Mahkamah Internasional
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View Mahkamah Internasional as PDF for free.
More details
- Words: 1,021
- Pages: 15
Selamat datang! Selamat pagi! Selamat menikmati sajian kami!
UDO & YUNI - HPSI/MI 12/06/2009
MAHKAMAH INTERNASIONAL / MI (INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE / ICJ)* BY; UDI USODO & YUNI RAMASITA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG 2009 *
Sumber : Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, (Jakarta : Sinar Grafika. 2004),.hal. 58-94.
UDO & YUNI - HPSI/MI 12/06/2009
OUTLINE 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Sejarah Mahkamah Internasional Statuta dan Aturan Mahkamah Internasional Komposisi Mahkamah Internasional Yurisdiksi Mahkamah Internasional Perihal Ketidakhadiran dalam Persidangan Hukum yang Diterapkan dalam Mahkamah Internasional Putusan Mahkamah Internasional
UDO & YUNI - HPSI/MI 12/06/2009
Mahkamah Internasional (International Court of Justice) 1.
Sejarah Sebelum ICJ ada PCIJ, pada masa LBB. Peran PCIJ: - sbg badan prdlan prmanen yg diatur dg statuta dan Rules of Procedure, mengikat phak yg mnyrahkan sgktanya kpd PCIJ; - memiliki bdan klengkapan “Registry” sbg pnghubung komunikasi antara pmerintah dan badan-badan atau org. internasional; - 1922 s.d 1944 tlh menangani 29 kasus; - banyak negara tlh memanfaatkan dg cara mnundukan diri pd yurisdiksi PCIJ; - memiliki kompetensi untuk memberi nsihat atas sngkta hkm yg dserhkan oleh dewan atau majelis LBB; - mnetapkan smbr hkm yg dignakan thd pokok prkra yg dsrhkn pdnya. UDO & YUNI - HPSI/MI 12/06/2009
Trjdinya PD II pd 1939 membuat PCIJ scra politis berhenti; Th 1944 “Inter-Allied Committee” dlm lporanya, memuat rkomendasi sbb: - prlu di bntuk suatu mahkmh intrnasional baru dg landsan statuta PICJ; - mahkamah tsb hrs mmiliki yrisdiksi untk mberi nasihat; - tidk boleh mmiliki yuridksi memaksa. Konfrensi San Fransisco 1945, memutuskn akn dibentuk mahkamah internasional baru yg mrupkn bdan utama PBB; April 1946 PCIJ scara rsmi brakhir, dan skaligus resmi ICJ
UDO & YUNI - HPSI/MI 12/06/2009
1.
Statuta dan Aturan Mahkamah Internasional bertujuan agar smakin bnyak negara menjadi pserta dan anggota shg statuta brupaya untuk tidak ada stu klompok pun yg brkdudukan lbh pnting, untk itu ICJ mengupayakan hal-hal: - smua anggota brhak mngusulkan calon, (melalui Permanent Court of Arbitration) - dua anggota terplih tdk bleh brkbangsaan sama, jika bgitu maka yg tertua yg diplih - stiap proses pmilihan disyratkan untuk mpertimbangkan bentuk2 pradaban dr sistem hk yg ada di dunia skali trpilih jd anggota mka bukan lg dlegasi negaranya/negara lainnya.
UDO & YUNI - HPSI/MI 12/06/2009
1.
Komposisi Mahkamah Intenasional a. Hakim MI 15 orang hakim, hak veto tdk berlaku. dr kbiasaan tdk tertulis : 5 dari negara-negara barat 3 dari afrika (Civil Law, Common Law, Arab) 3 dari asia 2 dari eropa timur 2 dari amerika latin dipilih untuk masa sembilan tahun dan dpt diplh kmbali biasanya dr hal tsb, 5 orang dr negara anggota dewan keamanan.
UDO & YUNI - HPSI/MI 12/06/2009
b. Hakim Ad Hoc Seorang hakim dpt memeriksa kasus untuk kpentingan ngaranya, namun jk negaran tidak punya prwakilan dpt menunjk tetapi hkim tersebut tdk memiliki suara dlmkuorum hakim untuk mengambil keputusan. c. Chamber Bila kasus diminta untuk di periksa tidak seluruh hakim, maka diperiksa oleh suatu Chamber yg trdiri dr hakim trtentu. - Chamber of Summary Procedure : 5 hakim termasuk presiden dan wakil, - Chamber yg trdiri 3 hakim untuk sengketa tertentu, ex: perburuhan atau komunikasi, - Chamber untk kasus ttt stelah brkonsul dg pra pihak mengenai jumlah dan nama2 hakim.
