BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Hampir semua entitas memiliki Liabilitas untuk mendanai kegiatan operasionalnya. Liabilitas menurut KDP2LK memiliki arti utang entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Jarang sekali entitas hanya menggunakan ekuitas dalam mendanai entitas. Bahkan untuk beberapa entitas dengan skala besar jumlah utang melebihi modal entitas. Entitas dengan liabilitas yang tinggi tidak dapat diartikan sesuatu yang tidak baik. Jumlah liabilitas tinggi, namun entitas memiliki kemampuan membayar pokok utang dan bunganya akan menghasilkan manfaat bagi entitas dan pemegang saham. Secara umum liabilitas itu dibagi kedalam dua jenis yaitu, Liabilitas Jangka Pendek dan Liabilitas Jangka Panjang. Dalam penggunaannya kedua liabilitas tersebut harus dipertimbangkan dengan baik dan matang sehingga tetap memberikan manfaat bagi entitas. Untuk itu, dalam makalah ini penulis akan mencoba membahas lebih jauh mengenai Liabilitas suatu entitas khususnya Liabilitas Jangka Pendek.
1.2 Rumusan Masalah 1.2.1. Apa definisi Liabilitas Jangka Pendek menurut PSAK IFRS ? 1.2.2. Apa saja yang diklasifikasikan ke dalam Liabilitas Jangka Pendek ? 1.2.3. Bagaimana Penyajian dan Pengungkapan Liabilitas Jangka Pendek dalam Laporan Keuangan ? 1.2.4. Bagaimana cara menganalisis Liabilitas Jangka Pendek dalam Laporan Keuangan ?
1
1.3 Tujuan Penulisan 1.3.1. Untuk mengetahui dan memahami lebih jauh tentang Liabilitas Jangka Pendek menurut PSAK IFRS 1.3.2. Untuk mengetahui dan memahami pengklasifikasian Liabilitas Jangka Pendek 1.3.3. Untuk
mengetahui,
memahami
dan
menguasai
bagaimana
pengungkapan dan penyajian Liabilitas Jangka Pendek dalm Laporan Keuangan 1.3.4. Untuk meningkatkan kemampuan menganalisis Liabilitas Jangka Pendek dalam Laporan Keuangan
2
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Definisi Liabilitas Jangka Pendek Liabilitas menurut Kerangka Dasar Pengukuran dan Pengungkapan Laporan Keuangan (KDP2LK) adalah utang entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Liabilitas mengandung komponen utama yaitu adanya kewajiban kini yang timbul, terjadi dari transaksi dimasa lalu dan penyelesaiannya menyebbkan arus keluar kas atau sumber daya entitas. PSAK 1 (Revisi 2009) mengharuskan entitas menyajikan liabilitas jangka pendek terpisah dari liabilitas jangka panjang. Namun untuk industri perbankan atau keuangan, entitas dapat menyajikan berdasarkan urutan likuiditas, tanpa memisahkan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Pemisahan jangka pendek dan jangka panjang menggunakan jangka waktu 12 bulan atau satu siklus operasi perusahaan. PSAK 1 (Revisi 2009) menjelaskan klasifikasi liabilitas jangka pendek jika memenuhi kriteria: 1. Entitas mengharapkan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya; 2. Entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan; 3. Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan; atau 4. Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama 12 bulan. Berdasarkan ketentuan diatas, Liabilitas Jangka Pendek dapat diartikan sebagai liabilitas entitas kini, yang timbul akibat peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang akan diselesaikan dalam jangka waktu satu siklus operasi atau 12 bulan mana yang lebih panjang atau untuk tujuan diperdagangkan. Siklus operasi adalah siklus dari pembelian bahan baku sampai dengan diperolehnya kas dari hasil penjualan produk yang dihasilkan.
