Laporan Imd-spkm

Indonesia masa depan pertemuan pelajar Indonesia - den haag, 2007 PRAKATA Assalamualaikum wr.wb Salam sejahtera. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat-Nya acara INDONESIA MASA DEPAN: SUARA dan PERAN KAUM MUDA dapat berjalan dengan lancar. Bersama ini kami sampaikan laporan kegiatan IMD: SPKM yang diselenggarakan pada tanggal 23- 24 Juni 2007 di Den Haag, Belanda. Kegiatan ini menghasilkan “Deklarasi Suara Bersama Den Haag” yang dideklarasikan oleh perwakilan Perhimpunan Pelajar Indonesia seEropa. Kami haturkan terima kasih kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda atas segala dukungan dan dorongan yang telah diberikan. Semoga langkah kecil yang kami lakukan dapat memberikan andil yang besar untuk kemajuan Indonesia. Wassalamualaikum wr.wb. Hormat kami

Shiskha Prabawaningtyas Koordinator IMD-SKM 2007

www.indonesiamasadepan.org

1

PPI Belanda PPI Inggris PPI Italia PPI Jerman PPI Perancis PPI Spanyol PPI Swiss PPI Trondheim

DAFTAR ISI 1. PEMBUKAAN

1

2. LAPORAN PANITIA

2

3. MINUTES OF MEETING i. ANNEX 1. Tata Tertib Pertemuan ii. ANNEX 2. Agenda Pertemuan iii. ANNEX 3. Berita Acara Pertemuan iv. ANNEX 4. Deklarasi Jejaring Eropa v. ANNEX 5. Sumber Daya Alam vi. ANNEX 6. Sumber Daya Institusional vii. ANNEX 7. Sumber Daya Sosial Ekonomi viii. ANNEX 8. Sumber Daya Manusia ix. ANNEX 9.Deklarasi Suara Bersama Den Haag

6

4. LAPORAN KEUANGAN

22

5. LAPORAN HASIL IMD SPKM

25

6. LAPORAN BERITA FOTO

38

Indonesia masa depan pertemuan pelajar Indonesia - den haag, 2007 LAPORAN KONFERENSI PELAJAR INDONESIA INDONESIA MASA DEPAN: SUARA DAN PERAN KAUM MUDA

I.

Latar Belakang Konferensi Pelajar Indonesia merupakan mata rangkaian terakhir dari serangkaian kegiatan Indonesia Masa Depan : Suara dan Peran Kaum Muda yang telah dirintis dan di inisiasi oleh PPI Belanda sejak Desember 2006. Konferensi ini menyepakati upaya pengidentifikasian potensi mahasiswa Indonesia di negara-negara Eropa dan negara lainnya, untuk berkontribusi melahirkan visi Indonesia Masa Depan. Kepanitiaan dari pelaksanaan konferensi tersebut terdiri dari Organizing Committe (OC) yang beranggotakan PPI Belanda dan Steering Committe (SC) yang merupakan perwakilan PPI dari Belanda, Inggris, Italia, Jerman, Perancis, Spanyol, Swiss dan Trondheim.

II.

Kegiatan A. Pertemuan awal pembentukan SC PPI Eropa dalam rangkaian kegiatan Educares pada tanggal 17 Februari 2007 dengan kehadiran perwakilan PPI Jerman dan PPI Swiss. B. Pertemuan Den Haag, 19 Mei 2007 yang menyepakati pembentukan Jejaring PPI Eropa. Hadir perwakilan PPI Belada selaku tuan rumah, PPI Jerman, PPI Perancis, PPI Spanyol, dan PPI Italia. C. Pertemuan Berlin, 2 Juni 2007 yang menyepakati draft deklarasi Jejaring PPI Eropa dan pembentukan sekretariat bersama untuk IMD-SPKM, hadir PPI Jerman selaku tuan rumah, PPI Belanda, PPI Perancis, dan PPI Spanyol. D. Rangkaian acara puncak dilaksanakan selama 3 hari pada tanggal 22 – 24 Juni 2005 dengan menghasilkan “Suara Bersama Den Haag” dan “Jejaring Eropa” E. Peserta dan Undangan Pada Konferensi IMD-SPKM - Kontributor dan peninjau yang terdiri dari sekitar hampir 100 pemuda Indonesia yang sedang belajar dari 13 negara, yaitu Belanda, Belgia, Finlandia, Indonesia, Inggris, Italia, Jerman, Korea Selatan, Perancis, Rusia, Spanyol, Swiss dan Trondheim. - Media, dari Radio Netherlands Worldwide (RNW), koresponden Rakyat Merdeka, dan rekan wartawan dari Belgia. - Para undangan dari KBRI

