Laporan Perjalanan Dinas Yeka.docx

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada Yth : Bapak Sekretaris Daerah Setda Kabupaten Seluma. Dari

: Kabag Hukum Setda Kabupaten Seluma.

Nomor

: 090/

Tanggal

: 25 September 2017

/B.2/2015

1. Pendahuluan. Menindak lanjuti Rancangan Perda Telkomunikasi Kabupaten Seluma perlu dilakukan Konsultasi dan Koordinasi Ke Kementerian dalam Negeri, serta Tata Cara Pembuatan BUMDES perlu juga dilakukan Koordinasi dan Konsultasi Ke Dirjen Bina Pemerintahan Desa dan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi; 2. Materi Laporan. a. Bahwa berdasarkan Koordinasi dan konsultasi dilakukan atas perintah Kabag Hukum Kabupaten Seluma Nomor : 800/ 2017,

dengan

Tujuan

Kementerian

/B.2/2017 Tanggal 20 September Dalam

Negeri,

Kementerian

Desa

Pembangunan Daerh Tertinggal Dan Transmigrasi, Dirjen Bina Pemerintahan Desa; b. Perjalanan Dinas ini dilakukan oleh Kasubag Kabupaten Seluma beserta 3 orang staf

Perundang-undangan Setda

Bagian Hukum Setda Kabupaten

Seluma tanggal 22 September 2017. Dalam rangka melakukan Koordinasi dan Konsultasi tentang Peraturan Daerah Kabupaten Seluma tentang Menara Telkomunikasi dan cara pembuatan Badan Usaha Milik Desa di wilayah Kabupaten Seluma; c. Setelah melakukan Konsultasi dan Koordinasi tentang Peraturan Daerah Menara Telkomunikasi Kabupaten Selumia

Kementerian Dalam Negeri diterima oleh

Bapak dan cara pembuatan Badan Usaha Milik Desa di Dirjen Bina Pemerintahan Desa diterima oleh Bapak Dedi (hasil konsultasi dan Koordinasai terlampir); 3. Kesimpulan. Berdasarkan hasil Koordinasi dan konsultasi di Kementerian Dalam Negeri Dan di Dirjen Bina Pemerintahan Desa sebagai berikut; a. Bahwa dari hasil Koordinasi dan Konsultasi di Kementerian dalam Negeri Peraturan Daerah tentang Menara Telkomunikasi ada beberapa pasal yang perlu direvisi yaitu pasal 1, 46, 47, dan 48, ini hasi dari Evaluasi Kementerian dalam Negeri. Posisi Rancangan Perda Telkomunikasi Kabupaten Seluma pada saat

ini, sudah di Biro Hukum Propinsi, Atas saran dari Kementerian Dalam Negeri Biro Hukum Propinsi masih perlu mengkaji ulang Masalah Perumusan. Agar Penyempurnaan Perda Telkomunikasi Kabupaten Seluma, supaya aturannya sesuai dengan Keadaan dan keinginan Pemerintah Kabupaten Seluma; b. Bahwa dari hasil Konsultasi dan Koordinasi di Dirjen Bina Pemerintahan Desa tentang cara pembuatan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDES); Koordinasi dan Konsultasi di terima oleh Bapak Nugroho Kepala Seksi Bagian Bimbingan dan pengawasan

BUMDES.Badan

Usaha

Milik

Desa

ini

bertujuan

untuk

Mensejaterakan Masyarakat pedesaan, agar desa mempunyai pendapatan desa sebenarnya ada tujuh sumber Pendapatan desa ; 1. Dana Desa 2. Alokasi Desa 3. Pajak 4. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten Seluma 5.Bantuan dari Pemerintah Propinsi 6. Bantuan dari Pemerintah Pusat 7. Bantuan dari bantuan dari pihak lain Format Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa; -

Berita Desa Logo Desa Nomor Tahun Pembentukan badan Usaha Milik Desa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Desa............ Menimbang................................. Mengingat.....................................

