalan lingkungan adalah: a. Menyangkut jaminan kualitas kelangsungan kehidupan generasi dimasa-masa yang akan datang; dan b. Kegagalan dalam menangani persoalan lingkungan akan membawa dampak negatif disemu sektor kehidupan, baik dalam level lokal, nasional dan bahkan dunia, misalnya: terjadinya bencana banjir, pemanasan global; tanah longsor dan sebagainya.

12

Proses pembangunan dan industrialisasi di negara-negara maju dan berkembang ternyata membawa dampak munculnya masalah pencemaran lingkungan, baik pencemaran tanah, pencemaran udara, pencemaran laut atau air. Meningkatnya pencemaran lingkungan tersebut secara langsung atau tidak langsung mendorong munculnya beragam problem kehidupan di berbagai aspek, misalnya: a. Tingkat kualitas kesehatan masyarakat semakin terancam; b. Kualitas kesuburan tanah dan ekosistem lingkungan fisik terancam; c. Kualitas air sebagai sumber kehidupan semakin tercemar; d.

Terjadinya

pencemaran

udara,

karena

polusi

industri,

dan

sebagainya.

Menurut Eitzen, dalam Soetomo (1995).

2.2.5. Masalah Konflik SARA (Suku, Agama, Ras dan Antarkelompok) Masalah konflik Suku, Agama, Ras dan Antarkelompok (SARA), bagi negara-negara berkembang yang multikultural (termasuk Indonesia) adalah problem yang sewaktu-waktu bisa muncul, dan dapat mengganggu kelancaran proses pembangunan. Oleh karena setiap desain pembangunan dan pelaksanaan pembangunan harus betul-betul meminimalkan terjadinya konflik SARA (Warnaen, S. 2002; Nugroho, F, (eds). 2004). Unsur-unsur konflik SARA adalah: a. Ada dua pihak atau lebih yang terlibat konflik;

13

b. Ada tujuan yang menjadi sasaran konflik, dan tujuan tersebut sebagai sumber konflik; dan c. Ada perbedaan pikiran, perasaan dan tindakan untuk meraih tujuan yang saling memaksakan atau menghancurkan.

Ciri-ciri konflik SARA adalah: a. Bersifat alamiah; b. Anggota suku, agama, ras, antar kelompok yang terlibat konflik cenderung lebih terdorong untuk melakukan konflik berikutnya untuk kepentingan kelompoknya; c. Umumnya terjadi antara SARA mayoritas dengan minoritas; d. Sering diiringi dengan kekerasan yang berlangsung dalam ruang dan waktu tertentu; e. Mereka yang terlibat konflik merasa belum puas karena kebutuhan mereka belum terpenuhi; dan f. Konflik melibatkan dua kelompok kepentingan yang saling memperebutkan kebutuhan hidup (Suryadinata, L., dkk. 2003; ; Liliweri, A.. 2005).

2.2.6. Masalah Kriminalitas Kriminalitas atau tindakan kriminal merupakan problem sosial yang bersifat laten (selalu ada dalam kehidupan masyarakat atau negara manapun), namun tindakan kriminal

14

bukanlah penyimpangan perilaku yang dibawa sejak lahir, tetapi tindakan kriminal merupakan hasil dari sosialisasi sub budaya menyimpang. Tindakan kriminal sering dikategorikan sebagai tindak pidana atau tindakan yang melanggar hukum pidana. Diantara contoh tindakan kriminal adalah: korupsi, pencurian, pembunuhan, perampokan, penipuan atau pemalsuan, penculikan, perkosaan, sindikat narkotik atau penyalahgunaan obat terlarang.

2.2.7. Masalah Aksi Protes, Pergolakan Daerah, dan Pelanggaran HAM Aksi protes, pergolakan daerah dan pelanggaran HAM, merupakan masalah sosial yang cukup kompleks, dan menuntut adanya perhatian khusus dalam pemecahannya. Telebih kondisi sosial budaya masyarakat yang multikultural, seperti di Indonesia. Hampir setiap hari terjadi aksi protes dan demonstrasi di daerah-daerah. Hal ini tentu dapat mengganggu proses perubahan atau pembangunan masyarakat.

