Makalah Auditing (edited).docx

MAKALAH AUDITING PEMAHAMAN TERHADAP PENGENDALIAN INTERN

Disusun oleh: Arief Kurnia Wijaya

C1C016005

Novi Ikhsan Prayuda

C1C016034

Ranto

C1C016051

Rizky Fakhri Nugraha

C1C016105

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI PURWOKERTO 2018

Kata Pengantar Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmatNya kami dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul “Pemahaman terhadap Pengendalian Intern”. Kami membuat makalah ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Auditing I. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi mahasiswamahasiswi fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedriman. Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari apa yang diharapkan dalam mencapai kesempurnaan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari dosen dan mahasiswa-mahasiswi agar makalah ini mencapai kesempurnaan sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua dan penyusunan yang lebih baik kedepanya. Aatas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

i

Daftar Isi Halaman Kata Pengantar..................................................................................................................... i Daftar Isi .............................................................................................................................. ii BAB I .................................................................................................................................... 1 PENDAHULUAN ............................................................................................................... 1 A.

Latar Belakang Masalah ...................................................................................... 1

B.

Rumusan Masalah ............................................................................................... 1

C.

Tujuan Penulisan ................................................................................................. 1

BAB II ................................................................................................................................... 2 PEMBAHASAN ................................................................................................................. 2 A.

Definisi Pengendalian Intern ............................................................................... 2

B.

Standar Pekerjaan Lapangan Kedua ................................................................... 3

C.

Pentingnya Pengendalian Intern ......................................................................... 3

D.

Tujuan Pengendalian Intern ................................................................................ 4

E.

Keterbatasan Pengendalian Intern Suatu Entitas ............................................... 4

F.

Peran dan Tanggung Jawab ................................................................................ 5

G.

Unsur Pengendalian Intern ................................................................................. 6

H.

Pemahaman Atas Pengendalian Intern dan Pengujian Pengendalian ................ 9

I.

Pengujian Pengendalian ................................................................................... 10

J.

Dokumentasi Informasi Tetang Pengendalian Intern Yang Berlaku ................ 11

K. Sumber Informasi Untuk Memperoleh Gambaran Pengendalian Intern Yang Berlaku ...................................................................................................................... 11 L.

Hasil Pemahaman Terhadap Pengendalian Intern............................................ 12

M.

Audit Intern (Internal Auditing) .................................................................... 12

N.

Kasus Pengendalian Internal ............................................................................. 12

BAB III ................................................................................................................................ 19 KESIMPULAN ................................................................................................................. 19 DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................................. 20

ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Dunia usaha di Indonesia saat ini sudah maju, bisa dilihat dari semakin banyaknya berdiri usaha-usaha baru yang didirikan oleh masyarakat. Salah satu aspek penting pada suatu perusahaan adalah Sistem Pengendalian Internal. Karena suatu perusahaan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya Sistem Pengendalian Internal yang baik. Sistem Pengendalian Internal merupakan kebijakan dan prosedur yang melindungi aktiva dari penyalahgunaan. Sistem Pengendalian Internal dapat digunakan lebih efektif untuk mencegah penggelapan atau penyimpangan. Pada suatu perusahaan, pengendalian internal sangat dibutuhkan mengingat faktor-faktor yang meliputi luas dan entitas perusahaan yang sangat kompleks. Hal ini mengakibatkan manajemen harus percaya pada laporan-laporan serta analisis untuk operasi pengendalian Internal yang efektif.

B. Rumusan Masalah Dalam perumusan masalah ini penulis akan merumuskan tentang: 1. Apa yang dimaksud dengan pengendalian intern? ……………………… 2. Apa fungsi dan tujuan pengendalian intern? …… 3. Bagaimana cara mengumpulkan informasi mengenai pengendalian auditor ?… c C. Tujuan Penulisan Maksud dan tujuan penelitian yang hendak dicapai dapat dikemukakan sebagai berikut: 1. Mengetahui pengendalian intern tersebut 2. Mengetahui fungsi dan tujuan pengendalian intern. ………………………….. 3. Mengetahui cara mengumpulkan informasi mengenai pengendalian auditor.