3
Liabilitas jangka pendek lainnya tidak diselesaikan dalam siklus operasi normal, tetapi dalam waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan atau dimiliki untuk tujuan diperdagangkan. Misalnya liabilitas keuangan yang diklarifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan sesuai dengan PSAK 55 (Revisi 2013) Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, cerukan bank, bagian jangka pendek dari liabilitas keuangan jangka panjang, dividen terutang, pajak penghasilan terutang, dan utang non-usaha lainnya. Liabilitas jangka pendek dapat berbentuk utang bank atau utang kepada pihak lain yang akan dibayarkan dalam waktu kurang dari dua belas. Untuk utang bentuk ini sering kali ada bunga, sehingga bunga yang telah terjadi dan belum dibayarkan harus diakui sebagai liabilitas juga. Liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan, akan disajikan sebagai liabilitas jangka pendek. PSAK 1 (Revisi 2009) menjelaskan item-item minimum dari liabilitas jangka pendek yang harus disajikan dalam laporan posisi keuangan. Menurut PSAK ! (Revisi 2009), jika sebagai unsur yang terpisah. Item minimum yang diharuskan menurut PSAK ! (Revisi 2009) untuk liabilitas jangka pendek adalah: 1. Utang dagang dan terutang lainnya. 2. Provisi. 3. Liabilitas keuangan jangka pendek (tidak termasuk jumlah yang disajikan dalam provisi). 4. Liabilitas dan aset pajak kini; sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 46 (Revisi 2013) Akuntansi Pajak Penghasilan. 5. Liabilitas dan aset pajak tangguhan; sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 46 (Revisi 2013). 6. Liabilitas
yang
termasuk
dalam
kelompok
yang
dilepaskan
yang
diklasifikasikan sebagai yang dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58 (Revisi 2010) Aset Lancar yang tersedia untuk dijual dan Operasi yang di hentikan.
4
2.2 Jenis dan Klasifikasi Liabilitas Jangka Pendek PSAK 1 (Revisi 2009) tidak membahas secara khusus klasifikasi dan jenis liabilitas jangka pendek. Bentuk usaha entitas akan menentukan jenis dan klasifikasi liabilitas yang dimiliki sebuah entitas. Berdasarkan nilainya, liabilitas dapat dikategorikan menjadi liabilitas yang nilainya pasti dan liabilitas yang nilainya tidak dapat ditentukan sehingga harus diestimasi. Liabilitas yang nilainya pasti, merupakan bentuk liabilitas yang telah jelas berapa jumlah dibayarkan kepada pihak lain. Liabilitas dapat terjadi sebagai konsekuensi kegiatan operasi perusahaan dan liabilitas yang berdasarkan kontrak formal. Liabilitas yang terjadi sebagai konsekuensi operasi misalnya utang dagang, utang pajak, beban yang masih harus dibayar, pendapatan diterima dimuka. Liabilitas berdasarkan kontrak formal misalnya wesel bayar, utang bank, atau liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam dua belas bulan.
2.2.1
Utang Berbunga Jangka Pendek
1. Utang Bank Utang berbunga jangka pendek yang umum dijumpai adalah utang bank dan wesel bayar (promissory note). Utang bank lebih sering dijumpai dalam laporan keuangan entitas dibandingkan dengan wesel bayar. Utang bank jangka pendek adalah utang suatu entitas kepada bank dengan jangka waktu satu tahun atau kurang. Utang bank jangka pendek biasanya berbunga. Utang bank jangka pendek ditarik oleh entitas untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Pemenuhan kebutuhan modal kerja permanen, tetap akan dipenuhi dengan liabilitas jangka panjang. Utang bank jangka pendek ditarik oleh entitas pada saat membutuhkan untuk jangka waktu tertentu dan akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian kredit. Utang bank jangka pendek ada bunganya. Bunga dapat dibayarkan pada saat jatuh tempo, selama periode tertentu dan bunga dipotong didepan dari jumlah utang yang ditarik atau kombinasi.
