Law And Development

HUKUM DAN PEMBANGUNAN : MODEL UMUM Ketika Mark Twain pernah memberi keterangan tentang cuaca, setiap orang berbicara tentang hukum dan pembangunan, tetapi tak seorngpun

melakukan

banyak

hal

tentang

itu.

bagaimana

hukum

‘menetapkan, memonitor atau mengatur fakta atu melakukan sebuah perubahan sosial”. (Friedman, 1969). Kajian atomitik menghubungkan norma khusus dari hukum dengan rangkaian khusus perubahan sosial. Studi holistik menjelaskan secara lengkap dalil-dalil umum berkaitan dengan aturan dan perilaku yang dapat ditemukan. Sedikit sekali yang ada untuk lebih banyak dalam mematikan sesuatu, dari pada ya, dimana ada suatu hubungan antra hukum dan perubahan sosial. Apa yang dibutuhkan adalah model umum yang berhubungan dengan hukum dan perubahan sosial. Disini kita akan membahas (1) definisi eprmasalahan; (2) parameternya; (3) model heuristik dan (4) berbagai hipotesis tingkat menengah yang telah dinyatakan. Fokus khusus dari diskusi ini adalah pada Afrika.

Definisi dari Permasalahan Begitu tak berbentuk adalah subjek kita dimana tidak ada kesepakatan tentang permasalahan yang membutuhkan perhatian. Sebagian 1

penelitian tidak memberikan penjelasan yang lengkap tentang teori umum. Sebagian besr disamping kliam yang luas dalam jabatannya adalah tidak lebih dari kajian atau studi atomistik dari hukum spesifik. Diantara yang lain, dua trend dapat dibedakan. Salah satu definisi permasalahan dari kepentingan akademik. Misalnya, Mrc Galanter (1966) mencatat sejumah karakteristikd ari sistem hukum modern, abstrak, yang kemungkinan berasald ari penelitian sistm yang telah dipilihnya sebagai sutu sistem modern. Dia mengatakan kepada kita bahwa model ini tidak menunjukkan tujuan umum yang akan diajukan dalam uatu keadaan; gambaran dari sistem hukum modern ini adalah tidak terlalu penting. Disclaimernya mengecualikannya dari masalah kehidupan yang real. Lawrence Friedman menyoroti sejumlah pertanyaan. (Apakah tipe dari sistem hukum dan lembaga hukum yang ada di masyarakat membantu atau menyembunyikan masyarkat dalam

modernisasi yang telah ada ?

Bagaimana hukum mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ? Bagaimana hukum menerangi atau menggelapkan jalan bagi kebijakan atau stabilitas? Bagaimana masyarakat dapat memeprbaiki sistem keadilannya ? Apa yang terjadi ketika hukum dipinjam dari negara-negara

yang telah maju?

(Firedman 1969:29). Pemikiran utmaanya adalah menjelaskan konep sistem

2

hukum yang mengemukakan ada tiga unsur : aturan substantif dari hukum, institusi atau lembaga hukum (pengadilan, dll) dan juga bentuk baru” budaya hukum (nilai dan sikap trhaap hukum). Friedman ini berusaha menetapkan dasar-dasa pemikiran konseptual dalam kerangka penelitian yang telah diarahkan untuk menjawab pertanyaan dimana sistem hukum yang trbaik dalam sebuah pembangunan ? Kepentingannya seperti Galanter adalah bidang akademik. Seelah itu, apapun yang dapat dipercaya oleh sarjana Amerika tentang keunggulan sistem hukum ruritania, kita dapat meragukan bahwa pengambil keputusan di Kenya akan memberikan sesuatu yang penting. Penulis lainnya telah mendefinisikan masalah dalam pengertian bahwa merka meyakini ada sesuatu eksistensial permaalahansosial. William B. Harvey mengarahkannya pada hukum sebagai isntitusi – yaitu norma yang ditujukan pada plaku resmi “ sehingga pola pelaksanaannya untuk tindakan aktuald pat diarahkan”. J.D. Nyhart mencapaio bberapa kesimpulan yang

sama.

Pengacara

harus

berpartisipasi

dalam

rekayaa

sosial

dengansebuah aturan draft yang mempengaruhi aktivits yang diinginkan. Dia mengutip siswa ekonomi : …..Langkah baru dari pembangunan yang diinginkan idisebut ‘monster’ dikenal sebagai pembangunan ekonomi. Mereka yang memandu

3

an merencanakan penciptaan ini adalah para pakar ekonomi profesional yang melakukan pelatihan dan merasakan adanya masalah sosial dalams emua kekurangan yang lengkap. Sikap

umum adalah bahwa beberapa

permasalahan adalah ‘masalah orang lain juga’, hasil

ini menunjukkan

bahwa ahli ekonomi seringkali dibutakan terhadap impliaksi rencananya. Gap ini adalah secara uniks esuai dengan pengalaman ahli hukum. Bahkan bebepa rencana yang lebih efisien terlihat gagal dalam aksinya, umumnya atas kurangnya pemahaman atau antisipasi dari aksi sosial. Disini saya akan menyatakan suatu peran yang vital dan real untuk hukum dan ahli hukum dalam pengembangannya. Ini adalah sebuah hal yang dirasakan penting di Afrika : untuk mengembangkan pengetahuan dan teknik yang berlaku bagi aturan umum yang memiliki probabilits dalam mempengaruhi keigatan yang diarhakan pada pembangunan.

Parameter Jika seseorang menyadari tentang adanya kebakaran dalam sebuah teater, sebelum memutuskan apa masalahnya, maka orang tersebut akan memastikan lokasi keberadaannya (Dewey, 1938: 109). Apa yang menjadi parameter dari permasalahan pembentukan kelembagaan ? Kebutuhan

4

kelembagaan

ini

muncul

dari

permintaan

akan

pembangunan.

Pembangunan dalam dunia yang terbelakang adalah bentuk khusus dari perubahan sosial. Perubahan sosial adalah kabinet yang elalu diadakan dengan posisi sekarang ini dan nilai yang telah dimanftkan leh pengambil kebijakan. Afrika akan melihat adanya jalur independensi yang dibebani dengan legaltias sosial dan hukum kolonialisme. Adriano Moreira mendefinisikan situasi kolonial : Adanya situasi kolonial apapun dan juga dengan teritori yang sama yang dihambat oleh kelompok etnis dari peradaban yang ebebda, kekuatan politik yang umumnya ada dengan tanda-tanda keunggulan dan membatasi pengaruh dari sivilisasi tertentu. Situasi

kolonial

dalam

masker

Afrika

Anglophonic

adalah

didefinisikan oleh sistem hukum jamak. Struktur normatif dari masyarkat tribal ra Inggris adalah diebtnuk oleh dan didukung oleh ekonomi subsistensi. Inggris ini ditekankans ebagai hukum umum, hukum umum, doktrinekuitas dan juga status aplikasi umumd ari Inggris termasuk pada tanggal teritori yang tlah ditrima dalam sisi legislasi (seidman, 1969). Pengecualian ini adalah dibentukd engan memanfatkan hak-hak Afrika dengan hukum ekonomi. Dalam hal ini, hukum kebiasaan mengarah pada

5

rangkaian orang Afrika, dan juga hukum Inggris – hukum ekonomi kapitalist didaarkan atas hubungan pasar – penguasa Inggris. Masyarakat kolonial dan ekonomi kolonial diperhadapkan pada pola struktur hukumnya. Dua Afrika yang muncul : satu, Afrika dari budak kolonialis atau penjajah, yang ditujukan pada pertumbuhan atau ekstraksi bahan baku untuk dieksport ke luar negeri, dengan tingkat spesialisasi dan pertukaran dan norma iontraksi ekonomi yang didominasi oleh pertanian dan mencatat adanya spesialisasi dan pertukaran. Dalam penentuant eritorid ari Afrika Timur dan Tengah,aturan tambahant elah diberikan – politaks, master dan hukum servant, pembataant erhaap pemaasran tanaman yang menghasilkan oleh orang Afrika, hukum sewa menyewa tanah, serta konsekuensi yang sanat laten untuk orang Afrika oleh ancaman hukuman kriminal ke dalam

pekerjaan orang Eropa. Demikian juga faktor-faktor

Inggris yang telah ada dalam produk rimer – cocoa, kacang tanah, katun – pada tingkat harga untuk menjual paasr dunia. Masyarakat

majemuk, politik, ekonomi dan legalitas hukum

kolonialisme yang menghasilkan permintaan bagi perubahan. Apa isinya ? Tersembunyi dalam setiap definisi pembangunan yang muncul sebagai kepastian dari tujuan umum. Mereka yang bukan orang Afrika mengatakan kepada kita apa yang mereka pikirkan tentang tujuan ini. Parameter hukum

