BAB I
Latar Belakang
Prevalensi kebutaan di Sumatera Barat adalah 0,4% atau 18.049 kasus dengan kasus Severe Low Vision (penurunan penglihatan) 0,8% (36.099 kasus). Penyebab utama kebutaan adalah katarak 52% dan glaukoma 13,4%, penyebab lainnya adalah kelainan refraksi 9,5%, ganguan retina 8,5%, kelainan kornea 8,4% dan penyakit mata lainnya 8,2%. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2013 Katarak Sumatera Barat adalah 2,3% (lebih tinggi dari prevalensi nasional 1,8%) sementara batasan WHO yaitu lebih dari 0,5% maka dinyatakan bahwa masalah kebutaan dinilai bukan lagi merupakan masalah medis atau masalah kesehatan masyarakat semata, melainkan telah menjadi masalah sosial, yang perlu ditangani secara komprehensif melalui penanganan lintas program
Penanganan gangguan penglihatan dan kebutaan di Indonesia dan khususnya Sumatera Barat masih membutuhkan tenaga, sarana prasarana termasuk tersedianya data yang valid mengenai gangguan penglihatan dan kebutaan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan mata tidak hanya kuratif pengobatan dan operasi namun juga meningkatkan promotif dan preventif. Berdasarkan data angka kesakitan mata dan kebutaan khususnya di Sumatera Barat maka pada Pergub No.102 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Provinsi Sumatera Barat perlu dibentuk Balai Kesehatan Indera Masyarakat (BKIM) sebagai unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis dibidang pelayanan kesehatan indera.
Tugas Melaksanakan upaya kesehatan indera secara berdaya guna dan berhasil guna, dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.
Fungsi
a.Penyelenggaraan pelayanan medis b.Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis c.Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan d.Penyelenggaraan pelayanan rujukan e.Penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat termasuk pencegahan dan promosi bidang kesehatan indera. f.Penyelenggaraan pendidikan dan latihan g.Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, dan h.Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.
Maksud dan Tujuan Memberikan informasi pencapaian kinerja program pada UPTD BKIM pada tataran strategis yang menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan pada periode berikutnya Menjadi alat sinkronisasi antara perencanaan jangka menengah (RPJMD) dengan perencanaan jangka pendek Menjadi alat sinkronisasi perencanaan dengan instansi terkait baik secara vertikal maupun horizontal Menjadi acuan dalam kegiatan perencanaan tahunan terutama dalam penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) .
BAB II
STRUKTUR ORGANISASI UPTD BKIM • Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 • Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 •
Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2017
Kepala UPTD BKIM
Kel. Jabatan Fungsonal
Sub Bagian Tata Usaha
Seksi Pelayanan
Seksi Program
Tugas Pokok dan Fungsi UPTD BKIM KEPALA UPTD BKIM
Pelaksanaan Kebijakan Teknis Kesehatan Indera Masyarakat; Pelaksanaan Operasional Pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang kesehatan indera masyarakat. Pelaksanaan opresional tugas teknis Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang kesehatan indera masyarakat. Pelaksanaan pelayanan medis teknis administrasi ketatausahaan UPTD. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
SUB BAGIAN TATA USAHA
Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang kesehatan Indera masyarakat
Pengelolaan administrasi, ketetatausahaan, perencanaan program/kegiatan,keuangan, perlengkapan, kepegawaian,organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat
Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
SEKSI PELAYANAN
Menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitas pelaksanaan pembinaan teknis dan pelayanan
Menyiapkan/melaksanakan program kerja dan rencana anggaran seksi. Menyiapkan/melaksanakan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan. Menyiapkan/melaksanakan sosialisasi, evaluasi pembinaan pemberdayaan dan pengendalian penerapan standar pelayanan kesehatan dasar sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan. Melaksanakan koordinasi dengan seksi dan unit lain di lingkungan UPTD dalam bidang pelaksanaan tugas. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. SEKSI PROGRAM
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Penyusunan program, pengelolaan data, pengembangan system dan teknologi informasi, monitoring dan evaluasi, penelitian dan pengembangan serta penyusunan laporan kinerja UPTD Menyiapkan program kerja dan rencana anggaran seksi Menyiapkan data untuk penyusunan program kerja UPTD sesuai dengan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan. Menyiapkan pedoman perencanaan dan pengembangan kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan indera. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya UPTD. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
Gambaran Sarana dan Prasarana
Sarana
Peralatan Mata
Peralatan Gigi
Peralatan THT
• Ruang Admninstrasi • Ruang Rawat Jalan : • - Ruang Refraksi • - Ruang Visus • - Ruang Diagnostik • - Ruang Poli Mata • - Ruang Poli THT • Ruang Farmasi • Ruangan OK • Ruang rawat inap/observasi • Gudang Obat • Ruangan Pertemuan.
