Makalah Asp.docx

MAKALAH “ANGGARAN DAN PENGANGGARAN DISEKTOR PUBLIK” Mata Kuliah Akuntansi Sektor Publik Dosen Pengampu: Nur Laila Yuliani,S.E.,M.Sc.,Ak

Disusun oleh: Nama kelompok: 1. Ida Rodunnya( 16.0102.0001) 2. Yuli indriyani( 16.0102.0041) 3. Lilis Harwanti( 16.0102.0200) 4. Tri Wahyu Santi( 17.0102.0013) 5. Lia Asniati( 17.0102.0113)

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu. Dapat dinyatakan berupa estimasi finansial, sedangkan anggaran sendiri adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit yang mengandung nuansa politik yang tinggi. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik. Hal tersebut berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta yang relatif kecil nuansa politiknya. Pada sektor swasta anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program – program yang dibiayai dengan uang publik. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program aktifitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategi telah selesai dilakukan. Anggaran merupakan artikulasi dari hasil perumusan strategi dan perencanaan strategi yang telah dibuat. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun.Penganggaran sektor publik harus diawasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Proses penganggaran akan lebih efektif jika diawasi oleh lembaga pengawasan khusus yang bertugas mengontrol proses perencanaan dan pengendalian anggaran. Konsep penganggaran sektor publik dan masalah mendasar yang berhubungan dengan penentuan kebijakan, prioritas, rencana strategi, dan penentuan program. Anggaran merupakan hal penting bagi suatu pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahannya. Anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja. Anggaran dapat diartikan sebagai perumusan dan pengelolaan rencana strategis untuk aktivitas yang akan dilakukan atau tujuan yang hendak dicapai, dalam hal sektor publik ini tujuan yang dimaksud yaitu penyediaan pelayanan publik yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Tahap penganggaran ini merupakan tahap yang cukup rumit dan sering kali disertai dengan unsur-unsur politik, untuk itu perlu adanya pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraannya. Agar anggaran tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan, maka diperlukan kerjasama yang baik antara atasan dan bawahan, pegawai dan pimpinan dalam penyusunan anggaran, karena proses penyusunan anggaran merupakan kegiatan yang penting dan kompleks. Anggaran sektor publik ini dianggap sebagai alat akuntabilitas publik dalam mengelola dana masyarakat melalui program-program yang didanai dari dana publik tersebut, sehingga harus diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat secara luas. Suatu instansi pemerintah dikatakan mempunyai kinerja yang baik jika segala kegiatannya berada dalam kerangka anggaran dan tujuan yang ditetapkan serta mampu mewujudkan strategi yang dimiliki. Pada dasarnya terdapat beberapa jenis pendekatan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik. Secara garis besar terdapat dua pendekatan utama yang memiliki perbedaan mendasar. Kedua pendekatan tersebut adalah anggaran tradisional atau anggaran konvensional dan pendekatan baru yang sering dikenal dengan pendekatan New Public Management. 1.2. RUMUSAN MASALAH 1. Apakah arti Konsep Anggaran Sektor Publik ? 2. Apa Pengertian dan PentingnyaAnggaran Sektor Publik ? 3. Fungsi Anggaran Sektor Publik ? 4. Apasaja Jenis – jenis Anggaran Sektor Publik ? 5. Bagaimana Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik ? 6. Apasaja Prinsip – Prinsip Pokok dalam Siklus Anggaran ? 7. Bagaimana Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran ?

1.3. RUMUSAN MASALAH 1. Apakah arti Konsep Anggaran Sektor Publik ? 2. Apa Pengertian Anggaran Sektor Publik ? 3. Apa Pentingnya Anggaran Sektor Publik ? 4. Fungsi Anggaran Sektor Publik ? 5. Apa saja Jenis – jenis Anggaran Sektor Publik ? 6. Apa saja Prinsip Anggaran Sector Publik ? 7. Bagaimana Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik ? 8. Apa saja Prinsip – Prinsip Pokok dalam Siklus Anggaran ?

