Makalah Aon Pendidikan-1.docx

MAKALAH AKUNTANSI ORGANISASI NIRLABA PENDIDIKAN

NAMA KELOMPOK : 1. AYU LESTARI 2. CINDY NURPITA SARI 3. RIFKI SYABADWIRA 4. SUSI SUSANTI

(4201614043) (4201614013) (4201614001) (4201614021)

POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK 2018/2019

KATA PENGANTAR Kami panjatkan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah akuntansi organisasi nirlaba pendidikan ini. Makalah ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai sumber sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak penyedia sumber di buku maupun di internet yang telah berkontribusi dalam pembuatan makalah ini. Terlepas dari semua itu, Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah ini. Akhir kata kami berharap semoga makalah akuntansi organisasi nirlaba pendidikan ini dapat memberikan manfaat maupun inpirasi terhadap pembaca. Pontianak, September 2018

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..............................................................................

ii

DAFTAR ISI .............................................................................................

iii

BAB I. PENDAHULUAN ........................................................................

1

A. LATAR BELAKANG ...................................................................

1

B. PERUMUSAN MASALAH ..........................................................

2

C. TUJUAN ........................................................................................

2

D. BATASAN MASALAH ................................................................

2

BAB II. PEMBAHASAN .........................................................................

3

A. LANDASAN TEORI ....................................................................

3

1. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) No. 45 ..................................................

3

2. PENDIDIKAN TINGGI DAN RUANG LINGKUPNYA .......

3

3. AKUNTANSI PENDIDIKAN TINGGI ..................................

4

B. AKUNTANSI ORGANISASI NIRLABA ....................................

12

B.1 DASAR PEMIKIRAN AON ..................................................

19

B.2 TUJUAN LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA .....................................................

20

B.3 PAJAK ORGANISASI NIRLABA ........................................

21

B.4 SIKLUS AKUNTANSI ORGANIASI NIRLABA .................

29

B.5 SISTEM PENGENDALIAN INTERN ...................................

33

B.6 KARAKTERISTIK TATA KELOLA KEUANGAN NIRLABA .......................................................

40

C. AKUNTANSI ORGANISASI NIRLABA SEKTOR PENDIDIKAN ..............................................................

45

C.1 DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA ............................................

47

C.2 PERAN DAN FUNGSI AKUNTANSI DALAM PENDIDIKAN ........................................................

49

C.3 SIKLUS AKUNTANSI PENDIDIKAN .................................

50

C.4 METODE PENCATATAN JURNAL ....................................

51

C.5 LAPORAN KEUANGAN DAN KOMPONENNYA ............

51

C.6 SISTEM AKUNTANSI BIAYA SD, SMP, SMU, DAN PT ......................................................

52

C.7 SISTEM AKUNTANSI BIAYA PENDIDIKAN UNTUK SISWA SD, SLTP, DAN SMU ...............................

52

C.8 PEMBIAYAAN PENDIDIKAN ............................................

53

C.9 SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN PENDIDIKAN .........

54

C.10 ARTI PENTING AKUNTANSI PENDIDIKAN .................

54

C.11 ETIKA PROFESI AKUNTAN PENDIDIKAN ..................

55

C.12 ETIKA PROFESI DALAM PERTANGGUNG JAWABAN ............................................

58

C.13 PENGELOLAAN KEUANGAN PADA PERSEKOLAHAN ..................................................

65

C.14 PROSES PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH ......

68

C.15 PENGAWASAN KEUANGAN PENDIDIKAN .................

73

D. JENIS-JENIS JENJANG PENDIDIKAN .....................................

75

D.1 BHPADU ................................................................................

75

D.2 BHPDM ..................................................................................

78

D.3 BHPT ......................................................................................

80

E. AKUNTANSI PENDIDIKAN SEBAGAI YAYASAN DAN BLU .................................................................

83

E.1 YAYASAN PENDIDIKAN ....................................................

83

E.2 BADAN LAYANAN UMUM (BLU) ....................................

90

F. PERBEDAAN MASING-MASING LAPORAN KEUANGAN UNIVERSITAS ..................................................... G. LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK .............................

93 118

G.1 KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK ..........................................

118

G.2 ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK ...

120

H. JENIS DAN BENTUK LAPORAN KEUANGAN ......................

122

H.1 JENIS LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK ..........

122

H.2 JENIS LAPORAN KEUANGAN SEKTOR SWASTA .........

123

H.3 PERBEDAAN LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK & SWASTA ............................................................

125

I. MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK .......................................

126

J. MANAJEMEN KEUANGAN UNIVERSITAS ...........................

136

K. PENCAPAIAN TUJUAN KUALITAS PENDIDIKAN ...............

140

BAB III. PENUTUP .................................................................................

143

A. KESIMPULAN .............................................................................

143

B. SARAN .........................................................................................

143

DAFTAR PUSTAKA ...............................................................................

144

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusia menurut ukuran normatif. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah sangat serius menangani bidang pendidikan, sebab dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Reformasi pendidikan merupakan respon terhadap perkembangan tuntutan global sebagai suatu upaya untuk mengadaptasikan sistem pendidikan yang mampu mengembangkan sumber daya manusia untuk memenuhi tuntutan zaman yang sedang berkembang. Melalui reformasi pendidikan, pendidikan harus berwawasan masa depan yang memberikan jaminan bagi perwujudan hak-hak azasi manusia untuk mengembangkan seluruh potensi dan prestasinya secara optimal guna kesejahteraan hidup di masa depan. Organisasi nirlaba yang bergerak dalam dunia pendidikan saat ini sangat penting peranannya. Situasi masyarakat Indonesia yang kebanyakan tidak dapat merasakan pendidikan karena ekonomi yang tidak mencukupi, maka dengan kehadiran organisasi nirlaba membantu masyarakat untuk dapat menikmati dunia pendidikan. Organisasi non profit menjadikan sumber daya manusia sebagai asset yang paling berharga, karena semua aktivitas organisasi ini pada dasarnya adalah dari, oleh, dan untuk manusia. Sumber dana organisasi nirlaba ini biasanya tidak hanya dari pelayanan jasa yang diberikan melainkan juga dari para donatur yang rela menyumbangkan penghasilannya bagi orang lain. Secara garis besar tujuan organisasi nirlaba yang bergerak dalam dunia pendidikan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: memperoleh laba (bisnis), sedangkan yang lainnya adalah nirlaba. Baik itu lembaga pendidikan swasta maupun yang didirikan oleh pemerintah. Lembaga Pendidikan Tinggi bersifat nirlaba, sehingga memiliki karakteristik yang berbeda dengan karakteristik akuntansi bisnis. Oleh karena itu, laporan keuangan yang disusun memperhatikan karakteristik yang spesifik pada akuntansi untuk organisasi nirlaba, khususnya yang berlaku bagi organisasi pemerintah sehingga penyusunan laporan keuangan mengacu pada sistem akuntansi pemerintah serta sistem akuntansi yang diterapkan pada lembaga pendidikan yang bersangkutan dan memperhatikan standar akuntansi keuangan Indonesia. Sebagai lembaga yang bersifat nirlaba, pelaporan keuangan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.45.

Pelaporan keuangan di sektor pendidikan dimaksudkan untuk menyajikan dan mengungkapkan secara penuh aktivitas lembaga pendidikan termasuk unit-unit di dalamnya dan sumber daya ekonomi yang dipercayakan oleh para penyumbang, anggota organisasi lembaga pendidikan tersebut, kreditur dan pihak lain serta untuk mempertanggung jawabkannya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. B. Rumusan Masalah 1. Apa itu akuntansi organisasi nirlaba dalam pendidikan? 2. Apa itu akuntansi sektor pendidikan? 3. Apa saja pembagian akuntansi untuk badan hukum pendidikan ? 4. Apa itu akuntansi pendidikan sebagai BLU dan Yayasan? 5. Apa itu akuntansi pendidikan tinggi ? 6. Apa perbedaan masing-masing laporan keuangan setiap universitas ? C. Tujuan 1. Mengetahui akuntansi organisasi nirlaba dalam pendidikan 2. Mengetahui akuntansi sektor pendidikan 3. Mengetahui pembagian akuntansi untuk badan hukum pendidikan ? 4. Mengetahui akuntansi pendidikan sebagai BLU dan Yayasan? 5. Mengetahui akuntansi pendidikan tinggi ? 6. Mengetahui perbedaan masing-masing laporan keuangan setiap universitas ? D. Batasan Masalah Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi. Oleh sebab itu, penulis membatasi hanya berkaitan dengan akuntansi orgaanisasi nirlaba dalam pendidikan, akuntansi sektor pendidikan, pembagian akuntansi untuk badan hukum pendidikan, akuntansi pendidikan sebagai BLU dan Yayasan, akuntansi pendidikan tinggi dan perbedaan masing-masing laporan keuangan setiap universitas.

BAB II PEMBAHASAN

A. LANDASAN TEORI 1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia untuk memfasilitasi seluruh organisasi nirlaba nonpemerintah. Dalam PSAK karakteristik entitas nirlaba ditandai dengan perolehan sumbangan untuk sumber daya utama (aset), penyumbang bukan pemilik entitas dan tak berharap akanhasil, imbalan, atau keuntungan komersial. Entitas nirlaba juga dapat berutang dan memungkinkan pendapatan dari jasa yang diberikan kepada publik, walaupun pendapatannya tidak dimaksud untuk memperoleh laba. Dengan demikian, entitas nirlaba tidak pernah membagi laba dalam bentuk apapun kepada pendiri/pemilik entitas Laporan keuangan entitas nirlaba bertugas mengukur jasa atau manfaat entitas dan menjadi sarana pertanggungjawaban pengelola entitas dalam bentuk pertanggungjawaban harta-utang (neraca), pertanggungjawaban kas (Arus Kas), dan Laporan Aktivitas. Terikat dengan misi entitas, maka pendapatan utama disajikan bruto, sedang pendapatan investasi disajikan secara neto setelah dikurangi beban investasi. Informasi tercapainya program amat penting dalam laporan keuangan, yang menggambarkan efektivitas beban dan manfaat yang dirasakan penikmat jasa utama entitas. Arus kas amat penting menggambarkan kualitas prrtanggungjawaban manajemen keuangan di mata para donatur. Begitu pentingnya donatur sehingga sumbangan bukan kas perlu dipaparkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), yang memberi harkat khusus CALK dalam laporan keuangan nirlaba setara dengan Neraca dan Laporan Kegiatan. Menurut PSAK 45, organisasi nirlaba perlu menyusun setidaknya 4 jenis laporan keuangan sebagai berikut : 1. Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode laporan 2. Laporan aktivitas untuk suatu periode pelaporan 3. Laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan 4. Catatan atas laporan keuangan 2. Pendidikan Tinggi dan Ruang Lingkupnya Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi mengungkapkan pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan diatas pendidikan menengah yang mencakup diploma, sarjana, pascasarjana, magister, doctor, dan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi

berdasarkan kebudayaan Indonesia. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP No. 61 Tahun 1999), pendidikan tinggi adalah pendidikan di jalur pendidikan sekolah yang jenjangnya lebih tinggi daripada pendidikan menengah. Selain itu perguruan tinggi dibagi menjadi dua macam yaitu perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan atau diselenggarakan oleh Pemerintah. Sedangkan Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan atau diselenggarakan oleh masyarakat. 3. Akuntansi Pendidikan Tinggi Akuntansi pendidikan tinggi merupakan proses pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan keuangan dalam lembaga perguruan tinggi sebagai tolok ukur kinerja, media akuntabilitas dan transparansi public guna untuk pegambilan keputusan oleh pihak-pihak yang terkait. Aturan mengenai tujuan, prinsip, sumber pendanaan, dan pengelolaan keuangan pendidikan tinggi sebagian kecil diatur juga dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Terkait dengan pertimbangan Menteri Pendidikan Nasional Ikatan Akuntansi Indonesia perlu meneliti ulang kebutuhan penyusunan standar akutansi badan hukum pendidikan tinggi. Pihak-pihak yang bertanggung jawab adalah bagian keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Standar akuntansi untuk penggabungan dua atau lebih BHPT disusun atas dasar prinsip akuntansi ekonomi atau peristiwa yang lebih penting daripada formalitas legalnya (substance over form).

PENGERTIAN ORGANISASI Organisasi didefinisikan secara bervariasi oleh para ahli yang dilihat dari berbagai sudut pandang diantaranya : Menurut Gibson, Ivancevich, dan Donelly Organisasi sebagai wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri. Definisi ini lebih menekankan pada upaya peningkatan pencapaian tujuan bersama secara lebih efektif dan efisien melalui koordinasi antar unit organisasi. Menurut Stepen P. Robbins Organisasi merupakan kesatuan (Entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi untuk mencapai suatu tujuan bersama. Definisi ini menekankan bahwa organisasi adalah suatu sistem sosial yang perlu dikoordinasikan/perlunya manajemen, batasan organisasi akan berubah sebagaimana tuntutan lingkungannya sehingga dikatakan “relatif”.

Menurut Oteng Sutisna Organisasi merupakan mekanisme yang mempersatukan kegiatankegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan. Defnisi ini menekankan pada mekanisme kerja dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Organisasi adalah suatu sistem interaksi antar orang yang ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi, dimana sistem tersebut memberikan arahan perilaku bagi antar anggota organisasi dengan lingkungannya agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. ASPEK-ASPEK ORGANISASI Aspek-aspek dalam organisasi adalah komponen-komponen yang harus ada dalam suatu organisasi. Keberadaan komponen ini sebagai pilar dari suatu organisasi. Artinya jika salah satu komponen organisasi tidak berfungsi, maka organisasi akan berjalan pincang atau sama sekali tidak berjalan. Dalam pandangan sistem organisasi mengalami entrophy, yaitu kondisi dimana organisasi dikategorikan hancur (dalam tanaman digambarkan sebagai kondisi layu). O’Connor, T. Mengungkapkan bahwa organisasi setidaknya harus memiliki empat komponen utama, yaitu: mission (misi), goals (tujuantujuan), objectives (sasaran-sasaran), dan behavior (perilaku). Keempat komponen ini dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Mission adalah alasan utama keberadaan suatu organisasi. 2. Goals adalah tujuan-tujuan umum/divisi fungsional organisasi yang dihubungkan dengan stakeholder organisasi. 3. Objectives adalah hasil/sasaran yang spesifik, terukur dan terkait dengan tujuan. 4. Behavior mengacu pada produktivitas dari tugas-tugas rutin pegawai, pertanggungjawaban perilaku dalam pencapaian tujuan merupakan fungsi personalia. Jika suatu organisasi tidak memiliki misi dan objek yang akan dilaksanakan maka setiap anggota akan kebingungan dalam mencapai tujuan organisasinya, hal ini menunjukan bahwa empat komponen organisasi tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga tidak akan berfungsi suatu organisasi jika salah satu komponennya hilang. JENIS-JENIS ORGANISASI Pekemabangan kajian organisasi diawali dari kajian organisasi sebagai organisasi formal, yaitu organisasi yamg didesain untuk mencapai tujuan bersama. Perkembangan ini terus berlangsung dan berbagai studi keorganisasian terus dilakukan. Perkembangan inilah pada akhirnya memunculkan organisasi informal sebagai implikasi dari adanya organisasi formal. A. Organisasi formal Organisasi formal adalah organisasi yang dicirikan oleh struktur organisasi. Keberadaan struktur organisasi menjadi pembeda utama

anatra organisasi formal dan informal. Struktur dalam organisasi formal dimaksudkan untuk menyediakan penugasan kewajiban dan tanggung jawab kepada personil dan untuk membangun hubungan tertentu diantara orang-orang pada berbagai kedudukan. (Oteng Sutisna, 1993:207). Sekolah dasar merupakan contoh sebuah organisasi formal. Struktur dalam organisaasi formal memperlihatkan unsur-unsur administratif berikut : 1) Kedudukan struktur menggambarkan letak/posisi setiap orang dalam organsasi tanpa kecuali. Kedudukan seorang dalam struktur oragnisasi mencerminkan sejumalah kewajiban sebagai bagian dari upaya pencapaian tujuan dan hak-hak yang dimiliki secara formal dalam posisi yang didudukinya. Sebagai contoh, kepala sekolah adalah salah satu contoh kedudukan dalam struktur organisasi sekolah. Kedudukan sebagai kepala sekolah ini mencerminkan adanya sejumlah kewajiban yang harus dilakukan pemangku jabatan sebagai pimpinan dan manajer sekolah, juga mempelihatkan adanya hak-hak yang diterima secar formal manakala seseorang menjabat sebagai kepala sekolah. 2) Hierarki/kekuasaan. Struktur digambarkan sebagai suatu rangkaian hubungan antara satu orang dengan orang lainnya dalam suatu organisasi. Rangkaian hubungan ini mencerminkan suatu hirarki kekuasaan yang inheren dalam setiap kedudukan. Tanggung jawab merupakan suatu istilah yang melekat dalam setiap kedudukan dan hirarki kekuasaan di dalam organisasi. Adanya hirarki kekuasaan menunjukan bahwa pecapaian organisasi dibagi kepada berbagai komponen organisasi diimplementasikan secara sinergi melalui hirarki kekuasaan masing-masing yang dikoordinasikan dan dipimpin oleh manajer puncak. Dalam organisasi persekolahan, hirarki kekuasaan tertinggi adalah kepala sekolah. 3) Kedudukan garis dan staf. Organisasi garis menegaskan struktur pengambilan keputusan, jalan permohonan dan saluran komunikasi resmi untuk melaporkan informasi dan mengeluarkan instruksi, perintah, dan petunjuk pelakasanaan. Kedudukan garis ialah kedudukan yang diserahi kekuasaan administrative umum dalam arus langsung dari tempat paling atas ke tempat paling bawah. Kedudukan staf mewakili keahlian-keahlian khusus yang diperlukan bagi berfungsinya kedudukan garis tertentu dengan pasti. (Sutisna, 1993:208). Organisasi Informal Interaksi antara orang dalam organisasi formal pasti akan menghasilkan sebuah perkembangan hubungan yang tidak saja hubungan struktural, terlebih pada organisasi persekolahan, dimana kekeluargaan menjadi salah satu landasan perilakunya. Perkembangan hubungan dari interaksi orang dalam organisasi ini akan mengikat secara kuat sentiment dan komitmen setiap orang, sehingga muncul

empati da simpati satu sama lain. Hubungan inilah yang terus tumbuh selama organisasi formal itu ada yang dinamakan organisasi informal. Hubungan interaksi ini tidak berstruktur sebagaimana struktur organisasi formal. Walaupun sulit mengidentifikasi keberadaannya secara kasat mata, namun keberadaan organisasi informal ini dapat dilihat dari tiga karakteristik, yaitu norma perilaku, tekanan untuk menyesuaikan diri, dan kepemimpinan informal (Sutisna, 1993 : 221). Norma perilaku adalah standar perilaku yang diharapkan menjadi perilaku bersama yang ditetapkan oleh kelompok (orang-orang dalam organisasi) dalam sebuah kesepakatan sosial, sehingga sangsinya pun sangsi sosial. Norma perilaku dalam organisasi informal tidak tertulis sebagaimana organisasi formal, tetapi menjadi kesepakatan bersama diantara orangorang di dalam organisasi. Tekanan untuk menyesuaikan diri akan muncul apabila seseorang akan bergabung dengan suatu kelompok informal. Menggabungkan diri dengan suatu kelompok tidak sekedar bergabung secara fisik dalam suatu kumpulan, tetapi melibatkan sosial-emosional individuindividu dalam organisasi informal tersebut. Karena itu organisasi informal sering muncul dalam bentuk kelompok-kelompok yang tidak terlalu besar , karena syarat keberterimaan sebagai bagian dari organisasi informal ini tidak saja keanggotaan dalam organisasi formalnya, tetapi lebih spesifik pada kesamaan antar individu (kesamaan daerah agama, nilai yang dianut, hobi dan sebagainya). Kepemimpinan informal dalam organisasi informal menjadi salah satu komponen yang kuat mempengaruhi anggota di dalam organisasi, bahkan memungkinkan melebihi pengaruh pemimpin organisasi formal. Pemimpin informal muncul dari kelompok dan membimbing serta mengarahkan melalui persuasi dan pengaruh. Kepemimpian dalam organisasi informal sangat kuat pengaruhnya, karena inilah kepemimpinan yang sesungguhnya, dimana seseorang dipatuhi bukan karena memiliki jabatan, tetapi ada kelebihan yang secara alamiah dan mampu mempengaruhi orang lain tanpa paksaan. DIMENSI ORGANISASI Dalam kacamata para ahli organisasi, dimensi struktur organisasi memiliki keragaman pandangan, bahkan dikatakan tidak ada kesepakatan umum diantara para teoritikus mengenai apa yang diartikan sebagai struktur organisasi. (Robbins, 1994:91). Lebih jauh Robbins menyimpulkan bahwa para teoritikus pada umumnya setuju dengan dimensi struktur organisasi tetapi tidak setuju dengan definisidefinisi operasionalnya. Dalam konteks itu Robbins mengemukakan tiga komponen yang menjadi dimensi struktur organisasi, yaitu kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi.

a. Kompleksitas Kompleksitas adalah tingkat diferensiasi (perbedaan) yang ada di dalam sebuah organisasi (Robbins, 1994:91). Diferensiasi dapat dilihat secara horizontal, vertikal, dan spasial. Diferensiasi horizontal adalah perbedaan antara unit-unit berdasarkan orientasi para anggotanya, sifat dari tugas yang mereka laksanakan, tingkat pendidikan dan pelatihan pegawai. Dengan kata lain, semakin banyak pekerjaan yaang harus dilakukan pegawai dalam organisasi, maka semakin beragam pula organisasi tersebut. Kondisi nyata dari diferensiasi horizontal adalah spesialisasi dan departementalisasi. Spesialisasi merupakan pengelompokan aktivitas tertentu yang dilakukan satu individu. Spesialisasi terdiri dari spesialisasi fungsional dan sosial. Spesialisasi fungsional dicirikan oleh pekerjaan yang dipecah-pecah menjadi tugas yang sederhana dan berulang-ulang. Spesialisasi sosial dicirikan oleh individu yang dispesialisasi, bukan pekerjaannya, dan pekerjaannya tidak bersifat rutin. Sedangkan Departementalisasi adalah cara organisasi secara khas mengkoordinasikan aktivitas yang telah dibedakan secara horizontal. Diferensiasi vertikal adalah pembedaan yang didasarkan pada kedalaman struktur. Semakin banyak tingkatan yang terdapat diantara Top Managementdan tingkat Hierarki yang paling rendah, makin besar pula potensi terjadinya distorsi/gangguan dalam komunikasi dan semakin sulit mengkoordinasi pengambilan keputusan dari pegawai manajerial, sertamakin sukar bagi top management untuk mengawasi kegiatan bawahannya. Diferensiasi spasial adalah pembedaan yang didasarkan pada kondisi geografis, yakni sejauh mana lokasi (kantor) tempat produksi (barang/jasa), personalia, dan kantor pusat tersebar secara geografis. Sekolah-sekolah dari satu yayasan yang tersebar di berbagai kabupaten/kota merupakan salah satu organisasi yang dikategorikan diferensiasi spasial. Pembedaan ini akan memunculkan kompleksitas dalam struktur organisasi. b. Formalisasi Formalisasi adalah tingkat sejauhmana pekerjaan di dalam organisasi distandarkan. Konsekwensinya adalah pemegang pekerjaan hanya mempunyai sedikit kebebasan mengenai apa yang harus dikerjakan, bilamana mengerjakannya, dan bagaimana ia harus melakukannya. Formalisasi sebaiknya tertulis untuk dapat memberikan kekuatan pada pengarahan perilaku pegawai. Dalam konteks itu formalisasi diartikan sebagai sebuah tingkat dimana peraturan, prosedur, instruksi dan komunikasi ditulis. Formalisasi penting karena standarisasi perilaku akan mengurangi keanekaragaman. Standarisasi juga mendorong koordinasi dan penghematan. Organisasi yang melakukan standarisasi akan memiliki berbagai manual organisasi, seperti manual akuntansi, manual

personalia, manual diklat dan sebagainya. (contoh Restaurant yang menjamur disetiap kota besar). Teknik-teknik yang dapat digunakan untuk melakukan standarisasi perilaku pegawai adalah seleksi (yang efektif) ; persyaratan peran (analisis yang tepat) ; peraturan, prosedur, dan kebijaksanaan ; pelatihan ; dan ritual (bagian dari budaya organisasi). c. Sentralisasi Sentralisasi adalah tingkat dimana pengambilan keputusan dikonsentrasikan pada suatu titik tunggal dalam organisasi. Konsentrasi keputusan yang tinggi adalah sentralisasi yang tinggi, sedangkan konsentrasi keputusan yang rendah adalah sentralisasi yang rendah atau disebut desentralisasi. Desentralisasi mengurangi kemungkinan terjadinya beban informasi yang berlebihan, memberikan tanggapan yang cepat terhadap informasi yang baru, memberikan masukan yang lebih banyak bagi sebuah keputusan, mendorong terjadinya motivasi, dan merupakan sebuah alat yang potensial untuk melatih para manager dalam mengembangkan pertimbangan yang baik. Sebaliknya sentralisasi menambah suatu persfektif yang menyeluruh terhadap keputusankeputusan dan dapat memberikan efesiensi yang berarti. (Robbins, 1994 : 127). DESAIN ORGANISASI Desain organisasi didasarkan pada elemen-elemen umum dalam organisasi. Mintzberg (Robbins 1994 : 304) menyebutkan lima elemen umum dalam suatu organisasi yaitu : 1. The operating core. Para pegawai yang melaksanakan pekerjaan dasar yang berhubungan dengan produksi dari produk dan jasa. Dalam organisasi sekolah pegawai ini adalah guru (pengajar), guru dikatakan sebagai ujung tombak pendidikan yang berinteraksi langsung dengan layanan jasa pembelajaran kepada peserta didik. 2. The strategic apec. Manager tingkat puncak yang diberi tanggung jawab keseluruhan untuk organisasi. Pada organisasi sekolah, orang ini adalah kepala sekolah. 3. The middle line. Para manager yang menjadi penghubung operating core dengan strategic apex. Dalam konteks perguruan tinggi orang-orang ini adalah para dekan yang bertugas memfasilitasi strategic apex untuk terimplementasi pada level jurusan. Di organisasi sekolah, posisi ini dapat diidentifikasi sebagai wakil kepala sekolah yang bertugas menjembatani kebijakan strategis sekolah supaya dapat terimplementasi pada level guru-guru dan staf. 4. The techno structure. Para analis yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan bentuk standarisasi tertentu dalam organisasi. Dalam konteks organisasi pendidikan di Indonesia, masing jarang sekolah yang memiliki tenaga ini. Namun demikian tidak menutup

kemungkinan pada sekolah-sekolah tertentu ada yang memiliki elemen organisasi ini. Pada perguruan tinggi BHMN seperti UPI, elemen organisasi yang bertanggung jawab untuk melakukan standarisasi adalah satuan penjamin mutu. 5. The support staff. Orang-orang yang mengisi unit staf, yang memberi jasa pendukung tidak langsung kepada organisasi. Di persekolahan staf ini dikenal dengan tenaga administratif sekolah (TAS). Berdasarkan lima elemen yang dikemukakan Mintzberg inilah, Robbins menganalisis desain organisasi yang berbeda. Perbedaan desain organisasi dikarenakan organisasi memiliki sistem dam aturan yang berbeda dalam kelima elemen tersebut. Lima konfigurasi umum yang dimaksud adalah struktur sederhana, birokrasi mesin, birokrasi profesional, struktur divisional, dan adhocracy. Struktur sederhana disarankan untuk organisasi yang kecil dengan karakteristik organisasi yang masih dalam tahap awal dibentuk, lingkungan organisasi sederhana dan dinamis, menghadapi krisis, atau jika yang mempunyai kekuasaan dalam organisasi ingin agar kekuasaan tersebut disentralisasi. Birokrasi mesin didesain untuk organisasi yang secara efektif dapat menangani ukuran yang besar, lingkungan yang sederhana dan stabil, dan sebuah tekhnologi yang terdiri atas pekerjaan yang rutin dan distandarisasi. Birokrasi profesional yang didesain untuk pekerjaan yang rutin, hanya saja para anggota birokrasi profesional adalah para spesialis teknis yang menghadapi sebuah lingkungan yang kompleks. Intinya agar operasional keseharian yang kompleks dapat berjalan secara efektif. Struktur divisional banyak persamaan dengan birokrasi mesin. Struktur ini didesain untuk menanggapi strategi yang menekankan kepada keanekaragaman pasar atau produk, dimana organisasi tersebut besar, tekhnologinya dapat dibagi-bagi, dan lingkungannya cenderung untuk menjadi sederhana dan stabil. Adhocracy meminta agar manajemen puncak melepaskan kebanyakan pengawasan. Konfigurasi ini cocok untuk organisasi yang memiliki stategi variatif, beresiko tinggi, teknologi tidak rutin, atau lingkungannya mungkin dinamis atau kompleks. SEKOLAH SEBAGAI ORGANISASI SOSIAL 1. Element Kunci Sekolah Sebagai Organisasi Sosial Setiap organisasi akan memiliki aktivitas untuk mencapai tujuannya. Pencapaian tujuan organisasi akan meminta sejumlah aktivitas individu atau kolektif dari anggota organisasi yang harus dikoordinasikan agar terarah pada pencapaian tujuan. Disinilah interaksi social akan berlangsung, interaksi ini tidak saja

dipengaruhi oleh struktur organisasi dan individu-individu yang mengisi struktur, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya, politik, teknik produksi, dan lingkungan organisasi (khususnya lingkungan strategis). 2. Sekolah Sebagai Organisasi Pembelajaran (Learning Organization) Learning Organization diperkenalkan oleh oleh Peter Senge sekitar tahun 1990 yang kemudian berkembang pesat dan menghasilkan berbagai aplikasi dalam berbagai bidang keilmuan, salah satunya dalam bidang manajemen. Leithwood dan Louis (1998) (Hoy dan Miskel, 2001 : 32) mengemukakan “Learning Organization is one in which the participant pursue with a collective commitment to routinely assessing the value of those purposes, modifying them when appropriate, and continually developing more effective and efficient ways to achieve those purposes”. ( LO adalah satu cara dimana seseorang dengan komitmen bersama menilai secara rutin tujuan-tujuan mereka, memodifikasi tujuan-tujuan tersebut manakala sesuai dan secara terus menerus mengembangkan dengan cara yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tersebut ). Kemampuan suatu organisasi bertahan hidup ditentukan oleh sumber daya manusia organisasinya, karena organisasi dibuat, digerakan dan diorientasikan untuk mencapai tujuan manusia, manusia adalah unsur yang paling pokok dalam suatu organisasi, dan oleh manusia-manusia unggul lah suatu organisasi akan tetap pada kondisi bertahan dan berkembang. Pandangan organisasi sebagai sistem sosial menunjukan bahwa organisasi merupakan sistem yang terbuka dan berinteraksi dengan lingkungannya secara dinamis. Interaksi ini berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan IPTEK. Kondisi tersebutlah yang mengharuskan SDM organisasi tidak saja memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugasnya, tetapi juga harus terus melakukan pengembangan dan adaptasi terhadap perkembangan zaman, dengan kata lain harus terus belajar agar mampu bertahan dan berkembang ( Survival and Growth ). Pada dunia pendidikan yang harus dicermati dari keberadaan sekolah pada interaksinya dengan lingkungan sekolah yang dinamis adalah menjadikan sekolah sebagai tempat belajar untuk semua orang, tidak saja peserta didik yang harus belajar, tetapi semua staf dan dan pihak yang terkait dengan pengelolaan sekolah yang harus turut serta. Supaya dalam menghadapi permasalahan dapat terkendali secara bersama dan kemudian mencoba berbagai cara untuk menghasilkan lulusan yang lebih unggul atau hasil lebih baik. Cara yang harus dilakukan oleh kepala dan staf sekolah untuk menjadikan sekolah sebagai tempat LO adalah :

a) Menemukan berbagai cara untuk membuat struktur organisasi sekolah yang secara terus menerus mendukung layanan pembelajaran dan memperluas kemampuan adaptasi organisasi b) Mengembangkan iklim dan budaya organisasi yang memiliki karakteristik terbuka, kerjasama, dan mampu mengatur diri sendiri c) Mengidentifikasi individu yang progresif, sukses, dan terbuka untuk perubahan d) Mencegah kekerasan, penyelewengan dan politik yang tidak benar dalam layanan pembelajaran e) Memimpin dengan model kepemimpinan transformasional f) Berkomunikasi secara terbuka dan berkelanjutan g) Membuat keputusan partisipatif h) Mengembangkan kapasitas sekolah untuk merespon berbagai masalah secara efektif dan menyeluruh bukan secara sporadis. B. AKUNTANSI ORGANISASI NIRLABA Organisasi nirlaba (organisasi non-profit) adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu perihal didalam menarik perhatian publik atau pelayanan publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang sifatnya mencari laba. Organisasi nirlaba meliputi rumah peribadatan, sekolah negeri, yayasan dll. Organisasi nirlaba atau organisasi yang tidak bertujuan memupuk keuntungan memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1. Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. 2. Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut. 3. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas. Organisasi nirlaba dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu entitas pemerintahan dan entitas nirlaba nonpemerintah. Organisasi nirlaba dipandang amat berbeda dengan organisasi komersial oleh pelanggan, donatur dan sukarelawan, pemerintah, anggota organisasi dan karyawan organisasi nirlaba. Bagi stakeholder, akuntansi dan laporan keuangan bermanfaat sebagai bentuk alat penyampaian pertanggungjawaban pengurus. Para karyawan profesional organisasi nirlaba diasumsikan ingin diperlakukan setara dengan karyawan profesional organisasi