6

dan pembangunan di Afrika adalah apa yang dipikirkan oleh orang Afrika tentang dirinya. Apapun yang dibutuhkan oleh orang Afrika, ini adalah perbaikan dalam standar hidup. Lima puluh persen angka ematian bayi; usia harapan hidup hingga 32 tahun; diet 1800 kalori per hari – pada musim

lemak,

kwashiokor, kebutaan sungai, malaria, bilharzia dan gangguan tidur; dua persen angka melek huruf; bangsal untuk rumah; air diambild ri lima sumur atau delapan mil jaraknya; dan migrasi tahunan untuk laki-laki pekerja 500.800 bahkan 1500 mil jauhnya untuk pekerjaan yang tleah membyar $10.00 per bulan dalam upah. Orang Afrika mengetahui bahwa horor tidak lebih tidak dipisahkan. Mereka melihat kepada neara dan kepada hukum untuk sebuah perubahan (Friedman, 1969 : 36) Kondisi yang disayangkan ini, seperti masyarakat majemuk dan sistem hukum ajemuk, adalah merupakn bagian dari legasi kolonial. Semuanya

hanya

ditrnsformasikan

jika

seluruh

ekonomi

menjadi

termonelisasi dan tradu, dengan tingkat spesialisasid alam sebuah eprtukara. Pembangunan dapat didefinisikans ebaga proses dimana transformasit elah dilakukan. Pembangunan yang menuntut trasnformasi menjauh dari ekonomi dan masyarakat majemuk, dan ke arah tujuan ada ? Berbagai pilihan bagi

7

pengambil

kebijakan

Afriak

terbatas

tidak

hanya

oleh

batasan

kelembagaandan fisik, tetapi juga oleh nilaid ari poengambil kebijakan. Nilai ini adalah fungsi akulturalsi. Nilai ini telah membuat penamil keputusan Afrika dibatasi oleh konfigurasi lingkungannya. Agenda sejarah ini membatasi nilai yang telah menetapkan orang Afrika dalam tiga kategori yang lebih luas. Thema utama dari struktur normatif masyarakat yang subssistensi adalah hak yang tergantung pada status. Hyukum Inggris akan mengontrol

hubungan

dalam eksport,

terutama dalam perbudakan kolonialist. Hukum ini memperkenankan norma aktivitas ekonomi terdefinisi oleh pihak-pihak yang aktif terutama di bawah hukum kontrak. Hukum kontrak, dalam friksi kebebasan konstrak dalam kenyataannya mematikan secara ekonomi pihak-pihak yang berkuasa dalam menjalankan norma yang diharapkan. Oleh karena itu ini adalah thema hukum dari sistem kapitalis. Dalam regime kolonial, ini adalah sistem yang tidak dihilangkan oleh batasan kesejahteraan negara dan demokrasi liberal. Konsekuensinya adalah ketidaksamaan dalam pendapatan antara pemilik kolonialist dari sisi produktif dan massa Afrika. Kemerdekaan Afrika berlangsung di era pembangunan dari dunia sosialist yang menjadikannya sebagai sesuatu yang tidak dapat dielakkan dimana opsi sosialist ini akan menjadi salah satu dimaa kaum elit Afrika

8

akan tertarik sebagai solusi bagi keterbelakiangan. Kegiatan ekonomi yang terinduksi dari ekonomi sosialist telah menurunkan normanya dari perencanaan fisik dari aktivitas ekonomi khusus.

Ini tentu dapat

memungkinkan seleksi diri oleh seseorang dalam menentukan apakah mereka dapat berpartisipasi atau tidak dalam sektor sosialist. Misalnya, pemerintah

dapat

menciptakan

program

kerjasama

produksi

tetapi

memperkenankans eseorang untuk emilih apakah merka akan ikut serta atau tidak. Ekonomi sosialist tidak memungkinkan inisiatif pribadi sendiri pada mesin untuk ekonomi. Juga tidak dapat diarahkan pada prinsip sentral, yang memungkinkan norma dikembangkan dari bargaining antara pihak-pihak yang sama secara catatan. Dengan menyangkal keunggulan pihak-pihak maka kekuatan untuk mengembangkan daya untuk mendorong posisi mereka, regime dari rencana itu penting dan secara eksplisit diarahkan apa suatu titik ke arah masyarakat yang memiliki divisi sosial yang tidak didaarkan atas hubungan pekrjaan. Pada tujuan peningkatan PDB per kapita dengan menambah egalitarian. Kondisi historis ini menciptakan batasan pada pilihan sebagai batasan fisik. opsi sosial ekonomi yang telah tersedia di daerah ain dan dari epich secara realistis tidak terbuka bagi pemerintah Afrika. Mereka tidak menciptakan masyarakat feudal yang dimodelkan pada ide Henry Adam

9

dibandingkan dengan keberadaan masyarakt yang telah dimodelkan pada Yunani Klasik. Sejarah membatasi pilihan tema juri di Afrika pada katalog dengan tiga entri : Status, kontrak dan Rencana. Berdasarkan definisi hukum adat tidak dapat mengarah pada pembangunan. Hukum adat muncul dari dan mendukung ekonomi subsistensi.

Aturan

init

entu

diarahkan

alam

suatu

cara

untuk

mempertahankan bentuk yang tlah ada, dengan berbagai perubahan isi. Misalnya, Asante yang telah memperlihatkan bagaimana hal ini terjadi di Ghana, dimana aturan adat bahwa tanah itu tidak dapat dialienasi dengan izin dari berbai hal yang telah dipertahankan, tetapi menurunkan isinya dengan mengabsahkan alienasi yang ada sehignga pembayran kecil akan dilakukan pada pemimpin. Pengembanan lembaga hukum dimana akan ada bagian yang dicapai dengan menuangkan anggur baru ke dalam botol tua. Untuk bergantung pada sistem hukum yang berorientasi pada status untuk mengembangkan ekonomi monetisasi dengan tingkat spesialisasi yang tingi dan perubahan adalah mengesampingkan dirinya sendiri. Pembatas atas pembangunan Afrika muncul dari mayarakat majemuk yang menciptakan permintaan untuk perubahan. Sistem hukum majemuk, mayarakat majemuk dan nilai majemuk akan menetpakan batasan atas pilihan kebijakan yang telah ada.

10

Model Umum Proses

penyelidikan

sosial

serangkaian langkah (1) keberadaan

dapat

dikonseptualisasi

gangguan; (2)

sebagai

pengenalannya oleh

pengambil keputusan ; (3) penentuan masalah yang mengaris bawahi situais yang

menganggu,

menjelaskannya;

(4)

oleh

perumusan

pengembangan

dan ide

menjamin

atau

saran

teori

yang

untuk

solusi

permasalahan; (5) proses pembuatan alasan di dalam mana ide ini dibandingkan dan diuji dalam menyorot pengetahuan yang ada tentang subjek; (6) pengujian konsekusni yang dimungkinkand ri hipotesis yang diajukan untuk solusi melalui proses deliebrasi; dan akhirnya (7) memulai aktivitas yang dijelaskan oleh hipoteis (Dewey, 1968). Pada setiap langkah, pengambil kebijakan harus membuat pilihan. Dia tidak dapat hadir dalam setiap situasi yang menganggu; dia tidak dapat menguji setia penjelasan; dia tidak mempertimbangkan

setiap ide yang

mungkin atau saran untuk solusinya; dia tidak dapat menguji idenya kembali setiap teori yang menyangkut sejumlah permasalahan; ia tidak dapat dibebaskan dari semua rangkaian akibat yang potensial. Jika kriteria untuk pilihan di setiap titik tidak dibuat secara eksplisit, maka nilai inartikualsi ini akana mengontrol. Fungsid ari model hukum dan pengembanan untuk

11

mengartikualsi kriteria untuk pilihan dan jua untuk alasan, deliberasi dan juga pengujian untuk penggunaan. Kriteria pilihan ini tentu harus memberikan pedoman untuk dua hal. Pertama,s etiap aturan hukum yang berarti untuk mematuhi apa yang diarahkan pada rangkaian perilaku tertentu. model yang cukup dari hukum dan pembangunan harus mengarahkanh perhatian pembuat hukum pada berbagai kategori data yang harus dieprtimbankan untuk memprediksikan rangkaian perilaku dari aturan yang diajukan. Tanpa itu, pembebasannya atas konsekuensi akan dipandu oleh intuisi relevansinya. Kedua, ide yang dipikirkan sebagai calon untuk status hipotesis, suatu pengetahuan yang dapat diterima terhadap mana akan diuji dan juga data yang dieprtimbangkan adalah difilter oleh pengalaman, nilai dan ideologi pengambil kebijakan. Model hukum dan pembangunan yang cukup untuk mensuplai sebuah panduan heuristik sehinga pembuat hukum akan memiliki jaminan bahwa dia mengizinkan suatu nilai yang bersifat subjektif untuk suatu penjelasan dan solusi alternatif. Hampir

setiap

pegawai

negeri

sipil

di

Afrika

adalah

disosialisasikan dalam situasi kolonial. Apa yang menjadi pengetahuan yang diterima dalam situasi penjajahan atau kolonial seringkali merupakan pengetahuan yang mencerminkan dan mendukung sistem dimaksud. Jika