5
Contoh 1.1 Utang Bank Jangka Pendek PT Merapi pada 1 November 2015 menarik dari Bank Buana utang sebesar Rp. 200.000.000 dengan bunga 15% untuk jangka waktu 150 hari. Tidak ada provisi yang dikenakan oleh Bank atas utang ini. Pokok dan bunga akan di bayarkan pada saat jatuh tempo. Jurnal yang dibuat pada saat menerima utang 1 November 2015.
Kas Utang Bank
200.000.000 200.000.000
Jurnal penyesuaian pada 31 Desember 2015 atas bunga yang terutang dan belum di bayarkan.
Beban Bunga Utang Bank
Hari selama tahun 2015
5.000.000 5.000.000
= 30 β 1 = 29 hari di bulan November 31 hari di bulan Desember
Total
60 hari = 2 bulan
Perhitungan bunga = Rp. 200.000.000 x 15% x 60/360 = Rp. 5000.000
Jurnal saat utang jatuh tempo, jatuh tempo pada tanggal 60 + 31 + 29 + 30 = 150. Jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2016 (Asumsi 2016 tahun kabisat). Beban Bunga Utang Bunga Utang Bank Kas
7`500.000 5.000.000 200.000.000 212.500.000
Perhitungan bunga yang dibayarkan = Rp 200.000.000 x 15% x 150/360 = Rp 12.500.000
6
Perhitungan beban bunga 1 Jan β 30 Maret = Rp 200.000.000 x 15% x 90/360 = Rp 7.500.000 Untuk Contoh 1.1, entitas dapat dapat membuat jurnal balik atas jurnal penyesuaian yang dilakukan pada 31 Desember 2015. 2. Wesel Bayar Wesel bayar atau sering disebut sebagai notes payable atau promissory notes. Wesel bayar merupaka janji dari pihak penarik wesel untuk membayarkan sejumlah nilai tertentu di masa mendatang. Wesel bayar ditarik untuk pelunasan utang dagang, pembayaran suatu transaksi atau ditarik untuk mendapatkan uang tunai. Pihak penarik wesel akan menunjuk bank untuk melakukan penyelesaian pembayaran yang akan diambil dari rekening penarik/ penerbit wesel. Wesel bayar biasanya berbunga, jika tidak berbunga wesel akan dijual dengan diskon. Nilai diskon mencerminkan bunga dibayar di muka. Wesel bayar dapat dijual oleh pihak pemegangnya untuk mendapatkan uang kas sebelum jatuh tempo. 3. Liabilitas Jangka Panjang Yang Akan Jatuh Tempo Liabilitas jangaka panjang yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan, diklasifikasikan dalam jangka pendek, meskipun: 1. Kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari dua belas bulan; dan 2. Perjanjian untuk pembiayaan kembali atau penjadwalan kembali pembayaran atas dasar jangka panjang telah diselesaikan (setelah periode pelaporan dan sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan) untuk tidak mensyaratkan pembayaran sebagai konsekuensi atas pelanggaran tersebut. Entitas mengklasifikasikan liabilitas tersebut sebagai liabilitas jangka pendek karena (pada akhir periode pelaporan) entitas tidak memiliki hak untuk menunda penyelesaian liabilitas tersebut dalam jangka waktu sekurang kurangnya dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Jika entitas melakukan usaha untuk memperpanjang liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo, atau melakukan pendanaan liabilitas jangka pendek menjadi liabilitas jangka panjang, namun dilakukan diantara akhir periode
7
pelaporan dan tanggal penyelesaian laporan keuangan, maka peristiwa tersebut diungkap sebagai peristiwa yang tidak memerlukan penyesuaian (non-adjustinng events) sesuai dengan PSAK 8 (Revisi 2009) peristiwa setelah periode pelaporan antara lain: 1. Pembiayaan kembali berbasis jangka panjang; 2. Perbaikan pelanggaran perjanjian pinjaman jangka panjang; dan 3. Pemberian tenggang waktu pembayaran oleh pemberi pinjaman untuk memperbaiki pelanggaran kerugian pinjaman jangka panjang yang berakhir sekurang kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan.