komersial dalam hal imbalan, karier, jabatan, dan masa depan. Bagi mereka akuntansi berguna untuk menginformasikan kesinambungan hidup organisasi sebagai tempat berkarier. Para anggota diasumsikan secara serius ikut serta dalam suatu organisasi nirlaba untuk mencapai suatu visi dan misi tertentu organisaai bersangkutan yang sejalan dengan aspirasinya. Maka laporan keuangan diharapkan memberikan informasi berkala, guna memberikan gambaran, apakah visi misi tersebut direalisasikan. Para pelanggan atau pihak yang menjadi sasaran akan diuntungkan serta berharap untuk memperoleh manfaat yang dijanjikan organisasi, juga perlu mendapat informasi mengenai sasaran yang berhasil diraih organisasi tersebut. Maka laporan keuangan perlu menampilkan manfaat atau hasil yang diraih yang apabila mungkin didenominasikan dalam besaran uang. Bagi pemerintah, organisasi nirlaba nonpemerintah harus mematuhi ketentuan undang-undang, serta diharapkan memberi sumbangan positif bagi kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya nasional serta memberi citra baik bagi bangsa. Di sini, laporan keuangan berfungsi sebagai umpan balik kepada pemerintah. Apabila ada berbagai harapan dan kepentingan yang berbenturan, maka laporan keuangan secara seimbang memberi informasi bagi berbagai pihak yang berkepentingan itu. Sebagai kesimpulan, sasaran utama laporan keuangan entitas nirlaba adalah menyajikan informasi kepada penyedia sumber daya, yang ada pada masa berjalan dan pada saat yang akan datang dan pihakpihak lain yang berkepentingan untuk mengambil keputusan rasional dalam pengalokasian sumber daya kepada entitas nirlaba. Perbedaan organisasi nirlaba dengann organisasi laba Banyak hal yang membedakan antara organisasi nirlaba dengan organisasi laba, diantaranya sbb: Organisasi laba:  Pemilik jelas memperoleh untung dari hasil organisasinya  Sumber pendanaan jelas, yakni dari keuntungan usahanya.  Penyebaran tanggung jawab jelas, siapa yang menjadi dewan komisaris yang kemudian memilih direktur pelaksana. Organisasi nirlaba:  Pemilik tidak jelas  Membutuhkan sumber pendanaan  Tidak mudah dilakukannya penyebaran tanggung jawab, karena dewan komisaris bukan pemilik. Organisasi nirlaba membutuhkan pengelolaan yang berbeda dengan organisasi profit dan pemerintahan. Pengelolaan organisasi nirlaba dan criteria-kriteria pencapaian kinerja organisasi tidak berdasar pada pertimbangan ekonomi semata, tetapi sejauhmana masyarakat yang

dilayaninya diberdayakan sesuai dengan konteks hidup potensipotensi kemanusiaannya. Sifat social dan kemanusiaan sejati merupakan ciri khas pelayanan organisasi-organisasi nirlaba. Manusia menjadi pusat sekaligus agen perubahan dan pembaruan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan kesejahteraan, kesetaraan gender, keadilan, dan kedamaian, bebas dari konflik dan kekerasan. Kesalahan dan kurang pengetahuan dalam mengelola organisasi nirlaba, justru akan menjebak masyarakat hidup dalam kemiskinan, ketidakberdayaan, ketidaksetaraan gender, konflik dan kekerasan social. Pengelolaan organisasi nirlaba, membutuhkan kepedulian dan integritas pribadi dan organisasi sebagai agen perubahan masyarakat, serta pemahaman yang komprehensif dengan memaduka pengalamanpengalaman konkrit dan teori manajemen yang handal dan unggul sebagai hasil proses pembelajaran bersama masyarakat. Dalam konteks pembangunan organisasi nirlaba yang unggul, berkelanjutan, dan memberikan energy perubahan dan pembaruan bagi masyarakat, Bernardine R. Wirjana, professional dalam bidang pemberdayaan masyarakat, yang selama dua dasawarsa menjadi pelaku manajemen organisasi nirlaba, mengabdikan proses pembelajaran atas pengalaman-pengalaman dan teori-teori manajemen terkini dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Ciri-ciri Organisasi Nirlaba: 1. Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atas manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. 2. Menghasilkan barang dan jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atas pemilik entitas tersebut. 3. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuiditas atau pembubaran entitas. Pelatihan Keuangan untuk Pengelola Keuangan Organisasi Nirlaba Organisasi nirlaba di Indonesia saat ini masih cenderung menekankan pada prioritas kualitas program dan tidak terlalu memperhatikan pentingnya system pengelolaan keuangan. Padahal system pengelolaan keuangan yang baik diyakini merupakan salah satu indicator utama akuntabilitas dan transparasi sebuah lembaga. Pengetahuan dari staff keuangan mengenai pengelolaan keuangan organisasi nirlaba masih sangat minimal. Padahal untuk membangun system pengelolaan keuangan yang handal dibutuhkan pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman yang cukup. Penabulu menghadirkan pelatihan keuangan yang bertujuan untuk miningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan organisasi

nirlaba melalui penguatan kapasitas dalam bidang pengelolaan keuangan. Peserta pelatihan memahami system pengendalian internal sebagai bagian dari usaha meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja lembaga, peserta dapat melakukan administrasi keuangan organisasi nirlaba dan membuat laporan keuangan organisasi sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 45. Pajak bagi organisasi nirlaba Banyak yang bertanya,apakah organisasi nirlaba yang mana mereka tidak mengambil keuntungan dari apapun, akan dikenakan pajak? Sebagai entitas atau lembaga, maka organisasi nirlaba merupakan subyek pajak. Artinya seluruh kewajiban subyek pajak harus dilakukan tanpa terkecuali. Akan tetapi, tidak semua penghasilan yang diperoleh yayasan merupakan obyek pajak. Pemerintah Indonesia memperhatikan bahwa badan social bukan bergerak mencari laba, sehingga pendapatannya diklasifikasikan atas pendapatan yang obyek pajak dan bukan obyek pajak. Namun di banyak Negara, organisasi nirlaba boleh melamar status sebagai bebas pajak, sehingga dengan demikian mereka akan terbebas dari pajak penghasilan dan jenis pajak lainnya. Organisasi nirlaba di beberapa Negara Indonesia Di Indonesia, organisasi nirlaba telah berkembang cukup pesat, terutama di bidang keagamaan serta advokasi. Selain itu, di bidang pendidikan kini juga mulai berkembang, seperti yang dilakukan oleh internews Indonesia, dimana mereka melakukan bimbingan bagi para jurnalis. Amerika Serikat Perkembangan organisasi nirlaba di AS telah sangat jauh lebih maju di banding Indonesia, terutama dalam bidang keagamaan. Amandemen pertama AS menjamin kebebasan beragama bagi masyarakatnya. Bagaimanapun, organisasi nirlaba relijius seperti gereja, tunduk kepada lebih sedikit system pelaporan pemerintah pusat disbanding dengan banyak organisasi lain. Dalam hal perpajakan, organisasi nirlaba relijius di AS juga di kecualikan dari beberapa pemeriksaan ataupun peraturan, yang membedakannya dengan organisasi non relijius. Kanada Di kanada organisasi nirlaba yang mengambil format derma biasanya harus di catatkan si dalam agen pendapatan kanada.(Canada revenue agency) Kerajaan inggris Di inggris dan wales, organisasi nirlaba yang mengambil format derma biasanya harus dicatatkan di dalam komisi pengawasan derma. Di skotlandia, kantor pengatur derma skotlandia juga melayani fungsi yang sama. Berbeda dengan organisasi nirlaba di AS seperti serikat

buruh, biasanya tunduk kepada peraturan yang terpisah, dan tidak begitu dihormati sebagaimana hanya derma dalam hal pengertian teknis. Keadaan organisasi nirlaba di Indonesia Menurut Wikipedia Indonesia, organisasi nirlaba adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung satu isu atau perihal didalam menarik perhatian public untuk suatu tujuan yang tidak komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba. Karakter dan tujuan dari organisasi non profit menjadi jelas terlihat ketika dibandingkan dengan organisasi profit. Organisasi non profit berdiri untuk mewujudkan perubahan pada individu atas komunitas, sedangkan organisasi profit sesuai dengan namanya bertujuan untuk mencari keuntungan. Organisasi non profit menjadikan sumber daya manusia sebagai asset yang paling berharga, karena semua aktivitas organisasi ini pada dasarnya adalah dari, oleh, dan untuk manusia. Organisasi profit memiliki kepentingan yang besar terhadap berkembangnya organisasi nirlaba. Dari organisasi inilah sumber daya manusia yang handal terlahir. Memiliki daya saing yang tinggi, aspek kepemimpinan serta sigap menanggapi perubahan. Hampir diseluruh dunia ini organisasi nirlaba merupakan agen perubahan terhadap tatanan hidup suatu komunitas yang lebih baik. Daya jelajah mereka menyentuh pelosok dunia yang bahkan tidak bias terlayani oleh organisasi pemerintah. Kita telah saksikan sendiri, bagaimana efektifnya daya jelajah organisasi nirlaba ketika terjadi bencana alam tsunami di Aceh, ratusan organisasi nirlaba dari seluruh dunia seakan berlomba membuat prestasi terhadap proyek kemanusiaan bagi masyarakat Aceh. Organisasi profit juga mendapatkan keuntungan langsung dengan majunya komunitas, mereka mendapatkan market yang terus bertumbuh karena daya beli komunitas yang kian hari kian berkembang atas pembinaan organisasi nirlaba. Di Indonesia, sebagian besar organisasi non profit dalam keadaan lesu darah. Mereka sesuai dengan namanya kebanyakan miskin dana. Perbedaan mencolok terlihat dengan organisasi non profityang memiliki induk di luar negeri. Kondisi ini sudah pasti berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas dari gerak roda organisasi. Seharusnya organisasi non profit tidak jauh beda dengan organisasi profit, harus memiliki mission statement yang jelas, focus dan aplikatif. Pernyataan misi organisasi sebaiknya sederhana dan mudah dipahami oleh stake holder organisasi. Kelemahan dari organisasi nirlaba Indonesia adalah tidak fokusnya misi. Sering misi dibuat dengan pilihan kata, maka kata yang paling mengambang dan dapat multitafsir. Kalau kita sortir berdasarkan kata, maka kata yang paling banyak muncul barangkali kata sejahtera, adil, merata, berkesinambungan. Misi ini selanjutnyan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang biasanya akan menjadi makin meluas dan tidak focus. Kondisi ini juga berimbas pada rancangan struktur organisasi nirlaba Indonesia. Struktur

organisasinya memasukkan semua bidang. rata-tara memiliki > 200 bidang. Banyak yang masih mengadaptasi organisasi politik mereka dijaman orde baru hamper semua organisasi nonprofityang berdiri menjadi underblow partai golkar. Masyarakat sekarang ini sudah dengan mudah mengakses informasi dari seluruh penjuru dunia. Mereka juga dengan mudah menjalin komunikasi yang tumbuh dan berkembang di dunia maya sendiri. Telah menarik populasi yang sangat besar. Makin hari organisasi konvensional makin ditinggalkan. Aktivitasnya dengan teknologi informasi. Kepemimpinan di seluruh organisasi memegang peranan yang paling vital. Demikian pula dalam organisasi nirlaba. Criteria pemimpin organisasi nirlaba yang paling utama adalah memiliki kemauan. Dalam konteks ini, pemimpin harus memiliki niat dan bukan dipaksa oleh orang lain. Dengan memiliki kemauan, otomatis akan memiliki pandangan terhadap apa saja yang harus dikerjakan sebagai dikemudian hari, serta mengetahui konsekwensi atas pengorbanan yang harus dijalani sebagai pemimpin organisasi nirlaba. Criteria kedua adalah memiliki kapasitas untuk mendengar dan menyelesaikan permasalahan. Mendengar merupakan criteria yang penting bagi pemimpin dalam organisasi nirlaba, karena pemimpin akan selalu berinteraksi dengan banyak orang, mulai dari para relawan sampai dengan orang-orang yang menjadi objek dari organisasi. Criteria ketiga adalah memiliki kemampuan mengkader. Dengan mengkader maka keberlangsungan organisasi akan dapat terjamin. Pemimpin yang sukses adalah yang bukan menghambat kemunculan kader-kader yang lebih muda, tetapi justru member inspirasi dan motivasi bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang. Sesungguhnya pemimpin yang berhasil mengkader adalah pemimpin yang berhasil membesarkan namanya sendiri secara tidak langsung. Criteria keempat adalah memiliki kemampuan dalam hal mengumpulkan dana. Hal ini sangat terkait dengan kemampuan determinasi serta kecerdasan pemimpin dalam merajut relasi antar donator. Volunteer dan masyarakat. Organisasi nirlaba telah banyak yang mengaplikasikan criteria-criteria tersebut untuk memilih pemimpinnya. Tapi sayang karena belum memiliki manajemen pengumpulan dana yang baik, criteria kemampuan financial dari calon pemimpin sering dikedepankan. Hitler dalam perang dunia pertama menyatakan bahwa yang paling penting dalam perangadalah uang. Yang kedua adalah uang dan yang ketiga adalah uang. Memang uang penting bagi organisasi nonprofit, tapi pengelola organisasi non profit, dibutuhkan manajemen pengumpulan dana yang bersifat jangka panjang. Istilah fund rising di organisasi nirlaba sebenarnya lebih tepat kalau disebut sebagai fund development. Istilah ini signifikan karena bukan hanya dana yang menjadi perhatian tetapi juga orang-orang yang terlibat sebagai donator dan volunteer juga menjadi perhatian utama untuk membangun dukungan yang bersifat jangka panjang.

Pentingnya Publik Relations Dalam Organisasi Nirlaba Karena sifat organisasi nirlaba yang bersifat mandiri dan sukarela maka PR dalam hal ini harus menggalakkan kampanye untuk meyakinkan dan membangkitkan kesadaran /tanggung jawab social masyarakat tentang nilai aktivitasnya melalui kampanye yang terus menerus agar mereka bersedia mendukung (khususnya dana), terlibat dan tetap percaya dalam program yang dilakukan. Kampanye juga digalakkan dalam mengembangkan saluran komunikasi dengan public sehingga dapat menciptakan dan memelihara iklim yang menguntungkan untuk mengumpulkan dana. PR dalam organisasi nirlaba dituntut untuk mampu membuat program PR seperti : tulisan (PR writing), buku mini, brosur, naskah pidato (radio/televise), film. Dengan menggunakan beragam media komunikasi. Misalnya publisitas pers, iklan, pidato umum, peragaan, pameran, majalah, kisahberita. Hal ini ditunjukkan untuk member informasi dan memotivasi konstituen utama organisasi(karyawan, sukarelawan) untuk mengabdikan diri mereka dan berkarya secara produktif untuk mendukung misi, tujuan dan sasaran organisasi. Sama dengan PR pada organisasi lainnya (Frazier Moore) fungsi PR dalam organisasi nirlaba : menentukan sikap public terhadap organisasi (pencitraan), menilai-kesan public terhadap organisasi, mencari apakah public mengetahui tujuan, pelayanan dan pelaksanaan organisasi, menentukan kesalahapahaman yang terjadi, melaksanakan penelitian opini yang sangat penting untuk menyusun kebijaksanaan, perencanaan dan penelitian efektifitas program humas. Mengidentifikasi public : anggota penyumbang/ donator, pekerja sukarela, pemuka pendapat (Opinion Leader), atau public umum. Karakteristik Organisasi Nirlaba Dalam ruang lingkup PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, dikatakan bahwa sebuah organisasi nirlaba memiliki karakteristik yang berbeda dengan organisasi bisnis pada umumnya. Karakteristik yang biasanya melekat pada organisasi nirlaba adalah sebagai berikut: 1. Sumber daya organisasi berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. 2. Menghasilkan barang dan jasa tanpa bertujuan memupuk laba. Dan jika organisasi menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik organisasi tersebut. 3. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya organisasi pada saat likuidasi atau pembubaran organisasi. Menurut Anthony dan Young (2003: 63), karakteristik umum sebuah organisasi nirlaba adalah sebagai berikut: 1. Tidak bermotif mencari keuntungan. 2. Adanya pertimbangan khusus dalam pembebanan pajak.

3. Ada kecenderungan berorientasi semata-mata pada pelayanan. 4. Banyak menghadapi kendala yang besar pada tujuan dan strategi. 5. Kurang banyak menggantungkan diri pada kliennya untuk mendapatkan bantuan keuangan. 6. Dominasi profesional. 7. Pengaruh politik biasanya memainkan peranan yang sangat penting. Namun dalam praktik sehari-hari, tidak jarang kita temui organsisasi nirlaba tampil dalam berbagai bentuknya, sehingga sulit dibedakan dengan organisasi bisnis pada umumnya. Misalnya, suatu organsisasi nirlaba yang untuk mendanai kebutuhan operasinya berasal dari penjualan barang atau jasa maupun dari hutang. Pada dasarnya organsiasi semacam ini mempunyai karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan organisasi bisnis. B.1 DASAR NIRLABA

PEMIKIRAN

AKUNTANSI

ORGANISASI

Di Amerika Serikat (AS), Financial Accounting Standard Board (FASB) telah menyusun standar untuk laporan keuangan yang ditujukan bagi para pemilik entitas atau pemegang saham, kreditor, dan pihak lain yang tidak secara aktif terlibat dalam manajemen entitas bersangkutan namun memiliki kepentingan. FASB juga berwenang untuk menyusun standar akuntansi bagi entitas nirlaba nonpemerintah, sementara US Government Accounting Standard Board (GASB) menyusun standar akuntasi dan pelaporan keuangan untuk pernerintah pusat dan federal AS. Di Indonesia, Pemerintah membentuk Komite Standar Akuntasi Pemerintah. Organisasi penyusun standar untuk pemerintah itu dibangun terpisah dari FASB di AS atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia di Indonesia karena karakteristik entitasnya berbeda. Entitas pemerintah tidak mempunyai pemegang saham atau semacamnya, memberi pelayanan masyarakat tanpa mengharapkan laba, dan mampu memaksa pembayar pajak untuk mendukung keuangan pernerintah tanpa peduli bahwa imbalan bagi pembayar pajak tersebut memadai atau tidak memadai. International Federation of Accountant (IFAC) membentuk IFAC Public Sector Committee (PSC) yang bertugas menyusun International Public Sector Accounting Standard (IPSAS). Istilah public sector di sini berarti pemerintah nasional, pemerintah regional (misalnya negara bagian, daerah otonom, provinsi, daerah istimewa), pemerintah lokal (misalnya kota mandiri) dan entitas pernerintah terkait (misalnya perusahaan negara, komisi khusus). Dengan demikian PSC tidak menyusun standar akuntansi sektor publik nonpemerintah.

Organisasi komersial dan nirlaba sering rancu, karena pembagiannya didasarkan atasjenis kegiatan atau bentuk legalnya. Sesungguhnya istilah nonkomersial lebih tepat dari istilah nirlaba. Istilah Not For Profit Organization (NFPO) telah menggeser istilah nonprofit organization karena menawarkan resolusi bahwa itikad atau tujuan pendirian organisasi bersangkutan bukan untuk mencari laba. Seluruh kegiatannya tidak ditujukan untuk mengumpulkan laba, namun dalam perjalanannya organisasi nirlaba ternyata secara legal bernasib keuangan yang baik, yakni dapat mengalami surplus karena aliran kas masuk melebihi aliran kas keluar. Dengan demikian, walaupun sama-sama memperoleh sisa laba, surplus yang setara laba neto setelah pajak, baik organisasi komersial maupun organisasi nirlaba tetap pada jati dirinya. Surplus diperlukan organisasi nirlaba untuk memperbesar skala kegiatan pengabdiannya dan memperbaharui sarana yang uzur dan rusak. Sebaliknya, apabila surplus tersebut dinikmati oleh para pengurus dalam bentuk tantiern, gratifikasi, gaji, bonus, tunjangan perjalanan dinas, pinjaman bagi pendiri/ pengurus (setara dividen dalam entitas komersial) atau kenikmatan (mobil mewah, rumah tinggal, keanggotaan golf dan sebagainya), maka organisasi nirlaba menjadi berhakikat entitas komersial. Entitas komersial atau nirlaba sering diidentifikasi melalui bentuk legal dan bentuk kegiatan. Contoh entitas legal adalah: 1. Entitas komersial, terbagi atas entitas komersial yang dikelola pmerintah, seperti BUMN Persero; entitas komersial swasta, misalnya CV, NV, Firma, usaha perorangan, UD; 2. Entitas nirlaba, terbagi atas entitas nirlaba pemerintah, entitas nirlaba swasta, misalnya yayasan, partai politik, lembaga swadaya masyarakat. Pembagian entitas komersial dan nirlaba berdasarkan bidang bentuk kegiatan/bidang usaha tidak disarankan. Rumah sakit dan museum pemerintah pada umumnya nirlaba, namun rumah sakit dan museum swasta mungkin nirlaha atau komersial. B.2 TUJUAN NIRLABA

LAPORAN

KEUANGAN

ORGANISASI

Sebagai bagian dari usaha untuk membuat rerangka konseptual, Financial Accounting Standards Board (FASB, 1980) mengeluarkan Statements of Financial Accounting Concepts No. 4 (SFAC 4) mengenai tujuan laporan keuangan untuk organisasi nonbisnis/nirlaba (objectives of financial reporting by nonbusiness organizations). Tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba dalam SFAC 4 tersebut adalah: 1. Laporan keuangan organisasi nonbisnis hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya

2.

3.

4.

5.

6.

7.

dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi. Memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi nonbisnis serta kemampuannya untuk melanjutkan memberi pelayanan tersebut. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja manajer organisasi nonbisnis atas pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya. Memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, datt kekayaan bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi, peristiwa dar. kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan kepentingan sumber daya tersebut. Memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode. Pengukuran secara periodik atas perubahan jumlah dan keadaan/kondisi sumher kekayaan bersih organisasi nonbisnis serta informasi mengenai usaha dan hasil pelayanan organisasi secara bersama-sama yang dapat menunjukkan informasi yang berguna untuk menilai kinerja. Memherikan informasi mengenai bagaimana organisasi memperoleh dan membelanjakan kas atau sumber daya kas, mengenai utang dan pembayaran kembali utang, dan mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas organisasi. Memberikan penjelasan dan interpretasi untuk membantu pemakai dalam memahami informasi keuangan yang diberikan.

B.3 PAJAK ORGANISASI NIRLABA Di Indonesia organisasi nirlaba merupakan salah satu dari sejumlah wajib pajak. Organisasi ini pada awalnya mendapatkan perlakuan khusus dalam peraturan perpajakan yang berbeda dengan wajib pajak lainnya di bidang perpajakan. Perlakuan khusus itu diberikan dalam bentuk pengecualian, pengenaan tarif khusus, atau keringanankeringanan lainnya yang berlaku untuk berbagai jenis wajib pajak. Perlakuan khusus diberikan karena organisasi ini memiliki motif sosial dan bekerja untuk kepentingan masyarakat luas. Namun, dalam perkembangannya otoritas perpajakan melihat perlakuan khusus ini digunakan dengan tidak sehat. Banyak organisasi nirlaba yang mengambil bentuk yayasan atau badan hukum non-komersial lainnya dalam kegiatan sehari-hari beroperasi seperti badan hukum komersial. Karena itulah, perlakuan khusus itu mulai dikurangi, dipersempit, bahkan ditiadakan. Mulai 1994 otoritas perpajakan menempatkan organisasi nirlaba sama seperti perusahaan komersial atau wajib pajak lainnya di bidang perpajakan.

Kebijakan mengenai perpajakan bagi sektor nirlaba di Indonesia bisa dilihat pada tujuh Undang-undang pokok yang mengatur masalah perpajakan di Indonesia. Ketujuh Undang-undang tersebut adalah: 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) 2. Undang-undang No.17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 3. Undang-undang No.18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 4. Undang-undang No.19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 5. Undang-undang No. 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1985 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 6. Undang-undang No. 12 Tahun 1994 tentang tentang perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 Pajak Bumi dan Bangunan 7. Undang-undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Dari ketujuh Undang-undang tersebut, ada tiga UU yang berkaitan langsung dengan kebijakan perpajakan untuk organisasi nirlaba, yakni UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan, dan UU Pajak Pertambahan Nilai. Mengacu pada ketiga Undang-undang tersebut, kebijakan perpajakan terhadap organisasi nirlaba secara umum tidak terlalu berbeda dengan badan usaha yang merupakan organisasi komersial. Organisasi nirlaba, khususnya yayasan, merupakan wajib pajak. Ketentuan ini secara khusus diatur dalam KUP Bab I pasal 1 yang berbunyi: 1. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. 2. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. Pasal ini dengan jelas menyatakan bahwa yayasan atau organisasi nirlaba lainnya beserta orang yang menjadi pegiat atau pekerjanya merupakan wajib pajak. Organisasi nirlaba, khususnya yang berbentuk yayasan, merupakan lembaga sekaligus salah satu bentuk usaha yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan lembaga dan

bentuk-bentuk usaha lainnya. Undang-undang ini tidak membedakan atau memperhatikan motif atau tujuan pendirian sebuah lembaga. Kalaupun sebuah lembaga didirikan untuk tujuan atau misi sosial yang bersifat non-komersial, maka posisi dan perlakuannya sama dengan lembaga yang didirikan untuk keperluan komersial atau mencari keuntungan sebesar-besarnya. Sebagai wajib pajak, maka yayasan dan berbagai bentuk organisasi nirlaba lainnya harus tunduk pada hukum perpajakan di Indonesia. Pengurus organisasi ini harus memenuhi kewajibannya untuk datang Kantor Pelayanan Pajak untuk mendaftarkan diri dan dicatat sebagai wajib pajak, sekaligus mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sebagai identitas wajib pajak. Sikap proaktif itu sesuai dengan prinsip self assessment yang berlaku pada sistem perpajakan Indonesia. Setelah terdaftar sebagai wajib pajak, yayasan atau jenis organisasi nirlaba diharuskan melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai wajib pajak, antara lain: 1. Memotong pajak orang/badan lain yang menerima penghasilan dari organisasi nirlaba tersebut 2. Memotong, menyetorkan, dan melaporkan pajak atas penghasilan yang diperolehnya berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama apapun yang diterima oleh orang yang bekerja di organisasi nirlaba tersebut 3. Menyetorkan pajak yang sudah dipotong ke kas negara melalui bank persepsi (bank yang ditunjuk oleh pemerintah) 4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan 5. Memelihara pembukuan dan bukti-bukti tersebut Kebijakan Insentif Perpajakan di Indonesia Dalam uraian di atas dideskripsikan bahwa salah satu faktor pendorong berkembangnya sektor nirlaba di berbagai negara di dunia, khususnya di Amerika dan negara-negara Eropa, adalah adanya kebijakan pajak yang kondusif bagi perkembangan sektor nirlaba. Kebijakan itu diwujudkan dalam bentuk pemberian insentif perpajakan dalam bentuk pengurangan dan pengecualian pajak secara suka rela. Dengan pemberian tax facilities tersebut, pertumbuhan sektor nirlaba menjadi lebih berkembang. Bagaimana dengan kebijakan perpajakan bagi sektor nirlaba di Indonesia? Perkembangan sektor nirlaba di Indonesia dalam lima tahun terakhir memang meningkat pesat. Namun, berbeda dengan negara-negara yang lain, perkembangannya tidak didorong oleh pemberian fasilitas pajak, namun semata-mata karena “berkah” perubahan politik yang terjadi pasca-reformasi. Setelah rezim Orde Baru jatuh, kebebasan berserikat dan berkumpul serta kebebasan berekspresi kembali dipulihkan. Momentum ini dimanfaatkan oleh banyak orang untuk mendirikan partai politik dan organisasi nirlaba. Di berbagai daerah LSM tumbuh bagai jamur di musim hujan. Maka,

dibandingkan dengan di masa sebelum 1998, LSM di Indonesia saat ini jumlahnya mencapai puluhan ribu. Meski perkembangan sektor nirlaba tak kalah pesatnya dibandingkan dengan negara-negara lain, dalam hal pemberian fasilitas pajak bagi sektor ini, Indonesia justru tertinggal jauh. Studi perbandingan yang dilakukan oleh Thomas Silk menunjukkan bahwa Indonesia tergolong salah negara yang tidak memiliki kerangka hukum perpajakan yang memadai dan kondusif bagi sektor nirlaba. Kebijakan mengenai insentif pajak untuk sektor nirlaba di Indonesia belum diatur secara komprehensif. Bahkan, Indonesia tercatat sebagai satu-satunya negara yang mempersempit pengecualian pajak penghasilan bagi organisasi nirlaba di tengah tren meningkatnya pemberian insentif perpajakan yang diberikan kepada organisasi nirlaba di berbagai negara di dunia. Insentif Pajak bagi Organisasi Nirlaba Tax exemption (pengecualian/pembebasan pajak) adalah pemberian fasilitas perpajakan berupa pengecualian pajak atas penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak. Meski organisasi nirlaba dikenal sebagai tax exempt organization atau organisasi bebas pajak, namun organisasi ini tidak memiliki kekebalan terhadap kewajiban membayar pajak. Seperti negara-negara lainnya, Indonesia tidak memberikan pengecualian kepada organisasi nirlaba maupun para pegiat/pekerjanya sebagai wajib pajak. Pemerintah hanya memberikan fasilitas pengecualian sebagai objek pajak pada penghasilan yang didapat oleh organisasi nirlaba dalam bentuk hibah, sumbangan, maupun warisan. Kebijakan pemberian insentif pengecualian pajak (tax exemption) bagi penghasilan organisasi yang berasal dari bantuan dan sumbangan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Pasal 4 ayat 3 huruf a.1 Undangundang tersebut menyatakan bahwa yang tidak termasuk objek pajak adalah “Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.” Bila dikaitkan dengan pengembangan sektor nirlaba, kebijakan ini mengisyaratkan bahwa pemerintah hanya membatasi pemberian fasilitas pengecualian sebagai objek pada hibah atau sumbangan yang diterima oleh organisasi nirlaba. Sementara penghasilan lainnya berupa penghasilan pasif (seperti, deviden, bunga, sewa, royalti, dll.) dan penghasilan yang didapat dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh organisasi nirlaba tetap dikenakan pajak. Pengenaan pajak terhadap berbagai penghasilan organisasi nirlaba sebagai wajib pajak itu diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 pasal 4 ayat 1 dan 2. Ini berbeda dengan kebijakan yang berlaku di negara-negara lain yang memberikan pengecualian pajak pada penghasilan yang didapat oleh organisasi nirlaba sepanjang penghasilan itu digunakan untuk kepentingan umum dan pencapaian visi dan misi

organisasinya. Dengan kebijakan ini, Indonesia dikategorikan sebagai negara yang dalam beberapa tahun terakhir mempersempit pembebasan/pengecualian pajak penghasilan bagi organisasi nirlaba. Pada 1993 Indonesia pernah memberlakukan kebijakan pembebasan pajak terbatas lewat UU No 7/1993 bagi yayasan yang mendedikasikan program dan kegiatannya untuk kepentingan umum. Kebijakan itu tertuang dalam UU No 7/1993 Pasal 4 ayat 3 huruf i yang berbunyi “penghasilan Yayasan dari usaha yang semata-mata ditujukan untuk kepentingan umum” dan huruf j “penghasilan Yayasan dari modal sepanjang penghasilan itu semata-mata digunakan untuk kepentingan umum” tidak termasuk sebagai objek pajak. Namun, undang-undang itu dirubah pada 1994 melalui pemberlakuan UU No. Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Dalam UU tersebut kebijakan pengecualian objek pajak kepada penghasilan yayasan dari usaha dan dari modal sepanjang digunakan untuk kepentingan umum tak lagi diatur atau dihapuskan. Namun, Undangundang tersebut masih memasukkan deviden yang diterima oleh yayasan tidak dianggap sebagai penghasilan sehingga dibebaskan dari objek pajak Dalam Undang-undang pajak yang terakhir (UU No. 17/2000) pengecualian itu dipersempit, hanya untuk penghasilan yang berasal dari dana bantuan, hibah dan hadiah, dan warisan. Kebijakan untuk mempersempit pengecualian pajak penghasilan bagi organisasi nirlaba ini didasari atas banyaknya praktik pengelolaan usaha-usaha komersial yang dijalankan oleh yayasan, khususnya yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. Yayasan tidak lagi murni didirikan untuk menjalankan usaha sosial yang bersifat nirlaba, tapi juga untuk mengelola unit usaha yang bersifat komersial. Badan hukum yayasan hanya digunakan sebagai kedok untuk menjalankan usaha komersial secara terselubung. Karena itulah, dirjen perpajakan menentukan kebijakan yang menempatkan yayasan sebagai suatu lembaga yang memiliki hak dan kewajiban yang sama di bidang perpajakan dengan badan-badan usaha lainnya. Kebijakan ini digariskan dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE – 34/PJ.4/1995 pada tanggal 4 Juli 1995 mengenai “Perlakuan Pajak Penghasilan bagi Yayasan atau Organisasi Sejenis” dan No. SE – 39/PJ.4/1995 Tanggal 19 Juli 995 mengenai “Penyuluhan tentang Perlakukan Pajak Penghasilan bagi Yayasan dan Organisasi Sejenis”. Di negara-negara lain, sebagaimana telah diuraikan di bab sebelumnya, pemberian insentif berupa pengecualian pajak bagi organisasi nirlaba umumnya diatur secara terperinci. Hal ini dikarenakan kebijakan ini tidak hanya mencakup sumbangan dan hadiah, namun juga meliputi penghasilan lainnya yang dimiliki organisasi nirlaba, baik yang didapat dari penghasilan pasif maupun

penghasilan hasil usaha. Selain itu, kebijakan pengeculian pajak ini juga dikaitkan dengan kebijakan pengurangan pajak yang diberikan kepada donatur. Namun, kebijakan ini tidak diatur di Indonesia. Undang-undang perpajakan hanya menentukan kebijakan umum bahwa hibah, bantuan dan sumbangan bukan merupakan objek pajak. Selain karena pemberian pengecualian pajak terbatas pada sumbangan dan hadiah, sumbangan yang diberikan juga tidak bisa secara otomatis menjadi pengurang penghasilan kena pajak bagi donaturnya. Insentif Pajak bagi Penyumbang Kebijakan pemberian insentif perpajakan bagi penyumbang organisasi nirlaba di berbagai negara umumnya diberikan dalam bentuk pemotongan pajak, baik dalam skema tax deduction maupun tax credit. Negara memberikan pemotongan atau pengurangan terhadap penghasilan kena pajak yang didapatkan oleh wajib pajak individu, perusahaan atau lembaga yang memberikan hibah, sumbangan atau warisan pada lembaga yang memenuhi syarat. Kebijakan pemberian insentif berupa pemotongan/pengurangan pajak ini umumnya dikaitkan dengan pemberian fasilitas tax exemption terhadap sumbangan yang diberikan. Kebijakan pemberian insentif perpajakan kepada donatur, baik dalam tax deduction maupun tax credit, dalam sistem perpajakan di Indonesia tidak begitu jelas, bahkan cenderung tidak dikenal. Jika mengacu pada beberapa undang-undang pajak, khususnya UU No.17/2000 tentang Pajak Penghasilan, pengecualian bantuan sumbangan sebagai objek pajak tidak secara otomatis menjadi pengurang penghasilan kena pajak dari donatur yang memberikannya. Pasal 9 ayat 1 huruf g UU No.17/2000 Tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: “harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.” Dengan kata lain, donatur tidak mendapatkan insentif terhadap sumbangan atau hibah yang diberikannya. Pemerintah hanya memberikan insentif berupa pengurangan terhadap penghasilan kena pajak bagi individu yang memberikan sumbangan dalam bentuk zakat. Namun, pemerintah hanya memberikan fasilitas tersebut pada individu atau pribadi pemeluk agama Islam dan/atau wajab pajak badan yang dimiliki oleh umat Islam. Pemerintah juga mensyaratkan bahwa pemberian fasilitas itu berlaku bila wajib pajak memberikan zakatnya kepada badan amil zakat (BAZ) atau lembaga amil Zakat (LAZ) yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