1

BAB II PEMBAHASAN

A. Definisi Pengendalian Intern SA Seksi 319 pertimbangan atas pengendalian intern dalam audit laporan keuangan paragraf 06 mendefinisikan pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personal lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 3 golongan tujuan berikut ini: 1.

Keandalan pelaporan keuangan

2.

Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

3.

Efektivitas dan efisiensi operasi

Dari definisi pengendalian tersebut terdapat beberapa konsep dasar berikut ini: 1.

Pengendalian intern merupakan proses, Artinya suatu rangkaian tindakan yang bersifat pervasif dan menjadi bagian tidak terpisahkan,bukan hanya sebagai tambahan, dari infrastruktur entitas.

2.

Pengendalian intern dijalankan oleh orang, Artinya bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi, yang mencakup dewan komisaris, manajemen, dan personal lain.

3.

Pengendalian intern diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak, bagi manajemen dan dewan komisaris entitas.

4.

Pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan; pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi. Pengendalian intern yang digunakan dalam suatu entitas merupakan faktor

yang menentukan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas. Oleh karena itu, sebelum auditor melaksanakan audit secara mendalam atas informasi yang tercantum dalam laporan keuangan, standar pekerjaan lapangan kedua mengharuskan auditor memahami pengendalian intern yang berlaku dalam entitas.

2

B. Standar Pekerjaan Lapangan Kedua Standar pekerjaan lapangan kedua berbunyi sebagai berikut: “Pemahaman

memadai

ataspengendalian

intern

harus

diperoleh

untuk

merencanakan audit dan menentukan sifat,saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan”. Suatu pemahaman pengendalian intern yang mencukupi diperoleh untuk merencanakan audit dan untuk menentukan sifat, waktu, serta luasya pengujianpengujian yang akan dilaksanakan. Pertimbangan kemudian diberikan untuk memperoleh suatu pemahaman mengenai pengendalian intern yang mencukupi untuk merencanakan audit, dan untuk mendokumentasikan pemahaman tersebut dalam kertas kerja audit. Secara virtual setiap entitas yang harus diaudit memiliki suatu system akuntansi yang terkomputerisasi.

C. Pentingnya Pengendalian Intern Suatu terbitan tahun 1947 oleh AICPA yang berjudul Internal Control menyebutkan faktor-faktor berikut sebagai faktor yang berkontribusi terhadap meluasnya pengakuan atas pentingnya pengendalian intern. 1.

Lingkup dan ukuran bisnis entitas telah menjadi sangat kompleks dan tersebar luas sehingga manajemen harus bergantung pada sejumlah laporan dan analisis untuk mengendalikan operasi secara efektif.

2.

Pengujian dan penelaahan yang melekat dalam sistem pengendalian intern yang baik menyediakan perlindungan terhadap kelemahan manusia dan mengurangi kemungkinan terjadinya kekeliruan dan ketidakberesan

3.

Tidak praktis bagi auditor untuk melakukan audit atas kebanyakan perusahaan dengan pembatasan biaya ekonomi tanpa menggantungkan pada system pengendalian intern klien. Selama lima dekade setelah terbitan ini muncul, tingkat kepentingan yang lebih

tinggi telah diberikan kepada pengendalian intern oleh manajemen, auditor independen, dan semakin banyak, pihak eksternal, seperti pembuat aturan. Menurut COSO, dua tujuan utama dari usaha tersebut adalah untuk: 3

1.

Menetapkan suatu definisi yang umum tentang pengendalian intern yang memenuhi kebutuhan dari berbagai pihak yang berbeda.

2.

Menyediakan suatu standar dimana bisnis dan entitas lain dapat mengukur system pengendalian mereka dan menentukan bagaimana meningkatkan system pengendalian tersebut.

D. Tujuan Pengendalian Intern Seperti telah disebutkan di atas, tujuan pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tiga golongan tujuan. 1.

keandalan informasi keuanagn,

2.

kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku,

3.

efektivitas dan efisiensi operasi.