2.2.2 Liabilitas Jangka Pendek Terkait Dengan Kegiatan Operasi Entitas Liabilitas jangka pendek terkait kegiatan operasi timbul karena konsekuensi kegiatan operasi entitas. Utang ini biasanya tidak berbunga, utang ini muncul karena entitas menangguhkan pembayaran kepada pihak lain. Kesemptan penangguhan pembayaran ini harus dimanfaatkan secara optimal dalam rangka menghemat arus kas (cash flow) entitas. 1. Utang Usaha Utang usaha adalah utang terkait dengan kegiatan utama entitas. Untuk entitas yang bergerak di bidang perdagangan, utang usaha disebut sebagai utang dagang. Utang dagang timbul saat entitas melakukan pembelian kepada pemasok secara kredit. Entitas jika diberikan pilihan antara membeli tunai dan membeli kredit, maka akan memilih membeli kredit jika harga antara membeli dan tunai harganya sama. Pembelian kredit sering dituliskan dalam term : 2/10, n/60, FOB Shipping Point. Artinya pembelian akan diberikan diskon 2% jika dilunasi sampai dengan 10 hari, utang jatuh tempo dalam waktu 60 hari dan titik pengakuan di gudang penjual. Untuk pembelian dengan syarat pembelian FOB Shipping Point (franko gudang penjual) maka titik pengakuan pembelian di gudang penjualan, utang akan diakui saat barang telah masuk kendaraan angkutan untuk diantar ke gudang pembeli. FOB Destination Point (franko gudang pembeli) titik pengakuan di
8
gudang pembeli, utang diakui saat barang telah diterima oleh pembeli, selama dalam perjalanan barang ini merupakan barang pembeli. Entitas harus memperhitungkan manfaat dari diskon ini dengan alternatif investasi yang tersedia. Jika tidak ada alternatif investasi lain yang lebih menguntungkan maka diskon tersebut lebih baik diambil. Tingkat diskon yang diberikan dapat dihitung imbal hasil (return) per tahunnya. Imbal hasil dari diskon ini kemudian dibandingkan dengan alternatif investasi yang tersedia, jika imbal hasil diskon lebih besar dibandingkan dengan imbal hasil investasi maka entitas harusnya mengambil diskon ini. Pengembalian diskon =
100% β πππ πππ 100%
300
x ππππππ π€πππ‘π’βππππππ πππ πππ
Diskon penjualan 2/10, n/30 setara dengan bunga (100% - 2%)/100% x 360/ (30 β 10) = 17,64%. Dengan cara yang sama perhitungan yang sama term perjanjian 2/15, n/45 sama dengan 11,76%, perjanjian kredit 3/10, n/45 sama dengan 9,98%. 2. Beban Yang Masih Harus Di Bayar Salah satu asumsi dalam laporan keuangan adalah akrual, artinya transaksi diakui pada saat terjadinya tanpa menunggu pembayaran. Atas beban yang telah terjadi namun belum dibayar sampai periode pelaporan, entitas harus mengakui beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain serta beban yang masih harus dibayar pada laporan posisi keuangan. Beban yang masih harus dibayar yang sering muncul di laporan posisi keuangan antara lain : 1) Beban Gaji. Karyawan telah berhak atas gaji karena sudah bekerja namun tidak belum dibayarkan oleh perusahaan. 2) Bunga yang masih harus dibayar/utang bunga. Bunga sudah menjadi beban dengan berlalunya waktu namun baru dibayarkan sesuai dengan tanggal dalam perjanjian kredit. 3) Beban operasi yang masih harus dibayar. Beban atas jasa pihak lain kepada perusahaan atas kegiatan operasinya, namun belum dibayarkan oleh perusahaan. 3. Pendapatan Diterima Dimuka
9
