Makalah Bank Sentral.docx

MANAJEMEN LEMBAGA KEUANGAN “BANK SENTRAL”

Disusun Oleh Kelompok 2 : 1.

DEWI ANGGUN PANGESTU

(201610170311058)

2.

DWI TRIHARYANI

(201610170311059)

3.

AGUSTINA

(201610170311072)

4.

ANANDA DIANA PUSPITASARI (201610170311113)

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNUVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 2019

KATA PENGANTAR Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, saya panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini. Dalam penulisan makalah ini saya merasa bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka saya menerima segala saran dan kritik dari pembaca demi penyempurnaan penyusunan makalah ini. Penulisan makalah ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam penulisan makalah ini saya menyampaikan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini.

Malang, 10 Maret 2019

Penulis

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ..................................................................................... DAFTAR ISI .................................................................................................... BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1.1 Latar Belakang ........................................................................................... 1.2 Rumusan Masalah ...................................................................................... 1.3 Tujuan ........................................................................................................ BAB II PEMBAHASAN ................................................................................. 2.1 Gambaran Umum Bank Sentral ................................................................. 2.2 Status dan Kedudukan Bank Sentral .......................................................... 2.3 Tujuan dan Tugas Bank Sentral ................................................................. 2.4 Hubungan Dengan Pemerintah dan Internasional ...................................... 2.5 Mengenal Sistem Kliring ........................................................................... BAB III PENUTUP ......................................................................................... DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Dalam perekonomian modern setiap negara memiliki bank sentral atau

setidak-tidaknya ada salah satu bank atau lembaga yang bertindak dan menjalankan fungsi bank sentral. Bank sentral memiliki fungsi yang sangat penting dalam pengaturan ekonomi dan moneter yang dalam kegiatannya. Bank sentral bertugas untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter, karena bank sentral adalah juga bagian dari pemerintah dan juga lembaga keuangan negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengontrol kelancaran system pembayaran, dan pengawasan perbankan. Bank Sentral di Indonesia yaitu Bank Indonesia (BI). Dimana bank sentral tidak sama dengan Bank Umum yang bertujuan menginvestasikan asetnya untuk memaksimalkan profit. Tetapi bank sentral tidak mencari keuntungan dan kegiatan bank dikelola oleh pemerintah.

1.2

Rumusan masalah 1. Bagaimana status dan kedudukan bank sentral 2. Apa tujuan dan tugas bank sentral 3. Bagaimana hubungan dengan pemerintah dan internasional

1.3

Tujuan 1. Untuk mengetahui status dan kedudukan bank sentral 2. Untuk mengetahui tujuan dan tugas bank sentral 3. Untuk mengetahui hubungan dengan pemerintah dan internasional

BAB II PEMBAHASAN 2.1

Gambaran Umum Bank Sentral Pengertian Bank Sentral Bank Sentral adalah suatu institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga

stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di negara tersebut, yang dalam hal ini dikenal dengan istilah inflasi atau naiknya harga-harga yang dalam arti lain turunnya suatu nilai uang.

Pengertian Bank Indonesia Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia dan merupakan badan hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dewan ini terdiri atas seorang Gubernur sebagai pemimpin, dibantu oleh seorang Deputi Gubernur Senior sebagai wakil, dan sekurangkurangnya empat atau sebanyak-banyaknya tujuh Deputi Gubernur.

Kelembagaan Sejarah kelembagaan Bank Indonesia dimulai sejak berlaku Undang-undang (UU) No. 11/1953 tentang Penetapan UU Pokok Bank Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953. Dalam melakukan tugasnya sebagai bank sentral. Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Moneter, Direksi, dan Dewan Penasihat. Setelah sempat dilebur ke dalam bank tunggal, pada masa awal Orde Baru, landasan Bank Indonesia berubah melalui UU No. 13/1968 tentang Bank Sentral. Sejak saat itu, Bank Indonesia berfungsi sebagai Bank Sentral dan sekaligus membantu pemerintah dalam pembangunan dengan menjlankan kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah dengan bantuan Dewan Moneter. Setelah Order Baru berlalu, Bank Indonesia dapat mencapai independensinya melalui UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian diubah dengan UU No. 3/2004. Sejak saat itu, Bank Indonesia memiliki kedudukan khusus dalam struktur

kenegaraan sebagai lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pemeritah dan/ pihak-pihak lain.