2.3. Faktor-faktor yang Menyebabkan Masalah Sosial Masalah sosial atau masalah sosial timbul akibat adanya gejala-gejala abnormal yang timbul di masyarakat. Hal tersebut terjadi karena unsur-unsur masyarakat tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga menyebabkan kekecewaan-kekecewaan dan penderitaan, yang selanjutnya disebut masalah sosial.

15

Masalah sosial ini berhubungan erat dengan nilai-nilai sosial dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Untuk itu terjadi sedikit saja pergeseran diantara nilai-nilai sosial dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan, maka hubungan antarmanusia yang terdapat di dalam kerangka bagian kebudayaan yang normatif akan ikut terganggu. Namun setiap masyarakat tentunya mempunyai ukuran yang berbeda mengenai hal ini, misalnya soal gelandangan merupakan masalah social yang nyata yang dihadapi kota-kota besar di Indonesia. Akan tetapi belum tentu masalah tadi dianggap sebagai masalah sosial di tempat lain. Faktor waktu juga mempengaruhi masalah sosial ini. Selain itu, ada juga masalah-masalah yang tidak bersumber pada penyimpangan norma masyarakat, seperti masalah pengangguran, penduduk, kemiskinan. Masalah sosial dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) jenis faktor, yakni antara lain : 1. Faktor Ekonomi

: kemiskinan, pengangguran dan lain-lain.

2. Faktor Budaya

: perceraian, kenakalan remaja, dan lain-lain.

3. Faktor Biologis

: penyakit menular.

4. Faktor Psikologis

: penyakit syaraf, aliran sesat, dan lain-lain.

2.3.1. Faktor-faktor yang Menyebabkan Masalah Pendidikan Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia antara lain adalah masalah efektifitas, efisiensi dan standardisasi pengajaran. Hal tersebut masih menjadi masalah

16

pendidikan di Indonesia pada umumnya. Adapun permasalahan khusus dalam dunia pendidikan yaitu: a. Rendahnya sarana fisik; b. Rendahnya kualitas guru; c. Rendahnya kesejahteraan guru; d. Rendahnya prestasi siswa; e. Rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan; f. Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan; dan g. Mahalnya biaya pendidikan.

2.3.2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Masalah Kemiskinan Secara sosiologis, kemiskian merupakan salah satu problem sosial yang paling serius dialami oleh negara-negara berkembang. Secara umum kajian tentang kemiskinan dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu yang pertama perspektif kultural (cultural perspective). Dan kedua adalah perspektif struktural atau situasional (situational perspective). Kedua perspektif tersebut mempunyai asumsi, metode dan pendekatan yang berbeda dalam menganalisis tentang kemiskinan. Pertama, perspektif kultural. Konsep kemiskinan dalam perspektif kultural dikelompokkan menjadi tiga tingkatan analisis, yaitu yang pertama tingkatan individu, hal

17

ini berarti kemiskinan karena mentalitas individu yang malas, apatis, fatalistik, pasrah, boros, dan tergantung (mentalitas negatif). Kedua adalah tingkatan keluarga, hal ini berarti kemiskinan karena jumlah anak dalam keluarga sangat besar, dengan pola budaya keluarga yang tidak produktif. Dan yang ketiga adalah tingkatan masyarakat, hal ini berarti kemiskinan kerena tidak terintegrasinya kaum miskin dengan institusi-institusi masyarakat secara efektif. Kedua, perspektif struktural. Konsep kemiskinan dalam perspektif struktural adalah kemiskinan yang terjadi karena dampak dari faktor-faktor struktur masyarakat (faktor eksternal), yaitu terjadinya kemiskinan karena: a. Program atau perencanaan pembangunan yang tidak tepat; b. Pelaksanaan kekuasan pemerintahan (birokrasi pemerintah) yang korup; c. Kehidupan sosial-politik yang tidak demokratis atau otoriter; d. Sistem ekonomi liberalistik atau kapitalistik; e. Perkembangnya teknologi modern atau industrialisasi yang mekanistik disemua aspek; f. Kesenjangan sosial-ekonomi di masyarakat sangat tinggi; g. Globalisasi ekonomi dan pasar bebas. Jadi, menurut perspektif struktural kemiskinan itu terjadi karena faktor ekternal, sedangkan menurut perspektif kultural kemiskinan itu terjadi karena mentalitas individu atau kelompok (Usman, S. 1998; Tjokrowinoto, W. 2004).