Pendapatan Diterima di Muka adalah konsep akuntansi yang mengacu pada pembayaran yang telah diterima, namun aset tersebut belum sepenuhnya terkirim atau pekerjaan belum seluruhnya selesai. Perusahaan menerima pembayaran di masa kini, namun memberikan barang atau jasa diberikan di masa depan. Pendapatan Dibayar di Muka diposisikan di neraca (balance sheet) sebagai kewajiban (seperti utang). Pada saat kas diterima dari pelanggan, entitas akan mencatat pendapatan diterima dimuka. Jika pekerjaan telah diselesaikan atau aset telah diserahkan seluruhnya, pendapatan diterima dimuka tersebut akan di debit dan diakui sebagai pendapatan. Pendapatan diterima dimuka harus diubah dan di sesuaikan setiap akhir periode dengan dibuatkan jurnal penyesuaian. Penyesuaian pendapatan diterima di muka sanggup dilakukan dengan dua cara yaitu dicatat sebagai utang (pendekatan neraca) dan dicatat sebagai pendapatan (pendapatan laba-rugi). 4. Utang Terkait Imbalan Kerja Imbalan kerja diberikan dalam bentuk gaji, tunjangan, bonus, pensiun, dan lainnya. Gaji dibayarkan kepada karyawan dan manajemen dalam suatu entitas. Gaji karyawan tetap dibayarkan bulanan, namun seringkali karyawan mendapatkan tambahan honor dan bonus yang dibayarkan berdasarkan aktifitas. Saat pembayaran gaji dilakukan, entitas diwajibkan untuk memotong pajak penghasilan dan iuran-iuran lain sesuai dengan ketentuan dan perjanjian yang ada. Untuk mengelola pembayaran gaji, entitas biasanya memiliki sistem gaji (payroll system) yang dapat menghitung gaji untuk tiap karyawan, potongan untuk tiap individu. Gaji menurut UU Pajak Penghasilan merupakan penghasilan bagi pihak yang menerima gaji dan entitas yang membayarkan harus memotong pajak saat pembayaran gaji dilakukan. Entitas pada saat membayar gaji karyawan, akan memotong Pph 21 atau mencatat utang Pph 21. Karyawan biasanya diberikan asuransi kecelakaan kerja, asuransi kesehatan, jaminan hari tua. Bentuk manfaat karyawan tersebut ada yang ditanggung oleh entitas ada juga yang ditanggung oleh karyawan tergantung kontrak perjanjian kerja.
10
5. Utang Pajak Pihak Ketiga Entitas diwajibkan dalam peraturan untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh pihak lain. Pada saat entitas membayarkan beban kepada pihak yang menerima, entitas memotong pajak, sehingga kas yang dibayarkan akan berkurang karena pajak nya akan dibayarkan oleh entitas ke kas negara. Jika pembayaran pajak tidak dilakukan bersamaan dengan pembayaran kepada pihak ketiga maka akan timbul utang pajak penghasilan. 6. Utang Pajak Penghasilan Atas penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun pajak dikenakan pajak. Penghasilan kena pajak dihitung dari penghasilan kotor dikurangi beban yang boleh dikurangkan. Beban pajak penghasilan terdiri dari dua hal yaitu pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak kini adalah pajak yang dihitung menurut ketentuan pajak atas penghasilan yang diperoleh entitas dalam satu periode. Pajak kini merupakan pajak terutang dalam satu tahun fiskal yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan ditambah pajak final jika ada. Beban pajak kini tersebut akan dilunasi dengan angsuran pajak, pemotongan pajak oleh pihak lain dan pembayaran pajak pada akhir tahun. Atas penghasilan yang telah diterima entitas ada yang telah dipotong pajak oleh pihak lain. Entitas mencatat pajak yang telah dipotong pihak lain sebagai PPh dibayar dimuka. Pajak yang telah dibayar ini dapat menjadi kredit (pengurang) pajak dalam menghitung pajak akhir tahun. Pajak terhutang dalam satu tahun fiskal dikurangi pajak yang telah dipotong pihak lain akan menghasilkan pajak kurang (PPh 29) atau lebih bayar akhir tahun (PPh 28). PPh 29 atau pajak kurang bayar akan disajikan sebagai utang pajak kini. Pajak ini akan dibayarkan paling lambat sebelum SPT disampaikan.