Pembatasan kebijakan pemberian pemotongan pajak hanya pada sumbangan dalam bentuk zakat ini terkesan diskriminatif. Aturan ini hanya bisa didapatkan oleh pemeluk agama Islam yang membayarkan sumbangan dalam bentuk zakat. Sementara pemeluk agama lain atau pemeluk agama Islam yang membayarkan sumbangan di luar kerangka pembayaran zakat tidak mendapatkan pengurangan pajak. Selain diskriminatif, kebijakan ini tidak akan optimal dalam meningkatkan jumlah donasi karena proporsi zakat hanya 2,5 persen dari jumlah kekayaan. Di luar itu, ada potensi sumbangan yang lebih besar, yakni sedekah, wakaf, dan bentuk-bentuk sumbangan lainnya dari kalangan umat muslim dan nonmuslim. Tidak komprehensifnya pengaturan mengenai insentif pajak berupa pengurangan pajak bagi donatur mengakibatkan pemerintah sering mengambil tindakan ad-hoc dalam menetapkan kebijakan tersebut. Pemerintah lebih sering menetapkan kebijakan semacam ini, terutama pada saat terjadi bencana besar dan berskala nasional. Misalnya, pada saat penanganan bencana alam Tsunami di Aceh dan Nias pada akhir 2004. Menteri Keuangan pada saat itu mengeluarkan peraturan No. 609/04 yang menyatakan bahwa donasi bagi bencana alam di Aceh dapat menjadi pengurang pajak penghasilan bagi para donaturnya. Walaupun demikian, paling tidak dari kebijakan tersebut dapat dilihat juga bahwa pemerintah sebenarnya menyadari bahwa insentif pajak bagi donatur adalah penting dan dapat meningkatkan gairah kedermawanan para donatur pribadi maupun perusahaan untuk semakin banyak menyumbang bagi sektor sosial. Aspek dan Teknis Perpajakan Yayasan Menurut UU PPh, Yayasan adalah subjek pajak. Yayasan menjadi wajib pajak jika menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak. Namun, meskipun tidak menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak, Yayasan tetap menjadi wajib pajak jika memenuhi kriteria sebagai pemotong pajak. Sebagai contoh, Yayasan bertindak sebagai pemotong PPh pasal 21 atas penghasilan berupa gaji, honorarium, upah, tunjangan yang dibayarkan kepada karyawan/peserta kegiatan/pihak lain. Secara umum pelaksanaan hak dan kewajiban Yayasan sama dengan bentuk usaha lain, kecuali hal-hal khusus yang diatur tersendiri. Hal umum yang perlu diperhatikan yayasan dan organisasi nirlaba adalah sebagai berikut.  Mendaftar sebagai wajib pajak dan memberikan penjelasan tentang tujuan, kegiatan utama, karakteristik yayasan. Hal ini untuk memastikan jenis pajak yang menjadi kewajiban kita.  Melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Ketentuan ini dijalankan apabila usaha pokoknya melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak sesuai UU PPN.  Menyelenggarakan pembukuan sesuai kaidah pembukuan yang berlaku. Dalam menghitung penghasilan netto diperkenankan





mengurangkan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan usaha (perhatikan pasal 6 ayat 1 dan pasal 9 ayat 1 UU PPh). Penyusutan/amortisasi juga bisa menjadi faktor pengurang (perhatikan pasal 11 dan 11A UU PPh). Yayasan atau organisasi nirlaba tidak serta merta dapat menikmati berbagai fasilitas pengecualian oleh undang-undang perpajakn jika tidak memenuhi kriteria. Sebagai contoh, sebuah “Yayasan” yang tidak mengindahkan undang-undang tentang Yayasan tentu saja berdampak bahwa “Yayasan” menjadi sekadar nama bukan sebagai bentuk usaha dan diperlakukan sebagaimana perusahaan pada umumnya. PBB tidak dikenakan terhadap objek pajak yang digunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, serta yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

Hal-hal Khusus yang Perlu Diperhatikan oleh Yayasan Bidang pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan: 1. Sisa lebih yang diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang ditanamkan kembali dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan atau penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan bersifat terbuka kepada pihak manapun dan telah mendapat pengesahan dari instansi yang membidanginya, dalam jangka waktu paling lama empat (4) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan. 2. Badan atau lembaga nirlaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana fisik sederhana dan rencana biaya pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar dengan tindasan kepada instansi yang membidanginya. 3. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud angka 2 disampaikan bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan tahun pajak diperolehnya sisa lebih tersebut atau paling lama sebelum pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan atau penelitian dan pengembangan dimulai, dalam jangka waktu empat (4) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut. 4. Apabila nyata-nyata nirlaba, atas harta hibah, bantuan, atau sumbangan yang diterima bukan merupakan objek PPh, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Badan sosial termasuk Yayasan dan Koperasi yang kegiatannya semata-mata menyelenggarakan kegiatan berikut ini. 1. Pemeliharaan kesehatan. 2. Pemeliharaan orang lanjut usia (panti jompo).

3. Pemeliharaan anak yatim piatu, anak atau orang terlantar, dan anak atau orang cacat. 4. Santunan dan atau pertolongan kepada korban bencana alam, kecelakaan, dan sejenisnya. 5. Pemberian beasiswa. 6. Pelestarian lingkungan hidup. 7. Kegiatan sosial lainnya, yang tidak mencari keuntungan. Atas harta hibah, bantuan, atau sumbangan yang diterima bukan merupakan objek PPh, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. B.4 SIKLUS AKUNTANSI ORGANISASI NIRLABA Persamaan dasar akuntansi organisasi nirlaba berbeda dengan persamaan dasar akuntansi pada perusahaan lain. Hal ini karena organisasi nirlaba tidak mengenal modal pemilik. Sumber harta organisasi nirlaba berasal dari sumbangan dan hasil pengembangannya. Organisasi nirlaba tidak mengenal modal pemilik.. Persamaan Akuntansi Persamaan dasar akuntansi organisasi nirlaba berbeda dengan persamaan dasar akuntansi pada perusahaan lain. Hal ini karena organisasi nirlaba tidak mengenal modal pemilik. Sumber harta organisasi nirlaba berasal dari sumbangan dan hasil pengembangannya. Persamaan akuntansi untuk organisasi nirlaba dapat digambarkan sebagai berikut: AKTIVA = KEWAJIBAN + AKTIVA BERSIH Setiap transaksi yang terjadi dalam organisasi nirlaba akan selalu mempengaruhi sisi kiri dan sisi kanan dengan jumlah yang sama sehingga persamaan tersebut akan terus berlaku. Seperti halnya transaksi pada sebuah perusahaan, pada organisasi nirlaba juga terdapat transaksi yang berhubungan dengan pendapatan dan beban organisasi. Selisih pendapatan dan beban ini merupakan surplus atau defisit dari aktivitas organisasi nirlaba untuk periode tertentu. Surplus akan menambah Aktiva Bersih sedangkan defisit akan mengurangi Aktiva Bersih. Berdasarkan hal tersebut maka transaksi pendapatan dan beban akan berpengaruh terhadap aktiva bersih. Oleh karena itu persamaan dasar akuntansi dikembangkan menjadi: AKTIVA = KEWAJIBAN + AKTIVA BERSIH + PENDAPATAN – BEBAN Pencatatan transaksi dilakukan berdasarkan data dari dokumen sumber yang sah, dalam buku yang disebut dengan jurnal. Data yang telah

dicatat pada jurnal kemudian dipisahkan berdasarkan masing-masing kelompoknya dan dicatat dalam buku besar. Data yang ada pada buku besar direkapitulasi sehingga saldonya dapat ditampilkan dalam laporan sederhana berupa neraca saldo. Bukti Transaksi Secara sederhana, bukti transaksi adalah dokumen yang sah secara hukum yang dapat dipergunakan sebagai dasar atas terjadinya suatu transaksi. Dokumen ini bisa berupa dokumen tunggal, bisa juga merupakan satu kumpulan atas beberapa dokumen yang menjadi kesatuan. Harus diingat bahwa transaksi tidak dapat dibenarkan jika tidak didukung oleh bukti yang cukup. Kode dan nama akun dalam daftar akun harus disusun dengan teliti dan rapi. Kesalahan dalam penyusunan kode ini bisa menyulitkan di kemudian hari, apabila akun sudah berkembang sedemikian besar. Kode akun juga harus konsisten, karena kode ini dipergunakan terus untuk beberapa periode akuntansi yang tidak terbatas (prinsip going concern). BAGAN AKUN (Chart of Accounts) Pada akuntansi yang sangat sederhana, persamaan ini bisa saja hanya terdiri atas AKTIVA, KEWAJIBAN, dan EKUITAS. Akan tetapi penggolongan yang seperti ini menjadi tidak informatif, apalagi jika perusahaan telah menjadi besar, sehingga transaksi yang terjadi pun semakin kompleks. Oleh karena itu, perlu penggolongan yang lebih terinci lagi yang disebut sebagai daftar akun. Jumlah dan nama akun untuk masing-masing organisasi nirlaba sangat beraneka ragam, tergantung pada kepentingan manajemen sejauh mana tingkat informasi yang diharapkan dari pengelompokan ini. Tetapi, masing-masing organisasi nirlaba harus menyusun daftar akun yang menampung seluruh kode dan nama akun yang sah yang dipakai oleh organisasi nirlaba yang bersangkutan. Daftar akun ini sebaiknya juga menyajikan keterangan/deskripsi untuk masing-masing akun, sehingga mempermudah operator akuntansi. Kode dan nama akun dalam daftar akun harus disusun dengan teliti dan rapi. Kesalahan dalam penyusunan kode ini bisa menyulitkan di kemudian hari, apabila akun sudah berkembang sedemikian besar. Kode akun juga harus konsisten, karena kode ini dipergunakan terus untuk beberapa periode akuntansi yang tidak terbatas (prinsip going concern). Ada dua kebiasaan utama dalam penyusunan kode akun, yaitu dengan sistem blok dan sistem modular. Pada sistem blok, masing-masing jenis akun diberikan blok kode tertentu. Misalnya, akun aktiva diberi nomor kode 01 sampai dengan 50, akun kewajiban diberi nomor kode 51 sampai dengan 70, sedangkan akun aktiva bersih diberi nomor kode 71 sampai dengan

75. Sistem ini mempunyai kelemahan, jika jumlah akun sudah melebihi jumlah dalam masing-masing blok, maka struktur kode akun menjadi berantakan. Pada sistem modular, pengkodean nomor akun lebih fleksibel. Misalnya, akun aktiva diberi kode 2 angka 01. Kemudian, akun harta lancar ditambahkan lagi 2 angka di belakang nomor kode harta, menjadi 01.01. Kemudian, masing-masing rincian harta lancar diberikan 3 angka lagi nomor kode di belakang nomor kode harta lancar, misalnya 01.01.001 untuk akun kas. Demikian seterusnya Akun adalah nama suatu kelompok seperti dalam persamaan dasar akuntansi yang spesifik sehingga dapat dibedakan untuk tujuan pelaporan. Akun yang sifatnya tersendiri dan mempunyai pengaruh tertentu dalam pengambilan keputusan harus dipisahkan dari akun yang lain. Tanggal transaksi dicatat sesuai dengan kejadiannya, Jurnal Pencatatan transaksi dari bukti dasar dilakukan dalam proses penjurnalan. Setiap transaksi dicatat dalam ayat jurnal tersendiri. Transaksi dicatat dalam suatu Buku Jurnal Umum. Ayat jurnal ini harus menginformasikan: a) Tanggal transaksi; Tanggal transaksi adalah tanggal nyata terjadinya suatu transaksi atau bisa diakuinya suatu transaksi menurut ketentuan akuntansi yang lazim. Karena menganut dasar akrual, tanggal transaksi dicatat sesuai dengan kejadiannya, bukan berdasarkan kapan dibayar atau diterima pembayarannya, bukan juga berdasarkan tanggal pencatatannya. b) Akun yang dipengaruhi oleh transaksi beserta jumlah nominalnya; Akun adalah nama suatu kelompok seperti dalam persamaan dasar akun-tansi yang spesifik sehingga kita dapat membedakannya untuk tujuan suatu pelaporan. Akun yang sifatnya tersendiri dan mempunyai pengaruh tertentu dalam pengambilan keputusan harus dipisahkan dari akun yang lain. Karena menganut dasar akrual, tanggal transaksi dicatat sesuai dengan kejadiannya, bukan berdasarkan kapan dibayar atau diterima pembayarannya, bukan juga berdasarkan tanggal pencatatannya. c) Keterangan transaksi. Keterangan transaksi mutlak diperlukan agar pembaca laporan akuntansi dapat mengetahui rincian kejadian yang sebenarnya dari transaksi tersebut, sebelum melihat ke dalam bukti dasar.

d) Referensi untuk posting Kolom referensi posting pada jurnal umum biasanya diisi dengan kode akun. Tujuannya adalah mempermudah pada saat melakukan posting ke dalam buku besar. Dalam organisasi nirlaba terdapat beberapa transaksi rutin yang sering terjadi dan perlu dibuat jurnalnya. Transaksi tersebut antara lain: 1. Penerimaan/Pengeluaran Kas/Bank 2. Transfer Dana Antar Rekening 3. Pembayaran Implementasi Program 4. Penerimaan Sumbangan 5. Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Bahan Habis Pakai 6. Pembayaran Uang Muka 7. Pertanggungjawaban Uang Muka 8. Pembayaran Beban Administrasi Kantor Buku besar berisi kumpulan dari semua akun digunakan oleh suatu perusahaan. Informasi yang dicatat dalam buku jurnal umum atau buku jurnal khusus secara periodik ditransfer ke akun yang sesuai yang terdapat dalam buku besar ini. Buku Besar Buku besar berisi kumpulan dari semua akun digunakan oleh suatu perusahaan. Informasi yang dicatat dalam buku jurnal umum atau buku jurnal khusus secara periodik ditransfer ke akun yang sesuai yang terdapat dalam buku besar ini. Transfer inilah yang umumnya disebut sebagai proses posting. Sebagai contoh, kita lanjutkan ilustrasi di atas, dimana terjadi transaksi penerimaan bantuan dari Departemen Pendidikan Nasional melaui rekening Bank Mandiri. Buku besar berisi kumpulan dari semua akun digunakan oleh suatu perusahaan. Informasi yang dicatat dalam buku jurnal umum atau buku jurnal khusus secara periodik ditransfer ke akun yang sesuai yang terdapat dalam buku besar ini. Pada kolom keterangan diisi dengan penjelasan ringkas mengenai transaksi yang terjadi. Pada bagian referensi posting (Ref.) diisi dengan kode ‘2’ yang maksudnya adalah transfer dari transaksi nomor 2 buku Jurnal Umum. Kolom saldo menunjukkan saldo akun pada tanggal tertentu. Pada contoh diatas, saldo pada tanggal 3 Januari adalah Rp50.000.000,00, sebagai pengaruh transaksi penempatan pada tanggal tersebut. Neraca saldo adalah daftar semua akun berikut dengan saldonya. Neraca saldo perlu disusun dengan tujuan untuk melakukan pengecekan umum apakah proses pencatatan dan posting yang dilakukan telah akurat. Neraca Saldo Setelah semua transaksi pada suatu periode misalnya bulanan telah diposting ke buku besar, saldo setiap akun bisa diketahui besarnya.

Ada akun yang memiliki saldo debit, ada pula yang memiliki saldo kredit atau bahkan ada pula saldonya hanya nol. Neraca saldo adalah daftar semua akun berikut dengan saldonya. Neraca saldo perlu disusun dengan tujuan untuk melakukan pengecekan umum apakah proses pencatatan dan posting yang dilakukan telah akurat. Jumlah total untuk sisi debit dan sisi kredit haruslah sama. Apabila tidak, berarti telah terjadi kesalahan pada proses pencatatannya. Bisa saja terjadi salah tulis angka, atau salah dalam melakukan perhitungan saldo. Neraca saldo adalah daftar semua akun berikut dengan saldonya. Neraca saldo perlu disusun dengan tujuan untuk melakukan pengecekan umum apakah proses pencatatan dan posting yang dilakukan telah akurat. B.5 SISTEM PENGENDALIAN INTERN Pengertian Pengendalian Intern Dalam teori akuntansi dan organisasi, pengendalian intern atau kontrol intern didefinisikan sebagai suatu proses, yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Ia berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan (fraud) dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud (seperti mesin dan lahan) maupun tidak (seperti reputasi atau hak kekayaan intelektual seperti merek dagang). Adanya sistem akuntansi yang memadai, menjadikan akuntan perusahaan dapat menyediakan informasi keuangan bagi setiap tingkatan manajemen, para pemilik atau pemegang saham, kreditur dan para pemakai laporan keuangan (stakeholder) lain yang dijadikan dasar pengambilan keputusan ekonomi. Sistem tersebut dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan operasi perusahaan. Lebih rinci lagi, kebijakan dan prosedur yang digunakan secara langsung dimaksudkan untuk mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan laporan keuangan yang tepat serta menjamin ditaatinya atau dipatuhinya hukum dan peraturan, hal ini disebut Pengendalian Intern, atau dengan kata lain bahwa pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam operasi perusahaan untuk menyediakan informasi keuangan yang handal serta menjamin dipatuhinya hukum dan peraturan yang berlaku. Pada tingkatan organisasi, tujuan pengendalian intern berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, umpan balik yang tepat waktu terhadap pencapaian tujuan-tujuan operasional dan strategis, serta kepatuhan pada hukum dan regulasi. Pada tingkatan transaksi spesifik, pengendalian intern merujuk pada aksi yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu (mis. memastikan pembayaran

terhadap pihak ketiga dilakukan terhadap suatu layanan yang benarbenar dilakukan). Prosedur pengedalian intern mengurangi variasi proses dan pada gilirannya memberikan hasil yang lebih dapat diperkirakan. Pengendalian intern merupakan unsur kunci pada Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) tahun 1977 dan SarbanesOxley tahun 2002 yang mengharuskan peningkatan pengendalian intern pada perusahaan-perusahaan publik Amerika Serikat. TUJUAN PENGENDALIAN INTERNAL atau INTERN Tujuan pengendalian internal adalah menjamin manajemen perusahaan agar:  Tujuan perusahaan yang ditetapkan akan dapat dicapai.  Laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan dapat dipercaya.  Kegiatan perusahaan sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian intern dapat mencegah kerugian atau pemborosan pengolahan sumber daya perusahaan. Pengendalian intern dapat menyediakan informasi tentang bagaimana menilai kinerja perusahaan dan manajemen perusahaan serta menyediakan informasi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan. ELEMEN-ELEMEN PENGENDALIAN INTERNAL Committee of Sponsoring Organizations of the Treatway Commission (COSO) memperkenalkan adanya lima komponen pengendalian intern yang meliputi Lingkungan Pengendalian (Control Environment), Penilaian Resiko (Risk Assesment), Prosedur Pengendalian (Control Procedure), Pemantauan (Monitoring), serta Informasi dan Komunikasi (Information and Communication). 1) Lingkungan Pengendalian (Control Environment) Lingkungan pengendalian perusahaan mencakup sikap para manajemen dan karyawan terhadap pentingnya pengendalian yang ada di organisasi tersebut. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap lingkungan pengendalian adalah filosofi manajemen (manajemen tunggal dalam persekutuan atau manajemen bersama dalam perseroan) dan gaya operasi manajemen (manajemen yang progresif atau yang konservatif), struktur organisasi (terpusat atau ter desentralisasi) serta praktik kepersonaliaan. Lingkungan pengendalian ini amat penting karena menjadi dasar keefektifan unsur-unsur pengendalian intern yang lain. 2) Penilaian Resiko (Risk Assesment) Semua organisasi memiliki risiko, dalam kondisi apapun yang namanya risiko pasti ada dalam suatu aktivitas, baik aktivitas yang berkaitan dengan bisnis (profit dan non profit) maupun non bisnis.

Suatu risiko yang telah di identifikasi dapat di analisis dan evaluasi sehingga dapat di perkirakan intensitas dan tindakan yang dapat meminimalkannya. 3) Prosedur Pengendalian (Control Procedure) Prosedur pengendalian ditetapkan untuk menstandarisasi proses kerja sehingga menjamin tercapainya tujuan perusahaan dan mencegah atau mendeteksi terjadinya ketidakberesan dan kesalahan. Prosedur pengendalian meliputi hal-hal sebagai berikut:  Personil yang kompeten, mutasi tugas dan cuti wajib.  Pelimpahan tanggung jawab.  Pemisahan tanggung jawab untuk kegiatan terkait.  Pemisahan fungsi akuntansi, penyimpanan aset dan operasional. 4) Pemantauan (Monitoring) Pemantauan terhadap sistem pengendalian intern akan menemukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian. Pengendalian intern dapat di monitor dengan baik dengan cara penilaian khusus atau sejalan dengan usaha manajemen. Usaha pemantauan yang terakhir dapat dilakukan dengan cara mengamati perilaku karyawan atau tanda-tanda peringatan yang diberikan oleh sistem akuntansi. Penilaian secara khusus biasanya dilakukan secara berkala saat terjadi perubahan pokok dalam strategi manajemen senior, struktur korporasi atau kegiatan usaha. Pada perusahaan besar, auditor internal adalah pihak yang bertanggung jawab atas pemantauan sistem pengendalian intern. Auditor independen juga sering melakukan penilaian atas pengendalian intern sebagai bagian dari audit atas laporan keuangan. 5) Informasi Communication)

dan

Komunikasi

(Information

and

Informasi dan komunikasi merupakan elemen-elemen yang penting dari pengendalian intern perusahaan. Informasi tentang lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian dan monitoring diperlukan oleh manajemen Winnebago pedoman operasional dan menjamin ketaatan dengan pelaporan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku pada perusahaan. Informasi juga diperlukan dari pihak luar perusahaan. Manajemen dapat menggunakan informasi jenis ini untuk menilai standar eksternal. Hukum, peristiwa dan kondisi yang berpengaruh pada pengambilan keputusan dan pelaporan eksternal.

LANDASAN TEORI Pengendalian Internal Dalam setiap perusahaan perlu diterapkan pengendalian internal untuk mengarahkan laju perusahaan agar tetap mengikuti tujuan yang telah ditetapkan. Pengendalian dianggap penting karena akan mempengaruhi setiap aspek operasional perusahaan. Menurut Mulyadi, definisi sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. (2001:183). Menurut Dasaratha V. Rama/ Frederick L. Jones yang diterjemahkan oleh M. Slamet Wibowo pengendalian internal (internal control) adalah : “Suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, manajemen dan personel lainnya, yang dirancang untuk memberikan kepastian yang beralasan terkait dengan pencapaian sasaran kategori sebagai berikut: efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”. (2008:132) Menurut Amin Widjaja Tunggal the Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission (COSO) report defines internal control as follows: Internal control is a process, effected by an entity’s board of directors, management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievementt of objectives in the following categories : • Reliability of financial reporting • Compliance with applicable laws and regulations • Effectiveness and efficiency of operations (2010:82) Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal adalah suatu proses yang dapat dipengaruhi manajemen dan karyawan dalam menyediakan secara layak suatu kepastian mengenai prestasi yang diperoleh secara objektif dalam penerapannya tentang bagian laporan keuangan yang dapat dipercaya, diterapkannya efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan operasional perusahaan dan diterapkannya peraturan dan hukum yang berlaku agar ditaati oleh semua pihak. Berdasarkan beberapa pengertian pengendalian internal diatas, terdapat beberapa konsep dasar, diantaranya : 1. Pengendalian internal merupakan suatu proses. Pengendalian internal merupakan suatu rangkaian tindakan menjadi bagian yang tidak terpisahkan, bukan sebagai tambahan, dari infrastruktur entitas untuk mencapai tujuan tertentu. 2. Pengendalian internal dilaksanakan oleh orang. Pengendalian internal bukan hanya berbentuk kebijakan manual saja tetapi merupakan orang pada berbagai tingkatan organisasi, termasuk dewan direksi,

manajemen, dan personel lainnya. 3. Pengendalian internal dapat diharapkan untuk menyediakan hanya keyakinan yang memadai. Maksudnya yaitu bukan keyakinan yang mutlak, kepada manajemen dan dewan direksi suatu entitas karena keterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian internal dan perlunya untuk mempertimbangkan biaya dan manfaat relative dari pengadaan pengendalian. 4. Pengendalian internal diarahkan pada pencapaian tujuan. Tujuan yang saling berkaitan antara pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi. Komponen Pengendalian Internal COSO mengidentifikasi Sistem Pengendalian Internal yang efektif meliputi lima komponen yang saling berhubungan untuk mendukung pencapaian tujuan entitas, yaitu : 1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) : Merupakan pondasi dari komponen lainnya dan meliputi beberapa faktor diantaranya : a. Integritas dan Etika b. Komitmen untuk meningkatkan kompetensi c. Dewan komisaris dan komite audit d. Filosofi manajemen dan jenis operasi e. Kebijakan dan praktek sumber daya manusia COSO menyediakan pedoman untuk mengevaluasi tiap faktor tersebut diatas. Misal, filosofi manajemen dan jenis operasi dapat dinilai dengan cara menguji sifat dari penerimaan risiko bisnis, frekuensi interaksi dari tiap subordinat, dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan. 2. Penilaian Risiko (Risk Assessment) : Terdiri dari identifikasi risiko dan analisis risiko. Identifikasi risiko meliputi pengujian terhadap faktor-faktor eksternal seperti perkembangan teknologi, persaingan, dan perubahan ekonomi. Faktor internal diantaranya kompetensi karyawan, sifat dari aktivitas bisnis, dan karakteristik pengelolaan sistim informasi. Sedangkan Analisis Risiko meliputi mengestimasi signifikansi risiko, menilai kemungkinan terjadinya risiko, dan bagaimana mengelola risiko. 3. Aktivitas Pengendalian (Control Activities) : Terdiri dari kebijakan dan prosedur yang menjamin karyawan melaksanakan arahan manajemen. Aktivitas Pengendalian meliputi reviu terhadap sistim pengendalian, pemisahan tugas, dan pengendalian terhadap sistim informasi. Pengendalian terhadap sistim informasi meliputi dua cara : a. General controls, mencakup kontrol terhadap akses, perangkat lunak, dan system development.

b. Application controls, mencakup pencegahan dan deteksi transaksi yang tidak terotorisasi. Berfungsi untuk menjamin completeness, accuracy, authorization and validity dari proses transaksi. 4. Informasi dan komunikasi : COSO menyatakan perlunya untuk mengakses informasi dari dalam dan luar, mengembangkan strategi yang potensial dan system terintegrasi, serta perlunya data yang berkualitas. Sedangkan diskusi mengenai komunikasi berfokus kepada menyampaikan permasalahan Pengendalian Internal, dan mengumpulkan informasi pesaing. 5. Pengawasan (Monitoring) : Karena Pengendalian Internal harus dilakukan sepanjang waktu, maka COSO menyatakan perlunya manajemen untuk terus melakukan pengawasan terhadap keseluruhan Sistem Pengendalian Internal melalui aktivitas yang berkelanjutan dan melalui evaluasi yang ditujukan terhadap aktivitas atau area yang khusus. Ciri-ciri Pengendalian Internal yang Kuat Menurut Amin Widjaja Tunggal menjelaskan ciri-ciri dari pengendalian internal yang kuat, yaitu : 1. Karyawan yang kompeten dan jujur, antara lain, menguasai standard akuntansi, peraturan perpajakan, dan peraturan pasar modal. 2. Transaksi diotorisasi oleh pejabat yang berwenang (transaksi absah). 3. Transaksi dicatat dengan benar (jumlah, estimasi dan perlakuan akuntansi). 4. Pemisahan tugas yang mengambil inisiatif timbulnya suatu transaksi, yang mencaatat dan yang menyimpan. 5. Akses terhadap asset dan catatan perusahaan sesuai dengan fungsi dan tugas karyawan. 6. Perbandingan secara periodik antara saldo menurut buku dengan jumlah secara fisik. Ciri-ciri di atas harus memenuhi 3 kriteria pengendalian yang efektif, yaitu : 1. Bersifat Preventive Control Pengendalian untuk pencegahan yaitu mencegah timbulnya suatu masalah sebelum mereka muncul. Mempekerjakan personil akuntansi yang berkualitas tinggi, pemisahan tugas pegawai yang memadai dan secara efektif mengendalikan akses fisik atas asset, fasilitas dan informasi, merupakan pengendalian pencegahan yang efektif. 2. Bersifat Detektive Control Oleh karena tidak semua masalah mengenai pengendalian dapat dicegah, maka pengendalian untuk pemeriksaan dibutuhkan untuk

mengungkap masalah begitu begitu masalah tersebut muncul. Contoh dari pengendalian untuk pemeriksaan adalah pemeriksaan salinan atas perhitungan, mempersiapkan rekonsiliasi bank dan neraca saldo setiap bulan. 3. Bersifat Corrective Control Pengendalian korektif memecahkan masalah yang ditemukan oleh pengendalian untuk pemeriksaan. Pengendalian ini mencakup prosedur yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi penyebab masalah, memperbaiki kesalahan atau kesulitan yang ditimbulkan, dan mengubah system agar masalah di masa mendatang dapat diminimalisasikan atau dihilangkan. Batasan Pengendalian Internal Menurut Drs. Sanyoto Gondodiyoto, sistem pengendalian internal yang baik adalah bukan struktur pengendalian yang seketat mungkin secara maksimal, sistem pengendalian internal juga mempunyai keterbatasan-keterbatasan, antara lain sebagai berikut : 1. Persekongkolan (kolusi) Pengendalian internal mengusahakan agar persekongkolan dapat dihindari sejauh mungkin, misalnya dengan mengharuskan giliran bertugas, larangan dalam menjalankan tugas-tugas yang bertentangan oleh mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan, keharusan mengambil cuti dan seterusnya. Akan tetapi pengendalian internal tidak dapat menjamin bahwa persengkokolan tidak terjadi. 2. Perubahan Struktur pengendalian internal pada suatu organisasi harus selalui diperbarui sesuai dengan perkembangan kondisi dan teknologi. 3. Kelemahan manusia Banyak kebobolan yang terjadi pada sistem pengendalian internal yang secara teoritis sudah baik. Hal tersebut dapat terjadi karena lemahnya pelaksanaan yang dilakukan oleh personil yang bersangkutan. Oleh karena itu personil yang paham dan kompeten untuk menjalankannya dan merupakan salah satu unsur terpenting dalam pengendalian internal. 4. Azas biaya-manfaat Pengendalian juga harus mempertimbangkan biaya dan kegunaannya. Biaya untuk mengendalikan hal-hal tertentu mungkin melebihi keguanaanny, atau manfaat tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan (cost-benefit analysis). Mengenai pengendalian internal, seringkali dihadapi dilema antara menyusun sistem pengendalian yang komprehensif sedemikian rupa dengan biaya yang relatif menjadi makin mahal, atau se-optimal mungkin dengan risiko, biaya dan waktu yang memadai.

