Makalah Blk Bbaru.docx

BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN

Dosen Pengampu : Dosen: Prof. Dr. Theresia Militina, M.Si Disusun Oleh : Sofy Latul Latifah (1701015034) Ilmu Ekonomi UNIVERSITAS MULAWARMAN SAMARINDA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 2019

Kata Pengantar Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya sehingga kelompok kami dapat menyelesaikan tugas mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan ini. Tujuan dibuatnya tugas ini untuk memenuhi kewajiban, menambah nilai Bank dan Lembaga Keuangan, menambah pengetahuan serta memahami tentang materi Bank dan Lembaga Keuangan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Theresia Militina, M.Si selaku dosen yang mengajar mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan serta teman-teman sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini tepat waktu. Tugas ini belum bisa dikatakan sempurna, maka kami meminta saran dan kritik yang bersifat membangun.

Samarinda, 28 Februari 2019

Penyusun

i

DAFTAR ISI Kata Pengantar i DAFTAR ISI ii BAB I

LEMBAGA KEUANGAN 1 1.1. Definisi Lembaga Keuangan 1 1.2. Definisi Lembaga Keuangan Menurut Para Ahli 1 1.3. Definisi Lembaga Keuangan Menurut Undang-Undang dan Surat Ketetapan Menteri Keuangan 1 1.4. Penggolongan Lembaga Keuangan 2 1.5. Peran dan Fungsi Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank 4 1.5.1. Peran dan Fungsi Lembaga Keuangan Bank 4 1.5.2. Peran dan Fungsi Lembaga Keuangan Bukan Bank 6 1.6. Perbedaan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 6

BAB II

UANG 8 2.1. Uang 8 2.2. Kriteria Uang 9 2.3. Klasifikasi Uang 10 2.4. Fungsi Uang 14 2.5. Jenis-jenis Uang 15

BAB III

BANK SENTRAL 17 3.1. Pengertian Bank Sentral Menurut Undang-undang No 3 Tahun 2004 17 3.2. Sejarah Berdirinya Bank Sentral 17 3.3. Sejarah Bank Sentral Menurut UU RI No 13 Thaun 1968 18 3.4. Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 1999 23

BAB IV

BANK UMUM 26 ii

4.1. Sejarah Bank Umum 26 4.2. Pengertian Bank Umum Menurut uud 1945 dan Menurut Para Ahli 27 4.2.1. Pengertian Bank Umum Menurut UUD 1945 27 4.2.2. Pengertian Bank Umum Menurut Para Ahli 27 4.3. Tugas-tugas Bank Umum Secara Umum 28 4.4. Fungsi Bank Umum Secara Umum 28 4.5. Jenis-jenis Bank Umum 29 4.6. Bentuk Hukum Bank Umum 31 4.7. Usaha Bank Umum 31 BAB V

SISTEM KEUANGAN DI INDONESIA 33 5.1. Pendahuluan 33 5.2. Otoritas Keuangan 34

BAB VI

KEBIJAKAN MONETER DAN PERBANKAN INDONESIA 35 6.1. Sistem Moneter dan Perbankan Indoensia 35 6.2. Pengertian Kebijakan Moneter 35 6.3. Tujuan Kebijakan Moneter 36 6.4. Alat dan Instrumen Kebijakan Moneter 36 6.4.1. Politik Pasar Terbuka 36 6.4.2. Politik Diskonto 37 6.4.3. Politik Perubahan Cadangan Minimum 37 6.4.4. Margin Requirement 37 6.4.5. Moral Suasion 37 6.5. Jenis dan Indikator Kebijakan Moneter 38 6.6. Pengendalian Moneter 39 6.7. Kerangka Kebijakan Moneter Di Indonesia 40 6.8. Pengertian Perbankan Mneurut UU RI 40 6.9. Pentingnya Perbankan Indonesia 41 6.10. Asas, Fungsi, dan Tujuan Perbankan Indonesia 41

iii

6.11. Pengertian Sistem Perbankan Indonesia 42 6.12. Sistem Informasi Pelaporan Bank Kepada Bank Indonesia 41 6.13. Tata Perbankan Indonesia 44 6.14. Sistem Perbankan Indonesia 46 6.15. Pengaturan dan Pengawasan Bank 47 6.16. Tujuan Pengaturan dan Pengawasan Bank 48 6.17. Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank 48 6.18. Sistem Pengawasan Bank Oleh Bank Indonesia 49 BAB VII

LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL 52 7.1. Lembaga Keuangan Internasional 52 7.2. Bank Dunia (Worls Bank) 52 7.3. International Monetary Fund (IMF) 54 7.4. Bank Pembangunan Asia (The Asian Development Bank) 55 7.5. Bank Pembangunan Islam 56

BAB VIII BANK SYARI’AH 59 8.1. Pengertian Bank Syari’ah 59 8.2. Peranan Bank Syari’ah 59 8.3. Prinsip-prinsip Dasar Operasional Bank Syari’ah 61 8.4. Produk Operasional Bank Syari’ah di Indonesia 62 8.5. Perbedaan Sistem Bunga (Bank Konvensional) dengan Sistem Bagi Hasil (Bank Syari’ah) 63 DAFTAR PUSTAKA 64

iv

BAB I LEMBAGA KEUANGAN 1.1. Definisi Lembaga Keuangan Lembaga Keuangan adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa keuangan yaitu menghimpun dana dan menyalurkannya serta jasa keuangan lainnya. 1.2. Definisi Lembaga Keuangan menurut para ahli Pengertian lembaga keuangan menurut para ahli : 1. Ahmad Rodoni Menurut Ahmad Rodoni, pengertian lembaga keuangan adalah salah satu badan usaha dimana kekayaannya berbetuk aset keuangan (financial assets) maupun (non-financial assets). 2. Dahlan Siamat Menurut Dahlan Siamat, pengertian lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaan utamanya berbentuk aset keuangan dibanding aset non-finansial atau riil. Dimana lembaga keuangan sudah memberikan kredit atau pembiayaan terhadap nasabah dan menanamkan dananya pada surat yang berharga. 3. Kasmir Menurut Kasmir, arti lembaga keuangan adalah wadah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dimana kegiatan yang dilakukan bisa hanya menghimpun dana saja atau hanya menyalurkan atau mungkin bisa keduanya. 1.3. Definisi

Lembaga

Keuangan

menurut

Undang-Undang

dan

Surat

Keputusan Menteri Keuangan 1. UU No. 14 Tahun 1967 Menurut UU No. 14 Tahun 1967 pasal 1 tentang perbankan, pengertian lembaga keuangan adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian mengeluarkannya kembali kepada masyarakat. 2. SK Menteri Keuangan RI No. 792 Tahun 1990 Menurut SK Menteri Keuangan RI No. 792 Tahun 1990, pengertian lembaga keuangan adalah semua badan usaha yang bergerak dibidang keuangan dimana kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, terutama untuk pembiayaan investasi pembangunan. 1.4. Penggolongan Lembaga Keuangan 1

Lembaga Keuangan sering juga disebut sebagai lembaga intermediasi dapat digolongkan menjadi 2 golongan yaitu : a. Lembaga Keuangan Bank adalah badan usaha yang dalam kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya dalam bentuk pinjaman serta kegiatan jasa lainnya. Bentuk simpanan umum berupa: Tabungan, Deposito Berjangka dan Giro sedangkan pinjaman dapat berupa: Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi dan Kredit Konsumtif serta kredit lainnya. Yang termasuk dalam lembaga keuangan bank adalah: 1) Bank Sentral dan Bank Indonesia 2) Bank Umum berdasarkan prinsip konvensional 3) Bank Umum berdasarkan prinsip syariah 4) Bank Perkreditan Rakyat b. Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah perusahaan yang dalam kegiatan usahanya melakukan invenstasi, pembiayaan atau memberikan perlindungan terhadap resiko terhadap konsumennya. Yang termasuk dalam kegiatan melakukan investasi adalah 1) Pasar Uang merupakan pertemuan dalam suatu pasar yang abstrak untuk memperoleh demand dan supply dana jangka pendek. Dalam pasar uang valuta asing diperlukan untuk membayar kegiatan ekspor, impor dan utang luar negeri. 2) Pasar Modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek Dan yang termasuk dalam kegiatan melakukan pembiayaan (finance company) adalah 1) Leasing adalah kegiataan pembiayaan dengan menyediakan barang modal baik dengan hak opsi (finance lease) maupun tanpa hak opsi (operating lease) untik digunakan oleh penyewa rumah usaha (lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. 2) Anjak Piutang adalah suatu transaksi keuangan suatu perusahaan menjual piutannya dengan memberikan suatu diskon.\ 3) Pembiayaan Konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

2

4) Kartu Kredit adalah suatu jenis penyelesaian transaksi ritail dan sistem kredit yang namanya berasal dari kartu plastik yang diterbitkan kepada pengguna sistem tersebut. 5) Pegadaian adalah sebuah BUMN sektor keuangan indonesia yang bergerak pada tiga lini bisnis perusahaan pembiayaan, emas dan aneka jasa. Dan yang termasuk dalam kegiatan usaha perlindungan terhadap resiko adalah: 1) Asuransi dalah pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak dimana pihak satu berkewajiban membayar iuran atau kontribusi atau premi sementara pihak yang lainnya memiliki kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran atau konribusi atau prei apabila terjadi sesuatu yang mmenimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat. 2) Dan Pensiun adalah barang hukum yang mengelola dan menjalankan program yang memasok atau memenuhi janji manfaat pensiun. 1.5 Peran dan Fungsi Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan NonBank 1.5.1. Peran dan Fungsi lembaga keuangan bank: a.

Peran Lembaga Keuangan

1) Pengalihan aset Lembaga keuangan sebenarnya hanyalah mengalihkan atau memindahkan kewajiban peminjam menjadi suatu aset dalam suatu jangka waktu yang jatuh tempo sesuai keinginan penabung. Proses pengalihan kewajiban menjadi suatu aset disebut transmutasi kekayaan atau asset transimitation. 2) Liquiditas Liquiditas berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Beberapa sekuritas sekunder dibeli sektor usaha dan rumah tangga terutama dimaksudkan untuk tujuan liquiditas. Sekuritas sekunder seperti tabungan, deposito dan sertifikat deposito yang diterbitkan bank umum memberikan tingkat keamanan dan liquiditas yang tinggi, disamping tambahan pendapatan. 3) Realokasi Pendapatan (income reallocation) Dalam kenyataannya di masyarakat banyak individu memiliki penghasilan yang memadai dan menyadari bahwa dimasa datang mereka akan pensiun sehingga pendapatannya jelas akan berkurang. Untuk menghadapi masa datang

3

tersebut mereka menyisihkan atau merealokasikan pendapatannya untuk persiapan di masa yang akan datang. Untuk melakukan hal tersebut pada prinsipnya mereka dapat saja membeli atau menyimpan barang misalnya : tanah, rumah dan sebagainya. Namun pemilikan sekuritas seunder dikeluarkan lembaga keuangan, misalnya program tabungan, deposito, program pensiun, polis asuransi atau saham-saham adalah jauh lebi baik jika dibandingkan dengan alternatif pertama. 4) Transaksi (transation) Sekuritas sekunder yang diterbitkan oleh lembaga intermediasi keuangan misalnya rekening giro, tabungan, deposito dan sebagainya, merupakan bagian dan sistem pembayaran. Giro atau rekening tabungan tertentu ditawarkan bank pada prinsipnya dapat berfungsi sebagai aset. Produk-produk tabungan tersebut dibeli oleh rumah tangga dan unit usaha untuk mempermudah mereka melakukan penukaran barang dan jasa. Dalam hal tertentu, unit ekonomi membeli sekuritas sekunder

(misalnya

giro)

untuk

mempermudah

penyelesaian

transaksi

keuangannya sehari-hari. b. Fungsi Lembaga Keuangan Fungsi lembaga keuangan adalah melancarkan pertukaran produk (barang dan jasa) dengan menggunakan uang dan instrumen kredit. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Atau dengan kata lain, lembaga keuangan menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkan ke pihak yang kekurangan dana. 1. Memberikan pengetahuan dan informasi, yaitu : a. Lembaga Keuangan melaksanakan tugas sebagai pihak yang ahli dalam analisis ekonomi dan kredit untuk kepentingan pihak lain (nasabah). b. Lembaga Keuangan berkewajiban menyebarkan informasi dan kegiatan yang berguna dan menguntungkan bagi nasabahnya. 2. Memberikan Jaminan Lembaga Keuangan mampu memberikan jaminan hukum dan moral mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga keuangan tersebut. 3. Menciptakan dan memberikan likuiditas Lembaga Keuangan mampu memberikan keyakinan kepada nasabahnya bahwa dana yang disimpan akan dikembalikan pada waktu jatuh tempo. 1.5.2. Peran dan Fungsi Lembaga Keuangan Non-Bank

4

a. Peran Lembaga Keuangan Non-Bank 1. Membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang atau jasa. 2. Memperlancar distribusi barang. 3. Mendorong terbukanya lapangan pekerjaan. b. Fungsi Lembaga Keuangan Non-Bank 1. Menghimpun dana dengan cara menerbitkan surat berharga dan menyalurkannya kepada perusahaan kecil maupun masyarakat. 2. Memberikan modal kepada ekonomi lemah agar mereka bisa mengembangkan usaha dan tidak terbelit utang dengan bunga tinggi atau dari rentenir. 3. Pasar modal bertujuan untuk memperlancar pembangunan baik ekonomi maupun industri. 4. Memberikan kredit dengan bunga ringan kepada usaha kecil maupun masyarakat dengan jaminan surat berharga/kendaraan/perhiasan ataupun tanpa jaminan. 1.6. Perbedaan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank Lembaga Keuangan Bank

Lembaga Keuaangan Non-Bank

1. Lembaga Keuangan bank merupakan 1.Lembaga keuangan

yang

paling

Keuangan

Non-Bank

lengkap kegiatannya difokuskan pada salah satu

kegiatannya yaitu menghimpun dana dari kegiatan keuangan saja. Misalnya : masyarakat dan menyalurkan kembali perusahaan leasing menyalurkan dana dana tersebut keada masyarkat dalam dalam bentuk barang modak kepada bentuk pinjaman serta melaksanakan perusahaan penyewa (lessee), pegadaian kegiatan jasa keuangan lainnya.

menyalurkan

dana

dalam

bentuk

pinjaman jangka pendek dengan jaminan barang bergerak. 2.Bank

dapat

secara

langsung 2.Lembaga Keuangan Non-Bank tidak

menghimpun dana dari masyarakat dlam dapat secara langsung menghimpun dana bentuk

giro,

tabungan,

deposito dari masyarakat dalam bentuk giro,

berjangka.s

tabungan, dan deposito berjangka.