18

2.3.3. Faktor-faktor yang Menyebabkan Masalah Penyimpangan Perilaku Remaja dan Kenakalan Remaja Faktor-faktor penyebab terbentuknya perilaku menyimpang remaja, antara lain: a. Ketidaksanggupan menyerap norma budaya; b. Adanya ikatan sosial yang berlainan dengan yang dimiliki; c. Akibat proses sosialisasi nilai-nilai subkebudayaan menyimpang; d. Akibat kegagalan dalam proses sosialisasi; e. Sikap mental yang tidak sehat; f. Keluarga yang broken home atau keluarga yang disintegrasi; g. Pelampiasan rasa kecewa yang berlebihan; h. Dorongan yang berlebihan untuk dipuji; i. Proses belajar yang menyimpang; j. Dorongan pemenuhan kebutuhan ekonomi yang salah; dan k. Pengaruh lingkungan dan media masa yang negatif (Coleman, J.W and Cressey, D.R. 1984; Sudarsono, 1995).

19

2.3.4. Faktor-faktor yang Menyebabkan Masalah Lingkungan Hidup Ada beberapa faktor kekuatan sosial (perilaku manusia) yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan ancaman kelestarian lingkungan, antara lain: a. Pertumbuhan penduduk yang pesat dan mengakibatkan meningkatnya permintaan akan makanan, energi dan beberapa kebutuhan lainnya; b. Konsentrasi penduduk di daerah perkotaan (urbanisasi) menyebabkan munculnya beragam limbah yang dapat merusak ekosistem; c. Proses pembangunan dan modernisasi yang meningkatkan pengunaan tekbologi modern yang bersifat konsumerisme dan mengabaikan keselamatan lingkungan; dan d. Aktivitas dan mekanisme pasar, bekerja tanpa pertimbangan keselamatan atau kelestarian lingkungan hidup.

2.3.5. Faktor-faktor yang Menyebabkan Masalah Konflik SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar kelompok) Sumber-sumber konflik SARA, yaitu: a. Perbedaan orientasi nilai budaya dan masing-masing saling memaksakan kehendak; b. Tertutupnya pintu komunikasi antar masing-masing pihak sehingga tidak bisa saling memahami pola budaya; c. Kepemimpinan yang tidak efektif; pengambilan keputusan yang tidak adil;

20

d. Ketidakcocokan peran-peran sosial, yang disertai dengan pemaksaan kehendak; e. Produktivitas masing-masing pihak rendah dalam kelompok, sehingga kebutuhan kelompok tidak terpenuhi; f. Terjadinya perubahan sosial budaya yang bersifat revolusioner, sehingga terjadi disintegrasi sosial-budaya; g. Karena latar belakang historis yang tidak baik; dan h. Kesenjangan sosial-ekonomi (Soetomo, 1995; Liliweri, A.. 2005).

2.3.6. Faktor-faktor yang Menyebabkan Masalah Kriminalitas Hal-hal yang mendorong terjadinya perilaku menyimpang dalam bentuk tindakan kriminal antara lain: a. Terjadinya perubahan sosial, politik, ekonomi yang bersifat revolusi, misalnya terjadi peperangan; b. Terjadinya kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat yang begitu besar, sebagai akibat kesalahan strategi atau perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan; c. Adanya peluang atau kesempatan untuk terjadinya tindakan kriminal, karena alat-alat penegak hukum tidak tegas atau tidak ada kepastian hukum di masyarakat;

21

d. Pemerintah yang lemah (tidak bersih) dan aparat pemerintah yang korup, atau banyak muncul penjahat kerah putih (white collar crime) di setiap departemen pemerintah atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga ekonomi; e. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak terkendali, sehingga jumlah pengangguran dan urbanisasi meningkat; f. Kondisi kehidupan keluarga yang disintegratif; dan g. Berkembangnya sikap mental negatif, misalnya: hedonistis, konsumersitis, suka menempuh jalan pintas dalam meraih tujuan dan sejenisnya (Coleman, J.W and Cressey, D.R. 1984; Soetomo, 1995).