B.6 KARAKTERISTIK ORGANISASI NIRLABA

TATA

KELOLA

KEUANGAN

Organisasi Nirlaba memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan dengan organisasi bisnis. Karakteristik khusus yang mendasari perbedaan tersebut menurut psak 45 tentang pelaporan keuangan organisasi keuangan nirlaba terutama terletak pada cara organisasi nirlaba memperoleh sumberdaya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Organisasi Nirlaba memperoleh sumberdaya dari sumbangan para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau pengembalian manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumberdaya yang diberikan (ikatan akuntan indonesia,2012). Dalam Organisasi Nirlaba, krakteristik khusus ini menimbulkan jenis transaksi, siklus operasi, pola pengelolaan keungan, perlakuan akutansi dan kebutuhan pelaporan keuangan yang berbeda dengan organisasi bisnis. Pada Organisasi Nirlaba terdapat transaksi penerimaan sumbangan yang jarang atau bahkan tidak ada dalam entitas bisnis. Tahapan operasi pada Organisasi Nirlaba dimulai dari penerimaan dana dari penyumbang dan diakhiri dengan pelaksanaan program atau kegiatan, berbeda dengan entitas bisnis yang memiliki pola yang lebih menyerupai siklus atau perputaran bentuk uang. Misalnya untuk entitas bisnis yang bergerak di perdagangan, siklus operasi mereka adalah pembelian persediaan/ pengakuan hutan–pembayaran hutang /uang tunai –penjualan /pengakuan piutang–penagihan piutang/uang tunai masuk- pembelian persedian masuk/pengakuan hutang baru, dst. Sedangkan, pada pola pengelolaan keuangan, Organisasi Nirlaba kebanyakan mengenal prosedur pemberian dan pertanggungjawaban uang muka sebagai prosedur keuangan utama dalam pelaksanaan program atau kegiatan. Pada sisi akuntansi, Organisasi Nirlaba secara umum mengambil kebijakan konservatif dengan memandang kontrak hibah dari lembaga donor sebagai ‘kontrak sosial’ yang walaupun kontrak hibah menyebutkan jumlah kesepakatan hibah tertentu, namun perlakuan akutansi hanya akan membukukan pendapatan pada saat benar-benar diterima dan sebesar jumlah penerimaan tersebut. Berbeda dengan entitas bisnis yang membukukan pendapatan pada saat kontrak diterima dengan jumlah sebesar nilai kontrak yang disepakati. Perlakuan ini menyebabkan Organisasi Nirlaba harus menggunakan metode pencatatan berbasis kas yang memodifikasi (cashbasis modified), dan bukannya basis aktual sepenuhnya layaknya entitas bisnis. Akuntansi Organisasi Nirlaba juga memisahkan aset menjadi beberapa kategori bedasarkan pembatasnya, yaitu aset dengan pemabatasan temporer dan aset yang tidak dibatasi. Pemisahan ini sama sekali tidak dikenal di entitas bisnis, yang didasarkan pada pemahaman atas jenis

karakteristik sumbangan yang diterima oleh Organisasi Nirlaba, serta menyebabkan Organisasi Nirlaba harus menyajikan laporan aktivitas keuangan (laporan yang merangkum pendapatan dan beban organisasi dalam periode tertentu atau disebut laporan laba-rugi pada entitas bisnis) dalam tiga jenis laporan yang tersanding. Sedangkan pada aspek pelaporan keuangan, salah satu pengguna utama laporan keuangan Organisasi Nirlaba adalah para pembeli sumbangan itu sendiri. Para penyumbang membutuhkan informasi keuangan yang mampu mereka gunakan untuk memeriksa kembali berapa dana yang Organisasi Nirlaba terima dari penyumbang, berapa yang telah digunakan dan kesesuaian peruntukan atas penggunaan dana tersebut. Walaupun secara umum informasi keuangan yang dibutuhkan oleh masing-masing penyumbang adalah sama, namun pada praktiknya para penyumbang juga mensyaratkan format laporan tertentu yang bisa mereka gunakan untuk mengkonsolidasikan laporan keuangan penyumbang masing-masing. Malahan, pada banyak kasus, para penyumbang tidak hanya mensyaratkan format pelaporan keuangan tertentu, yang tentu saja persyaratan ini akan mempersulit kerja pembukuan Organisasi Nirlaba penerima hibah. Standar pelaporan keuangan Organisasi Nirlaba di Indonesia secara kelembagaan (bukan hanya perproyek atau pun pendonor) telah diatur khusus oleh Ikatan Akuntan Indonesia dengan diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba yang dihasilkan pada 23 Desember 1997 dan mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 januari 2000. Terbitnya PSAK 45 tersebut mengandung konsenkuensi penerapannya dalam proses penyusunan Laporan Keuangan bagi seluruh organisasi nirlaba di Indonesia. Paparan singkat atas mencoba menjelaskan betapa khususnya karakteristik pengelolaan keuangan pada Organisasi Nirlaba di Indonesia. Lantas bagaimana caranya membangun akuntabilitas keuangan Organisasi Nirlaba? Akuntanbilitas Keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban yang harus dimaknai lebih dari sekadar proses pelaporan keuangan belaka. Akuntanbilitas Keuangan Organisasi Nirlaba akan sangat bersandar pada kekuatan sistem pengendalian internal dan kinerja pengelolaan keuangan organisasi, yang seharusnya dikembangkan secara spesifikasi sesuai dengan karakteristik khusus masing-masing Organisasi Nirlaba. Kinerja Pengelolaan Keuangan Organisasi Nirlaba Selain sistem pengendalian internal yang memadai, akuntabilitas keuangan organisasi nirlaba juga akan sangat ditentukan oleh beberapa faktor pendukung kinerja pengelolaan yang lain, yaitu sumberdaya manusia, infrastruktur dan perangkat serta standar dan peraturan yang terkait. Standar dan peraturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan organisasi nirlaba sangat spesifik. Organisasi nirlaba dan para

penyumbang selalu akan menyepakati sederet aturan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang akan menjadi lampiran dari perjanjian kerjsama pada saat penandatanganan dokumen kesepakatan bersama. Walaupun secara umum, semua penyumbang memiliki persyaratan dasar dan prinsip – prinsip yang sama, namun detail persyaratan dan aturan pengelolaan dan pelaporan keuangan masing –masing penyumbang dapat bervariasi. Bagi organisasi nirlaba yang berbadan hukum yayasan, dan UU No.28 Tahun 2004 mengenai yayasan, yayasan diwajibkan menyusun laporan tahunan yang terdiri dari dua komponen, yaitu laporan kegiatan dan laporan keuangan. Yayasan yang memperoleh bantuan lima ratus juta atau lebih; atau mempunyai kekayaan diluar harta kekayaan wakaf sebesar dua puluh lima miliar atau lebih diaudit oleh akuntan publik dan mengumumkannya dalam surat kabar harian. Kewajiban hukum tersebut lebih menegaskan lagi adanya kebutuhan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akutansi keuangan yang berlaku bagi organisasi nirlaba yang berbadan hukum yayasan. UU No. 14 Tahun 2008 rentang keterbukaan informasi publik semakin mempertegas kewajiban tersebut, dan tidak hanya mencakup badan hukum yayasan semata (bahkan berlaku bagi organisasi nirlaba yang tidak berbadan sekalipun!).

Dalam peraturan tersebut, setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik bagi masyarakat luas. Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD; atau organisasi nonpemerintah baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta

organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN atau APBD, sumbangan masyarakat dalam dan/atau luar negeri. Informasi publik yang wajib disediakandan di umumkan secara berkala antara lain adalah informasi mengenai kegiatan dan kinerja serta informasi mengenai laporan keuangan organisasi. UU yayasan dan UU keterbukaan informasi publik mensyaratkan laporan keuangan organisasi nirlaba disusun sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku umum di indonesia yaitu PSAK 45, tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba yang diterbitkan IAI dan mulai berlaku efektif per tahun 2000. Dari sisi perpajakan, organisasi nirlaba yang berbadan hokum merupakan wajib pajak. Sebagai wajib pajak, tidak ada pengecualian bagi organisasi nirlaba dari kewajiban perpajakkan yang berlaku di Indonesia. Organisasi nirlaba dan staf organisasi merupakan ‘subjek pajak penghasilan’. Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan, dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Sedangkan, definisi ‘objek pajak penghasilan’ adalah tambahan kemampuan ekonomis, dalam bentuk apa pun, termasuk (a) imbalan jasa yang diterima –gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi uang pensiunan, atau imbalan dalam bentuk lainnya-; (b) laba usaha; (c) sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta. Disamping jenis objek pajak penghasilan, beberapa bentuk penerimaan yang dikategorikan sebagai ‘bukan objek pajak penghasilan’ adalah (a) bantuan, sumbangan, zakat yang diterima oleh BAZIS; dan (b) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah satu sederajat, badan keagamaan, pendidikan, social, pengusaha kecil, koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa organisasi nirlaba merupakan wajib pajak dan oleh karenanya wajib tunduk pada peraturan perpajakkan yang berlaku. Organisasi nirlaba juga juga merupakn subjek pajak penghasilan. Namun, bantuan ataupun sumbangan yang diterima oleh organisasi nirlaba merupakan bentuk penerimaan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Lantas, apakah kemudian organisasi nirlaba sama sekali terbebas dari kewajiban perpajakkan? Jawabannya adalah tidak. Beberapa kewajiban terkait pajak penghasilan yang terkait dengan organisasi nirlaba adalah PPH (Pajak Penghasilan) pasal 21/26, PPh pasal 23/26, PPh pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal Badan (Pasal 25 dan Pasal 29). PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan bagi subjek pajak orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan, PPh Pasal 23 adalah pajak atas penghasilan bagi subjek pajak badan yang berupa fee jasa (jasa teknik, jasa manajement, jasa kontruksi, jasa konsultan, dan jasa lain) dan sewa selain tanah dan/atau bangunan. PPh pasal 26 adalah pajak bagi subjek pajak luar negri, baik orang pribadi maupun badan. PPh pasal 4 ayat (2) yang terkait adalah pajak atas penghasilan persewaan tanah dan/atau bangunan.

Sebagai contoh, pembayaran gaji bulanan staf WNI akan mengikuti aturan PPh pasal 21; pembayaran fee jasa keuangan kepada sebuah perusahaan konsultan tertentu dalam negeri akan mengikuti aturan PPh pasal 23; dan pembayaran sewa kantor kepada pemilik rumah akan mengikuti aturan PPh Pasal 4 ayat (2). Kewajiban perpajakkan organisasi nirlaba terkait dengan tiga pasal di atas adalah melakukan penghitungan, pemotongan (pada saat melakukan pembayaran), penyetoran ke kas Negara dan pelaporan secara periodic. Sedangakan Pajak PPh Badan adalah pajak penghasilan organisasi nirlaba sendiri sebagai subjek pajak berbentuk badan. Walau penerimaan atas bantuan atau sumbangan memang dikecualikan dari objek pajak penghasilan, hal ini tidak serta merta menyebabkan organisasi nirlaba memiliki pajak badan nihil. Penerimaan organisasi dari sumber lain, kemungkinan besar merupakan objek pajak penghasilan, misalnay penerimaan dari peserta pelatihan, penjualan buku, dll. Kewajiban organisasi nirlaba terkait pajak penghasilan badan adalah untuk menghitung, membayarkan pajak ke kas Negara dan melapor secara periodic sesuai aturan yang berlaku. “Kebanyakan organisasi nirlaba belum memiliki jumlah personel secara ideal pada bagian keuangan untuk memenuhi persyaratan pemisahan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan” Paparan tersebut mengenai standar dan peraturan, dengan rincian lebih detail pada aspek kewajiban perpajakan, ingin menunjukkan bahwa organisasi nirlaba tidak boleh lagi hanya terpaku pada pemenuhan kewajiban kepada para penyumbang seperti yang terjadi selama ini. Organisasi nirlaba harus mulai benar-benar memberikan perhatian serius pada tuntutan pelaporan keuangan sesuai aturan akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan pada saat yang sama juga harus berusaha sesegera mungkin memenuhi kewajiban perpajakkan sepenuhnya. Melengkapi sistem pengendalian internal organisasi nirlaba yang diterjemahkan terutama dalam bentuk SOP Keuangan, factor kelengkapan personel dan kapasitas sumber daya manusia serta ketersediaan perangkat pengelolaan juga sangat mempengaruhi tingkat kinerja pengelolaan keuangan pada masing-masing organisasi nirlaba. Kebanyakkan organisasi nirlaba belum memiliki jumlah personel secara ideal pada bagian keuangan untuk memenuhi persyaratan pemisahan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan (terutama pemisahan fungsi antara penata buku dan pengelola dana). Keterbatasan personel, tampaknya dilatarbelakangi keterbatasan anggaran pendukung. Kondisi ini lagi-lagi menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal belum menjadi perioritas bagi organisasi nirlaba secara umum.

Keterbatasan personel ini juga diperparah dengan minimnya ketersediaan tenaga siap pakai di bidang keuangan organisasi nirlaba yang dapat diperoleh dari suplai universitas atau akademi terkait. Akibatnya, masih cukup banyak personel pengelola keuangan organisasi nirlaba yang tidak memiliki kesesuaian latar belakang pendidikan/keahlian. Keterbatasan ini disebabkan karena memang materi pengelolaan keuangan organisasi nirlaba tidak banyak tersentuh selama masa pendidikan, sehinnga jikapun personel keuangan sebuah organisasi memiliki latar belakang pendidikan/keahlian yang relevan, maka dia tetap membutuhkan pelatihan tentang dasar-dasar pengelolaan keuangan yang sesuai dengan karakteristik khusus pengelolaan keuangan organisasi nirlaba. Perangkat pengelolaan keuangan yang sangat dibutuhkan oleh organisasi nirlaba saat ini adalah perangkat pencatatan/akuntansi. Perangkat ini berguna untuk menjamin akurasi, keandalan dan ketetapan waktu penyajian laporan keuangan lembaga sesuai dengan PSAK45. Karena karakteristik pelaporan keuangan organisasi nirlaba yang spesifik (seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya). Organisasi nirlaba tidak dapat sepenuhnya menggunakan perangkat akuntansi (accounting software) entitas bisnis yang banyak beredar di pasaran. Sampai saat ini, hanya ada satu perangkat akuntansi lokal yang menyatakan dirinya mampu menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan standar PSAK45, yaitu SANGO, dengan penggunaan sejumlah 160 organisasi nirlaba sampai dengan tulisan ini disusun. Sejumlah kecil organisasi nirlaba yang lain menggunakan perangkat pencatatan yang dipersyaratkan oleh penyumbang (misalnya Quick Book untuk mitra The Asia Foundation, perangkat pencatatan khusus yang dikembangkan Kemitraan bagi para mitranya, dll.), sebagian kecil lain masih menggunakan perangkat akuntansi versi entitas bisnis (Zahir, Accurate, dll.), dan sejumlah besar sisanya belum menggunakan perangkat terotomatisasi dan masih menggunakan program spreadsheet Ms Excel sebagai alat bantu dalam pencatatan dan pelaporan keuangan organisasi. Aplikasi perangkat akuntansi ini jelas-jelas akan sangat tergantung pada pemahaman personel keuangan organisasi atas alur akuntansi secara utuh dan kemampuan teknis personel tersebut dalam mengoperasikan jenis perangkat akuntansi tertentu. C. AKUNTANSI ORGANISASI NIRLABA PENDIDIKAN Akuntansi Pendidikan adalah bidang khusus akuntansi yang kegiatannya mengarah ke bidang pendidikan, yaitu dalam kegiatan belajar dan mengajar akuntansi atau segi-segi lainnya yang berkaitan dengan masalah pendidikan itu sendiri. Di Indonesia istilah akuntansi relatif belum lama dikenal bila di bandingkan dengan istilah tata buku sampai dengan akhir tahun 1950 masyarakat hanya mengenal istilah tata buku yang merupakan warisan dari belanda. Istilah akuntansi

mulai dikenalpada tahun 1960, ketika ilmu akuntansi amerika serikat mulai masuk keindonesia. Sejak itu, menganggap bahwa akuntansi adalah sistem pembukuan yang berasal dari amerika dan tata buku adalah sistem pembukuan modal belanda. Pengertian seperti itu tidakla benar. Tata buku yang telah dikenal sejak zaman belanda adalah bagian dari sistem akuntansi belanda. Tata buku merupakan sebagian proses dari akuntansi, khususnya proses pencatatan, dan element prosedural dari akuntansi, seperti aritmetika adalah element prosedural dari matematika. Badan yang berwenang dan beberapa ahli memberi pengertian yang bervariasi tergantung pada sudut pandang dan penekanan yang dianut. Pada pinsipnya, apa yang diungkapkan oleh ara ahli tersebut menuju ke satu pengertian akuntansi, yaitu informasi keuangan. disamping itu, pengertian akuntansi juga berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Definisi akuntansi dapat dirumuskan dari dua sudut pandang, yaitu deinisi dari sudut pandang pemakai jasa akuntansi dan dari proses kegiatannya. Definisi dari sudut pandang pemakai ditinjau dari sudut pandang pemakaiannya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai “suatu disiplin ilmu yang menyediaakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien daan mengavaluasi kegiatankegiatan suatuu organisasi”. Informasi yang dihasilkan akuntansi diperlukan untuk : a. Membuat perencanaan yang efektif, pengawasan, dan pengambilan keputusan oleh manajemen. b. Pertanggungjawaban organisasi kepada para investor , kreditor, badan pemerintah dan sebagainya. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa : a. Akuntansi diselenggarakan dalam suatu organisasi (biasanya berupa organisasi institusi pendidikan). Informasi akuntansi yang dihasilkan adalah informasi tentang organisasi. b. Informasi akuntansi sangat penting dalam menyelenggarakan kegiatan institusi pendidikan. Informaasi tersebut dipergnakan dalam pengambilan keputusan internal dan eksternal organisasi. Perkembangan Akuntansi Sektor Pendidikan Dalam rangka kegiatan pengembangan akuntansi, diperlukan riset yang menggunakan pendekatan dan metode yang sesuai untuk mendasarkan pada teori. Kesesuaian teori dan praktik tersebut merupakan hasil perkembangan peradaban dan modernisasi. Riset akuntansi telah berkembang sedemikian rupa dan beberapa pendekatan terpenting saling bersaing dan saling melengkapi satu sama lain. Beberapa di antaranya adalah pendekatan model keputusan, riset pasar modal, riset keperilakuan, teori agensi, ekonomika informasi, dan perspektif akuntansi kritis. Disamping itu ada juga beberapa aliran lain yang barangkali masih dianggap berada “di pinggiran” atau dalam ungkapan yang lebih santun seperti perspektif

akuntansi islam. semua pendekatan ini patut dihargai untuk menambah pengetahuan akuntansi dan lingkungannya. C.1 DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA Landasan Hukum Pendidikan (Aspek Legal Formal), yaitu sebagai berikut : 1. Pendidikan Menurut Undang Undang Dasar 1945 Pasal pasal yang bertalian dengan pendidikan dalam Undang Undang Dasar 1945 hanya 2 pasal, yaitu pasal 31 dan 32. Pasal 31 mengatur tentang pendidikan kewajiban pemerintah membiayai wajib belajar 9 tahun di SD dan SMP, anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD, dan sistem pendidikan nasional. Sedangkan pasal 32 mengatur tentang kebudayaan. 2. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang undang ini selain memuat pembaharuan visi dan misi pendidikan nasional, juga terdiri dari 77 Pasal yang mengatur tentang ketentuan umum (istilah-istilah terkait dalam dunia pendidikan), dasar, fungsi dan tujuan pendidikan nasional, prinsip penyelenggaraan pendidikan, hak dan kewajiban warga negara, orang tua dan masyarakat, peserta didik, jalur jenjang dan jenis pendidikan, bahasa pengantar, standar nasional pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pendanaan pendidikan, pengelolaan pendidikan, peran serta masyarakat dalam pendidikan, evaluasi akreditasi dan sertifikasi, pendirian satuan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga negara lain, pengawasan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Sebagai Induk peraturan perundang undangan pendidikan mengatur pedidikan pada umumnya, artinya yang bertalian dengan pendidikan, mulai dari pra-sekolah sampai dengan perguruan tinggi. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa indonesia dan berdasarkan pada Pancasila dan undang –undang Dasar 1945 (pasal 1 ayat 2 dan 7). Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan (Pasal 1 ayat 7). Pada dasarnya pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah (pasal 21 ayat 1, butir 1). Setiap warga negara berhak atas kesempatan yang seluas luasnya untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan dan keterampilan tamatan pendidikan dasar (pasal 6).

Menurut UU RI NO. 20 tahun 2003 bahwa teori-teori pendidikan dan praktek-praktek pendidikan yang diterapkan di Indonesia haruslah berakar pada kebudayaan Indonesia. Merupakan kewajiban para pakar pendidikan untuk memikirkan teori dan praktek pendidikan yang berakar pada budaya bangsa sendiri. Program wajib belajar untuk memberikan kesempatan bagi warga negara untuk belajar minimal setara tamatan SLTP sederajat, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, ras, suku, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi. 3. Undang Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang undang ini memuat 84 Pasal yang mengatur tentang ketentuan umum(istilah-istilah dalam undang-undang ini), kedudukan fungsi dan tujuan , prinsip profesionalitas, seluruh peraturan tentang guru dan dosen dari kualifikasi akademik, hak dan kewajiban sampai organisasi profesi dan kode etik, sanksi bagi guru dan dosen yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. 4. Undang-Undang yang berkaitan dengan kependidikan : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. PP No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidik. 4. Permendiknas No.5 tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun 2006,termasuk pemberian Block Grant/Subsidi Sekolah. 5. Permendiknas No.22 tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 6. Permendiknas No.23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 7. Permendiknas No.24 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Mendiknas No.22 tahun 2006 dan Peraturan Mendiknas No.23 tahun 2006. 5. Yang berhubungan dengan Peraturan Kepegawaian : 1. PP No.47 tahun 2005 tentang PNS yang menduduki Jabatan Rangkap. 2. PP No.48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS. 3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.21 tahun 2005 tentang Pedoman Pendataan dan Pengolahan Tenaga Honorer. 6. Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan sebagai berikut : 1. PP Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.

2. PP Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar. 3. PP Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah. 4. PP Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi. 7. Perda Pendidikan di Kabupaten atau Provinsi di Indonesia. C.2 PERAN PENDIDIKAN

DAN

FUNGSI

AKUNTANSI

DALAM

Peran dan fungsi akuntansi dalam pendidikan adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam entitas pendidikan . contoh beberapa peran dan fungsi dalam lingkungan dunia pendidikan - Kepala sekolah menggunakan akuntansi untuk menyusun perencanaan sekolah yang dipimpinnya, mengevaluasi kemajuan yang dicapai dalam usaha mencapai tujuan, dan melakukan tindakan tindakan koreksi yang diperlukan . keputusan yang diambil oleh kepala sekolah berdasarkan informasi akuntansi adalah menentukan peralatan apa yang sebaiknya dibeli , berapa persediaan ATK yang harus ada dibagian perlengkpan, dan lain lain. - Guru dan karyawan mewakili kelompok yang tetarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitass di institusi pendidikan (sosial).ini berarti kelompok tersebut juga tertarik dengan informasi penilaian kmampuan sekkolahdalam memberikan balas jasa manfaat pensiun, dan kesempatan kerja . - Kreditor atau pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo (hal ini berlaku apabila ada kasus sekolah yang memerlukan kreditor). - Orang Tua Siswa, Para orang tua siswa berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup institusi pendidikan, terutama perjanjian jangka panjang dan tingkat ketergantungan sekolah - Supplier / Pemasok, Pemasok tertarik dengan informasi tentang kemungkinan jumlah terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. - Pemerintah, Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasanya berkepentingan terhadap alokasi sumber daya dan karena itu, berkepentingan dengan aktivitas sekolah. Informasi dasar ini dibutuhkan untuk mengatur aktivitas sekolah, menetapkan kebijakan anggaran, dan mendasari penyusunan anggaran untuk tahun-tahun berikutnya. - Masyarakat, Institusi Pendidikan mempengaruhi anggota masyarakat dengan berbagai cara. Laporan Keuangan Institusi Pendidikan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi tentang kecenderungan dan perkembangan terakhir pengelolaan Keuangan Institusi Pendidikan serta rangkaian aktivitasnya. UU nomor 20 tahun 2003, sumber pendapatan sekolah dikelompokan menjadi 2 seperti berikut :

(1) sumber pendanaan pendidikan dari pemerintah, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan (2) sumber pendanaan pendidikan dari masyarakat, mencakup antara lain sumbangan pendidikan, hibah, wakaf,zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang sah” (Penjelasan UU nomor 20 tahun 2003 pasal 46 ayat 3). Sedangkan elemen pengeluaran sekolah dikelompokan menjadi 2 kelompok seperti berikut: (1) Biaya investasi; yang mencakup: penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan SDM, modal kerja tetap lainya (2) Biaya operasional; meliputi: (1) gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji, (2) bahan atau peralatan habis pakai, biaya operasi pendidikan tak langsung berupa: daya listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. (PP nomor 19/2005 pasal 62 ayat 1). C.3 SIKLUS AKUNTANSI PENDIDIKAN Laporan keuangan adalah hasil akhir dari suatu proses akuntansi, yaitu aktivitas pengumpulan dan pengolahan data keuangan untuk disajikan dalam bentuk laporan keuangan dan ikhtisar-ikhtisar lainnya yang dapat digunakan untuk membantu para pemakainya dalam membuat atau mengambil suatu keputusan. Siklus akuntansi adalah proses penyediaan laporan keuangan organisasi selama suatu periode tertentu. Siklus akuntansi dapat dibagi menjadi pekerjaan yang dilakukan selama periode berjalan, yaitu penjurnalan transaksi dan pemindahanbukuan ke dalam buku besar, dan penyiapan laporan keuangan pada akhir periode Ada tiga tahap dalam siklus akuntansi, yaitu : 1. Tahap Pencatatan :  Kegiatan Pengidentifikasian dan pengukuran bukti transaksi serta bukti pencatatan.  Kegiatan pencatatan bukti transaksi ke dalam buku harian atau jurnal  Memindahbukuan (posting) dari jurnal berdasarkan kelompok atau ke dalam akun buku besar. 2. Tahap Pengikhtisaran :  Penyusunan neraca saldo berdasarkan akun-akun buku besar  Pembuatan ayat jurnal penyesuaian  Penyusunan kertas kerja  Pembuatan ayat jurnal penutup  Pembuatan neraca saldo setelah penutupan  Pembuatan ayat jurnal pembalik

3. Tahap Pelaporan :  Laporan surplus defisit  Laporan arus kas  Neraca  Catatan atas laporan keuangan C.4 METODE PENCATATAN JURNAL 1. Transaksi dicatat dengan tangan atau ditulis dalam buku-buku jurnal yang dijilid atau terdiri dari lembaran yang terlepas atau kartu. 2. Transaski dicatat dengan mesin ketik atau mesin-mesin pembukuan dalam buku jurnal yang terdiri dari lembaran yang terlepas atau kartu. 3. Formulir-formulir atau dokumen-dokumen asli organisasi dapat digunakan sebagai buku jurnal. Buku besar umum dikerjakan langsung dari formulir dan dokumen asli tersebut, sehingga tidak menggunakan buku jurnal. C.5 LAPORAN KEUANGAN DAN KOMPONENNYA - Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan menggambarkan pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, dan realisasi pembiyaan. - Laporan Keuangan Neraca Neraca merupakan laporan yang memberikan gambaran utuh dari suatu entitas pada suatu titik waktu. Neraca akan menggambarkan elemen-elemen yang menyusun entitas tersebut, sehingga neraca sering disebut potret posisi keuangan suatu entitas. - Aset atau Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas. - Laporan Surplus Defisit (Laporan Laba Rugi) Laporan laba rugi adalah laporan yang menggambarkan kinerja keuangan entitas (dalam suatu periode akuntansi), kinerja dalam hal ini diambarkan sebagai kemampuan suatu entitas untuk menciptakan pendapatan. Laporan keuangan jenis ini memuat kinerja suatu entitas selama satu tahun brikut biaya-biaya yang harus dikeluarkan juga dimuat disini. - Laporan Arus Kas Adalah laporan yang menggamarkan perubahan posisi kas dalam satu periode akuntasi. Didalam laporan arus kas, perubahan posisi kas akan dilihat dari tiga sisi, yakni dari kegiatan operasi , pembiayaan, dan investasi. Terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk menyajikan arus as, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Perbedaan dari kedua metode tersebut terletak pada cara memperoleh angka arus kas dari aktivitas operasi. Pada metode tidak langsung, caranya adalah dengan melakukan

penyesuaian terhadap net income (laba brsih) sedangkan pada metode langsung benar-benar arus kas riil yang dihitung walaupun demikian, angka yang diperoleh dari kedua metode tersebut sama. Karena metode langsug lebih banyak membutuhkan waktudan biaya, entitas lebih suka memilih metode tidak langsung. C.6 SISTEM AKUNTANSI BIAYA SD, SMP, SMU, DAN PT Sampai saat ini, pengkajian terhadap sistem akuntansi biaya sekolah belum pernah dilakukan. Selama ini, penelitian tentang administrasi keuangan sekolah, pengelolaan keuangan BP3, serta penghimpunan dana di sekolah masih lebih disukai. Identifikasi permasalahan perhitungan biaya di sekolah dasar dan menengah negeri saat ini menjadi sangat penting, selama ini, perkembangan perhitungan biaya di tingkat sekolah dasar dan menengah belum mampu menjawab tantangan era otonomi dan globalisasi secara optimal. Perhitungan biaya di sekolah dasar dan menengah yang ada selama ini masih sangat sederhana dan belum mampu mengungkapkan informasi penting sebagai materi atau landasan pengambilan keputusan, serta hanya sebatas informasi biaya perunit untuk belanja pegawai dan belanja non pegawai. C.7 SISTEM AKUNTANSI BIAYA PENDIDIKAN UNTUK SISWA SD, SLTP, dan SMU Landasan teori yang dipakai untuk memecahkan permasalahan perhitungan biaya di SD dan menengah adalah dengan pendekatan akuntansi biaya tradisional dan activity costing system (ACS). Proses dan sistematika pemecahannya adalah melalui rincian tahap sebagai berikut : 1. Pemahaman mengenai pengertian biaya 2. Klasifikasi dan identifikasi biaya-biaya yang terjadi di sekolah ke dalam kategori tertentu dengan pendekatan ACS 3. Pembuatan konsep perhitungan biaya baru yang akurat dan informatif 4. Simulasi aplikasi model perhitungan biaya Biaya adalah suatu bentuk pengorbanan ekonomis yang dilakukan untuk mencapai tujuan entitas. Tujuan sekolah adalah meningkatkan kualitas pendidikan secara umum, terutama mencetak kualitas pribadi lulusan sesuai dengan standar kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yayasan maupun entitas sekolah itu sendiri. Di sekolah dasar dan menengah negeri, standar pengelolaan administrasi dan keuangan serta pelaporan keuangan relatif sama dan terpusat. Hal ini membuat entitas pendidikan dasar dan menengah negeri harus mengembangkan penerapan standar sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan yang dimiliki masing-masing sekolah, termasuk di dalamnya perhitungan dan pelaporan biaya. Saat ini,

sarana informatif dan pendukung pengambilan keputusan pendidikan belum diimplementasikan secara memadai. Klasifikasi Biaya Biaya akan diidentifikasi dan diklasifikasi menurut sifatnya. Klasifikasi biaya-biaya di entitas sekolah menurut sifatnya ini akan digunakan untuk mempertegas batasan, mempermudah perhitungan, dan menambah keakuratan pelaporan. Menurut sifatnya biaya kelompok dibagi menjadi dua yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai proses pencapaian hasil dan tujuan suatu organisasi. Di sekolah dasar dan menengah negeri, biaya langsung adalah biaya proses peningkatan kualitas siswa dan pencapaian tujuan utama sekolah yang tidak terpisahkan dari diri siswa serta berdampak terhadap siswa secara keseluruhan. Contoh biaya langsung adalah biaya praktikum, biaya ujian, dan sejenisnya. Sedangkan biaya tidak langsung adalah komponen biaya penunjang atau pelengkap dari komponen biaya langsung. Dalam dunia pendidikan, biaya tidak langsung merupakan komponen penunjang atau katalisator dalam proses belajar mengajar. Tujuan sekolah dalam peningkatan kualitas lulusan dapat lebih cepat di capai. Contoh biaya serta langsung adalah bantuan dana kegiatan siswa, biaya keamanan dan kebersihan, dan kegiatan sosial. C.8 PEMBIAYAAN PENDIDIKAN Di tinjau dari sudut human capital (SDM Sebagai unsur modal), pendidikan diperhitungkan sebagai faktor penentuan keberhasilan seseorang baik secara sosial maupun ekonomi. Nilai pendidikan merupakan aset moral, dimana pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam pedidikan di anggap sebagai investasi. Pengertian pembiayaan pendidikan adalah upaya pengumpulan dana uantuk membiayai operasional dan pembangunan sektor pendidikan. - Sifat dan karakteristik pembiayaan pendidikan Pendidikan merupakan unsur utama pengembangan SDM. SDM dianggap lebih bernilai apabila,sikap, perilaku, wawasan, kemampuan, keahlian, serta keterampilan sesuai dengan kebutuhan berbagai bidang dan sektor. Pendidikan merupakan salah satu alat pengubah karakter manusia. Dengan pendidikan manusia dapat mengetahui segala sesuatu yang tidak atau belum diketahui sebelumnya. Pendidikan merupakan hak seluruh umat manusia. Hak untuk ,memperoleh pendidikan harus diikuti oleh kesempatan dan kemampuan serta kemauannya, dengan demikian, peranan pembiayaan pendidikan terlihat jelan dengan peningkatan kualitas SDM agar sejajar dengan manusia lain, baik secara regional (otonomi daerah), nasional ,maupun internasional (global).