UDO & YUNI - HPSI/MI 12/06/2009
d. The Registry Mrupakan organ administratif Mahkamah. Pelayanan segala administratif tak terkecuali sampai kpd negara2 yg brsengketa. pr pjabtnya memiliki kekebalan diplomatik. - Registrar, brkedudukan sama hal dg asisten sekjen PBB dan Deputy Registra, brtugas sbg sluran kkomunikasi antara ICJ dan negara atau OI, memelihara urusan administratif Mahkamah dan ikut menandatangani sidang putusan mahkamah - 40 org ptugas tetap di maing2 bidang - Petugas2 smentara, ex : penterjemah, penulis cepat, dll
UDO & YUNI - HPSI/MI 12/06/2009
1.
Yurisdiksi Mahkamah Internasional a. Cotentious Jurisdiction yurisdiksi untuk mnyelesaikan/memutus sengketa yang diserahkan kepadanya b. Noncontentious Jurisdiction / Advisory Jurisdiction yurisdikdsi untk mberikan nsihat hkum thd organ PBB dan thd badan lainya yg memohon (tdk mengikat) c. Incidental Jurisdiction yursdiksi untuk tindakan prlindungan smentara, brkaitan dg prlndungan hak2 pr pihak yg pokok sngketanya msh brlangsung
UDO & YUNI - HPSI/MI 12/06/2009
Perihal Ketidakhadirran Dalam Persidangan Pasal 53 Statuta: 1. Apabila salah satu dari pihak-pihak tidak hdir di muka Mahkamah, atau tdk dpt mpertahankan prkaranya, ph lain dpt memimta kpd mhkamah untk mengmbil keputusan yg menguntungkan tuntutanya. 2. Mhkamah sblm brbuat dmkian, hrus yakin bhwa tdk sj mahkmh mpunyai yurisdiksi sesuai pasal 36 dan 37, ttp jg bhwa tuntutan itu brdasrkan knyataan dan hukum
UDO & YUNI - HPSI/MI 12/06/2009
1.
Hukum yang Diterapkan Dalam Mahkamah Internasional (Pasal 38 Statuta) a. Putusan Berdasrkan hukum Internasional - konvensi/prjnjian yg mengandung ktentua yg diakui scara tgas oleh pr phak besengketa (primer) - kebiasaan intrnasional (primer) - prinsip-prinsip hk umumyg diakui (subsider) - putusan pengadilan dan ajaran para srjana (subsider) b. Putusan Berdasarkan Prinsip Ex Aequo et Bono hrs ada ksepakatan pr pihak, nmun sjauh ini blm prnah ada
UDO & YUNI - HPSI/MI 12/06/2009
1.
Putusan Mahkamah Internasional sengketa dlm MI dpt brakhir krena hal-hal berikut: a. ksepakatan pr pihak, dpt dlakukan pd stiap thap prsidangan dg mberitahu Mhkamah, & Mhkamah mngeluarkan surat putusan bahwa penghapusan sngketa dr dftar b. tdk lnjutnya prsdidangan (Discontinuance) c. kluarnya putusan (Judgment) - ptusan diterbitkn u/ msyrakt luas, trmuat dlm dokumen yg trpisah dlm dua bntuk : Reports of Judgments dan Advisory Opinions and Orders - pndapat pr hakim, dlm dua bentuk : Dissenting Opinion dan Separate Opinion - putusan mengikat, final & tdk dpt banding (pihak brsngkta) - penfsiran dilakukn jk trjd prbedaan pndapat - perubahan dimungknkan jk ada bukti baru UDO & YUNI - HPSI/MI 12/06/2009
--------------------------------------------------------------Makmah Inrnasional jrg dipakai untk penyelesaian sgkta karena : c. Biaya besar d. Butuh waktu relatif lama e. Tidak mempunyai yurisdiksi wajib f. Kasus-kasus besar g. Merupakan Jalan trkahir ----------------------------------------------------------------Dari sngketa yg diajukan dpt digolong ke dld lima kelompok yi : k. Sengketa batas wilayah dan hak lintas l. Sengketa kedaulatan wilayah m. Keabsahan penggunaan kekuatan n. Perlindungan diplomatik o. Pengambilalihan harta milih negara asing
UDO & YUNI - HPSI/MI 12/06/2009
Terima Kasih By : Udo & Yuni Fakultas Hukum - Universitas Lampung Bandar Lampung - 12 Juni 2009
UDO & YUNI - HPSI/MI 12/06/2009
UDO & YUNI - HPSI/MI 12/06/2009
MAHKAMAH INTERNASIONAL / MI (INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE / ICJ)* BY; UDI USODO & YUNI RAMASITA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG 2009 *
Sumber : Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, (Jakarta : Sinar Grafika. 2004),.hal. 58-94.
