Laporan Perjalanan Dinas

LAPORAN PERJALANAN DINAS I. Dasar Lombok, Juli 2005.

: Surat tugas dari Deputi Kesejahteraan Sosial pada tanggal 19 Juli 2005, untuk menghadiri Workshop Diseminasi Special Programme for Food Security (SPFS), di Senggigi, Nusa Tenggara Barat dari tanggal 26-30

II. Tujuan

: 1. Tujuan Perjalanan Dinas adalah mengikuti Workshop Diseminasi/Penyebarluasan Program Special Programme for Food Security (SPFS), serta melakukan peninjauan/kunjungan lapangan ke lokasi penerima program SPFS. 2. Lokasi Perjalanan Dinas untuk pelaksanaan workshop Diseminasi SPFS yaitu di Hotel Intan Lombok Village, Senggigi, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sedangkan untuk lokasi kunjungan lapangan di Kelompok Tani Sukur Gati, desa Remitan, kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. III. Pelaksana

: Badan Ketahanan Pangan (BKP), Dep. Pertanian bekerjasama dengan Food Agricultural Organization (FAO) serta dihadiri oleh wakil dari Kementerian Koordinator Bidang Kesra, Bappenas, BKP Prop. Riau, BKP Prop. Jawa Barat, BKP Prop. Kalimantan Selatan, BKP Prop. Jambi, BKP Prop. Sulawesi Selatan, BKP Prop. NTB, BKP Prop. NTT. IV. Hasil

: Setelah mendengarkan pemaparan serta pengalaman dari pembelajaran dari para penerima Special Programme for Food Security (SPFS) di beberapa daerah. Peserta workshop dibagi menjadi 4 (empat) kelompok dan masing-masing kelompok meninjau lapangan yang berbeda, yaitu lokasi Rembitan, Montong Ajan, Bilelando dan Selong Belanak. 1. Hasil Perjalanan Dinas : Setelah mendengarkan perkembangan dan pembelajaran dari pengalaman implementasi SPFS di 5 (lima) propinsi. Dimulai dari proses Pembentukan Kemompok Tani, kegiatan yang dilaksanakan, Dampak/hasil atas kegiatan tersebut juga perihal masalah dan hambatan serta diversifikasinya. Kegiatan Program SPFS ini cukup berhasil. Sebagai contoh, di desa Rembitan terbentuk 50 anggota kelompok tani dari 130 KK yang ada di desa tersebut. Pada tahun 2003 dibentuk Bantuan sapi …….. sebanyak 25 ekor. Sekarang sudah mencapai jumlah 65 ekor dan telah memiliki uang tabungan kelompok tani sebanyak Rp. 12 juta disimpan di Bank Rakyat Indonesia.

2. Tindak Lanjut : Dengan keberhasilan kelompok tani tersebut, kelompok tani wanita mengusulkan untuk dibantu pengadaan pemeliharaan ternak kambing PE (Peranakan ……….) sebanyak 3 ekor per orang dan sudah mengajukan sebanyak 30 orang anggota. Pihak BKP Dep. Pertanian serta FAO sudah mempertimbangkan akan menyetujui usulan tersebut. Mengingat antusiasme para anggota kelompok tani tersbut serta bimbingan yang tepat dan baik dari para penyuluh pertanian tersebut. BKP Dep. Pertanian dan FAO akan menyelenggarakan pertemuan dalam rangka pengajuan usulan-usulan program/kegiatan baru pada bulan Agustus atau awal September 2005 di Makasar, Sulawesi Selatan.

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMORANDUM Kepada Yth : Bapak Menteri Koordinator Bidang Kesra Dari : Deputi Bidang Kesejahteraan Sosial Perihal : Laporan mengunjungi lokasi yang mendapat bantuan pangan dari UN-WFP, PRRO 10069.1 Tembusan : Sesmenko Kesra Tanggal : 25 Agustus 2005

Bersama ini kami laporkan hasil kunjungan kami ke lokasi penerima bantuan pangan WFP PRRO 10069.1 dalam rangka rehabilitasi nutrisi di lokasi Lombok Timur dan Lombok Barat pada tanggal 22 Agustus s/d 24 Agustus sebagai berikut : 1. Kami dari Kantor Menko Kesra didampingi oleh Country Director a.i WFP Jakarta mengunjungi kantor dan gudang LSM Yayasan Swadaya Membangun (YSM) sebagai pelaksana bantuan pangan untuk mendistribusikan bantuan berupa biskuit fortifikasi dan mie fortifikasi di daerah Lombok Timur Kecamatan Sakra Timur dan Kecamatan Bayan Lombok Barat oleh LSM Yayasan Keluarga Sehat Sejahtera Indonesia (YKSSI). 2. Jumlah balita (bayi usia di bawah lima tahun) di Lombok Timur sebanyak 116.139 anak, yang bergizi buruk sejumlah 608 anak untuk data periode Januari s/d Juli 2005. Sedangkan untuk Lombok Barat jumlah balita sebanyak 84.399 anak, balita yang bergizi buruk sebanyak 412 anak sedangkan balita yang kurang gizi sejumlah 1.326 anak. 3. Pemerintah Propinsi (Pemprop) NTB seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah propinsi NTB telah dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Operasi Sadar Gizi (OSG) Propinsi NTB No. 119 Tahun 2005 tanggal 11 Juni 2005, dengan tugas antara lain:

