Latihan Pkn.docx

1. Salah satu alasan pentingnya perjanjian internasional dalam melakukan hubungan dengan negara lain adalah untuk…. a.lebih menjamin adanya kepastian hukum b.meningkatkan kerja sama dalam bidang politik c.menumbuhkan kesungguhan dari masing-masing negara d.mewujudkan tatanan dunia yang legal e.menghormati kedaulatan masing-masing negara 2. Berikut ini adalah perilaku yang mencerminkan keadilan di lingkungan sekolah…. a.siswa boleh meninggalkan lingkungan sekolah kapan saja b.semua siswa diajak musyawarah untuk membahas program kegiatan sekolah c.partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler d.memberikan bantuan bagi siswa yang bermasalah e.menerapkan keadilan kepada semua siswa tanpa diskriminasi 3. Ketika kita melihat suatu perbuatan yang mencerminkan ketidakadilan, kewajiban kita adalah…. a.menghakimi bersama-sama dengan masyarakat b.lebih baik diam saja c.berusaha mencegah atau melarangnya d.memberi hukuman sebelum diketahui orang lain e.bersikap masa bodoh dan tidak mau mencampuri urusan orang lain 4. Perjanjian Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Cina mengenai kewarganegaraan tahun 1954, termasuk klasifikasi…. a.perjanjian multilateral b.perjanjian bilateral c.perjanjian antar negara d.law making treataty e.law making contract 5. Pemerintah yang bersedia untuk menampung keinginan warga masyarakat dan berusaha merealisasikannya, merupakan pemerintahan yang … a.aspiratif b.inovatif c.otoriter d.transparan e.partisipatif 6. Pedoman Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme terdapat dalam…. a.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999

b.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 c.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 d.Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 e.Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2000 7. Perwakilan diplomatik yang mempunyai kekuasaan setingkat di bawah duta besar adalah…. a.konsul jenderal b.atase-atase c.menteri residen d.duta residen atase e.duta 8. Setiap hubungan internasional di dalamnya terkandung unsur-unsur/ komponen-komponen. Yang tidak termasuk unsur-unsur/ komponen-komponen tersebut adalah … a.politik internasional b.organisasi regional c.studi tentang peristiwa internasional d.organisasi administerasi internasional e.hukum internasional 9. Pada era keterbukaan, yang paling terasa terhadap kehidupan masyarakat yaitu dalam aspek…. a.regulasi perdagangan b.peraturan perundangan c.teknologi informasi dan transparansi d.ekonomi global e.transportasi dalam negeri 10. Pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggotanya dalam suatu sistem politik adalah pengertian…. a.partisipasi politik b.sosialisasi politik c.budaya politik d.partai politik e.insan politik 11. Sebagai alat yang menghubungkan antar kepentingan negara pengutus dengan negara penerima merupakan fungsi diplomatik sebagai…. a.perwakilan dalam arti politik b.lambang prestise nasional c.perwakilan yuridis yang khusus

d.perwakilan diplomatik khusus e.perwakilan dalamarti non politik 12. Untuk membantu para pengungsi PBB memberikan bantuan melalui…. a.UNESCO b.UNICEP c.UNHCR d.WHO e.ECOSOC 13. Budaya politik dimana secara umum masyarakatnya sudah maju baik secara sosial ataupun ekonomi, tetapi partisipasi politiknya cenderung pasif adalah budaya politik…. a.parokial partisipan b.kaula c.partisipan pasifa d.kaula-parokial e.parokial-partisipan 14. Berdasarkan pada isinya, perjanjian internasional dapat dibagi menjadi …. a.perjanjian bersifat politis dan perjanjian ekonomis b.perjanjian bersifat penting dan perjanjian bersifat ekonomis c.perjanjian bersifat penting dan bersifat sederhana d.perjanjian bersifat membentuk hukum dan perjanjian yang bersifat khususatau kontrak e.perjanjian diadakan oleh dua negara dan perjanjian yang dilakukan oleh lebih dari dua Negara 15. Asas saling menghormati dan sailing menjaga kehormatan negara merupakan isi asas hubungan internasional yaitu …. a.pacta sunt servanda b.egality rights c.reciprositas legacy d.courtesy e.rebus sig stantibus 16. Ditinjau dari sege fungsinya, perjanjian internasional dapat dibedakan menjadi 2, yaitu …. a.perjanjian bersifat politis dan perjanjian ekonimis b.perjanjian bersifat penting dan perjanjian bersifat ekonomis c.perjanjian bersifat penting dan perjanjian besifat sederhana d.perjanjian membentuk hukum dan perjanjian yang bersifat khusus atau kontrak