Oleh karena itu tidak semua tujuan pengendalian intern tersebut relevan dengan audit atas laporan keuangan, tanggung jawab auditor dalam mematuhi standar pekerjaan lapangan kedua sebagaimana disajikan di atas, hanya di batasi pada golongan tujuan pertama keandalan pelaporan keuangan. Oleh karena itu, auditor berkewajiban untuk memahami pengendalian intern yang ditujukan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai denagn prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia.

E. Keterbatasan Pengendalian Intern Suatu Entitas Keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap pengendalian intern sebagai berikut: 1.

Kesalahan dalam pertimbangan. Seringkali,

manajemen

dan

personal

lain

dapat

salah

dalam

mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, kertebatasan waktu atau tekanan lain.

4

2.

Gangguan. Personal secara keilru memahami perintah atau membuat kesalahan karena

kelalaian, tidak adanya perhatian atau kelelahan, perubahan yang bersifat sementara dalam personal atau dalam sistem dan prosedur. 3.

Kolusi. Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan yang dapat

mengakibatkan bobolnya pengendalian intern yang dibangun untuk kekayaan entitas dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksi kecurangan oleh pengendalian intern yang dirancang. 4.

Pengabaian oleh manajemen. Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan

untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan semu. 5.

Biaya lawan manfaat. Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian intern tidak boleh

melebihi manfaat yangdiharapkan dari pengendalian intern tersebut.

F. Peran dan Tanggung Jawab Pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pengendalian intern beserta perannya sbb: 1.

Manajemen Bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menyelenggarakan secara

efektif pengendalian intern organisasinya. Direktur utama perusahaan bertanggung jawab untuk menciptakan atmosfer pengendalian di tingkat puncak, agar kesadaran terhadap pentingnya pengendalian menjadi tumbuh di seluruh organisasi. 2.

Dewan komisaris dan komite audit Bertanggung jawab untuk menentukan apakah manajemen memenuhi

tanggung

jawab

mereka

dalam

mengembangkan

pengendalian intern.

5

dan

menyelenggaran

3.

Auditor intern Bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengevaluasi memadai atau

tidaknya pengendalian intern entitas dan membuat rekomendasi peningkatannya. 4.

Personal lain entitas Peran dan tanggung jawab semua personal lain yang menyediakan informasi

atau menngunakan informasi yang dihasilkan oleh pengendalian intern harus ditetapkan dan dikomunikasikan dengan baik. 5.

Auditor independen Sebagai bagian dari prosedur auditnya terhadap laporan keuangan, auditor dpat

menemukan kelemahan pengendalian intern kliennya, sehingga ia dapat mengkomunikasikan temuan auditnya tersebut kepada manajemen, komite audit, atau dewan komisaris. 6.

Pihak luar lain Bertanggung jawab atas pengendalian intern entitas adalah badan pengatur,

seperti Bank Indonesia dan Bapepam.

G. Unsur Pengendalian Intern SA Seksi 319 pertimbangan atas pengendalian intern dalam audit laporan keunangan paragraph 07 menyebutkan lima unsur pokok pengendalian intern adalah sebagai berikut: 1.

Lingkungan Pengendalian (control Environment) Lingkungan pengedalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu

organisasi

dan

mempengaruhi

kesadaran

personal

organisasi

tentang

pengendalian.Berbagai faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu entitas antara lain: a.

integritas dan etika

b.

Komitmen terhadap kompetensi

c.

Dewan komisaris dan komite audit

d.

Filosofi dan gaya operasi manajemen

e.

Struktur organisasi

f.

Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab

6

g.

Kebijakan dan praktik sumber daya manusia.

2.

Penaksiran Risiko Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan

keadaan intern maupun ekstern yang dapat terjadi dan secara negative mempengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan berikut ini: a.

Perubahan dalam lingkungan operasi

b.

Personel baru

c.

Sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki

d.

Teknologi baru

e.

Lini produk, produk atau aktivitas baru

f.

Restrukturisasi koporasi

g.

Operasi luar negeri

h.

Standar akuntansi baru

3.