3.Bank umum dapat menciptakan uang 3.Lembaga Keuangan Non-Bank tidak giral yang dapat mempengaruhi jumlah bisa melakukan hal tersebut uang yang beredar di masyarakat.

5

BAB II UANG 2.1. Uang Seperti yang kita ketahui awal mula adanya uang adalah akibat dari kesulitan masyarakat dalam melakukan tukar-menukar dimasa lalu. Kendala utama dalam melakukan pertukaran adalah sulit untuk memperoleh barang dan jasa yang diinginkan sesuai dengan jenis barang dan jasa pada saat yang dibutuhkan . kendala seperti ini dikarenakan masih dalam sistem barter. Sistem barter merupakan suatu system pertukaran antara barang dengan barang atau barang dengan jasa atau sebaliknya. System ini dilakukan pertama kali dalam perdagangan dunia, namun system ini mulai ditinggalkan setelah menemui banyak kendala. Beberapa kendala dalam pertukaran adalah sebagai berikut. a. Sulit menemukan orang yang mau menukarkan barang yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. b. Sulit untuk menentukan nilai barang yang akan ditukarkan terhadap barang yang diinginkan. c. Sulit menemukan orang yang manukarkan barang dengan jasa yang dimiliki atau sebaliknya. d. Sulit untuk menemukan kebutuhan yang mau ditukarkan pada saat yang cepat sesuai dengan keinginan. Artinya untuk memperoleh barang yang diinginkan memerlukan waktu yang terkadang relatif lama. Dengan beberapa kendala tersebut, para ahli memikirkan sesuatu yang dapat digunakan untuk menjadi alat tukar yang lebih efisien dan efektif. Alat tukar tersebut disebut uang. Pengertian uang secara luas adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Secara umum uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi juga memiliki fungsi-fungsi lainnya seperti alat satuan hitung, penimbun kekayaan atau standar pencicilan utang. Namun uang digunakan diwilayah tertentu, misalnya Negara karena bias saja satu mata uang tertentu tidak berlaku di Negara lain dan sebaliknya serta bisa saja mata uang Negara tertentu berlaku di semua Negara seperti mata uang US Dollar. Di dalam perekonomian, uang merupakan suatu kebutuhan, bahkan uang satu diantara penentu stabilitas dan kemajuan perekonomian di suatu Negara. Dari uraian di atas menunjukkan beberapa manfaatnya adalah sebagai berikut. 1. Mempermudah untuk memperoleh dan memilih barang dan jasa yang diinginkan secara cepat. 2. Mempermudah dalam menentukan nilai (harga) dari barang dan jasa.

6

3. Memperlancar proses perdagangan secara luas. 4. Digunakan sebagai tempat menimbun kekayaan. 2.2. Kriteria Uang Adanya kriteria agar sesuatu yang dianggap uang haruslah memenuhi beberapa persyaratan yang dapat diterima semua lapisan masyarakat. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut. 1. Ada jaminan Dengan adanya jaminan dari pemerintah tertentu, maka kepercayaan untuk mengunakan uang untuk berbagai keperluan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas. Khususnya uang logam yang sudah dijamin oleh nilai yang terkandung dalam uang tersebut. 2. Disukai umum Uang harus dapat diterima secara umum pengunaannya apakah sebagai alat tukar, penimbun kekayaan atau sebagai standar pencicilan utang. 3. Nilai yang stabil Nilai uang harus memiliki kestabilan dan ketetapan serta diusahakan fluktuasinya

sekecil

mungkin.

Apabila

nilai

uang

sering

mengalami

ketidakstabilan, maka akan sulit untuk dipercaya oleh yang menggunakannya. 4. Mudah disimpan Uang harus memiliki fleksibilitas, seperti bentuk fisiknya yang tidak terlalu besar, mudah dilipat dan terdapat nominal mulai dari yang kecil sampai nominal yang maksimal. 5. Mudah dibawa Uang sebaiknya mudah dibawa untuk keperluan sehari-hari. Oleh karena itu,dalam hal fisik uang jangan terlalu besar dan diusahakan seringan mungkin. 6. Tidak mudah rusak Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah kualitas fisik uang harus benarbenar dijaga dan terjamin kualitasnya sehingga uang dapat digunakan untuk waktu yang relative lama. 7. Mudah dibagi Dalam satuan unit tertentu dengan berbagai nominal yang ada guna kelancaran dalam melakukan transaksi mulai dari nominal kecil sampai dengan

7

nominal yang besar sekali pun. Oleh karena itu agar uang mudah dibagi harus dibuat dalam nominal yang beragam. 8. Suplai harus elastis Tersedianya uang dalam jumlah yang cukup disesuaikan dengan kondisi usaha atau kondisi perekonomian suatu wilayah. Apabila dalam usaha terjadi kekurangan uang maka berakibat kurang baik demikian pula sebaliknya. Artinya bila terjadi kekurangan atau kelebihan dengan cepat diatasi sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat dalam berbagai halyang berhubungan dengan uang. 2.3. Klasifikasi Uang Uang dapat diklasifikasikan atas beberapa dasar yang berbeda-beda, seperti : 1. Sifat fisik dan bahan yang dipakai untuk membuat uang 2. Yang mengeluarkan atau mengedarkan, yakni pemerintah, bank sentral atau bank komersial 3. Hubungan antara nilai uang sebagai uang dengan nilai uang sebagai barang.

Tabel 1.1. Klasifikasi Uang 1. Full bodied money 2. Representative full bodied money 3. Credit money Yang dikeluarkan oleh pemerintah : 1. Token coins 2. Representative token money 3. Uang kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah Yang dikeluarkan oleh bank : 1. Uang kertas yang dikeluarkan bank sentral 2. Demand deposit (uang giral) Dari tiga jenis uang tersebut yang berlaku saat ini adalah yang ketiga (credit money). 1. Full Bodied Money Full bodied money adalah uang dimana nilainya sebagai barang sama dengan nilainya sebagai uang. Dalam dunia modern, jenis uang full bodied ini berupa emas dan perak (keduanya merupakan standar logam). Biasanya full bodied money dikeluarkan oleh pemerintah. Ada dua hal yang perlu penjelasan lebih lanjut sehubungan sering terjadinya kesalahpahaman, yakni :

8

(1) Dikatakan diatas bahwa full bodied money itu adalah uang yang nilainya sebagai barang sama dengan nilainya sebagai uang. Ini tidak berarti bahwa nilainya sebagai uang itu tetap (konstan), jika harga dari satu unit emas dinyatakan tetap dalam mata uang, maka tenaga beli (purchasing power) akan berbanding terbalik dengan harga barang lain. (2) Tidak selalu benar bahwa nilai uang (dalam arti tenaga belinya terhadap barang lain) ditentukan oleh jumlah (stock) barang (emas atau perak) yang dipergunakan untuk membuat uang tersebut serta permintaan untuk penggunaan barang tersebut sebagai nonuang. 2. Representative Full Bodied Money Biasanya uang jenis ini terbuat dari kertas, dengan demikian nilainya sebagai barang tidak ada (nol). Sebenarnya uang jenis ini hanyalah mewakili (represent) dari sejumlah barang atau logam dimana nilai logam sebagai barang sama dengan nilainya sebagai uang. 3. Credit Money Credit money adalah jenis uang yang mana nilainya sebagai uang lebih besar daripada nilai sebagai barang. Dalam keadaan tertentu nilai sebagai barang tidak penting, seeprti uang kertas yang kita lihat sehari-hari. Pertanyaan yang timbul : bagaimana memlihatra nilai sebagai barang ini lebih rendah dari nilai sebagai uang (tenaga beli)?. Caranya dengan membatasi pembentukan atau pencetakan uang. Biasanya penguasa menentukan sejumlah tertentu uang yang akan dibuat, kemuadian penguasa hanya membeli bahan (barang yang digunakan untuk uang) itu sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan untuk membuat uang tersebut. Jumlah bahan yang tersisa dapat digunakan untuk tujuan lain. Jumlah sisa ini pada umumnya cukup besar sehingga harganya relatif rendah. Dengan demikian harga sebagai bahan lebih rendh daripada nilai sebagi uang. Cara lain adalah pemerintah membeli semua bahan untuk membuat uang yang ditawarkan dengan harga lebih rendah daripada nilainya sebagai uang yang nantinya akan diciptakan. Misalnya penguasa ingin menciptakn uang dolar, masing-masing unit terdiri dari ½ gram perak dan membeli perak dengan harga 1 dolar per gramnya. Dalam hal ini penguasa moneter memperoleh keuntungan karena membeli perak per gramnya seharga 1 dolar, yang kemudian dijadikan uang dengan nilai 2 dolar. Keuntungan ini disebut seigniorage. Yang penting disini bukanlah mencari keuntungan, tetapi memelihara adanya kelebihan nilai uang diatas nilai sebagai barang. Nilai setiap gram perak dalam bentuk uang sebesar 2 dolar tetapi harganya per gram perak sebagai barang di pasar hanya sebesar 1 dolar. Credit Money ini dapat berbentuk : 1. Token Coins (Uang Tanda)

9

Jenis uang ini berbentuk logam dengan nilai nominal (sebagai uang) lebih tinggi daripada nilai sebagai barang (sering disebut : nilai intrinsik). Nilai nominal biasanya kecil, sebab uang jenis ini sering digunakan untuk perhitungan uang “kembali” yang biasanya merupakan pecahan kecil. Uang perak merupakan salah satu contoh token coin. 2. Representative Token Money Bedanya dengan full bodied money adalah bahwa representative token money dijamin logam atau coin yang nilainya sebagai barang (intrinsik) lebih rendah dari nilai nominal. Salah satu contohnya adalah “sertifikat perak” yang dikeluarkan di Amerika Serikat tahun 1978-1967. 3. Uang Kertas yang Dikeluarkan oleh Pemerintah Biasanya berbentuk uang kertas dan sering disebut flat money. Kepercayaan masyarakat merupakan dasar penerimaan kertas tersebut sebagai uang. Namun masyarakat sering mengemukakan keberatannya lantaran pemerintah dapat mencetak uang ini guna membiayai defisit anggaran belanjanya terutama pada masa perang. 4. Uang Kertas yang Dikeluarkan oleh Bank Sentral Kebanyakan uang kertas yang beredar di masyarakat dewasa ini berupa uang kertas yang dikeluarkan oleh bank sentral. Di Indonesia, kita lihat setiap uang kertas selalu ada tulisan Bank Indonesia. 5. Demand Deposit (uang giral) Bagian terbesar dari jumlah uang yang beredar merupakan uang giral. Makin maju suatu perekonomian biasanya proporsi uang giral makin besar. Uang giral merupakan simpanan di bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran. Uang giral lebih praktis sebagai alat pembayar karena : a. Kalau hilang dapat dilacak kembali sehingga yang menemukan tidak bisa menguangkan. b. Dapat dipindahtangankan tanpa ongkos atau biaya yang tinggi dan dapar dilakukan dengan cepat. c. Tidak diperlukan adanya uang kembali sebab cek dapat ditulis sesuai dengan nilai transaksi. 2.4. Fungsi Uang Fungsi uang pada awalnya hanya sebagai alat tukar-menukar, namun semakin modern fungsi uang semakin luas. Fungsi-fungsi uang secara umum adalah sebagai berikut. 1. Alat Tukar-menukar