2.3.7. Faktor-faktor yang Menyebabkan Masalah Aksi Protes, Pergolakan Daerah, dan Pelanggaran HAM Diantara sebab terjadinya aksi protes, pergolakan daerah dan pelanggaran HAM, antara lain: a. Terjadinya dominasi mayoritas kepada minoritas disertai dengan tindakan sewenangwenang dalam berbagai aspek kehidupan; atau adanya pemaksaan kehendak antar kelompok di masyarakat; b. Terjadinya kesenjangan sosial-ekonomi di masyarakat yang sangat tinggi; c. Terjadinya perebutan antar kelompok di masyarakat tentang sumber-sumber mata pencaharian hidup;

22

d. Adanya pemaksaan ideologi kelompok satu kepada kelompok lainnya (berkembangnya sikap eksklusifisme/ primordialisme); dan e. Adanya tradisi masa lalu sebagai warisan sejarah tentang konflik antar kelompok atau antar ethnik.

2.4. Langkah Strategis Menanggulangi Masalah Sosial 2.4.1. Langkah Strategis Menanggulangi Masalah Pendidikan Pertama, solusi sistemik, yakni solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Seperti diketahui sistem pendidikan sangat berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini, diterapkan dalam konteks sistem ekonomi kapitalisme (mazhab neoliberalisme), yang berprinsip antara lain meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik, termasuk pendanaan pendidikan. Kedua, solusi teknis, yakni solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkait langsung dengan pendidikan. Solusi ini misalnya untuk menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa.

2.4.2. Langkah Strategis Menanggulangi Masalah Kemiskinan Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan dalam menanggulangi kemiskinan antara lain:

23

a. Menyusun perencanaan pembangunan yang tepat dan integral; b. Melaksanakan program pembangunan di segala bidang, yang berbasis kerakyatan; c. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara maksimal sesuai dengan amanat UUD 1945; d. Reformasi birokrasi (transparansi, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya pembangunan); e. Menegakkan kepastian hukum dan berkeadilan; dan f. Meningkatkan peran serta lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan media massa dalam proses pembangunan. (Dwipayana, Ari (Ed). 2003; Tjokrowinoto, W. 2004)

2.4.3. Langkah Strategis Menanggulangi Masalah Penyimpangan Perilaku Remaja dan Kenakalan Remaja Diantara langkah strategis untuk meminimalkan terjadinya kenakalan remaja antara lain: a. Menciptakan kehidupan rumah tangga yang beragama (menunjung tinggi nilai spiritual); b. Menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis (hubungan antara ayah, ibu dan anak terjalin dengan baik);

24

c. Mewujudkan kesamaan nilai, norma yang dipegang antara ayah dan ibu dalam mendidik anak; d. Memberikan kasih sayang secara wajar atau proporsional (tidak memanjakan anak); e. Memberikan perhatian secara proporsional terhadap beragam kebutuhan anak; f. Memberikan pengawasan secara wajar atau proporsional terhadap pergaulan anak di lingkungan masyarakat atau teman bermainnya; dan g. Memberikan contoh tauladan yang terbaik pada anak, dan setiap pemberian layanan pada aak diarahkan pada upaya membentuk karakter atau mentalitas positif. (Coleman, J.W and Cressey, D.R. 1984; Wilis,S. 1994).

2.4.4. Langkah Strategis Menanggulangi Masalah Lingkungan Hidup Ada beberapa langkah strategis dalam menangani masalah pencemaran lingkungan hidup, yaitu: a. Menerapkan sistem hukum secara tegas dan berkeadilan terhadap setiap pelaku penceramaran lingkungan; b. Melakukan gerakan perlawanan terhadap pencemaran lingkungan hidup pada semua lapiran masyarakat, misalnya gerakan reboisasi, menjalankan konservasi, dan melakukan daur ulang; c. Melakukan kontrol dan pengendalian terhadap pertumbuhan penduduk;