• • • • • • • • • • • • • • • •
Dental Unit
• • • •
Slit Lamp Biometri & Phakimetri Tonometer kontak dan non kontak Katarak set Mikroskop Automatic Chart Proyektor Trial Lens set Opthalmoskop Exophtalmometer Retinoscope Auto Lensmeter Autorefraktometer Perimetri Mesin Phaco USG Mata Yag Laser
Dental Instrumen Ultrasonic Scaller Light Curing Sterilisator UV 2 pintu Air Micromotor
ENT Treatment Unit Endoscopy Poliklinik instrument set Treatment Chair Electric
NO
Jenis Tenaga Di UPTD BKIM Tahun 2018
1. 2. 3. 4. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24
JENIS TENAGA
PNS
Struktural Ka UPTD 1 Kasubbag Tata UsahaTU 1 Kasi Pelayanan 1 Kasi Program 1 Tenaga Pelayanan Dokter Spesialis Mata 2 Dokter Spesialis THT Dokter Umum Dokter gigi 1 Apoteker 2 Sarjana Keperawatan 5 D3 Keperawatan 11 D3 Kebidanan 1 Refraksionid Optisian 4 D3 Rekam Medik 3 D3 Analis 1 D3 Kesling SPK Asisten Apoteker 1 Pendaftaran Pasien Tenaga Tata Usaha/Administrasi Magister Kes & non kes 1 Sarjana Kesehatan Masy 4 Sarjana Non Kesehatan 1 Sekolah Menengah Atas 6 SLTP 2 Jumlah
49
JUMLAH Non PNS 1 1 3 1 2 1 1 1
KETERANGAN Magister Adm RS Magister Kes Magister Kes Magister Farmasi
Referal (RS Dr.M.Jamil)
1 1 1
16
Tenaga yang ada sebagian besar masih melakukan kegiatan pelayanan kesehatan mata. Tenaga di UPTD BKIM masih dirasakan kurang seperti tenaga Dokter Speslialis Mata, spesialis THT,Dokter Umum, dokter gigi spesialistik,Tenaga rekam medik, cleaning service (untuk loundry dan kebersihan), tenaga perawat, tenaga Refraksionis Optision, Sarjana ekonomi serta tenaga Elektromedik, Tenaga Elektromedik ini dibutuhkan karena di UPTD BKIM mempunyai peralatan kesehatan yang cukup banyak dan perlu pemeliharaan yang intensif dan rutin, sehingga dibutuhkan seseorang ahli dan tahu tentang cara pemeliharaan alat kesehatan.
Pembiayaan Pada tahun 2018, UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat mengelola anggaran sebesar Rp. 11.056.386.720,- (Sebelas milyar lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) yang dikelola dari anggaran pendapatan melalui kegiatan Pelayanan BLUD UPTD BKIM Dinas Kesehatan Provinsi sebesar Rp. 8.125.000.000,- dan dari APBD Dinas Kesehatan Provinsi sebesar Rp. 2.931.386.720,- untuk 5 Program dengan 7 kegiatan.