10

Dalam hal ini uang digunakan sebagai alat untuk membeli atau menjual suatu barang maupun jasa. Uang digunakan untuk membayar barang yang akan dibeli atau diterima sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa. 2. Satuan Hitung Satuan hitung menunjukkan nilai dari barang dan jasa yang dijual atau dibeli. Besar kecilnya nilai menjadikan sebaai satuan hitung dalam menentukan harga barang dan jasa secara mudah. 3. Penimbun Kekayaan Uang yang disimpan menjadi kekayaan yang dapat berupa uang tunai atau uang yang disimpan di bank dalam bentuk rekening. Menyimpan atau memegang uang tunai disamping sebagai penimbun kekayaan juga memberi manfaat lain. Memegang uang tunai biasanya memiliki beberapa tujuan seperti untuk memudahkan melakukan transaksi berjaga-jaga atau melakukan spekulasi. 4. Standar Pencicilan Utang Dengan adanya uang akan mempermudah menetukan standar pencicilan utang piutang secara tepay dan cepat, baik secara tunai maupun secara angsuran. Secara mudah dapat ditentukan berapa besar nilai utang piutang yang harus diterima atau dibayar sekarang atau dimasa yang akan dating. 2.5. Jenis-Jenis Uang Uang yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari terbagi menjadi beberpa jenis. Pembagian tersebut didasarkan pada maksud dan tujuan penggunaan pihak yang membutuhkan. Perkembangan jenis uang sesuai dengan perkembangan nilai intrinsiknya, nominalnya dan fungsi uang itu sendiri. Adapun jenis-jenis uang adalah sebagai berikut. 1. Berdasarkan Bahan Jika diliat dari bahan pembuat uang maka jenis uang terdiri dari dua macam, yaitu: a. Uang

logam,

merupakan

uang

dalam

bentuk

koin

yang

terbuatdari

logam,almunium, kupronikel, bronze, emas, perak atau perunggu dan bahan lainnya. Di Indonesia uang logam terdiri dari pecahan Rp5, Rp10,- Rp25,- Rp50,R100,- Rp500,- dan Rp1.000,- . b. Uang kertas, merupakan uang yang bahannya terbuat dari kertas atau bahan lainnya. Uang jenis inibiasanya bernominal besar dengan bahan yang bersifat tahan terhadap air, tidak mudah robek atau luntur. Contohnya Rp1.000,- Rp2000,Rp5000,- dan lainnya. 2. Berdasarkan Nilai

11

Jika diliat dari nilai yang terkandung pada uang maka dapat dilihat dari nilai intrinsiknya (bahan uang) atau nilai nominalnya (nilai yang tertera pada uang tersebut). Jenis ini dibagi ke dalam dua jenis, yaitu: a. Bernilai penuh (full bodies money), merupakan uang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Contohnya uang logam,di mana nilai bahan untuk membuat uang tersebut sama dengan nominal yang tertera di uang tersebut. b. Tidak bernilai penuh (representative full bodied money), merupakan uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominalnya. Contohnya uang yang terbuat dari kertas atau yang disebut uang bertanda atau token money. Kadangkala nilai intrinsiknya jauh lebih rendah dari pada nilai nominalnya. 3. Berdasarkan Lembaga Hal ini berdasarkan badan atau lembaa yang menerbitkan ata mengeluarkan uang jenis uang tersebut yaitu: a. Uang kartal, merupakan uang yang diterbitkan oleh Bank Sentral uang logam maupun uang kertas. b. Uang giral, merupakan uang yang diterbitkan oleh Bank umum seperti cek, bilyet giro, traveller cheque dan credit card. Jenis uang berdasarkan lembaga memiliki perbedaan nyata adalah sebagai berikut. 1) Uang kartal berlaku dan digunakan di seluruh lapisan masyarakat, sedangkan uang giral digunakan dan berlaku bagi kalangan tertentu saja. 2) Nominal dalam uang kartal sudah tertera dan terbatas sedangkan uang giral harus ditulis lebih dulu sesuai dengan kebutuhan dan nominal yang tidak terbatas. 3) Uang kartal dijamin oleh pemerintah sedangkan uang iral hanya dijamin oleh bank yang mengeluarkan saja. 4) Uang kartal ada kepastian pembayaran seperti yang tertera dalam nominal uang, sedangkan uang giral belumada kepastian pembayaran. Hal ini tergantung dari beberapa hal termasuk lembaga yang mengeluarkannya. 4. Berdasarkan Kawasan Jenis uang dapat dilihat dari daerah atau wilayah tertentu yang dapat tidak berlakudi daerah lainnya atau berlaku di seluruh wilayah. Jenis uangberdasarkan kawasan adalah sebagai berikut. a. Uang lokal, merupakan uang yang berlaku di suatu Negara tertentu seperti rupiah di Indonesia atau ringgit di Malaysia. b. Uang regional, merupakan uang yang berlaku di kawasan tertentu yang lebih luas dari uang local seperti untuk kawasan benua Eropa berlaku mata uang tunggal Eropa yaitu Euro. c. Uang internasional, merupakan uang yang berlaku antar Negara seperti US Dollar dan menjadi standar pembayaran internasional.

12

BAB III BANK SENTRAL 3.1. Pengertian Bank Sentral Menurut UU No 3 Tahun 2004 Menurut UU No 3 Tahun 2004, Bank Sentral dalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort. 3.2. Sejarah Berdirinya Bank Sentral Bank sentral dalam kaitannya dengan perjalanan sejarah telah mengalami berbagai peran. Bank Indonesia pasa mulanya bernama De Javasche Bank. De Javasche Bank adalah sebuah bank belanda yang pada masa kolonial diberi tugas oleh pemerintah belanda sebagai bank sirkulasi hindia belanda. Pada tahun 1949, melalui keputusan Konferensi Meja Bundar De Javasche Bank di ubah menjadi Bank Indonesia. Kemudian De Javasche Bank dinasionalisasikan menjadi bank indonesia berdasarkan UU No. 11 Tahun 1953. Berdasarkan undang-undang tersebut bank indonesia tidak hanya memiliki peran sebagai bank senteral saja, melaikan juga sebagai bank komersial. Peran ganda dari bank indonesia telah mengakibatkan perkembangan moneter yang tidak sehat bagi perkembangan perekonomian karena tingginya inflaso. Hal ini berlanjut sampai akhir tahun 1965. Masa berikutnya berdasarkan ketetapan presiden RI No. 17 Tahun 1965, Bank Indonesia dan bank lainnya, seperti bank koperasi tani dan nelayan, bank negara indonesia, bank umum negara dan bank tabungan negara menjadi bank tunggal dengan mana bank negara indonesia. Berdasarkan surat keputusan bank sentral no. Kep.65/ub/65, bank-bank tersebut menjalankan

usahanya dengan masing-masing

diberi nama BNI unit I, BNI unit II, BNI unit III, BNI unit IV, BNI unit khusus Bank Negara Indonesisa unit I berfungsi sebagai bank sentral, bank umum dan bank sirkulasi. Dalam rangka upaya penataann kembali perekonomian dan perbankan, maka melalui UU no. 13 tahun 1968 bank negara indonesia unit I dipisahkan kembali dari bank tunggal. kemufian didirikan bank sentral dengan nama bank indonesia secara murni dan secara tega dijelaskan fungsinya yaitu hanya menjalankan kegiatan bank sentral saja. Dalam undang-undang tersebut peranan bank indonesia ditata kembali dengan tugas utamanya adalah mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah serta mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat .

13

3.3. Sejarah Bank Sentral menurut Undang – Undang Bank Indonesia No. 13 Tahun 1968 a. Kedudukan Bank Indonesia Kedudukan bank indonesia sebagai bank sentral dalam UU No.13 tahun 1968 lebih jelas dari UU No. 11 Tahun 1953. Dalam UU No.13 Tahun 1968 dijelaskan bahwa bank indonesia tidak lagi mempertahankan fungsinya “dualistis” yaitu tidak ada lagi fungsi komersial pada bank indonesia. Kedudukan dan fungsi bank sentral yang baru ini sangat dipengaruhi oleh pemerintah. Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 dijelaskan sebagai berikut. 1. Bank Sentral adalah suatu lembaga yang bertugas membantu presiden melaksanakan kebijakan moneter karena itu Bank Sentral menjalankan tugasnya berdasarkan garis-garis pokok kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. 2. Dengan kedudukan di luar departemen, bank Sentral dapat menilai kebutuhan dan kemampuan perekonomian negara secara lebih objektif dan bertindak berdasarkan wewenang yang tercantum dalam undang-undang. 3. Dalam Dewan Moneter, kedudukan Bank Sentral akan membawa pandangan dan pendapat yang sesuai dengan situasi moneter yang dihadapi oleh karena itu kepada Gubernur bank Sentral diberikan wewenang untuk mengajukan pendapat secara khusus kepada pemerintah apabila keputusan yang diambil oleh Dewan Moneter itu menurut pertimbangan tidak/kurang sesuai dengan situasi moneter yang dihadapinya atau prinsip ekonomi yang objektif. Pada masa tersebut, otoritas kebijakan moneter di Indonesia pada dasarnya terletak pada pemerintah. Terdapat dua lembaga utama sebagai pelaksana kebiajakn moneter, yaitu Bank Indonesia dan Dewan Moneter, meskipun otoritasnya tetap pada pemerintah. Pemerintah melalui Presiden dan Menteri Keuangan mempunyai kekuasaan atau akses yang sangat besar untuk mengarahkan pelaksanaan kebijakan yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia dan Dewan Moneter. b. Dewan Moneter Selanjutnya dewan moneter dalam uu no.13 tahun 1968 diatur dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Dewan moneter membantu pemerintah dalam melancarkan dan menetapkan kebijakan moneter, dengan mengajukan patokan-patokan dalam rangka usaha menjaga kestabilan moneter, kepenuhan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup rakyat. 2. Dewan moneter memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kenijakan moneter yang telah di tetapkan oleh pemerintah. 14

c. Modal Dan Status Bank Indonesia Dalam UU No.13 Tahun 1968 secara jelas dikemukakan mengenai kedudukan Bank Indonesia, yaitu bahwa Bank Indonesia berkedudukan serta berkantor pusat di kota Republik Indonesia dan dapat mempunyai kantor-kantor diseluruh wilayah republik indonesia. Bank Indonesia juga di perbolehkan mempunyai perwakilanperwakilan dan koresponden-koresponden di luar negeri. Ketentuan mengenai modal BankIindonesia diatur dalam UU no.13 tahun 1968 dimana disebutkan bahwa modal bank berjumlah Rp1.000.000.000; yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan demikian, maka untuk selanjutnya bank dalam menjalankan usahanya terlepas dari anggaran pendapatan dan belanaja negara. Kemudian dijelaskan pula mengenai cadangan umum, bank mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan di pupuk menurut ketentuan yang berlaku. Bank perlu

menumpuk

cadangan

umum

untuk

memperbesar

jaminan

terhadap

kewajibannnya dalam melakukan tugas dan usahanya. Cadangan umum dipergunakan untuk menutupi kerugian yang mungkin di derita terhadap modal bank. Disamping itu juga terdapat cadangan bertujuan yang dibentuk oleh bank, dalam hal ini yang diimaksud dengan cadangan tujuan ialah bagian laba setelah dikurangi

pajak

yang

pengantian/pembaharuan

disisihkan

untuk

tujuan

tertentu,

yaitu

biaya

milik tetap dan perlengkapan yang diperlukan dalam

melakasankan tugas dan usaha bank. d. Tugas Bank Indonesia Tugas pokok Bank Indonesia diatur dalam UU No 13 Tahun 1968 dalam Bab IV. Tugas-tugas pokok tersebut adalah sebagai berikut : 1. Mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah. 2. Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja, guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan bab v mengatur rinciaan Tugas Bank Indonesia di bidang peredaran uang, perbankan dan perkreditan hubungan keuangan dengan pemerintah dan pengaturan- pengaturan dana. Peredaran uang Bank indonesia mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang kertas dan uang logam. Jenis, nilai dan ciri-ciri uanf yang akan dikeluarkan oleh Bank Indonesia akan diberitahukan kepada umum dalam berita negara, uang yang dikekuarkan bank dibebaskan dari bea materia

