Lh

Lingkungan Hidup

Kesatuan ruang dengan

semua - benda - daya, - keadaan dan - makhluk hidup (termasuk manusia dan prilakunya) mempengaruhi kelangsungan: prikehidupan dan kesejahteraan manusia makhluk hidup lainnya 

kehutan an perkebun an

Sumber daya alam

Sumber daya air

Perumaha n dan permukim an

Lingkungan Hidup kependudu kan

pertamban gan kesehat an

Tata ruang

dll UUPA

UUPLH mengatur obyek-obyek lingkungan secara umum (lex generalis) UU lainnya -> bersifat specialis terhadap UUPLH Asas hukum : lex specialis derogat legi lex generalis

UUPLH àmengatur mengenai: “ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup” àfungsinya juga sebagai: “umbrella act/provision” bagi penyusunan peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan bagi penyesuaian peraturan perUUan yang telah ada. àKata kunci dalam UUPLH: pembangunan berkelanjutan yang berwawasan

Membahas tindak pidana lingkungan: àperlu diperhatikan konsep dasar tindak pidana lingkungan hidup yang ditetapkan sebagai tindak pidana umum (delic genus) dan mendasari pengkajiannya pada tindak pidana khususnya (delic species). àAsas-asas hukum: terkait peraturan perUUan - Lex Specialis Derogat Legi Lex Generalis

Ketentuan Umum Pasal 1:

Kehutanan

(1:1)

sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan: - hutan, (Ps 1:2) - kawasan hutan, yg diselenggarakan secara terpadu. - hasil hutan (Ps 1:13)

5

Hutan:

(1:2)

suatu kesatuan ekosistem berupa: - hamparan lahan - berisi sumber daya alam hayati - yang didominasi pepohonan - dalam persekutuan alam lingkungannya, - yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. ☼ Hutan negara (1:4) ☼ Hutan hak (1:5) ☼ Hutan adat (1:6) ☼ Hutan produksi (1:7) ☼ Hutan lindung (1:8) ☼ Hutan konservasi (1:9) 6

Hutan negara: hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

Hutan hak:

hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

Hutan adat: hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Hutan produksi: kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Hutan lindung:

kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Hutan konservasi:

7

A ACTUS REUS (DELICTUM) PERBUATAN KRIMINAL aunsur-unsur konstitutif sesuai uraian delik (bestanddelen; Tatbestanmassigkeit) bunsur-unsur diam-diam Kenmerk), perbuatan aktif atau pasif melawan hukum obyektif atau subyektif tidak ada dasar pembenar (rechtsvaardiggingsgrond, justification)

B

MENS REA (PERTANGGUNGJAWABAN KRIMINAL)

a. kemampuan bertanggungjawab (toerekeningsvatbaarheid) b. Kesalahan dalam arti luas dolus (kesengajaan) - sengaja sbg niat (oogmerk) - sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (zekerheidsbewustzijn) - sengaja sadar akan kemungkinan (dolus evantualis, mogelijkkeheidsbewustzijn) culpa lata C - culpa lata yang disadari (alpa) - culpa lata yang tidak disadari (lalai)

A

+

B

=

C

Tindak Pidana di bidang Kehutanan Psl. 50 ayat (1) dan (2)

Pasal 78 UU No. 41/1999

78 ayat (1)

Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan, - yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan (10 tahun dan denda Rp. 5 M)

Pasal 50 ayat (3) huruf a, b, atau c

78 ayat (2)

Mengerjakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah Merambah kawasan hutan Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dg radius atau jarak s/d - 500 m dari tepi waduk atau danau - 200 m dari tepi mata air dan kiri kiri kanan sungai di daerah rawa - 100 m dari kiri kanan tepi sungai - 50 m dari kiri kanan epi anak sungai - 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang - 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai (Sengaja

10 tahun dan denda Rp. 5 M)

Pasal 50 ayat (3) d

78 ayat (3) dan (4)

Membakar hutan (sengaja 15 tahun dan denda Rp. 5 M kelalaian 5 tahun dan denda Rp. 1,5 M)