- Tujuan pembiayaan pendidikan Tujuan pembiayaan pendidikan dalam kehidupan sehari-hari Menariknya ketika berbicara tentang pembiayaan pendidikan, banyak pihak yang menganggap bahwa membiayai pedidikan adalah sebuah investasi, yaitu tindakan yang dilakukan untuk memperbesar nilai aset yang dikuasai. C.9 SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN PENDIDIKAN Dalam situasi bagaimanapun, negara tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya terhadap terhadap pembiayaan pendidikan. Pada sisi lain, negara melalui pemerintah harus terus mensosialisasikan pembiayaan pendidikan dengan mengacu pada standar baku, terutama tentang komponen pendidikan , proses belajar mengajar, kurikulum, dan target komponen lulusan. - Pemerintah pusat Seiring dengan dimulainya era otonomi, pemerintah pusat memandang hubungan antara pusat dan daerah tidak dalam kerangka hierarki, tetapi konsultatif. Dengan tujuan memberdayakan daerah, pemerintah pusat menyalurkan bantuan dalam model block grant, dana alokasi umum ( DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). alokasi dana APBN untuk membangun sektor pendidikan sebaiknya dilakukan melalui mekanisme dana alokasi khusus (DAK) sektor pendidikan, bukan melalui DIP departemen teknis (depdiknas) dalam rangka memberdayakan SD sampai SLTA manajemen pengelolaan diserahkan kekabupaten/kota dan provinsi. - Pemerintah daerah Pemerintah daerah juga mengalokasikan sebagian dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk sektor pendidikan. Dalam sektor pendidikan, pemerintah daerah sebaiknya mempertimbangkan implementasi sistem earmarking dalam pembiayaan sektor pendidikan di daerah. C.10 ARTI PENTING AKUNTANSI PENDIDIKAN Akuntansi pendidikan memberikan arti penting dalam menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dari lembaga atau organisasi pendidikan sebagaimana tercakup dalam undang-undang pendidikan nasional. Sebagai penjamin akuntabilitas, akuntansi memberikan gambaran secara menyeluruh tentang segala kegiatan dan aktivitas serta operasional dari lembaga atau organisasi pendidikan sisi keuangan. Mengapa hal itu merupakan suatu yang penting ? jawabannya adalah bahwa segala aktivitas/kegiatan operasional tidak terlepas dari sisi keuangan dan dengan demikian, segala yang tercermin dari sisi keuangan melalui informasi akuntansi yang tersaji dalam laporan

keuangan merupakan bentuk riil dari seluruh keadaan organisasi, termasuk cerminan kinerja dan perkembangan organisasi. Dalam kerangka sederhana, laporan keuangan dan akuntansi adalah urat nadi dari kegiatan dan penyelenggaraan pendidikan. Jadi apabila secara keuangan laporan keuangan kurang sehat, jelas akan mempengaruhi seluruh kegiatan operasional organisasi/lembaga pendidikan tersebut. C.11 ETIKA PROFESI AKUNTAN PENDIDIKAN Akuntan Pendidik merupakan salah satu jenis dari bermacam macam profesi akuntansi dan akuntan pendidik ini termasuk profesi yang sangat vital dan dibutuhkan oleh dunia per-akuntansi-an, mengapa? lha coba anda belajar akuntansi, tapi tidak ada guru? hah? lalu akuntan yang handal itu lahir darimana coba? Profesi Akuntan pendidik adalah bidang profesi akuntansi yang memberikan jasa pelayanan pendidikan akuntansi kepada masyarakat lewat lembaga lembaga pendidikan yang ada untuk menciptakan akuntan-akuntan yang terampil serta professional. Profesi akuntan pendidik benar benar dibutuhkan untuk kemajuan profesi akuntansi karena untuk mewujudkan dan mencetak calon calon akuntan yang handal ada ditangan mereka. Ini dia beberapa tugas tugas dari seorang akuntan pendidik yang harus dilakukan. tugas akuntan pendidik :  Menyusun kurikulum pendidikan akuntansi  Mengajar akuntansi di berbagai lembaga pendidikan  Melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu akuntansi Untuk menjadi seorang Akuntansi Pendidik, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, apa saja? Seseorang berhak menyandang gelar Akuntan Pendidik apabila sudah memenuhi syarat dibawah ini:  Pendidikan sarjana jurusan Akuntansi dari Fakultas Ekonomi sebuah Perguruan Tinggi yang diakui menghasilkan gelar Akuntan atau Universitas swasta yang ber-afiliasi dengan satu perguruan tinggi yang telah memiliki hak untuk memberikan gelar Akuntan.  Mengikuti UNA (Ujian Nasional Akuntansi) yang diselenggarakan konsorsium pendidikan tinggi ilmu ekonomi yang didirikan sesuai Surat Keputusan Menteri RI tahun 1976. yang harus dikuasai oleh seorang akuntan pendidik antara lain :  Bisa melakukan alih pengetahuan atau transfer of knowledge tentang akuntansi kepada murid atau mahasiswanya.  Mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi serta menguasai pengetahuan akan bisnis dan akuntansi, serta teknologi informasi.  Dapat mengembangkan pengetahuannya dengan melakukan penelitian. Agar dapat menjadi pemain yang baik maka kita harus memahami aturan aturan yang harus dipatuhi. Demikian halnya

degan seorang akuntan. Agar dapat menjadi akuntan yang baik, para akuntan harus mematuhi aturan-aturan dan persyaratan yang dapat mengkualifikasikannya sebagai seorang akuntan yang professional. Terkait dengan hal tersebut, terdapat kode etik yang harus dipatuhi oleh para akuntan. Dengan adanya kode etik tersebut, para akuntan tidak hanya diwajibkan memiliki kemampuan hardskill terkait akuntansi. Namun, para akuntan juga dituntut untuk memiliki perilaku yang baik dan bermoral terkait dengan pekerjaan. Adapun instansi yang berwenang terhadap para akuntan di masing-masing Negara berbeda. Maka dari itu setiap akuntan akan memiliki kode etiknya masing-masing bergantung pada instansi berwenang di negaranya. Namun, pada dasarnya kode etik profesi akan mengarahkan perilaku para pekerja agar bermoral dan baik. Misalnya, para akuntan Indonesia akan mengikuti kode etik akuntan yang disusun oleh IAI. Secara teoritis, Kode etik profesi akuntansi dapat diartikan sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari dalam profesi akuntansi. 1. Kode Perilaku Profesional Kode etik akuntan yang disusun akan mengarahkan para akuntan agar melakukan tindakan yang dinilai baik dan bermoral. Dimana tujuannya adalah mendapatkan penilaian bahwa para akuntan telah bersikap professional. Penilaian atas profesionalitas akan mencakup karakter yang terdapat dalam diri pekerja. Penilaian terhadap profesionalitas akan berbeda antar jenis pekerjaan, karena setiap pekerjaan memiliki hal yang berbeda untuk dipenuhi satu sama lainnya. Misalnya seorang psikolog dilarang untuk menceritakan kondisi kejiwaan pasiennya. Sementara itu, seorang akuntan harus menyajikan data tanpa dipengaruhi masalah pribadi agar informasi yang disajikan tidak menyesatkan dan menimbulkan kerugian bagi pihak pengguna. 2. Prinsip-prinsip Etika : IFAC, AICPA, IAI Kode etik berupa prinsip atau etika yang disusun oleh masingmasing instansi akan berbeda. Dalam hal ini akan dibahas mengenai standard an prinsip yang ditentukan oleh IFAC, AICPA, dan IAI. Dalam Kode Etik Akuntan Profesional 2001 yang dibuat oleh IFAC disebutkan bahwa, dengan adanya tanggung jawab terhadap publik maka profesionalitas harus dimiliki karena profesionalitas dapat membentuk kepercayaan publik. 3. Kode Etik Prinsip-prinsip Dasar Akuntan Profesional IFAC 2005 – Section 100.4 Seorang akuntan professional diharuskan untuk mematuhi prinsipprinsip dasar berikut :











Integritas, seorang akuntan professional harus tegas dan jujur dalam semua keterlibatannya dalam hubungan profesional dan bisnis. Objektivitas, seorang akuntan professional seharusnya tidak membiarkan bias, konflik kepentingan, atau pengaruh yang berlebihan dari orang lain untuk mengesampingkan penilaian professional atau bisnis. Kompetensi professional dan Kesungguhan, seorang akuntan professional mempunyai tugas yang berkesinambungan untuk senantiasa menjaga penghetahuan dan skil professional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau atasan menerima jasa professional yang kompeten berdasarkan perkembangan terkini dalam praktik, legislasi dan teknis. Seorang akuntan professional harus bertindak tekun dan sesuai dengan standar teknis dan professional yang berlaku dalam memberikan layanan professional. Kerahasiaan, seorang akuntan professional harus menghormati kerahasian informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan bisnis professional dan bisnis tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga, tanpa otoritas yang tepat dan spesifik kecuali ada hak hukum atau professional atau kewajiban untuk mengungkapkan. Informasi rahasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan bisnis professional seharusnya tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi para akuntan professional atau pihak ketiga. Perilaku Profesional, seorang akuntan professional harus patuh pada hukum dan peraturan-peraturan terkait dan seharusnya menghindari tindakan yang bisa mendeskreditkan profesi.

4. Ikhtisar Kode Etik (Pedoman Perilaku) AICPA 1. Tanggung Jawab: dalam melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai professional, anggota harus menerapkan penilaian professional dan moral yang sensitive dalam segala kegiatannya. (section 52, article I) 2. Kepentingan Umum: anggota harus menerima kewajiban mereka untuk bertindak dengan cara yang dapat melayani kepentingan publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen terhadap profesionalisme. (section 53, article II) 3. Integritas: untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan masyarakat, anggota harus melakukan semua tanggung jawab professional dengan integritas tertinggi. (section 54, article III) 4. Objectivitas dan Independensi: seorang anggota harus mempertahankan objectivitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab professional. Seorang anggota dalam praktik publik harus independen dalam penyajian fakta dan tampilan ketika memberikan layanan audit dan jasaatestasi lainnya. (section 55, article IV)

5. Due Care: seoarng anggota harus mematuhi standar teknis dan etis profesi, berusaha terus menerus untuk menigkatkan kompetensi dan layanan dalam melaksanakan tanggung jawab professional dengan kemampuan terbaik yang dimiliki anggota. (section 56, article V) 6. Sifat dan Cakupan Layanan: seorang anggota dalam praktik publik harus memerhatikan Prinsip-prinsip dari Kode Etik Profesional dalam menentukan lingkup dan sifat jasa yang akan disediakan. (section 57, article VI). C.12 ETIKA PROFESI DALAM PERTANGGUNG JAWABAN Pengertian Kode Etik Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Beberapa alasan mengapa kode etik perlu untuk dibuat adalah (Adams., dkk, dalam Ludigdo, 2007) : a. Kode etik merupakan suatu cara untuk memperbaiki iklim organisasional sehingga individu-individu daoat berperilaku secara etis. b. Kontrol etis diperlukan karena sistem legal dan pasar tidak cukup mampu mengarahkan perilaku organisasi untuk mempertimbangkan dampak moral dalam setiap keputusan bisnisnya. c. Perusahan memerlukan kode etik untuk menentukan status bisnis sebagai sebuah profesi, dimana kode etik merupakan salah satu penandanya. d. Kode etik dapat juga dipandang sebagai upaya menginstitusionalisasikan moral dan nilai-nilai pendiri perusahaan, sehingga kode etik tersebut menjadi bagian dari budaya perusahaan dan membantu sosialisasi individu baru dalam memasuki budaya tersebut. e. Kode etik merupakan sebuah pesan. Setiap Praktisi wajib mematuhi dan menerapkan seluruh prinsip dasar dan aturan etika profesi yang diatur dalam Kode Etik ini, kecuali bila prinsip dasar dan aturan etika profesi yang diatur oleh perundangundangan, ketentuan hukum, atau peraturan lainnya yang berlaku ternyata berbeda dari Kode Etik ini. Dalam kondisi ttersebut, seluruh prinsip dasar dan aturan etika profesi yang diatur dalam perundangundangan, ketentuan hukum, atau peraturan lainnya yang berlaku tersebut wajib dipatuhi, selain tetap mematuhi prinsip dasar dan aturan etika profesi lainnya yang diatur dalam Kode Etik ini. Kode Etik Indonesia terdiri dari tiga bagian: a. Prinsip Etika,

Prinsip Etika memberikan kerangka dasar bagi Aturan Etika, yang mengatur pelaksanaanpemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip Etika disahkan oleh Kongres dan berlaku bagi seluruh anggota. Salah satu yang membedakan profesi akuntan publik dengan profesi lainnya adalah tanggung jawab profesi akuntan publik dalam melindungi kepentingan publik. Oleh karena itu, tanggung jawab profesi akuntan publik tidak hanya terbatas pada kepentingan klien atau pemberi kerja. Prinsip-prinsip dasar etika profesi terdiri dari :  Tanggung jawab profesi, bahwa akuntan di dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai profesional harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.  Prinsip Integritas, Akuntan sebagai seorang profesional, dalam memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya tersebut dengan menjaga integritasnya setinggi mungkin.  Kepentingan publik, Akuntan sebagai anggota IAI berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepentingan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.  Prinsip Objektivitas, Setiap Praktisi tidak boleh membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layakdari pihak-pihak lain mempengaruhi pertimbangan professional atau pertimbangan bisnisnya.  Prinsip Kompetensi serta kecermatan dan kehati-hatian professional, Akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi, dan teknik yang paling mutakhir.  Prinsip Kerahasiaan , Setiap Praktisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan professional dan hubungan bisnisnya, serta tidak boleh mengungkapkan informais tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari klien atau pemberi kerja, kecuali jika tedapat kewajiban untuk mengungkapkan sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan lainnya.  Prinsip perilaku professional , Akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten selaras dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya.  Standar teknis , akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya harus mengacu dan mematuhi standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, akuntan mempunyai kewajiban untuk

melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektifitas. b. Aturan Etika, Aturan Etika disahkan oleh Rapat Anggota Himpunan dan hanya mengikat anggota Himpunan yang bersangkutan. Untuk memberikan pedoman etika yang spesifik di bidang etika profesi akuntan publik, IAI Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP) telah menyusun aturan etika . dalm hal keterterapan aturan ini mengharuskan anggota IAI-KAP dan staf profesional (baik yang anggota maupun yang bukan anggota IAI-KAP) yang bekerja di suatu kantor akuntan publik untuk mematuhinya. Aturan etika ini meliputi pengaturan tentang : 1. Independensi, Integritas, dan Obyektifitas Aturan etika ini memberikan pedoman bagi anggota untuk mempertahankan sikap mental yang independen dalam menjalankan tugas profesionalnya. Selain itu anggota juga harus mempertahankan integritas dan obyektifitasnya dengan antara lain menghindari benturan kepentingan dalam menjalankan tugasnya. 2. Standar umum dan prinsip akuntansi Aturan ini mengharuskan anggota untuk mematuhi berbagai standar dan interpretasinya yang ditetapkan oleh IAI, sehingga dalam hal ini disebutkan kepatuhan atas standar umum, kepatuhan terhadap standar dan prinsip-prinsip akuntansi. 3. Tanggung jawab kepada klien Dalam bagian ini diatur tentang informasi klien yang rahasia dan fee profesional (besaran fee dan fee kontinjen) 4. Tanggung jawab kepada rekan seprofesi Dalam hal ini anggota harus memperhatikan tanggung jawab kepada rekan seprofesi, komunikasi antar akuntan publik dan perikatan atestasi. 5. Tanggung jawab dan praktik lain Aturan ini memberikan pedoman yang menyangkut : (a) penghindaran atas perbuatan dan perkataan yang mendiskreditkan profesi, (b) iklan, promosi, dan kegiatan pemasaran lainnya, (c) komisi dan fee referral, serta (d) bentuk organisasi dan KAP. c. Interpretasi Aturan Etika Interpretasi Aturan Etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh Badan yang dibentuk oleh Himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. Fungsi Kode Etik Kode etik profesi itu merupakan sarana untuk membantu para pelaksana sebagai seseorang yang professional supaya tidak dapat

merusak etika profesi. Ada tiga hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi: a. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi, pelaksana profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. b. Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja (kalangan sosial). c. Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan. Dalam lingkup TI, kode etik profesinya memuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitan dengan hubungan antara professional atau developer TI dengan klien, antara para professional sendiri, antara organisasi profesi serta organisasi profesi dengan pemerintah. Salah satu bentuk hubungan seorang profesional dengan klien (pengguna jasa) misalnya pembuatan sebuah program aplikasi. Seorang profesional tidak dapat membuat program semaunya, ada beberapa hal yang harus ia perhatikan seperti untuk apa program tersebut nantinya digunakan oleh kliennya atau user, ia dapat menjamin keamanan (security) sistem kerja program aplikasi tersebut dari pihak-pihak yang dapat mengacaukan sistem kerjanya (misalnya: hacker, cracker, dll). Kode etik profesi Informatikawan merupakan bagian dari etika profesi. Jika para profesional TI melanggar kode etik, mereka dikenakan sanksi moral, sanksisosial, dijauhi, di-banned dari pekerjaannya, bahkan mungkin dicopot dari jabatannya. Tanggung Jawab Profesi Tanggungjawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga tanggungjawab dapat dipahami sebagai kewajiban menanggung, memikul jawab, dan menanggung segala sesuatunya. Bertanggungjawab berarti dapat menjawab bila ditanya tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Orang yang bertaggung jawab dapat diminta penjelasan tentang tingkah lakunya dan bukan saja ia bisa menjawab melainkan juga harus menjawab. Dalam pengertian kamus Bahasa Inggris, tanggung jawab itu diterjemahkan dengan kata: “Responsibility = having the character of a free moral agent; capable of determining one’s own acts; capable of

deterred by consideration of sanction or consequences”. Definisi ini memberikan pengertian yang dititiberatkan pada: 1) harus ada kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap sesuatu perbuatan 2) harus ada kesanggupan untuk memikul resiko dari sesuatu perbuatan Bila pengertian diatas dianalisis lebih luas, akan kita dapati bahwa dalam kata; “Having the character’ itu dituntut sebagai suatu keharusan, akan adanya pertanggungan moral/karakter. Karakter di sini merupakan suatu nilai-nilai dari perbuatan. Konsekuensi selanjutnya berarti bahwa terhadap sesuatu perbuatan hanya terdapat dua alternative penilaian yaitu: tahu bertanggung jawab atau tidak tahu bertanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Misal, seorang mahasiswa mempunyai kewajiban belajar. Bila belajar, maka hal itu berarti ia telah memenuhi kewajibanya. Berarti pula ia telah bertanggung jawab atas kewajibannya. Sudah tentu bagaimana kegiatan belajar si mahasiswa. Itulah kadar petanggung jawabannya. Bila pada ujian mendapat nilai A, B atau C itulah kadar pertanggung jawabannya. Bila si mahasiswa malas belajar, dan dia sadar akan hal itu. Tetapi ia tetap tidak mau belajar dengan alasan cape, segan, dan lain-lain. Padahal ia menghadapi ujian. Ini berarti bahwa si mahasiswa tidak memenuhi kewajibannya, berarti pula ia tidak bertanggung jawab. Unsur-unsur Tanggungjawab Dari segi filsafat, suatu tanggung jawab itu sedikitnya didukung oleh tiga unsur pokok, yaitu : kesadaran, kecintaan/kesukaan, dan keberanian. 1. Kesadaran Sadar berisi pengertian : tahu, kenal, mengerti dapat memperhitungkan arti, guna sampai kepada soal akibat dari sesuatu perbuatan atau pekerjaan yang dihadapi. Seseorang baru dapat diminta tanggung jawab, bila ia sadar tentang apa yang diperbuatnya. Dengan dasar pengertian ini kiranya dapat dimengerti, apa sebab ketiga golongan (si bocah, si kerbau, dan si gila ) adalah tidak wajar bila diminta atau dituntut supaya bertanggung jawab sebab, baik kepada si bocah, si kerbau, dan si gila, kesemua mereka ini, bertindak tanpa adanya kesadaran, artinya mereka sama sekali tidak mengerti, akan guna dan akibat dari perbuatannya. 2. Kecintaan / Kesukaan Cinta, suka menimbulkan rasa kepatuhan, kerelaan, dan kesediaan berkorban. Cinta pada tanah air menyebabkan prajurit-prajurit kita

rela menyabung nyawa untuk mempertahankan tanah air tercinta. Sadar akan arti tanggungjawablah, menyebabkan mereka patuh berdiri di bawah terik matahari atau hujan lebat untuk mengawal, dilihat atau tidak diawasi 3. Keberanian Berani berbuat, berani bertanggungjawab. Berani disini didorong oleh rasa keikhlasan, tidak bersikap ragu-ragu dan takut terhadap segala macam rintangan yang timbul kemudian sebagai konsekueansi dari tindak perbuatan. Karena adanya tanggung jawab itulah, maka seseorang yang berani, juga memerlukan adanya pertimbangan pertimbangan, perhitungan dan kewaspadaan sebelum bertindak, jadi tidak sembrono atau membabi buta. Keberanian seorang prajurit adalah keberanian yang dilandasi oleh rasa kesadaran, adanya rasa cinta kepada tanah air, dimana ketiga unsur kejiwaan tersebut tersimpul ke dalam satu sikap: “Keikhlasan dalam mengabdi, dan dengan penuh rasa tanggung jawab“, dalam menunaikan tugas dan darma bakti kepada negara dan bangsa. Jenis-jenis Tanggungjawab a. Tanggungjawab Dilihat dari Sifatnya Tanggungjawab itu bisa langsung atau tidak langsung. Tanggung jawab bersifat langsung, bila si pelaku sendiri bertanggung jawab atas perbuatannya. Biasanya akan terjadi demikian. Tetapi kadangkadang orang bertanggung jawab secara tidak langsung. contohnya, kalau anjing saya merusakkan barang milik orang lain, bukanlah anjing yang bertanggung jawab (sebab seekor anjing bukan makhluk bebas), melainkan saya sebagai pemiliknya. Sekurangkurangnya bila kejadian itu berlangsung di tempat umum. Jadi, di sini saya bertanggung jawab secara tidak langsung. Sebab saya harus mengawasi gerak-gerik anjing saya di tempat umum. Tapi kalau seandainya orang masuk halaman rumah saya tanpa izin dengan maksud mencuri atau maksud apapun juga dan digigit oleh anjing saya, maka saya tidak bertanggung jawab, karena orang itu tidak berhak masuk halaman rumah tanpa seizin tuan rumah. Demikian halnya juga dengan anak kecil, bila anak kecil melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, orang tua atau walinya bertanggung jawab atas kejadian itu, karena anak itu sendiri belum bisa dianggap pelaku bebas. Secara tidak langsung orang tua atau walinya bertanggungjawab, sebab mereka harus mengawasi anaknya. b. Tanggungjawab Dilihat dari Subyeknya Tanggungjawab bila dilihat dari segi subyeknya terbagi menjadi dua bagian, yaitu: a) tanggungjawab pribadi atau perorangan, artinya, tanggungjawab seseorang atas perbuatannya. b) Tanggungjawab kolektif atau kelompok Tetapi, jenis tanggungjawab ini dalam etika sering kali diajukan pertanyaan apakah ada tanggungjawab kolektif atau kelompok. Pertanyaan ini

dijawab dengan cara berbeda-beda. Beberapa etikawan menerima kemungkinan tanggung jawab kolektif, tapi lebih banyak menolaknya. Kadang-kadang kita mendapat kesan bahwa memang ada tanggung jawab kolektif. Tanggung jawab tidak dimaksudkan penjumlahan tanggung jawab beberapa individu. Bukan maksudnya bahwa orang A bertanggung jawab di samping orang B, C, dan D. sebab, tanggung jawab seperti itu hanya merupakan struktur lebih kompleks dari tanggung jawab pribadi dan tidak menimbulkan kesulitan khusus. Juga tidak dimaksudkan bahwa dalam suatu kelompok beberapa orang bertanggung jawab untuk sebagian, seperti misalnya dalam sebuah geng penjahat ada yang merencanakan, ada yang membantu dan ada yang melaksanakan tindak kejahatan. Juga tidak dimaksudkan bahwa banyak tindakan pribadi kita mempunyai dampak sosial. Hal itu tidak mengherankan, sebab akibat kodrat social manusia perbuatan – perbuatan pribadi kita dengan banyak cara terjalin dengan kepentingan orang lain, bahkan dengan masyarakat sebagai keseluruhan. Yang dimaksudkan dengan tanggung jawab kolektif ialah bahwa orang A, B, C, dan D dan seterusnya, secara pribadi tidak bertanggung jawab, sedangkan mereka semua bertanggung jawab sebagai kelompok atau keseluruhan. c. Tanggungjawab Dilihat dari Obyek dan Relasinya Selain jenis tanggungjawab di atas, ada juga tanggungjawab yang dilihat dari obyeknya dan relasi manusia yang komponen yang lainnya. Manusia itu berjuang memenuhi keperluannya sendiri atau untuk keperluan pihak lain. Untuk itu dia mengahadapi manusia dalam masyarakat atau menghadapi lingkungan alam. Dalam usahanya itu manusia juaga menyadari bahwa ada kekuatan lain yang ikut menentukan yaitu kekuasaan Tuhan. Atas dasar itu, lalu dikenal beberapa jenis tanggung jawab, yaitu: 1. Tanggungjawab terhadap Diri Sendiri Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusaia pribadi. Dengan demikian bisa memecahkan masalah-masalah kemanusiaan mengenai dirinya sendri. Menurut sifat dasarnya anusia adalah makhluk bermoral, tetapi manusia juga seorang pribadi. Karena merupakan seorang pribadi maka manusia mepunyai pendapat sendiri, perasan sendiri, angan-angan sendiri. Sebagai perwujudan dari pendapat, perasaan,dan angan-angan itu manusia berbuat dan bertindak. Dalam hal ini manusia tidak luput dari kesalahan kekeliruan, baik yang disengaja maupun tidak. 2. Tanggungjawab terhadap Keluarga Keluarga merupakan masyarakat kecil. Keluarga terdiri dari suam-istri, ayah-ibu, dan anak-anak, dan juga orang lain yang menjadi anggota keluarga. Tanggungjawab ini menyangkut

nama baik keluarga. Dan tanggungjawab juga merupakan kesejahteraan, keselamatan, pendidikan, dan kehidupan. 3. Tanggungjawab terhadap Masyarakat Pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lain, sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk sosial. Karena membutuhkan manusia lain maka ia harus berkomunikasi dengan manusia lain tersebut. Sehingga dengan demikian manusia di sini merupakan anggota masyarakat yang tentunya mempunyai tanggung jawab seperti anggota masyarakat lain agar dapat melangsungkan hidupnya dalam masyarakat tersebut. Wajarlah apabila segala tingkah laku dan perbuatannya harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. 4. Tanggungjawab terhadap Bangsa/Negara Suatu kenyataan lagi, bahwa tiap mausia, tiap individu adalah warga Negara suatu Negara. Dalam berfikir, berbuat, bertindak, bertingkah laku manusia terikat oleh norma-norma atau ukuranukuran yang dibuat oleh negara. Manusia tidak dapat berbuat semaunya sendiri. Bila perbuatan manusia itu salah, maka ia harus bertanggung jawab kepada negara. 5. Tanggungjawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa Tuhan menciptakan manusia di bumi ini bukanlah tanpa tanggung jawab, melainkan untuk mengisi kehidupannya manusia bertanggung jawab langsung terhadap Tuhan. Sehingga tindakan manusia tidak bisa lepas dari hukuman-hukuman Tuhan yang dituangkan dalam berbagai kitab suci melalui berbagai macam agama. Pelanggaran dari hukuman-hukuman tersebut akan segera diperintahkan oleh Tuhan dan jika dengan peringatan yang keras pun manusia masih juga tidak menghiraukan maka Tuhan akan melakukan kutukan. Sebab dengan mengabaikan perintah-perintah Tuhan berarti mereka meninggalkan tanggungjawab yang seharusnya dilakukan oleh manusia terhadap Tuhan sebagai penciptanya, bahkan untuk memenuhi tanggungjawabnya, manusia perlu pengorbanan. C. 13 PENGELOLAAN KEUANGAN PADA PERSEKOLAHAN Konsep Dasar Keuangan Dalam suatu lembaga pendidikan, biaya pendidikan merupakan salah satu komponen penunjang yang penting, yang sifatnya melengkapi akan tetapi tidak dapat ditinggalkan. Dalam kondisi yang sangat terpaksa, pendidikan masih akan dapat berlangsung tanpa adanya biaya. Akan tetapi, setiap usaha peningkatan kualitas pendidikan selalu mempunyai akibat keuangan. Penanggung jawab administrasi biaya pendidikan adalah kepala sekolah. Namun demikian, guru diharapkan ikut berperan dalam administrasi biaya pendidikan di sekolah. Administrasi keuangan meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan, pelaporan,

dan pertanggungjawaban dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan sekolah. Tujuan administrasi ini adalah untuk mewujudkan suatu tertib administrasi keuangan, sehingga pengurusannya dapat dipertanggunggjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam administrasi keuangan ada pemisahan tugas dan fungsi antara otorisator, ordonator, dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran uang. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang ditetapkan. Bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang dan diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban. Kepala sekolah sebagai pemimpin satuan kerja berfungsi sebagai otorisator untuk memerintahkan pembayaran. Bendaharawan sekolah ditugasi untuk melakukan fungsi ordonator dalam menguji hak atas pembayaran. Kepala sekolah wajib melakukan pengawasan dalam penggunaan pengawasan dalam penggunaan dana. Oleh sebab itu, kepala sekolah tidak boleh melaksanakan fungsi bendaharawan. Ketersediaan dana merupakan salah satu syarat untuk dapat dilakukannya berbagai kegiatan pendidikan. Bersama-sama dengan unsur-unsur administrasi pendidikan yang lainnya, seperti manusia/personil, fasilitas, dan teknologi pendidikan, dana berfungsi untuk kemudian menghasilkan keluaran tertentu yang menunjang keberhasilan tujuan penyelnggaraan pendidikan. Masalah pemenuhan kebutuhan dana pendidikan itu dipandang sebagai hal yang perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengatur dan membiayai pendidikan sesuai dengan fungsinya. Namun, karena keterbatasan kemampuan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dana pendidikan, maka tanggung jawab atas pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orangtua (USPN No.20 tahun 2003). Undang-undang RI No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang RI No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dijadikan sebagai dasar hukum bagi daerah untuk mengatur diri sendiri (otonomi) yang berimplikasi pula pada pengelolaan pendidikan, dan keuangan pendidikan yang tidak selalu tergantung pada pusat dan organisasi pendidikan di daerah.

Secara sederhana pengelolaan dana pendidikan itu mencakup dua aspek, yaitu : 1) Dimensi Penerimaan atau sumber dana, dan 2) Dimensi Pengeluaran atau alokasi dana. Dimensi penerimaan antara lain bersumber dari: penerimaan umum pemerintah, penerimaan khusus pemerintah yang diperuntukkan bagi pendidikan, iuran sekolah, dan sumbangan-sumbangan masyarakat. Sedangkan dimensi pengeluaran meliputi: pengeluaran modal/Kapital atau anggaran pembangunan (capital outlay/expenditure). Keberhasilan pengelolaan atas dana pendidikan akan menimbulkan berbagai manfaat, diantaranya : a. Memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien, artinya dengan dana tertentu diperoleh hasil yang maksimal atau dengan dana minimal diperoleh hasil/tujuan tertentu. b. Memungkinkan tercapainya kelangsungan hidup lembaga pendidikan sebagai salah satu tujuan didirikannya lembaga tersebut (terutama bagi lembaga pendidikan swasta termasuk kursus-kursus). c. Dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran-kebocoran ataupun penyimpangan-penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula. Penyimpangan akan dapat dikendalikan apabila pengelolaan berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan hal tersebut, pengelolaan keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa dalam manajemen sekolah, yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan proses belajarmengajar di sekolah bersama komponen-komponen lain. Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya, baik itu disadari maupun tidak disadari. Komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola sebaikbaiknya agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Hal ini penting, terutama dalam rangka pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi, yang memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan keperluan masing-masing sekolah karena pada umumnya dunia pendidikan

selalu dihadapkan pada masalah keterbatasan dana, apalagi dalam kondisi kritis seperti sekarang ini. Dan dalam prosesnya pengelolaan keuangan dalam bidang pendidikan lebih difokuskan dalam proses merencanakan alokasi secara teliti dan penuh perhitungan, serta mengawasi pelaksanaan penggunaan dana, baik untuk biaya operasional maupun biaya kapital, disertai buktibukti secara administratif dan fisik (material) sesuai dengan dana yang dikeluarkan. C.14 PROSES PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH Penerimaan dan realisasi/penggunaan keuangan sekolah merupakan hal yang penting untuk mengetahui potensi dan apa yang akan dihasilkan dari potensi tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam konsep administrasi pendidikan menggunakan strategi, yaitu memfungsikan fungsi administrasi dalam pengelolaan keuangan sekolah seperti perencanaan, pengorganisasian sumber dana sekolah dan pendistribusiannya, penggerakan dan penggunaan keuangan sekolah, pengawasan dan evaluasi anggaran serta mempertanggungjawabkannya. a. Perencanaan Anggaran Peran anggaran dalam pengelolaan pembelajaran yang berkaitan dengan layanan belajar dan manajemen sekolah serta manajemen sekolah secara keseluruhan sangatlah penting untuk mencapai tujuan. Anggaran merupakan rencana kuantitatif terhadap operasi organisasi sekolah. Anggaran meliputi aspek keuangan maupun aspek non keuangan dari operasi yang direncanakan. Proses penyiapan anggaran disebut penganggaran yaitu menyediakan anggaran untuk melaksanakan program yang telah direncanakan. Anggaran mempunyai peran penting dalam pengalokasian sumber daya atau potensi sekolah, pengkoordnasian operasi pendidikan. Candoli Carl Cs. (1985) mengemukakan dalam lembaga pendidikan anggaran sekolah merupakan instrumen perencanaan dan instrumen pengendalian. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam membuat anggaran menurut Yahya (2003:46) adalah : 1) Permintaan terhadap hasil produksi dan stabilitas permintaan potensi dasar 2) Jenis-jenis hasil produksi yang dibuat 3) Jenis-jenis dan sifat hasil produksi yang dibuat 4) Kemampuan menyusun jadwal mengatur pelaksanaan 5) Jumlah dana yang dipergunakan dibandingkan dengan hasil yang mungkin dicapai. 6) Perencanaan dan pengawasan Stephen P.Taylor (2001:351) menyatakan anggarn penting dilakukan dengan alasan sebagai berikut : 1) Untuk menentukan apakah mereka mendapat laba atau rugi.

2) Untuk menghitung dampak keputusan tertentu direncanakan. 3) Untuk mengesahkan keputusan bisnis yang telah diambil. 4) Untuk menentukan target manajemen. 5) Untuk menentukan tingkat kebutuhan

yang

Sekolah sebagai lembaga pendidikan, keberadaannya harus dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sebagai stakeholder, selain memikirkan bagaimana suatu keuntungan bias diperoleh sekolah. b. Sumber-sumber Keuangan Pendidikan sebagai Dimensi Penerimaan Chon (Fattah, 2000) mengatakan bahwa biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost). Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran, sarana belajar, biaya transfortasi, gaji guru baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, sekolah maupun orang tua. Sedang biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang (earing forgone) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (opportunity cost) yang dikorbankan siswa selama belajar. Mulyasa (2002), sumber keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah secara garis besar dapat dikelompokan atas tiga sumber, yaitu: (1) pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun kedua-duanya, yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukan bagi kepentingan pendidikan; (2) orang tua atau peserta didik; (3) masyarakat, baik yang mengikat maupun tidak mengikat. Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003 Bab XIII Bagian Kesatu Pasal 46 ayat (1) ditegaskan secara jelas, bahwa pengadaan dan pendayagunaan sumber-sumber daya pendidikan dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan atau keluarga peserta didik. Adapun diantara dimensi penerimaan telah dikemukakan pada bagian terdahulu, meliputi hal-hal berikut: 1) Hasil Penerimaan Pemerintah Umum Yang termasuk ke dalam golongan ini yaitu semua penerimaan pemerintah dari pajak, pajak pendidikan dari perusahaan-perusahaan, dan iuran-iuran pembangunan daerah. Pajak pendapatan dan pajak penjualan biasanya didistribusikan untuk biaya rutin, sedangkan pajak kekayaan disalurkan untuk biaya kapital. APBN adalah anggaran yang diatur dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat. Pada dasarnya administrasi dana ini adalah tanggung jawab presiden. Anggaran rutin adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi kegiatan rutin. Kegiatan rutin ini adalah kegiatan yang berlangsung setiap tahun, gaji, biaya kantor, biaya telepon, biaya pemeliharaan gedung, dan sebagainya.