-

Dengan Kesepakatan Bersama Badan permusyawaratan Desa......dan Kepala Desa........... Memutuskan Menetapkan Peraturan Desa Tentang badan usaha Milik Desa BAB I Ketentuan Umum BAB II

Asas Pembentukan Dan Tujuan BAB III Jenis Dan Pengembangan Usaha BAB IV Tempat Kedudukan BAB V Permodalan BAB VI Pendirian BUM Desa BAB VII Organisasi Kepengurusan BAB VIII Pengelolaan Barang Dan Desa BAB IX Pembagian Hasil Usaha BAB X Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga BAB XI Pertanggung Jawaban BAB XII Pembinaan Oleh Pemerintah Daerah BAB XIII Ketentuan Penutup Diundangkan di Desa

Tembusan ditetapkan di Desa

Pada tanggal........Bulan......... Tahun Pada tanggal......Bulan Tahun..... Sekretaris

.......................

Kepala Desa

.........................

Berita Desa ....Kec.....Kabupaten......Tahun........Nomor..... Demikian laporan ini dibuat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Tais, 25 September 2017 Yang melaksanakan perjalanan Dinas 1. Devi Herlina, SH ..…………… 2. Yanti Sumarni, SH .……………... 3. Yeka Perawati, SH .…………….... 4. Elva Hermi .…………….....

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada Yth : Bapak Sekretaris Daerah Setda Kabupaten Seluma. Dari

: Kabag Hukum Setda Kabupaten Seluma.

Nomor

: 090/

Tanggal

: 30 November 2017

/B.2/2015

1. Pendahuluan. Menindak lanjuti Rancangan Perda Telkomunikasi Kabupaten Seluma perlu dilakukan Konsultasi dan Koordinasi Ke Kementerian dalam Negeri, serta Tata Cara Pembuatan BUMDES perlu juga dilakukan Koordinasi dan Konsultasi Ke Dirjen Bina Pemerintahan Desa dan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi; 2. Materi Laporan. a. Bahwa berdasarkan Koordinasi dan konsultasi dilakukan atas perintah Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 800/ September Desa

/B.2/2017 Tanggal 20

2017, dengan Tujuan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian

Pembangunan

Daerah Tertinggal

Dan Transmigrasi, Dirjen

Bina

Pemerintahan Desa; b. Perjalanan Dinas ini dilakukan oleh Kepal Bagian Hukum, Kepala

Sub Bagian

Perundang-undangan Setda Kabupaten Seluma beserta 4 orang staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma tanggal 22 September 2017. Dalam rangka melakukan Koordinasi dan Konsultasi tentang Peraturan Daerah Kabupaten

Seluma tentang Menara Telkomunikasi dan cara pembuatan Badan Usaha Milik Desa di wilayah Kabupaten Seluma; c. Setelah melakukan Konsultasi dan Koordinasi tentang Peraturan Daerah Menara Telkomunikasi Kabupaten Selumia

Kementerian Dalam Negeri diterima oleh

Bapak dan cara pembuatan Badan Usaha Milik Desa di Dirjen Bina Pemerintahan Desa diterima oleh Bapak Dedi (hasil konsultasi dan Koordinasai terlampir); d. Kesimpulan. Berdasarkan hasil Koordinasi dan konsultasi di Kementerian Dalam Negeri Dan di Dirjen Bina Pemerintahan Desa sebagai berikut; c. Bahwa dari hasil Koordinasi dan Konsultasi di Kementerian dalam Negeri Peraturan Daerah tentang Menara Telkomunikasi ada beberapa pasal yang perlu direvisi yaitu pasal 1, 46, 47, dan 48, ini hasi dari Evaluasi Kementerian dalam Negeri. Posisi Rancangan Perda Telkomunikasi Kabupaten Seluma pada saat ini, sudah di Biro Hukum Propinsi, Atas saran dari Kementerian Dalam Negeri Biro Hukum Propinsi masih perlu mengkaji ulang Masalah Perumusan. Agar Penyempurnaan Perda Telkomunikasi Kabupaten Seluma, supaya aturannya sesuai dengan Keadaan dan keinginan Pemerintah Kabupaten Seluma; d. Bahwa dari hasil Konsultasi dan Koordinasi di Dirjen Bina Pemerintahan Desa tentang cara pembuatan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDES); Koordinasi dan Konsultasi di terima oleh Bapak Nugroho Kepala Seksi Bagian Bimbingan dan pengawasan