12

pembangunan itu berlalu, solusi baru, yang tidak sesuai dengan situasi kolonial dibutuhkan. Jika pembuat hukum tidak memiliki perhatian yang diarahkan pada rangkaian solusi baru, dan pengetahuan baru, maka akan ada kesamaan dengan solusi potensial yang dapat disesuaikan dengan situasi penjajahan. Solusi itu tidak dapat diarahkan tentang pembangunan. 1.Prediksi konsekuensi. Konsekuensi dari berbagai aturan hukum yang diberikan adalah sangat penting bagi perubahan sosial yaitu perilaku yang mempengaruhi berbagai peran pelakunya. Perilaku seseorang adalah fungsi keseluruhan ‘bidang’ di dalam mana di akan bekerja. Struktur normatif dan institusinal atau kelembagaan, ideologi, keterbatasan fisik masyarakat, struktur kelas, mitos dan tradisi komunias, nilai yang dianut – semuanya itu akan menentukan berbagai abtaan yang lebihsempit, dan bidang pilihan ini. Kita menunjukkan fakta itu secara diagramatik. Pengambil kebijakan ini memiliki satu alat untuk mempengaruhi aktivitas dari pelaku peran ; mereka dapat mengumumkan aturan, Hana Kelsen (1967) mengajarkan bahwa aturan itu

diumumkan oleh

otoritas

pembuat hukum di negara modern yang memiliki aspek ganda. Aturan hukum diarahkan kepada warga yang ditujukan paanya untuk bertindak dengan cara tertentu (bentuk sekunder dari hukum) yang ditujukan pada hakim secara simultan, serta mengarahkannya pada warga yang telah

13

melanggar aturan, hakim akan memberikan sanksi. Setiap aturan hukum, dalam bentuk yang primer adalah fragmen dari penilaian hipothesis. Aturan yang sama ini mengarah kepada warga bahwa dia tidak dapat menyatakan pembunuh akan mengatakan kepada hakim bahwa jika warga melakukan pembunuhan, hakim harus menekankan kalimat tertentu. oleh karena itu kita dapat menunjukkan bentuk yang leih komleks dari ketentuan hukum yang dipostulatkan oleh Kelsen. Karena hakim dan pembuat undang-undang juga merupakan pemilik peran, maka kita dapat mengasimialsikan dua diagram berikut. Permintaan dari realistis hukum Amerika untuk meneliti hukum dalam aksi – yaitu perilaku – termasuk hukum dalam buku – yaitu struktur normatif – yang mengarahkan mereka pada rangkaian model yang sama. Ini menjadi sebuah fakta bahwa model realist dari proses hukum ini akan mempengaruhi pemilik peran yang didasarkan atas definisi hukum yang membatasi normanya untuk warga negara pada sisi yang lebih besar. Sawer telah memerlahtkan bagaimana hukum pembatasan

hukum

dari

pembuat

harus diarahkan pada

undang-undang.

Dia

mempertentangkannya dengan hukum administrasi sosial, yang menyangkut beberapa hal seperti industri kolektif, dan jasa, pemasaran kolektif dari produk pertanian, layanan keejahteraan untuk massa kesehatan, pensiun,

14

pengangguran, dll), penyediaan aturan entertainment (radio, televis, dll), pengaturan aktivitas dari sektor swasta dari ekonomi dan dari embangunan eknomi dan stabiltias umum dan melakukan pertahanan dan hubungan luar negeri. Dia menekankan bahwa dalam sebuah bangsa yang memberikan pengaruh terhadap teori sosial dari Herbert spencer, administrasi sosial ini akan tetap ada. Sebagia hukum akan menjadi hukum ahli hukum yang kadangkala dikembangkan sebagai perubahan sosial yang diperlukan. Sebagian politik orang Afrika tidak setuju terhadap beberapa hal yang bersifat konsensus : tidak ada satupun dari mereka yang mendaftar di kantor statistik sosial. Model realist bukanlah model untuk perubahan di Afrika untuk suatu alasan. Ketika digunakan sebagai instrumend alam mempengaruhi perubahan sosial, norma dimana

mengharapkan wara akan sesuai atau

tujuan ditetapkan untuk posisinya, akan sering tidak secara eksplisit menetapkan dalam aturan statute atau formal, didukung oleh sangsi negatif. Lebih sering, aktivitas diharakan dari pekerjaan peran dipengaruhi oleh aktivitas birokrat, bekerja sesuai dengan aturan yang diarahkan padanya. Aturan ini tentu terlihat tidak berhubungan dengan norma yang diarahkana kepada wara. Misalnya, jika pembuat undang-undang ingin warga untuk bekerjasama, hanya jarang akan mengarahkan paanya sedemiian dalam

15

kondisi hukuman

pidana. Pada awalnya, mereka akan mengarhakan

berbagai birokrat – Departemen Kooperasi, misalnya – untuk bekrja dalam cara tertentu yang ebrharap akan mempengaruhi aksi yang diinginkan. Semuanya ini mengarahkan Departemen menawarkan kredit untuk petani dalam kerjasama; mereka telah membangun pemasaran, jika dia tidak bekerjasama; dan juga membutuhkan perjanjian untuk meningkatkan pajak bagi non anggota. Kita dapat mengakomodasi dua kritikan dari model realistis ini dengan membuat dua perubahan. Pertama, kita harus mensubstitusikan hakim sebagai lembaga dorongan yang lebih luas dari pengertianbirokrasi, termasuk dalam istilahs emua lembaga dimana pembuat undang-undang akan menggunakannya untuk mempengaruhi kegiatan yang diinginkan oleh pelaku peran. Kedua, kita harus menunjukkan bahwa beberapa pernyataan ekspektasi peran itu diarahkan pada pekerja peran warga yang tidak diset sebagai aturan formal oleh sebuah garis dari pembuat hukum untuk pelaku peran. Model kita masih tidak sempurna. Beberapa hukum, setelah dikeluarkan, mengalami perubahan, baik oleh amandemen resmi atau oleh suatu cara yangdilakukan oleh birokrat sejak hari dikeluarkannya. Juga dapat berubah karena kekuatan sosial, ekonomi dan lainnya yang bekerja

16

atas berbagai unsur dalam perubahan model kita dan khususnya karena berbagai reaksi dari pelaku peran untuk pembuat undang-undang dan birokrsi dan dari birokrasi ke pembuat undang-undang. Jika warga menjadi objek yang serius dan tegas untuk pertumbuhant anaman kash bila pembuat undang-undang telah enetapkan beberapa norma untuk aktivitasnya, maka aktivits birokrasi untuk mendorong norma itu dalah diarahkan pada perubahan wajah oposisi – barangkali untuk meningkatkan usaha merka untuk mengurangi dan memperkecil ketegangan diantara mereka. Oleh karena itu kita melengkapi model kita menjadi : Model ini dinyatkaan dalam satu rangkaian dalil : I(A) a. Setiap aturan hukum menjelaskan bagaimana pemilik peran itu berharap untuk bertindak. b. Bagaimana pemilik peran akan bertindak dalam merespon norma hukum adalah fungsi aturan yang telah ditetapkan, sanksi, aktivitas lembaga penegakkan hukum dan keseluruhan

kekuatan sosial, politik yang

mempengaruhinya. c. Bagaimana lembaga penegakkan hukum akan bertindak dalam merespon norma hukum sebagai fungsi aturan yang telah ditetapkan, sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lainnya yang

17

mempengruhinya serta mendapatkan umpan balik atau masukan dari pemilik peran. d. Bagaimana pembuat undang-undang akan bertindak adalah merupakan fungsi aturan yang kompleks dari kekautan sosial, politik, ideologi atau lainnya yang mempengaruhi mereka dan masukan dari pemilik peran dan birokrasi. 2.Nilai. Model kita ini adalah gagal jika tidak membantu memandu pilihan nrmatif. Oleh karena itu, ini akan memberikan kriteria dengan mengacu kepada sejumlah nilai. Roscoe pound mengemukakan bahwa panduan yang sesuai untuk menentukan ranngkaian

perintah yang akan mengajukan kliam dan

permintaan akan sistem hukum adalah apa yang disebut “jural postulate” dari masyarakat (Pound, 1942). E. Adamson Hoebel menjelaskan sebagai berikut “proporsi yang bersifat yumum yang dianut oleh anggota mayarkat seiring dengan sifat sesuatu dan terhadap apa yang diharapkan dantidak diharapkans ecara kualitatif. Pund dan Hoebel menerima nilai itu sebagai summa bona. Dengan mengikuti pemikiran Dewey, kit amenyatakan bahwa fungsinya dalam penyelidikan sosial adalah lebih baik dipahami sebagai filter. Mereka akan melihat dari persepsi tertentu dari kategori data, kecuali