9. Bagaimana Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran ?

1.4. TUJUAN PENULISAN MAKALAH 1. Mengetahui Konsep Anggaran Sektor Publik. 2. Mengetahui Pengertian Anggaran Sektor Publik. 3. Mengetahui Apa Pentingnya Anggaran Sektor Publik . 4. Mengetahui Fungsi Anggaran Sektor Publik . 5. Mengetahui Apasaja Jenis – jenis Anggaran Sektor Publik . 6. Mengetahui Apasaja Prinsip Anggaran Sector Publik . 7. Mengetahui Bagaimana Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik . 8. Mengetahui Apasaja Prinsip – Prinsip Pokok dalam Siklus Anggaran . 9. Mengetahui Bagaimana Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran .

BAB II PEMBAHASAN

2.1. KONSEP ANGGARAN SEKTOR PUBLIK Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama

periode

waktu

tertentu

yang

dinyatakan

dalam

ukuran

finansial,

sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik.Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Penganggaran sektor publik terkait dengan

proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategi telah selesai dilakukan. Anggaran merupakan managerial plan for action untuk menfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. Aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi : 1. Aspek perencanaan 2. Aspek pengendalian 3. Aspek akuntabilitas publik Penganggaran sektor publik harus diawasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan akan lebih efektif jika diawasi oleh lembaga pengawas khusus (oversight body).

2.2 PENGERTIAN PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK Anggaran sektor publik adalah alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial dalam menjamin kesinambungan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran sektor publik memuat berbagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Pembentukan anggaran sektor publik kerap kali melibatkan unsur politik dan sejenisnya. Anggaran sektor publik adalah anggaran yang dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat seperti air, listrik, kualitas kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Penganggaran sektor publik adalah proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiaptiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang memuat aspek perencanaan, pengendalian akuntabilitas publik. Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi pendapatan, belanja, dan aktifitas. Anggaran berisi estmasi mengenai apa yang akan dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan :

1. Beberapa biaya atas rencana yang dibuat. 2. Berapa banyak dan bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan).

2.3 PENTINGNYA ANGGARAN SEKTOR PUBLIK Tidak semua aspek kehidupan masyarakat tercakup oleh anggaran sektor publik. Terdapat beberapa aspek kehidupan yang tidak tersentuh oleh anggaran sektor publik, baik skala nasional maupun lokal. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat, seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan dan sebagainya agar terjamin secara layak. Tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh keputusan yang diambil oleh pemerintah melalui anggaran yang mereka buat. Dalam sebuah negara demokrasi, pemerintah mewakili kepentingan rakyat ,uang yang dimiliki pemerintah adalah uang rakyat dan anggaran menunjukkan rencana pemerintah untuk membelanjakan uang rakyat tersebut. Anggaran merupakan arahan di masa yang akan datang. Anggaran sektor publik penting bagi pemerintah ,karena anggaran merupakan arahan pembangunan sosial ekonomi, membangun kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup orang banyak. Anggaran banyak diperlukan Karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya dan pilihan. Dapat juga dipergunakan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan kuantibilitas publik oleh lembaga publik yang ada. 2.4 FUNGSI ANGGARAN SEKTOR PUBLIK 1. Anggaran sebagai alat perencanaan Anggaran merupakan alat manajemen untuk mencapai tujuan orgsnisasi. Anggaran dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemeintah, beberapa biaya yang dibutuhkan dan beberapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. 2. Anggaran sebagai alat pengendalian Memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah

tidak dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran. Anggaran sektor publik dapat digunakan untuk mengendalikan (membatasi kekuasaan) eksekutif. Selain itu anggaran digunakan untuk memberi informasi dan meyakinkan legislatif bahwa pemerintah bekerja secara efektif dan efisien tanpa adanya korupsi. 3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal Digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik dapat diketahui arah kebijkan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasi kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. 4.

Anggaran sebagai alat politik

Memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan pada sektor publik merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Anggaran bukan sekedar masalah teknis akan tetapi lebih merupakan alat politik. Oleh Karena itu pembuatan anggaran publik membutuhkan kemampuan berpolitik. Manajer publik harus sadar sepenuhnya bahwa kegagalan dalam melaksanakan anggaran yang telah disetujui dapat menjatuhkan kepemimpinan atau paling tidak menurunkan kredibilitas pemerintah.

5.

Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi.

Setiap unit kerja pemerintah terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik disusun untuk mendeteksi terjadinya inkonsistensi unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. 6.

Anggaraan sebagai alat penilaian kinerja

Wujud komitmen dari budget holder (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja para eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan beberapa yang berhasil ia capai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.