Moneter Setelah berdirinya Bank Indonesia, kebijakan moneter di Indonesia secara umum ditetapkan oleh Dewan Moneter dan pemerintah bertanggung jawab atasnya. Menginngat moneter adalah upaya perbaikan posisi cadangan devisa melalui kegiatan ekspor dan impor. Mulai pertengahan tahun 1997 krisis ekonomi melanda Indonesia. Nilai , sistem pembayaran terancam macet dan banyak utang yang tak terselesaikan. Perekonomian makin membaik seiring dengan kondisi politik yang stabil pada masa reformasi. Pada tahun 1999 dengan dikeluarkannya UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No.23/2004, dimana Bank Indonesia ditetapkan sebagai lembaga tinggi negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Bank Indonesia diwajibkan menetapkan target inflasi yang akan dicapai sebagai landasan bagi perencanaan dan pengendalian moneter.

Perbankan Pada orde baru membawa perubahaan dalam bidang perbankan dengan dikeluarkan UU No. 14/1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Bank Indonesia dalam kurun waktu 1971-1972 melaksanakan kebijakan penertiban bank swasta nasional dengan sasaran mengurangi jumlah bank swasta naasional, karena jumlahnya terlalu banyak dan sebagian besar terdiri atas bank-bank kecil yang sangat lemah dalam permodalan dan manajemen. Bank Indonesia menyediakn dana yang cukup besar melalui Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) untuk program Kredit Investasi Kecil (KIK)/ Kredit Kerja Permanen (KMKP), Kredit Investasi (KI), Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI), Kredit Koperasi (Kakop), Kredit Profesi Guru (KPG), dan sebagainya. Tahun 1983 Bank Indonesia memberikan kebebasan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga, baik kredit maupun tabungan dan deposito. Tujuannya adalah untuk membangun sistem perbankan yang sehat, dan efisien. Ketika krisis moneter melanda, tepatnya tanggal 1 November 1997, dikeluarkannya kebijakan pemerintah yang melikuidasi

16 bank swasta. Oleh karena itu, Bank Indonesia turun mengatasi keadaan dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) atas dasar kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

Sistem pembayaran Sistem pembayaran di Indonesia terbagi menjadi dua, yaaitu sistem pembayaran tunai dan nontunai. Dalam UU No. 11/1953 ditetapkan bahwa Bank Indonesia hanya mengeluarkan uang kertas dan uang logam dalam pecahan dibawah lima rupiah. Berdasarkan UU No. 13/1968, Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah dalam semua pecahan. Dalam bidang pembayaran non tunai, Bank Indonesia telah memulai langkahnya menetapkan diri sebagai kantor perhitungan sentral menjelang akhir tahun 1954. Sebagai Bank Sentral, sejak awal Bank Indonesia telah berupaya keras dalam pengawasan dan penyehatan sistem pembayraan giral. Bank Indonesia mulai menggunakan sistem yang lebih efektif dan cangih dalam penyelesaian transaksi nontunai. Bank Indonesia berhasil menciptakaan berbagai perangkat sistem elektronik seperti Bank Indonesia LINE, Sistem Kliring Elektronik Jakarta (SIKJI), kliring warkat antar wilayah yang mempermudah pelaksanaan pembayaraan nontunai di Indonesia.

2.2 Status dan Kedudukan Bank Sentral Lembaga Negara yang Independen Pencatuman status independen dalam UU diperlukan untuk memberikan dasar hukum yang kuat, menjamin kepastian hukum dan konsistensi status kelembagaan Bank Indonesia. Dalam kaitannya dengan kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga independen, maka pasti patut dicermati lebih jauh adalah pemahaman tentang aspek-aspek independen Bank Indonesia itu sendiri, yang pada hakikatnya menurut esensi UU no 23 meliputi: a) Yuridis UU Bank Indonesia merupakan landasan yuridis bagi independensi Bank Indonesia dimana dalam UU Bank Indonesia dimuat berbagi elemen dari independensi Bank Indonesia.

b) Personalia Independensi personalia dalam UU Bank Indonesia ditunjukkan dalam hal pengangkatan anggota Dewan Gubernur oleh Presiden dengan Persetujuan DPR. c) Institusi Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen yang dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak-pihak lainnya. d) Tujuan Dalam UU Bank Indonesia, tujuan Bank Indonesia difokuskan pada menjaga kestabilan nilai rupiah yang tercemin pada laju inflasi yang rendah dan kestabilan nilai tukar. e) Tugas Independensi dalam pelaksanaan tugas tercermin dari larangan pihak lain untuk melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia. f) Manajemen Dewan Gubernur yang sepenuhnya berwenang dalam menjalankan organisasi Bank Indonesia dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. g) Anggaran Independensi dalam anggaran terlihat dalam ketentuan Pasal 60 yang menyatakan bahwa anggaran Bank Indonesia ditetapkan oleh Dewan Gubernur. h) Transparasi Sebagai konsekuensi dari independensi yang dimilikinya, maka dalam pelaksanaan tugasnya Bank Indonesia dituntut untuk lebih transparan dan bertanggung jawab. i) Akuntabilitas Bank Indonesia wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter tahun sebelumnya dan rencana kebijakan moneter tahun yang akan datang.