15

Perbankan dan Perkreditan Dalam rangka tugas bank tersebut bank sebagai pembina dan pengawas perbankan bertugas memajukkan perkembangan perbankan dan perkreditan yang sehat serta mennjaga kepentingan masyarakat yang mempercayakan uangnya kepada bank sebagai perusahaan yang diselenggarakan berdasarkan asas-asas ekonomi yang sehat dan wajar. Bank juga mengadakan pengawasan terhadap urusan perkreditan. Hubungan Keuangan dengan Pemerintah Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas pemerintah, bertugas membantu pemerintah dalam penyelenggaran pemindahan uang untuk pemerintah di antara kantor-kantornya diseluruh wilayah republik indonesia. Bank indonesia juga membantu oemerintah dalam penempatan surat-surat hutang negara, penatausahaan serta pembayaran kupon dan pelunasannya. Pengerahan Dana Dalam hal ini Bank Indonesia mendorong pengerahan dana-dana masyarakat oleh berbankan untuk tujuan usaha pembangunan yang produktif dan berencana. Dalam menjalankan usahanya tersebut bank wajib berusaha menciptakan suatu iklim yang sebaik-baiknya untuk dapat mendorong masyarakat menyimpan dana-dananya dalam perbankan atau menjalankan kegiatan usahanya dengan mempergunakan jasajasa perbankan . Hubungan Internasional Pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang hubungan internasional ialah menyusun rencana devisa yang mencerminkan pelaksanaan ekonomi nasional dan memperlancar usaha pembangunan dengan memperhatikan posisi likuiditas dan solvabilitas internasional untuk diajukan kepada pemerintah melalui dewan moneter. e. Wewenang Bank Indonesia Bank sentral dalam menjalankan tugasnya berdasarkan garis-gariskebijaksanaan pemetrintah di bidang

moneter, namun dalam undang-undang ini kepada bank

indonesia diberikan beberapa wewenang yang ditujukkan kearah pemelihara dan jaminan dari pelaksanaan kebijakan moneter itu yang sesuai dengan kebutuhan penjangaan kestabilan nilai uang rupiah perkembangan produksi dan pembangunan guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Wewenang tersebut antara lain : 1. Di bidang anggaran pendapatan dan belanja negara

16

Pembelian kredit dalam rekening koral kepada pemerintah oleh bank sentral hanya dilakukan dalam batasan-batasan anggaran yang telah disetujui oleh dewan perwakilan rakyat denga jaminan kertas perbendaharaan . 2. Di bidang perkreditan Bank sentral dan perbangkan pada umumnya diwajibkan mengikuti batas-batas yang telah ditetapkan rencana kredit. Rencana kredit tersebut di susun oleh bank sentral untuk diajukan kepada pemerintah melalui dewan moneter dalam rangka penyusunan rencanan moneter. 3. Di bidang devisa Dalam menjaga dan memelihara kesrabilan nilai rupiah terhadap valuta asing, maka bank sentral menyusun rencana devisa dalam rangka pemeliharaan ekonomi nasional dan memperlancar usaha pembangunan dengan memperhatikan posisis likuditas dan solvabilitas internasional. Rencana devisa tersebut diajukan kepada pemerintah malaui dewan moneter. Dalam rangka menyusun rencana moneter. 4. Di bidang pembinaan dan pengawasan bank Bank sentral berkewajiban pula untuk membina dan mengawasi perbankan di indonesia , baik dari sudut ekonomi perusahaan terutama dengan jalan pengaturan dan penjagaan likuiditas dan solvabilitas bank maupun dari sudut moneter dengan pengawasan tehadap pemberian kredit bank. 3.4. Undang-Undang Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999 Dalam undang-undang ini, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan yaitu memelihara kestabilaan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah dan nilai tukar yang wajar merupakan sebagian persyaratan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi merupakan bagiain dari kebijakan pemulihan dan reformasi perekonomian untuk keluar dari krissis yang saat ini sedang dihadapi Indonesia. Untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah sebagai tujuan Bank Indonesia ditopang oleh tiga pilar utama yaitu : a. Kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian b. Sistem pembayaran yang cepat dan tepat c. Sistem perbankan dan keuangan yang sehat. Sesuai dengan status Bank Indonesia sebgai otoritas moneter yang independen, pemberian kredit program tidak lagi menjadi tugas Bank Indonesia sebagaimana waktu-waktu sebelumnya. a. Status, tempat kedudukan dan modal Bank Indonesia Dijelaskan bahwa bank indonesia adalah bank sentral republik bank indonesia yang merupakan lembaga negara independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.

17

b. Tujuan dan tugas Bank Indonesia Dalam undang-undang no.23 tahun 1999, secara tegas dinyatakan dalam pasal 7 bahwa tujuan bank indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan rupiah yang merupakan singel objective bank indonesia . kestabilan rupiah yang dimaksud adalah ke stabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa uang tercermin dari perkembangan laju inflasi serta kestabilan terhadap mata uang negara lain yang tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap negara lain. Dalam mencapai tujuan Bank Indonesia tersebut di atas, maka Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut : 1. Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter Dalam menetapakan dan melaksanakan kebijakan moneter Bank Indonesia berwenang : a. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan saran laju infalsi yang ditetapkan b. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termaksud tetapu tidak terbatas. 2. Tugas mengatur dan menjaga sistem pembayaran Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sisterm pembayaran, Bank Indonesia berwenang : a. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggara jasa sistem pembayaran b. Menetapkan penggunaan alat pembayaran c. Mewajibkan penyelengggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya d. Mengatur sistem kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing. 3. Tugas mengatur dan mengawasi bank Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi Bank, Bank Indonesia : a. Menetapkan peraturan perbankan termasuk ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian. b. Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha dari bank. c. Melaksanakan pengawasan bank baik secara langsung ataupun tidak langsung. 4. Hubungan pemerintah dan internasional Bank indonesia dalam melakukan tugasnya dapat melakukan buhungan internasional yang dilakukan secara berikut : a. Bank Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan bank sentral lainnya, organisasi dan lembaga internasional lainnya. b. Dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota lembaga internasional atau lembaga multimedia adalah negara. Bank Indonesia dapat bertindak atas dan untuk nama negara republik indonesia.

18

5. Akuntabilitas dan anggaran Kewajiban Bank Indonesia dalam akuntabilitas dan anggaran meliputi hal-hal sebagai berikut : a. Bank Indonesia wajib menyampaikan secara tertulus kepada presiden dan DPR serta informasi kepada masyarakat secara terbuka media massa pada setaiap awal tahun anggaran b. Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas dan wewenang kepada DPR secara tertulis tiap 3 bulan atau apabila di minta. c. BPK dapat melakukan pemeriksaan khusus kepada bank sentral atas permintaan DPR apabila diperlukan d. Tahun anggaran Bank Indonesia adalah tahun kalender. e. Bank Indonesia wajib mengumumkan laporan keuangan tahuan bank indonesia kepada publik melalui media massa f. Surplus hasil kegiatan Bank Indonesia akan dibagikan g. Apabila modal bank indonesia menjadi kurang dari Rp 2 triliun pemerintah wajib menutupi kekurangan tersebut setelah mendaparkan persetujuan DPR.

19

BAB IV BANK UMUM 4.1. Sejarah Bank Umum Bank pertama kali didirikan dalam bentuk seperti sebuah firma pada umumnya pada tahun 1690, pada saat kerajaan inggris yang berkemauan merencanakan membangun kembali kekuatan armada lautnya untuk dapat bersaing dengan kekuatan armada laut perancis akan juga tetapi pemerintahan inggris saat itu tidak mempunyai kemampuan pendanaan kemudian berdasarkan gagasan william patersonyang lalu kemudian oleh charles montagu akan direalisasikan dengan adanya membentuk sebuah lembaga intermediasi keuangan yang lalu akhirnya dapat memenuhi dana pembiayaan tersebut hanya dalam waktu 12 hari. Sejarah juga akan mencatat asal mula yang dikenalnya kegiatan perbankan merupakan pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan eropa.lalu kemudian usaha perbankan ini berkembang pesat ke asia barat oleh para pedagang. perkembangan perbankan di asia, afrika ataupun amerika dibawa oleh bangsa eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya baik di asia, afrika maupun benua amerika. bila ditelusuri, sejarah yang dikenalnya perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. sehingga dalam sejarah perbankan, arti bank juga sering dikenal sebagai meja tempat penukaran uang.dalam perjalanan sejarah kerajaan pada masa dahulu penukaran uangnya akan dilakukan antar kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lainnya. kegiatan penukaran ini sekarangai sudah mu dikenal dengan namapedagang valuta asing (money changer). lalu kemudian dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan operasional perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang maupun yang sering disebut sekarang ini kegiatan simpanan. awal mulanya memang pekerjaan bank sebagai pedagang uang, yakni menjual maupun membeli mata uang logam .cepat lambat laun keberadaan bank dapat akan menjadi tempat penitipan logam mulia untuk dapat menjaga keamanan. 4.2. Pengertian Bank Umum Menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Menurut Para Ahli 4.2.1. Pengertian Bank Umum Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Bank umum menurut UU No 10 Tahun 1998 ialah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan juga menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau juga bentuk-bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 4.2.2. Pengertian Bank Umum Menurut Para Ahli 1)

Menurut Thomas Mayer, James D. Duesenberry Dan Z. Aliber

20

Bank adalah lembaga keuangan yang sangat penting bagi kita, menciptakan beberapa uang dan mempunyai berbagai aktivitas yang lainnya. frederic s. mishkin, mengemukakan dalam bukunya the economics of money, banking, and financial markets, bahwa bankers are financial institution that accept money deposits and make loans. included under the term banks are firms such as comercial banks, savings and loan associations, mutual savings banks, and credit unions. 2)

RG. Howtery Dalam Bukunya Currency On Credit Menyatakan bahwa uang di tangan masyarakat berfungsi sebagai alat penukar

(medium exchange) dan sebagai alat pengukur nilai (standard on value). Masyarakay memperoleh alat penukar (uang) berdasarkan kredit yang diperoleh oleh badan perantara utang dan piutang, yaitu bank. Dari pendapat ini, dapat disimpulkan suatu definisi bank, yaitu badan perantara kredit. 3)

Menurut F.E. Perry Bank Adalah Suatu Badan Usaha Yang Traksaksinya Berkaitan Dengan Uang,

Menerima Simpanan (Deposito) Dari Nasabah, Menyediakan Dana Atas Setiap Penarikan, Melakukan Penagihan Cek-Cek Atas Perintah Nasabah, Memberikan Kredit Dan Atau Menanamkan Kelebihan Simpanan Tersebut Sampai Dibuthkan Untuk Pembayaran Kembali. 4.3. Tugas-Tugas Bank Umum Secara Umum 1) Menghimpun dana dari masyarakat atau disebut juga funding. Secara garis besar, dana yang dapat dimanfaatkan oleh sebuah bank untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana dalam bentuk simpanan, antara lain bersumber dari masyarakat luas yang diperoleh melalui usaha bank menawarkan produk simpanan, berupa tabungan, deposito, dan giro. 2) Menyalurkan dana landing. Dana yang berhasil dihimpun oleh sebuah bank, kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya kepada masyarakat

yang

memerlukan,

seperti

pembelian

surat-surat

berharga,

penyertaan, pemilikan harta tetap, dan sebagainya. Pemberian kredit akan menimbulkan risiko. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya harus memenuhi persyaratan dan asas kehati-hatian. 4.4. Fungsi Bank Umum Secara Umum 1) Agent of Trust (Agen Kepercayaan) adalah lembaga yang berdasarkan kepercayaan. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam penghimpun dana maupun penyalur dana. Dalam fungsi ini harus dibangun kepercayaan yang bergerak ke dua arah, yaitu dari dan ke masyarakat. 2) Agent of Development, yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi di suatu negara. Kegiatan bank berupa penghimpun dan 21

penyalur dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut, antara lain memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat. 3) Agent of Services, yaitu lembaga yang memberikan pelayanan jasa perbankan dalam bentuk transaksi keuangan kepada masyarakat, seperti pengiriman uang/transfer, inkaso, penagihan surat berharga/collection, cek wisata, kartu debit, transaksi tunai, BI-RTGS, SKN-BI, ATM, e-banking, dan pelayanan lainnya. Jasa yang ditawarkan bank ini erat terkait dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. 4.5. Jenis-Jenis Bank Umum Berdasarkan kemampuannya dalam melayani masyarakat luas, maka bank umum dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut.