BAB III 5 Program APBD Rp. 2.265.400.000,-
KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN UPTD BKIM TAHUN ANGGARAN 2018
6 Program
1 Program BLUD Rp. 8.125.000.000,-
BAB IV
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA TA.2018
INDIKATOR SASARAN
Perjanjian Kinerja Esselon 3
1Meningkatnya kualitas Pelayanan Internal Organisasi Indeks Kepuasan Masayarakat (IKM)
Berdasarkan hasil survei dari 379 responden dan 21 unsur pelayanan Nilai IKM setelah dikonversi = 3,880 X 25 = 97,00 Mutu Pelayanan = A Kinerja Unit Pelayanan = Sangat Baik
2 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Organisasi Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Capaian ini dari target ini terdapat 3 Dokumen yaitu DPA, DPA Pergeseran dan DPA Perubahan 100% Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pencapaian target dari penyampaian laporan ini adalah 100% artinya semua laporan yang disampaikan oleh UPTD BKIM tepat waktu.
BAB IV
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA TA.2018
INDIKATOR SASARAN
Perjanjian Kinerja Esselon 3
3 Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan
Berkurangnya Kesalahan Hasil Verifikasi Keuangan Pencapaian target 100% artinya berkurangnya kesalahan SPJ yang diverifikasi.
4 Tercapainya Target Pendapatan UPTD
Persenstase Pencapaian Pendapatan dari Target yang ditetapkan (Target Pendapatan Rp. 8.125.000.000,-) Perkiraan pendapatan sampai akhir tahun 2018 adalah Rp.6.377.399.243, Rp. 4.825.763.243,- pendapatan yang telah dilaporkan Rp. 1.051.636.000,- piutang BPJS bulan Okt &Nov telah diverifikasi Rp. 500.000.000,- perkiraan piutang BPJS Desember
Sales Growth Rate (SGR) dari tahun 2017 Rp. 5.483.182.300 ke tahun 2018 Rp. 6.377.399.243,- diperkirakan naik 16,31%. Peningkatan pendapatan dikarenakan peningkatan jumlah pasien dan dibukanya poliklinik sore. Sulitnya peningkatan pendapatan karena dibayar setara dengan pelayanan RS Kelas D dan tidak diizinkan untuk membuka rawat inap dengan alasan status BKIM adalah “Balai..”
BAB IV
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA TA.2018
INDIKATOR SASARAN
Perjanjian Kinerja Esselon 3
3 Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan
Berkurangnya Kesalahan Hasil Verifikasi Keuangan Pencapaian target 100% artinya berkurangnya kesalahan SPJ yang diverifikasi.
4 Tercapainya Target Pendapatan UPTD
Persenstase Pencapaian Pendapatan dari Target yang ditetapkan (Target Pendapatan Rp. 8.125.000.000,-) Perkiraan pendapatan sampai akhir tahun 2018 adalah Rp.6.377.399.243, Rp. 4.825.763.243,- pendapatan yang telah dilaporkan Rp. 1.051.636.000,- piutang BPJS bulan Okt &Nov telah diverifikasi Rp. 500.000.000,- perkiraan piutang BPJS Desember
Sales Growth Rate (SGR) dari tahun 2017 Rp. 5.483.182.300 ke tahun 2018 Rp. 6.377.399.243,- diperkirakan naik 16,31%. Peningkatan pendapatan dikarenakan peningkatan jumlah pasien dan dibukanya poliklinik sore. Sulitnya peningkatan pendapatan karena dibayar setara dengan pelayanan RS Kelas D dan tidak diizinkan untuk membuka rawat inap dengan alasan status BKIM adalah “Balai..”
BAB IV
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA TA.2018
INDIKATOR SASARAN
Perjanjian Kinerja Esselon 3 Biaya operasional atau Cost Recovery Rate (CRR) Terhadap target pendapatan capaian BKIM hanya 74,23 % karena peningkatan target yang terlalu besar Walaupun demikian BKIM mampu membiayai biaya opersional 149% dengan keterangan sebagai berikut : Biaya operasional bersumber anggaran BLUD Rp.3.057.007.447 + (pengadaan obat melalui anggaran APBD Dinkes Rp.1.195.000.000,-) berarti total Biaya operasional Rp. 4.252.007.447. Pendapatan BKIM secara akrual basis (yang seharusnya diterima ) Rp. 6.377.399.243. Kemampuan melakukan investasi atau Tingkat Kemandirian Keuangan (TKK). Walaupun pendapatan tidak mencapai target, namun BKIM mampu melakukan Belanja Modal sebesar Rp. 1.478.684.420,- untuk pengadaan : Alat kesehatan Mata Ambulance Kendaraan operasional roda 4 Sistem informasi RS Jaringan komputerisasi Berarti Tingkat Kemampuan Kemandirian Keuangan (TKK) BKIM adalah 23,4%.