18

ide tertentu yang mengarah pada solusi, dan membatasi ilmu pengetahuan yang diterima dimana ide itu akan diuji untuk merumuskan hipotesis. Pound juga meyakini bahwa dalam masyarakat yang ebradab, ada satu rangkaian nilai yang bersifat homogen yang akan mengasumsikan lebih banyak kliam dan permintaan atas sistem hukum. Apapun itu, dapat dijelaskan bahwa tidak dalam keadaan Afrika. Status, Kotnrak dan rencana melengkapi pengakuan itu. model kita untuk hjukum dan pembangunan haruslah menspesifikasikan ural postutlate untuk masing-masing sehingga pembuat undang-undang akan memastikan dirinya bahwa predileksi personal ini tidaklah diberlakukan secara tidak sadar pada setiap orang yang muta atas penelitian untuk mendapatkan penjelasan dan solusi. Apa yang menjadi sumber dari ostulat ini ? Tidak ada metodologi oleh mana seseorang akanmelakukan pemeriksaan empiris dari kliam dan permintaan dalam fakta yang telah dibuat atas hukum, seperti dikemukakan oleh Pound. Ketiadaan metodologi untuk melakukan pengujian, serta pernyataan postulat jural haruslah dapat diarahkan pada intuisi pengamat. Alternatif memang ttelah ada. Nilai ini memiliki fungsi dalam menyelidiki perhatian yang tearah pada bebrqpa variabel dan cara dari yang lain. ini adalah pengertian yang ada terhadap penyelidikan. Model atau paradigma sebagaimana telah dikemukakan, akan melayani fungsi yang

19

sama.

sangat

dimungkinkan

untuk

membangun

paradigma,

dalam

pengertian tipe ideal, untuk setiap ketiga kategori sistem hukum di Afria, seperti Max Weber yang berlaku untuk ekonomi kapitalist (Weber 1954). Disini kit amelakukan tidak lebih dari sekedar menspesifiaksikan setiap tipe dari akhir yang telah dihasilkan dan variabel yang bertgantung pada beberapa perubahan. Panduan untuk pilihan normatif ini termasuk untuk mendefinisikn perubahn peran gent dalam proses pengembangannya. Robert Chin (1961) menyatakan ada tiga tipe ideal untuk menjelaskan istilah umum bagaimana proses perubahan itu terlihat sebagai agent perubahan. Dalam model sistem, tujuannya adalah kembali pada keseimbangan setelah terjadinya ketegangan. Dalam model pembangunan, sistem ini dapat diterima sebagai sesuatu yang emmiliki dinamika dari dalam. Peran dari agen perubahan adalah menghilangkan penghambat sedemikians ehingga sistem dapat mewujudkan potensi yang dimilikinya. Dalam model untuk perubahan, arah dan ekcepatan perubahan akan ditentukan oleh agen perubahan yang merespon kebutuhan yang dikemukakan. I (B)

20

1. (a) Akhir dari kebijakan yang berorientasi pada status adalah pemeliharaan stabilitas dan menghidnari perubahan, dengan mengalokasikan kekuatan dan hak istimewa dengan hak yang askriptif. (b) Model perubahan adalah model sistem 2. (a) Hasil umumd ari kebijakan yang berorientasi pada kotnrak adalah peningkatan pendapatan produk asional bruto per kaptia, yang dicapai melalui : (i) Inisiatif dari pengusaha swasta yang termotivasi oleh keinginan memperoleh laba, pelksanaan dalam keangka kontrak hukum, dan (ii) Inisiatif dari negara dalam memeprbaiki

iklim kelembagaan dan

infrastruktural yang kondusif terhapa kegiatan pengusaha swasta. 3. (a) Hasil umumd ari kebiakan yang ebrorientasi pada rencana adalah peningkatan pendapatan nasional bruto per kapita yang discapai atau disertaid engan distribusi kekuasaan dan hak, yang dicapai melalui inisiatif negara dan ditujukan apa sisi roduktif termasuk sektor infrastruktur melalui rencana nasional. Dalil-dalil seperti ini tentu tidak lebih dari hanya sekedar memberikan panduan secara umum. Setiap order hukum di Afrika adalah bauran yang memiliki contoh hukum yang diajukan di bawah tiga dalil. Apapun ideologid ari pemeritnhan tertentu, keputuan tertentu untuk

21

memecahkan maalahd alam status, kontrak atau rencana – yaitu adat, sektor swasta atau publik dari ekonomi – akan menjadi subjek imperatif terhaaop paparan filsafat. Beberapa keputusan, setidaknya dapat diarahkan denan kesdaan pilihan. Beberapa pernyataan alternatif umum sangat penting sebelum pilihan diantara mereka diajukan. Kita tentu dapat

menambahkan dalil ini, yang tidak lebih dari

pengemangan definisi dari pembangunan itu sendiri I(C) a. Tema jural dari hukum Afrika adalah Status, Kontrak dan Rencana yang masing-masing berhubungan dengan ekonomi subsistensi ,

ekonomi

pasar dari sektor monetisasi pribadi dan juga hubungan produktif dari sektor publik. b. Thema jural ini membentuk sebuah kerangka kerja di dalam mana beberapa hukum pesifik berhubungan dengan aktivitas ekonomi yang telah menurun. c. Pengembangan ini menuntut hukum yang akan mengarah pada ekonomi monetisasi dan terpadu dengan tingkat spesialisasi yang tinggi dan perubahan.

22

d. Thema jural dari Status itu dalah tepat atau sesuai dengan ekonomi subsistensi, yang tidak hany mengarah pada ekonomi yang dituntut oleh pengembangan. e. Oleh karena itu, diharapkan abhwa aturan hukum ini relatif terhadap pembangunan yahg memiliki thema jural tidak pada status tetapi pada kontrak atau rencana. Model kita ini memiliki kepercayaan ganda. Untuk pertama kali, dinyatakan bahwa bidang yang harus dilihat oleh pembuat hukum jika dia hendak membuat estiamsi berdaarkan sisi empiris dari konsekuensi aturan yang diajukan. Kedua, dinyatakan bahwa kedua keangka kerja potensial di dalam mana aturan yang diajukan digolongkan, akan menuntut pembuat kebiakan membuat pilihan

sadar dari masalah sosial yang harus

diarahkannya dengan alternatif yang tersedia.

Penyertaan Model : Agenda untuk penelitian Sifat pertanyaan yang diarahkan ini tentu akan membuat suatu model yang dirancang untuk membantu menyediakan jawaban lebih dari perhatian

langsung

pada

data

yang

penting.

Sebagaimana

telah

dikemukakan, model ini bersifat umumd an hanya melakukan sedikit lebih dari uaian garis besar dari penyelidikan yang dilakukan – kekautan

23

amyarakat yang bekrja pada suatu pemilik opean, sifat sanksi, aktivitas dari birokrasi, umpan balik, tekanan pada pembuat undang-undang. Ini juga membutuhkan penutupan dalam dua arah: pertama, dengan mengacu ekpada kekuatan sosial secara umum yang memopengaruhi aktivitas dan kedua dengan mengacu kepa aimplikasi dua thema jural politik yang telah ada. Hal ini tentu akan tercapai jika sangat dimungkinkan untuk mengembangkan serangkaian tingkatan menengah yang telah diverifikasi dengan kekuatan rpediktif yang tinggi. Penelitian yang terlalu kecil ini telah dilakukan lebih dari sekedar ebrsama-sama

dengan

hipotesis yang telah diajukan yang secara

sebagian

kecil

ilustrasi

yang

cenderung

mendukungnya. Kita telah membahas pertama kali dalil dari sifat umum; kedua, dalil yang berhubungan dengan kekuatan sosial yang bekerja atas pemilik pesan; ketiga, yang berhubunan dengan birokrasi; keempat, yang berhubungan dengan umpan balik; kelima, dalil yang berhubungan dengan sanksi; keenam, yang berhubungan dengan pilihan kebijakan; dan teakhir dalil yang berhubungan dengan pengambilan keputusan dari struktur pengambilan keputuan. Secara umum :