BUMDES.Badan

Usaha

Milik

Desa

ini

bertujuan

untuk

Mensejaterakan Masyarakat pedesaan, agar desa mempunyai pendapatan desa sebenarnya ada tujuh sumber Pendapatan desa ; 1. Dana Desa 2. Alokasi Desa 3. Pajak 4. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten Seluma 5.Bantuan dari Pemerintah Propinsi 6. Bantuan dari Pemerintah Pusat 7. Bantuan dari bantuan dari pihak lain Format Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa; -

Berita Desa Logo Desa Nomor Tahun Pembentukan badan Usaha Milik Desa

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Desa............ Menimbang................................. Mengingat..................................... -

Dengan Kesepakatan Bersama Badan permusyawaratan Desa......dan Kepala Desa........... Memutuskan Menetapkan Peraturan Desa Tentang badan usaha Milik Desa BAB I Ketentuan Umum BAB II Asas Pembentukan Dan Tujuan BAB III Jenis Dan Pengembangan Usaha BAB IV Tempat Kedudukan BAB V Permodalan BAB VI Pendirian BUM Desa BAB VII Organisasi Kepengurusan BAB VIII Pengelolaan Barang Dan Desa BAB IX Pembagian Hasil Usaha BAB X Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga BAB XI Pertanggung Jawaban BAB XII

Pembinaan Oleh Pemerintah Daerah BAB XIII Ketentuan Penutup Diundangkan di Desa

Tembusan ditetapkan di Desa

Pada tanggal........Bulan......... Tahun Pada tanggal......Bulan Tahun..... Sekretaris

Kepala Desa

.......................

.........................

Berita Desa ....Kec.....Kabupaten......Tahun........Nomor..... Demikian laporan ini dibuat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Tais, 25 September 2017 Yang melaksanakan perjalanan Dinas 1. Devi Herlina, SH ..…………… 2. Yanti Sumarni, SH .……………... 3. Yeka Perawati, SH .…………….... 4. Elva Hermi .…………….....

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada Yth : Bapak Sekretaris Daerah Setda Kabupaten Seluma. Dari

: Kabag Hukum Setda Kabupaten Seluma.

Nomor

: 90/

Tanggal

: 4 Desember 2017

1. Pendahuluan.

/B.2/2017

Menindak lanjuti Penyusunan Peraturan Bupati Seluma tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa dan Tata cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu perlu juga dilakukan Koordinasi dan Konsultasi Ke Dirjen Bina Pemerintahan Desa; 2. Materi Laporan. a. Bahwa berdasarkan Koordinasi dan konsultasi dilakukan atas perintah Kabag Hukum Kabupaten Seluma Nomor : 800/

/B.2/2017 Tanggal 28 November

2017, dengan Tujuan Dirjen Bina Pemerintahan Desa; b. Perjalanan Dinas ini dilakukan oleh KABAG Hukum dan Kasubag Perundangundangan Setda Kabupaten Seluma beserta 4 orang staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma tanggal 30 November 2017. Dalam rangka melakukan Koordinasi dan Konsultasi tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa dan Tata cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu; c. Setelah melakukan Konsultasi dan Koordinasi tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa dan Tata cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu 3. Kesimpulan. a. Bahwa dari hasil Konsultasi dan Koordinasi di Dirjen Bina Pemerintahan Desa mengenai

Rancangan

Peraturan

Bupati

tentang

Struktur

Organisasi

Pemerintahan Desa, berkonsultasi dan Koordinasi dengan Bapak Sihombing Kasubdit Pasilitasi Penataan Kewenangan Desa, sebenarnya Peraturan tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa belum ada yang baru masih berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Pasal 15, masih berpedoman pada aturan yang lama. Pembuatan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa, bisa dibuat, tapi yang sebenarnya mendesak, harus cepat dibuat yaitu Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan

Desa, yang diatur didalamnya berkaitan dengan ditugaskan di

Desa, yaitu kegiatan apa saja yang dari SKPD dilaksanakan di Desa misalnya Kegiatan Posyandu, Polindes, Pendidikan Paud, Pemutakhiran data (CAPIL), Sosial. b. Bahwa dari hasil Konsultasi dan Koordinasi di Dirjen Bina Pemerintahan Desa, tentang Pemilihan Kepala Desa Antar waktu, tidak perlu diadakan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, cukuplan dengan Penjabat Sementara dari PNS, diganti setiap tahun tidak apa, jika ingin sampai dengan terpilihnya Kepala Desa Depenitip juga tidak akan menimbulkan Masalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; 4. Penutup. Demikian laporan ini dibuat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Tais, 30 Desember 2017 Yang melaksanakan perjalanan Dinas 1.Nurpadliya, SH 2. Devi Herlina, SH ..…………… 3.Yeka Perawati, SH .……………..... 4.Alfani Khalifatullah.............................. 5.Sudirman....................................... 6.Nopti Emelia.............................