Informasi dan Komunikasi Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang

meliputi system akuntansi terdiri atas metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) dan untuk memelihara akuntabilitas bagi asset, utang, dan ekuitas yang bersangkutan. Kualitas informasi yang dihasilkan dari system tersebut berdampak terhadap kemampuan manajemen untuk membuat keputusan yang semestinya dalam mengendalikan aktivitas entitas dan menyiapkan laporan keuangan yang andal. Komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung jawab indivisual berkaitan dengan pengendalian intern terhadap

7

pelaporan keuangan. Auditor harus memperoleh pengetahuan memadai tentang system informasi yang relevan dengan pelaporan keuangan untuk memahami: a. Golongan transaksi dalam operasi entitas yang signifikan bagi laporan keuangan. b. Bagaimana transaksi tersebut dimulai c. Catatan akuntansi, informasi pendukung, dan akun tertentu dalam laporan keuangan yang tercakup dalam pengolahan dan pelaporan transaksi. d. Pengolahan akuntansi yang dicakup sejak saat transaksi dimulai sampai dengan masuk kedalam laporan keuangan, termasuk ala telektronik yang digunakan untuk mengirim, memproses, memelihara dan mengakses informasi.

4.

Aktivitas Pengendalian Aktivitas Pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat memberikan

keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas sudah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian mempunyai berbagai tujuan dan diterapkan di berbagai tingkat organisasi dan fungsi. Umumnya aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan hal-hal berikut ini: a. Review terhadap kinerja b. Pengendalian fisik c. Pengendalian pengolahan informasi d. Pemisahan fungsi yang memadai

8

Pengendalian pemrosesan informasi (information processing controls) mengacu pada resiko yang berhubungan dengan otorisasi, kelengkapan, dan akurasi transaksi. Pengendalian ini relevan dengan audit laporan keuangan.

5.

Pemantauan Pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian intern

sepanjang waktu. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, mengevaluasi secara terpisah, atau dengan kombinasi keduanya. Di berbagai entitas, auditor intern atau personel yang melakukan pekerjaan serupa memberikan kontribusi dalam memantau aktivitas entitas. H. Pemahaman Atas Pengendalian Intern dan Pengujian Pengendalian 1. Mengapa Audtor Perlu Memperoleh Pemahaman tentang Pengendalian Intern Kliennya? Secara umum, auditor perlu memperoleh pemahaman tentang pengendalian intern kliennya untuk perencanaan auditnya. Secara khusus, pemahaman auditor tentang pengendalian intern yang berkaitan dengan suatu asersi adalah untuk digunakan dalam kegiatan berikut ini: a.

Kemungkinan dapat atau tidaknya audit dilaksanakan.

b.

Salah saji material yang potensial dapat terjadi.

c.

Risiko deteksi.

d.

Perancangan pengujian substantif.

2.

Pemahaman atas Pengendalian Intern Dalam

memperoleh

pemahaman

atas

pengendalian

intern,

auditor

menggunakan 3 macam prosedur audit berikut: a.

Mewawancarai

karyawan

perusahaan

yang

berkaitan

pengendalian. b.

Melakukan inspeksi terhadap dokumen dan catatan. 9

dengan

unsur

c.

Melakukan pengamatan atas kegiatan perusahaan

3.

Pemahaman atas Lingkungan Pengendalian Informasi tentang lingkungan pengendalian umumnya dikumpulkan oleh

auditor dengan cara:permintaan keterangan dari manajer yang bertanggung jawab atas unsur pengendalian intern, inspeksi dokumen dan catatan, dan pengamatan atas kegiatan perusahaan. 4.

Pemahaman atas penaksiran Risiko Auditor harus mengumpulkan informasi tentang bagaimana manajemen

mengidentifikasi risiko yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan secara wajar dan kepedulian manajemen terhadap risiko tersebut,serta bagaimana manajemen merancang aktivitas pengendalian untuk mengatasi risiko tersebut. 5.

Pemahaman atas Informasi dan Komunikasi. Sistem informasi entitas sangat menentukan risiko salah saji dalam laporan

keuangan.Sistem akuntansi yang didesain dengan baik dan diimplementasikan denagn baik akan menghasilkan informasi yang andal. 6.

Pemahaman atas Aktivitas Pengendalian Informasi tentang aktivitas pengendalian umumya diperoleh auditor bersamaan

dengan pengumpulan informasi mengenai lingkungan pengendalian dan aktivitas pengendalian. 7.