24

II(A) a. Pembangunan itu membutuhkan orang untuk bertindak dalam cara yang baru. b. Pemeritnahan hukum diterima pada lembaga berstruktur independen yang mempengaruhi setiap orang untuk tetap bertindak sebagaimana adanya selama masa penjajahan kolonial. c. Oleh karena itu, perubahan penyebarand alam hukum dapat diharpakan lebih sesuai dengan pembangunan atau perkembangan yang telah ada. II(B) a. Hukumkolonial yang telh melembagakan mayarakat dan ekonomi yang ditunjukkan oleh regime yang saling mendukung dari kontrak dan status b. Ekonomi yang telah dipersatukan yang membutuhkan serangkaian institusi c. Oleh karena itu diharapkan bahwa sepanjang waktu, regim hukum ini akan cenderung menghilang, yang kemudian digantikan oleh sistem hukum yang telah disatukan. Secara keseluruhan aliran sekolah pengacara yang dipimpin oleh Profesor allot, telah menyatkan hal ini sebagai thema utma untuk reformasi hukum Afrika (Allot, 1958). Tanzania ini telah pindah ke dalam suatu arah

25

dengan Deklarasi hukum Adat yang telah dimulai dengan menyatukan hukum adat dari berbagai kelompok. (Tanzania, 1963). II(C) a. Hukum yang mempengaruhi rangkaian kegiatan tertentud alam satu konteks sosio – politik – ekonomi dengan rangkaian spesifik untuks anksi, lembaga yang tidak mempengaruhi kegiatan yan sama dalam perbedaan konteks sosio politik ekonomi. b. (i). Oleh karena itu tidak diharapkan bahwa undang-undang Inggris akan diterima di Afrika dan menghasilkan serangkaian aktivitas oleh pemilik peran seperti yang dihasilkan di Inggris. (ii).

Oleh

karena

itu,

tidak

diahrpakan

bahwa

hukum

yang

mempengaruhi satu aktivitas dalam satu periode di Afrika akan menghasilkan aktivitas yang sma di periode yang lain. Dari semua dalil yang ditawarkan disini, II(C) adalah hanya merupakanr angkaian yang dapat diakui sebagai mana telah dieprlhatkan. Misalnya, undang-undang pidana afrika adalah sama seperti di Inggris; kosnekuensinya adalah sedikit berbeda. hukum patent dari Tanzania adalah disalind ari undang-undang Inggris; demikian juga, konsekuensinya yang berebda. Hukum perusahaan publik dalam Afrika dimodelkan di Inggris; sekilas pada aktivitas kerjaama publik di Afrika, dan memperlihatkan

26

perbedaan

dalam

aktivitas

yang

telah

ada.

Sejumlah

studi

kasus

memerlahtkan bagaimana aktivita sini dihasilkan oleh norma yang mengalami prubahan dalam tekanan masyarakat atas perubahan.

Identifikasi kekuatan yang mempengaruhi perilaku Untuk

mengidentifikasikan

kekuatan

yang

cenderung

mempengaruhi perilaku dan membatasi jumlahv ariabel dimana kita harus berhubungan tentu akan ada teorio penyimpangan tradisional yang sangat bermanfaat. Penyimpangan ini kadangkala didefinisikan sebagai perilaku yang melanggar norjma, apakah itu hukum atau adat. Pemikiran kita semakins empit. Kita mendefinisikan penyimpangan sebagai perilaku yang melanggar norma hukum yang ditujukan pada rangkaian peran. Teori deviasi ini tentu mengajarkan bahwa pelaku peran ini tentu dapat memiliki motivasi yang sesuai atau tidak dan kegiatan yang sesuai atau tidak (Blake dan Davis, 1964). Ini dapat diperlihatkand alam model empat sel. Apa model yang mengajarkan hal ini adalah bahwa perilaku yang tidk sepadand dapat saja tejadi dalam menghadapi motivasi dans ebaliknya. Ketidaksesuaian ini dapat saja muncul oleh karena meskiiopun pelaku peran ingin melakukannya. Ini hanya terjadid alam kaus dimana pelaku peran itut

27

idak menyadari tentang keberaaan norma atau dimana norma itu tidak fungsional untuk tujuan yang telah ditetapkan untuk dalil dimaksud. Oleh karena itu, kita harus menyatakan beberapa hipotesis umum berikut ini : III(A) Apakah pelaku peran ini akan bertindak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan untuk aktivitasnya akan sangat tergantung pada tiga variabel : a. Apakah norma ini telah dikomunikasikan (Seidman 1972) b. Aopakah norma ini merupakan fungsi bagi tujuan yang ditetapkan untuk dalil c. Apakah pemilik peran termotivasi secara menyimpang ? Berikut ini adalah dalil-dalil umum yang harus dimungkinkan untuk menghasilkan berbagai hipotesis level menengah yang kemudian lebih suseptibel

terhadap

verifiaksi

empiris

dan

yang

kemudian

akan

mengidentifiaksi variabel yang relevan. Misalnya : III(B) 1. Norma pembangunan yang telah diharpakand dapat ebrfungsi dengan baik karena ketidakmampouan pelaksanaan di bawah kondisi fisik yang telah ada.

28

2. Norma pembangunan yang diharapkanakan ditentang oleh kelompok kepentingan dan kelas. 3. Keberadaan institusi yang diharapkan akan memicu perilaku diman norma pembangunan yang diajukan bersifat disfungsional. 4. Konflik peran diantara aturan yang dianut dalam mayarakat tradisional dan norma dari pembangunan itu diharpakand dapat mendorong pada motivasi yang menyimopang. 5. beberapa pelaku peran itu dihapakan akan termotivasi dengan mengacu kepada norma pembanguan karena norma pembanunan itu memiliki suatu nilai tersendiri yang harus diteliti. 6. Beberapa pemilik aturan diahrpakan akan termotivasi dengan mengacu kepada norma pembangunan karena kelompok referensinya menunjukk pada norma kontradiksi. 7. Beberapa pelaku peran diahrpakan akan termotivasi karena adanya katalog peran yang ada dengan keberadaan aturan yang memaut beberapa aturan yang berkontradiksi dalam peran pembangunan. 8. Beberapa pelaku aturan itu diharpakan akan trmotivasi dengan mengacu kepada norma pembangunan karena smeuanya mengadopsi ideologi pada berbagai ideologi pembangunan.

29

Birokrasi Model kita ini menyatakan bahwa aktivitas ari pelaku peran ini adalah ebrsyarat di bagian aktivitas sanksi dari birokrasi. Kita tidak dapat memprediksikan bagaimana hukum ditujukan pada pelaku peran yang akan bekerja jika tidak ada prediksit entang bagaimana lembaga ini bekerja. Model kia secara umum akan menggunakannya dalam kasus tersendirid an menempatkan birokrasi individu alam posisi pelaku peran untuk tujuan penelitian. Jika kita mlehat openentuan apakah aturan kementrian itu diarahkan pada bwana shamba maka akan jauh lebih efktif, an kita melihat pada sisi sosial, politik, ekonomi dan yang lainnya dengan berbagai sanski yang dibelakukan. Fakta bahwa birokrat itu disusun ke dalam organisasi yang kompleks, menaytkan ekseluruhan lini hipotesis tambahan itu digambarkand ari sosiologi organissi yang rumit mialnya : IV(A) a.

borikrasi

tentang sanksi hukum dan juga anggota yang cenderung

bertindak dalam suatu ketegangan dan memaksimumkan penghargaan bagi organisasi.

30

b.

Kelas di dalam komuitas yangmemiliki kekuatan dan hak istimewa yang menciptakan ketegangan yang lebih besar sekaligus menawarkan penghargaan terbear untuk birokrasi.

c.

Oleh karena itu masing=-msing mengharapkan birokrasi sanksi hukum cenderung memberikan sanksi bagi norma pembangunan yang sesuai dengan tuntutan kelas komunits yang memiliki kekuatan yang lebih besar serta hak istimewa. Serangkaian dalil tingkat menengah ini dihasilkan dari aturan

umum : IV(B) 1. Jika tidak ditentang, maka birokrasi di Afrika dapat diharapkan bertindak sesuai dengan kkepentingan kelas pemilik kekuasan dan hak istimewa yaitu (i) kaum elit tradisional dan kelas yang berkuasa; (ii) ekspatriat kepentingan ekonomi dan jug aperwakilan Afrika mereka (iii)

elit

birokrasi itu sendiri. 2. Untuk memperthankan legitimasi rasional hukum, pemerintah Afrika diharapkan mengembangkan lembaga baru dan hukum untuk mencegah penggantian tujuan oleh birokrat.