UDO & YUNI - HPSI/MI 12/06/2009
OUTLINE 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Sejarah Mahkamah Internasional Statuta dan Aturan Mahkamah Internasional Komposisi Mahkamah Internasional Yurisdiksi Mahkamah Internasional Perihal Ketidakhadiran dalam Persidangan Hukum yang Diterapkan dalam Mahkamah Internasional Putusan Mahkamah Internasional
UDO & YUNI - HPSI/MI 12/06/2009
Mahkamah Internasional (International Court of Justice) 1.
Sejarah Sebelum ICJ ada PCIJ, pada masa LBB. Peran PCIJ: - sbg badan prdlan prmanen yg diatur dg statuta dan Rules of Procedure, mengikat phak yg mnyrahkan sgktanya kpd PCIJ; - memiliki bdan klengkapan “Registry” sbg pnghubung komunikasi antara pmerintah dan badan-badan atau org. internasional; - 1922 s.d 1944 tlh menangani 29 kasus; - banyak negara tlh memanfaatkan dg cara mnundukan diri pd yurisdiksi PCIJ; - memiliki kompetensi untuk memberi nsihat atas sngkta hkm yg dserhkan oleh dewan atau majelis LBB; - mnetapkan smbr hkm yg dignakan thd pokok prkra yg dsrhkn pdnya. UDO & YUNI - HPSI/MI 12/06/2009
Trjdinya PD II pd 1939 membuat PCIJ scra politis berhenti; Th 1944 “Inter-Allied Committee” dlm lporanya, memuat rkomendasi sbb: - prlu di bntuk suatu mahkmh intrnasional baru dg landsan statuta PICJ; - mahkamah tsb hrs mmiliki yrisdiksi untk mberi nasihat; - tidk boleh mmiliki yuridksi memaksa. Konfrensi San Fransisco 1945, memutuskn akn dibentuk mahkamah internasional baru yg mrupkn bdan utama PBB; April 1946 PCIJ scara rsmi brakhir, dan skaligus resmi ICJ
UDO & YUNI - HPSI/MI 12/06/2009
1.
Statuta dan Aturan Mahkamah Internasional bertujuan agar smakin bnyak negara menjadi pserta dan anggota shg statuta brupaya untuk tidak ada stu klompok pun yg brkdudukan lbh pnting, untk itu ICJ mengupayakan hal-hal: - smua anggota brhak mngusulkan calon, (melalui Permanent Court of Arbitration) - dua anggota terplih tdk bleh brkbangsaan sama, jika bgitu maka yg tertua yg diplih - stiap proses pmilihan disyratkan untuk mpertimbangkan bentuk2 pradaban dr sistem hk yg ada di dunia skali trpilih jd anggota mka bukan lg dlegasi negaranya/negara lainnya.
UDO & YUNI - HPSI/MI 12/06/2009
1.
Komposisi Mahkamah Intenasional a. Hakim MI 15 orang hakim, hak veto tdk berlaku. dr kbiasaan tdk tertulis : 5 dari negara-negara barat 3 dari afrika (Civil Law, Common Law, Arab) 3 dari asia 2 dari eropa timur 2 dari amerika latin dipilih untuk masa sembilan tahun dan dpt diplh kmbali biasanya dr hal tsb, 5 orang dr negara anggota dewan keamanan.
UDO & YUNI - HPSI/MI 12/06/2009
b. Hakim Ad Hoc Seorang hakim dpt memeriksa kasus untuk kpentingan ngaranya, namun jk negaran tidak punya prwakilan dpt menunjk tetapi hkim tersebut tdk memiliki suara dlmkuorum hakim untuk mengambil keputusan. c. Chamber Bila kasus diminta untuk di periksa tidak seluruh hakim, maka diperiksa oleh suatu Chamber yg trdiri dr hakim trtentu. - Chamber of Summary Procedure : 5 hakim termasuk presiden dan wakil, - Chamber yg trdiri 3 hakim untuk sengketa tertentu, ex: perburuhan atau komunikasi, - Chamber untk kasus ttt stelah brkonsul dg pra pihak mengenai jumlah dan nama2 hakim.