25

d. Melakukan inovasi teknologi, yaitu teknologi yang ramah lingkungan; e. Membudayakan gaya hidup masyarakat yang konsumeris dan mekanis (orientasi kekinian) berubah pada orientasi hidup pada kelangsungan generasi mendatang (orientasi masa depan); dan f. Mengembangkan pendidikan kelestarian lingkungan di setiap jenjang pendidikan. (Soetomo, 1996, Usman, S. 1998)

2.4.5. Langkah Strategis Menanggulangi Masalah Konflik SARA (Suku, Agama, Ras dan Antarkelompok) Strategi penyelesaian konflik, antara lain: ·

Pertama, melakukan manajemen konflik. Manajemen konflik adalah: “tindakan konstruktif yang direncanakan, diorganisasi, digerakkan dan dievaluasi secara teratur atas semua usaha demi mengakhiri konflik”. Ada delapan konsep dalam melakukan manajemen konflik, yaitu: a. Pengakuan diri bahwa dalam setiap masyarakat selalu ada konflik; b. Analisis situasi yang menyebabkan konflik; c. Analisis pola perilaku pihak-pihak yang terlibat konflik; d. Menentukan pendekatan konflik yang dapat dijadikan model penyelesaian; e. Membuka semua jalur-jalur komunikasi, baik langsung atau tidak langsung;

26

f. Melakukan negoisasi atau perundingan dengan pihak-pihak yang terlibat konflik; g. Rumuskan beberapa anjuran, alternatif, konfirmasi relasi sampai tekanan; dan h. Hiduplah dengan penuh motivasi kerja dengan konflik. Semua konflik tidak mungkin dihilangkan sama sekali, yang bisa hanya diminimalkan. ·

Kedua, melakukan analisis konflik, yaitu melakukan penelitian tentang pola budaya antar etnik atau kelompok yang sedang konflik. Tujuan penelitian ini adalah: a. Akan dapat melacak sejarah etnik, karena sejarah budaya etnik sangat menentukan karakter etnik masing-masing; b. Menjelaskan faktor penyebab konflik antar etnik; c. Melakukan interpretasi terhadap konflik etnik dengan melihat sebab-sebabnya; d. Mengelaborasi nasionalisme etnik dan peranannya dalam eskalasi konflik sosial; dan e. Menggambarkan situasi khusus yang terjadi dalam kondisi kekinian dan meprediksi kondisi keakanan;

·

Ketiga, melakukan pendidikan komunikasi lintas budaya. Diantara strategi pendidikan komunikasi lintas budaya adalah memberlakukan pendidikan multikultural yang terintegrasi pada setiap mata pelajaran di setiap satuan pendidikan. Inti pendidikan multikultural adalah, demokratisasi, humanisasi dan pluralis (Sutrisno, L. 2003; Suryadinata, L., dkk. 2003).

27

2.4.6. Langkah Strategis Menanggulangi Masalah Kriminalitas Pendekatan atau metode yang dapat ditempuh untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal adalah: a. Metode preventif, yaitu cara pencegahan melalui pemberian informasi (penyuluhan), pendidikan, pelaksanaan program pembangunan yang benar; b. Metode represif, yaitu cara pencegahan melalui pemberian hukuman, penangkapan dan pemenjaraan sampai pada penembakan. Metode terbaik dalam menangani tindak kriminal adalah metode preventif (Wilis,S. 1994).

2.4.7. Langkah Strategis Menanggulangi Masalah Aksi Protes, Pergolakan Daerah, dan Pelanggaran HAM Ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan dalam proses pembangunan masyarakat Indonesia, untuk meminimalkan terjadinya aksi protes, demonstrasi, tindak kriminal, dan pelanggaran HAM, antara lain: a. Merumuskan pokok-pokok kebijakan pembangunan masyarakat, antara lain: 1. Membangunan harus memihak rakyat, dinamis-berkelanjutan, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasikan; 2. Pembangunan harus memanfaatkan secara baik sumber daya masyarakat dan meningkatan partisipasi peran masyarakatnya;