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada Yth : Bapak Sekretaris Daerah Setda Kabupaten Seluma. Dari

: Kabag Hukum Setda Kabupaten Seluma.

Nomor

: 90/

Tanggal

: 24 Desember 2017

/B.2/2017

1. Pendahuluan. Menindak lanjuti Pengalokasian Dana Desa perlu juga dilakukan Koordinasi dan Konsultasi Ke Dirjen Bina Pemerintahan Desa; 2. Materi Laporan. a. Bahwa berdasarkan Koordinasi dan konsultasi dilakukan atas perintah Kabag Hukum Kabupaten Seluma Nomor : 800/

/B.2/2017 Tanggal 22 Desember

2017, dengan Tujuan Dirjen Bina Pemerintahan Desa; b. Perjalanan Dinas ini dilakukan oleh Kasubag

Perundang-undangan Setda

Kabupaten Seluma tanggal 24 Desember 2017. Dalam rangka melakukan Koordinasi dan Konsultasi tentang Pengalokasian Dana; 4. Kesimpulan. a. Bahwa dari hasil Konsultasi dan Koordinasi di Dirjen Bina Pemerintahan Desa Pengalokasian Dana Desa, berkonsultasi dan Koordinasi dengan Bapak

Sihombing

Kasubdit

Pasilitasi

Penataan

Kewenangan

Desa,

sebenarnya Peraturan tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa belum ada yang baru masih berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Pasal 15, masih berpedoman pada aturan yang lama. Pembuatan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa, bisa dibuat, tapi yang sebenarnya mendesak, harus cepat dibuat yaitu Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa, yang diatur didalamnya berkaitan dengan ditugaskan di Desa, yaitu kegiatan apa saja yang dari SKPD dilaksanakan di Desa misalnya Kegiatan Posyandu, Polindes, Pendidikan Paud, Pemutakhiran data (CAPIL), Sosial. c. Bahwa dari hasil Konsultasi dan Koordinasi di Dirjen Bina Pemerintahan Desa, tentang Pemilihan Kepala Desa Antar waktu, tidak perlu diadakan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, cukuplan dengan Penjabat Sementara dari PNS, diganti setiap tahun tidak apa, jika ingin sampai dengan terpilihnya Kepala Desa Depenitip juga tidak akan menimbulkan Masalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; 4. Penutup. Demikian laporan ini dibuat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Tais, 30 Desember 2017 Yang melaksanakan perjalanan Dinas 1. Devi Herlina, SH ..……………

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada Yth : Bapak Sekretaris Daerah Setda Kab. Seluma. Dari

: Kabag. Hukum dan Organisasi Setda Kab. Seluma.

Nomor

: 090/

Tanggal

: 2 Febuari 2015

/B.2/2015

1. Pendahuluan. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sehingga perlu pemahaman untuk menyusun Dinas Intansi yang ada di Kabupaten Seluma oleh sebab itu, perlu dilakukan Koordinasi dan Konsultasi tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Satuan Kerja Perangkat Daerah ke Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda kabupaten Bengkulu Selatan. 2. Materi Laporan. a. Bahwa Koordinasi dan Konsultasi tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Satuan Kerja Perangkat Daerah dilakukan atas perintah Plt, Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Seluma Nomor : 800/29/B.2/2015 Tanggal 30 Januari 2015 sampai dengan 31 Januari 2015, dengan Tujuan ke Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Bengkulu Selatan b. Perjalanan Dinas ini dilakukan oleh Kasubag Sosialisasi dan Bankum Setda Kabupaten Seluma beserta 4 (empat) orang staf Bagian Hukum dan Organisasi dari tanggal 30 Januari 2015 Sampai tanggal 31 Januari 2015. Dalam rangka melakukan koordinasi dan Konsultasi c. Dalam Koordinasi dan Konsultasi tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut diterima baik oleh Kasubag. Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Bengkulu Selatan. 3. Kesimpulan. Berdasarkan hasil Koordinasi dan Konsultasi Ke Bagian Hukum dan PerundangUndangan, didapat Telaah Staf tentang Tunjangan bagi Anggota DPRD yang dapat dijadikan contoh dalam Pemberian Tunjangan BOP dan Perumahan bagi Anggota

