Mata Kuliah: Teori Akuntansi
ASET / HARTA Dosen Pengampu: Andri Zainal,SE., M.Si., AK., CA Choms Gary GT Sibarani, S.E, M.Si, Ak, CA, S.Pd Disusun Oleh : Megawati harianja
7151142023
Rani Deviana
7153342020
PRODI PENDIDIKAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN 2018
KATA PENGANTAR Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan berkat-Nya sehingga penyusunan makalah Teori Akuntansi
ini dapat kami selesaikan.
Makalah ini membahas materi Konsep Aset/ Harta Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan makalah ini. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Harapan kami dari penyusunan makalah ini ialah semoga makalah yang kami susun ini dapat menmberikan manfaat untuk kita semua. Dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pembuatan makalah ini.
Medan, 20 Maret 2018
Penyusun
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .......................................................................................................... i DAFTAR ISI ........................................................................................................................ii BAB I ................................................................................................................................... 5 PENDAHULUAN ............................................................................................................... 5 1.1 Latar Belakang ......................................................................................................... 5 1.2 Rumusan Masalah.................................................................................................... 6 1.3 Tujuan Masalah ....................................................................................................... 6 BAB II .................................................................................................................................. 7 PEMBAHASAN .................................................................................................................. 7 2.1 Pengertian Harta (Aset) ........................................................................................... 7 2.2 Pengakuan Harta (Aset) ........................................................................................... 8 2.3 Pengukuran Harta (Aset) ....................................................................................... 10 Kos Sebagai Pengukur dan Bahan Olah Akuntansi.................................................... 10 Penghargaan Sepakatan Sebagai Bukti ....................................................................... 11 Pengukuran Kos .......................................................................................................... 11 Tunai dan Keringanan ................................................................................................ 11 Rugi dalam Pemerolehan Aset ................................................................................... 11 Rugi Dalam Pemerolehan Aset................................................................................... 13 2.4
Penilaian Harta (Aset) .......................................................................................... 13
a.
Tujuan Penilaian Asset ...................................................................................... 13
b.
Dasar Penilaian .................................................................................................. 14
c.
Penilaian Menurut FSAB ................................................................................... 16
2.5 Penyajian Harta (Aset)........................................................................................... 16 2.6 Pengungkapan Harta (Aset) ................................................................................... 17 BAB III .............................................................................................................................. 18 PENUTUP.......................................................................................................................... 18 ii
3.1 Kesimpulan ............................................................................................................ 18 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................................ 19
iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Harta/Aset/Aktiva adalah sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat
usaha di kemudian hari. Harta/Aset/Aktiva dipahami sebagai harta total. Namun biasanya untuk keperluan analisis dirinci menjadi beberapa kategori, seperti: aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset tidak berwujud, aset pajak tangguhan, dan aset lain-lain. Bagi manajemen, di dalam membaca neraca, nilai aset perlu dicermati karena menjadi dasar pengukuran prestasi keuangan perusahaan. Ukuran ini menjadi pembanding prestasi sesuatu perusahaan dengan prestasi perusahaan yang lain dalam hal yang sama, apakah lebih baik atau tidak, sehingga dapat menjadi dasar keputusan manajemen untuk mempertahankan atau meningkatkannya. Salah
satu
ukuran
yang
menyangkut harta/aset/aktiva adalah
angka rasio
penjualan/total aset, yang dinyatakan sebagai persentase. Asumsinya, semakin besar penjualan yang diwujudkan, semakin efisien penggunaan aset seluruhnya. Angka penjualan diambil darilaporan laba-rugi, sedang angka total aset berasal dari neraca. Dalam hal ini rasio dari tahun terakhir dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ukuran yang lain menyangkut profitabilitas, yaitu angka laba harta atau laba investasi, yang berasal dari perbandingan angka laba (dipetik dari laporan laba rugi) dan total harta atau total aset, yang nilainya sama dengan istilah total investasi (dipetik dari neraca). Terdapat beberapa sumber dari definis aset, diantaranya adalah menurut FASB. FASB mendefinisi aset dalam rerangka konseptualnya (SFAC No. 6, prg. 25) sebagai manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai/dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Hampir sama dengan itu IASC juga mendefinisi aset sebagai suatu sumber daya yang dikendalikan oleh perusahaan sebagai hasil kejadian masa lalu yang mana manfaat ekonomis masa depan diharapakan didapatkan oleh perusahaan. Sumber lain, yaitu AASB, mendefinisi aset sebagai potensial jasa atau manfaat ekonomis yang dikendalikan oleh pelaporan entitas sebagai hasil transaksi masa lalu atau kejadian masa lalu lainnya. APB No. 4 membedakan aset menjadi sumber ekonomik dan nonsumber ekonomik. APB No. 4 merinci aset yang digolongkan sebagai sumber ekonomik
5
yaitu: sumber produktif, produk yang merupakan keluaran kesatuan usaha, uang Klaim untuk menerima uang, hak kepemilikan atau investasi pada perusahaan lain. Untuk dapat disebut sebagai aset, suatu objek harus memiliki manfaat ekonomik di masa datang yang cukup pasti. Manfaat ekonomik ini ditunjukkan oleh potensi jasa atau utilitas yang melekat padanya sebagai yaitu suatu daya atau kapasitas langka yang dapat dimanfaatkan kesatuan usaha dalam upayanya untuk mendapatkan pendapatan melalui kegiatan ekonomik. Disamping manfaat ekonomik, suatu objek bisa dikatakan sebagai aset, objek tersebut tidak harus dimiliki oleh entitas tetapi cukup dikuasai oleh entitas. Artinya, untuk memiliki aset harus terdapat proses yang disebut dengan transfer kepemilikan. Krtieria lain yang merupakan penyempurnaan dalam pendefinisian objek sebagai aset adalah aset merupakan akibat transaksi atau kejadian masa lalu. 1.2
Rumusan Masalah
Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam pembahasan materi aset ini adalah: a) Apa yang dimaksud dengan harta ? b) Bagaimana pengakuan terhadap harta? c) Bagaimana pengukuran terhadap harta? d) Bagaimana penilaian terhadap harta? e) Bagaimana penyajian terhadap harta? f) Bagaimana pengungkapan terhadap harta? 1.3
Tujuan Masalah
Yang menjadi tujuan dalam pembahasan materi aset ini adalah sebagai berikut: a) Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan harta. b) Untuk mengetahui bagaimana pengakuan terhadap harta. c) Untuk mengetahui bagaimana pengukuran terhadap harta. d) Untuk mengetahui bagaimana penilaian terhadap harta. e) Untuk mengetahui bagaimana penyajian terhadap harta.
6
BAB II PEMBAHASAN
2.1
Pengertian Harta (Aset) Menurut FASB mendefinisi aset dalam kerangka konseptualnya sebagai berikut
(SFAC No 6: 25) Aset adalah manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti atau diperoleh atau dikuasai/dikendalikan oleh suatu entitas akibat transaksi atau kejadian masa lalu). Menurut Stick, dkk (2009:33), “Aset merupakan kemungkinan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang yang diperoleh atau dikendalikan oleh suatu entitas tertentu sebagai hasil dari transaksi atau kejadian masa lalu”. Menurut IAI dalam SAK (2009:9), “Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dimasa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan”. Berdasarkan ketiga pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa harta/aset adalah sumber daya yang diperoleh, dikuasai/dikendalikan oleh suatu entitas/perusahaan akibat dari peristiwa masa lalu yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang. Menurut Baridwan (dalam Darma, 2011:16-17) aktiva dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1. Harta Lancar / Aktiva Lancar / Current Assets Harta lancar adalah harta yang berbentuk uang tunai maupun aktiva lainnya yang dapat ditukarkan dengan uang tunai dalam jangka satu tahun. Contoh : piutang dagang, biaya atau beban dibayar di muka, surat berharga, kas, emas batangan, persediaan barang dagang, pendapatan yang akan diterima, dan lain sebagainya. 2. Harta Investasi/Aktiva Ivestasi/Investment Assets/Investasi Jangka Panjang Harta Investasi adalah harta yang diinvestasikan pada produk-produk investasi untuk mendapatkan keuntungan. Contoh : Reksadana, saham, obligasi, dan lain-lain. 3. Harta Tak Berwujud / Intangible Assets