11
2.2.3
Provisi dan Kontinjensi
1. Definisi Provisi Istilah umum yang digunakan untuk sesuatu yang memiliki ketidakpastian dari sisi keajadian dan jumlah adalah kontinjensi. Dalam akuntansi, kontinjensi dapat muncul sebagai liabilitas kontinjensi atau aset kontinjensi. Liabilitas kontinjensi lebih sering dijumpai dibandingkan dengan aset kontinjensi. Prinsip konservatisme dan kehati-hatian menyebabkan aset kontinjensi tidak akan pernah diakui sampai aset tersebut diperoleh. Aset kontinjensi jika potensi terjadinya tinggi dan nilainya dapat diestimasi dengan andal, hanya boleh diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. PSAK 57 (revisi 2009) mengatur penyajian dan pengungkapan untuk provisi dan kontinjensi. Istilah Provisi dibedakan dari kontinjensi untuk menjelaskan terminologi yang berbeda. Dalam PSAK 57 (revisi 2004), provisi disebut sebagai kewajiban diestimasi. Liabilitas kontinjensi hanya diungkapkan dalam laporan keuangan. Istilah provisi dapat juga diartikan sebagai pencadangan suatu penurunan yang merupakan akun lawan aset seperti penurunan nilai, depresiasi. Provisi diakui dalam laporan keuangan, pengukurannya dengan cara melakukan estimasi. Perbedaan provisi dan liabilitas lain, terletak pada kepastian dari sisi jumlah dan waktu. Namun provisi telah memenuhi definisi umumliabilitas yaitu merupakanA kewajiban kini, timbul dari peristiwa masa lalu dan mengakibatkan keluarnya sumber daya entitas. Liabilitas Kontinjensi menurut PSAK 57 (revisi 2009) adalah : a. Liabilitas Potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pastivdengan terjadi atau tidak terjadinya stau peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. b. Liabilitas Kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena: a) Tidak terdapat kemungkinan besar (probable) entitas mengeluarkan sumber daya untuk menyelesaikan liabilitasnya. b) Jumlah liabilitas tersebut tidak dapat diukur secara andal.
12
Liabilitas kontinjensi terdiri dari dua kelompok, kewajiban potensial dan kewajiban kini yang tidak diakui karena tidak terdapat kemungkinan pengeluaran sumber daya atau tidak dapat diukur dengan andal. Dikatakan kewajiban potensial karena baru berbentuk kemungkinan, namun jika terjadi akan menyebabkan pengeluaran sumber daya. Kewajiban potensial dengan berlalunya waktu dapat berubah menjadi βkemungkinan besar terjadiβ sehingga diakui sebagai liabilitas kini. Ketika liabilitas kontinjensi dapat diukur dengan andal, liabilitas ini akan diakui sebagai liabilitas kini. Kondisi sebaliknya dapat terjadi, liabilitas kontinjensi semakin kecil kemungkinan terjadi dan semakin tidak dapat diukur dengan andal, sehingga tidak perlu diungkapkan dalam laporan keuangan. 2. Pengakuan dan Pengukuran Provisi diakui jika memenuhi tiga syarat, yaitu : a. Entitas memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum, konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu. b. Kemungkinan besar (probable) penyelesaian liabilitas tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya. c. Estimasi yang andal mengenai jumlah liabilitas nilainya dapat diukur dengan andal dapat dibuat. Dalam
menentukan
estimasi
terbaik
suatu
provisi,
entitas
mempertimbangkan berbagai risiko dan ketidakpastian. Keuntungan rencana pelepasan aset terkait dengan peristiwa yang menyebabkan timbulnya provisi tidak diperhitungkan dalam menghitung provisi. Sebaliknya, entitas mengakui keuntungan rencana pelepasan aset tersebut pada saat yang ditentukan dalam PSAK tentang aset yang bersangkutan. 3. Liabilitas Kontijensi Liabilitas kontijensi tidak pernah diakui dalam laporan posisi keuangan. Keberadaan nya hanya perlu diungkapkan dengan catatan atas laporan keuangan, kecuali jika kemungkinan arus keluar sumber daya kecil, maka liabilitas kontijensi tidak perlu di ungkapkan.