31

3. pada suatu cakupan dimana umpan balik birokrasi terhada pembuat undang-undang adalah efektif, maka pembuat undang-undang

tidak

akan mengembangkan lembaga yang mempertahankan elgitiamsi. 4. Pemerintah yang lebih berkomitmen untuk doktrin egalitarianisme, serta berbagai hal dalam

upaya mengembangkan norma-norma yang

mencegah substitusi tujuan oleh kaum elit. 5. Luasnya cakupan arah yang diberikan kepada birokrat, semakin besar kemungkinan untuk penggantian tujuan. 6. Semakin pemerintah ebrkomitmen untuk pembangunan, maka semakin ada suatu arah yang lebih luas bagi birokrat. 7. Semakin

pemerintah

berkomitmen

untui

pembangunan

dan

egalitarianisme, maka semakin ada upayya secar ebrsama dalam penembangan pemberian kekuasaan yang lebih luas bagi birokrat dan juga lembaga guna mencegah substitusi tujuan. (Seidman 1969) 8. Pemerintah juga hendak melakanakan rencana yang dimaksudkan untuk mempertahankan legitimasi rasional hukum dibandingkan dengan mereka yang berkomitmen untuk melakukan hukum.

32

Umpan balik Pemberlakuan hukum baru tidak serta merta menghaslan rangkaian aktivitas yang kemudian diharpakan tetap sepanjang usia hukum itu sendiri. rangkaian aktivitas yang dihasiklan ini akan merubah

kondisi tersebut.

Hukum kontrak di Inggris, misalnya, jelas menghasilkna perbedaan dalam aktivitas dewasa ini dibandingkan dalam 100 tahun yang lalu. V(A) a. Kegiatan pelaku peran dalam merespon norma yang ditujukan padanya sebagai fungsi, terutama dari aktivitas birokrat. b. Kegiatan birokrat adalah menjadi bagian fungsi dari reaksi peran yang telah ada dalam norma dan juga pada aktivitas birokrasi itu sendiri. c. Oleh karena itu, seseorang berharaop aktivitas birokrasi ini ditujukan pada berbagai reaksi dari berbagai aturan yang telah ada. Misalnya, ada beberapa bukti bahwa

undang-undang Tanzania

melarang penjualan real properti tanpa izin pemerintah yang telah dilanggar dalam beberapa bidang karena tekanan ekonomi. Juga ada beberapa bukti hahwa pengadilan telah memutuskan suatu hal yang berkaitan dengan penjulan disamping undang-undang dasar. Aktivitas dari pengadilan ini tentu hanya diharpakan dalam pengertianr eaksi untuk merespon undang-

33

undang dasar oleh pemilik peran – dengan kondisi aktivitas illegal yang telah ada untuk sanksi dimaksud. Sehingga konseptualisasi, umpan balik adalah semata berada pada kategori yang tlah diuji. Jika perilaku oleh birokrat dan pengambil aturan ditujukan atas pemebrlakuan aturan baru maka harus diantisipasi. Strukturisasi slauran umpan balik ini memiliki konsekuensi yang sangat penting atas legitimasi, partisipasi dan institusionalisasi perilaku baru. Legitimasi ini tentu didefinisikan oleh cakupan dimana pemerintah akan diarahkan oleh kionstituennya pada tindakan dalam kepentingan mereka sendiri. dalam pengertian yang smepit dari elit pemerintahan,. Umpan balik itu adalah sebuah hal yang sangat penting karena tanpa informasi tentang keberhasilan relatif dari keputusan masa lalu,

maka

keputusan baru ini tidak akan berlaku bagi setiap keberhasilan. Keberhasilan relatif dari aturan masa lalu adalah dibawa kepada pengambil keputusan dalam sebuah kliam dan permintaan yang dibuat oleh berbaai publik. untuk itu ada suatu kliam dan permintaan, legitimasi ini akan terus ditingkatkan. Saluran

umpan

balik

yang

cukup

adalah

suatu

kondisi

untuk

mempertahankan perluaan legitimasi. Kedua, artikualsi dari saluran umpan balik adalah langkah pertama ke arah peran serta oleh pemilik peran dalam pengambilan keputusan. Untuk

34

beberapa hal pemilik peran itu terlibat dalam pengambilan keputusan. Hal ini tentu akan mempengaruhi aktivitas faktor lain dalam sistem hukum, terhadap mna mereka akan ikut serta dalam mengambil keputusan yang mendefinisikan peran mereka sendiri. Kasus pembatas terjadi ketika pelaku peran itu berpartisipasi dalam opengambilan keputusan aktual dari pembuat undang-undang dan juga birokrat. Struktur saluran umpan balik adalah dimulai dengan alat yang diperoleh oleh kaumelit untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan

untuk

memaniopulasi

pekerjaan

peran,

terutaa

untuk

mempertahankan apa legitimasi yang ada. Demikian juga kesimoulan yang menjadi sebuah alat di dalam mana rekayasa sosial tidak menjadi sebuah skema dimana mereka yang memiliki kewenangan akan membentuk masyarakat, tetapi lembaga sentral dimana rekayasa sosial dapat menjadi suatu proses untuk restrukturisasi masyarakat dari wasrga. Saluran umpan balik initentu mengarah pada dimensi yanglain. Untuk perubahan genuine tentang itu, maka perilaku baru haruslah dilembagaan. Pelaku peran dan birokrasi aruslah ditujukan pada norma pembangunan bukan hanya karena ancaman atu sanksi, tetapi juga karena mereka mempercayai hal itu benar dans esuai dengantidnakan. Bennis, Denne dan Chin telah mengajukan hubunan kolaboratif diantara agen dan

35

klien perubahan sebagai komopnen yang sangat penting dari perubahan yang telah direncanakan. Hal ini tentu meliputi usaha bersama yang melibatkan determinasi atau penentuan tujuan ebrsama dan juga distribusi atau9 pembagian kekuasan diantara mereka. Beberapa dalil tingkat menengah yang harus dinyaakan adalah V(B) 1. Semakin kuatnya berpegang pada norma yang mendukung perubahan oleh bentuk pembangunan yang baru, khususnya alam bidang yang berhubungan dengan kehidupan keluarga dan hubungan antra jenis kelaimin, semakin intens

umpan balik reaktif

kaum birokrat yang

mendorong pelaksanaan nroma dimaksud. 2. artikualsi dari saluran mpan balik kepada pembuat hukum dan juga dengan apa yang mereka gunakan,s emakin besar probabiltias legitimasi dengan publik yang tlah mengakses saluran umpan balik dimaksud. 3. Semakin terartikualsinya saluran umpan balik, semakin besar volume pesan dan semakin kecil langkah dalam saluran diantara pengirim dan juga pengambil keputuan, semakin besar perans erta dari pekerjaan pesan dalam pengambilan keputusan.

36

4. Semakin besar peserta oleh pekerjaan peand alam pengambilan keputuan, semakin ada peluang perubahan yang diepngaruhi oleh pembuat hukum dan birorkat yang telah dilembagakan.

Sanksi Fungsi sanksi ini adalah memberikan sebuah peningkatan tambahan dan insentif untuk beberapa norma yang diinginkan. Dalam masyarakat tidak banyak subjek terhadap perubahan yang peat, hukum juga seringkali ditrima sebagai kongruen dengannorma yang diarahkan oleh mayarakat melalui proses yang dimilikinya. Sanksi init entu dapat diterima sebagai suatu karakter yang negatif yang dirancang untuk mengembangkan penyimpangan pekrjaan guna menyesuaikannya melalui penambahan unsur tambahan dalam kalkulusnya. VI(A) a. Sanksi yang mempengaruhi urutan aktivitas tertentud lam merespon peran hukum dalam konteks ekonomi

sociopoliteal tidak akan

mempengaruhi aktivitas yang sama dalam perbedaan kotneks ekonomi sisio politik.