7.

Anggaran sebagai alat komunikasi

Alat untuk memotifasi manajer dan staffnya agar bekerja secara ekonomis, efisien dan efektif dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga dapat dipenuhi, namun juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai. 8.

Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik

Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPR/DPRD. Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam penganggaran publik. Kelompok masyarakat yang terorganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran pemerintah untuk kepentingan mereka. Kelompok lain dari masyarakat yang kurang teroganisasi akan mempercayakan aspirasinya melalui proses politik yang ada. Jika tidak ada suara mereka, maka mereka akan mengambil tindakan dengan jalan lain seperti dengan tindakan massa, melakukan boikot, vandalisme dan sebagainya. 2.5 JENIS – JENIS ANGGARAN SEKTOR PUBLIK Anggaran sektor publik mengalami perkembangan yang cukup pesat terutama setelah adanya gerakan reformasi sektor publik diberbagai negara. Berikut jenis anggaran sektor publik: 1.

Line Item Budget Merupakan sistem anggaran yang menyajikan belanja berdasarkan input atau sumber

daya yang digunakan. -

Kekurangan Line item budget adalah kurang dapat menginformasikan tentang efisiensi

anggaran karena tidak dilakukan pengkaitan antara input dengan output. Line item budget lebih berfokus pada pembuatan keputusan tentang input, tetapi tidak mengukur efisiensi dan efektivitas program. Oleh karena itu sistem ini kurang baik untuk mengukur akuntabilitas kinerja yang menekankan pelaksanaan value for money (ekonomi,efesiensi, dan efektivitas). -

Kelebihan Line item budget diantaranya adalah sederhanaan dan mudah

mengadministrasikannya serta cukup baik untuk pengendalian input,membantu perencanaan serta penetapan prioritas. 2.

Incremental Budget Merupakan sistem penganggaran yang hanya menambah atau mengurangi jumlah

anggaran dengan menggunakan data anggaran tahun lalu sebagai dasar perencanaan tahun sekarang,atau anggaran tahun sekarang sebagai dasar perencanaan tahun depan.

-

Kelebihan Incremental Budget adalah cocok untuk penganggaran kegiatan yang

sifatnya rutin dan selalu dilakukan. Sistem ini juga mudah dilakukan karena tidak harus merumuskan dari awal tentang pos-pos anggaran apa saja yang dibutuhkan untuk pelaksanaan suatu program,kegiatan,atau operasi organisasi. -

Kelemahan sistem incremental budget karena menggunakan anggaran tahun lalu

sebagai dasar penganggaran,maka seringkali terjadi duplikasi anggaran. 3.

Planning, Programming, Budgeting System (PPBS) Merupakan sistem penganggaran yang penyusunan anggarannya berdasarkan program.

Setiap unit kerja memiliki visi,misi,tujuan,dan strategi organisasi yang dituangkan dalam renstra unit kerja. Renstra unit kerja kemudian dijabarkan dalam rencana operasional yang berisi program kerja beserta target kinerjanya. Dalam PPBS terdapat dua bagian utama yaitu struktur program yang berisi rerangka konseptual yang mengaitkan sumber daya,program dan kegiatan dengan tujuan. Dan yang kedua adalah program analisis terkait dengan analisis biaya dan manfaat untuk masing-masing program tujuan. Berikut tiga level manajemen PPBS : -

Manajemen

kebijakan

berisi

identifikasi

kebutuhan,analisis

pilihan,alternatif

program,pemilihan program, dan alokasi anggaran. -

Manajemen sumber daya berisi penetapan sistem pendukung utama berupa perbaikan

struktur anggaran dan praktik manajemen keuangan. -

Manajemen program berisi implementasi kebijakan,strategi,program,dan kegiatan

akuntansi,pelaporan, dan evaluasi. 4.

Zero Based Budgeting (ZBB)

Merupakan sistem penganggaran yang berbasis nol atau mulai dari nol. ZBB menjadikan setiap anggaran merupakan anggaran yang baru sehingga dimulai dari nol. -

Kelemahan ZBB adalah cukup rumit penyusunannya dan sulit dalam implementasinya.

Dalam penyusunan anggaran dengan pendekatan ZBB ,terdapat tiga langkah dasar yaitu : a.