2.3 Tujuan Dan Tugas Bank Indonesia A.

Tujuan Bank Indonesia UU BI Pasal 7 secara tegas menjelaskan bahwa tujuan Bank Indonesia

adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang merupakan single objective Bank Indonesia. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi serta kestabilan terhadap mata uang negara lain yang tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan Bank Indonesia dalam bentuk single objective ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang akan dicapai dan batasan tanggung jawab yang harus dipikul oleh Bank Indonesia.

B.

Tugas Bank Indonesia Bank Indonesia didukung 3 pilar yang merupakan 3 bidang utama tugas

utama Bank Indonesia, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan mengatur dan mengawasi bank. Agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut dapat dicapai secara efektif dan efisien, maka ketiga tugas tersebut harus diintegrasikan. 1. Menetapkan Dan Melaksanakan Kebijakan Moneter Pasal 10 UU BI menegaskan bahwa Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran moneter dengan memerhatikan sasaran laju inflasi serta melakukan pengendalian moneter melalui berbagai cara antara lain: a. Operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing; b. Penetapan tingkat diskonto; c. Penetapan cadangan wajib minimum. d. Pengaturan kredit atau pembiayaan. Cara-cara pengendalian moneter tersebut dapat dilaksanakan juga berdasarkan prinsip syariah. Sasaran laju inflasi ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan memerhatikan perkembangan dan prospek ekonomi makro dan

mempertimbangkan perkembangan harga yang secara langsung dipengaruhi oleh kebijakan moneter.

Peran Bank Indonesia sebagai Leader of The Last Resort Sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pengendalian moneter. Bank Indonesia juga mempunyai fungsi Leader of The Last Resort (Psl. 11) yang memungkinkan Bank Indonesia membantu kesulitan pendanaan jangka pendek yang dihadapi bank. Dalam hal ini, Bank Indonesia hanya membantu untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek karena adanya mismatchyang disebabkan oleh risiko kredit atau risiko pembayaran berdasarkan prinsip syariah, risiko manajemen, atau risiko pasar. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kredit atau pembiayaan yang dimaksud, maka pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dibatasi selama-lamanya 90 hari serta harus dijamin dengan surat berharga yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. Apabila kredit dan pembayaran tersebut tidak dapat dilunasi pada saat jatuh tempo, Bank Indonesia sepenuhnya berhak mencairkan agunan yang dikuasainya.

Kebijakan Nilai Tukar Pasal 12 UU Bank Indonesia menetapkan bahwa Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan nilai tukar yang ditetapkan oleh pemerintah. Kewenangan Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan nilai tukar ini antara lain dapat berupa: 1. Dalam sistem nilai tukar tetap berupa devaluasi atau revaluasi terhadap mata uang asing; 2. Dalam sistem nilai tukar mengambang berupa intervensi pasar; atau 3. Dalam nilai tukar mengambang terkendali berupa penetapan nilai tukar harian serta lebar pita intervensi.

Kewenangan dalam Mengelola Cadangan Devisa Dalam pasal 13 UU Bank Indonesia dirumuskan bahwa Bank Indonesia mengelola cadangan devisa. Cadangan devisa adalah cadangan devisa negara yang dikuasai oleh Bank Indonesia yang tercatat pada sisi aset Bank Indonesia yang antara lain berupa emas, uang kertas asing, dan tagihan lain dalam valas kepada pihak luar negeri yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran luar negeri. Pengelolaan cadangan devisa oleh Bank Indonesia dilakukan melalui berbagai jenis transaksi devisa yaitu menjual, membeli, dan/atau menempatkan devisa, emas, dan surat-surat berharga secara tunai atau berjangka termasuk pemberian pinjaman. Dalam melakukan pengelolaan cadangan devisa, Bank Indonesia selalu mempertimbangkan 3 asas utama dengan skala prioritas, yaitu likuiditas (liquidity) dan keamanan (security) tanpa mengabaikan prinsip untuk memperoleh pendapatan yang optimal (profitability).