37

b. Leh karena itu, tidak diahrapkan bahwa sanksi yang empengaruhi respon tertentu pada suatu aturan hukum di Inggris akan mempengaruhi rangkian respon yang sama terhadap aturan di Afrika. Mislanya,

beberapa

komentator

telah

menandai

berbaai

ketidaksesuaian dan ektidakefektivan penjara sebagai sanksi bagi penajat kriminal di Afrika.(Milner, 1969) Dalil VI(A) menyatakan bahw akonsep sanksi sebagai hukuman negatif tidak cukup untuk maslah hukum dan pembangunan. Sebagaimana kit alihat, permasalahan untuk hukum dan pembangunan akanmuncul karena ex hipotesis, pembangunan menuntut setiap orang untuk bertindak dalam cara baru yaitu menjadi ‘deviant’ di bawah norma tradisional. Sanksi, dan

juga

sebagai

suatu

pengaruh

negatif

atau

yang

melukai

ditekankanolehpemerintah, tidak lebih dari konsep yang cukup seara berama. Tidak ada pemeirnthd alam sumber yang cukuop untuk mengarahkan populasinya ke dalam kesesuaiand engan norma baru dan jika kita mencobanya, legitimasi ini akan hilang begitu cepat. Definisi abrud ari sanksi ini akan dibutuhkan. Isi tradisid ari sanksi ini tentu dapat dipertahankan : menyangkut kegiatan pemerintah yang dirancang untuk memopengaruhi atau mengarahkan kesesuaiand engan aturan hukum. Kita harus menekankan hal ini dengan luas. Oleh karena itu

38

kita mendefinisikan sanksi sebagai semua kegiatan pemerintah untuk tendensi yang menyimpang dari pelaku peran. Kita dapat menguji beberapa dalil yang kita sarankan dia tas engan mengacu kepada penyimpangan dan menekankannya kembali sebagai imperatif dengan mengacu kepada sanksi. Sehingga, kita dapat enekankan bahwa harus ada yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung hal itu. VI(B) a. “Sanksi” berarti semua tindakan pemerintah yang ditujukan untuk mengatasio kecenderungan penyimpangan dari mereka yang melakukan peran. b. Dalam

kondisi

pembangunan,

usaha

hukum

ini

adalah

untuk

mempengaruhi setiap orang yang bertindak dalam hukum yang terlihat menyimpang dari sudut pandang kultur yang telh ada. c. Di Afrika, fungsi sanksi hukum dalam kondisi pembangunan bukans emata menambahkan kekuatan tambahan pada sanksi sosial yang telah ada, tetapi menciptakan kondisi yang menekankan keberadaan sanksi masyarakat yang cenderung menghuukum kebradaan itu dengan norma pembangunan.

39

d. Oleh karena itu, kita berharap bahwa sanksi ini tentu akan mengarah pada kegiatan pemerintah selaind ari pada hukuman bagi setiap orang yang melakukan penyimpangan. Beberapa hukuman adalah sebagai berikut : VI(C) 1. Hukum berhubungan dengan pembangunan akan diberi sanksi dengan penghargaan dari pada hukuman. 2. Hukum yang diebri sanksi oelh penghargaan tentu akan menciptakan kesempatan untuk memilih sendiri oleh seseorang yang memenuhi peran barud alam pembangunan. 3. Sebagian beasr aktivitas sanksi itu dirancang untuk mendorong kreativitas dan insiiatif oleh pemilik peand engan tetaop mengacu kepada pembangunan,

dan

juga

tujuan

yang

ditetpakan

untuk

posisi

pengembangan yang telah ada. 4. Jika hukum berhubungn dengan pengembangan yang telah berhasil, pendidikan, pelatihand an lembaga ideologi untuk mengembangkan cadre dengan keahlian spesifik, pendidikan dan pelatihan harus dijelaskan.

40

Nilai Kita harus menyatakan sebelumnya bahwa ada dua ekangka kerja alterntif untuk pembangunan di Afrika

sesuai dengan Kontrak atau

Rencana. Yaitu i tipe ideal dengan bidang yang saling tumpang tindih. Hal ini

tentu

ditujukan

pada

berbagai

bagian

yang

telah

diarahkan

dalamsosialisme Afrika dan alikasinya bagi suatu perencanaan di Kenya. VII(A) Hukum yang menhasilkan kegiatan yang seuai dengan sektor swasta oleh suatueksempatan tidak akan menghasilkan aktivitas yang sesuai untuk sektor publik. Misalnya, ketika peruahaant elah dinasionalisasi di Afrika, khuusnya

pemerintah

akan

menjadi

pemegang

sham

mahyoritas,

mempertahankan bentuk hukum yang sama dengan badan usaha seperti ketika berada di tangan swasta. Dalam hal ini, tidak terlihat bahwa kepotuusan itu diambil oleh perusahaan tetap dalam bentuk badan hukum yang telah ada sebelumnya. Salah satu tujuan naisnalsiasi adalah untuk mengambil keputusan ekonomi dalam keopentingan ekonomi secara ekseluruhan dan angsa selaind ari pandangan maksimisasi profit yang telah ada.

41

Sejumlah hipotesis dapat dinyatakan muncul dari perbedaan utama diantara berbagai cara norma yang telah diciptakan di dalam kontrak dan rencana dan kosnekuensinya engan mengacu kepada pembangunan masyarkat egalitarian. VII(B) 1. Aturan hukum dengan mengacu kepada pembangunand alam kebijakan ebrorientasi kontrak akan cenderung menjadi aturan yangmenciptakan kekuasaan sementara kebiakan yang berorientasi rencana akan berusaha mempengaruhi aktivitas tertentu dari pelaku peran 2. Perencanaan dalam ekonomi yang berorientasi pada kontrak tentu akan mempertahankan atarget yang diahrpakan akan dicapais ebagai hasil usaha

pengusaha swasta, sementara emrencanakan kebijakan yang

berorientasi pada rencana

akan cenderung menetapkan suatu proyek

fisik yang ada untuk kegiatan peran khusus. 3. Hukum itu diharpakan menempatkan sanksit erhadaop bidang investasi khusus dalams ektor swasta, dan

memulai

penelitian produktif

pemerintah dalams ektor publik, yang pertama ditekankan dalam kebijakan yang berorientasi kontrak terakhir pada kebijakan orientasi rencana.

42

4. Lebih cepat lagi ada upaya untuk mencpai pembangunan, yang lebih dari sekedar mengadopsi tema jural dari rencana. 5. semakin pemerintah bergantung pada kontrak sebagai thema

jural

sentral dari hukum yang bekaitand engan embangunan, maka semakin telihat adanya ekonomi dualistis yang akan direplikasi.

Pengambilan keputusan dan struktur pengambilan keputusan Aopa yang kita bahas sejauh ini adalah dalil-dalil yang dirancang untuk mengarahkan perhatian pengambil keputusan pada pertimbangan yang relevand alam menentukan rangkaiana atau kosnekuensid ari aturan hukum yang telah diajukan trkait dengan pembangunan. Hal ini tentu mengarah pada kesesuaianpemikiran oleh mna akan dikonvesi ke dalam aturan hukum. Sebagaimana kita lihat bahwa sangat dimungkinkan untuk menguji peran dari birokrasi dengan menempatkannya dalam posisi pemain peran dalam model kita, sehingga dimungkinkan untuk menguji peran pembuat hukum. Hal ini mengarah pada ertimbangan isi norma yang mendefinisikan norma

hukum

–

subjek

dari

berbagai

hukum

kosntitusional

administratif; kekuatan yang bekerja terhadapnya dengan politik untuk rangkaian kegiatan ini.

43

dan

literatur ilmu

1.Lembaa pengambilan keputusan. Lembaga pengambilan keputusan dapat dikosneptualisasis ebagai sesuatu yang terdirid ri empat unsur ‘; input, proses konversi, output dan feedback atau umpan balik. Struktur kelembagaan yang akan menentukan input, proses konversi, dan juga umpn balik adalah menyangkut kondisi output. Norma kesesuaian yang mendefinisikan peran pengambil keputuan haruslah ditentukand engan melihat pada jenis output yang diharpakan. Struktur penqmbilan keputusan yang diwariskan adalah diarahkan oleh hukum, legilssasi subsidiari, peraturan dan konvensi – adalah dirancang untuk permalaahan yang diterima oleh layanan kolonial. Juga ada masalah pengelolaan ketegangan. Prosedur ini tentu jauh lebih baik dalam sebuah komisi. Orang

Afrika

independend

alam

proses

pengambunan

ini

menghadapi permalahan khusus. Apa yang dibutuhkan sekarang ini adalah mesin pengambil keputuan yang memungkinkan penyesuian diri bukan hanya dengan penanganan ketegangan, yang ditujukan pada upaya pemulihan keeimbangan tetapio juga proses kontant yang mempengaruhi perubahan. IX (A)

44

a. Birokrasi ini membentuk sebuah pengambilan keputusan tertentu; struktur. b. Struktur pengambilan keputusan haruslah relevand engan agenda keputusan yangdihadapi oleh birokrasi. c. Agenda pengambilan keputusan untuk pemeritnahan Afrika yang telah merdeka dalam kondisi pembangunan adalah berbeda dari mereka yang beraal dari pemerintahan kolonial. d. Oleh karena itu, kita dapat mengharapkan suatu perubahanr adikal dalam hukum yang mendefinisikan proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan Afrika. Perkembangan

yang

cepat

dari

perencanaan

hukum

dan

kelembagaan di Afrika tentu aja ada beberapa contoh yang jelas. Berkaitan dengan dalil ini dapat menjelakan nilai perubahan konstitusi yang cepat dan juga struktur administratif di Afrika. IX(B) a. Birokrasi adalah lembaga yang diarahkan pada tujuan. b. Tujuan pemerintahan Afrika independen mendorong pada perbedaand ari tujuan dan pemeritnahan kolonial. c. Organisasi birokrasi itu bervarias ebrdasarkan tujuannya d. Organissi birokrasi pemerintah tentu didefinisikan oleh hukum