Pemahaman atas Pemantauan Auditor harus memahami jenis aktivitas yang digunakan oleh klien untuk

memantau efektivitas pengendalian intern untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal.

I. Pengujian Pengendalian 1.

Pengujian Adanya Kepatuhan Untuk

menentukan

apakah

informasi

mengenai

pengendalian

yang

dikumpulkan oleh auditor benar-benar ada, auditor melakukan dua macam pengujian: a.

Pengujian transaksi dengan cara mengikuti pelaksanaan transaksi tertentu

b.

Pengujian transaksi tertentu yang telah terjadi dan yang telah dicatat.

10

2.

Pengujian Tingkat Kepatuhan Dalam pengujian pengendalian terhadap pengendalain intern,auditor tidak

hanya berkepentingan terhadap eksistensi unsur-unsur pengendalian intern,namun auditor juga berkepentingan terhadap tingkat kepatuhan klien terhadap pengendalian intern.

J. Dokumentasi Informasi Tetang Pengendalian Intern Yang Berlaku Ada tiga cara yang biasanya digunakan oleh auditor untuk mendokumentasikan informasi mengenai pengendalian intern yang berlaku dalam perusahaan: 1. Kuesioner pengendalian intern baku Kuesioner merupakan cara yang banyak dipakai oleh auditor dalam mendokumentasikan informasi pengendalian intern kliennya. 2. Uraian tertulis Ini biasanya berisi identitas karyawan yang melaksanakan suatu fungsi dan uraian terinci cara pelaksanaan fungsinya. Penggunaan uraian tertulis hanya praktis diterpkan pada audit atas laporan keuangan perusahhan yang kecil saja. 3. Bagan alir system Cara ini suatu sistem yang digambarkan dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Simbol-simbol yang dapat digunakan oleh auditor untuk membuat deskripsi pengendalian intern kliennya.

K. Sumber Informasi Untuk Memperoleh Gambaran Pengendalian Intern Yang Berlaku Sumber informasi yang digunakan oleh auditor dalam melakukan audit terhadap pengendalian intern kliennya adalah: 1. Bagan organisasi dan deskripsi jabatan 2. Buku pedoman akun 3. Buku pedoman sistem akuntansi 4. Permintaan Keterangan kepada karyawan inti 5. Permintaan keterangan kepada karyawan pelaksana

11

6. Laporan, kertas kerja, dan program audit auditor intern 7. Pemeriksaan terhadap catatan akuntansi, dokumen, perlatan mekanis, dan media lain yang digunakan untuk mencatat transaksi. 8. Laporan mengenai rekomendasi perbaikan pengendalian intern dan laporan auditor tahun sebelumnya yang telah diterbitkan.

L. Hasil Pemahaman Terhadap Pengendalian Intern Hasil pemahaman auditor atas pengendalian intern dicantumkan dalam suatu kertas kerja, yang berisi kelemahan dan kekuatan pengendalian intern klien, pengaruh kelemahan dan kekuatan pengendalian intern tersebut terhadap luas prosedur audit yang akan dilaksanakan dan rekomendasi yang ditujukan kepada klien untuk memperbaiki bagian-bagian yang lemah dalam pengendalian intern.

M. Audit Intern (Internal Auditing) Untuk mencapai tujuan tersebut auditor intern melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut ini: 1.

Pemeriksaan dan penilaian terhadap efektivitas pengendalian intern dan mendorong penggunaan pengendalian intern yang efektif dengan biaya yang minimum.

2.

Menentukan sampai seberapa jauh pelaksanaan kebijakan manajemen puncak di patuhi

3.

Menentukan sampai seberapa jauh kekayaan perusahaan dipertanggung jawabkan dan dilindungi dari segala macam kerugian.

4.

Menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian dalam perusahaan.

5.

Memberikan rekomendasi perbaikan kegiatan-kegiatan perusahaan.