13
Jika liabilitas kontijensi terkait dengan tanggung jawab masing masing atau bersama β sama dengan pihak lain (tanggung renteng), bagian kewajiban yang di harapkan akan di penuhi oleh pihak lain di berlakukan sebagai liabilitas kontijensi. Bagian dari liabilitas kontijensi kemungkinan besar terjadi dan dapat di destimasi dengan andal, akan diakui sebagai provisi. Liabilitas kontijensi dapat berubah dan perkiraan semula. Untuk itu libilitas kontijensi perlu dikaji ulang untuk menentukan kemungkinan arus keluar sumber daya bertambah sehingga menjadi kemungkinan terjadinya besar, dapat berubah menjadi provisi jika dapat diukur dengan andal. Namun, jika kemungkinan terjadinya semakin kecil maka liabilitas kontijensi tidak perlu di ungkapkan. Aset kontijensi timbul dari peristiwa tidak terencana yang menimbulkan kemungkinan arus masuk manfaat ekonomis bagi entitas, missal kemungkinan klaim yang diperoleh karena proses hukum. Pengakuan aset kontijensi tidak di perkenankan, agar tidak menimbulkan pengakuan penghasilan yang tidak penuh realisasi. Jika sudah dapat dipastikan langsung sebagai aset. Aset kontijensi kemungkinan besar arus ekonomi akan diperoleh. Seperti halnya liabilitas kontijensi, aset kontijensi juga dikaji ulang terus β menerus untuk memastikan kemungkinan terjadinya menjadi lebih pasti atau menjadi tidak mungkin terjadi.
2.3 Penyajian dan Pengungkapan Liabilitas Jangka Pendek pada Laporan Keuangan Penyajian Liabilitas jangka pendek menurut PSAK 1 (Revisi 2009) dalam laporan keuangan disajikan pada bagian atas sebelum liabilitas jangka panjang. Penyajian menurut PSAK ini berbeda dengan penyajian menurut IAS 1 yang menempatkan liabilitas jangka penedk setelah liabilitas jangka panjang. PSAK tidak menjelaskan klasifikasi dan jenis liabilitas jangka pendek yang harus disajikan dalam laporan keuangan, perusahaanlah yang menentukan informasi apa yang material dan segnifikan bagi para pembaca sehingga perlu di
14
klasifikasikan secara terpisah. Umunya liabilitas jangka pendek diklasifikasikan atas utang usaha, utang pajak, utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan diterima dimuka dan utang jangka pendek lainnya. PSAK 7 (2010) Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi mengharuskan entitas memisahkan utang yang berasal dari pihak berelasi dan tidak berelasi Pengungkapan Pengungkapan liabilitas jangka pendek berisikan rincian dan tambahan penjelasan. Misalnya untuk utang usaha, pengungkapan penjelasan detail utang usaha berdasarkan pemasok dengan nilai material, utang berdasarkan klasifikasi umur, dan pengungkapan utang berdasarkan mata uang asing. Untuk utang pajak pengungkapan berisikan jenis jenis pajak.