7
Aset tak berwujud adalah harta yang tidak memiliki bentuk tetapi sah dimiliki perusahaan dan dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Contoh : Merk dagang, hak paten, hak cipta, hak pengusahaan hutan / hph, franchise, goodwill, dan lain sebagainya. 4. Harta Tetap / Aktiva Tetap / Fixed Assets Harta tetap adalah harta yang menunjang kegiatan operasional perusahaan yang permanen kepemilikannya. Contoh : Gedung, mobil, mesin, peralatan dan perlengapan kantor, dan lain-lain. 5. Harta Lainnya / Other Assets Harta lain adalah perkiraan atau akun yang tidak dapat dikategorikan pada harta atau aset di atas baik dalam bentuk aset tetap, aset investasi, aset tak berwujud dan aset lancar. Contoh : Mesin rusak, uang jaminan, harta yang masih dalam proses kepengurusan yang sah, dan lain-lain. 2.2
Pengakuan Harta (Aset) Terdapat tiga karakteristik utama yang harus dipenuhi agar suatu objek atau pos dapat
disebut harta/ aset, yaitu : 1) Manfaat ekonomik yang datang cukup pasti Untuk dapat disebut sebagai aset, suatu objek harus mengandung manfaat ekonomik di masa datang yang cukup pasti. Uang atau kas mempunyai manfaat atau potensi jasa karena daya belinya atau daya tukarnya. Sumber selain kas mempunyai manfaat ekonomik karena dapat ditukarkan dengan kas, barang, atau jasa, karena dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa, atau karena dapat digunakan untuk melunasi kewajiban. 2) Dikuasai atau dikendalikan entitas Untuk dapat disebut sebagai aset, suatu objek atau pos tidak harus dimiliki oleh entitas tetapi cukup dikuasai oleh entitas. Oleh, karena itu, konsep penguasaan atau kendali lebih penting daripada konsep kepemilikan. Penguasaan disini berarti kemampuan entitas untuk mendapatkan, memelihara/menahan, menukarkan, menggunakan manfaat ekonomik dan mencegah akses pihak lain terhadap manfaat tersebut. Hal ini dilandasi oleh konsep dasar substansi mengungguli bentuk yuridis (substance over form). Pemilikan (ownership) hanya mempunyai makna yuridis atau legal. 3) Timbul akibat transaksi masa lalu
8
Kriteria ini sebenarnya menyempurnakan kriteria penguasaan dan sekaligus sebagai kriteria atau tes pertama (first-test) pengakuan objek sebagai aset. Aset harus timbul akibat dari transaksi atau kejadian masa lalu adalah kriteria untuk memenuhi definisi. Penguasaan harus didahului oleh transaksi atau kejadian ekonomik. FASB memasukkan transaksi atau kejadian sebagai kriteria aset karena transaksi atau kejadian tersebut dapat menimbulkan (menambah) atau meniadakan (mengurangi) aset. Misalnya perubahan tingkat bunga, punyusutan atau kecelakaan. Aset diakui dalam neraca kalau besar kemungkinan bahwa manfaat ekonominya dimasa depan diperoleh perusahaan dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca kalau pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mnegalir kedalam perusahaan setelah periode akuntansi berjalan. Sebagai alternatif transaksi ini menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi. FASB (1984) SFAC No. 5, menyatakan pengakuan suatu pos didasarkan pada empat kriteria: 1. Definisi (definition) atau pos akan masuk dalam struktur akuntansi apabila memenuhi definisi elemen laporan keuangan 2. Keterukuran (measurability), suatu pos harus memiliki makna tertentu yang relevan dan dapat diukur jumlahnya dengan reliabilitas yang tinggi 3. Relevansi (relevance) informasi yang terdapat (terkandung) dalam pos tersebut memiliki kemampuan untuk membuat suatu perbedaan dlm keputusan yang diambil pemakai laporan keuangan 4. Reliabilitas (reliability), informasi yang dihasilkan harus sesuai dengan keadaan yang digambarkan atau dipresentasikan, dpt diuji kebenarannya. Bila dihubungkan dengan pelaporan atas transaksi atau kejadian yang telah diakui karena memenuhi keempat kriteria diatas, maka aktiva yang sudah diakui akan tampa dlam neraca, yang penyajiannya dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi tertentu dan dapat pengukuran atau penilaian yang sesuai. Mungkin dalam praktik ada beberapa pos yang memenuhi kriteria defenisi aktiva tetapi belum ada kesepakatan untuk dicatat dalam struktur akuntansi, seperti misalnya sumber daya manusia atau karyawan. Penyebabnya adalah faktor keterukurannya belum memadai.