Untuk memudahkan pengaturan, anggaran rutin dibagi menjadi mata anggaran-mata anggaran. Mata anggaran adalah klasifikasi anggaran untuk membiayai suatu kegiatan tertentu. Penggunaan anggaran harus disesuaikan dengan jumlah dan jenis pengeluaran yang ditentukan secara tetap oleh pemerintah. Cara mengajukan anggaran rutin dilakukan melalui pengisian Usulan Kegiatan Operasional Rutin (UKOR). Yang menjadi bahan utama dalam penyususnan UKOR ialah program tahunan sekolah yang terinci. UKOR yang telah disahkan oleh pemerintah akan menjadi DIK (Daftar Isian Kegiatan) yang berlaku sebagai SKO (Surat Keputusan Otorisasi). 2) Penerimaan Pemerintah Khusus Untuk Pendidikan Yang termasuk ke dalam golongan ini anatara lain, bantuan atau pinjaman luar negeri, seperti bantuan dari Badan Internasional PBB (UNICEF atau UNESCO), pinjaman dari Bank Dunia. Bantuan yang bersumber dari luar negeri ini mencakup bantuan teknik dan bantuan modal berupa pinjaman dan hibah. Karena dana bantuan ini tidak mencukupi seluruh keperluan pendidikan, maka pemerintah harus memilih prioritas. Artinya pilihan lapangan atau proyek yang perlu dibantu. Misalnya, pada pengembangan ilmu-ilmu pasti, ilmu pengetahuan alam, dan sebagainya. 3) Iuran Sekolah Termasuk dalam golongan ini adalah Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) atau BP3 yaitu bantuan dana yang diterima dari peserta didik atau orangtua siswa pada setiap bulan yang disetorkan ke Kantor Dinas Pendidikan. Sebagian dana SPP/BP3 ini dikembalikan lagi ke sekolah dalam bentuk Dana Penunjang Pendidikan atau Sumbangan Bantuan Penyelenggaraaan Pendidikan (DPP/SBPP) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dalam bentuk sarana/peralatan kegiatan belajar mengajar. 4) Sumbangan-sumbangan Sukarela dari Masyarakat Termasuk ke dalam golongan ini sumbangan-sumbangan swasta, perorangan atau keluarga, perusahaan, badan-badan sukarela dan kelompok-kelompok. Sumbangan perorangan atau keluarga siswa tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga tanah, tenaga dan bahan bangunan untuk mendirikan sekolah. Sedangkan badan-badan sukarela seperti yayasan swasta turut membantu memajukan pendidikan, mensponsori sekolah dalam bentuk gedung dan alat-alat. Untuk pembiayaan penyelenggaraan dan pembinaan sekolah, oleh pemerintah daerah kadang-kadang diberikan bantuan. Bantuan tersebut dapat digunakan untuk : a) Pelaksanaan pelajaran sekolah. b) Tata usaha sekolah. c) Pemeliharaan sekolah. d) Kesejahteraan pegawai sekolah.

e) Porseni sekolah. f) Pengadaan buku laporan pendidikan (rapor). g) Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) serta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN). h) Supervisi. i) Pembinaaan administrasi dan pelaporan. j) Pendataan. c. Penggunaan Keuangan Sekolah Dana yang diperoleh dari berbagai sumber dibukukan dan diagendakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran di kelas, laboratorium, perpustakaan, serta di tempat lainnya digunakan secara efektif dan efisien, dan sasaran penggunanaan dana tersebut sesuai rencana dan program yang diperkirakan akan mencapai target dan tujuan pembelajaran sekaligus tujuan sekolah.  Program pembangunan  D.P.P = Dana Pembinaan Pendidikan  D.B.O = Dana Bantuan Operasi  O.P.F = Oprasi Pembangunan dan fasilitas Berdasarkan SKB Mendikbud dan Menkeu No. 585/k/1987 dan 590/kmk 03/03/1987 tanggal 24 september 1987 kegiatan-kegiatan tersebut adalah antara lain:  Pemeliharaan saran/prasanara  PBM/KBM  Pembinaan Kegiatan Siswa  Dukungan Kegiatan Personil  Kegiatan R.T Sekolah/Komite Sekolah Menurut Levin M.H. (1987:426): Pengeluaran sekolah berhubungan dengan pembayaran keuangan sekolah untuk pembelian beberapa sumber dari proses sekolah, apakah digambarkan atau tidak dalam anggaran sekolah dan pengeluaran. Pengeluaran dari sumber sekolah termasuk nilai setiap input yang digunakan meskipun sekolah memberikan sumbangan atau tidak terlihat secara akurat dalam perhitungan pengeluaran. Fasilitas dan kelengkapan sekolah dibelanjakan oleh pemerintah dalam bentuk proyek-proyek, di mana bagi sekolah tidak ada jaminan untuk memperoleh fasilitas dan kelengkapan yang disediakan oleh proyek tersebut dan belum tentu fasilitas dan kelengkapan itu dibutuhkan oleh sekolah. Hal yang dapat dilakukan sekolah adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan peralatan seadanya. Jenis-jenis Pengeluaran dalam Pendidikan 1. Standar Pembiayaan Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan

pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelajutan. Dalam garis besarnya standar pembiayaan ini mencakup hal-hal sebagai berikut. a. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. b. Biaya investasi meliputi biaya pembelian sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. c. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. d. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi: (1) gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; (2) bahan atau peralatan habis pakai; dan (3) biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transfortasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan sebagainya. e. Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP. Sehingga dimensi alokasi digolongkan ke dalam dua jenis pengeluaran, yaitu pengeluaran rutin yang sifatnya berulang (recurrent expenditure) atau aktiva lancar dan pengeluaran kapital/modal (capital expenditure) atau aktiva tetap. Pengeluaran rutin atau berulang adalah biaya yang dipergunakan secara berkala dalam suatu masa tertentu (bulanan atau tahunan) seperti gaji guru, gaji pengelola, upah pegawai, pembelian bahan-bahan ATK, biaya pemeliharaan gedung, halaman sekolah dan dana-dana operasional. Untuk itu perlu dikuasai prinsip-prinsip pengelolaan kas, pengelolaan utang, dan pengelolaaan barang/fasilitas. Pengelolaan kas menyangkut hal-hal sebagai berikut: (1) Penentuan jumlah uang tunai kas yang diperlukan agar tidak berlebihan dan juga tidak terlampau kecil. (2) Pengendalian aliran uang tunai, baik yang masuk sekolah, maupun yang dikeluarkan oleh sekolah. Sedangkan pengelolaan utang menyangkut syarat-syarat dan sanksi-sanksi yang dikenakan jika meminjam dana dari pihak luar baik jangka panjang maupun jangka pendek. Demikian pula halnya dengan biaya modal yang dipergunakan untuk mendirikan bangunan sekolah, pembelian tanah, sarana pendidikan lainnya, seperti kantin, poliklinik, sarana olahraga (sport hall) yang relatif besar, memerlukan pengelolaan dengan baik. Penggunaan dana tersebut biasanya bersumber dari anggaran pembangunan yang diusulkan melalui Daftar Isian Proyek.

Ada beberapa kriteria untuk menilai keefektifan biaya dari beberapa program pendidikan yang diusulkan, yaitu: (1) Biaya per lulusan (biaya satuan). (2) Kualitas latihan yang dinyatakan dalam analisis kurikulum. (3) Penghargaan pimpinan lembaga (bagi yang telah bekerja) terhadap hasil pendidikan yang telah dicapai. Dengan kata lain, apakah ada dampaknya terhadap karir/jabatan. (4) Peluang untuk mendapatkan pekerjaan bagi yang belum bekerja. Dalam organisasi pendidikan, baik anggaran rutin maupun pembangunan terdapat sembilan kategori pembelanjaan, yaitu: 1. Dana cadangan untuk keperluan khusus, seperti dana sosial, biaya menerima tamu, membayar utang. 2. Pembelian barang, gaji dan kesejahteraan personil. 3. Belanja untuk melaksanakan tugas, barang habis pakai pada waktu pengajaran. 4. Dana pengadaan media, berbagai macam layanan, komunikasi. 5. Biaya fasilitas air, lampu, sanitasi, sanggar, pertanian sekolah. 6. Biaya bimbingan konseling, dosen tamu, karya wisata. 7. Pajak tahunan. 8. Perbaikan dan pengembangan kurikulum 9. Dana proyek, kontrak dengan orang asing/luar, termasuk pembelian alat-alat dan konstruksinya. Pengelolaan keuangan secara garis besar mencakup 3 fungsi utama, yaitu: 1) Membuat anggaran (Budgeting), merupakan kegiatan mengoordinasi semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa menyebabkan efek samping yang merugikan 2) Pencatatan atau pembukuan (Implementation Involves Accounting) ialah kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian jika diperlukan 3) Pemeriksaan atau pengawasan (Auditing). C.15 PENGAWASAN KEUANGAN PENDIDIKAN Pengertian Pengawasan Keuangan Yang dimaksud dengan pengawasan keuangan adalah suatu pemeriksaan yang terutama ditujukan pada masalah keuangan (transaksi, dokumen, buku, daftar serta laporan), antara lain untuk memperoleh kepastian bahwa berbagai transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan undang-undang, peraturan, keputusan, instruksi untuk menilai kewajaran yang diberikan oleh laporan keuangan. UUD 1945 pasal 23 ayat 5 mengamanatkan bahwa : Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Selanjutnya di tingkat intern pemerintah diadakan aparat pengawasan keuangan yang disebut Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (DJKN) termasuk struktur organisasi Departemen Keuangan dan mempunyai kedudukan dan fungsinya adalah membantu Presiden dalam pengawasan atas administrasi keuangan negara. Sebagai upaya penyempurnaan atau peningkatan DJKN diadakan perombakan lembaga menjadi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang diatur dalam Kepres No. 31 Tahun 1983. Dalam konsiderannya yang menjadi tujuan BPKP adalah pengawasan yang dimaksudkan, perundang-undangan, penghematan, daya guna dan hasil guna program kegiatan pemerintah dan pembangunan. Ide dari pernyataan di atas adalah pengawasan bukan semata-mata dilakukan pada keuangan dan ketaatan pada peraturan perundangundangan, tetapi menjangkau peningkatan efektifitas, efisiensi atau penghematan. Perkembangan selanjutnya dari pengawasan keuangan ini di tingkat Departemen, Inspektorat Jenderal di tingkat pusat, dan Inspektorat Wilayah/Propinsi (ITWILPROP) dan di tingkat Kabupaten/Kodya (ITWILKAB/KOD). Oleh karena pemeriksaan itu merupakan salah satu cara untuk melaksanakan fungsi pengawasan, maka secara sederhana norma pengawasan diartikan sebagai patokan, kaidah atau ukuran yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden No 15 tahun 1983 meliputi pengawasan fungsional dan pengawasan melekat yang berpedoman kepada norma sebagai berikut : 1) Pengawasan tidak mencari-cari kesalahan, yaitu tidak mengutamakan mencari siapa yang salah, tetapi apabila ditemukan kesalahan, penyimpangan dan hambatan supaya dilaporkan sebab-sebab dan bagaimana terjadinya, serta menemukan bagaimana memperbaikinya. 2) Pengawasan merupakan proses yang berlanjut yaitu dilaksanakn terus menerus, sehingga dapat memperoleh hasil pengawasan yang berkesinambungan, 3) Pengawasan harus menjamin adanya kemungkinan pengambilan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan untuk mencegah berlanjutnya kesalahan dan atau penyelewengan, 4) Pengawasan bersifat mendidik dan dinamis, yaitu dapat menimbulkan kegairahan untuk memperbaiki, mengurangi atau meniadakan penyimpangan di samping menjadi pendorong dan perangsang untuk menertibkan penyempurnaan kondisi obyektif pengawasan. Proses dan Standar Pengawasan Yang dimaksud dengan proses pengawasan adalah serangkaian tindak dalam melaksanakan pengawasan. Langkah-langkah dalam pengawasan baik fungsional maupun pengawasan melekat (pengawasan atasan langsung) menurut Stoner (1987):

a. b. c.

Penetapan beberapa jenis standar/patokan yang dipergunakan, berupa ukuran, kuantitas, kualitas, biaya, dan waktu. Membandingkan/mengukur kenyataan yang sebenarnya terhadap standar. Mengidentifikasi penyimpangan dan sekaligus pengambilan koreksi.

Dapat disimpulkan bahwa standar pengawasan pada dasarnya merupakan standar pelaksanaan yang dijadikan pedoman kerja dalam melaksanakan tugasnya. Dalam menentukan pemeriksaan terhadap satuan kerja/Pimpinan Proyek, perlu mengadakan penilaian yang mencakup : 1) Terselenggaranya pengawasan atasan langsung yang menjamin pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien. 2) Ketaatan dan ketepatan terhadap ketentuan yang berlaku. 3) Pencapaian dari rencana dan program, baik target finansial, target fisik, maupun target fungsional. 4) Faktor ketenangan personil yang melaksanakan kegiatan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan tersebut harus disertai bukti-bukti yang cukup relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil pemeriksaan dilaporkan secara tertulis jelas dan mudah dimengerti, penyajian informasi yang didukung atas bukti yang cukup memuat temuan dan kesimpulan pemeriksaan secara obyektif dan lengkap disertai saran tindakan yang konstruktif. D. JENIS-JENIS JENJANG PENDIDIKAN Terdapat 3 jenis jenjang pendidikan yang ada diindonesia, yaitu : 1. Pendidikan dini usia (PADU) 2. Pendidikan dasar dan menengah (PDM) 3. Pendidikan Tinggi (PT) D.1 BADAN HUKUM PENDIDIKAN ANAK DINI USIA (BHPADU) Dalam undang undang republik indonesia no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional mengamanatkan bahwa PADU diselenggarakan sebelum pendidikan dasar. Dan diamanatkan juga bahwa PADU dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan atau informal. Usia dini merupakan masa yang peka untuk menerima stimulasi yang sangat menentukan bagi perkembangan selanjutnya. Stimulasi yang diberikan agar anak dapat mempersiapkan diri memasuki pendidikan dasar dengan lebih baik . PADU atau pendidikan anak dini usia adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai berusia enam tahun. PADU jalur pendidikan formal adalah pendidikan yang terstruktur

sebagai upaya pembinaan dan pengembangan anak berusia 4 sampai 6 tahun, yang dilaksanakan melalui Taman Kanak-Kanak atau bentuk lain yang sederajat Ruang lingkup akuntansi dalam BHPADU Pendidikan anak usia dini atau PADU adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai berusia enam tahun . pendidikan ini dilakukan melaui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar sianak memiliki kesiapan dan memasuki pendidikan lebih lanjut. PADU terbagi menjadi formal (adalah pendidikan yang terstruktur sebagai upaya pembinaan dan pengembangan anak berusia 4-6 tahun yang dilaksanakan melalui taman kanak-kanak, raudhatul athfal dan bentuk lain yang sederajat, nonformal (pendidikan yang melaksanakan program pembelajaran secara fleksibel sebagai upaya pembinaan dan pengembangan anak sejak lahir sampai berusia 6 tahun, yang dilaksanakan melalui taman penitipan anak, kelompok bermain, dan bentuk lain yang sederajat), dan informal (upaya pembinaan dan pengembangan anak sejak lahir sampai berusia enam tahun, yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan). Tujuan penyelenggaraan Akuntansi BHPADU Tujuan dalam hal imi organisasi dan lembaga pendidikan, menggunakan system akuntansi sebagai alat untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Akuntansi merupakan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan transaksi–transaksi keuangan entitas sebagai suatu kesatuan dari unit unitnya serta penafsiran atas hasilhasil dari aktivitas yang dilakukan. termasuk dalam pengertian system dan penganggaran (budgeting) yang berlaku (sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang ada). akuntansi dalam BHPADU memiliki tiga tujuan utama yakni sebagai sarana (penanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan). Pendanaan BHPADU Pendanaan dalam badan hukum pendidikan anak dini usia (BHPADU) berkaitan dengan sumber dana dan pengolahan dana.sumber dana dalam BHPADU meliputi dana yang berasal dari pemerintah dan dana yang berasal dari masyarakat . dana yang berasal dari pemerintahbisa berupa blockgrand yang berasal dari Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). sedangkan dana yang berasal dari masyarakat adalah dalam bentuk dana pendidikan dari orang tua peserta didik PADU. pengelolaan dana tersebut diserahkan kepada yayasan. Bentuk penyelenggaraan pendidikan anak dini usia (PADU) : 1. Penyelenggaraan PADU Bertaraf Internasional Pemerintah dan / atau pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pengembangan PADU yang bertaraf internasional yang

dikembangkan dari lembaga yang telah ada atau dengan membentguk lembaga baru. pendanaan untuk pengembangan PADU yang bertaraf internasional ini di bebankan kepada APBD dan / atau APBN serta tidak membebani orang tua peserta didik . bahasa pengantar PADU bertaraf internasional dapat menggunakan bahasa inggris atau bahasa lain yang lazim digunakan dalam pergaulan internasional. sarana dan prasarananya harus menggunakan standra internasional, namun pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PADU yang bertaraf internasional. 2. Penyelenggaraan PADU Yang Diselenggarakan Oleh Lembaga Negara Lain Lembaga PADU dari negara lain yang terakreditasi atau yang diakui oleh pemerintah dapat menyelenggarakan PADU diwilayah negara kesatuan republik indonesia dalam bentuk penyertaan modal atau bentuk keuangan, pengajaran, dan pengakuan hasil belajar atau output lainnya. besarnya penyertaan modal asing disesuaikan dengan peraturan perundang undangan. lembaga PADU diselenggarakan oleh lembaga negara lain yang harus bekerja sama dengan penyelenggara nasional dan /atau lokal. Tenaga kependidikan dan pendidik dari negara lain harus tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga PADU yang diselenggarakan oleh lembaga negara asing wajib menyediakan fasilitas untuk penanaman nilai nilai moral bagi peserta didik warga negara indonesia sesuai agama yang dianutnya. Pemerintah mengakui bentuk-bentuk kerja sama internasional pendidikan anak usia dini seperti : program kembaran, waralaba, operasi bersama , patungan modal , pemagangan, dan lain–lain sesuai dengan kondisi dan perkembangannya. Pembiayaan PADU yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat berupa iuran, sumbangan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahan, keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidikan, penyertaan modal (saham) dan bentuk lain yang sah secara hukum. dan pertanggungjawaban penyelenggaraan PADU dilakukan kepada direktorat jendral PADU dan publik secara transparan serta akuntabel. Siklus Akuntansi Dalam BHPADU Siklus akuntansi merupakan proses akuntansi mulai dari pencatatan transaksi keuangan sampai dengan penyusunan laporan keuangan pada akhir periode. Pada dasarnya, siklus akuntansi dapat dibagi sebagai berikut: 1. Membuat atau menerima bukti pencatatan di mana biasanya sebuah entitas mempunyai bukti pencatatan sendiri, atau bukti lain yang bisa berupa kwitansi atau lainnya. 2. Mencatat dalam buku jurnal. 3. Memindahkan data jurnal ke buku besar 4. Menyusun laporan keuangan.

Siklus Akuntansi dalam BHPADU dapat di kelompokkan dalam tiga tahap, yaitu : 1. Tahap Pencatatan :  Kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran bukti transaksi serta bukti pencatatan.  Kegiatan pencatatan bukti transaksi ke dalam buku harian atau jurnal.  Memindahbukuan (posting) dari jurnal berdasarkan kelompok atau ke dalam akun buku besar. 2. Tahap Pengikhtisaran :  Penyusunan neraca saldo berdasarkan akun-akun buku besar  Pembuatan ayat jurnal penyesuaian  Penyusunan kertas kerja  Pembuatan ayat jurnal penutup  Pembuatan neraca saldo setelah penutupan  Pembuatan ayat jurnal pembalik 3. Tahap Pelaporan :  Laporan surplus defisit  Laporan arus kas  Neraca  Catatan atas laporan keuangan D.2 BADAN HUKUM PENDIDIKAN DASAR MENENGAH (BHPDM) Pendidikan Dasar adalah pendidikan umum yang lamanya sembilan tahun, yang diselenggarakan selama enam tahun di sekolah dasar dan tiga tahun di sekolah lanjutan tingkat pertama atau satuan pendidikan yang sederajat. Tujuan pendidikan dasar adalah untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik guna mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, serta mempersiapkan peserta didik mengikuti pendidikan menengah. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan dasar, yang biasa disebut sekolah menengah umum (SMU). Tingkat ini terdiri dari 3 kelas yang umumnya memakan waktu tiga tahun. Setelah selesai, pelajar dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Tujuan penyelenggaraan akuntansi dalam BHPDM adalah untuk menyediakan gambaran tentang keadaan keuangan pada keseluruhan penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang ada (SD, SLTP, dan SMU). Asal Dana Pendidikan : Pasal 46 UU No. 26 Tahun 2003 1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. 2) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal

31 ayat 4 undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. 3) Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Tujuan Penyelenggaraan Akuntansi BHPDM Tujuan penyelenggaraan akuntansi dalam Badan Hukum Pendidikan Dasar dan Menengah (BHPDM) adalah untuk menyediakan gambaran tentang keadaan keuangan pada keseluruhan penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang ada (SD, SLTP, dan SMU). Sumber Dana Pendidikan Dasar dan Menengah Ada 3 anggaran publik dalam anggaran pendidikan yang harus kita perhatikan yaitu : 1. APBN (Anggaran pendapatan dan belanja negara) yang dikelola oleh pemerintah pusat 2. APBD (Anggaran pendapatan dan belanja daerah) dikelola oleh pemerintah daerah 3. APBS (Anggaran pendapatan dan belanja sekolah) dikelola oleh sekolah. Anggaran-anggaran itulah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Mulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan, masyarakat harus mengetahui penggunaan/alokasi dana-dana tersebut. Siklus Akuntansi Dalam BHPDM Siklus akuntansi merupakan proses akuntansi mulai dari pencatatan transaksi keuangan sampai dengan penyusunan laporan keuangan pada akhir periode. Pada dasarnya, siklus akuntansi dapat dibagi sebagai berikut: 1. Membuat atau menerima bukti pencatatan di mana biasanya sebuah entitas mempunyai bukti pencatatan sendiri, atau bukti lain yang bisa berupa kwitansi atau lainnya. 2. Mencatat dalam buku jurnal. 3. Memindahkan data jurnal ke buku besar 4. Menyusun laporan keuangan. Siklus Akuntansi dalam BHPDM dapat di kelompokkan dalam tiga tahap, yaitu : 1. Tahap Pencatatan :  Kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran bukti transaksi serta bukti pencatatan.  Kegiatan pencatatan bukti transaksi ke dalam buku harian atau jurnal  Memindahbukuan (posting) dari jurnal berdasarkan kelompok atau ke dalam akun buku besar. 2. Tahap Pengikhtisaran :  Penyusunan neraca saldo berdasarkan akun-akun buku besar  Pembuatan ayat jurnal penyesuaian

 Penyusunan kertas kerja  Pembuatan ayat jurnal penutup  Pembuatan neraca saldo setelah penutupan  Pembuatan ayat jurnal pembalik 3. Tahap Pelaporan :  Laporan surplus defisit  Laporan arus kas  Neraca  Catatan atas laporan keuangan D.3 BADAN HUKUM PENDIDIKAN TINGGI (BHPT) Organisasi Nirlaba Pendidikan Tinggi (Universitas) Pada umumnya suatu universitas berdiri dalam naungan suatu yayasan. Dalam hal keuangan, seluruh keuangan yang dikelola universitas pada hakikatnya adalah milik yayasan. Pengelolaan dana universitas tersebut dilakukan oleh Rektor, yang selanjutnya diaudit oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk yayasan. Pada akhirnya, pertanggungjawahan rektor kepada yayasan khususnya dalam hal pengelolaan keuangan harus dilakukan setiap tahun. Sistem Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Universitas Pada bahasan berikut ini, akan dipaparkan suatu sistem pelaporan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban suatu universitas yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi sistem akuntansi suatu perguruan tinggi. Sistem ini sudah dicoba diterapkan dalam pengelolaan keuangan suatu universitas di Indonesia. Dalam hal pembuatan laporan keuangan, pihak universitas mencoba untuk melakukan standarisasi dengan mengacu pada PSAK Nomor 45. Karakteristik Pengelolaan Keuangan Universitas Seluruh keuangan yang dikelola universitas pada hakikatnya adalah milik yayasan. Keuangan universitas bersumber pada: 1. Uang penyelenggaraan pendidikan dan uang sumbangan pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa 2. Usaha-usaha lain yang sah terkait dengan tridharma perguruan tinggi 3. Subsidi Pemerintah, sumbangan, dan bantuan lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang tidak mengikat 4. Hasil usaha yayasan Tahun anggaran yang digunakan dimulai dari tanggal 1 September sampai dengan 31 Agustus tahun berikutnya. Setiap tahun anggaran, rektor dengan pertimbangan dan persetujuan senat universitas, mengajukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas kepada yayasan guna mendapat persetujuan dan pengesahan.

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas yang telah disetujui yayasan, menjadi panduan dan acuan seluruh subsistem universitas dalam menjalankan kegiatannya. Pada tiap pertengahan tahun anggaran, rektor dengan pertimbangan senat universitas dan persetujuan yayasan dapat melakukan perubahan/revisi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas yang sedang berjalan. Selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya setiap tahun anggaran, rektor harus sudah menyampaikan laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas tahun yang lalu kepada yayasan untuk disahkan, setelah mendapat pertimbangan senat universitas. Acuan Penyusunan Laporan Keuangan Universitas Laporan keuangan Universitas mengacu kepada laporan keuangan organisasi nirlaba seperti yang telah distandarkan dalam PSAK 45. Laporan Keuangan terdiri dari: a..Laporan Posisi Keuangan. b. Laporan Aktivitas. c. Laporan Arus Kas. d. Catatan Atas Laporan Keuangan. Jenis Pendidikan Tinggi : 1. Pendidikan tinggi adalah pendidikan di jalur pendidikan sekolah yang jenjangnya lebih tinggi daripada pendidikan menengah. 2. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang terutama diarahkan pada penguasa ilmu pengetahuan dan pengembangannya, pendidikan akademik terdiri dari program sarjana dan program pasca sarjana (magister dan doktoral). 3. Pendidikan profesional adalah pendidikan tinggi yang terutama diarahkan pada kesiapan penerapan keahlian tertentu, pendidikan profesional terdiri dari program Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Diploma IV. Penyelenggaraan pendidikan tinggi Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat karena merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik. Pendidikan tinggi dapat berbentuk : 1. Akademi akademi menyelenggarakan pendidikan profesional dan persyaratan penyelenggaraan pendidikan pada akademi diatur oleh menteri. 2. Politeknik politeknik menyelenggarakan pendidikan profesional dan persyaratan penyelenggaraan pendidikan pada akademi diatur oleh menteri. 3. Sekolah tinggi

merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pedidikan profesional dan /atau program pendidikan akademik. 4. Universitas dan institut yang dipimpin oleh seorang rektor dan pembantu rektor. Pendidikan akademik dan pendidikan profesional diselenggarakan dengan cara tatap muka dan/ atau jarak jauh, dan pelaksanaan dengan ketentuan tentang penyelenggaraan perguruan tinggi diatur oleh menteri pendidikan nasional. Akademi menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan / atau kesenian tertentu. Politeknik menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Sekolah tinggi ini menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Institut menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam kelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesian yang sejenis. Universitas menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu. Terkait dengan pertimbangan menteri pendidikan nasional, ikatan nasional akuntan indonesia perlu meneliti ulang kebutuhan penyusunan standar akuntansi badan hukum pendidikan tinggi. Pihakpihak yang bertanggung jawab adalah bagian keuangan dan badan pemeriksa keuangan (BPK). Standar akuntansi untuk penggabungan dua atau lebih BHPT disusun atas dasar prinsip substansi ekonomi suatu peristiwa yang lebih penting daripada formalitas legalnya. Pendanaan Pendidikan Tinggi Pendanaan pada perguruan tinggi dapat diperoleh dari sumber pemerintah, masyarakat, dan pihak luar negeri. Penggunaan dana yang berasal dari pemerintah, baik dalam bentuk anggaran rutin maupun anggaran pembangunan serta subsidi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, dana yang diperoleh dari masyarakat dapat berasal dari sumber-sumber sebagai berikut : a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) b. Biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi c. Hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi perguruan tinggi d. Hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi e. Sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah, atau lembaga non-pemerintah f. Penerimaan dari masyarakat lainnya. Siklus Akuntansi Dalam BHPT Siklus akuntansi merupakan proses akuntansi mulai dari pencatatan transaksi keuangan sampai dengan penyusunan laporan keuangan

pada akhir suatu periode. Pada dasarnya, siklus akuntansi dapat dibagi sebagai berikut: 1. Membuat atau menerima bukti pencatatan di mana biasanya sebuah entitas mempunyai bukti pencatatan sendiri, atau bukti lain yang bisa berupa kwitansi atau lainnya. 2. Mencatat dalam buku jurnal. 3. Memindahkan data jurnal ke buku besar 4. Menyusun laporan keuangan. Siklus Akuntansi dalam BHPT dapat di kelompokkan dalam tiga tahap, yaitu : 1. Tahap Pencatatan :  Kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran bukti transaksi serta bukti pencatatan.  Kegiatan pencatatan bukti transaksi ke dalam buku harian atau jurnal  Memindahbukuan (posting) dari jurnal berdasarkan kelompok atau ke dalam akun buku besar. 2. Tahap Pengikhtisaran :  Penyusunan neraca saldo berdasarkan akun-akun buku besar  Pembuatan ayat jurnal penyesuaian  Penyusunan kertas kerja  Pembuatan ayat jurnal penutup  Pembuatan neraca saldo setelah penutupan  Pembuatan ayat jurnal pembalik 3. Tahap Pelaporan :  Laporan surplus defisit  Laporan arus kas  Neraca  Catatan atas laporan keuangan E. AKUNTANSI SEKTOR PENDIDIKAN SEBAGAI YAYASAN DAN BLU E.1 YAYASAN PENDIDIKAN Yayasan berasal dari bahasa Belanda yaitu stichting yang berasal dari kata stichen atau dalam bahasa Inggris berasal dari kata foundation yang mempunyai arti mendirikan atau membangun. Yayasan adalah suatu badan atau lembaga yang terorganisasi, bergerak pada berbagai bidang salah satunya yaitu pada bidang pendidikan yang diakui keberadaannya. Sedangkan pengertian yayasan menurut Undang Undang yayasan No 16 Tahun 2001, yayasan adalah suatu badan hukum yang terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan di dirikan untuk mencapai tujuan pada bidang-bidang sosial seperti pendidikan, keagamaan dan kemanusiaan. Tentunya yayasan mempunyai hak dan kewajiban yang harus diterima dan dilaksanakan

Syarat Berdirinya Yayasan Untuk mendirikan suatu yayasan tidak mudah begitu saja, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam mendirikan yayasan. Adapun syarat yang harus terpenuhi untuk mendirikan sebuah yayasan yaitu syarat material dan syarat formal. Berikut ini syarat berdirinya suatu yayasan yaitu sebagai berikut. Dalam pendirian suatu yayasan tnetunya harus dapat memenuhi syarat maerial, adapun syarat material untuk pendirian yayasan yaitu adanya pemisahan terhadap kekayaan. Kekayaan yang harus dipisahkan menjadi bentuk uang dan barang. Syarat yang kedua yaitu adanya suatu tujuan yang bersifat kemanusiaan, keagamaan dan sosial. Dan syarat material yang terakhir berdirinya suatu yayasan yaitu adanya suatu organisasi yang terdiri dari pengawas, pembina, dan pengurus. Selain memenuhi syarat material, berdirinya suatu yayasan harus memenuhi syarat formal. Syarat formal berdirinya suatu yayasan yaitu adanya akta otentik. Sebelum adanya Undang Undang tentang yayasan, syarat terbentuknya suatu yayasan dapat dengan akte notaris. Hal ini agar lebih mudah untuk pembuktian terhadap suatu yayasan. Adapun anggaran yang termuat pada akta diantaranya mencakup kekayaan yang dipisahkan, nama yayasan, tempat yayasan akan didirikan, tujuan didirikannya yayasan tersebut, susunan kepengurusan pada yayasan dan bagaimana cara pembubaran dan juga cara yang akan digunakan terhadap sisa kekayaan dari yayasan jika telah dibubarkan. Peran dan Fungsi Yayasan Pendidikan Yayasan mempunyai peran yang penting untuk kehidupan masyarakat yaitu membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pendidikan. Selain itu dengan adanya yayasan dapat membantu mencapai tujuan masyarakat pada bidang sosial baik itu kemanusiaan maupun keagamaan. Suatu yayasan boleh saja memperoleh laba dengan cara melakukan berbagai usaha akan tetapi laba yang diperoleh hanya boleh dipergunakan untuk kepentingan sosial bukan untuk kepentingan pribadinya. Selain mempunyai peran, yayasan tentunya mempunyai fungsi adapun fungsi dari yayasan yaitu sebagai wadah yang bersifat non profit,yayasan mempunyai fungsi untuk membantuk kesejahteraan manusia. Selain itu yayasan mempunyai fungsi memberikan perlindungan, bantuan dan juga pelayanan pada bidang sosial, keagamaan dan juga kemanusiaan. Dalam sebuah yayasan tentunya akan ada organ yayasan yang nantinya berperan aktif dalam penyelenggaran yayasan. Dalam undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, menjelaskan bahwa Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih

dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Menurut UU No.16 Tahun 2001, Organ Yayasan terdiri dari: 1. Pembina Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas. 2. Pengurus Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. 3. Pengawas Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Laporan keuangan yayasan berbeda dengan organisasi lain. Adapun karakteristik laporan keuangan yayasan menurut Mahsun, dkk (2011: 187), adalah sebagai berikut: 1. Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber dana yang diberikan. 2. Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau suatu yayasan menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut. 3. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas. Setiap pemakai laporan keuangan yayasan memiliki kepentingan bersama, yaitu untuk menilai: a) Jasa yayasan dan kemampuan yayasan untuk memberikan jasa secara berkesinambungan, b) Mekanisme pertanggungjawaban dan aspek kinerja pengelola. Standar akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan yayasan adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Dengan adanya standar pelaporan keuangan tersebut, diharapkan laporan keuangan organisasi nirlaba dapat lebih mudah dipahami oleh para pemakai laporan keuangan, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi. Aspek dan Teknis Perpajakan Yayasan Menurut UU PPh, Yayasan adalah subjek pajak. Yayasan menjadi wajib pajak jika menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak. Namun, meskipun tidak menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak, Yayasan tetap menjadi wajib pajak jika memenuhi kriteria sebagai pemotong pajak.