Kedudukan

menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat, baik dari segi jumlah produk, modal atau kualitas pelayanannya. Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, maka bank umum dapat dibagi ke dalam dua macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal, maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu. Status bank yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1. Bank Devisa Bank devisa adalah bank yang mendapat persetujuan atau ditunjuk oleh Bank Sentral (Bank Indonesia) untuk dapat melakukan kegiatan usaha bidang perbankan dalam valuta asing. Bank devisa memiliki kelebihan yaitu bisa menawarkan jasa-jasa bank yang berkaitan dengan mata uang asing tersebut. Contohnya: transfer uang ke luar negeri, transaksi ekspor dan impor, jual beli valuta asing dan lainnnya. Bank umum swasta nasional devisa terdiri dari: 1) Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk 2) Bank Antar Daerah 3) Bank Arta Graha Internasional, Tbk 4) Bank BNI Syariah 22

5) Bank Bukopin, Tbk 6) Bank Bumi Arta 7) Bank ICB Bumiputera Indonesia, Tbk 8) Bank Central Asia, Tbk 9) Bank CIMB Niaga, Tbk 10) Bank Danamon Indonesia, Tbk 11) Bank Ekonomi Raharja, Tbk 12) Bank Ganesha 13) Bank Hana 14) Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk 15) Bank ICBC Indonesia 16) Bank Index Selindo 17) Bank SBI Indonesia 18) Bank Internasional Indonesia, Tbk 19) Bank QNB Kesawan, Tbk 2. Bank Non Devisa Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Bank umum swasta nasional non devisa 1) Anglomas Internasional Bank 2) Bank Artos Indonesia 3) Bank BCA Syariah 4) Bank Bisnis Internasional 5) Bank Jasa Jakarta 6) Bank Kesejahteraan Ekonomi 7) Bank Ina Perdana 8) Bank Harda Internasional 9) Bank Fama Internasional 10) Bank Sahabat Sampoerna 11) Centratama Nasional Bank 12) Bank Dinar Indonesia 13) Bank Mayora 14) Bank Mitra Niaga 15) Bank Multi Arta Sentosa 16) Bank Nationalnobu (alfindo Sejahtera) 17) Bank Panin Syariah

23

18) Prima Master Bank 19) Bank Pundi Indonesia, Tbk 20) Bank Royal Indonesia 21) Bank Sahabat Purba Danarta 4.6. Bentuk Hukum Bank Umum a.

Perseroan terbatas

b.

Koperasi

c.

Perusahaan daerah

4.7. Usaha Bank Umum meliputi: a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa: 1) Giro (demand deposit) 2) Deposito berjangka (time deposito) 3) Tabungan (saving deposit) dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. b. Menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk: 1) Kredit modal kerja 2) Kredit investasi 3) Kredit konsumtif c. Memberikan jasa bank lainnya dalam bentuk: 1) Transfer atau pengiriman uang 2) Kliring 3) Jual beli valuta asing 4) Menerbitkan referensi bank 5) Bank garansi 6) L/C dan surat kredit berdokumenter 7) Inkaso 8) Safe deposit box 9) Jual-beli surat-surat berharga d. Menerima setoran pembayaran dari instansi /perusahaan seperti: 1) Pembayaran listrik 2) Pembayaran uang kuliah 3) Pembayaran telepon 4) Pembayaran air 5) Pembayaran pajak e. Melayani pembayaran seperti: 1) Pembayaran gaji/pensiun pegawai 2) Pembayaran deviden, kupon f. Menempatkan dana, meminjam dana baik dengan menggunakan surat, saran komunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.

24

g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga h. Melaukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek, melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat. i. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia. j. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

25

BAB V SISTEM KEUANGAN DI INDONESIA 5.1. Pendahuluan Sistem keuangan, yang terdiri dari otoritas keuangan, sistem perbankan, dan sistem lembaga keuangan bukan bank, pada dasarnya merupakan tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memilikiperan utama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa keuangan. Fasilitas jasa keuangan tersebut diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan, termasuk pasar uang dan pasar modal. Sistem keuangan dapat diartikan sebagai kumpulan institusi pasar, ketentuan perundangan, peraturan-peraturan, dan teknik-teknik di mana surat berharga diperdagangkan, tingkat bunga ditetapkan, dan jasa-jasa keuangan (financial service) dihasilkan serta ditawarkan ke seluruh bagian dunia (Peter S. Rose, 7th editionm 2000). Sistem keuangan memiliki fungsi-fungsi pokok, yaitu fungsi tabungan (saving function), fungsi tabungan (saving function), fungsi kekayaan (wealth function), fungsi likuiditas (liquidity function), fungsi kredit (credit function), fungsi pembayaran (payment function), fungsoi resiko (risk function), serta fungsi kebijakan (policy function). Dalam perjalanan sejarah sektor keuangan Indonesia, sistem keuangan mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat fundamental terutama setelah memasuki era deregulasi pada akhir dekade 1980-an yang kemudian berlanjut dengan diundangkannya beberapa undang-undang di bidang keuangan dan perbankan. Lembaga keuangan ini dapat menerima simpanan dari masyarakat, maka juga disebut depository financial institutions yang terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan selain dari bank yang dalam kegiatan usahanya tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Dalam perjalanan sejarah perkembangan sistem keuangan Indonesia, sistem lembaga keuangan mengalami perubahan yang sangat fundamental terutama setelah memasuki era deregulasi, paket kebijakan 27 Oktober 1988 yang kemudian berlanjut dengan diundangkannya beberapa undang-undang dibidang keuangan dan perbankan sejak tahun 1992 yaitu : 1.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

2.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentanga Asuransi;

3.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;

4.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;

26

5.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

6.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Konsekuensi dikeluarkannya undang-undang tersebut diatas, adalah perubahan

struktur sistem lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. Di samping itu, dari aspek pengaturan dan pembinaan, lembaga-lembaga keuangan menjadi semakin jelas dan kuat karena telah memiliki kekuatan hukum terutama dibidang perasuransian dan dana pensiun yang sebelumnya undang-undang diatas dasar hukum pengaturannya hanya dilakukan dengan keputusan-keputusan mentri keuangan. 5.2. Otoritas Keuangan Otoritas keuangan yang berperan dalam pengaturan dan pengawasan di bidang keuangan dan perbankan di Indonesia terdiri dari : a. Bank Indonesia, selaku otoritas keuangan dan moneter. b. Pemerintah (Departemen Keuangan), namun setelah Bank Indonesia menjadi lembaga independen, kewenangan Departemen Keuangan dalam melakukan pengaturan dan pengawasan hanya pada Lembaga Keuangan Bukan Bank; c. Otoritas Jasa Keuangan d. Lembaga Penjamin Simpanan, lembaga ini bertugas memberi jaminan atas simpanan kepada nasabah bank.

27

BAB VI KEBIJAKAN MONETER DAN PERBANKAN INDONESIA 6.1. Sistem Moneter dan Perbankan Indonesia Yang termasuk dalam sistem moneter adalah bank-bank atau lembaga-lembaga yang ikut menciptakan uang giral. Di Indonesia yang dapat digolongkan ke dalam sistem moneter adalah otoritas moneter yaitu Bank Indonesia dan bank-bank pencipta uang giral. Oleh karena itu sistem perbankan merupakan bagian integral dari suatu sistem moneter. Otoritas Moneter, Pemerintah dan Bank Sentral/Bank Indonesia bertanggung jawab menciptakan dan menawarkan uang primer berupa uang kartal (kertas dan logam) bagi masyarakat umum dan bank reserves bagi perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Sedangkan perbankan dan lembaga keuangan lainnya berdasarkan uang primer yang dimiliki menciptakan uang sekunder dalam bentuk giral, seperti giro (demand deposits), deposito berjangka (time deposits), tabungan (saving deposits), dan uang sekunder lainnya. Mereka yang terlibat dalam penciptaan dan penawaran uang beredar merupakan satu kesatuan dalam suatu sistem moneter. Uang-uang yang ditawarkan melalui monetary system digunakan oleh masyarakat, baik pengusaha maupun masyarakat, baik pengusaha maupun masyarakat biasa untuk keperluan konsumsi dan produksinya. Penciptaan uang bukan semata-mata kehendak otoritas moneter (Bank Indonesia), melainkan juga harus ada permintaan dari masyarakat sehingga jumlah uang beredar harus memenuhi tuntutan mekanisme pasar yatitu pertemuan antara permintaan dan penawaran. 6.2. Pengertian Kebijakan Moneter Kebijakan Moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter (biasanya bank sentral) untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan kredit pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. 6.3. Tujuan Kebijakan Moneter Tujuan kebijakan moneter, terutama untuk stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Kalau kestabilan dalam kegiatan ekonomi terganggu, maka kebijaksanaan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Kebanyakan negara menetapkan empat hal yang menjadi tujuan dari kebijakan moneter, yaitu : 3.3.1. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan 3.3.2. Kestabilan harga 3.3.3. Keseimbangan neraca pembayaran

28

3.3.4. Kesempatan kerja 6.4. Alat atau Instrumen Kebijakan Moneter Pada dasarnya instrumen atau alat kebijakan yang dipakai adalah : pertama, instrumen yang umum, meliputi politik pasar terbuka (open market), poltik cadangan minimum (reserves requirements) dan politik diskonto (discount policy); kedua, instrumen yang selektif, meliputi margin requirements, pemabatasan atau penentuan tingkat bunga, yang kesemuanya ini untuk mempengaruhi alokasi kredit untuk sektorsektor ekonomi tertentu; dan ketiga, adalah instrumen yang sering disebut dengan “moral suasion” atau “open mouth policy”. Disamping itu penentuan tingkat bunga, pengaturan sistem perbankan serta devaluasi termasuk juga dalam instrumen kebijakan moneter. a.

Politik Pasar Terbuka Meliputi tindakan menjual dan membeli surat-surat berharga oleh bank

sentral. Tindakan ini akan berpengaruh: pertama, menaikkan cadangan bank-bank umum yang tersangkut dalam transaksi. Sebab dalam pembelian surat berharga misalnya, bank sentral akan menanmbah cadangan bank umum yang menjual surat berharga tersebut, yang ada pada bank sentral. Akibat tambahnya cadangan, maka bank umum dapat menanmbah jumlah uang yang beredar (melalui proses penciptaan kredit).

Kedua,

tindakan

pembelian

atau

penjualan

surat

berharga

akan

mempengaruhi harga (dan dengan demikian juga tingkat bunga) surat berharga. Akibatnya, tigkat bunga umum juga akan terpengaruh. b.

Politik Diskonto Tindakan untuk mengubah-ubah tngkat bunga yang harus dibayar oleh bank

umum dalam hal meminjam dana dari bank setral. Dengan menaikkan diskonto, maka ongkos meminjam dana dari bank sentral akan naik sehingga akan mengurangi keinginan bank untuk meminjam. Akibatnya, jumlah uang yang beredar dapat ditekan atau dikurangi. Di negara yang sudah maju, politik diskonto ini juga mempunyai efek pengumuman (announcement effect), yakni efek yng ditimbulkan dari adanya pengumuman (melalui mass media) tentang tingkat diskonto. Pengumuman ini akan dipakai oleh masyarakat sebagai indikasi ketat tidaknya kebijaksanaan moneter pemerintah. c.

Politik Perubahan Cadangan Minimum Seperti telah dijelaskan di depan (dalam proses penciptaan kredit) bahwa

perubahan cadangan minimum dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Apabila ketentuan cadangan minimum diturunkan, jumlah uang beredar cenderung naik, dan sebaliknya kalau dinaikkan jumlah uang akan cenderung turun. 29

d.

Margin Requirement Digunakan untuk membatasi penggunaan kredit untuk tujuan-tujuan

pembelian surat berharga (yan biasanya menetapkan jumlah minimum kas down payment untuk transaksi surat berharga. e.

Moral Suasion Dimaksudkan untuk mempengaruhi sikap lembaga moneter dan individu yang

bergerak di bidang moneter dengan pidato-pidato Gubernur Bank Sentral, atau publikasi-publikasi, agar supaya bersikap seperti yang dikehendaki oleh penguasa moneter. 6.5.