2.4 Analisis Liabilitas Jangka Pendek Pada Laporan Keuangan Entitas melakukan analisi liabilitas jangka panjang dengan melihat kemampuannya untuk membayar utang yang akan jatuh tempo. Rasio yang digunakan adalah rasio lancar (current ratio), rasio kas (cash ratio), atau rasio cepat (quick ratio). Semakin besar jumlah utang lancar akan memperbesar risiko perusahaan untuk membayar utangnya. Rasio Lancar =
Aset Lancar Liabilitas Jangka Pendek
Rasio Cepat =
Aset Cepat Liabilitas Jangka Pendek
Aset Cepat = Aset Lancar β Persediaan β Biaya Dibayar di Muka Rasio Kas =
Kas Liabilitas Jangka Pendek
Rasio lancar merupakan kemampuan perusahaan membayar liabilitas jangka pendek dengan mengunakkan aset lancar yang dimilikinya. Semakin tinggi rasio lancar menunjukkan entitas memiliki kemampuan yang lebih tinggi dlam membayar liabilitas jangka pendek nya. Namun jika rasio ini sangat besar
15
menunjukan entitas memiliki aset lancar semisal adalah kas yang tidak di manfaatkkan untuk investasi. Rasio cepat merupakan kemapuan perusahaan membayar liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset yang sangat likuid. Aset likuid (cepat) merupakan aset lancar yang dikurangkan dengan persediaan dan biaya dibayar dimuka. Persediaan untuk dapat menjadi kas arus dijual terlebih dahulu menjadi piutang, kemudian di tagih mendapatkan kas. Beban dibayar dimuka tidak dapat dicairkan menjadi kas seihingga tidak dapat digunakan sebagai alat pembayar jangka pendek. Rasio kas merupakan kemampuan perusahaan membayar liabilitas jangka pendek dengan mengunakan kas yang dimiliki entitas. Rasio ini merupakan ukuran kemampuan membayar segera, karena di asumsikan semua liabilitas jangka panjang akan dibayar dalam waktu yang sangat dekat. Ukuran rasio kas merupakan ukuran yang lebih ketat kerana menganggap bahwa semua utang harus di sediakan kas untuk melunasinya. Provisi perlu dianalisis untuk melihat nilai dan profitabilitas terjadinya. Provisi akan menimbulkan beban, namun belum semuanya dibayarkan sehingga sering digunakan oleh manajemen untuk melakukan manajemen laba dengan menurunkan atau meningkatkan provisi. Dalam menganalisis kontijensi harus berhati hati karena kontijensi dapat berubah menjadi liabilitas yang harus dibayar oleh perusahaan di mas depan. Kontijensi pulan dapat memunculkan aktivitas yang tidak di tampilkan di laporan keuangan (off balance sheet), yang menurut asumsi seharusnya dimunculkan dalam laporan keuangan.
16
BAB III PENUTUP
1.1 Kesimpulan Liabilitas menurut kerangka dasar pengukuran dan pengungkapan laporan keuangan (KDP2LK) adalah utang entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Liabilitas mengandung komponen utama yaitu adanya kewajiban kini yang timbul, terjadi dari transaksi dimasa lalu dan penyelesaiannya menyebbkan arus keluar kas atau sumber daya entitas. Istilah
umum
yang
digunakan
untuk
sesuatu
yang
memiliki
ketidakpastian dari sisi keajadian dan jumlah adalah kontinjensi. Dalam akuntansi, kontinjensi dapat muncul sebagai liabilitas kontinjensi atau aset kontinjensi. Liabilitas kontinjensi lebih sering dijumpai dibandingkan dengan aset kontinjensi.
Prinsip
konservatisme dan kehati-hatian menyebabkan aset
kontinjensi tidak akan pernah diakui sampai aset tersebut diperoleh. Aset kontinjensi jika potensi terjadinya tinggi dan nilainya dapat diestimasi dengan andal, hanya boleh diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. PSAK 57 (revisi 2009) mengatur penyajian dan pengungkapan untuk provisi dan kontinjensi.
1.2 Saran Penggunaan liabilitas untuk menandai entitas harus dipertimbangkan dengan baik sehingga tetap memberikan manfaat bagi entitas. Liabilitas yang terkait dengan operasi biasanya tidak ada bunga. Liabilitas operasional ini biasanya diperoleh perusahaan karena penundaan pembayaran kepada pemasok, pemerintah, karyawan atau pihak lain. Entitas akan memperoleh keuntungan karena dapat menunda pembayaran dan menggunakan dana tersebut untuk investasi atau aktivitas lain.
17
DAFTAR PUSTAKA
Martani, Dwi. 2015. Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK. Jakarta: Salemba Empat
18