45

e. Oleh karena itu diharpakan bahwa hukum mendefinisikan organisasi birokrasi pemerintah dalam kondisi kemerdekaan yang berubahd ari organisasi kelembagaand i bawah kolonialisme (Seidman, 1969). 2.Laju perubahan. Dua ilmuwan sosial dan filusuf di Yale telah menghasilkan hal menarikd alam permasalahan perubahan prspektif dan dampaknya teradaop rasionalitas pengambilan keputusan. Semuanya ini dibedakan antara penambahan, komperheesif dan revolusioenr atau juga perubahan utopian. Echoing striktur dari Karl Popper (1957), mereka mengembangkan perubahan inkremental adalah rasional. Meskiiopun seseorng tidak perlyu mengadopsi kesimpulan sendiri, namun skemanya adalah bersifat sugestf. Tanpa merusaknya terlalu besar, kita akan mengalami kolaps dalam kategorisasi tripartid ari perubahan ke dalam bipartit dengan perubahan penambahan kita harus mendefinisikani perubahan yang tidak membutuhkan pergeseran yang penting dalam aloaksi kekuasaan dan hak istimewa. Perubahanr evolusioner atau komprehensif kita akan mendefinisikan perubahan yang ada pada pergeseannya. Peruahan penambahan ini melibatkan proses berkelanjutan dari kesesuaian pada aturan kerja;

perubahan revolusioner dan komprehensif terhadap

kelanjutan.

46

Sifat pengembangan adalah adanya proses adalah mengarah pada proses discontinue. Peningkatan perubahan dengan definisi dibandingkan dengan komprehensif atau perubahan

revolusioenr, dalam pengertian

perubahan yang kecil, dengan kondisi yang diarahkan dalam program yang ada. Proses pengembangan membutuhkan perubahan struktur kelembagaan. Juga

membutuhkan

opengembangan

ekonomi

dan

struktur

sosial.

Pergeseran dalam kekuasan dalam riwayat yang dicapai oleh peningkatan dan ketika diarahkan pada waktu yang telah ada dengan Afrika nascent. IX (C) a. Pengembangan yang membutuhkan ekonomi dualistis yang ada dan sosial yang telah berubah secara radikal. b. Dalam proses perubahan, tidak akan dielakkan dengan kelas dan kepentingan yang menurunkan hak istimewa dari struktur yang ada dari masyasrkat yang telah ada. c. Oleh karena itu, diharapkan bahwa pembangunan itu membutuhkan perubahan komprehensif atau revolusioner dengan kondisi perubahan incremental. Beberapa corollari adalah sebagai berikut : IX (D)

47

1. Perubahan dalam hukum yang diaktikan dengan pengembangan di dalam kerangka kerja Kontrak yang cenderung bersifat incremental dari pada komprehensif atau revolusioner. 2. perubahan dalam hukum yang berhubungan dengan pengembangan di dalam ekrangka kerja rencana yang cenderung lebih komprehensif dan perubahanr evolusioner hingga lembaga baru diciptakan,s etelah mna eprubahyan itu bersifat inkremental. 3. Semakin lengkapnya perubahan yang dituntut oleh hukum yang berhubungan dengan pembangunan, maka ini tentud dapat diarahkan pada kegiatan yang diinginkan. 4. Kebijakan Afrika tentu diharakan untuk mengembangkan alat untuk mengurangi kehadiran resiko pada kondisi yang komprehensif atau perubahanr evolusioner seperti a. Pilot proyek b. Operubahan dalam hubunga utama dibandingkan dengan perubahan pada periferio pembangunan c. Peningkatan perhatian terhadap perencanaan d. Penggunaan legislasid engan alat pembangunan untuk umpan balik yang cepat dan amandemen

48

e. Pencapaian perubahan komprehensif dalam batasan bidang geografis dibandingkan dengan pencapaian perubahan dalam skala nasional secara keseluruhan. 3.Biaya dan Manfaat. Hingga definisi oepraisonal tersedia untuk sebagian besar konsep yang telah digunkan disini, maka dapat diragukan bahwa penilaian biya dna manfaat dari aturan tertentu akan pernah mengembangkan intuitif. Salahs atunya adalah implikasi model kita untuk keputuand engan mengacu kepada biaya dan manfaat. IX (F) a. Biaya yang diajukan dalam aturan ini meliputi : i. Konsekuensi aktivitas dari peran pekerjaan yang mana aturan ini akan diinduksi. ii. Biaya sanksi yang dapat dilibatkan iii. Biaya aktivitas sanksi oleh birokrasi iv. Aktivitas umpan balik akan diinduksi oleh aktivitas dari berbagai birokrasi. b. Manfaat daria turan yang diajukant ermasuk : i. Kemungkinan rangkaian aktivitas dari pemilik kerja yang mana aturan itu akan dipengaruhi

49

ii. Efek edukatif terhadap pemilik peran dari aktivits birorkasi dirancang untuk sansi pada aturan. iii. Efek pendidikan pada birorkasi dari usaha ini tentu menegakkan suatu aturan. c. Apakah alternatif yang diajukan akan diadopsiot ergantung pada dua kriteria i. Apakah ini termasuk dalam ekrangka kerja nilai dari pembuat hukum dan ii. Apakah di dalam keangka nilai, manfaat biaya yang diharapkan. Proposisi ini tentu menekankan bahwa penilaian biaya dan manfaat aturana dalah diarahkan

pada sisi

ekstensif dibandingkan

dengan

pertanyaan yang sederhana, Apa konskeuensinya jika aturan itu bersifat deskriptif termasuk preskriptif ? selain itu, dinaytakan bahwa pertanyaan ini selalu “Seberapa besar kesesuaiand dapat diarhakan untuk berbagai ivnestasi dalam sanksi dan aktivitas sanksi? Berapa banyak aktivitas yang dihasilkan dengan baik.

Metodologi Aspek penting dari permasalahan yang kemudian diarahkan pada kekurangan yang lengkap dari peneltiiand alamb idang ini. Model ini tentu

50

akan menyatkan sebuah kebutuhan, pertama, elusidasid ari hukum -=- apa yang termasukd engan norma yang telah ada. Lebih lanjut ada beberapa kajian empiris utama dari kondii manifold dalam aktivitas. Yang pertama adalah diet dari para pengacara atau ahli hukum; kedua adalah masalah sentrald ari ilmu perilaku. Ilmuwan sosial

setidaknya terlibat dalam positif modern untuk

tradisi perilaku –yang telah mendorong mereka kepada suatu keyakinan bahwa kebijakan itu bukanlah sesuatu yang menjadi pikiran mereka. Seperti Llewellyn adalah diarahkan adlaam konteks yang berbeda, ilmuwan sosial dalam pendekatan kebiakan yang telah diarahkan pada rangkaian yang telah berkembang.

Kesimpulan Hipotesis ini tentu diarahkan pada exhaustif atau konsistensi. Dalam beberapa kasus tidak lebih dari trivial, juga tidak mengaah pada kondisi yang lebih dari hipotesis. Jika pengacara dan ilmuwan sosial ini memberikan kontribusi bgi pengambilan keoptuuant entang bentuk pemerintahan khusus maka akana da produk dalam pekrjaan yang ebrmanfaat – secara khuus akan ada estimasid ari konsekuensi dari aturan yang diajukan dan juga pilihan kebijakan tentang keinginannya. Hal ini tidak

51

dilakukan tanpa membuat estimasid alam ksonekuensi yang dimungkinkan untuk program elgislatif dan juga biaya dan manfaat bagi organisasi sosial, biaya yang mendorong berbagai efek sanksi, sifat reaksi arga dari cakupan yanglebih baik. penelitian empiris ini mengarah pada estimasi kebutuhan yang ditujukan pada penilaian suatu nilai. Setiap penelitian dari apa yang dianggap penting adalah mengasumsikan model, baik secara eksplisit atau secara implisit. Jika ini dimungkinkan untuk

mengembangkan

rangkian

verifiaksid

ari

proporsi,

maka

barangkali akans angat dimungkinkan untuk menghadirkan ahli hukum sebuah ekrangka kerja yang ditujukan pada perhatian untuk data relevan dan reliabel tentang interaksi. Ini akan diarahkan pada alat dengan prediksid ri aktivitas konsekuensi yang telah mempelakukan aturan dan pengambilan pilihan kebijakan didaarkana tas intuisi yang berkembang.

52