Sebagai contoh, Yayasan bertindak sebagai pemotong PPh pasal 21 atas penghasilan berupa gaji, honorarium, upah, tunjangan yang dibayarkan kepada karyawan/peserta kegiatan/pihak lain. Secara umum pelaksanaan hak dan kewajiban Yayasan sama dengan bentuk usaha lain, kecuali hal-hal khusus yang diatur tersendiri. Hal umum yang perlu diperhatikan yayasan dan organisasi nirlaba adalah sebagai berikut.  Mendaftar sebagai wajib pajak dan memberikan penjelasan tentang tujuan, kegiatan utama, karakteristik yayasan. Hal ini untuk memastikan jenis pajak yang menjadi kewajiban kita.  Melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Ketentuan ini dijalankan apabila usaha pokoknya melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak sesuai UU PPN.  Menyelenggarakan pembukuan sesuai kaidah pembukuan yang berlaku. Dalam menghitung penghasilan netto diperkenankan mengurangkan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan usaha (perhatikan pasal 6 ayat 1 dan pasal 9 ayat 1 UU PPh). Penyusutan/amortisasi juga bisa menjadi faktor pengurang (perhatikan pasal 11 dan 11A UU PPh).  Yayasan atau organisasi nirlaba tidak serta merta dapat menikmati berbagai fasilitas pengecualian oleh undang-undang perpajakn jika tidak memenuhi kriteria. Sebagai contoh, sebuah “Yayasan” yang tidak mengindahkan undang-undang tentang Yayasan tentu saja berdampak bahwa “Yayasan” menjadi sekadar nama bukan sebagai bentuk usaha dan diperlakukan sebagaimana perusahaan pada umumnya.  PBB tidak dikenakan terhadap objek pajak yang digunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, serta yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Hal-hal Khusus yang Perlu Diperhatikan oleh Yayasan Bidang pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan: 5. Sisa lebih yang diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang ditanamkan kembali dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan atau penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan bersifat terbuka kepada pihak manapun dan telah mendapat pengesahan dari instansi yang membidanginya, dalam jangka waktu paling lama empat (4) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan. 6. Badan atau lembaga nirlaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana fisik sederhana dan rencana biaya pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar dengan tindasan kepada instansi yang membidanginya.

7. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud angka 2 disampaikan bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan tahun pajak diperolehnya sisa lebih tersebut atau paling lama sebelum pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan atau penelitian dan pengembangan dimulai, dalam jangka waktu empat (4) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut. 8. Apabila nyata-nyata nirlaba, atas harta hibah, bantuan, atau sumbangan yang diterima bukan merupakan objek PPh, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Badan sosial termasuk Yayasan dan Koperasi yang kegiatannya semata-mata menyelenggarakan kegiatan berikut ini. 8. Pemeliharaan kesehatan. 9. Pemeliharaan orang lanjut usia (panti jompo). 10. Pemeliharaan anak yatim piatu, anak atau orang terlantar, dan anak atau orang cacat. 11. Santunan dan atau pertolongan kepada korban bencana alam, kecelakaan, dan sejenisnya. 12. Pemberian beasiswa. 13. Pelestarian lingkungan hidup. 14. Kegiatan sosial lainnya, yang tidak mencari keuntungan. Atas harta hibah, bantuan, atau sumbangan yang diterima bukan merupakan objek PPh, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Contoh Laporan Keuangan Yayasan Universitas

E.2 BADAN LAYANAN UMUM (BLU) Penyelenggaraan BLU dalam Pendidikan Tinggi Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Sehubungan dengan pengertian tersebut, BLU memiliki karakteristik sebagai berikut: a. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah (bukan kekayaan Negara yang dipisahkan); b. Menghasilkan barang/jasa yang seluruhnya/sebagian dijual kepada publik; c. Tidak bertujuan mencari keuntungan; d. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisien dan produktivitas ala korporasi; e. Rencana kerja/anggaran dan pertanggungjawaban dikonsolidasikan pada instansi induk; f. Pendapatan dan sumbangan dapat digunakan langsung;

g. Pegawai dapat terdiri dari PNS dan Non PNS; h. Bukan sebagai subjek pajak. Tujuan dan Azas Badan Layanan Umum BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Azas BLU adalah sebagai berikut: a. BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian Negara/lembaga/pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan. b. BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian Negara /lembaga/pemerintah daerah dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah dari kementerian Negara/lembaga/pemerintah daerah sebagai instansi induk. c. Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikannya kepada BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan. d. Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh menteri/pimpinan lembaga/bupati/walikota. e. BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. f. Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja kementerian Negara/lembaga/SKPD/pemerintah daerah. g. BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat. h. Sumber Dana BLU terdiri dari penerimaan dari pemerintah (Anggaran Rupiah Murni) dan penerimaan dari masyarakat/ Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Dasar Hukum Penyelenggaraan BLU Undang-undang :  UU No. 15 Tahun 2004: Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara  UU No. 17 Tahun 2003: Keuangan Negara  UU No. 01 Tahun 2004: Perbendaharaan Negara Peraturan Pemerintah (PP) :  PP no. 74 Tahun 2012: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum  PP no. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan



PP no. 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  PP no. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal  PP no. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan  PP no. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

F. PERBEDAAN MASING-MASING LAPORAN KEUANGAN DI

UNIVERSITAS 1. Laporan Keuangan UGM

ANALISIS : Yang membuat laporan keuangan tersebut adalah Prof. Ir. Dwikorita karnawati M.sc.,ph.). Tujuan laporan keuangan ini adalah untuk memberitahukan kepada semua pihak tentang laporan keuangan berdasarkan peraturan dalam standar akuntansi.

Yang bertanggung jawab atas Laporan keuangan tersebut adalah Dr. Didi achjari SE, Akt, M.com yang menjabat sebagai wakil rektor universitas gadjah Mada . Alamat kantor : Jl. Balaksumur, yogyakarta Isi Laporan Keuangan : a. Surat pernyataan pimpinan b. Laporan posisi keuangan c. Laporan aktivitas d. Laporan arus kas e. Catatan atas laporan keuangan f. Laporan auditor independen Pertanggung Jawaban Laporan Keuangan : 1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Universitas Gadjah Mada untuk periode 31 Desember 2015 2. Laporan Keuangan Universitas Gadjah mada telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan indonesia 3. Penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material ,baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan Tujuan dan fungsi laporan keuangan : 1. Kepatuhan dan pengolahan 2. Akuntabilitas dan Pelaporan retrospektif 3. Perencanaan dan informasi otorisasi 4. Kelangsungan organisasi 5. Hubungan masyarakat 6. Sumber fakta dan gambaran

2. Laporan Keuangan Brawijaya Malang

ANALISIS : Yang bertanda tangan atas laporan keuangan tersebut : 1. Nama : Prof. Dr. Ir. Mohammed Bisri, MS. Alamat Kantor : Jl. Veteran, Malang Jabatan : Rektor 2. Nama : Dr. Sihabudin, SH., MH. Alamat Kantor : Jl. Veteran, Malang Jabatan : Wakil Rektor II

Menyatakan bahwa : 1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan universitas brawijaya untuk tahun yang berakhir 31 desember 2015. 2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK-ETAP) yang diterbitkan oleh ikatan akuntansi indonesia (IAI) 3. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar 4. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan menghilangkan informasi atau fakta material. 5. Bertanggung jawab atas pengendalian intern universitas brawijaya.

3. Laporan Keuangan Universitas Negeri Malang

ANALISIS : Yang membuat laporan keuangan tersebut adalah KBBA (Krisnawan, Busromi, Achsri, dan Alamsyah). Tujuan laporan keuangan ini adalah untuk diketahui oleh semua pihak berdasarkan peraturan dalam standar akuntansi. Yang bertanggung jawab atas Laporan keuangan tersebut adalah Prof. Dr. AH. Rofi’uddin, M.pd yang menjabat sebagai rektor universitas malang. Alamat kantor : Jl. Semarang No.5 Malang 65145 Nomor Telepon : (0341)551312 Isi Laporan Keuangan :

g. h. i. j. k. l.

Surat pernyataan pimpinan Neraca Laporan aktivitas Laporan arus kas Catatan atas laporan keuangan Laporan auditor independen

Pertanggung Jawaban Laporan Keuangan : 4. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLU Universitas Malang untuk periode 31 Desember 2015 5. Laporan Keuangan Universitas Malang telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik 6. Semua informasi dalam laporan keuangan BLU universitas negeri malang telah dimuat secara lengkap dan benar 7. Laporan keuangan BLU universitas negeri malang tidak mengandung informasi atau fakta yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material 8. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam BLU universitas negeri malang. Yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan adalah manajemen universitas malang. Yang membuat laporan keuangan adalah auditor Dr. M. Achsin, SE., SH., MM.

3. Laporan Keuangan Universitas Indonesia

ANALISIS: Laporan keuangan UI ini memuat laporan auditor indenpenden, laporan posisi keuangan,laporan aktivitas, laporan arus kas,dan catatan atas laporan keuangan.Rektor UI bertanggung jawab atas penyusunan dari penyajian laporan keuangan UI,laporan keuangan Ui telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik).laporan keuangan UI tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.auditor mengaudit laporan posisi keuangan UI pada tanggal 1 des 2011.laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk periode yang berakhir pada tanggal

tersebut .auditor melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang di tetapkan oleh institut akuntan publik indonesia dan standar pemeriksa keuangan negara yang diterbitkan oleh BPK-RI standar tersebut mengharuskan auditor merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.suatu audit meliputi pemeriksaan,atas dasar pengujian,bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dan estimsi signifikan yang dibuat oleh manajemen,serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.auditor yakin bahwa audit nya membeerikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

4. Laporan Keuangan UNPAD

-

ANALISIS : Nama : Prof.Dr.dr.Med.Tri.Hanggono Achmad. Arief Sjamsulaksan Kartasasmita,dr.S.M(k),M.Kes,MM,PH.D Alamat kantor : jl. Raya Bandung – Sumedang KM jatinangor , sumedang 45363 No telepon : ( 022 )84288888 Jabatan : - Rector Wakil Rektorat Bindang Keuangan dan Sumber Daya Apa isinya : 1. Surat permyataam pimpinan 2. laporan auditor idependen 3. laporan posisi keuangan 4. laporan aktivitas 5. laporan arus kas 6. CALK Tujuannya : agar kita bisa mengetahui laporan keuangan Universitas yang telah disusun dan di sajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia . Bagaimana pertanggung jawabannya : semua informasi dalam laporan keuangan Universitas telah di muat secara lengkap dan benar. Laporan keuangan Universitas tidak mengandung informasi / fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material . mereka akan bertanggung jawab atas system pengendalian intern Universitas .

TABEL PERBEDAAN DAN PERSAMAAN LAPORAN KEUANGAN UNIVERSITAS INDONESIA , UNIVERSITAS GADJAH MADA , UNIVERSITAS PADJAJARAN DAN UNIVERSITAS MALANG

NO URAIAN

UNIVERSITAS INDONESIA

1

Laporan disusun dan disajikan

SAK ETAP dan PSAK 45

UNIVERSITAS GADJAH MADA SAK ETAP dan PSAK 45

UNIVERSITAS PADJAJARAN

UNIVERSITAS MALANG

SAK ETAP dan PSAK 45

SAK ETAP

2

Badan pengelolaan keuangan

BLU

BLU

BLU

BLU

3

Isi laporan keuangan

-Laporan posisi keuangan -Laporan aktivitas -Laporan Arus kas -CALK

-Laporan posisi keuangan -Laporan aktivitas -Laporan Arus kas -CALK

-Laporan posisi keuangan -Laporan aktivitas -Laporan Arus kas -CALK

-Neraca -Laporan Aktivitas -Laporan Arus kas -CALK

4

Laporan disusun

Arus kas berdasarkan metode tidak langsung

Berdasarkan basis akrual kecuali laporan arus kas disusun berdasarkan basis kas

Arus kas berdasarkan dasar akrual dengan konsep beban historis

Arus kas berdasarkan metode tidak langsung

G. LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Laporan keuangan sector public merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sector public. Tujuan umum pelaporan keuangan adalah untk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas dari suatu entitas yang berguna bagi sejmlah besar pemakai (wide range users) dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dibutuhkan oleh suatu entitas dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan. Secara spesifik, tjuan khusus pelaporan keuangan sector public adalah menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan, dan menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan, dengan cara : 1. Menyediakan informasi mengenai sumber-sumber alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan atau financial. 2. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mandanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya 3. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam pendanaan aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya 4. Menyediakan informasi mengenai kondisi financial suatu entitas dan perubahan didalamnya 5. Menyediakan informasi agregat yang berguna untuk mengevaluasi kinerja entitas dalam hal bidang jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan. G.1 KOMPONEN SEKTOR PUBLIK

KOMPONEN

LAPORAN

KEUANGAN

Komponen laporan keuangan sector public yang lengkap meliputi : 1. Laporan posisi keuangan 2. Laporan kinerja keuangan 3. Laporan perubahan aktiva/ekuitas netto 4. Laporan arus kas 5. Kebijakan akuntansi dan catatan atas laporan keuangan Komponen laporan keuangan diatas dijadikan sebagai pedoman dalam pembuatan laporan keuangan sector public A. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Laporan posisi keuangan, atau disebut juga dengan neraca ataupun laporan aktiva dan kewajiban adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi aktiva, hutang dan modal pemilik pada satu saat tertentu. Sevara minimum, laporan posisi keuangan harus memasukkan pos-pos yang menyajikan jumlah berikut : 1. Properti, pabrik dan peralatan 2. Aktiva-aktiva tak berwujud 3. Aktiva-aktiva financial

4. Investasi yang diperlukan dengan metode ekuitas 5. Persediaan 6. Pemulihan transaksi non pertukaran, termasuk pajak dan transfer 7. Piutang dari transaksi pertukaran 8. Kas dan setara kas 9. Hutrang pajak dan transfer 10. Hutang karana transaksi pertukaran 11. Cadangan (provision) 12. Kewajiban tidak lancer 13. Pertisipasi minoritas, dan 14. Aktiva/ekuitas neto B. Laporan Kinerja Keuangan (Laporan Surplus/Devisit) Laporan kinerja keuangan atau disebut dengan laporan pendapatan dan biaya, laporan rugi laba, laporan operasi, adalah laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan biaya selama satu periode tertentu. Laporan kinerja keuangan minimal harus mencakup pos-pos lini berikut : 1. Pendapatan dari aktivitas operasi 2. Surplus atau devisit dari aktivitas operasi 3. Biaya keuangan (biaya pinjaman) 4. Surplus atau devisit neto saham asosiasi dan joint venture yang menggunakan metode ekuitas 5. Surplus atau devisit dari aktivitas biasa 6. Pos-pos luar biasa 7. Saham partisipasi minoritas dari surplus atau devisit neto, dan 8. Surplus atau devisit neto untuk suatu periode. C. Laporan Perubahan Dalam Aktiva/Ekuitas Neto Laporan perubahan aktiva/ekuitas neto dari suatu entitas daiantara dua tanggal pelaporan menggambarakan peningkatan atau penurunan kekayaan, bedasarkan prinsip pengukuran tertentu yang diadopsi dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Perubahan keseluruhan dalam aktiva atau ekuitas neto menyajikan total surplus/devisit neto untuk suatu periode, pendapatan dan biaya lainnya yang diakui secara langsung sebagai perubahan dalam aktiva/ekuitas neto dan setiap kontribusi oleh, dan kontribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Laporan perubahan dalam aktiva/ekuitas neto ini paling tidak meliputi : 1. Kontribusi oleh pemilik dan distribusi kepada pemili dalam kapasitanya sebagai pemilik 2. Saldo untuk surplus dan devisit akumulasian pada awal periode dan pada tanggal pelaporan dan pergerakan selama periode 3. Pengungkapan komponen aktiva/ekuitas neto secara terpisah, dan rekonsiliasi antara nilai tercatat dari setiap komponen aktova atau ekuitas neto pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan setiap perubahan.

D. Laporan Arus Kas Laporan arus kas menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran dari kas selama satu periode tertentu. Penerimaan dan pengeluaran kas diklasifikasikan menurut kegiatan operasi, kegiatan pendanaan, dan kegiatan investasi. Informasi arus kas bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan karena menyediakan dasar taksiran kemampuan entitas untuk menghasilkan kas dan setara kas, dan kebutuhan entitas untuk menggunakan arus kas tersebut. E. Kebijakan Akuntansi dan Catatan Atas Laporan Keuangan Catatan laporan keuangan dari entitas harus: 1. Menyediakan informasi mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, dan kebijakan akuntansi spesifik yang dipilih serta menetapkan terhadap transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa penting lainnya 2. Mengungkapkan informasi yang diwajibkan oleh standar akuntansi keuangan sector public, yang tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan kinerja keuangan, laporan arus kas, dan laporan perubahan aktiva/ekuitas neto, dan: 3. Menyediakan informasi yang tidak disajikan pada laporan keuangan, namun persyaratan penyajian wajar tetap ditetapkan. Kebiajakan akuntansi yang dapat dipertimbangkan oleh suatu entitas untuk disajikan meliputi, namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut: 1. Pengakuan pendapatan 2. Prinsip-prinsip konsolidasi, termasuk entitas pengendalian 3. Investasi-investasi 4. Pengakuan depresiasi/amortisasi aktiva berwujud dan tak berwujud 5. Kapitalisasi biaya dan pengeluaran lain 6. Persediaan yang dimiliki untuk dijual 7. Aktiva bersyarat lain 8. Kontrak-kontrak kontruksi 9. Investasi property 10. Instrument financial dan investasi 11. Sewa guna usaha/lease 12. Biaya penelitian dan pengembangan 13. Persediaan untuk dikonsumsi 14. Penyisihan 15. Biaya manfaat pensun 16. Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai (hedging) 17. Devinisi segmen-segmen dan dasar alokasi biaya antar segmen 18. Akuntansi inflasi 19. Hibah pemerintah.

G.2 ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK Analisis laporan keuangan dapat ditinjau dari ragam pelaporan yang ada, yaitu:

                      

Laporan kinerja keuangan (Neraca) Likuiditas pemerintah Komposisi investasi Kekayaan pemerintah Komposisi kewajiban Ravaluasi cadangan Komposisi hutang pension Laporan kinerja keuangan (surplus/devisit) Efektifitas penarikan pajak Tingkat pelanggaran peraturan keuangan Komposisi pendapatan Komposisi pengeluaran Beban bunga pinjaman Rugi surplus translasi keuangan Laporan arus kas Komposisi arus kas Tingkat panarikan pajak baik indivisual, organisasi maupun produk Komposisi pajak tidak langsung Komposisi likuiditas pendapatan lain-lain Komposisi pengeluaran kas Komposisi pengeluaran investasi Komposisi pencairan investasi Komposisi likuiditas pertukaran mata uang

Selain menganalisis laporan keuangan, pengukuran kinerja perekonomian dapat dilakukan melalui beberapa indicator, yaitu: I. Indikator pertumbuhan ekonomi 1. Pendapatan nasional bruto per kapita 2. Tingkat konsumsi per kapita 3. Volume ekspor 4. Harga-harga (tingkat inflasi II. Indikator Structural 1. Persentase tabungan domestic bruto terhadap pendapatan nasional bruto 2. Persentase domestic bruto terhadap PNB 3. Persentase barang-barang primer terhadap total ekspor 4. Konsumsi energy per kapita III. Indikator social 1. Tingkat kematian 2. Tingkat kematian bayi 3. Konsumsi kalori per kapita 4. Tingkat pendidikan dasar 5. Tingkat pendidikan menengah

H. JENIS DAN BENTUK LAPORAN KEUANGAN

H.1 Jenis Laporan Keuangan Sektor Publik a. Jenis Laporan Keuangan Sektor Publik Komponen-komponen laporan keuangan sektor publik yang lengkap terdiri dari : 1) Laporan posisi keuangan Laporan posisi keuangan atau disebut juga neraca/laporan aktiva dan kewajiban, adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi aktiva, hutang dan modal pemilik pada saat tertentu. Secara minimumlaporan posisi keuangan harus memasukkan pos-pos yang menyajikan jumlah berikut : a) Properti, pabrik dan peralatan b) Aktiva-aktiva tidak berwujud c) Aktiva-aktiva finansial d) Investasi yang diperlakukan dengan metode ekuitas e) Persediaan f) Pemulihan transaksi non pertukaran termasuk pajak dan transfer g) Piutang dari transaksi pertukaran h) Kas dan setara kas i) Hutang pajak dan transfer j) Hutang karena transaksi pertukaran k) Cadangan (provision) l) Kewajiban tidak lancar m) Partisipasi minoritas n) Aktiva atau ekuitas neto 2) Laporan Kinerja Keuangan (laporan surplus-defisit) Laporan kinerja keuangan atau disebut juga dengan laporan pendapatan dan biaya, laporan surplus rugi, laporan operasi, laporan surplus defisit atau laporan profit dan loss adalah laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan biaya selama periode tertentu. Laporan kinerja keuangan minimal harus mencakup pos-pos lini berikut : a) b) c) d) e) f) g) h)

Pendapatan dari aktivitas operasi Surplus atau defisit dari aktivitas operasi Biaya keuangan (biaya pinjaman) Surplus atau defisit neto saham dari asosiasi dan joint venture yang menggunakan metode ekuitas Surplus atau defisit dari aktivitas biaya Pos-pos luar biasa Saham partisipasi minoritas dari surplus atau defisit neto Surplus atau defisit neto untuk suatu periode

3) Laporan perubahan dalam aktiva atau ekuitas neto Laporan perubahan dalam aktiva atau ekuitas neto dari suatu entitas diantara dua tanggal pelaporan menggambarkan peningkatan atau penurunan kekayaan, berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang diadopsi dan harus diungkapkan dalam laporan kekuangan. Perubahan

keseluruhan dalam aktiva atau ekuitas neto menyajikan total surplus/defisit neto untuk suatu periode, pendapatan dan biaya lainnya disakui secara langsung sebagai perubahan dalam aktiva atau ekuitas neto dan setiap kontribusi oleh, dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. 4) Laporan Arus Kas Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, pengunaan, perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Penyajian laporan arus kas dan pengungkapan yang berhubungan dengan arus kas diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas. (SAP, 2013: 53) 5) Kebijakan akuntansi dan catatan atas laporan keuangan Catatan atas laporan keuangan dari entitas harus : a. Menyajikan informasi mengenai dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik yang dipilih serta diterapkan pada transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa penting. b. Mengungkapkan informasi yang mewajibkan oleh Standar Akuntansi Keuangan sektor publik yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, laporan kinerja keuangan, laporan arus kas dan laporan perubahan aktivitas atau ekuitas neto. c. Menyediakan informasi yang tidak disajikan pada laporan keuangan namun persyaratan penyajian wajar tetap diterapkan. H.2 JENIS LAPORAN KEUANGAN SEKTOR SWASTA a. Jenis laporan keuangan sektor swasta Komponen-komponen laporan keuangan sektor swasta meliputi : 1) Neraca (Laporan Posisi Keuangan) Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan tidak lancar serta mengklasifikasikan kewajiban menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.Neraca yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut : a. Kas dan setara kas b. Investasi jangka pendek c. Piutang pajak dan bukan pajak d. Persediaan e. Investasi jangka panjang f. Aset tetap g. Kewajiban jangka pendek h. Kewajiban jangka panjang i. Ekuitas

2) Laporan laba rugi Laporan laba rugi merupakan sebuah laporan yang menyajikan informasi tentang pendapatan, beban dan laba atau rugi yang diperoleh sebuah organisasi selama periode waktu tertentu. Misalnya periode satu bulanan, tiga bulanan, enam bulanan atau satu tahun penuh. Laporan laba rugi dapat disajikan dengan bentuk multiple step. Dalam laporan laba rugi seperti ini pendapatan dikelompokkan atas pendapatan utama dan pendapatan lain-lain. Demikian juga dengan biaya disajikan dari biaya operasional dan biaya tidak berasal dari kegiatan utama perusahaan atau non operasi. Laporan laba rugi dapat juga disajikan dengan bentuk single step (satu langkah). Laporan ini hanya melaporkan satu informasi laba bersih yang berasal dari hasi penguran semua pendapatan dan semua biaya melalui satu kali pengurangan. 3) Laporan perubahan ekuitas/modal Laporan perubahan ekuitas/modal merupakan laporan keuangan yang menyajikan pengaruh laba rugi tahun berjalan serta penggunaannya dan penambahan atau pengurangan modal pemilik. Saldo awal moda ditambah atau dikurangi dengan perubahan modal tahun berjalan akan menghasilkan saldo modal akhir tahun. Saldo modal ini akan sama dengan total ekuitas dalam neraca. 4) Laporan arus kas Laporan arus kas dapat dibuat dengan menggunakan laba rugi tahun berjalan dan neraca komparatif yang dibuat dua tahun berturut-turut. Untuk menghitung kas bersih, unsur-unsur pendapatan dan biaya yang tidak memerlukan penerimaan atau pemgeluaran kas harus dikelurarkan dari unsur laba atau rugi dari laporan laba rugi. Laporan arus kas memuat ikhtisar penerimaan dan pengeluaran kas dari kelompok aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Hasil dari penjumlahan arus kas bersih dari tiap kelompok aktivitas merupakan surplus atau defisit kas periode berjalan. (Samryn, 2012: 40-44) 5) Catatan atas laporan keuangan Catatan atas laporan keuangan ini berupa perincian dari suatu perkiraan yang disajikan seperti perkiraan aktiva tetap. Catatan atas laporan keuangan juga digunakan untuk memberi informasi mengenai kebijakan akuntansi. (Pahala Ninggolan, 2007:69) Jadi dapat penulis simpulkan bahwa jenis dan bentuk laporan keuangan sektor publik dan swasta tidak jauh berbeda. Hal ini dikarenakan sektor mengadopsi laporan keuangan swasta yang lebih dahulu telah dirumuskan sesuai standar. Hanya terdapat perbedaan pada jenis laporan keuangan yang digunakan sektor publik dilengkapi dengan laporan aktivitas/kinerja sedangkan pada sektor swasta tidak.

H.3 PERBEDAAN dan PERSAMAAN LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR SWASTA Sebagian besar perbedaan dan persamaan laporan keuangan sector public dan swasta adalah sebagai berikut: PERBEDAAN Laporan Departemen Laporan Pemerintah KeuanganSe ktor Swasta Focus finansial dan Focus politik financial Kinerja diukur secara Sebagian financial dan nonbesar kinerja finasial diukur secara financial Pertanggungjawaban Pertanggungj kepada perlemen dan awaban masyarakat luas kepada pemegang saham dan kreditur Berfokus pada bagian Berfokus organisasi kepada organisasi secara keseluruhan Melihat kemasa depan Tidak dapat secara detail melihat masa depan secara detail Aturan pelaporan Aturan ditentukan oleh pelaporan departemen keuangan ditentukan oleh undangundang, standar akuntansi, pasar modal, dan praktik akuntansi Laporan diperiksa oleh Laporan treasury diperikssa oleh auditor independen Cash accounting Accrual accounting PERSAMAAN Dokumen-dokumen sumber Berperan sebagai hubungan masyarakat (public relations)

I. MANAJEMEN KEUANGAN PENDIDIKAN Pengertian Manajemen Keuangan Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajamen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian. Beberapa kegiatan manajemen keuangan yaitu memperoleh dan menetapkan sumbersumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban. Menurut Depdiknas (2000) bahwa manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan/ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggung-jawaban keuangan sekolah. Sumber keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu: 1. Pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun kedua-duanya, yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan; 2. Orang tua atau peserta didik; 3. Masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat. Berkaitan dengan peneriman keuangan dari orang tua dan masyarakat ditegaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 1989 bahwa karena keterbatasan kemampuan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dana pendidikan, tanggung jawab atas pemenuhan dana pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah,masyarakat dan orang tua. Adapun dimensi pengeluaran meliputin biaya rutin dan biaya pembangunan. Biaya rutin adalah biaya yang harus dikeluarkan dari tahun ke tahun, seperti gaji pegawai (guru dan non guru), serta biaya operasional, biaya pemeliharaan gedung, fasilitas dan alat-alat pengajaran (barangbarang habis pakai). Sementara biaya pembangunan, misalnya, biaya pembelian atau pengembangan tanah, pembangunan gedung, perbaikan atau rehab gedung, penambahan furnitur, serta biaya atau pengeluaran lain unutk barang-barang yang tidak habis pakai. Dalam implementasi MBS, manajemen komponen keuangan harus dilaksanakan dengan baik dan teliti mulai dari tahap penyusunan anggaran, penggunaan, sampai pengawasan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar semua dana sekolah benarbenar dimanfaatkan secara efektif, efisien, tidak ada kebocorankebocoran, serta bebas dari penyakit korupsi, kolusi dan nepotisme. Komponen utama manajemen keuangan meliputi:

1. 2. 3. 4. 5.

Prosedur anggaran; Prosedur akuntansi keuangan; Pembelajaran, pergudangan dan prosedur pendistribusian; Prosedur investasi; Prosedur pemeriksaan.

Dalam pelaksanaannya manajemen keuangan ini menagnut azas pemisahan tugas antara fungsi otorisator, ordonator dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Adapun bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang serta diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban. Kepala sekolah dalam hal ini, sebagai manajer, berfungsi sebagai otorisator, dan dilimpahi fungsi ordonator untuk memerintahkan pembayaran. Namun, tidak dibenarkan melaksanakan fungsi bendaharawan karena berkewajiban melakukan pengawasan kedalam. Bendaharawan, disamping mempunyai fungsi-fungsi bendaharawan, juga dilimpahi fungsi ordonator untuk menguji hak atas pembayaran. PRINSIP-PRINSIP MANAJEMEN KEUANGAN Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Disamping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan. Berikut ini dibahas masing-masing prinsip tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. 1. Transparansi Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Disamping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua warga sekolah dan orang tua siswa misalnya rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) bisa ditempel di papan pengumuman di ruang guru atau di depan ruang tata usaha sehingga bagi siapa saja yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah mendapatkannya. Orang tua siswa bisa mengetahui berapa jumlah uang yang diterima sekolah dari orang tua siswa dan digunakan untuk apa saja uang itu. Perolehan informasi ini menambah kepercayaan orang tua siswa terhadap sekolah. 2. Akuntabilitas Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah. Ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu (1) adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah , (2) adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, (3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat 3. Efektivitas Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Garner(2004) mendefinisikan efektivitas lebih dalam lagi, karena sebenarnya efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga. Effectiveness ”characterized by qualitative outcomes”. Efektivitas lebih menekankan pada kualitatif outcomes. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 4. Efisiensi Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. Efficiency ”characterized by quantitative outputs” (Garner,2004). Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (out put) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal: a) Dilihat Dari Segi Penggunaan Waktu, Tenaga Dan Biaya

Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan. Ragam efisiensi dapat dijelaskan melalui hubungan antara penggunaan waktu, tenaga, biaya dan hasil yang diharapkan dapat dilihat pada gambar berikut ini: b) Dilihat Dari Segi Hasil Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau dengan penggunaan waktu, tenaga dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya. Tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi memungkinkan terselenggaranya pelayanan terhadap masyarakat secara memuaskan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. TUJUAN MANAJEMEN KEUANGAN Melalui kegiatan manajemen keuangan maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien. Untuk itu tujuan manajemen keuangan adalah: 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah 2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. 3. Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas kepala sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan serta memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Tujuan utama manajemen keuangan adalah: 1. Menjamin agar dana yang tersedia dipergunakan untuk kegiatan harian sekolah dan menggunakan kelebihan dana untuk diinvestasikan kembali. 2. Memelihara barang-barang (aset) sekolah 3. Menjaga agar peraturan-peraturan serta praktik penerimaan, pencatatan, dan pengeluaran uang diketahui dan dilaksanakan. TUGAS MANAJER KEUANGAN Dalam pelaksanaannya, manajemen keuangan menganut asas pemisahan tugas antara fungsi Otorisator, Ordonator, dan Bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang serta diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban.