Penyelenggaraan Survei Untuk melaksanakan kebijakan moneter secara efektif dan efisien, diperlukan data/informasi ekonomi dan keuangan secara tepat waktu dan akurat.Untuk memperoleh data/informasi tersebut, Bank Indonesia dapat menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu-waktu yang dapat bersifat makro dan mikro. Pelaksanaan survei tersebut data dilaksanakan oleh pihak lain berdasarkan penugasan Bank Indonesia.

2. Tugas Mengatur Dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran Kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran diatur dalam pasal 15 sampai dengan pasal 23 UU Bank Indonesia. Bank Indonesia berwenang untuk melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya, serta menetapkan penggunaan alat pembayaran.

Pengaturan dan Penyelenggaraan Kliring serta Penyelesaian Akhir Transaksi Bank Indonesia berwenang mengatur sistem kliring antarbank dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing yang meliputi sistem kliring domestik dan lintas negara (Psl. 16). Penyelenggaraan kegiatan kliring antarbank baik dalam rupiah maupun valas serta penyelesaian akhir transaksi pembayaran antarbank dilakukan oleh Bank Indonesia atas pihak lain yang mendapat persetujuan dari Bank Indonesia (Psl. 17 joPsl. 18).

Mengeluarkan dan Mengedarkan Uang Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengatur peredaran uang rupiah (Psl. 20). Termasuk dalam kewenangan ini adalah mencabut, menarik, serta memusnahkan uang serta menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan, dan penentuan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah (Psl. 19). Bank Indonesia dapat mencabut dan menarik uang rupiah dari peredaran dengan memberikan penggantian dengan nilai yang sama (Psl. 23). Konsekuensi dari ketentuan ini maka Bank Indonesia harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk: a. Melakukan penukaran uang dalam pecahan yang sama dengan pecahan lainnya; b. Melakukan penukaran uang yang cacat atau dianggap tidak layak untuk diedarkan; dan c. Menukarkan uang yang rusak sebagian karena terbakar atau sebab lain dengan nilai yang sama atau lebih kecil dari nilai nominalnya yang bergantung pada tingkat kerusakannya.

3. Tugas Mengatur Dan Mengawasi Bank Pengaturan dan pengawasan bank merupakan salah satu tugas Bank Indonesia sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 UUD Indonesia. Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan, dan mencabut izin atas kelembagaan dan

kegiatan usaha tertentu bank, melaksanakan pengawasan bank, serta mengenakan sanksi terhadap bank (Psl. 24). Selain itu, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian (Psl. 25). Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, Bank Indonesia: a. Memberikan dan mencabut izin usaha bank; b. Memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank; c. Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank; dan d. Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu. (Psl. 26) Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi pengawasan langsung dan tidak langsung (Psl. 27). Bank Indonesia berwenang mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia Psl. 28). Bank Indonesia dapat menugasi phak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank (Psl. 30). Bank Indonesia dapat memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi, apabila transaksi tersebut diduga tindak pidana dalam perbankan (Psl. 31).

Pengalihan Tugas Pengawasan Bank Dalam UU Bank Indonesia ditetapkan bahwa tugas mengawasi bank akan dialihkan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan independen yang dibentuk berdasarkan UU selambat-lambatnya 31 Desember 2002 (Psl. 34). Tugas yang diahlikan kepada lembaga ini tidak termasuk tugas pengaturan bank serta tugas yang berkaitan dengan perizinan.

2.4 Hubungan Dengan Pemerintah dan Internasional Hubungan bank indonesia dengan pemerintah seperti yang ditunjukan dalam undang-undang nomor 23 tahun 1999 adalah sebagai berikut : 1. Bertindak sebagai pemegang kas Pemerintah. 2. Untuk dan atas nama pemerintah Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri, negeri menatausahakan serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban pemerintah terhadap pihak luar negeri. 3. Pemerintah wajib meminta pendapat Bank indonesia dan atau mengundang bank indonesia dalam sidang kabiner yang membahas masalah ekonomi , perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas bank indonesia atau kewenangan bank indonesia. 4. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai rencana anggran pendapatan dan belanja negara serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang bank indonesia. 5. Dalam hal pemerintah menerbitkan surat-surat uang negara , pemerintah wajib terlebih dulu berkonsultasi dengan bank indonesia dan pemerintah juga wajib terlebi dahulu berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. 6. Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan pemerintah. 7. Bank Indonesia dilarang memeberikan kredit kepada pemerintah.