DPRD-II Kabupaten Seluma Tahun 2015, adapun Telaah Staf dan hasil Survey tersebut terlampir. 4. Penutup. Demikian laporan ini dibuat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Tais, 2 Febuari 2015 Yang melaksanakan perjalanan Dinas 1. Medy Heriyanto, SH ..…………… 2. Yanti Sumarni, SH .……………... 3. Herti Nengsih, SH .…………….... 4. Neti Heryani, SE .……………..... 5. Sudirman

…………….....

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada Yth : Bapak Sekretaris Daerah Setda Kabupaten Seluma. Dari

: Kabag Hukum Setda Kabupaten Seluma.

Nomor

: 90/

Tanggal

: 24 Desember 2017

1. Pendahuluan.

/B.2/2017

Menindak lanjuti Pengalokasian Dana Desa perlu juga dilakukan Koordinasi dan Konsultasi Ke Dirjen Bina Pemerintahan Desa; 2. Materi Laporan. a. Bahwa berdasarkan Koordinasi dan konsultasi dilakukan atas perintah Kabag Hukum Kabupaten Seluma Nomor : 800/

/B.2/2017 Tanggal 22 Desember

2017, dengan Tujuan Dirjen Bina Pemerintahan Desa; b. Perjalanan Dinas ini dilakukan oleh Kasubag

Perundang-undangan Setda

Kabupaten Seluma tanggal 24 Desember 2017. Dalam rangka melakukan Koordinasi dan Konsultasi tentang Pengalokasian Dana; 5. Kesimpulan. b. Bahwa dari hasil Konsultasi dan Koordinasi di Dirjen Bina Pemerintahan Desa Pengalokasian Dana Desa, berkonsultasi dan Koordinasi dengan Bapak

Sihombing

Kasubdit

Pasilitasi

Penataan

Kewenangan

Desa,

sebenarnya Peraturan tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa belum ada yang baru masih berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Pasal 15, masih berpedoman pada aturan yang lama. Pembuatan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa, bisa dibuat, tapi yang sebenarnya mendesak, harus cepat dibuat yaitu Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa, yang diatur didalamnya berkaitan dengan ditugaskan di Desa, yaitu kegiatan apa saja yang dari SKPD dilaksanakan di Desa misalnya Kegiatan Posyandu, Polindes, Pendidikan Paud, Pemutakhiran data (CAPIL), Sosial. d. Bahwa dari hasil Konsultasi dan Koordinasi di Dirjen Bina Pemerintahan Desa, tentang Pemilihan Kepala Desa Antar waktu, tidak perlu diadakan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, cukuplan dengan Penjabat Sementara dari PNS, diganti setiap tahun tidak apa, jika ingin sampai dengan terpilihnya Kepala Desa Depenitip juga tidak akan menimbulkan Masalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; 4. Penutup. Demikian laporan ini dibuat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Tais, 30 Desember 2017 Yang melaksanakan perjalanan Dinas 2. Devi Herlina, SH ..……………

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada Yth : Bapak Sekretaris Daerah Setda Kab. Seluma. Dari

: Kabag. Hukum dan Organisasi Setda Kab. Seluma.

Nomor

:

Tanggal

: 2 Febuari 2015

/B.2/2015

1. Pendahuluan. Menindak lanjuti surat Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Nomor : 175/09/SetDPRD-II/I/2015 pada tanggal 14 Januari 2015 Perihal : Tunjangan BOP dan Perumahan bagi Anggota DPRD Kabupaten Seluma, perlu dilakukan koordinasi dan Konsultasi ke Kabupaten Bengkulu Selatan serta mensurvey harga sewa rumah di wilayah Kabupaten Seluma. 2. Materi Laporan. 1. Bahwa Koordinasi dan Konsultasi dilakukan atas perintah Sekretaris Daerah Setda Kabupaten Seluma Nomor : 800/28/B.2/2015 Tanggal 30 Januari 2015, dengan Tujuan Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Kabupaten Bengkulu Selatan dengan pertimbangan Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Kabupaten Bengkulu Selatan telah menyusun dan membuat SK Bupati tentang Tunjangan Anggota DPRD Tahun 2015. 2. Perjalanan Dinas ini dilakukan oleh Kabag. Hukum dan Organisasi