www.indonesiamasadepan.org

2

PPI Belanda PPI Inggris PPI Italia PPI Jerman PPI Perancis PPI Spanyol PPI Swiss PPI Trondheim

Indonesia masa depan pertemuan pelajar Indonesia - den haag, 2007 III.

Evaluasi Rangkaian Konferensi IMD-SKPM - Persiapan : terdapat sejumlah perubahan agenda acara bahkan hingga H-1, beberapa peserta yang sebelumnya menyatakan akan datang, yaitu delegasi dari Iran, Australia dan Mesir ternyata tidak datang. Bahkan, panitia terlambat menerima konfirmasi ketidakhadiran dari delegasi Mesir. - Seluruh jadwal rangkaian acara berjalan baik dan lancar, kecuali hilangnya satu mata acara untuk diskusi kelompok kerja di hari terakhir, Minggu 24 Juni 2007 akibat keterlambatan panitia dan beberapa peserta. - Langkah lanjutan : akan dibentuk sebuah sekretariat bersama untuk melanjutkan program Indonesia Masa Depan : Peran – Suara Kaum Muda tahun depan.

IV.

Penutup Panitia mengucapkan terima kasih kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda atas dukungan penuh sehingga kegiatan ini berlangsung dengan baik dan lancar.

www.indonesiamasadepan.org

3

PPI Belanda PPI Inggris PPI Italia PPI Jerman PPI Perancis PPI Spanyol PPI Swiss PPI Trondheim

Indonesia masa depan pertemuan pelajar Indonesia - den haag, 2007 Per tanggal 14 Juni 2007

JADWAL ACARA Jumat, 22 Juni 2007 15.00 – 19.00

Kedatangan peserta dan re-registrasi

17.00 – 19.00

Pemutaran film Naga Bonar I

19.00 – 20.30

Makan malam informal dan pemutaran film Naga Bonar II

20.30 – 21.00

Dialog Interaktif bersama Dedy Mizwar

21.00 – 22.00

Pembahasan Tata Tertib Pertemuan dan Pembagian Kelompok Kerja

Sabtu, 23 Juni 2007 08.00 – 09.00

Makan Pagi

09.00 – 09.45

Upacara Pembukaan Ucapan Selamat Datang Shiskha Prabawaningtyas, Koordinator IMD 2007 Sambutan J.E. Habibie, Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda Pembukaan Prof. DR. Muladi, SH, Gubernur Lemhanas RI

09.45 – 10.15

Keynote Speech Prof. DR. Muladi, SH, Gubernur Lemhanas RI

10.15 – 10.45

Dialog Interaktif dengan Prof. DR. Muladi, SH.