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA TA.2018
INDIKATOR SASARAN
Perjanjian Kinerja Esselon 3
5Tercapainya realisasi pelaksanaan kegiatan Persentase Realisasi Fisik Kegiatan
APBD target 97 % realisasi 85,71% dengan % Capaian 88,37% Terdapat 1 kegiatan yang tidak terlaksana 100% yaitu Pembuatan DED RS Khusus Mata Adanya issue perubahan regulasi Penetapan Kelas Rumah Sakit oleh Kemenkes dimana untuk RS Khusus Type/terendah adalah kelas B Berdasarkan point 1, maka penyempurnaan/penyesuaian master plan untuk di tuangkan ke dalam DED butuh kajian lebih dalam dan komprehensif. Maka perlu pertimbangan dankesiapan terkait sarana prasarana lainnya untuk menetapkan kembali kelas RS.Khusus Mata bagi BKIM Bersadarkan poin,1,2 dan 3 maka dibutuhkan waktu yang lama untuk menyiapkan semua hal tersebut, sementara sisa waktu pengerjaan DED tidak akan mencukupi
BLUD target 97 % realisasi 96,26% dengan % Capaian 99,23%
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA TA.2018
INDIKATOR SASARAN
Perjanjian Kinerja Esselon 3
5Tercapainya realisasi pelaksanaan kegiatan Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan
APBD target 95 % realisasi 89,38% dengan % Capaian 94,08% Dari total dana serta realisasi anggaran APBD pada masing-masing kegiatan terdapat sisa anggaran yang berupa : a. Sisa Pembayaran honor Pengelola Aset yang tidak jadi dibayarkan yaitu untuk Pembantu Pengelola Barang Pembantu b. Sisa dari Pembayaran honor Pengelola Keuangan APBD sesuai dengan pagu APBD yang dikelola oleh UPTD BKIM c. Sisa Pengadaan Obat d. Sisa dari Perjalanan Dinas Luar Provinsi karena tidak mendukung pencapaian program BOK di Provinsi e. Sisa Pengadaan Alat Kedokteran f. Terdapat 1 kegiatan yang tidak terlaksana 100% yaitu Pembuatan DED RS Khusus Mata
BLUD target 95 % realisasi 96,25% dengan % Capaian 101,32%
1) Kinerja pelayanan Untuk meningkatkan jumlah kuota pasien dan jumlah kunjungan maka dengan adanya BLUD BKIM dapat melakukan pengembangan sebagai berikut : § Membuka layanan poliklinik sore hari § Menambah dokter spesialis mata (kontrak melalui anggaran BLUD) § Menambah SDM (perawat, ARO, IT dan lainnya sesuai kebutuhan melalui kontrak tenaga BLUD) 2). Kinerja Keuangan a. Pendapatan : § Perkiraan pendapatan sampai akhir tahun 2018 adalah Rp. § Berarti Peningkatan pendapatan Sales Growth Rate (SGR) dari tahun ke tahun 2018 diperkirakan 16,31%. § Peningkatan pendapatan meningkat setiap bulannya baik tagihan BPJS maupun umum seiring dengan peningkatan jumlah pasien dan dibukanya jam layanan poliklinik sore hari.
b. Kemampuan Membiayai biaya operasional atau Cost Recovery Rate (CRR) Terhadap target pendapatan capaian BKIM hanya 74,23 % karena peningkatan target yang terlalu besar yaitu Rp.8.125.000.000,- dari Rp.5.300.000.000,- tahun sebelumnya. Walaupun demikian BKIM mampu membiayai biaya opersional 149%. c. Kemampuan melakukan investasi atau Tingkat Kemandirian Keuangan (TKK). Walaupun pendapatan tidak mencapai target, namun BKIM mampu melakukan Belanja Modal sebesar Rp. 1.478.684.420,-. Berarti Tingkat Kemampuan Kemandirian Keuangan (TKK) BKIM adalah 23,4.