9

Pasal 50 ayat (3) huruf e, f

Pasal 78 (5)

Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yg diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah (Sengaja

10 Tahun dan denda Rp. 5 M)

Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g

Pasal 78 (6)

Pada kawasan hutang lindung dilarang melakukan pertambangan dengan pola pertambangan terbuka Melakukan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin menteri (Sengaja 10 Tahun dan denda Rp. 5 M)

Pasal 50 ayat (3) huruf h

Pasal 78 (7)

Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yg tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (Sengaja 5 Tahun dan denda Rp. 10 M)

Pasal 50 ayat (3) huruf I

Pasal 78 (8)

10

Pasal 50 ayat (3) huruf j

Pasal 78 ayat (9)

Membawa alat-alat berat/lainnya yg lazim atau patut digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin …… (Sengaja 5 Tahun dan denda Rp. 5 M)

Pasal 50 ayat (3) huruf k

Pasal 78 ayat (10)

Membawa alat-alat yg lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan, tanpa izin ..... (Sengaja 3 Tahun dan denda Rp. 1 M)

Pasal 50 ayat (3) huruf l

Pasal 78 ayat (11)

Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan (Sengaja 3 Tahun dan denda Rp. 1 M)

Pasal 50 ayat (3) huruf m

Pasal 78 ayat (12)

Mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak

11

Pasal 78 ayat (13) KEJAHATAN

Tindak Pidana dalam ayat (1) s/d (7), (9) s/d

(11)

PELANGGARAN

Tindak Pidana dalam ayat (8) dan (12)

Pasal 78 ayat (14) Badan Hukum melanggar Pasal 50 ayat (1) – (3) HUKUMAN

di tambah 1/3

dikenakan kepada: Pengurusnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama

Pasal 78 (ayat 15) semua hasil kejahatan dan pelanggaran alat-alat termasuk alat angkutnya

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

12

Pasal 78 ayat (14) UUKehutanan Badan Hukum

(1) – (3)

tambah 1/3

melanggar Pasal 50 ayat

HUKUMAN

di

dikenakan kepada: “Pengurus” nya baik sendiri-sendiri bersama-sama

maupun

Pengurus: UUPT UUYayasan UUKoperasi UUBUMN

Psl. 50 ayat (2)

78 ayat (1) UUKehutanan

yang diberikan:

izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu,

dilarang

melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan

Penjelasan Pasal 50 (2) UUKehutanan

Kerusakan hutan: terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya Fungsi hutan: àFungsi konservasi àFungsi lindung àFungsi produksi

Penyelenggaraan kehutanan: berasaskan: -

manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan

- keterpaduan.

(Ps. 2)

17

Penyelenggaraan kehutanan: bertujuan untuk:

(Ps. 3)

- sebesar-besar kemakmuran rakyat - yang berkeadilan dan - berkelanjutan dengan:  

 



menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional; mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari; meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai; meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

18

Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

Pasal 23

Pemanfaatan hutan bertujuan untuk: memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. 19

Pasal 29

☺ Izin usaha pemanfaatan kawasan ☺ Izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu dapat diberikan kepada: a. perorangan, b. koperasi.

☺ Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan ☺ Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu ☺ Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dapat diberikan kepada: a. perorangan, b. koperasi, c. badan usaha milik swasta Indonesia, d. BUMN dan BUMD 20

Pasal 32

Pemegang izin: sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 29

berkewajiban untuk: - menjaga, - memelihara, dan - melestarikan hutan tempat usahanya 21

Pasal 33

Usaha pemanfaatan hasil hutan meliputi kegiatan: - penanaman - pemeliharaan - pemanenan - pengolahan - pemasaran hasil hutan Pemanenan dan pengolahan hasil hutan: tidak boleh melebihi daya dukung hutan secara lestari

Pengaturan Pembinaan Pengembangan

pengolahan hasil hutan diatur oleh Menteri

22

Pasal 51

Kepolisian khusus

(terselenggaranya perlindungan hutan) 

Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya



Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya



Menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan



Mencari keterangan da barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan



Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang



Membuat laporan dan menndatangani laporan tentang terjadinya

23