N. Kasus Pengendalian Internal SKANDAL MANIPULASI LAPORAN KEUANGAN PT. KIMIA FARMA TBK. PT Kimia Farma adalah salah satu produsen obat-obatan milik pemerintah di Indonesia. Pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma 12

melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp 132 milyar, dan laporan tersebut di audit oleh Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM). Akan tetapi, Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang, pada 3 Oktober 2002 laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali (restated), karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar Rp 99,56 miliar, atau lebih rendah sebesar Rp 32,6 milyar, atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Kesalahan itu timbul pada unit Industri Bahan Baku yaitu kesalahan berupa overstated penjualan sebesar Rp 2,7 miliar, pada unit Logistik Sentral berupa overstated persediaan barang sebesar Rp 23,9 miliar, pada unit Pedagang Besar Farmasi berupa overstated persediaan sebesar Rp 8,1

miliar

dan

overstated

penjualan

sebesar

Rp

10,7

miliar.

Kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan. PT Kimia Farma, melalui direktur produksinya, menerbitkan dua buah daftar harga persediaan (master prices) pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002. Daftar harga per 3 Februari ini telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan pada unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember 2001. Sedangkan kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dengan dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan, sehingga tidak berhasil dideteksi. Berdasarkan penyelidikan Bapepam, disebutkan bahwa KAP yang mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma telah mengikuti standar audit yang berlaku, namun gagal mendeteksi kecurangan tersebut. Selain itu, KAP tersebut juga tidak terbukti membantu manajemen melakukan kecurangan tersebut. Selanjutnya diikuti dengan pemberitaan di harian Kontan yang menyatakan bahwa Kementerian BUMN memutuskan penghentian proses divestasi saham milik Pemerintah di PT KAEF setelah melihat adanya indikasi penggelembungan keuntungan (overstated) dalam laporan keuangan pada semester I tahun 2002. Dimana tindakan ini terbukti melanggar Peraturan Bapepam No.VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan poin 2 Khusus huruf m Perubahan

13

Akuntansi dan Kesalahan Mendasar poin 3) Kesalahan Mendasar, sebagai berikut: “Kesalahan mendasar mungkin timbul dari kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta dan kecurangan atau kelalaian. Dampak perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi atas kesalahan mendasar harus diperlakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian kembali (restatement) untuk periode yang telah disajikan sebelumnya dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian sebagai suatu penyesuaian pada saldo laba awal periode. Pengecualian dilakukan apabila dianggap tidak praktis atau secara khusus diatur lain dalam ketentuan masa transisi penerapan standar akuntansi keuangan baru”.

Sanksi dan Denda Sehubungan dengan temuan tersebut, maka sesuai dengan Pasal 102 Undangundang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal jo Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1995 jo Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal maka PT Kimia Farma (Persero) Tbk. dikenakan sanksi administratif berupa denda yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Sesuai Pasal 5 huruf n Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, maka: a. Direksi Lama PT Kimia Farma (Persero) Tbk. periode 1998 – Juni 2002 diwajibkan membayar sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk disetor ke Kas Negara, karena melakukan kegiatan praktek penggelembungan atas laporan keuangan per 31 Desember 2001. b. Sdr. Ludovicus Sensi W, Rekan KAP Hans Tuanakotta dan Mustofa selaku auditor PT Kimia Farma (Persero) Tbk. diwajibkan membayar sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk disetor ke Kas Negara, karena atas risiko audit yang tidak berhasil mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan oleh PT Kimia Farma (Persero) Tbk. tersebut, meskipun telah melakukan prosedur audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik

14

(SPAP), dan tidak diketemukan adanya unsur kesengajaan. Tetapi, KAP HTM tetap diwajibkan membayar denda karena dianggap telah gagal menerapkan Persyaratan Profesional yang disyaratkan di SPAP SA Seksi 110 – Tanggung Jawab & Fungsi Auditor Independen, paragraf 04 Persyaratan Profesional, dimana disebutkan bahwa persyaratan profesional yang dituntut dari auditor independen adalah orang yang memiliki pendidikan dan pengalaman berpraktik sebagai auditor independen.