Jenis dan Indikator Kebijakan Moneter Di Indonesia, kebijakan moneter yang berlaku dibagi menjadi 2 jenis yaitu

Kebijakan Moneter Kontraktif dan Ekspansif. a. Kebijakan Moneter Kontraktif adalah kebijakan moneter yang membatasi atau mengurangi jumlah uang mengurangi jumlah uang beredar karena perekonomian sedang mengalami kenaikan tingkat inflasi diatas batas normal. b. Kebijakan Moneter Ekspansif adalah kebijakan moneter yang menanmbah jumlah uang beredar dengan tujuan untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat pada saat perekonomian sedang resesi. Dalam menentukan indikator keberhasilan kebijakan moneter, bank sentral dapat menggunakan 3 indikator. Ketiga Indikator tersebut adalah : 1. Uang Beredar (Monetary Targeting) Menetapkan pertumbuhan jumlah uang beredar sebagai sasaran menengah. Kekurangan : a. Penerapannya tergantung kepada kestabilan hubungan antara besaran moneter dengan sasaran akhir (inflasi) b. Sulit dimengerti oleh masyarakat Kelebihan : a. Dimungkinkan pelaksanaan kebijakan moneter yang independen sehingga bank sentral dapat fokus pada pencapaian tujuan (inflasi) 2. Penargetan Nilai Tukar (Exchange Rate Targeting) Menyesuaikan dan menetapkan nilai mata uang domestik terhadap mata uang negaranegara besar yang memiliki laju inflasi rendah Kekurangan : a. Rentan terhadap tindakan spekulan, gejolak yang terjadi di suatu negara dapat langsung berdampak terhadap perekonomian domestik. Kelebihan : a. Sederhana dan mudah dipahami masyarakat b. Dapat meredam laju inflasi

30

c. Penargetan nilai tukar ditetapkan dengan aturan yang dapat mendisiplinkan kebijakan moneter 3. Target Inflasi (Inflation Targeting) Penetapan target inflasi jangka menengah dan komitmen untuk mencapai stabilitas harga sebagai tujuan jangka panjang. Kekurangan : a. Sinyal terhadap pencapaian target tidak secepat dengan pendekatan sebelumnya. Kelebihan : a. Target pencapaian sangat jelas dan sederhana b. Meningkatkan akuntabilitas bank sentral c. Kebijakan moneter dapat difokuskan pada pencapaian kestabilan perekonomian domestik d. Tidak bergantung kepada kestabilan hubungan antara besaran moneter dan sasaran akhir (inflasi) 6.6. Pengendalian Moneter Jumlah uang beredar , baik dalam standar barang (commodity standard) maupun standar kepercayaan (fiat standard)tidak boleh terlalu berlebihan atau kurang. Kontrol jumlah uang beredar perlu dilakukan untuk menciptakan iklim yang baik bagi stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi, serta kontrol terhadap kegiatan kredit. Kontribusi kebijakan moneter terhadap stabilitas harga sangat penting artinya untuk mengurangi/menekan tingkat inflasi. Pertumbuhan jumlah uang yang beredar sebaiknya mengikuti pertumbuhan ekonomi, sehingga secara tidak langsungdapat menekan tingkat pengangguran. Bank Sentral selaku pelaksana kebijakanmoneter, menjalankan kebijakannya yang bersifat kuantitatif (quantitative control policy) dan kualitatif (qualitative control policy). Instrumen-instrumen yang biasa digunakan dalam menjalankan kebijakan kuantitatif adalah Pengaturan Tingkat Bunga dan Tingkat Diskonto (rediscount rate policy), Pengaturan Operasi Pasar Terbuka (open market operation), dan Pengaturan Tingkat Cadangan Minimal dan Tingkat Kelebihan Cadangan (reserves requirement policy). Dalam melaksanakan kebijakan kualitatif pemerintah mengadakan pendekatan langsung (direct approach) kepada bank-bank umum, dengan turut mengawasi kebijakan bank-bank umum dalam memberikan pinjaman kepada para nasabahnya secara selektif. 6.7. Kerangka Kebijakan Moneter di Indonesia Dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia menganut sebuah kerangka kerja yang dinamakan Inflation Targeting Framework (ITF). Kerangka kerja ini diterapkan secara formal sejak Juli 2005, setelah sebelumnya menggunakan

31

kebijakan moneter yang menerapkan uang primer (base money) sebagai sasaran kebijakan moneter. Dengan kerangka ini, Bank Indonesia secara eksplisit mengumumkan sasaran inflasi kepada publik dan kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah tersebut. Untuk mencapai sasaran inflasi, kebijakan moneter dilakukan secara forward looking, artinya perubahan stance kebijakan moneter dilakukan melalui evaluasi apakah perkembangan inflasi ke depan masih sesuai dengan sasaran inflasi yang telah dicanangkan. Dalam kerangka kerja ini, kebijakan moneter juga ditandai oleh transparasi dan akuntabilitas kebijakan kepada publik. Secara operasional, stance kebijakan moneter dicerminkan oleh penetapan suku bunga kebijakan (BI Rate) yang diharapkan akan memengaruhi suku bunga pasar uang dan suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. Perubahan suku bunga ini pada akhirnya akan memengaruhi output dan inflasi. 6.8. Pengertian Perbankan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998, Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

6.9. Pentingnya Perbankan Indonesia Bank

sangat

penting

dan

berperan

untuk

mendorong

pertumbuhan

perekonomian suatu bangsa karena bank adalah : a. Pengmpul dana dari SSU (surplus spending unit) dan penyalur kredit kepada DSU (defisit spending unit) b. Tempat menabung yang efektif dan produktif bagi masyarakat c. Pelaksana dan memperlancar lalu lintas pembayaran dengan aman, praktis, dan ekonomis d. Penjamin penyelesaian perdagangan dengan menerbitkan L/C e. Penjamin penyelesaian proyek dengan menerbitkan bank garansi 6.10. Asas, Fungsi, dan Tujuan Perbankan Indonesia Dalam pasal 2, 3, dan 4 UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dinyatakan asas, fungsi, dan tujuan : Asas Perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

32

Tujuan Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaa pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak. Dalam melaksanakan asas demokrasi ekonomi, industri perbankan Indonesia harus menghindarkan diri dari ciri-ciri negatif yang dinyataan dalam GBHN, yaitu: a.

Sistem free fight liberalism yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain;

b.

Sistem etatisme di mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi swasta;

c.

Pemusatan kekuatan industri perbankan pada satu kelompok yang merugikan masyarakat Sesuai dengan isi UU No. 7 Tahun 1992, pelaksanaan prinsip kehati-hatian

perbankan didasarkan pada fungsi utama perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Sebagai lembaga perantara, falsafah yang mendasari kegiatan usaha bank adalah kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, bank juga disebut sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang ciri-ciri utamanya sebagai erikut 1. Dalam menerima simpanan dari Surplus Spending Unit (SSU), Bank hanya memberikan pernyataan tertulis yang menjelaskan bahwa bank telah menerima simpanan dalam jumlah dan untuk jangka waktu tertentu. 2. Dalam menyalurkan dana kepada Defisit Spending Unit (DSU), Bank tidak selalu meminta agunan berupa barang sebagai jaminan atas pemberian kredit yang diberikan kepada DSU yang memiliki reputasi baik. 3. Dalam melakukan kegiatannya, bank lebih banyak menggunakan dana masyarakat yang terkumpul dalam banknya dibandingkan dengan modal dan pemilik atau pemegang saham bank. Sebagai lembaga kepercayaan, bank dituntut untuk selalu memperhatikan kepentingan masyarakat di samping kepentingan bank itu sendiri dalam mengembangkan usahanya. Bank juga harus bermanfaat bagi pembangunan ekonomi nasional sesuai dengan fungsinya sebagai Agent of Development dalam rangka mewujudkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas. 6.11. Pengertian Sistem Perbankan Indonesia Sistem perbankan Indonesia adalah sebuah tata cara, aturan-aturan dan pola bagaimana sebuah sektor perbankan (bank-bank yang ada) menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan atau sistem yang dibuat oleh pemerintah. Sistem perbankan di Indonesia terbangun dengan konsep yang dilandakan pada sistem perekonomian yang ada. Indonesia menetapkan sistem perekonomiannya sebagai sistem ekonomi yang demokrasi sesuai dengan landasan negara yaitu Pancasila. Hal ini diatur dalam

33

Undang-Undang Azas Perbankan Indonesia, pada pasal 2 UU No. 7 Tahun 1992, yang berbunyi : “Perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian”. Demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah demokrasi ekonomi berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Dalam menjalankan sebuah sistem perbankan yang baik, perlu adanya pilar-ilar yang menyangga agar sebuah sistem tersebut dapat berjalan. Dalam sistem perbankan Indonesia, pilar ini disebut Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. 6.12. Sistem Informasi Pelaporan Bank Kepada Bank Indonesia Sistem Informasi Manajemen-Sektor Perbankan Bank Indonesia (SIM-SPBI) SIMSPBI merupakan sistem informasi terpadu untuk mendukung tugas pengawasan, pemeriksaan dan pengaturan perbankan BI. Tujuan dari penerapan SIM-SPBI adalah : 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pengawasan dan pemeriksaan bank 2. Menciptakan keseragaman (standarisasi) dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan bank 3. Mengoptimalkan pengawas dan pemeriksa Bank dalam menganalisa kondisi bank sehingga dapat meningkatkan mutu pengawasan dan pemeriksaan bank 4. Memudahkan audit trail oleh pihak yang berkepentingan 5. Meningkatkan keamanan dan integritas data serta informasi SIM-SPBI terdiri dari 3 subsistem yakni : 1. Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS), merupakan sistem informasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi tugas-tugas pengawasan, pemeriksaan dan penelitian bank umum. Melalui SIMWAS, pengawas bank akan mampu mengoptimalkan kegiatan analisa dan memperoleh informasi mengenai kondisi keuangan bank (termasuk Tingkat Kesehatan Bank dan profil risiko) secara cepat. Modul-modul yang tersedia antara lain modul Data Pokok Bank dan Modul Fit and Proper Test (FPT). 2. Sistem Informasi Bank dalam Investigasi (SIBADI), merupakan sistem informasi untuk meningkatkan tertib administrasi dan kemudahan pemantauan tugas dalam rangka investigasi tindak pidana di bidang perbankan. Melalui SIBADI, dapat dilakukan pemantauan terhadap perkembangan investigasi atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh suatu bank sejak laporan penyimpangan diterima, jadwal investigasi, langkah-langkah yang telah dilakukan sampai dengan hasil akhir investigasi dimaksud. 3. Data Mart Data Pokok Bank, yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan kelembagaan,

kepemilikan

dan

kepengurusan,

34

operasional

dan

strategi

pengawasan yang diterapkan pada suatu bank sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan informasi dalam rangka pengawasan dan pembinaan bank. 6.13. Tata Perbankan Indonesia Dalam UU No. 11/1953 tentang Bank Indonesia, antara lain ditegaskan bahwa Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Moneter, Direksi, dan Dewan Penasihat (Pasal 21). Dewan Moneter terdiri atas Menteri Keuangan sebagai Ketua, Gubernur BI sebagai Wakil Ketua dan Menteri Keuangan Perekonomian sebagai anggota. Tetapi penentuan kebijakan moneter dipercayakan kepada Dewan Moneter (Pasal 22); dan pelaksanaannya diserahkan kepada Direksi, yang terdiri atas Gubernur dan dua orang Direktur. Dewan Penasihat terdiri atas sembilan orang yang mewakili unsur usahawan, pertanian, dan organisasi buruh. Dalam pelaksanaan tugasnya, Menteri Keuangan dibantu oleh sebuah staf, yang dinamakan Bagian Moneter II dari Departemen Keuangan. Jadi peranan Dewan Moneter, khususnya Gubernur, sangat besar dalam menetapkan kebijakan moneter. Dengan status bukan menteri, diharapkan Gubernur bisa terlepas dari tekanan politik yang mungkin datang dari pemerintah. Struktur perbankan menurut UU No. 24/1951 jika digambarkan tampak seperti bawah ini:

BAG. MONETER II DEP. KEU

DEWAN PENASIHAT

DEWAN MONETER

BANK INDONESIA

BANKBANK

BANK PEMERINTAH

BANK SWASTA NASIONAL

BANK ASING

BANK CAMPURAN

Dengan dikeluarkannya PP No. 1/1955, kedudukan dan peranan BI menjadi lebih tegas dan terperinci berkenaan dengan pertimbangan untuk izin pendirian bank dan pengawasan solvabilitas serta likuiditas bank. Untuk menghindarkan bank melakukan usaha-usaha yang spekulatif, Dewan oneter mengeluarkan Keputusan No. 25/1957, yang melarang bank untuk: (1) melakukan kegiatan berdagang, kecuali mengenai surat-surat berharga: (2) mendirikan atau turut serta mendirikan perusahaan

35

yang tidak bergerak di bidang perbankan: (3) memimpin perusahaan yang tidak bergerak di bidang perbankan. Dalam tahun 1962 terjadi perubahan Kabinet, di mana Gubernur BI berkedudukan sebagai Menteri di bawah Wakil Menteri Pertama. Perubahan ini antara lain membawa konsekuensi dihapuskannya Dewan Moneter, dan segala wewenangnya diambil alih oleh Kabinet. Ini berarti otoritas moneter samsa sekali tidak bersifat independen, melainkan sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah (Wakil Menteri Pertama Budang Keuangan). Menurut

Tap

MPRS

No.

XXIII/MPRS/1996,

pemerintah

ingin

menegmbalikan pengawasan dan pembinaan lembaga perbankan dan perkreditan kepada BI. Tetapi UU No. 13/1968 tentang Bank Sentral tidak sesuai dengan semangat itu. Pertama, sebutan undang-undangnya sendiri adalah tentang Bank Sentral, walaupun dalam suatu Bank Sentral Indonesia, padahal UU No. 11/1953 secara tegas sudah menyebutkan Bank Indonesia. Kedua, kedudukan Dewan Moneetr adalah sebagai alat pemerintah, yaitu untuk membantu pemerintah dalam pemikiran, perencanaan, dan penetapan kebijakan moneter. Dengan demikian, Dewan Moneter lebih banyak bersifat advisory body bagi pemerintah, dibandingkan sebagai policy making body. Ketiga, kedudukan Gubernur BI hanya sebagai anggota Dewan Moneter. Jadi peranan menjadi lebih lemah dqlam merumuskankebijakan moneter. Keempat, terdapat Komisaris Pemerintah, yang bertugas mengawasi Bnak Indonesia sebagai perusahaan. Sebagai bank yang melayani bank-bank (banker’s bank), BI memberikan kredit likuiditas. Kredit likuiditas ada tiga macam, yaitu kredit likuiditas biasa, darurat umum, dan darurat khusus. Kredit likuiditas biasa diberikan terutama kepada bank-bank pemerintah, khususnya yang disbut kredit program, seperti kredit bima, insus, kredit usaha tani, KIK, KMKP, KMI, kredit profesi, dan lain-lain. Kredit likuiditas darurat umum diberikan kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas sebagai akibat adanya kekeliruan dalam mengambil kebijakan atau salah perhitungan (mismatch). Kredit likuiditas darurat khusus diberikan kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas sebagi karena adanya perubahan yang mendadsk di luar kemampuannya, misalnya kebijakan moneter, krisis ekonomi, dan lain-lain. Kredit likuiditas ini diberikan dengan suku bunga yang rendah. 6.14. Sistem Perbankan Indonesia Bank-bank yang beroperasi di Indonesia saat ini pada dasarnya dikelompokkan ke dalam Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sedangkan Bank Indonesia berfungsi sebagai bank sentral. Namun demikian, sejalan dengan terjadinya perubahan dalam sistem keuangan terutama yang terkait dengan kelembagaan

36

perbankan sebagai dampak dikeluarkannya undang-undang di bidang keuangan dan perbankan, bank yang beroperasi di Indonesia dapat dibedakan berdasarkan: Fungsi, yaitu: a.