e.perjanjian diadakan oleh kedua megara dan perjanjian yang dilakukan lebih dari dua Negara 17. Tipe budaya politik yang selalu mempertahankan tradisi dan menganggap perubahan baru sebagai sesuatu yang membahayakan disebut…. a.budaya politik militan b.budaya politik akomodatif c.budaya politik toleransi d.budaya politik absolut e.budaya politik tradisional 18. Faktor penyebab berkembangnya budaya politik adalah…. a.kesadaran hukum masyarakat b.sarana prasarana c.kinerja aparatur pemerintahan d.pendidikan politik e.kualitas pemimpin Negara 19. Ahli politik Herbert Feithm menyebutkan bahwa Indonesia memiliki tipe budaya politik yang dominan yaitu…. a.santri dan abangan b.aristokrasi jawa dan wiraswasta Islam c.priyayi dan pribumi d.tradisional dan Islam e.tradisional dan campuran 20. Proses dimana individu-individu dapat memperoleh pengetahuan, nilai-nilai dan sikap-sikap terhadap sistem politik masyarakatnya disebut…. a.komunikasi politik b.interaksi politik c.sosialisasi politik d.aspirasi politik e.partisipasi politik 21. Berikut ini yang bukan istilah perjanjian yang dipakai dalam perjanjian internasional yaitu…. a.traktat ( treaty ) b.adanya kesepakatan bersama ( convention ) c.deklarasi ( declaration ) d.perjanjian ( agreement ) e.parlemen

22. Law making treaties merupakan suatu bentuk perjanjian internasional yang bersifat…. a. tertutup b. terbuka c.mengikat d.terbatas e.memaksa 23. Konvensi hukum laut internasional yang ditandatangani tahun 1982 termasuk Kategori …. a.perjanjian bilateral b.perjanjian unilateral c. law making treaties d.treaty contract e. perjanjian antarnegara 24. Perjanjian-perjanjian yang harus mendapat persetujuan DPR kecuali … a.soal-soal politik b.soal-soal perdagangan c.perubahan wilayah atau batas d.soal yang menyangkut pinjaman uang dari negara lain e.dapat menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat 25. Intervensi adalah tindakan suatu negara dalam mencampuri urusan negara lain. Intervensi bertentangan dengan hukum internasional bila…. a.campur tangan tersebut bertentangan dengan kehendak negara yang dicampuri b.campur tangan dilakukan dengan kekerasan c.campur tangan merugikan negara lain d.campur tangan menyebabkan terjadinya perang saudara e.PBB tidak menyetujui kegiatan tersebut 26. Jika dalam memutuskan suatu perkara secara normatif tidak ditemukan dalam perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan keputusan pengadilan sebelumnya atau yurisprudensi, maka hakim dapat menggali dari …. a.pendapat ahli hukum terkemuka dalam bidang atau masalah yang berhubungan dengan perkara di negara yang bersangkutan b.pendapat ahli hukum terkemuka dunia tersebut dan diterima oleh masyarakat internasional c.norma-norma yang dijunjung oleh masyarakat setempat d.piagam organisasi internasional e.piagam atau konvensi perserikatan bangsa-bangsa

27. Metode sosialisasi politik yang bersifat dialog sehingga masyarakat dapat menerima nilai, norma, dan simbol politik adalah metode…. a.indoktrinasi politik b.interaksi politik c.pendidikan politik d.komunikasi politik e.dialog politik 28. Partai politik berfungsi sebagai sarana mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota dari partai, adalah fungsi partai politik sebagai sarana…. a.komunikasi politik b.rekruitmen politik c.pendidikan politik d.sosialisasi politik e.pengatur konflik 29. Contoh budaya politik partisipan dalam kehidupan bernegara adalah…. a.menerima apa saja yang sudah diputuskan negara b.menggunakan hak pilih dalam pemilu c.mendengarkan pidato politik dari media elektronik d.mengadakan hubungan dengan pejabat negara e.menghimpun massa untuk berdemonstrasi 30. Demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat adalah pendapat…. a.Sidney Verba b. Abraham Lincoln c.Bingham Powell d.F.D. Rosevelt e. Gabriel Almond 31. Pihak-pihak yang dapat dibebani hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum hukum disebut dengan…. a.subyek hukum b.obyek hukum c.sumber hukum d.pelaku hukum e.praktisi hokum 32. Yang bukan subyek subyek hukum dalam perjanjian internasional adalah…. a.negara berdaulat b.organisasi internasional