-

Koordinasi permasalahan gizi buruk Menggerakan pelaksanaan pekan penimbangan dan peningkatan sadar gizi serta penyehatan langsung. Merumuskan kebijaksanaan penganggulangan gizi buruk di NTB. Melakukan penelitian teknis mulai di Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa. Melaporkan hasil pelaksanaan secara periodik kepada Gubernur.

4. Hasil positif setelah ± 4 bulan mereka mendapatkan bantuan biskuit fortifikasi, anak-anak mulai rajin sekolah dan tidak lagi mengantuk di dalam kelas, hal ini disebabkan mereka harus berjalan kaki ke sekolah dengan rata-rata dua jam lamanya ditambah dua jam pulang dari sekolah. Bantuan mie fortifikasi diberikan kepada ibu hamil dan menyusui dan setelah mereka mendapatkan bantuan berat badan mereka mulai meningkat. 5. Kendala yang dihadapi dikarenakan lokasi tersebut sulit mendapatkan air bersih khususnya pada saat musim kemarau. Pada umumnya, mereka jarang mandi kecuali bagi mereka yang mampu membeli air minum untuk anak mereka yang sekolah. Bantuan biskuit fortifikasi untuk anak-anak dari keluarga miskin tidak habis termakan semuanya dikarenakan sulitnya mendapatkan air minum. 6. Solusi pemecahan dengan pengadaan air bersih antara lain dengan menghubungkan bak penampung air dengan sumber mata air yang jaraknya cukup jauh ± 6 km. Sehingga bak penampung air dapat berfungsi baik dikala musim hujan maupun musim kemarau. Hal ini bisa diusulkan dengan penggunaan dana Trust Fund PRRO 10069.1.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan dan mohon petunjuk.

 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMORANDUM Kepada Yth : Deputi Bidang Kesejahteraan Sosial Dari : Kabid BSTK Perihal : Laporan Perjalanan Joint Field Visit Executive Board UN ke NAD (Banda Aceh) tanggal 12-14 Maret 2006 Tembusan : Asdep Urusan Bantuan Sosial Tanggal : 15 Maret 2006

Sesuai dengan penugasan dari Deputi KoordinasiBidang Kesos kepada Kabid BSTK untuk mengikuti perjalanan Joint Field Visit Executive Board dari United Nations ke Banda Aceh pada tanggal 12 hingga 14 Maret 2006 dapat kami laporkan sebagai berikut: 



Peserta Joint Field Visit UN ini terdiri dari perwakilan UNDP, UNFPA, UNICEF dan WFP, serta Kementerian Koordinator Bidang Kesra. Adapun yang menjadi tuan rumah adalah UNORC (United Nations Organization Recovery Coordination for Aceh and Nias). Laporan ini kami sampaikan berdasarkan masing-masing kegiatan yang dilaksanakan oleh badan-badan UN yang terkait sebagai berikut: o UNORC for Aceh and Nias 1. UNORC dibentuk pada bulan September 2005 untuk membantu GoI (Government of Indonesia) dalam rangka mendukung kegiatan pemerintah Indonesia menanggulangi rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh dan Nias pasca Tsunami.

2. UNORC mengkoordinasikan bantuan yang disampaikan oleh lembaga UN seperti UNDP, UNFPA, UNICEF serta WFP kepada BRR (Badan rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Aceh dan Nias) sebagai lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah. Melalui MoU yang ditandatangani pada tangal 30 Nopember 2005. Hal ini sesuai reformasi proposal yang disampaikan oleh UN dalam hal dukungan untuk mencapai MDGs (Millenium Development Goals). 3. UNORC bersama Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit ................telah menyediakan 20.000 TPS (Tempat Penampungan Sementara). Objektif rencana aksi mereka adalah memindahkan seluruh korban Tsunami dari tenda-tenda penampungan ke tempat penampungan yang lebih baik sambil menunggu perumahan permanen yang siap dibangun oleh pemerintah maupun negara donor. o UNICEF Pada bulan April 2005, UNICEF menandatangani MoU bersama Departemen Pendidikan Nasional untuk membangun ± 300 sekolah diseluruh propinsi NAD senilai ±90 juta US dollar. Selanjutnya UNICEF membuat kontrak kerja dengan UNOPS (United Nations Office of Project Services) dalam dalam melaksanakan pembangunan fisik dari sekolah-sekolah tersebut. Satu unit sekolah dengan 12 ruang kelas dengan kapasitas untuk 15-20 siswa lengkap dengan segala fasilitasnya termasuk meja, kusi, papan tulis, laboratorium, peralatan komputer dan juga dilengkapi oleh sarana dan prasarana olahraga. Standar bangunannya sendiri dirancang untuk tahan gempa sampai dengan 8,5 skala richter. Pasca tsunami, UNICEF langsung membagikan hingga saat ini lebih kurang 1.075 sekolah tenda yang dapat menampung ± 70.000 anak sekolah. Setelah Tsunami dan Gempa di Nias, ± 40.900 pelajar/mahasisiwa dinyatakan meninggal/serta ± 2.5000 guru/dosen juga dinyatakan meninggal/hilang. Pada bulan Mei 2005, UNICEF menghimbnau IOM (International Organization for Migration) untuk membangun 200 unit sekolah darurat di 5 kabupaten di Aceh senilai ± 2 juta US dollar. Satu unit sekolah mempunyai 3 ruang kelas dan dapat melaksanakan proses belajar-mengajar dua kali sehari untuk menampung 90 murid untuk belajar. Adapun yang saat ini sedang dilaksanakan adalah pembangunan sekolah permanen untuk Muhammadiyah I dan II di merduati, meurasa sejak September 2005 dan diharapkan selesai dan dipakai pada tahun ajaran 2006/2007 pada bulan Juli 2006. o UNFPA