28

b. Memprioritaskan pembangunan SDM, yaitu membangun ketaatan pada prinsip-prinsip moral (hukum) dan agama; sikap kesetiakawanan sosial; kreativitas; produktivitas; pengembangan rasionalitas; dan kemampuan menegakkan kemandirian untuk berkarya; c. Program yang disusun di sektor pembangunan masyarakat, betul-betul memperhatikan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat, dengan memperhatikan skala prioritas dan kondisi lingkungan fisik serta sosio-budaya masyarakatnya; d. Proses pembangunan sosial, ekonomi dan politik masyarakat, harus lebih meningkatkan kearah otonomi daerah dan otonomi masyarakat yang lebih berkualitas; e. Proses pelaksanaan pembangunan masyarakat hendaknya dilakukan secara demokratis, transparansi dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan; dan f. Karena basis ekonomi masyarakat Indonesia adalah pertanian, maka program pembangunan harus berbasis pada pembangunan teknologi pertanian di pedesaan. (Usman, S., 1998; Dwipayana, Ari (Ed). 2003; Tjokrowinoto, 2004)

29

BAB III KESIMPULAN 3.1 Kesimpulan Perkembangan dunia di era globalisasi ini memang banyak menuntut perubahan kesistem pendidikan nasional yang lebih baik serta mampu bersaing secara sehat dalam segala bidang. Salah satu cara yang harus di lakukan bangsa Indonesia agar tidak semakin ketinggalan dengan negara-negara lain

adalah dengan meningkatkan kualitas

pendidikannya terlebih dahulu. Permasalahan sosial yang banyak terjadi di lingkungan sekitar adalah masalah pengangguran. Pengangguran sekarang terjadi dimana-mana. Hal ini disebabkan banyaknya para pencari kerja. Tetapi, sedikitnya lapangan kerja yang tersedia. Itu hanya salah satu sebab terjadinya pengangguran. Contoh sebab lain adalah Sumber Daya Manusia yang kurang berkualitas. Para generasi muda sekarang lebih suka bemalas-malasan dan bermain dari pada belajar demi menggapai masa depan. Sehingga di saat mereka dewasa karena tingkat pendidikan mereka sangat rendah sehingga mereka kesulitan mencari pekerjaan dan akan menjadi pengangguran Sehingga terjadi kemiskinan dan masalah social lainnya. Kita harus berusaha mencapai hasil yang terbaik dalam hidup kita sehingga kita akan menjadi manusia yang berkualitas dan dapat membantu mengurangi masalah sosial yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : kemiskinan, tingkat pendidikan rendah, tindakan kriminal,

30

pengangguran, dan lain-lain. Masih banyak faktor yang menyebabkan munculnya masalah sosial di masyarakat kita. Masalah ini tidak hanya terjadi di Negara kita saja tetapi masalah ini terjadi sama rata di seluruh pelosok dunia.

3.2 Saran 1. Kembali Kepada Jalan Allah dengan tuntunan Alquran dan Sunnah. 2. Meningkatnya kualitas pendidikan berarti sumber daya manusia yang terlahir akan semakin baik mutunya dan akan mampu membawa bangsa ini bersaing secara sehat dalam segala bidang di dunia internasional. 3. Kita semua harus bekerja sama dalam mengatasi masalah sosial yang sudah menjadi sorotan bagi kita. Dengan bersama, masalah akan lebih cepat selesai. Apalagi dengan disertai prakek-praktek yang nyata, akan semakin banyak orang sadar akan kehidupan sosial ini. 4. Melakukan perubahan dan perbaikan dimulai dari diri sendiri dan lingkungan yang kondusif, setelah itu mengajak orang terdekat kita.

31

DAFTAR PUSTAKA Pidarta, Prof. Dr. Made. 2004. Manajemen Pendidikan Indonesia. Jakarta: PT Rineka Cipta. Soetomo, 2008, Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Sudagung, Hendro Suroyo, Mengurai Pertikaian Etnis: Migrasi Swakarsa Etnis Madura ke Kalimantan Barat (Jakarta: ISAI dan Ford Foundation, 2001). Soedijar, Z.A, 1990, penelitian Profil Anak Jalanan di DKI Jakarta, badan Penelitian dan Pengembangan Sosial, Departeman Sosial. Suwarsono dan Alvin Y. So., Perubahan Sosial dan Pembangunan (Jakarta: LP3ES, 1994).

32