Identifikasi unit keputusan

b.

Membuat paket-paket keputusan

c.

Mereview dan meranking paket keputusan

5.

Performance Budget (Anggaran Berbasis Kinerja) Merupakan sistem penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara

anggaran (input) dengan keluaran (output) dan hasil (outcome) yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut. Penyusunan anggaran berbasis kinerja dilakukan dengan mengaitkan setiap anggaran program dan kegiatan

dengan target kinerja, indikator kinerja, standar satuan belanja (ASB), dan standar pelayanan minimal (SPM). Sistem anggaran sektor publik dalam perkembangannya telah menjadi instrumen kebijakan multi-fungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Hal tersebut terutama tercermin pada komposisi dan besarnya anggaran yang secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan masyarakat yang diharapkan. Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Agar fungsi perencanaan dan pengawasan dapat berjalan dengan baik, maka sistem anggaran serta pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat

dan

sistematis.

Sebagai sebuah sistem, perencanaan anggaran sektor publik telah mengalami banyak perkembangan. Sistem perencanaan anggaran publik berkembang dan berubah sesuai dengan dinamika perkembangan manajemen sektor publik dan perkembangan tuntutan yang muncul di masyarakat. Pada dasarnya terdapat beberapa jenis pendekatan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik. Secara garis besar terdapat dua pendekatan utama yang memiliki perbedaan mendasar. Kedua pendekatan tersebut adalah: 1. Anggaran tradisional atau anggaran konvensional 2. Pendekatan baru yang sering dikenal dengan pendekatan New Public Management. 3. Hubungan yang tidak memadai (terputus) antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang. 4. Pendekatan incremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya. 5. Lebih berorientasi pada input daripada output. Hal tersebut menyebabkan anggaran tradisional tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk membuat kebijakan dan pilihan sumberdaya, atau memonitor kinerja. Kinerja dievaluasi dalam bentuk apakah dana telah habis dibelanjakan, bukan apakah tujuan tercapai. 6. Sekat-sekat antar departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai. Keadaan tersebut berpeluang menimbulkan konflik, overlapping, kesenjangan, dan persaingan antar departemen. 7. Proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal/investasi.

8. Anggaran tradisional bersifat tahunan. Anggaran tahunan tersebut sebenarnya terlalu pendek, terutama untuk proyek modal dan hal tersebut dapat mendorong praktik-praktik yang tidak diinginkan (korupsi dan kolusi). 9. Sentralisasi penyiapan anggaran, ditambah dengan informasi yang tidak memadai menyebabkan lemahnya perencanaan anggaran. Sebagai akibatnya adalah munculnya budget padding atau budgetary slack. 10. Persetujuan anggaran yang terlambat, sehingga gagal memberikan mekanisme pengendalian untuk pengeluaran yang sesuai, seperti seringnya dilakukan revisi anggaran dan manipulasi anggaran. 11. Aliran informasi (sistem informasi finansial) yang tidak memadai yang menjadi dasar mekanisme pengendalian rutin, mengidentifikasi masalah dan tindakan. 

Anggaran Operasional Anggaran operasional yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran yang manfaatnya hanya satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah asset atau kekayaan bagi pemerintah.



Anggaran Modal/Investasi Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan belanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan pemerintah dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya. 2.6 PRINSIP – PRINSIP ANGGARAN SEKTOR PUBLIK :

1. Otorisasi oleh legislatif Anggaran publik harus mendapat otorisasi dari legislatif terlebih dulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut. 2. Komprehensif Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non-budgetair pada dasarnya adalah menyalahi prinsi penganggaran yang bersifat komprehensif. 3. Keutuhan anggaran Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum (general fund) 4. Nondicretionary Apropriation. Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis,efisien, dan efektif.

5. Periodik Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multi-tahunan 6. Akurat Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi (hidden reserve) yang dapat dijadikan sebagai pemborosan dan efisiensi anggaran sertadapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran. 7. Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan 8. Diketahui publik anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.

2.7 PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN SEKTOR PUBLIK Anggaran pendapatan dan belanja Negara/Daerah yang dipresentasikan setiap tahun oleh eksekutif, memberi informasi rinci kepada DPR/DPRD dan masyarakat tentang program apa yang direncanakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat, dan bagaimana program-program tersebut dibiayai. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahunan merupakan rangkaian proses anggaran. Proses penyusunan anggaran mempunyai empat tujuan, yaitu : 1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintahan. 2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan. 3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. 4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR/DPRDdan masyarakat luas.