serta

Kasubag. Dokumentasi dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Seluma dari tanggal 30 Januari 2015 Sampai tanggal 31 Januari 2015. Sedangkan Survey Harga Sewa Rumah di kecamatan Semidang Alas Maras dan Kecamatan Talo Kecil di terima langsung oleh Camat dan Warga setempat. 3. Dalam Koordinasi dan Konsultasi tersebut diterima baik oleh Kasubag. Hukum dan Perundang – Undangan Kabupaten Bengkulu Selatan, hasil dari pertemuan tersebut didapatla telaah staf tentang Tunjangan bagi anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan yang kiranya dapat diterapkan pada Kabupaten Seluma pada Tahun 2015. Sedangkan Survey Harga Sewa Rumah di kecamatan Semidang Alas Maras dan Kecamatan Talo Kecil di terima langsung oleh Camat dan Warga setempat dan didapatla perikraan harga sewa rumah di daerah setempat. 3. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil Koordinasi dan Konsultasi Ke Bagian Hukum dan PerundangUndangan, didapat Telaah Staf tentang Tunjangan bagi Anggota DPRD yang dapat dijadikan contoh dalam Pemberian Tunjangan BOP dan Perumahan bagi Anggota DPRD-II Kabupaten Seluma Tahun 2015, adapun Telaah Staf dan hasil Survey tersebut terlampir. 4. Penutup. Demikian laporan ini dibuat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Tais, 2 Febuari 2015 Yang melaksanakan perjalanan Dinas 1. Mirin Ajib,SH.MH

..……………

2. Nurpadliya, SH

.…………….

3. Wita Putri Andriani, SE

.……………

4. Sylvia Anggraini, SH

.……………

5. Elva Hermi

…………….

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada Yth : Bapak Sekretaris Daerah Setda Kab. Seluma. Dari

: Kabag. Hukum dan Organisasi Setda Kab. Seluma.

Nomor

: 090/B.2/2015

Tanggal

: 2 Febuari 2015

4. Pendahuluan. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sehingga perlu pemahaman untuk menyusun Dinas Intansi yang ada di Kabupaten Seluma oleh sebab itu, perlu dilakukan Koordinasi dan Konsultasi tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Satuan Kerja Perangkat Daerah ke Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda kabupaten Bengkulu Selatan. 5. Materi Laporan. d. Bahwa Koordinasi dan Konsultasi tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Satuan Kerja Perangkat Daerah dilakukan atas perintah Plt, Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Seluma Nomor : 800/29/B.2/2015 Tanggal 30 Januari 2015 sampai dengan 31 Januari 2015, dengan Tujuan ke Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Bengkulu Selatan e. Perjalanan Dinas ini dilakukan oleh Kasubag Sosialisasi dan Bankum Setda Kabupaten Seluma beserta 4 (empat) orang staf Bagian Hukum dan Organisasi dari tanggal 30 Januari 2015 Sampai tanggal 31 Januari 2015. Dalam rangka melakukan koordinasi dan Konsultasi f. Dalam Koordinasi dan Konsultasi tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut diterima baik oleh Kasubag. Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Bengkulu Selatan. 6. Kesimpulan. Berdasarkan hasil Koordinasi dan Konsultasi Ke Bagian Hukum dan PerundangUndangan, didapat Telaah Staf tentang Tunjangan bagi Anggota DPRD yang dapat dijadikan contoh dalam Pemberian Tunjangan BOP dan Perumahan bagi Anggota

DPRD-II Kabupaten Seluma Tahun 2015, adapun Telaah Staf dan hasil Survey tersebut terlampir. 4. Penutup. Demikian laporan ini dibuat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Tais, 2 Febuari 2015 Yang melaksanakan perjalanan Dinas 1. Medy Heriyanto, SH ..…………… 2. Yanti Sumarni, SH .……………... 3. Herti Nengsih, SH .…………….... 4. Neti Heryani, SE .……………..... 5. Sudirman

…………….....