c.manusia pribadi d.tahta suci vatikan e.organisasi politik 33. Salah satu asas dalam hubungan internasional adalah kekuasaan negara mencakup seluruh wilayah negara tersebut. Asas ini disebut…. a.asas kebangsaan b.asas kepentingan umum c.asas teritorial d.asas keterbukaan e.asas persamaan harkat, martabat dan derajat 34. Bentuk-bentuk partisipasi politik menurut Gabriel Almond adalah…. a.doktrin dan indoktrinasi b.konvensional dan non-konvensional c.sekolah dan keluarga d.parokial dan kaula e.langsung dan tidak langsung 35. Prinsip dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila adalah…. a.setiap orang dengan bebas berbuat sesuai keinginannya b.pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat c.menuntut hidup sejahtera lahir dan batin bagi rakyat Indonesia d.berpartisipasi secara aktif demi kepentingan sendiri e.rakyat bebas untuk menentukan nasib sendiri 36. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 berarti Indonesia kembali pada UUD 1945 dengan sistem demokrasi…. a.Liberal b.Komunis c.Pancasila d.Parlementer e.Terpimpin 37. Masa tahun 1949-1950, Indonesia menganut konstitusi…. a.UUD 1945 b.Konstitusi RIS 1949 c.UUD 1950 d.UUD Sementara e.Konstitusi Negara 38. Pengesahan perjanjian internasional oleh negara penanda tangan perjanjian menurut ketentuan konstitusi negara yang bersangkutan disebut….

a.negosiasi perjanjian internasional b.penandatanganan perjanjian internasional c.ratifikasi perjanjian internasional d.persetujuan perjanjian internasional e.penerimaan perjanjian internasional 39. Lembaga pembuat keputusan tertinggi dalam ASEAN adalah…. a.sidang para menteri non ekonomi b.sidang para menteri ekonomi c.sidang tahunan para menteri luar negeri d.pertemuan para kepala negara e.standing committee 40. Berdasarkan pasal 11 UUD 1945, perjanjian dengan negara lain merupakan kekuasaan dari…. a.presiden sebagai kepala negara b.presiden sebagai panglima tertinggi c.menteri luar negeri sebagai pembantu presiden d.DPR sebagai lembaga legislatif e.duta besar sebagai kepala perwakilan diplomatik

1.Pelangaran Hak warga negara dalam tragedy trisakti

hak dalam kebebasan menyampaikan pendapat. Hak menyampaikan pendapat adalah kebebasan bagi setiap warga negara dan salah satu bentuk dari pelaksanan sistem demokrasi pancasila di Indonesia.(UUD 1945 pasal 28A) 2.Contoh bentuk pelangaran warga negara 1. mendirikan tempat ibadah, meskipun sudah mendapatkan izin.2. intimidasi terhadap pemilih yang mendukung calon lain dalam pemilihan umum.3. penggunaan organisasi massa untuk melakukan tekanan atau pemaksaan kehendak.4. perampasan atau pengambilan hak warga negara tanpa ganti rugi yang tepat.

Simak lebih lanjut di Brainly.co.id - https://brainly.co.id/tugas/92043#readmore

3. Hak mendapat perlindurangan orang tua ,keluarga dan masyarakat

(Lingkungan Keluarga)

a. Mendapatkan kasih sayang dari anggota keluarga. b. Menerima nafkah baik dengan bentuk sandang, pangan, maupun papan. c. Terhindar dari kekerasan rumah tangga. (Lingkungan Masyarakat) a. Mendapat kebebasan dalam menentukan kepercayaan dan tata cara beribadah. b. Mendapatkan haknya dalam menyampaikan pendapat. c. Mendapat hak untuk senantiasa dihormati layaknya manusia pada umumnya.