Faktor yang dominan dalam proses penganggaran adalah : 1. Tujuan dan target yang hendak dicapai 2. Ketersediaan sumber daya (faktor-faktor produksi yang dimiliki pemerintah) 3. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target. 4. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi anggaran, seperti: munculnya peraturan pemerintah yang baru, fluktuasi pasar, perubahan sosial dan politik, bencana alam,dan sebagainya. Pengelolaan keuangan publik melibatkan beberapa aspek, yaitu:



aspek penganggaran



aspek akuntansi



aspek pengendalian



aspek auditing. Aspek penganggaran mengantisipasi pendapatan dan belanja, aspek akuntansi terkait dengan proses mencatat, mengolah dan melaporkan segala aktivitas penerimaan dan pengeluaran atas dana pada saat anggaran dilaksanakan. Aspek akuntansi lebih bersifat pencatat masa lalu maka aspek penganggaran lebih bersifat perencanaan masa yang akan datang. Karena aspek penganggaran dianggap sebagai isu sentral, maka para manajer publik perlu mengetahui prinsip-prinsip pokok yang ada dalam siklus anggaran. 2.8 PRINSIP-PRINSIP POKOK DALAM SIKLUS ANGGARAN Richard Musgrave seperti yang dikutip Coe (1989) mengidentifikasikan tiga pertimbangan mengapa pemerintah perlu terlibat dalam bisnis pengadaan barang dan jasa bagi masyarakat. Ketiga pertimbangan tersebut meliputi stabilitas ekonomi, redistribusi pendapatan, dan alokasi sumber daya. Lemahnya perencanaan anggaran memungkinkan munculnya underfinancing atau overfinancing yang akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran. 2.9 Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran Siklus anggaran meliputi empat tahap yang terdiri atas:

1. Tahap persiapan anggaran (preparation) 2. Tahap ratifikasi (approval/ratification) 3. Tahap implementasi (implementation) 4. Tahap pelaporan dan evaluasi (reporting and evaluation) 

Tahap Persiapan Anggaran (Budget Preparation) Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, terlebih dahulu harus dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Dalam persoalan estimasi, yang perlu mendapat perhatian adalah terdapatnya faktor “uncertainty” (tingkat ketidakpastian)yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, manajer keuangan publik harus memahami betul dalam menentukan besarnya suatu mata anggaran.



Tahap Ratifikasi Anggaran Tahap berikutnya adalah budget ratification. Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki “managerial skill” namun juga harus mempunyai political skill, salesmanship, dan coalition building, yang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini.



Tahap Pelaksanaan Anggran (Budget Implementation)Sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan anggaran. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggran yang telah disepakati, dan bahkan dapat diandalkan untuk tahap penyusuanan anggaran periode berikutnya.



Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran Tahap terakhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntanbilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap budget reporting and evaluation tidak akan menemui banyak masalah.

BAB III PENUTUP 3.1 KESIMPULAN Penganggaran sektor publik merupakan proses yang sangat vital bagi organisasi sektor publik. Anggaran publik penting sebab anggaran membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat. Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal pemerintah untuk mempengaruhi keadaan ekonomi melalui kebijakan pengeluaran dan perpajakan. Dengan anggaran, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya yang langka untuk menggerakan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan yang penting lagi, anggaran merupakan sarana untuk menunjukan akuntanbilitas pemerintah terhadap publik. Anggaran publik terdiri dari anggaran operasional dan anggaran modal. Anggaran operasional adalah pengeluaran yang dilakukan secara rutin dan tidak menambah kekayaan serta manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran. Sedangkan anggaran modal (aset) manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan menambah kekayaan. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama

periode

waktu

tertentu

yang

dinyatakan

dalam

ukuran

finansial,

sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik.Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategi telah selesai dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA Mardiasmo.2005. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset. Halim,Abdul.2013. Akuntansi Sektor Publik dari Anggaran hingga Laporan Keuangan dan dari Pemerintah hingga Tempat Ibadah. Jakarta: Salemba Empat. Mahmudi.2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik.edisi 2. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Mahmudi.2016. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.