9
Aturan Pengakuan (recognition rules), aturan pengakuan menunjukkan aturan khusus yg digunakan untuk mengidentifikasi aktiva tertentu. Kriteria pengakuan (recognition criteria), merupakan pedoman umum yang digunakan untuk memformulasikan aturan pengakuan Kam (1992) mengajukan kriteria utk mengakui aktiva:
2.3
a)
Didasarkan pada hukum
b)
Pemakaian prinsip konservatif
c)
Makna / substansi ekonomi suatu transaksi
d)
Kemampuan mengukur nilai aktiva Pengukuran Harta (Aset) Pengukuran dalam akuntansi adalah proses memberikan jumlah moneter kuantitatif
yang berarti pada objek atau peristiwa yang berkaitan dengan suatu badan usaha dan diperoleh sedemikian rupa sehingga jumlah itu sesuai dengan agregasi (seperti total penilaian aktiva) atau disagregasi (seperti yang disyaratkan untuk situasi tertentu). Contoh objek pada definisi diatas diantaranya adalah : piutang, pabrik, dan peralatan. Sedangkan contoh untuk peristiwa adalah penjualan barang dan jasa. Sebelum pengukuran dapat dilakukan, harus dipilih atribut-atribut tertentu yang akan diukur. Dalam hal piutang, atribut-atribut yang dipilih mungkin mencakup jumlah nilai uang yang akan diterima dan tanggal penagihan yang diharapkan. Untuk pabrik dan peralatan, atribut yang akan diukur mungkin meliputi kapasitas fisik untuk memproduksi pengeluaran sumber daya pada saat perolehan, atas sumber yang diperlukan untuk mengganti aktiva saat ini. Pengukuran biasanya dilakukan dalam ukuran moneter. Tetapi ada data nonmoneter yang seringkali relevan untuk memprediksi dan pengambilan keputusan seperti kapasitas produksi dalam ton atau jumlah pegawai. Kos Sebagai Pengukur dan Bahan Olah Akuntansi Dalam arti luas kos mempunyai makna sebagai agregat harga dalam perolehan suatu aset. Penghargaan sepakatan (kos) dalam transaksi antarpihak independen menjadi dasar pengukuran
karena
jumlah
rupiah
tersebut
dianggap
cukup
terandalkan
untuk
mendekati/mengaproksikan nilai sebenarnya atau nilai wajar suatu objek pada saat transaksi. Penghargaan sepakatan merupakan pengukur aset pada saat pemerolehan yang palling objektif. Kos yang didasarkan atas penghargaan sepakatan lebih terandalkan karena penyebarannya lebih terpusat atau variansi lebih kecil atau sempit daripada kos yang didasarkan atas penilaian secara subjektif atau selain penghargaan sepakatan. Dengan kata lain, kos atas dasar penghargaan sepakatan lebih akurat daripada atas dasar yang lain. 10
Penghargaan Sepakatan Sebagai Bukti Tranksaksi pertukaran dapat dijadikan landasan untuk menentukan kos yang terandalkan karena penghargaan sepakatannya didasarkan atas mekanisme pasar yang bebas sehingga tia menjadi bukti validitas pengukuran kos, lebih-lebih dalam mekanisme pasar sempurna. Pengukuran Kos Dalam praktiknya, pemerolehan aset merupakan proses yang tidak terjadi begitu saja selesai dalam satu kegiatan tetapi terdiri atas serngkaian kegiatannya misalnya, menempatkan order, menerima barang, meneliti kecocokan, mengangkut barang, mencoba barang, menyimpan atau menempatkan barang, dan akhirnya menggunakan barang tersebut. Kos yang melekat pada suatu objek ditentukan oleh batas kegiatan pemerolehan dan jenis penghargaan. Secara konseptual, pembentuk kos suatu aset adalah semua pengeluaran (pengorbanan sumber ekonomik) yang terjadi atau yang diperlukan akibat kegiatan pemerolehan suatu aset sampai tia ditempatkan dalam kondisi siap dipakai atau berfungsi sesuai dengan tujuan pemerolehannya. Tunai dan Keringanan Kos akan tercatat terlalu tinggi kalau potongan tunai dan keringanan-keringanan lain tidak dikurangkan terhadap harga kesepakatan. Potongan dan keringanan merupakan suatu hal yang sudah menjadi kebiasaan umum dalam kegiatan usaha. Dalam perusahaan yang dikelola dengan baik, melewatkan potongan merupakan suatu kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian. Rugi dalam Pemerolehan Aset Sebelum pendapatan terjadi yang ditimbulkan oleh upaya yang direpresentasikan oleh biaya, kos mengalami penghimpunan, penggabungan, dan reklasifikasi. Kos yang terhimpun tersebut tetap merepresentasi aset kalau aset terbeut belum dikeluarkan sebagai biaya. Akan tetapi, karena suatu kondisi tertentu dapat terjadi bahwa suatu potensi jasa tertentu tidak lagi mempunyai kemampuan untuk menghasikan pendapatan. Dalam kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa manfaat ekonomik telah hangus dan merupakan rugi.