Segera setelah musibah Tsunami, UNFPA (United Nations Population Fund) melakukan need assessment dalam hal kesehatan reproduksi dan gender untuk mengidentifikasi, prioritas kebutuhan bagi para perempuan yang terpisahkan dengan orang tua atau suaminya dan menempatkan mereka ditempat penampungan sementara yang aman, hal ini dikarenakan mereka adalah golongan yang rentan terhadap keamanan. Serta mendistribusikan keperluan-keperluan yang mendasarkan seperti kerudung, pakaian dalam dan baju/kaos lengan panjang, sajadah, pembalut wanita agar mereka dapt melaksanakan kegiatan sehari-hari secara nyaman. Membangun posyandu,/puskesmas, juga mensuplai obat-obatan dan perlengkapan bagi posyandu/puskesmas yang masih berfungsi setelah terkena musibah Tsunami, sehingga ±11.000 perempuan hamil tinggal di TPS dapat melahirkan dengan aman dan sehat. UNFPA juga membangun 10 buah Pusat traumatik (Trauma Center) agar dapat memberikan bimbingan untuk menanggulangi dampak stres bagi para korban Tsunami. UNFPA bersama badan UN lainnya memusatkan kegiatan di tiga lokasi yaitu meuraksa, krueng Sabee dan Nias khususnya di Meuraksa yang terkena Tsunami paling parah . Bertempat di kantor Dinas Kesehatan meuraksa dibangun Rumah Sakit Darurat, yang dilengkapi dengan kamar bersalin, ruang operasi dan lainnya. Untuk melayani ± 127.000 orang dan paling sedikit 3431 perempuan hamil secara gratis. Dan dibantu oleh ± 155 staf, termasuk dokter bedah, dokter penyakit dalam, dokter kandungan , dokter mata dan dapat melayani ± 150-200 pasien/hari. Apotek juga tersedia dengan persediaan obat yang cukup. Pada dasarnya UNFPA membantu rumah sakit beserta peralatannya. o UNDP ERTR (Emergency Response and Transitional Recovery) atau Tanggap Darurat dan Program Pemulihan untuk Aceh segera dilakukan oleh UNDP (United nation Development Programme) sejak Januari 2005 segera setelah musibah tsunami melanda Aceh. Dua minggu setelah bencana, UNDP sudah melakukan kegiatannya dihampir 330 desa di NAD yang terkena bencana tsunami, programnya antara lain adalah Program Kemanusiaan pembersihan lokasi yang terkena benca Tsunami dari puing-puing dan jasad manusia, penyelamatan perorangan, pemulihan sementara rehabilitasi ...............sepanjang untuk bisa dipakai dalam keadaan darurat dan capacity building bagi daerah yang terkena bencana dan sekitarnya. UNDP kemudian menjadi pendamping utama bagi BRR. Selanjutnya UNDP juga berfungsi sebagai Dana Funding yaitu menghimpun dana yang dikoordinasi oleh United Nations baik itu multilateral ataupun bilateral donor seperti Australia, Canada, Jerman, irlandia, jepang, belanda, Norwegia, Swedia, Emirat Arab dan Inggris. Sedangkan

multilateral adalah Bank Dunia, belum termasuk NGOs maupun private. Total semua mencapai ± 91 juta US Dollar. Adapun pekerjaan fisik yang diorganisir oleh UNDP antara lain melalui program adalah sebagai berikut:  Memberikan lapangan kerja dalam rehabilitasi dan dibayar tunai, untuk 46.360 orang di 330 desa, 45 kecamatan dan 7 kabupaten  Membangun 346, 200 meter saluran air  Merehabilitasi dan membersihkan 51.071 meter jalan  Membagikan 469 o WFP Demikianlah yang dapat kami sampaikan dan mohon petunjuk.