Simak lebih lanjut di Brainly.co.id - https://brainly.co.id/tugas/9153571#readmore 4.Hak negara yang dijamin UUD 1945 3. Hak dan Kewajiban dalam UUD 1945 Pasal 30

Makna sempit UUD 1945 pasal 30 :

1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. **)

2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. **)

3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. **)

4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. **)

5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syaratsyarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. **)

5.Kewajiban Negara

1. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas negara demi kepentingan umum (masyarakat), antara lain meliputi : a) Kewajiban negara untuk memelihara keamanan dan ketertiban. b) Kewajiban negara untuk membuat, memelihara jalan-jalan raya, pelabuhan dan pangkalan udara. c) Kewajiban negara untuk membangun gedung-gedung sekolah dan rumah sakit. d) Kewajiban negara untuk pembangunan pemeliharaan alat perhubungan (pos, telepon dan sebagainya). 2. Kewajiban negara untuk membayar hak tagihan dari pihak-pihak yang melakukan sesuatu atau perjanjian dengan pemerintah. Contohnya : pembelian barang-barang untuk keperluan pemerintah, pembangunan gedung pemerintah dan sebagainya.

| Hak Hak Negara | Hak hak Negara antara lain :

1. Hak negara untuk menarik sejumlah uang atau barang tertentu dari penduduk yang dapat dipaksakan dengan bentuk peraturan perundang-undangan, tanpa memberi imbalan secara langsung kepada orang yang bersangkutan. Contoh bentuk penarikan dana ini : Pajak, bea cukai, retribusi dan lain sebagainya. Dengan demikian, negara akan memperoleh penerimaan yang menjadi haknya untuk membiayai tugas negara. 2. Hak negara untuk mencetak uang dan menentukan mata uang sebagai alat tukar dalam masyarakat. 3. Hak negara untuk mengadakan pinjaman paksa kepada warga negara (obligasi, sedering uang, devaluasi nilai mata uang). 4. Hak negara untuk menguasai wilayah teritorial darat, laut dan udara serta segala kekayaan yang terkandung di dalamnya, yang merupakan sumber yang besar di dalam penggunaannya yang dapat dinilai dengan uang. 6.Pasar 30 UUD 1945 **Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 : “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. Maksud dari pasal 30 ayat 1 UUD 1945 disini menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama yaitu hak untuk ikut serta dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Yang Berarti warga negara diharuskan supaya bisa turut serta dalam usaha mempertahanan negara dari gangguan ancaman baik itu dari luar maupun dari dalam negeri. **Pasal 30 ayat 2 UUD 1945 : “usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisisan Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.” Maksud dari Pasal 30 ayat 2 UUD 1945 disini di jelaskan Di dalam usaha pertahanan dan keamanan di Indonesia, Pemerintah mempunyai dua institusi yang bertugas melindungi dan menjaga keamanan negara. Dua intitusi tersebut yaitu TNI dan KNRI sebagai kekuatan utama. Tapi dalam mempertahankan keamanan Negara mereka masih memerlukan Bantuan warga Negara Indonesia. **Pasal 30 ayat 3 UUD 1945 : “Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat Negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara.” Maksud dari Pasal 30 ayat 3 UUD 1945 disini di jelaskan Dalam menjalankan tugasnya TNI terdiri dari tiga angkatan, yaitu angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Masing-masing mempunyai tugas sendiri tetapi Tentara nasional Indonesia atau TNI mempunyai tugas utama yaitu mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. **Pasal 30 ayat 4 UUD 1945 : “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.” Maksud dari Pasal 30 ayat 4 UUD 1945 disini Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi masyarakat dari semua ancaman maupun gangguan, mengayomi masyarakat, serta menegakkan hukum yang telah ada/dibuat. **Pasal 30 ayat 5 UUD 1945 : ” Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta halhal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Maksud dari Pasal 30 ayat 5 UUD 1945 disini Semua hal yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara yang dilakukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan juga warga negara semua diatur dalam undang-undang.

7.contoh kasus pelangaran ham yang melibatkan SARA

1. Peristiwa Trisakti 2. Tragedi Semanggi 4. Kasus Pembunuhan Munir 5. Kasus Pembunuhan Marsinah 6. Peristiwa Tanjung Priok(SARA)

8.Tonggak sejarah lahirnya Ham Hak asasi sendiri sudah menjadi pembahasan sejak abad XVII setelah perang dunia ke II dan pada pembentukan PBB pada tahun 1945. Pada abad XX berkembang adanya konversi hak-hak asasi manusia yang sifatnya kodrat menjadi hak-hak hukum (positif) dan hak-hak sosial. Pada masa ini munculnya Piagam PBB. Pada tanggal 10 Desember 1948. Pembahasan mengenai HAM dalam ketatanegaraan Indonesia yang ditandai dengan perdebatan yang sangat intensif dalam tiga periode sejarah ketatanegaraan, yaitu mulai dari tahun 1945, sebagai periode awal perdebatan HAM, diikuti dengan periode Konstituante (tahun 1957-1959) dan periode awal bangkitnya Orde Baru (tahun 1966-1968)