11
Berikut ini disarikan prinsip-prinsip penentuan kos aset yang diterima dalam barter atau pertukaran. a) Pertukaran taksejenis, tanpa pembayaran tombok: Aset yang diterima dicatat sebesar nilai wajarlpasar aset yang diserahkan nilai wajar aset yang diterima, mana yang lebih mudah atau ditentukan. Untung atau rugi yangtimbul diakui pada saat pertukaran. b) Pertukaran taksejenin, dengan pembayaran tombok Aset yang diterima dicatat sebesar nilai pasar aset yang diserahkan ditambah tombok atau nilai wajar pasar aset yang diterima. Dalam hal ini, nilai pasar aset yang diserahkan menunjukkan kas yang akan diterima seandainya aset tersebut dijual. Untung atau rugi yang timbul dinkui pada saat pertukaran. c) Pertukaran sejenis, tanpa pembayaran tombok Aset yang diterima dicatat sebesar nilai buku atau nilai pasar aset yang diserahkan, mana yang lebih rendah. Ini berarti bahwa kalau terjadi untung tersebut untung tidak diakui dan sebaliknya kalau terjadi rugi, rugi tersebut diakui pada saat transaksi. d) Pertukaran sejenis, dengan pembayaran tombol: Aset yang diterima dicatat sebesar nilai buku aset yang diserahkan ditambah tombok atau nilai pasar aset yang diserahkan ditambah tambok, mana yang lebih rendah. Ini juga berarti bahwa kalau terjadi untung maka untung tidak diakui dan sebaliknya kalau terjadi rugi, rugi tersebut diakui pada saat transaksi. e) Pertukaran sejenis, dengan penerimaan tombok: Bila terjadi rugi: Aset yang diterima dicatat sebesar harga pasar asset yang diserahkan dikurangi kas yang diterima. Ini berarti rugi yang terjadi diakui semua pada saat terjadinya transaksi. Bila terjadi untung: Aset yang diterima dicatat sebesar nilai yang diserahkan dikurangi porsi nilai buku aset yang diserahkan yang di anggap dijual (ditukar dengan kas). Atau, nilai pasarhwajar aset yang diterima dikurangi untung tangguhan (deferred gain). Pertukaran sejenis dengan penerimaan tombok sebenarnya merupakan transaksi campuran yaitu aset yang diserahkan sebagian ditukar dengan aset sejenis dan sebagian yang lain ditukar dengan aset tak sejenis (kas). Oleh karena itu, bila terjadi untung, hanya untuk yang berasal dari pertukaran tak sejenis (kas) yang diakui dan sisa diperlakukan sebagai untung yang melekat pada kos) diterima. Untung yang dapat diakui besarnya mengurangi perbandingan antara penerimaan tombok dan nilai pasar aset yang diterima. Untung yang
12
dapat besarnya proporsional dengan perbandingan antara penerimaan tombok
dan nilai
pasar aset yang diterima. Rugi Dalam Pemerolehan Aset Sebelum pendapatan terjadi yang ditimbulkan oleh upaya yang direpresentasi oleh biaya, semata-mata mengalami penghimpunan, penggabungan dan reklasifikasi. Kos yang terhimpun tersebut tetap merepresentasi aset kalau aset tersebut belum sebagai biaya. Akan tetapi, dapat terjadi bahwa karena suatu hal ( atau keadaan yang tida normal) potensi jasa tertentu menjadi tidak mempunyai lagi
kemampua
atau daya dalam menghasilkan
pendapatan pada waktu mendatang. Dalam keadaan semacam itu, dapat dikatakan bahwa manfaat ekonomik yang telah hangus dan menguap dan merupakan rugi. Sebelum kos peotensi jasa dinyatakan hangus maka sebenarnya statusnya adalah menunggu penjualan 2.4
dapat dikatakan
perlakuan berikutnya. Rugi
bahwa kos tersebut
dapat saja terjadi
sebelum
dilakukan atau sebelum perusahaan sebelum bereproduksi.