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada Yth : Bapak Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kab. Seluma. Dari

:

Nomor

:

Tanggal

: 30 Desember 2013

1. Pendahuluan. Dalam Rangka Penyusunan Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) Tahun 2014 perlu dilakukan Study Banding ke Kabupaten / Kota untuk melakukan Perbandingan terhadap Penyusunan Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) Tahun 2014. 2. Materi Laporan. e. Bahwa Study Banding dilakukan atas perintah Sekretaris Daerah Setda Kabupaten Seluma Nomor : 180/389/B.2/2013 Tanggal 23 Desember 2013, dengan Tujuan Biro Hukum dan Perundang - Undangan Kabupaten Goa Provinsi Sulawesi Selatan dengan pertimbangan Biro Hukum dan Perundang-Undangan telah menyusun Prolegda Tahun 2014.

f. Perjalanan Dinas ini dilakukan oleh Kabag. Hukum dan Organisasi

serta

Kasubag. Dokumentasi dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Seluma dari tanggal 26 Desember 2013 Sampai tanggal 29 Desember 2013. g. Dalam Study Banding tersebut diterima baik oleh Kabag. Hukum dan PerundangUndangan serta Kasubag. Perundang – Undangan dan Informasi Kabupaten Goa, hasil dari pertemuan tersebut didapatla beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Goa yang kiranya dapat diterapkan pada Kabupaten Seluma pada Tahun 2014. 3. Kesimpulan. Berdasarkan hasil Study Banding Ke Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan Kabupaten Goa, didapat Peraturan – Peraturan Daerah yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam tata cara dan penyusunan Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) Kabupaten Seluma Tahun 2014, adapun Peraturan Daerah tersebut sebagai berikut : a) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Goa Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pendidikan Gratis. b) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Goa Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Kesehatan Gratis ( YANKESTIS ). c) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Goa. d) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan. e) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. f) Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Goa Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Kesehatan Gratis ( YANKESTIS). g) Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Goa Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pendidikan Gratis. 4. Penutup. Demikian laporan ini dibuat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Tais, 30 Desember 2013 Yang melaksanakan perjalanan Dinas

1. Nurpadliya,SH ……………

2. Kun Juliadi, ,SH ………………

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada Yth : Bapak Sekretaris Daerah Setda Kab. Seluma. Dari

: Kabag. Hukum dan Organisasi Setda Kab. Seluma.

Nomor

:

Tanggal

: 27 November 2013

1. Pendahuluan. Dalam Rangka Penyusunan Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) Tahun 2014 perlu dilakukan Study Banding dan Koordinasi ke Kabupaten / Kota untuk melakukan Perbandingan terhadap Penyusunan Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) Tahun 2014. 2. Materi Laporan. a. Bahwa Study Banding dilakukan atas perintah Sekretaris Daerah Setda Kabupaten Seluma Nomor : 800/ 363.a/B.2/2013 Tanggal 22 November 2013, dengan Tujuan Bagian Hukum Kota Bandar Lampung dengan pertimbangan Biro Hukum kota Bandar Lampung telah menyusun Prolegda Tahun 2014.

b. Perjalanan Dinas ini dilakukan oleh Kabag. Hukum dan Organisasi

serta

Kasubag. Dokumentasi dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Seluma dari tanggal 22 November 2013 Sampai tanggal 26 November 2013. c. Dalam Study Banding tersebut diterima baik oleh Kabag. Hukum serta Kasubag. Perundang – Undangan Bagian Hukum Kota Bandar Lampung, hasil dari Koordinasi tersebut didapatla beberapa Peraturan Wali kota Bandar Lampung yang kiranya dapat diterapkan pada Kabupaten Seluma pada Tahun 2014. 3. Kesimpulan. Berdasarkan hasil Study Banding dan Koordinasi Ke Bagian Hukum Kota Bandar Lampung didapat Peraturan – Peraturan Daerah yang dapat dijadikan contoh dalam tata cara dan penyusunan Program Legislasi Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2014, adapun Peraturan Daerah tersebut sebagai berikut : a) Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah Kota Bandar Lampung. b) Peraturan Wali Kota

Bandar Lampung Nomor : 69 Tahun 2011 Tentang

Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi di Kota Bandar Lampung. c) Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. d) Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah. e) Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Air Tanah. f) Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 128 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta Penataan Lahan dan Pengambilan Batuan. g) Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 09 Tahun 2012 Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah. 4. Penutup. Demikian laporan ini dibuat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Tais, 27 November 2013 Yang melaksanakan perjalanan Dinas

1. Mirin Ajib,SH.MH ……………

2. Wita Putri Andriani,SE ………………

3. Kun Juliadi, SH ……………………..

PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA

SEKRETARIAT DAERAH Jln. Soekarno Hatta No. 01 Tais-Seluma ' (0736) 91234, 91006 Kode Pos 38576 Bengkulu

LAPORAN PERJALANAN DINAS KE PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN TANGGAL 14 SAMPI 16 DESEMBER 2017

Kepada Yth : Bapak Sekretaris Daerah Setda Kab. Seluma. Dari

: Kasubag. Dokumentasi dan Perundang – Undangan bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Seluma.