KETERKAITAN AKUNTAN TERHADAP SKANDAL PT KIMIA FARMA TBK. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) melakukan pemeriksaan atau penyidikan baik atas manajemen lama direksi PT Kimia Farma Tbk. ataupun terhadap akuntan publik Hans Tuanakotta dan Mustofa (HTM). Dan akuntan publik (Hans Tuanakotta dan Mustofa) harus bertanggung jawab, karena akuntan publik ini juga yang mengaudit Kimia Farma tahun buku 31 Desember 2001 dan dengan yang interim 30 Juni tahun 2002. Pada saat audit 31 Desember 2001 akuntan belum menemukan kesalahan pencatatan atas laporan keuangan. Tapi setelah audit interim 2002 akuntan publik Hans Tuanakotta Mustofa (HTM) menemukan kesalahan pencatatan atas laporan keuangan. Sehingga Bapepam sebagai lembaga pengawas pasar modal bekerjasama dengan Direktorat Akuntansi dan Jasa Penilai Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi para akuntan publik untuk mencari bukti-bukti atas keterlibatan akuntan publik dalam kesalahan pencatatan laporan keuangan pada PT. Kimia Farma Tbk. untuk tahun buku 2001. Namun dalam hal ini seharusnya akuntan publik bertindak secara independen karena mereka adalah pihak yang bertugas memeriksa dan melaporkan adanya ketidakwajaran dalam pencatatan laporan keuangan. Dalam UU Pasar Modal 1995 disebutkan apabila di temukan adanya kesalahan, selambat-lambamya dalam tiga hari kerja, akuntan publik harus sudah melaporkannya ke Bapepam. Dan apabila temuannya tersebut tidak dilaporkan maka auditor tersebut dapat dikenai pidana, karena ada ketentuan yang mengatur bahwa setiap profesi akuntan itu wajib

15

melaporkan temuan kalau ada emiten yang melakukan pelanggaran peraturan pasar modal. Sehingga perlu dilakukan penyajian kembali laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk. dikarenakan adanya kesalahan pencatatan yang mendasar, akan tetapi kebanyakan auditor mengatakan bahwa mereka telah mengaudit sesuai dengan standar profesional akuntan publik. Akuntan publik Hans Tuanakotta & Mustofa ikut bersalah dalam manipulasi laporan keuangan, karena sebagai auditor independen akuntan publik Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM) seharusnya mengetahui laporan-laporan yang diauditnya itu apakah berdasarkan laporan fiktif atau tidak.

KETERKAITAN MANAJEMEN TERHADAP SKANDAL PT KIMIA FARMA TBK Mantan direksi PT Kimia Farma Tbk. Telah terbukti melakukan pelanggaran dalam kasus dugaan penggelembungan (mark up) laba bersih di laporan keuangan perusahaan milik negara untuk tahun buku 2001. Kantor Menteri BUMN meminta agar kantor akuntan itu menyatakan kembali (restated) hasil sesungguhnya dari laporan keuangan Kimia Farma tahun buku 2001. Sementara itu, direksi lama yang terlibat akan diminta pertanggungjawabannya. Seperti diketahui, perusahaan farmasi terbesar di Indonesia itu telah mencatatkan laba bersih 2001 sebesar Rp 132,3 miliar. Namun kemudian Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) menilai, pencatatan

tersebut

mengandung

unsur

rekayasa

dan

telah

terjadi

penggelembungan. Terbukti setelah dilakukan audit ulang, laba bersih 2001 seharusnya hanya sekitar Rp 100 miliar. Sehingga diperlukan lagi audit ulang laporan keuangan per 31 Desember 2001 dan laporan keuangan per 30 Juni 2002 yang nantinya akan dipublikasikan kepada publik. Setelah hasil audit selesai dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta & Mustafa, akan segera dilaporkan ke Bapepam. Dan Kimia Farma juga siap melakukan revisi dan menyajikan kembali laporan keuangan 2001, jika nanti ternyata ditemukan kesalahan dalam pencatatan. Untuk itu, perlu dilaksanakan rapat umum pemegang saham luar biasa sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada publik. Meskipun nantinya laba bersih Kimia Farma hanya

16

tercantum sebesar Rp 100 miliar, investor akan tetap menilai bagus laporan keuangan. Dalam persoalan Kimia Farma, sudah jelas yang bertanggung jawab atas terjadinya kesalahan pencatatan laporan keuangan yang menyebabkan laba terlihat di-mark up ini, merupakan kesalahan manajemen lama.