BAB IV
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA TA.2018
INDIKATOR SASARAN
Perjanjian Kinerja Esselon 4
1 Ketersediaan Data Kepegawaian Yang Akurat
Persenstase Ketersediaan Data Kepegawaian Pencapaian target 54 berkas data pegawaai realisasi 54 berkas data dikali 100% = 100%
2
Meningkatnya Pengelolaan Sarpras Persenstase BMD Dalam Kondisi Baik Target peralataan yang terstandarisasi 32 item, dibagi dengan peralatan yang tersedia dikali 100% = 100% Persenstase Pemenuhan Kebutuhan Sarpras Pendukung Kinerja
Pencapaian target 100%
BAB IV
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA TA.2018
INDIKATOR SASARAN
Perjanjian Kinerja Esselon 4
3
Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Perencanaan (Renstra, RKT, Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Organisasi) Jumlah Dokumen Perencanaan yang disampaikan tepat waktu Pencapaian target adalah 100% artinya semua Dokumen Perencanaan yang disampaikan oleh UPTD BKIM tepat waktu Jumlah Dokumen Pelaporan yang disampaikan tepat waktu Pencapaian target 100% artinya semua laporan yang disampaikan oleh UPTD BKIM tepat waktu.
4
Meningkatnya Pengelolaan Sarpras Persenstase BMD Dalam Kondisi Baik Target peralataan yang terstandarisasi 32 item, dibagi dengan peralatan yang tersedia dikali 100% = 100% Persenstase Pemenuhan Kebutuhan Sarpras Pendukung Kinerja Pencapaian target 100%
Indikator Kinerja Indikator RPJMD Peningkatan pendapatan Sales Growth Rate (SGR) Peningkatan pendapatan meningkat setiap bulannya baik tagihan BPJS maupun umum seiring dengan peningkatan jumlah pasien dan dibukanya jam layanan poliklinik sore hari. Sulitnya peningkatan pendapatan karena pelayanan di BKIM hanya dibayar setara dengan pelayanan RS Kelas D dan tidak diizinkan untuk membuka rawat inap dengan alasan status BKIM adalah “Balai..” Kemampuan Membiayai biaya operasional atau Cost Recovery Rate (CRR)
Terhadap target pendapatan capaian BKIM hanya 74,23 % karena peningkatan target yang terlalu besar yaitu Rp.8.125.000.000,- dari Rp.5.300.000.000,- tahun sebelumnya. Walaupun demikian BKIM mampu membiayai biaya opersional 149% Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai IKM setelah dikonversi = 3,880 X 25 = 97,00 Mutu Pelayanan = A Kinerja Unit Pelayanan = Sangat Baik Surveilance Standarisasi Pelayanan Indera (ISO) Dari hasil kegiatan Surveilance Standarisasi Pelayanan Tahun 2017, UPTD BKIM dinyatakan lulus dan mendapat Sertifikat ISO dari PT.SGS Indonesia No.IO14/02975. Pada Tahun 2018 Penilaian Surveilance Standarisasi Pelayanan pada UPTD BKIM juga dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan Sertifikat ISO 9001:2015.