Penilaian Harta (Aset) Penilaian adalah
menunjukkan
penentuan angka satuan
pengukur terhadap suatu objek untuk
makna tertentu objek tersebut. Objek dapat berupa barang dan jasa.
Penilaian asset dalam akuntansi adalah proses penentuan jumlah rupiah untuk menentukan makna ekonomi dari suatu asset yang akan disajikan dalam necara. Konsep penilaian berkaitan dengan masalah penentuan makna yang ingin disampaikan pada pemakai laporan terhadap asset yang bersangkutan. Penilaian biasanya digunakan untuk menunjuk penentuan jumlah rupiah
proses
yang harus dilekatkan pada tiap elemen atau pos statemen
keuangan pada saat penyajian. Dalam penilaian suatu pos untuk tujuan penyajian, akuntansi dapat menggunakan berbagai dasar penilaian bergantung pada makna yang ingin direpresentase melalui pos statemen keuangan. Penilaian pos aset dimaksudkan
untuk menentukan berapa jumlah
rupiah yang harus dilekatkan pada tiap pos aset dan apa dasar penilaiannya. a. Tujuan Penilaian Asset Tujuan pengukuran/penilaian asset adalah sebagai berikut: -
Sebagai salah satu langkah dalam pengukuran laba.
-
Sebagai salah satu langkah dalam proses penyajian posisi keuangan.
-
Memenuhi kebutuhan informasi yang ingin dicapai dalam pelaporan
13
-
Memenuhi kebutuhan informasi khusus yang memerlukan penilaian untuk kepentingan manajemen.
b. Dasar Penilaian Hendriksen dan Van Breda (1992) menyebutkan bahwa ada dua jenis nilai pertukaran yang dapat digunakan yaitu nilai keluaran (output value) dan nilai masukan (input value). Nilai keluaran menenjkan dana (kas) yang diperkirakan akan diterima perusahaan di masa mendatang sesuai dengan harga pertukaran output/produk yang dihasilkan perusahaan nilai keluaran didasarkan pada jumlah kas atau penghargaan lain (non kas) yang diterima suatu unit usaha bila suatuasset/potensi jasa akhirnya keluar dari unit usaha tersebut karena suatu pertukaran. Asset yang ditunjukan nilai uang/klain untuk menerima uang tersebut harus dinyatakan dalam bentuk nilai sekarang.
Nilai Masukan ( input ) Nilai masukan didasarkan atas jumlah rupiah yang harus dikeluarkan atau dikorbankan
untuk memperoleh aset atau objek jasa tertentu yang masuk dalam unit usaha. Kalau tujuan menyajikan aset ini adalah untuk menunjukkan aliran kas yang akan keluar dari unit usaha maka nilai masukan merupakan alternatif nilai keluaran
untuk objek jasa bila memang
tidak ada pasar objek tersebut sehingga nilai keluaran tidak dapat diukur dengan cukup pasti dan andal.
Dianggap sebagai
alternatif
karena secara konseptual (sesuai dengan
pemeriksaan aliran kas) nilai keluaran dianggap lebih unggul untuk penyajian objek dalam statemen keuangan. Sebagai alternatif nilai keuangan , nilai masukan menunjukkan secara konsevatif nilai maksimum objek jasa atau pos yang bersangkutan.