Nomor

:

Tanggal

: 18 Desember 2017

Tujuan: 1. Melaksanakan Studi Banding, Koordinasai dan Konsultasi Ke Pemerintah Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan, Tentang Penyusunan Perda CSR, Perda HIV/AIDS dan Perda Kawasan Bebas Rokok Ke Pemerintah Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan; 2. Mengenai Penyusunan Perda CSR, Perda HIV/AIDS dan perda Kawasan Bebas Rokok ke Pemerintah Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan dijelaskan masih dievaluasi dan disesuaikan dengan Keadaan; Tais, 18 Desember 2017 Yang melaksanakan perjalanan Dinas

1. Devi Herlina, SH …………… 2.Yeka Perawati,SH ……………… 3.Nopti Emelia, SH.............................

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada Yth : Bapak Sekretaris Daerah Setda Kab. Seluma. Dari

: Kabag. Hukum dan Organisasi Setda Kab. Seluma.

Nomor

:

Tanggal

: 9 Desember 2013

1. Pendahuluan. Dalam Rangka Penyusunan Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) Tahun 2014 perlu dilakukan Study Banding ke Kabupaten / Kota untuk melakukan Perbandingan terhadap Penyusunan Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) Tahun 2014. 2. Materi Laporan. a. Bahwa Study Banding dilakukan atas perintah Sekretaris Daerah Setda Kabupaten Seluma Nomor : 180/

/B.2/2013 Tanggal 02 s.d 06 Desember 2013,

dengan Tujuan Biro Hukum Kota Bukit Tinggi Provinsi Sumatera Barat dengan pertimbangan Biro Hukum Kota Bukit Tinggi Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Prolegda Tahun 2014. b. Perjalanan Dinas ini dilakukan oleh Kabag. Hukum dan Organisasi, Kasubag. Dokumentasi dan Perundang-Undangan serta Staf Bagian Hukum & Organisasi Setda Kabupaten Seluma dari tanggal 02 Desember 2013 Sampai tanggal 06 Desember 2013. c. Dalam Study Banding tersebut diterima baik oleh Bapak. YUDI ANDRY, SH Kasubag. Perundang – Undangan Kabupaten Bukit Tinggi, hasil dari pertemuan tersebut didapatla beberapa Peraturan Daerah Kota Bukit Tinggi Provinsi

Sumatera Barat yang kiranya dapat diterapkan pada Kabupaten Seluma pada Tahun 2014. 3. Kesimpulan. Berdasarkan hasil Study Banding Ke Bagian Hukum Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, didapat Peraturan – Peraturan Daerah yang dapat dijadikan contoh dalam tata cara dan penyusunan Program Legislasi Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2014, adapun Peraturan Daerah tersebut sebagai berikut : a) Peraturan Daerah Kota Bukit Tinggi tentang Perlindungan Anak Dan Perempuan b) Peraturan Daerah Kota Bukit Tinggi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi c) Peraturan

WALIKOTA Bukittinggi

Nomor 40 Tahun

2013

tentang

Izin

Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun. d) Peraturan WALIKOTA Bukittinggi Nomor 27 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi. e) Peraturan WALIKOTA Bukittinggi Nomor 34 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Dan Pejabat Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi. f) Keputusan WALIKOTA Bukittinggi Nomor 188.45 – 01 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Bukittinggi. 4. Penutup. Demikian laporan ini dibuat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Tais, 09 Desember 2013 Yang melaksanakan perjalanan Dinas

1. Mirin Ajib,SH.MH ……………

2. Nurpadliya,SH ………………

3. Wita Putri Andriani,SE ………………

PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA

SEKRETARIAT DAERAH Jln. Soekarno Hatta No. 01 Tais-Seluma ' (0736) 91234, 91006 Kode Pos 38576 Bengkulu