Indikator Kinerja Indikator EKPPD Terhadap LPPD ASPEK FOKUS NO 1 KEBIJAKAN TEKNIS Kesesuaian dengan 2 PENYELENGGARAA kebijakan teknis yang N URUSAN ditetapkan oleh pemerintah PEMERINTAHAN cq Kementerian / LPNK 3 PENATAAN Pengisian struktur jabatan 4 KELEMBAGAAN DAERAH 5
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM 7 dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
IKK Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Rumus Jenis Data Jumlah SOP yang tersedia Ada , yang terdiri dari al : 54 SOP
CapaianKinerja 54 SOP
Rasio struktur jabatan dan Jumlah jabatan yang terisi dibagi Jabatan yang terisi eselonering yang terisi jumlah jabatan yang ada x 100% sebanyak 4 Jabatan yang 4 ------ x 100 % = 100 4 ada, sebanyak 4 Keberadaan jabatan Ada jabatan fungsional dalam Ada jabatan fungsional pada Ada fungsional dalam struktur struktur organisasi SKPD UPTD BKIM : Dokter Spesialis organisasi SKPD Mata, Dokter Gigi,Apoteker, ,Asisten Apoteker, Perawat, Rekam Medik Refragsionis Optisi (RO), Rasio pejabat yang telah Jumlah pejabat yang memenuhi Pejabat yang memenuhi memenuhi persyaratan persyaratan pendidikan pelatihan syarat diklatpim, sebanyak 3 pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total org. Pejabat yang ada, kepemimpinan pejabat SKPD yang ada x 100% sebanyak 4 org. 3 ------ x 100 % = 75% 4
KETERANGAN Tdd :SOP 01.27SOP 02.14SOP 05.13
100 %
4 Orang (Ess. III =1 Org, Ess.IV = 3 Org) Jabatan Fungsional pada Pergub No.102 Tahun 2018
75%
Yang belum mengikuti Diklat PIM IV : Yuhartini, SKM.MKM)
Indikator Kinerja Indikator EKPPD Terhadap LPPD ASPEK
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
FOKUS
NO
Responsivitas terhadap 21 partisipasi masyarakat
IKK
Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Pengaduan Pelayanan Publik
Rumus
Ada
Ada : 100/100 x 100% = 100%
Jenis Data
Laporan Hasil Survei Kepuasan Pasien/Pelanggan berdasarkan 21 Unsur Pelayanan (BKIM)
Rekapitulasi Pengaduan dan Keluhan Pelanggan atau Masyarakat (BKIM)
CapaianKinerja
Survey dilakukan 1 kali setahun yakni pada bulan Oktober s/d November 2018 dengan hasil 97% (Sangat Memuaskan) 100%
KETERANGAN
Semua pengaduan sudah ditangani dalam waktu 2 x 24 jam
BAB V
PENUTUP
1. Pelaksanaan program indera di Puskesmas perlu ditigkatkan dengan peningkatan sarana/prasarana di Puskesmas seperti tenaga, sarana maupun pembiayaan 2. Perlu dilengkapi tenaga dokter Spesialis THT, perawat mahir THT untuk mengoptimalkan peralatan yang sudah ada di BKIM, sarjana ekonomi, perawat gigi dan penambahan tenaga lainnya jika BKIM akan dikembangkan menjadi Rumah Sakit Khusus mata tipe C sesuai aturan yang mengatur. 3. Perlu dilengkapi sarana / fasilitas yang sudah terlalu lama, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan indera ke depannya di UPTD BKIM, dan jika akan dikembangkan menjadi Rumah Sakit Khusus Mata Tipe C harus dilengkapi sarana dan prasarana sesuai persyaratan yang dianjurkan. 4. Meningkatkan Sistem Informasi Kesehatan secara on line yang dapat diakses oleh masyarakat luas dan khususnya di bagian rekam medik sehingga ke depan perlu ditambahkan tenaga rekam medis maupun peralatan yang mendukung hal tersebut. Sehingga lebih mudah mencari rekam medik pasien. 5. Kurangnya dana untuk pelaksanaan promosi dan preventif ke masyarakat sehingga sulit melakukan skreening oleh sebab itu diperlukan dukungan oleh Dinas Kesehatan Provinsi ( program terkait dengan kesehatan Indera) 6. Harus adanya dukungan yang optimal dari Dinas Kesehatan Provinsi dan kerjasama antar Program di Lingkungan UPTD BKIM. 7. Untuk meningkatkan, kebersihan & keamanan di UPTD BKIM perlu adanya penambahan , Cleaning service,Satpam Dalam pelaksanaan kegiatan ke depan diupayakan lebih efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan kegiatan yang seoptimal mungkin.