9Demokrasi Perwakilan

Demokrasi langsung merupakan bentuk pemerintahan di mana warga negara langsung membahas dan meloloskan undang-undang dan peraturan lain. Sedangkan dalam demokrasi perwakilan, rakyat memilih wakilnya untuk kemudian membahas serta meloloskan perundangan berdasarkan kehendak rakyat. Demokrasi langsung ► Semua warga negara harus berkumpul di tempat tertentu untuk pertemuan massa. ► Masalah langsung dibahas dan diperdebatkan. ► Setiap orang kemudian langsung memutuskan suatu perkara. ► Isu yang didukung mayoritas dianggap keluar sebagai pemenang.

► Pertemuan warga juga bertugas menunjuk pejabat pemerintah yang memegang pos administrasi. ► Memungkinkan warga mengajukan rancangan perundangan untuk divoting asal mendapat cukup dukungan dari masyarakat. ► Warga juga diperbolehkan mengusulkan amandemen konstitusi asal mendapatkan cukup dukungan dari masyarakat. Demokrasi perwakilan ► Warga negara memilih wakil dalam jangka waktu tertentu untuk mewakili sebagai anggota legislatif negara. ► Wakil terpilih kemudian membawa aspirasi rakyat untuk dibahas di parlemen. ► Wakil rakyat memutuskan berbagai isu penting atas nama rakyat. ► Wakil rakyat memiliki wewenang menunjuk pejabat untuk mengisi berbagai posisi di pemerintahan. ► Setelah para wakil menyelesaikan masa jabatannya, rakyat kembali memilih wakil mereka melalui pemilu.

Kelebihan Demokrasi langsung ▲ Demokrasi langsung merupakan bentuk demokrasi paling murni, di mana rakyat secara langsung membuat keputusan untuk diri mereka sendiri. ▲ Sistem ini membuat pemerintah lebih bertanggung jawab kepada rakyat dan meningkatkan transparansi. ▲ Meningkatkan kesadaran warga tentang masalah politik. ▲ Mengurangi ketergantungan warga pada politisi. ▲ Memungkinkan warga untuk memveto undang-undang yang tidak bisa diterima.

▲ Mengarah ke pemerintahan yang stabil karena keputusan yang diambil mencerminkan kehendak rakyat secara langsung. ▲ Warga negara dapat langsung memberikan suara mereka tanpa melalui perwakilan. ▲ Warga dapat memilih apa yang mereka butuhkan, tanpa harus melakukan berkompromi. ▲ Sistem ini dapat mengembalikan kepercayaan kepada pemerintah pada saat politisi dipandang dengan kecurigaan. ▲ Menurunkan tingkat korupsi dan meningkatkan kerjasama antar warga. Demokrasi perwakilan ▲ Lebih praktis sehingga bisa diterapkan pada masyarakat yang besar. ▲ Melibatkan politisi profesional yang sadar politik dan lebih siap untuk membuat undangundang. ▲ Dibandingkan dengan demokrasi langsung, sistem ini melepaskan keharusan warga negara untuk mengambil keputusan. ▲ Tuntutan masyarakat yang kompleks dapat dirumuskan ke dalam kebijakan yang paling tepat dan seimbang oleh wakil-wakil yang terpilih. ▲ Memungkinkan dialog politik dan kerjasama sehingga mencegah tirani mayoritas yang bisa terjadi pada demokrasi langsung.

10.Peran warga negara dalam demokrasi Pancasila 11.Ciri negara yang menganut demokrasi 12.Asas dan prinsip demokrasi Pancasila 13.Tujuan dan tugas hokum 14.Lima teori kadilan menurut Aristoteles 15.Pengolongan Hukum

16.Pengadilan untuk mengadili Sengketa Pemilu 17.Tujuan diadakan nya PERDA 18.Tujuan diadakanya ASEAN 19.Zone of peace freedom and neutiality 20.TUGAS STANDING COMMETE 21.Asas PBB dan fungsi majelis umum PBB 22.Fungsi Dewan Keamanan PBB 23.Fungsi dewan Esosoc 24.UNESCO 25.Makamah internasional