KESALAHAN PENCATATAN LAPORAN KEUANGAN KIMIA FARMA TAHUN 2001 Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) menilai kesalahan pencatatan dalam laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk. tahun buku 2001 dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di pasar modal. Kesalahan pencatatan itu terkait dengan adanya rekayasa keuangan dan menimbulkan pernyataan yang menyesatkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Bukti-bukti tersebut antara lain adalah kesalahan pencatatan apakah dilakukan secara tidak sengaja atau memang sengaja diniatkan. Tapi bagaimana pun, pelanggarannya tetap ada karena laporan keuangan itu telah dipakai investor untuk bertransaksi. Seperti diketahui, perusahaan farmasi itu sempat melansir laba bersih sebesar Rp 132 miliar dalam laporan keuangan tahun buku 2001. Namun, kementerian Badan Usaha Milik Negara selaku pemegang saham mayoritas mengetahui adanya ketidakberesan laporan keuangan tersebut. Sehingga meminta akuntan publik Kimia Farma, yaitu Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM) menyajikan kembali (restated) laporan keuangan Kimia Farma 2001. HTM sendiri telah mengoreksi laba bersih Kimia Farma tahun buku 2001 menjadi Rp 99 milliar. Koreksi ini dalam bentuk penyajian kembali laporan keuangan itu telah disepakati para pemegang saham Kimia Farma dalam rapat umum pemegang saham luar biasa. Dalam rapat tersebut, akhirnya pemegang saham Kimia Farma secara aklamasi menyetujui tidak memakai lagi jasa HTM sebagai akuntan publik.

DAMPAK TERHADAP PROFESI AKUNTAN Aktivitas manipulasi pencatatan laporan keungan yang dilakukan manajemen tidak terlepas dari bantuan akuntan. Akuntan yang melakukan hal tersebut memberikan informasi yang menyebabkan pemakai laporan keuangan tidak menerima informasi yang fair. Akuntan sudah melanggar etika profesinya.

17

Kejadian manipulasi pencatatan laporan keuangan yang menyebabkan dampak yang luas terhadap aktivitas bisnis yang tidak fair membuat pemerintah campur tangan untuk membuat aturan yang baru yang mengatur profesi akuntan dengan maksud mencegah adanya praktik-praktik yang akan melanggar etika oleh para akuntan publik.

18

BAB III KESIMPULAN Dalam akuntansi, SPI yang berlaku dalam perusahaan merupakan faktor yang menentukan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas tersebut. Oleh karena itu dalam memberikan pendapat atas kewajaran laporan yang di auditnya, Auditor meletakkan kepercayaan atas efektivitas SPI dalam mencegah terjadinya kesalahan yang material dalam proses akuntansi. Pengendalian intern merupakan suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini : a. keandalan pelaporan keuangan, b. efektivitas dan efisiensi operasi, dan c. kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Arti pentingnya SPI bagi manajemen dan auditor independen karena manajemen tidak dapat melakukan pengendalian secara langsung atau secara pribadi terhadap jalannya perusahaan. Pengecekan dan review yang melekat pada sistem pengendalian intern yang baik dapat akan pula melindungi dari kelemahan manusia dan mengurangi kekeliruan dan penyimpngan yang akan terjadi, tidak praktis bagi auditor untuk melakukan pengauditan secara menyeluruh atau secara detail untuk hampir semua transaksi perusahaan dalam waktu dan biaya terbatas. Pemahaman auditor tentang struktur pengendalian intern yang berkaitan dengan suatu asersi adalah untuk digunakan dalam kegiatan mungkin atau tidaknya audit dilaksanakan, salah saji material yang potensial dapat terjadi, resiko deteksi, perancangan pengujian substantif.

19

DAFTAR PUSTAKA Mulyadi. Auditing (Buku 1), Salemba Empat. Jakarta:2002. http://syukriadbahar.blogspot.com/2010/12/pemahaman-pengendalian-intern.html https://www.academia.edu/7252562/RESUME_SISTEM_PENGENDALIAN_IN TERNAL http://tugasmandiriauditingkasma.blogspot.com/2017/01/pemahaman-ataspengendalian-intern.html

20