Bank Sentral;

b.

Bank Umum; dan

c.

Bank Perkreditan Rakyat.

Kepemilikan, yaitu: a.

Bank Persero (Bank Pemerintah);

b.

Bank Umum Swasta Nasional;

c.

Bank Asing;

d.

Bank Pemerintah Daerah;

e.

Bank Campuran.

Sistem Pengenaan Bunga, yaitu: a.

Bank Konvensional;

b.

Bank Syairah.

Kegiatan di Bidang Devisa, yaitu: a.

Bank Devisa;

b.

Bank Non Devisa.

Jenis Kantor, yaitu: a.

Kantor Pusat (Head Office);

b.

Kantor Cabang (Branch Office);

c.

Kantor Cabang Pembantu (Subbranch Office);

d.

Kantor Kas (Cash Services Office);

e.

Kantor Perwakilan (Representative Office);

f.

Kantor Wilayah (Regional Office).

6.15. Pengaturan dan Pengawasan Bank Pengaturan

dan

pengawasan

bank

merupakan

salah

satu

tugas

Bank Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 yang telah diubah UU Nomor 3 Tahun 2004. Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank. Untuk maksud tersebut Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian. Ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian tersebut bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan, guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat. 6.16. Tujuan Pengaturan Dan Pengawasan Bank

37

Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai: 1.

Lembaga

kepercayaan

masyarakat

dalam

kaitannya

sebagai

lembaga

penghimpun dan penyalur dana 2.

Pelaksana kebijakan moneter;

3.

Lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan; agar tercipta sistem perbankan yang sehat,baik sistem perbankan secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut pendekatan yang dilakukan dengan menerapkan: 1.

Kebijakan memberikan keleluasaan berusaha (deregulasi);

2.

Kebijakan prinsip kehati-hatian bank (prudential banking); dan

3.

Pengawasan bank yang mendorong bank untuk melaksanakan secara konsisten ketentuan intern yang dibuat sendiri (self regulatory banking) dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian.

6.17.

Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank

Pengaturan dan pengawasan bank oleh BI meliputi wewenang sebagai berikut: 1. Kewenangan memberikan izin (right to license), yaitu kewenangan untuk menetapkan tatacara perizinan dan pendirian suatu bank. Cakupan pemberian izin oleh BI meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu. 2. Kewenangan untuk mengatur (right to regulate), yaitu kewenangan untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat yang mampu memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat. 3. Kewenangan untuk mengawasi (right to control), yaitu kewenangan melakukan pengawasan bank melalui pengawasan langsung (on-site supervision) dan pengawasan tidak langsung (off-site supervision). Pengawasan langsung dapat berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus,yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat

praktik-praktik

yang tidak

sehat

yang membahayakan

kelangsungan usaha bank. Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan melalui

38

alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank,laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya. Dalam pelaksanaannya, apabila diperlukan BI dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank termasuk pihak lain yang meliputi perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi dan debitur bank. BI dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama BI melaksanakan tugas pemeriksaan. 4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (right to impose sanction), yaitu kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundangundangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat. 6.18.

Sistem Pengawasan Bank Oleh Bank Indonesia Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini BI melaksanakan sistem

pengawasannya dengan menggunakan 2 pendekatan yakni pengawasan berdasarkan kepatuhan (compliance based supervision) dan pengawasan berdasarkan risiko (risk based supervision/RBS). Dengan adanya pendekatan RBS tersebut, bukan berarti mengesampingkan pendekatan berdasarkan kepatuhan, namun merupakan upaya untuk menyempurnakan sistem pengawasan sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan perbankan. Secara bertahap, pendekatan pengawasan yang diterapkan oleh BI akan beralih menjadi sepenuhnya pengawasan berdasarkan risiko. 1. Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (Compliance Based Supervision) Pendekatan pengawasan berdasarkan kepatuhan pada dasarnya menekankan pemantauan kepatuhan bank untuk melaksanakan ketentuan ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank. Pendekatan ini mengacu pada kondisi bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian. 2. Pengawasan Berdasarkan Risiko (Risk Based Supervision) Pendekatan

pengawasan

berdasarkan

risiko

merupakan

pendekatan

pengawasan yang berorientasi ke depan (forward looking). Dengan menggunakan pendekatan tersebut pengawasan/pemeriksaan suatu bank difokuskan pada risikorisiko yang melekat (inherent risk)pada aktivitas fungsional bank serta sistem pengendalian risiko (risk control system). Melalui pendekatan ini akan lebih memungkinkan otoritas pengawasan bank untuk proaktif dalam melakukan pencegahan terhadap permasalahan yang potensial timbul di bank. Jenis-Jenis Risiko Bank : 

Risiko Kredit : Risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan counterparty memenuhi kewajibannya.

39



Risiko Pasar : Risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (adverse movement) dari portofolio yang dimiliki oleh Bank,yang dapat merugikan Bank. Variabel pasar antara lain adalah suku bunga dan nilai tukar.



Risiko Likuiditas : Risiko yang antara lain disebabkan Bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu.



Risiko Operasional : Risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal,kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.



Risiko Hukum : Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontra.



Risiko Reputasi : Risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank atau persepsi negatif terhadap Bank.



Risiko Strategik : Risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank terhadap perubahan eksternal.



Risiko Kepatuhan : Risiko yang disebabkan Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan

40

BAB VII LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL 7.1. Lembaga Keuangan Internasional Lembaga keuangan internasional didirikan untuk menangani masalah-masalah keuangan yang bersifat internasional, baik berupa bantuanpinjaman atau bantuan lainnya. Pemberian bantuan yang dilakukan oleh lembaga keuangan internasional dapat bersifat lunak artinya dengan suku bunga yang rendah dan jangka waktu penegmbaliannya relatif panjang. Kemudian bantuan internasional juga dilakukan dengan tujuan komersil, yang biasanya dilakukan oleh lembaga keuangan internasional swasta. Dalam bab ini hanya akan dibahas 3 buah lembaga keuangan internasional yang memegang peranan sangat penting dalam pembangunan internasional. Namun demikian, sebenarnya lembaga keuangan internasional jumlahnya cukup banyak apalagi lembaga keuangan internasional yang dimiliki oleh swasta. Adapun lembaga keuangan internasional yang akan dibahas adalah: 1. Bank Dunia (World Bank) 2. Bank Pembangunan Asia (The Asian Development Bank) 3. International Monetary Fund (IMF) Pembahasan lebih lanjut ketiga lembaga keuangan internasional di atas adalah sebagai berikut. 7.2. Bank Dunia (World Bank) Bank dunia didirikan dengan tujuan untuk memecahkan masalah-masalah internasional terutama yang berkaitan dengan masalah moneter dan keuangan lainnya. Kegiatan utamanya pada waktu itu lebih difokuskan untuk membantu proses rekonstruksi bagi negara-negara yang menderita karena Perang Dunia II. Bantuan bank dunia selanjutnya dialihkan kepada pemberian bantuan pinjaman dalam rangka membantu negara-negara berkembang yang menjadi anggota bank dunia. Pinjaman yang dibiayai oleh bank dunia hanya ditujukan untuk proyek-proyek yang produktif. Bantuan yang diberikan oleh bank dunia dari tahun ke tahun semakin beragam. Hal ini sesuai pula dengan perkembangan negara-negara di dunia. Dewasa ini jenis bantuan yang dapat dibiayai oleh bank dunia, mulai dari pembangunan jalan, pembangkit tenaga listrik, pembangunan pelabuhan, telekomunikasi, pengembangan dunia pendidikan, dan bidang-bidang lainnya yang sesuai dengan tujuan bank dunia. Sumber-sumber dana bank dunia diperoleh dari bank dunia sendiri, pemerintahpemerintah asing dan modal swasta. Kemudian dana tersebut dikembalikan kepada 41

negara-negara anggota yang membutuhkannya dengan risiko dibebankan kepada negara yang bersangkutan. Asal mula bank dunia adalah dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD). IBRD didirikan dalam rangka memecahkan masalah moneter dan masalah keuangan lainnya. Pendirian bank dunia tahun 1945 ini bersamaan dengan didirikannya International Monetery Fund (IMF). Tujuan berdirinya kedua lembaga ini sama yaitu dalam rangka penyediaan perangkat moneter dan keuangan untuk menuju ke arah kemakmuran dunia. Bank indonesia mulai melakukan kegiatannya sejak tahun 1946. Bank dunia saat ini memiliki dua keanggotaan yang meliputi keanggotaan: 1.

International Finance Corporation (IFC) Kegiatan lembaga ini dalam rangka memberikan bantuan kepada sektor-ssektor

swasta di negara-negara berkembang. 2.

International Development Association (IDA) Kegiatannya sama dengan IFC, hanya bantuan lebih ditujukan kepada negara-

negara miskin dan dengan persyaratan pinjaman yang lebih mudah. IDA juga turut mensponsori

kegiatan

ICSID

(international

for

the

settlement

invesment

development). Kemudian persyaratan untuk menjadi anggota bank dunia, terlebih dulu harus menjadi anggota bank dunia, melebihi dulu harus menjadi anggota IMF dan persyaratan lainnya. 7.3. International Monetary Fund (IMF) Seperti diketahui bahwa kelahiran International Monetary Fund (IMF) bersamaan dengan kelahiran Bank Dunia. IMF atau dana keuangan internasional lahir setelah konferensi di Bretton Woods Amerika Serikat. Pada saat itu 44 negara hadir berunding untuk mendirikan IMF dan Bank Dunia. Hasil perundingan ini merupakan kompromi antara White Plan dengan Keynes Plan sebelumnya. Struktur organisasi IMF terdiri dari para anggota di mana pemimpinnya dipegang oleh Biard of Governors, seorang gubernur dan seorang pengganti yang ditunjuk oleh masing-masing anggota. Dewan ini mememgangb kekuasaan tertinggi dan biasanya dewan melakukan pertemuan setahun sekali. Sebagian dari tugas dan kekuasaan didelegasikan kepada executive directors. Executive directorlah yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan sehari-hari di mana jumlahnya sebanyak 12 orang yang dipilih dan diangkat dari anggota IMF. Tidak semuanya tugas dan kekuasaan diserahkan kepada Executuve Director. Kekuasaan dan tugas yang masih tetap dipegang oleh Board of Governor adalah sebagai berikut. 1. Penerimaan anggota IMF yang baru.