UDO & YUNI - HPSI/MI 12/06/2009
d. The Registry Mrupakan organ administratif Mahkamah. Pelayanan segala administratif tak terkecuali sampai kpd negara2 yg brsengketa. pr pjabtnya memiliki kekebalan diplomatik. - Registrar, brkedudukan sama hal dg asisten sekjen PBB dan Deputy Registra, brtugas sbg sluran kkomunikasi antara ICJ dan negara atau OI, memelihara urusan administratif Mahkamah dan ikut menandatangani sidang putusan mahkamah - 40 org ptugas tetap di maing2 bidang - Petugas2 smentara, ex : penterjemah, penulis cepat, dll
UDO & YUNI - HPSI/MI 12/06/2009
1.
Yurisdiksi Mahkamah Internasional a. Cotentious Jurisdiction yurisdiksi untuk mnyelesaikan/memutus sengketa yang diserahkan kepadanya b. Noncontentious Jurisdiction / Advisory Jurisdiction yurisdikdsi untk mberikan nsihat hkum thd organ PBB dan thd badan lainya yg memohon (tdk mengikat) c. Incidental Jurisdiction yursdiksi untuk tindakan prlindungan smentara, brkaitan dg prlndungan hak2 pr pihak yg pokok sngketanya msh brlangsung
UDO & YUNI - HPSI/MI 12/06/2009
Perihal Ketidakhadirran Dalam Persidangan Pasal 53 Statuta: 1. Apabila salah satu dari pihak-pihak tidak hdir di muka Mahkamah, atau tdk dpt mpertahankan prkaranya, ph lain dpt memimta kpd mhkamah untk mengmbil keputusan yg menguntungkan tuntutanya. 2. Mhkamah sblm brbuat dmkian, hrus yakin bhwa tdk sj mahkmh mpunyai yurisdiksi sesuai pasal 36 dan 37, ttp jg bhwa tuntutan itu brdasrkan knyataan dan hukum
UDO & YUNI - HPSI/MI 12/06/2009
1.
Hukum yang Diterapkan Dalam Mahkamah Internasional (Pasal 38 Statuta) a. Putusan Berdasrkan hukum Internasional - konvensi/prjnjian yg mengandung ktentua yg diakui scara tgas oleh pr phak besengketa (primer) - kebiasaan intrnasional (primer) - prinsip-prinsip hk umumyg diakui (subsider) - putusan pengadilan dan ajaran para srjana (subsider) b. Putusan Berdasarkan Prinsip Ex Aequo et Bono hrs ada ksepakatan pr pihak, nmun sjauh ini blm prnah ada
UDO & YUNI - HPSI/MI 12/06/2009
1.
Putusan Mahkamah Internasional sengketa dlm MI dpt brakhir krena hal-hal berikut: a. ksepakatan pr pihak, dpt dlakukan pd stiap thap prsidangan dg mberitahu Mhkamah, & Mhkamah mngeluarkan surat putusan bahwa penghapusan sngketa dr dftar b. tdk lnjutnya prsdidangan (Discontinuance) c. kluarnya putusan (Judgment) - ptusan diterbitkn u/ msyrakt luas, trmuat dlm dokumen yg trpisah dlm dua bntuk : Reports of Judgments dan Advisory Opinions and Orders - pndapat pr hakim, dlm dua bentuk : Dissenting Opinion dan Separate Opinion - putusan mengikat, final & tdk dpt banding (pihak brsngkta) - penfsiran dilakukn jk trjd prbedaan pndapat - perubahan dimungknkan jk ada bukti baru UDO & YUNI - HPSI/MI 12/06/2009
--------------------------------------------------------------Makmah Inrnasional jrg dipakai untk penyelesaian sgkta karena : c. Biaya besar d. Butuh waktu relatif lama e. Tidak mempunyai yurisdiksi wajib f. Kasus-kasus besar g. Merupakan Jalan trkahir ----------------------------------------------------------------Dari sngketa yg diajukan dpt digolong ke dld lima kelompok yi : k. Sengketa batas wilayah dan hak lintas l. Sengketa kedaulatan wilayah m. Keabsahan penggunaan kekuatan n. Perlindungan diplomatik o. Pengambilalihan harta milih negara asing
UDO & YUNI - HPSI/MI 12/06/2009
Terima Kasih By : Udo & Yuni Fakultas Hukum - Universitas Lampung Bandar Lampung - 12 Juni 2009
UDO & YUNI - HPSI/MI 12/06/2009
Related Documents
Mahkamah Internasional
May 2020 5
Mahkamah Hak
May 2020 1
Mahkamah Syariah Di Malaysia
April 2020 15
Perjanjian Internasional
December 2019 49
Strategi Internasional
April 2020 13