Kepala Sekolah, sebagai manajer, berfungsi sebagai Otorisator dan dilimpahi fungsi Ordonator untuk memerintahkan pembayaran. Namun, tidak dibenarkan melaksanakan fungsi Bendaharawan karena berkewajiban melakukan pengawasan ke dalam. Sedangkan Bendaharawan, di samping mempunyai fungsi-fungsi Bendaharawan, juga dilimpahi fungsi ordonator untuk menguji hak atas pembayaran. Manajer keuangan sekolah berkewajiban untuk menentukan keuangan sekolah, cara mendapatkan dana untuk infrastruktur sekolah serta penggunaan dana tersebut untuk membiayai kebutuhan sekolah. Tugas manajer keuangan antara lain: 1. Manajemen untuk perencanaan perkiraan. 2. Manajemen memusatkan perhatian pada keputusan investasi dan pembiayaannya 3. Manajemen kerjasama dengan pihak lain 4. Penggunaan keuangan dan mencari sumber dananya Seorang manajer keuangan harus mempunyai pikiran yang kreatif dan dinamin. Hal ini penting karena pengelolaan yang dilakukan oleh seorang manajer keuangan berhubungan dengan masalah keuangan yang sangat penting dalam penyelenggaraan kegiatan sekolah. Adapun yang harus dimiliki oleh seorang manajer keuangan yaitu strategi keuangan. Strategi tersebut antara lain: 1. Strategic Planning Berpedoman keterkaitan antara tekanan internal dan kebutuhan ekternal yang datang dari luar. Terkandung unsur analisis kebutuhan, proyeksi, peramalan, ekonomin dan financial. 2. Strategic Management Upaya mengelolah proses perubahan, seperti: perencanaan, strategis, struktur organisasi, kontrol, strategis dan kebutuhan primer. 3. Strategic Thinking Sebagai kerangka dasar untuk merumuskan tujuan dan hasil secara berkesinambungan. MANAJEMEN KEUANGAN SEKOLAH Setiap unit kerja selalu berhubungan dengan masalah keuangan, demikian pula sekolah. Persoalan yang menyangkut keuangan sekolah pada garis besarnya berkisar pada: uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), uang kesejahteraan personel dan gaji serta keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan sekolah seperti perbaikan sarana dan sebagainya. Di bawah ini kami kemukakan beberapa instrumen (format-format) yang mencerminkan adanya kegiatan manajemen keuangan sekolah tersebut. 1. Manajemen Pembayaran SPP

Dasar hukum penyusutan SPP adalah keputusan bersama tiga menteri yaitu: - Menteri P&K (No.0257/K/1974) - Menteri dalam negeri (No.221 Tahun 1974) - Menteri keuangan (No. Kep. 1606/MK/II/1974) tertanggal: 20 Nopember 1974 SPP dimaksudkan untuk membantu pembinaan pendidikan seperti yang ditunjukkan pada pasal 12 keputusan tersebut yakni membantu penyelengaraan sekolah, kesejahteraan personel, perbaikan sarana dan kegiatan supervisi. Yang dimaksud penyelenggaraan sekolah ialah: - Pengadaan alat atau bahan manajemen - Pengadaan alat atau bahan pelajaran - Penyelenggaraan ulangan, evaluasi belajar, kartu pribadi, rapor dan STTB - Pengadaan perpustakaan sekolah - Prakarya dan pelajaran praktek Selanjutnya pada pasal 18 dinyatakan bahwa kedudukan kepala sekolah dalam pengelolaan SPP adalah bendaharawan khusus yang bertanggungjawab dalam penerimaan, penyetoran dan penggunaan dana yang telah ditentukan terutama dan penyelenggaraan sekolah. 2. Manajemen Keuangan Yang Berasal Dari Negara (Pemerintah) Yang dimaksud keuangan dari Negara ialah meliputi pembayaran gaji pegawai atau guru dan belanja barang. untuk pertanggungjawaban uang tersebut diperlukan beberapa format sebagi berikut: a. Lager gaji (daftar permintaan gaji) b. Buku catatan SPMU (Surat Perintah Mengambil Uang) 3. Lain-lain Sudah menjadi hal yang umum bahwa guru atau karyawan sering mempunyai sangkut paut tersendiri dalam hal keuangan terutama gaji. Dalam hubungan ini misalnya kegiatan arisan di sekolah koperasi antar guru dan lain-lain Oleh karenanya kepala sekolah sebagai pemimpin lembaga wajib mengetahui dengan jelas berapa gaji bersih yang diterima oleh anak buahnya, usaha pembinaan kesejahteraan pegawai kiranya perlu diperhatikan data tersebut. Maka penyusunannya hendaknya mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: a) Menginventarisasi rencana yang akan dilaksanakan b) Menyusun rencana berdasarkan skala prioritas pelaksanaannya c) Menentukan program kerja dan rincian program d) Menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian program

e) Menghitung dana yang dibutuhkan f) Menentukan sumber dana untuk membiayai rencana. SUMBER-SUMBER KEUANGAN SEKOLAH 1. Dana dari Pemerintah Dana dari pemerintah disediakan melalui jalur Anggaran Rutin dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) yang dialokasikan kepada semua sekolah untuk setiap tahun ajaran. Dana ini lazim disebut dana rutin. Besarnya dana yang dialokasikan di dalam DIK biasanya ditentukan berdasarkan jumlah siswa kelas I, II dan III. Mata anggaran dan besarnya dana untuk masing-masing jenis pengeluaran sudah ditentukan Pemerintah di dalam DIK. Pengeluaran dan pertanggungjawaban atas pemanfaatan dana rutin (DIK) harus benarbenar sesuai dengan mata anggara tersebut. Selain DIK, pemerintah sekarang juga memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana ini diberikan secara berkala yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional sekolah. 2. Dana dari Orang Tua Siswa Pendanaan dari masyarakat ini dikenal dengan istilah iuran Komite. Besarnya sumbangan dana yang harus dibayar oleh orang tua siswa ditentukan oleh rapat Komite sekolah. Pada umumnya dana Komite terdiri atas : a. Dana tetap bulan sebagai uang kontribusi yang harus dibayar oleh orang tua setiap bulan selama anaknya menjadi siswa di sekolah b. Dana incidental yang dibebankan kepada siswa baru yang biasanya hanya satu kali selama tiga tahun menjadi siswa (pembayarannya dapat diangsur). c. Dana sukarela yang biasanya ditawarkan kepada orang tua siswa terterntu yang dermawan dan bersedia memberikan sumbangannya secara sukarela tanpa suatu ikatan apapun. 3. Dana dari Masyarakat Dana ini biasanya merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari anggota-anggota masyarakat sekolah yang menaruh perhatian terhadap kegiatan pendidikan di suatu sekolah. Sumbangan sukarela yang diberikan tersebut merupakan wujud dari kepeduliannya karena merasa terpanggil untuk turut membantu kemajuan pendidikan. Dana ini ada yang diterima dari perorangan, dari suatu organisasi, dari yayasan ataupun dari badan usaha baik milik pemerintah maupun milik swasta. 4. Dana dari Alumni Bantuan dari para Alumni untuk membantu peningkatan mutu sekolah tidak selalu dalam bentuk uang (misalnya buku-buku, alat dan perlengkapan belajar). Namun dana yang dihimpun oleh sekolah dari para alumni merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari mereka yang merasa terpanggil untuk turut mendukung kelancaran kegiatankegiatan demi kemajuan dan pengembangan sekolah. Dana

ini ada yang diterima langsung dari alumni, tetapi ada juga yang dihimpun melalui acara reuni atau lustrum sekolah. 5. Dana dari Peserta Kegiatan Dana ini dipungut dari siswa sendiri atau anggota masyarakat yang menikmati pelayanan kegiatan pendidikan tambahan atau ekstrakurikuler, seperti pelatihan komputer, kursus bahasa Inggris atau keterampilan lainnya. 6. Dana dari Kegiatan Wirausaha Sekolah Ada beberapa sekolah yang mengadakan kegiatan usaha untuk mendapatkan dana. Dana ini merupakan kumpulan hasil berbagai kegiatan wirausaha sekolah yang pengelolaannya dapatj dilakukan oleh staf sekolah atau para siswa misalnya koperasi, kantin sekolah, bazaar tahunan, wartel, usaha fotokopi, dll. PROSES PENGELOLAAN KEUANGAN DI SEKOLAH Komponen keuangan sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan belajar-mengajar bersama komponen komponen lain. Dengan kata lain, setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya. Dalam tataran pengelolaan Vincen P Costa (2000 : 175) memperlihatkan cara mengatur lalu lintas uang yang diterima dan dibelanjakan mulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan penyampaian umpan balik. Kegiatan perencanaan menentukan untuk apa, dimana, kapan dan beberapa lama akan dilaksanakan, dan bagaimana cara melaksanakannya. Kegiatan pengorganisasian menentukan bagaimana aturan dan tata kerjanya. Kegiatan pelaksanaan menentukan siapa yang terlibat, apa yang dikerjakan, dan masing-masing bertanggung jawab dalam hal apa. Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan mengatur kriterianya, bagaimana cara melakukannya, dan akan dilakukan oleh siapa. Kegiatan umpan balik merumuskan kesimpulan dan saran-saran untuk kesinambungan terselenggarakannya Manajemen Operasional Sekolah. Muchdarsyah Sinungan menekankan pada penyusunan rencana (planning) di dalam setiap penggunaan anggaran. Langkah pertama dalam penentuan rencana pengeluaran keuangan adalah menganalisa berbagai aspek yang berhubungan erat dengan pola perencanaan anggaran, yang didasarkan pertimbangan kondisi keuangan, line of business, keadaan para nasabah/konsumen, organisasi pengelola, dan skill para pejabat pengelola. Proses pengelolaan keuangan di sekolah meliputi: 1. Perencanaan anggaran 2. Strategi mencari sumber dana sekolah 3. Penggunaan keuangan sekolah 4. Pengawasan dan evaluasi anggaran 5. Pertanggungjawaban

Pemasukan dan pengeluaran keuangan sekolah diatur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Ada beberapa hal yang berhubungan dengan penyusunan RAPBS, antara lain: 1. Penerimaan 2. Penggunaan 3. Pertanggungjawaban PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH YANG EFEKTIF Pengelolaan akan dianggap efektif apabila merujuk pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) untuk satu tahun pelajaran, para kepala sekolah bersama smua pemegang peran di sekolah pada umumnya menempuh langkah-langkah sebagai berikut : 1. Merancang suatu program sekolah yang ideal untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada tahun pelajaran yang bersangkutan. 2. Melakukan inventarisasi semua kegiatan dan menghitung perkiraan kebutuhan dana penunjang. 3. Melakukan peninjauan ulang atas program awal berdasarkan kemungkinan tersedianya dana pendukung yang dapat dihimpun. 4. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun pelajaran yang bersangkutan. 5. Melakukan perhitungan rinci pemanfaatan dana yang tersedia untuk masing-masing kegiatan (Depdiknas, 2000 : 178 – 179) 6. Menuangkan perhitungan-perhitungan rinci tersebut ke dalam suatu format yang telah disepakati untuk digunakan oleh setiap sekolah. 7. Pengesahan dokumen RAPBS oleh instansi yang berwenang Dengan tersedianya dokumen tertulis mengenai RAPBS tersebut Kepala Sekolah dapat mengkomunikasikannya secara terbuka kepada semua pihak yang memerlukan. Sumber dana yang tersedia di dalam RAPBS di manfaatkan untuk membiayai berbagai kegiatan manajemen operasional sekolah pada tahun pelajaran yang bersangkutan. Pada umumnya pengeluaran dana yang dihimpun oleh sekolah mencakup 5 kategori pembiayaan sebagai berikut : 1. Pemeliharaan, rehabilitasi dan pengadaan sarana/prasarana pendidikan. 2. Peningkatan kegiatan dan proses belajar mengajar. 3. Peningkatan kegiatan pembinaan kesehatan 4. Dukungan biaya kegiatan sekolah dan peningkatan personil 5. Kegiatan rumah tangga sekolah dan BP3 Dana yang tersedia di dalam RAPBS dapat sekaligus mencakup kegiatan untuk pengembangan sekolah. Namun demikian dana untuk keperluan pengembangan sekolah dapat disediakan secara khusus, sebagai tambahan dari RAPBS yang telah disusun. Untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah diprogramkan sekolah dalam satu tahun pelajaran, diperlukan tersedianya sejumlah dana tertentu pula.

Berapa besarnya dana yang diperlukan oleh sekolah agar tujuan itu dapat dicapai telah dihitung secara cermat oleh setiap sekolah melalui penyusunan RAPBS. Apabila jumlah dana yang diperlukan pada satu tahun pelajaran dibagi dengan jumlah semua siswa kelas I, II dan III di sekolah itu, maka akan ditemukan Satuan Harga Per Siswa (SHPS). Jumlah dana yang diperlukan oleh setiap sekolah sangat beragam. Jumlah siswa pada setiap sekolah pun berbeda-beda. Oleh karena itu SHPS pada masing-masing sekolah dengan sendirinya akan berbeda pula. Meskipun demikian sebenarnya harus ada suatu patokan SHPS minimal agar suatu mutu pendidikan tertentu dapat dicapai secara nasional. PENYUSUNAN RAPBS Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) harus berdasarkan pada rencana pengembangan sekolah dan merupakan bagian dari rencana operasional tahunan. RAPBS meliputi penganggaran untuk kegiatan pengajaran, materi kelas, pengembangan profesi guru, renovasi bangunan sekolah, pemeliharaan, buku, meja dan kursi. Penyusunan RAPBS tersebut harus melibatkan kepala sekolah, guru, komite sekolah, staf TU dan komunitas sekolah. RAPBS perlu disusun pada setiap tahun ajaran sekolah dengan memastikan bahwa alokasi anggaran bisa memenuhi kebutuhan sekolah secara optimal. Prinsip Penyusunan RAPBS, antara lain: 1. RAPBS harus benar-benar difokuskan pada peningkatan pembelajaran murid secara jujur, bertanggung jawab, dan transparan. 2. RAPBS harus ditulis dalam bahasa yang sederhana dan jelas, dan dipajang di tempat terbuka di sekolah. 3. Dalam menyusun RAPBS, sekolah sebaiknya secara saksama memprioritaskan pembelanjaan dana sejalan dengan rencana pengembangan sekolah. Proses Penyusunan RAPBS meliputi: 1. Menggunakan tujuan jangka menengah dan tujuan jangka pendek yang ditetapkan dalam rencana pengembangan sekolah 2. Menghimpun, merangkum, dan mengelompokkan isu-isu dan masalah utama ke dalam berbagai bidang yang luas cakupannya, 3. Menyelesaikan analisis kebutuhan, 4. Memprioritaskan kebutuhan, 5. Mengonsultasikan rencana aksi yang ditunjukkan/dipaparkan dalam rencana pengembangan sekolah, 6. Mengidentifikasi dan memperhitungkan seluruh sumber pemasukan, 7. Menggambarkan rincian (waktu, biaya, orang yang bertanggung jawab, pelaporan, dsb.), dan mengawasi serta memantau kegiatan dari tahap perencanaan menuju tahap penerapan hingga evaluasi.

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN SEKOLAH Kepala sekolah wajib menyampaikan laporan di bidang keuangan terutama mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah. Pengevaluasian dilakukan setiap triwulan atau per semester. Dana yang digunakan akan dipertanggungjawabkan kepada sumber dana. Jika dana tersebut diperoleh dari orang tua siswa, maka dana tersebut akan dipertanggungjawabkan oleh kepala sekolah kepada orang tua siswa. Begitu pula jika dana tersebut bersumber dari pemerintah maka akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah. J. MANAJEMEN KEUANGAN DI UNIVERSITAS Di hampir setiap negara di Eropa prinsip-prinsip New Public Management (NMP) yang menggabungkan devolusi otonomi keuangan jauh dari negara terhadap lembaga-lembaga, dan kemudian, dalam institusi, turun untuk menghabiskan unit di wajah batubara, telah mengambil terus. Di masa lalu hanya di Inggris dan Irlandia, di Eropa, adalah universitas diberi hibah blok dan kiri untuk mengelola dirinya, serentak universitas Austria harus beroperasi di bawah otoritas pendanaan dari delapan pegawai seumur hidup sipil di Kementerian yang menguasai aliran dana untuk seluruh sistem, misalnya furnitur biaya, atau pemeliharaan bangunan atau pengeluaran perpustakaan pada buku, dan tidak pernah berbicara satu sama lain menggantung atas dari era Prusia yang berlanjut sampai tahun 1980an. Dalam hampir semua sistem pendidikan tinggi saat ini universitas memiliki anggaran dan harus mengendalikan mereka meskipun ada variasi: misalnya, di Swedia negara tetap bertanggung jawab untuk bangunan dan pemeliharaan bangunan. Kemerdekaan mungkin agak berbeda dalam hal kebebasan lembaga untuk mengalokasikan sumber daya internal, kebebasan untuk meminjam dibatasi untuk hanya beberapa sistem, tetapi hampir di mana-mana universitas memperoleh kemerdekaan anggaran dengan negara mempertahankan fungsi pengawasan dan akuntabilitas yang membutuhkan, karena semakin ukuran dan kompleksitas anggaran institusi individu sehingga negara tidak bisa lagi mengelola fungsi itu sendiri dan keinginan untuk down load tanggung jawab untuk melakukannya kepada lembaga. Di Jepang revolusi NPM terbesar dari semua berlangsung di mana, dari 1 st April 2004, negara mentransfer anggaran universitas dalam satu langkah dari yang sepenuhnya terintegrasi ke keuangan sendiri Kementerian untuk manajemen universitas individu dan memaksakan anggaran dipotong juga, Universitas-universitas Jepang dalam kekacauan karena mereka tidak tahu biaya mereka, tidak ada sejarah akuntansi untuk pengeluaran terhadap anggaran dan tidak ada pengalaman dalam mengalokasikan sumber daya sendiri. a. Anggaran Perencanaan dan Strategi Kelembagaan Dalam keuangan kondisi modern terletak di jantung strategi akademik dan strategi real institusional - ketiganya harus sepenuhnya terintegrasi dalam proses perencanaan. Hal ini penting untuk tidak membiarkan keuangan mendominasi tetapi untuk melihatnya sebagai platform di mana komponen lainnya didasarkan. Sebuah rencana

strategis yang tidak bisa ditampilkan secara finansial layak tidak berharga, memang lebih buruk dari itu, berbahaya, karena kemungkinan kuat bahwa hal itu akan destabilisasi oleh kekurangan keuangan di tahun 2 atau 3 tahun dari rencana. Tapi menarik berbagai komponen rencana dan semua ide-ide untuk pengembangan bersama adalah proses yang sulit dan tak satu pun yang dapat dilakukan oleh seorang perencana memuaskan tunggal yang bekerja jauh di nya atau kantornya: harus melibatkan berbagai kelompok akademisi dan administrator, termasuk tim anggaran keuangan bekerja erat bersamasama. Amplop keuangan perlu ditentukan sejak awal dan dalam konteks Inggris setidaknya akan menyarankan bertujuan untuk surplus 3% di Tahun 5 dari rencana dan bekerja kembali dari itu sehingga anggaran dengan angka bottom line disiapkan untuk masing-masing tahun terhadap 5 Tahun direncanakan giliran. Rencana tersebut harus ditinjau dan direvisi setiap tahun dan proses untuk melakukannya merupakan elemen penting dari manajemen kelembagaan. Dalam universitas yang dinamis ide-ide baru untuk pengembangan akan muncul setiap tahun, kebutuhan tak terduga baru akan muncul, atau masalah akan muncul di sisi infrastruktur / properti / perkebunan. Ini perlu dimasukkan ke dalam rencana keuangan. Perencanaan tersebut harus melawan mengabaikan isu spektakuler infrastruktur: pemikiran modern menunjukkan bahwa Anda perlu berinvestasi setara dengan 4 sampai 5% dari nilai pertanggungan aset fisik suatu lembaga secara tahunan dalam rangka memenuhi biaya pembaharuan dan peningkatan bangunan dan peralatan. Setiap lembaga membutuhkan rencana perawatan jangka panjang memperluas lebih dari 15 tahun jika ingin memiliki masa depan yang berkelanjutan. Semua terlalu sering dalam proses ide-ide baru akan bersaing dengan perkiraan biaya infrastruktur, kita tahu bahwa dalam periode krisis keuangan universitas memotong anggaran biaya pemeliharaan staf akademik pertama dan terakhir. Namun dalam sebuah lingkungan di mana negara semakin kurang cenderung untuk mensubsidi penurunan institusional adalah penting bahwa universitas menolak termism pendek dan berkomitmen untuk masa depan yang berkelanjutan. Lima tahun tempat perencanaan keuangan sangat penting pada peramalan, selalu latihan sulit ketika faktor yang tidak pasti begitu banyak perlu diperhitungkan dan ketika variasi dari 1% atau 2% pada pendapatan atau pengeluaran dapat membuat semua perbedaan untuk menghasilkan tingkat surplus yang diperlukan. Ini adalah praktik yang baik untuk memantau grafik dengan komponen utama dari rencana keuangan untuk menguji selama periode tahun seberapa akurat peramalan telah. Peramalan ini pasti bukan ilmu pasti dan optimisme dan pesimisme dapat mempengaruhi rencana bahkan lebih dari perubahan mendalam. Sebuah ramalan pendapatan fee di luar negeri atau pendapatan penelitian eksternal yang selalu lebih optimis kemudian dapat menjadi faktor yang akan diambil diperhitungkan. Sama jika belanja pemeliharaan kurang tinggi daripada dianggarkan mungkin mengingatkan salah satu kegagalan efisiensi dalam pengelolaan perkebunan.

b. Alokasi Sumber Daya Alokasi sumber daya berlaku di berbagai tingkatan di semua lembaga. Pada tingkat makro, seperti tergambar dalam pilihan lima tahun rencana keuangan harus dibuat antara, seperti yang telah kita lihat, mempertahankan tingkat infrastruktur, biaya modal untuk bangunan baru dan perkembangan akademik baru. Kadang-kadang pilihan ini mungkin melibatkan menetapkan target penghematan untuk daerah tertentu serta target investasi. Alokasi untuk pengembangan modal, seperti, misalnya, untuk sekolah bisnis berkembang, mungkin dengan harapan memperluas pendapatan berulang. Alokasi sumber daya strategis jenis ini adalah fitur penting dari proses perencanaan strategis dan memerlukan operasi canggih penghakiman atas dasar informasi keuangan yang sehat. Keputusan tersebut akan, di universitas energik, menjadi kompetitif - berapa banyak dari arus kas atau kapasitas pinjaman dapat berkomitmen untuk proyek X dibandingkan dengan proyek Y? Apa yang ada di kepentingan terbaik dari lembaga pengembangan modal baru untuk departemen X atau sumber daya untuk meningkatkan staf / mahasiswa rasio di universitas atau untuk memperkuat administrasi ditekan keras? Sebagian besar alokasi tersebut memiliki keduanya berulang dan implikasi modal. Setelah alokasi berulang keseluruhan telah dibuat untuk tujuan akademik langsung proses sumber daya kedua alokasi biasanya mengambil alih untuk mendistribusikan sumber daya untuk departemen akademis atau fakultas. Banyak universitas kini bergantung pada Sumber Daya Mekanisme yang sangat diformulasikan Alokasi (RAM) yang mengalokasikan sumber daya terhadap campuran data siswa dan staf, bukti keberhasilan penelitian atau indikator kualitas lainnya, dan biaya dari disiplin ilmu masingmasing. RAM adalah subyek dari banyak literatur teknis tetapi kita harus mencatat bahwa sisi teknis dapat menyembunyikan kebijakan penting dan keputusan organisasi yang sering tidak sepenuhnya diperdebatkan: RAM formula mengandung insentif untuk unit akademis untuk mengembangkan cara-cara tertentu. Apakah RAM hanya mencerminkan formula alokasi atau negara telah memberlakukan kebijakan universitas sendiri penilaian? RAM dapat pahala misalnya keberhasilan dalam penelitian (dan karenanya menghukum kurangnya keberhasilan) atau mungkin mencoba untuk memberikan penghargaan kepada semua unit akademik yang sama. Apa saja yang termasuk dalam rumus RAM dan apa yang diputuskan judgementally dapat bervariasi misalnya apakah unit akademik memiliki kekuatan untuk membuat posting baru atau yang disediakan untuk tubuh mengalokasikan? Adalah unit akademik yang dana dialokasikan fakultas / sekolah atau departemen? Jika yang pertama ada implikasi organisasi untuk

kekuasaan dekan dan adanya proses fakultas / sekolah alokasi sumber daya berbasis lanjut, jika yang terakhir ada anggapan bahwa struktur departemen yang cukup kuat dan baik diberikan untuk mengelola anggaran sehingga dibuat. Apakah unit akademik diberdayakan untuk membangun cadangan (atau defisit) dan bagaimana mereka berbagi misalnya pendapatan dari biaya overhead pada penelitian, atau dari 'keuntungan' pada kursus pendek dengan pusat. Bagaimana transparan adalah RAM dan apa implikasi hal ini memiliki untuk diskusi akademik kebijakan? Karakteristik dari institusi finansial yang sehat Ada enam karakteristik kunci dari universitas finansial yang sehat: 1. Solvabilitas jangka pendek; 2. Retensi cadangan; 3. Manajemen yang efektif dari utang jangka panjang; 4. Manajemen yang efektif dari perkebunan; 5. Kemampuan untuk menghasilkan non-dana negara; 6. Konsistensi strategi anggaran dengan misi. Sistem pendidikan tinggi bervariasi dalam jumlah data keuangan yang mereka terbitkan tentang lembaga dan Inggris mungkin adalah yang paling maju di Eropa dalam cara menerbitkan data keuangan komparatif dan indikator kinerja keuangan. Data tersebut sangat berharga karena mereka memungkinkan universitas untuk memantau kinerja terhadap kelompok yang dipilih dari lembaga sejenis (misalnya universitas dengan sekolah kedokteran) serta terhadap ratarata nasional. Dengan peningkatan meminjam sejumlah universitas di dunia yang luas telah berusaha peringkat dari Standard and Poors yang menyediakan kerangka Peringkat yang diakui secara internasional keuangan. Dari sini kita bisa belajar bahwa Yale berperingkat AAA/A-1, University of Virginia AAA dan Bristol dan Nottingham AA/stable/- (angka signifikan lebih baik daripada beberapa nama rumah tangga dalam perdagangan ritel). Mendapatkan peringkat tersebut mungkin merupakan bentuk seeking reputasi, universitas lebih bijaksana mungkin memutuskan bahwa mereka akan lebih memilih fleksibilitas yang lebih besar dalam negosiasi dengan bank dan rumah-rumah keuangan selain yang disediakan oleh informasi tersebut tersedia untuk umum. Namun fakta bahwa universitas sedang mencari untuk merek sendiri dengan cara ini memberitahu kita banyak tentang sejauh mana pengelolaan keuangan mereka telah menjadi terkait erat dengan kemampuan mereka untuk mempertahankan kinerja akademis mereka dalam lingkungan global yang semakin kompetitif.

K. PENCAPAIAN TUJUAN KUALITAS PENDIDIKAN Dimensi- dimensi mutu pendidikan Masalah mutu pendidikan dapat dilihat dari berbagai perspektif. Beberapa ahli mendefinisikan mutu pendidikan secara sederhana, yaitu target khusus dari tujuan-tujuan pendidikan ( don adams dan david chapman, 2002:1). Akan tetapi, dari pihak lain pandangan yang melihat mutu pendidikan muncul secara lebih komprehensif. Dalam perspektif yang lebih spesifik, achmad sanusi (1994) menyebutkan tiga dimensi mutu pendidikan khusus mutu hasil belajar yaitu: 1. Dimensi mutu pengajar yang sangat terkait dengan faktor-faktor kemampuan dan profesionalitas guru, sehingga kajian terdapat mutu pendidikan berarti kajian masalah mutu guru dan mutu proses pendidikan . 2. Dimensi bahan hajar , yang berbicara tentang kurikulum dalam arti sejauh mana kurikulum suatu institusi pendidikan relevan dengan kebutuhan anak di masyarakat dan kebutuhan lingkungan pendidikan yang berubah demikian cepat . 3. Dimensi hasil belajar. Dimensi yang terakhir kali mencakup baik memperoleh nilai-nilai hasil belajar maupun dalam mencakup yang luas, yaitu perolehan lapangan pekerjaan dan sekaligus perolehan pendapatan setiap lulusan. Kesulitannya ialah muncul sebagai interpretasi mengenai indikator dan kebermaknaan pendidikan yang bermutu . Don Adams Dan David Chapman dalam buku “ the quality of education: dimensions and strategis “ mencobakan merumuskan dimensi mutu pendidikan . Pemikiran yang dikemukakan oleh Don Adams Dan David Chapman menunjukkan bahwa ada sejumlah variabel stategis mempengaruhi mutu pendidikan, dan sekaligus dimensi – dimensi mutu pendidikan itu sendiri . Don Adams Dan David Chapman ingin menunjukkan bahwa pendidikan pembahasan mutu pendidikan tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai mutu guru, mutu proses instruksional, mutu fasilitas yang tersedia , mutu hasil belajar , dan bahkan “ indikator prestasi” lulusan ketika bekerja mengenai mutu guru , Don Adams Dan David Chapman mengemukakan sejumlah faktor seperti “ stattus guru, rekruitmen dan penetapan , training persiapan selama dan pengembangan pelayanan , intensif untuk pekerjaan guru , dan kualitas guru.” Disamping faktor guru Don Adams Dan David Chapman ternyata juga menempatkan kurikulum sebagai salah satu faktor penting dalam mempengaruhi mutu proses instruksional, dan mutu hasil belajar serta kinerja lulusan. Mereka mengemukakan sejumlah faktor penghambat kurikulum , yaitu : 1. Tidak berkembangnya kurikulum 2. Guru tidak menyetujui kurikulum yang ditawarkan 3. Terlalu banyak belajar 4. Sedikitnya buku penunjang kurikulum

Ward heneveld (1994) secara lebih komprehensif mengemukakan kerangka konseptual dari faktor – faktor determinan yang terkait dengan mutu pendidikan . K.2 Memperkuat kapasitas manajemen sekolah Dlam rangka desentralisasi dibidang pendidikan , model ini mulai dikembangakan untuk diterapkan , diprosisikan bahwa manajemen berbasis sekolah (MBS): a. Akan memperkuat rujukan profesional nilai yang dianggap stategis dalam arti memperkuat relevansi b. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam keseluruhan kegiatan pendidikan . c. Memperkuat preferensi nilai pada kemandirian dan kreativitas baik individu maupun kelembagaan d. Memperkuat dan mempertinggi kebermaknaan fungsi kelembagaan sekolah. Model MBS tersebut tidak dengan begitu saja dapat diterapkan. Untuk keberhasilan implementasi model manajemen tersebut, masih diperlukan upaya validasi terutama validasi sosio kultural , ekonomi, dan politik serta kemampuan suatu daerah dalam mengadopsi inovasi. Keberlakuan prinsip-prinsip yang digunakan untuk penerapan MBS di indonesia masih perlu diuji , yaitu sejauh mana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan disetiap daerah diindonesia yang sangat pluralistik. Potensi dan keunggulan pendidikan nilai budaya dan sistem masyarakat pranta –pranata , terutama pranata pendidikan yang berbasis sekolah dan masyarakat , disamping potensi ekonomi yang dimiliki , perlu disinergikan kedalam prinsip-prinsip manajemen modern. Setelah melakukan hal tersebut , model manajemen berbasis sekolah yang efisien dan efektif dapat terwujud untuk meningkatkan kemempuan institusi pendidikan dalam menjawab tantangan global, otonomi daerah, dan kemajuan IPTEK. Pengembangan kapasitas pendanaan sekolah berbasis persaingan Kapasitas pendanaan sekolah menjadi salah satu implikasi penting bagi implementasi otonomi daerah dan sentralisasi di bidang pendidikan.Dalam konteks itu,sekolah ditantang untuk mampu mengelola ,mengembangkan,dan meningkatkan kapasitas pendanaan sendiri. Di sisi lain,sekolah adalah suatu institusi nirlaba dan berbeda dengan badan usaha lain yang berorientasi laba. Di samping itu,dari pengalaman empiris dapat disimpulkan bahwa,selama ini,pendanaan merupakan salah satu kendala. Ke depan,terdapat kecenderungan bahwa subsidi langsung dari pemerintah semakin berkurang. Di perguruan tinggi,saat ini cenderungan pergeseran sumber pendanaan terjadi dari government ke manajemen.Berbagai proyek kompetitif seperti QUE,DUE,TPSDP,dan peluang menjadi BHMN untuk perguruan tinggi mengindikasikan kecenderungan pergeseran dan perubahan tersebut.Pada tingkat sekolah ,indikasi tersebut dapat dibaca melalui berkembangannya konsep dan paradigma MBS terbesar yang

dihadapi oleh semua sekolah.Implikasi penting dari perubahan tersebut ialah bahwa pengelolaan sumber-sumber pendanaan harus didasarkan pada prinsip selektivitas,efisiensi,efektivitas ,dan produksivitas yang tinggi. Selektivitas berarti kebutuhan investasi untuk suatu proses pendidikan di sekolah harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasional,objektif,serta memenuhi asas kebutuhan dan pengembangan.untuk itu,perubahan tersebut harus melalui suatu proses penilaian yang komprehensif,objektif,dan kompetitif .Efesien,efektivitas,dan produktivitas adalah bagian dari indikator penting yang penting yang menjadi dasar pengambilan keputusan sejauh mana kegiatan dan investasi yang diperlukan memenuhi persyaratan penialaian. Prioritas politik dan koreksi kebijakan Desentralisasi di bidang pendidikan telah mejadi salah satu agenda utama pemerintah,dan tentunya,dengan segala konsekuensi logis dari diterapkannya kebijakan tersebut.Sementara itu,perubahan yang terjadi di lingkungan strategis pendidikan belum pengembangan perguruan tinggi yang tangguh belum didukung.Dalam hal ini,ada beberapa faktor strategis yaitu: 1. Kurikulum yang kurang relevan dengan tuntunan dan kebutuhan pembentukan kompetensi lulusan. 2. Belum terpenuhinya tuntunan akan kemampuan profesionalisme guru-guru baik dilihat dari kompetensi,kualifikasi pendidikan ,maupun status sosial dan ekonomi profesi guru. 3. Lemah nya dukungan keuangan dalam menjamin tersedianya sarana dan prasarana yang menjamin mutu proses pendidikan.

BAB III PENUTUP

B. KESIMPULAN Siklus akuntansi di sektor pendidikan pada dasarnya sama dengan siklus akuntansi pada umumnya, namun aplikasinya dilapangan mengalami sejumlah perubahan, agar sesuai dengan tujuan pencatatan akuntansi dan status lembaga pendidikan yang bersangkutan. Pelaporan keuangan di sektor pendidikan yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan PSAK No.45 pun, ternyata hanya dilaksanakan oleh lembaga pendidikan tinggi yang berstatus BHMN. Penerapan akuntansi di dunia akuntansi belum berkembang pesat, sehingga pengambilan keputusan atau kebijakan pendidikan lebih didasarkan pada pendekatan ekonomi yang bersifat makro dan intuisi. Untuk selanjutnya, dapat diteliti lebih lanjut mengenai latar belakang dan implikasi dari perbedaan-perbedaan ini. C. SARAN Dari makalah yang penulis sampaikan kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, serta arahan dan bimbingan dari semua pihak, terutama dosen pengajar akuntansi organisasi nirlaba. Semoga makalah ini bermanfaat bagi para pembaca khususnya bagi kami selaku penulis.

DAFTAR PUSTAKA  http://www.indonesia.go.id  http://www.kompas.com  http://www.kompas.com/kompascetak/0509/14/opini/2015090.html  http://www.pemda-diy.go.id  http://www.sektorpublik.com  http://www.otoda.or.id  http://blognyaujanggedud.blogspot.co.id/2014/11/akuntansi-untukorganisasi-nirlaba.html  http://blogkuliahan.blogspot.com/2012/06/tujuan-dan-elemenpengendalian-intern.html  http://myblogalwafi.blogspot.co.id/2015/06/kode-etik-tanggungjawab-profesi.html  http://silabus.org/pengertian-pendidikan/amp/  https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pendidikan  https://materiips.com/fungsi-dan-peran-yayasan  https://id.m.wikipedia.org/wiki/Yayasan_Pendidikan_Telkom  https://www.ut.ac.id/dewan-pengawas/dasar-hukumpenyelenggaraan-blu  Bastian, Indra, 2007, Akuntansi Pendidikan.