Hubungan Bank Indonnesia dengan Dunia Internasional Dalam hal hubungan Bank Indonesia dengan Dunia Internasional, maka Bank Indonesia : 1. Dapat melakukan kerja sama dengan : a. Bank Sentral negara lain b. Oraganisasi dan Lembaga Internasional 2. Dengan hal dipersyaratkan bahwa anggota Internasional dan atau lembaga multilateral adalah negara, maka Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama negara Republik Indonesia sebagai anggota.

2.5 Mengenal Sistem Kiring Masyarakat Indonesia memiliki banyak alternatif dalam melakukan transaksi transfer dana kepada pihak lain di bank yang berbeda (transfer dana antar bank). Mulai dari Sistem BI-RTGS untuk keperluan transfer dana seketika, melalui mesin ATM dari penerbit yang tergabung dalam jaringan bersama ATM, atau dapat melalui layanan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Apabila akan melakukan transfer dana kepada pihak lain di bank yang berbeda, maka layanan SKNBI dapat dipertimbangkan untuk digunakan. Kelebihan dari sistem transfer ini adalah biayanya yang relatif murah.

Pengertian Kliring Kliring adalah pertukaran warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. SKNBI adalah sistem kliring Bank Indonesia yang meliputi kliring debet dan kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional.

Tujuan dan Manfaat SKNBI Tujuan diterapkannya SKNBI pada penyelenggaraan kliring di Indonesia adalah untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran ritel serta memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan kliring. Adapun manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya SKNBI adalah sebagai berikut: Bagi Bank Indonesia 1. Efisiensi waktu dan biaya, khususnya dalam hal: 

operasional kliring dengan ditiadakannya fisik warkat kredit;



maintenance aplikasi kliring dengan digunakannya sistem yang terintegrasi di seluruh wilayah kliring.

2. Tersedianya jangkauan transfer antar bank melalui kliring yang lebih luas dengan diakomodirnya kliring antar wilayah untuk transfer kredit.

3. Memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan kliring yang bersifat multilateral netting sesuai dengan Core Principles yang dikeluarkan oleb Bank for International Settlement (BIS). Bagi Bank 1. Efisiensi biaya operasional bank dalam pencetakan dan proses administrasi warkat kredit. 2. Semakin luasnya jangkauan layanan bank kepada nasabah. Bagi Masyarakat 1.

Tersedianya pilihan sarana transfer dana yang murah.

Kegiatan SKNBI SKNBI dibagi dalam 2 (dua) kegiatan, yaitu: a. Kliring Debet 1. Meliputi kegiatan kliring penyerahan1) dan kliring pengembalian2), digunakan untuk transfer debet antar Bank yang disertai dengan penyampaian fisik warkat debet (cek, bilyet giro, nota debet dan lain-lain). 2. Kliring Debet dilakukan secara lokal. 3. Perhitungan kliring debet dilakukan oleh Peserta Kliring Lokal atas dasar Data Keuangan Elektronik (DKE) debet yang dikirim oleh peserta di wilayah kliring yang bersangkutan. 4. Hasil perhitungan kliring debet tersebut selanjutnya dikirim ke Sistem Sentral Kliring (SSK) untuk diperhitungkan secara nasional oleh Penyelenggara Kliring Nasional (PKN). b. Kliring Kredit 1. Digunakan untuk transfer kredit antar bank tanpa disertai penyampaian fisik warkat (paperless). 2. Kliring kredit dilakukan secara nasional. Perhitungan kliring kredit dilakukan oleh PKN atas dasar transfer kredit yang dikirim peserta dari seluruh wilayah kliring.

BAB III PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan

pembahasan

diatas

dapat

disimpulkan

bahwa

Selain melaksanakan fungsi-fungsi Pemerintah dalam bidang Ekonomi dan Moneter,Bank

Sentral

juga

sebagai Lembaga

keuangan

Negara

yang

mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, Mengontrol kelancaran lalulintas pembayaran, dan Pengawasan Perbankan.

DAFTAR PUSTAKA https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/status/Contents/Default.aspx https://indonesia-informations.blogspot.com/2017/07/hubungan-bank-indonesiadengan.html?m=1 http://akuntansikeuangan.com/sknbi/ https://oratoto.blogspot.com/2016/02/makalah-bank-sentral-bank-indonesia.html