Kos Historis Kos hitoris sebagai nilai masukan merupakan harga yang paling objektif untuk pos
aset yang baru diperoleh. Kos menunjukkan harga pertukaran pada saat terjadiya. Salah satu keunggulan kos historis dari sudut konsep penilaian adalah dapat diujinya hasil penilaian tersebut karena kos historis terjadi dari hasil kesepaktan dua pihak yang independen. Arena dapat diuji validitas penilaiannya, kos historis dapat diandalkan sebagai informasi. Akan tetapi , ditinjau dari relevansi informasi , kos historis menjadi kurang ebermanfaatannya karena nilai aset berubah dengan berjalannya waktu baik akibat perubahan daya beli atau perubahan harga. Kos Pengganti Kos pengganti atau kos masukan sekarang
menunjukkan jumlah rupiah
harga
pertukaran atau kesepaktan yang diperlukan sekarang oleh unit usaha untuk memperoleh 14
aset yang sama jenis dan kondisinya atau pengganti yang setara. Harga pertukaran harus ditentukan dari pasar barang yang sekarang digunakan kesatuan usaha sehingga harga pertukaran akan menggambarkan dengan tepat nilai yang bersangkutan. Kos Harapan Kos harapan suatu aset merupakan
nilai pengorbanan ekonomik dimasa datang
seandainya potensi jasa aset tersebut diperoleh secara bagian demi bagian dan bukan sekaligus .
Nilai Keluaran ( output ) Nilai keluaran didasarkan atas jumlah rupiah kas atau penghargaan lainnya yang
diterima suatu unit usaha apabila suatu aset atau potensi jasa akhirnya keluar dari kesatuan usaha melalui pertukaran atau konversi. Secara umum nilai ini lebih berpaut pada aset dengan tujuannya adalah dijual atau dikonversi menjadi kas dan bukan digunakan untuk kegiatan produksi. Nilai Terealisasi Harapan Secara semantik, nilai terealisasi harapan suatu aset adalah penerimaan kas tau potensi jasa masa datang yang jumlah dan waktunya cukup pasti.
Dalam penilaian ini lebih bermanfaat dan valid untuk menilai investasi tunggal atau perusahaan secara keseluruhan dari sudut pandang invstor. Untuk penilaian aset secra individual , dasar penilaian ini mengandung beberapa kelemahan yaitu : 1. Kalau tidak ada pasar untuk asset bersangkutan, penentuan aliran kas masa datang bersifat subjektif sehingga sulit diversifikasi 2. Pemilihan tarif yang cukup representtif untuk merefleksi risiko tiap set sangat problematik. Jika tarif tersebut dapat ditentukan, hasil pengukuran sulit diinterpretasi maknanya oleh pembaca statemen keuangan. 3. Aliran kas ke perusahaan dihasilkan oleh seluruh perusahaan dihasilkan oleh seluruh aset sebagai satu kesatuan dalam menghasilkan produk yang akhirnya dijul untuk mendatangkan kas. 4. Memperkuat 3 alasan di atas, beberapa asset memang tidak terpisahkan sehingga nilai sekarang seluruh asset tidak akan sama dengan penjumlahan semua kas masa datang diskunan tiap pos asset.
15
c. Penilaian Menurut FSAB Bila dikaitkan dengan asset, dasar penilaian FSAB sebagai berikut : a. Historical cost. Tanah, gedung, perlengkapan pabrik, dan kebanyakan sediaan dilaporkan atas dasar kos historisnya yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang dikorbankan untuk memperolehnya. Kos histories ini tentunya disesuaikan dengan jumlah bagian yang telah didepresiasi atau di ammortisasi. b. Current cost. Beberapa sediaan disajikan sebesar nilai sekarang atau penggantinya yaitu jumlah rupiah kos atau setaraya yag harus dikorbankan jika asset tertentu yang sejenis diperoleh sekarang. c. Current market value. Beberapa jenis investasi dalam surat berharga disajikan atas dasar nilai pasar selain yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang dapat diperoleh kesatuan usaha dengan menjual asset tersebut dalam kondisi perusahaan yang normal. d. Net relizable value. Beberapa jenis piutang jangka pendek dan sediaan barang disajikan nilai terealisasi bersih yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang akan diterima dari asset tersebut dikurangi dengan pengorbanan yang diperlukan untuk mengkonversi asset tersebut menjadi kas atau setaranya. e. Present value of future cash flows. Piutang dan investasi jangka panjang disajikan sebesar nilai sekarang penerima kas di masa mendatang sampai piutang terlunasi dikurangi dengan tambahan kos yang mungkin diperlukan untuk mendapatkan penerimaan tersebut. 2.5
Penyajian Harta (Aset) Prinsip akuntansi berterima umum, terutama standar akuntansi menetapkan penyajian
dan pengungkapan tiap pos-pos aset. Walaupun aset didefinisi secara umum sebagai manfaat ekonomik di masa datang yang dikuasai kesatuan usaha dan yang benar-benar timbul dari transaksi yang sah, tiap pos aset didefinisi lebih lanjut atau spesifik sesuai dengan sifat pos tersebut. secara umum, prinsip akuntansi berterima umum memberi pedoman penyajian dan pengungkapan aset sebagai berikut :
Aset disajikan di sisi debit atau kiri dalam neraca berformat akun atau di bagian atas dalam neraca berformat laporan.
Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan tetap.
Aset diurutkan penyajiannya atas dasar likuiditas atau kelancarannya, yang paling lancar dicantumkan pada urutan pertama. 16
Kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan pos-pos tertentu harus diungkapkan (misalnya metoda depresiasi aset tetap dan dasar penilaian sediaan barang).
2.6 1.
Pengungkapan Harta (Aset) Aktiva Tetap Laporan keuangan harus mengungkapkan, dalam hubungan setiap jenis aktiva tetap : a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto. Jika lebih dari satu dasar yang digunakan, jumlah tercatat bruto untuk dasar dalam setiap kategori harus diungkapkan; b) metode penyusutan yang digunakan; c) masa manfaat atau tarif yang digunakan; d) jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode e) suatu rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode memperlihatkan Laporan keuangan juga harus mengungkapkan: a) Eksistensi dan batasan atas hak milik, dan aktiva tetap yang dijaminkan untuk hutang; b) kebijakan akuntansi untuk biaya perbaikan yang berkaitan dengan aktiva tetap; c) jumlah pengeluaran pada akun aktiva tetap dalam kontruksi; d) jumlah komitmen untuk akuisisi aktiva tetap;
2.
Aktiva Tidak Berwujud Laporan keuangan harus mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap golongan aktiva
tidak berwujud, dengan membedakan antara aktiva tidak berwujud yang dihasilkan secara intern dan aktiva tidak berwujud lainnya: a) Masa manfaat atau tingkat amortisasi yang digunakan; b) Metode amortisasi yang digunakan; c) Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi (yang digabungkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode; d) Unsur pada laporan keuangan yang didalamnya terdapat amortisasi aktiva tidak berwujud;
17
BAB III PENUTUP
3.1
Kesimpulan Harta/aset adalah sumber daya yang diperoleh, dikuasai/dikendalikan oleh suatu
entitas/perusahaan akibat dari peristiwa masa lalu yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang. Aktiva dapat dikelompokkan menjadi harta lancar (current assets), harta investasi (investment assets), harta tak berwujud (intangible assets), harta tetap (fixed assets), harta lainnya (other assets). Suatu objek atau pos agar dapat disebut harta/aset harus memenuhi tiga karakteristik, yaitu manfaat ekonomik yang datang cukup pasti, dikuasai atau dikendalikan entitas, dan timbul akibat transaksi masa lalu. Prinsip akuntansi berterima umum, terutama standar akuntansi menetapkan penyajian dan pengungkapan tiap pos-pos aset. Walaupun aset didefinisi secara umum sebagai manfaat ekonomik di masa datang yang dikuasai kesatuan usaha dan yang benar-benar timbul dari transaksi yang sah, tiap pos aset didefinisi lebih lanjut atau spesifik sesuai dengan sifat pos tersebut. secara umum, prinsip akuntansi berterima umum memberi pedoman penyajian dan pengungkapan aset sebagai berikut: 1. Aset disajikan di sisi debit atau kiri dalam neraca berformat akun atau di bagian atas dalam neraca berformat laporan. 2. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan tetap. 3. Aset diurutkan penyajiannya atas dasar likuiditas atau kelancarannya, yang paling lancar dicantumkan pada urutan pertama. 4. Kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan pos-pos tertentu harus diungkapkan (misalnya metoda depresiasi aset tetap dan dasar penilaian sediaan barang).
18
DAFTAR PUSTAKA
Muqodim.2005.Teori Akuntansi. Edisi pertama. Ekonisia. Yogyakarta Soemarso. 2003. Akuntansi Suatu Pengantar. Buku 2. Jakarta: Salemba Empat. Suwardjono. (2011). Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Edisi Ketiga. BPFE. Yogyakarta. Warren, dkk. 2006. Pengantar Akuntansi. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
19