42

2. Peninjauan quota masing-masing anggota. 3. Hak untuk menarik keanggotaan seseorang. Pendirian IMF didasarkan kepada beberapa tujuan sebagaimana yang tercantum dalam articles of agreement. Adapun tujuan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Menjadi tempat secara permanen bagi pertemuan-pertemuan dan perundingan untuk mencapai kerja sama internasional dalam bidang keuangan. 2. Membantu memperluas perdagangan internasional yang seimbang di antara para anggotanya dan membantu perekonomian para anggotanya. 3. Berusaha meniadakan competitive depresiations dan mengusahakan tercapainya stable exchange rate. 4. Menghilangkan exchange restrictions. 5. Membantu para anggota yang mengalami kesukaran dalam pinjaman luar negeri agar jangan mengambil tindakan-tindakan yang dapat merugikan negara yang bersangkutan dan negara lainnya. Tujuannya adalah untuk memberikan kepercayaan kepada para anggotanya. 6. Mengurangi waktu dan besarnya disekuilibrium dalam neraca pembayaran negara anggota IMF. Kemudian kegiatan IMF diutamakan untuk membantu negara-negara anggotanya melalui Bank Sentral masing-masing anggota IMF. Keanggotaan IMF mengucurkan bantuan berupa kredit melalui bank sentral mengingat bank sentral memegang peranan penting dan pengambil kebijakan keuangan tertinggi di negaranya. Sumber pendanaan IMF berasal dari sumbangan para anggotanya yang dikenal dengan Quota. Sumber ini dapat berupa emas atau valuta masing-masing anggota. Besarnya Quota dihitung berdasarkan mata uang US Dolar. Selanjutnya Quota ditinjau setiap 5 tahun sekali dan disesuaikan dengan kebutuhan dari anggota masingmasing serta kebutuhan perdagangan internasional. Di samping itu, para anggota diwajibkan pula untuk membayar iuran kepada IMF. 7.4. Bank Pembangunan Asia (The Asian Development Bank) Bank Pembangunan Asia didirikan dalam rangka memberikan bantuan kepada negara-negara di Asia. Bank Pembangunan Asia didirikan tahun 1996 sebagai rasa solidaritas bangsa-bangsa di Asia yang sangat memerlukan dana bagi pembangunan negaranya. Tujuan pendirian Bank Asia lebih didasarkan dalam rangka kerja sama ekonomi dan pembangunan akibat sulitnya memperoleh bantuan0bantuandari negaranegara maju. Tugas Bank Pembangunan Asia adalah berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara-negara di benua Asia dan meningkatkan kerja sama yang lebih erat di berbagai bidang dengan sesama anggotanya . Pemberian bantuan 43

kepada anggotanya dapat berupabantuan keuangan atau bantuan teknik secara berkala atau sesuai kebutuhan. Sumber-sumber dana Bank Pembangunan Asia, sebagian besar dari negaranegara Asia. Begitu pula para pimpinannya baik presiden maupun anggota direksi adalah orang Asia. Selain itu, struktur permodalan Bank Pembangunan Asia juga diperoleh dari luar negara Asia. Saat ini anggota Bank Pembangunan Asia tidak hanya negara-negara di kawasan Asia, tetapi sudah meliputi negara-negara non Asia. Adapun kegiatan Bank Pembangunan Asia antara lain: 1. Memberikan bantuan pinjaman untuk berbagai proywk, baik mata uang lokal maupun mata uang asing; 2. Memberikan bantuan teknik seperti ; a. Penyediaan jasa konsultasi b. Penyediaan jasa tenaga ahli 7.5. Bank Pembangunan Islam Ide awal pembentukan Bank Islam Internasional guna memayungi sistem keuangan negara-negara Islam di seluruh dunia adalah proposal yang diajukan oleh Mesir pada sidang Menteri Luar Negeri Negara-Negara Islam (OKI) di Karachi, Pakistan bulan Desember tahun 1970. Proposal ini berisi tentang studi pendirian Bank Islam Internasional yang difokuskan untuk Perdagangan dan Pembangunan (International Islamic Bank for Trade and Development) dan pendirian Federasi Bank Islam (Federation of Islamic Banks). Proposal ini kemudian dikaji oleh 18 negara islam. Isi dari proposal tersebut mengusulkan sistem keuangan yang selama ini didasarkan kepada bunga harus diganti dengan sistem kerja sama dengan skema bagi hasil, baik bagi untung maupun bagi rugi. Hal-hal yang terkandung dalam usulan tersebut adalah sebagai berikut. 1.

Mengatur transaksi komersial antarnegara-negara Islam

2.

Mengatur institusi pembangunan dan investasi

3.

Merumuskan masalah transfer, kliring serta settlement antar Bank Islam sebagai langkah awal menuju terbentuknya sistem ekonomi Islam yang terpadu.

4.

Membantu mendirikan institusi sejenis Bank Sentral Syariah di negara-negara Islam

5.

Mendukung upaya-upaya bank sentral di negara Islam dalam hal pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan kerangka kerja Islam

6.

Mengatur administrasi dan mendayagunakan dana zakat

7.

Mengatur kelebihan likuiditas bank-bank sentral negara Islam Dan diusulkan pul pembentukan badan-badan khusus yang disebut Badan

Investasi dan Pembangunan negara-negara Islam. Fungsi Badan ini adalah sebagai beikut. 1.

Mengatur investasi modal Islam

44

2.

Menyeimbangkan antara investasi dan pembangunan di negara Islam

3.

Memilih lahan/sektor yang cocok untuk investasi dan mengatur penelitiannya

4. Memberi saran dan bantuan teknis bagi proyek-proyek yang diranvcang untuk investasi regional di negara-negara Islam. Kelanjutan proposal yang diajukan oleh Mesir ini diagendakan kembali pada sidang Menteri Luar Negeri Negara-negara Islam (OKI) di Benghazi Libya bulan Maret 1973. Kemudian pada bulan Juli 1973 negara-negara Islam penghasil minyak yang diwakili oleh komite ahli bertemu di Jeddah dalam rangka membicarakan pendirian Bank Islam Internasional. Pada pertemuan kedua, bulan Mei 1974 dibahas rancangan anggaran dasar dan rancangan anggaran rumah tangga. Akhirnya

rancangan

pendirian

Bank Pembangunan

Islam

atau

Islamic

Development Bank (IDB) disetujui pada sidang Menteri Keuangan OKI di Jeddah tahun 1975. Modal dasar pendirian IDB adaalh 2 miliar Dinar Islam aatu setara 2 miliar Special Drawing Right (SDR). Keanggotaan IDB seluruhnya adalah negaranegara yang tergabung dalam OKI. Saat ini IDB memiliki jumlah jumlah anggota 43 negara yang bertugas memberikan pinjaman bebas bunga untuk proyek infrastruktur dan pembiayaan kepaad negara anggota berdasarkan partisipasi modal negara tersebut.

BAB VIII BANK SYARI’AH 8.1. Pengertian Bank Syari’ah Perbankan syari’ah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai Islamic Banking atau juga disebut interest-free banking. Pembentukan bank syari’ah pada

45

awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syari’ah islam. Utamanya adalah berkaitan dengan

pelarangan

praktik

riba,

kegiatan

maisir

(spekulasi)

dan

gharar

(ketidakjelasan). Bank syari’ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank islam atau bank syari’ah disebut bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-qur’an dan Hadits Nabi SAW. Atau dengan kata lain Bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam. Keberadaan perbankan islam di tanah air telah mendapatkan pijakan kokoh setelah lahirnya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang direvisi melalui Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya Bank Bagi Hasil atau Bank Islam. Dengan demikian, bank ini adalah yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Bagi hasil adalah prinsip muamalah berdasarkan syari’ah dalam melakukan kegiatan usaha bank. 8.2. Peranan Bank Syari’ah Peranan bank islam tidak lepas dari kedudukannya, yaitu: 1. Memurnikan operasional perbankan syari’ah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat. 2. Meningkatkan kesadaran syari’ah umat islam sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syari’ah. 3. Menjalin kerja sama dengan para ulama karena bagaimanapun peran ulama, khususnya di Indonesia sangat dominan bagi kehidupan umat islam. Adanya Bank Islam diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan

ekonomi

masyarakat

melalui

pembiayaan-pembiayaan

yang

dikeluarkan oleh bank. Melalui pembiayaan ini bank islam dapat menjadi mitra dengan nasabah sehingga hubungan bank islam dengan nasabah tidak lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan. Secara khusus peranan bank syari’ah secara nyata dapat terwujud dalam aspeaspek sebagai berikut. 1.

Menjadi perekat nasionalisme baru, artinya bank syari’ah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan. Selain itu bank syari’ah perlu mencontoh keberhasilan Sarekat Dagang Islam, kemudian

46

ditarik keberhasilannya di masa kini (nasionalis, demokratis, religious, ekonomis). 2.

Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan, artinya pengelolaan bank syari’ah didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan dan upaya ini terwujud jika ada mekanisme operasi yang transparan.

3.

Memberikan return yang lebih baik, artinya investasi di bank syari’ah tidak memberikan janji yang pasti mengenai return (keuangan) yang diberikan kepada investor.oleh karena itu, bank syari’ah harus mampu memberikan return yang lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional. Di samping itu, nasabah pembiayaan akan memberikan bagi hasil esuai dengan keuntungan yang diperolehnya. Oleh karena itu, pengusaha harus bersedia memberikan keuntungan yang tinggi kepada bank syari’ah.

4.

Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan, artinya bank syari’ah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat sehingga spekulasi dapat ditekan.

5.

Mendorong pemerataan pendapatan, artinya bank syari’ah bukan hanya mengumpulkan dana pihak ketiga, namun dapat mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS). Dana ZIS dapat disalurkan melalui pembiayaan Qardul Hasan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

6.

Peningkatan efisiensi mobilisasi dan, artinya adanya produk al-mudharabah almuqayyadah berarti terjadi kebebasan bank untuk melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh investor maka bank syari’ah sebagai financial arranger, bank komisi atau bagi hasil, bukan karena spread bunga.

7.

Uswah hasanah implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank.

8.

Salah satu sebab terjadinya krisis adalah adanya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

8.3. Prinsip-prinsip Dasar Operasional Bank Syari’ah Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syari’ah islam tersebut ditentukan oleh hubungan aqad yang terdiri dari lima konsep dasae aqad. Bersumber dari kelima konsep dasar inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan bank syari’ah dan lembaga keuangan bukan bank syari’ah untuk dioperasionalkan. Kelima konsep tersebut adalah : 1)

Prinsip Simpanan Murni (al-Wadi’ah) Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Syari’ah

untuk memberikan kesematan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk al-Wadi’ah. Fasilitas al-Wadi’ah biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya giro dan tabungan. Dalam dunia perbankan konvensional al-Wadi’ah identik dengan giro. 2)

Bagi Hasil (Syirkah)

47

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan rinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah. Lebih jauh prinsip mudharabah dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan an deposito) maupun pembiayaan, sedangkan musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan atau penyertaan. 3)

Prinsip Jual Beli (at-Tijarah) Prinsip ini merupakan suatu sistem yyang menerapkan tata cara jual beli,

dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan tau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut keada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin). Iplikasinya dapat berupa: Murabahah, Salam, dan Istishna. 4)

Prinsip Sewa (al-Ijarah) Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada dua jenis: (1) Ijarah, sewa murni,

seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (operating lease). Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli dahulu equipment yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepaad nasabah. (2) Bai al takjiri atau ijarah al muntahiya bit tamlik merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (finansial lease). 5)

Prinsip Jasa/Fee (al-Ajr walumullah) Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank.

Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, Kliring, Inkaso, Jasa, Transfer, dan lain-lain. Secara syari’ah prinsip ini didasarkan pada konsep al ajr wal umullah. 8.4. Produk Operasional Bank Syari’ah di Indonesia Pada sistem operasi bank syari’ah, pemilik dana menananamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Secara garis besar, pengembangan produk bank syari’ah dikelomokkan menjadi tiga kelompok, yaitu : 1.

Produk Penghimpun Dana

2.

Produk Penyaluran Dana

3.

Produk Jasa

48

8.5. Perbedaan Sistem Bunga (Bank Konvensional) dengan Sistem Bagi Hasil (Bank Syari’ah) Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan non-syari’ah dan syari’ah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Perbedaan Sistem Bunga dengan Sistem Bagi Hasil Hal Penentuan besarnya hasil

Sistem Sebelumnya

Sistem Bagi Hasil Sesudah berusaha, sesudah ada untungnya

Yang ditentukan

Bunga, besarnya nilai

Menyepakati proporsi

sebelumnya

rupiah

pembagian untung untuk masing-masing pihak, misalnya 50:50. 40:60, 35:65, dst

Jika terjadi kerugian

Ditanggung nasabah saja

Ditanggung kedua pihak, Nasabah dan Lembaga

Dihitung dari mana?

Dari dana yang

Dari untung yang bakal

dipinjamkan, fixed, tetap

di peroleh, belum tentu besarnya

Titik perhatian

Besarnya bunga yang

Keberhasilan proyek atau

proyek/usaha

harus dibayar

usaha jadi perhatian

nasabah/pasti diterima

bersama: Nasabah dan

bank

Lembaga

Pasti (%) kali jumlah

Proporsi (%) kali jumlah

pinjaman yang telah pasti

untung yang belum

diketahui

diketahui=belum

Berapa besarnya?

diketahui Status Hukum

Berlawanan dengan QS. Luqman: 34

49

Melaksanakan QS. Luqman: 34

DAFTAR PUSTAKA

Nopirin.2016.Ekonomi Moneter edisi 4.Yogyakarta:BPFE-Yogyakarta Iskandar,Syamsu.2013.Bank dan lembaga Keuangan Lainnya edisi 2.Jakarta:Penerbit IN MEDIA Suyatno, Thomas, Djuhaepah T. Marala, Azhar Abdullah, Johan Thomas Aponno, Tinon Yunianti Ananda, dan Chalik.1999.Kelembagaan Perbankan edisi 3.Jakarta:PT Gramedia Pustaka Umum Fahmi, Irham.2014.Pengantar Perbankan.Bandung:Penerbit Alfabeta Kasmir.2013.Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.Jakarta:PT RajaGrafindo Persada https://edwinnisme.wordpress.com/2014/04/11/sistem-perbankan-indonesia/amp/ https://www.maxmanroe.com/vid/finansial/lembaga-keuangan-bukan-bank.html

50