10.45 – 11.00

Rehat Kopi

11.00 – 12.15

Diskusi Panel I ”Indonesia Masa Depan: Visi dan Strategi Transformasi TataPemerintahan, Kesejahteraan Sosial, dan Hubungan Internasional” Pembicara : Makarim Wibisono (Dubes RI untuk Komisi HAM PBB), dan Revrisond Baswir (Pusat Studi Ekonomi Rakyat UGM)

12.15 – 13.15

Istirahat, makan siang dan Sholat www.indonesiamasadepan.org

4

PPI Belanda PPI Inggris PPI Italia PPI Jerman PPI Perancis PPI Spanyol PPI Swiss PPI Trondheim

Indonesia masa depan pertemuan pelajar Indonesia - den haag, 2007 Per tanggal 14 Juni 2007

13.15 – 14.30

Diskusi Panel II: ”Indonesia Masa Depan: Visi dan Strategi Transformasi Pendidikan, Teknologi-Energi Alternatif, Gerakan Sosial dan Gender” Pembicara : Nurul Arifin (Seniman & Aktivis Gender), dan dan Eko Prasojo (Universitas Indonesia)

14.30 – 15.00

Rehat kopi

15.00 – 16.00

Sidang Pleno

16.00 – 18.00

Diskusi Kelompok Bagian 1 (Pokja I-IV)

18.00 – 19.30

Istirahat, Sholat dan Makan Malam

19.30 – 21.00

Diskusi kelompok Bagian 3 (Pokja I-IV)

21.00 – 22.00

Penyiapan Draft Pernyataan Bersama PPI Eropa ’plus’

Minggu, 24 Juni 2007 09.00 – 10.45

Diskusi Kelompok Bagian 3: Fokus Pembangunana Daerah

10.45 – 11.00

Rehat Kopi

11.00 – 12.00

Ceramah Menteri Riset & Teknologi Prof. Dr. Kusmayanto Kadiman ttg Pendidikan dan Teknologi serta dialog

12.00 – 13.45

Diskusi kelompok Bagian 4: fokus Pendidikan

13.45 – 14.45

Makan siang, Istirahat dan Sholat

14.45 – 15.45

Perumusan hasil oleh Kelompok Kerja

15.45 – 16.45

Sidang Pleno Kompilasi hasil Indonesia Masa Depan 2007

16.45 – 17.00

Rehat Kopi

17.00 – 18.00

Pernyataan Bersama IMD-SKM dan Acara Penutupan

18.00 – 21.00

Makan Malam, Ramah Tamah dan Kesenian

www.indonesiamasadepan.org

5

PPI Belanda PPI Inggris PPI Italia PPI Jerman PPI Perancis PPI Spanyol PPI Swiss PPI Trondheim

Indonesia masa depan pertemuan pelajar Indonesia - den haag, 2007

MINUTES OF MEETING PERTEMUAN PELAJAR INDONESIA INDONESIA MASA DEPAN: SUARA DAN PERAN KAUM MUDA 22 - 24 JUNI 2006, DEN HAAG

PENDAHULUAN 1. Pertemuan Pelajar Indonesia “Indonesia Masa Depan: Peran Kaum Muda dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 22 – 24 Juni 2007 Agenda 1: Pembahasan Tata Tertib Pertemuan 2. Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2007 tersebut membahas dan menyetujui tata tertib pertemuan (terlampir annex1). Agenda 2: Pembukaan 3. Dalam upacara pembukaan, Shiskha Prabawaningtyas, Ketua Panitia Pertemuan Indonesia Masa Depan: Peran Kaum Muda menyampaikan proses bergulirnya pertemuan Indonesia Masa Depan dan tujuan dan semangat dari pertemuan yang tidak berusaha memberikan tuntutan kepada pihak lain, namun merupakan komitmen bersama peserta pertemuan yang berkesempatan untuk belajar di luar negeri. 4. Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda, J.E Habibie dalam sambutannya menyampaikan dukungannya terhadap kegiatan yang dimotori oleh PPI Belanda. Dalam kesempatan tersebut, beliau juga membacakan sambutan B. J Habibie yang tidak dapat hadir dalam kesempatan tersebut. Dalam sambutannya, B. J Habibie menitik beratkan pada peran strategis angkatan muda dalam pembangunan Indonesia dari masa ke masa antara lain sebagai kontrol terhadap kemungkinan terjadinya penyelewengan, pemberi gagasan dan pemikiran dalam upaya pemecahan berbagai persoalan riil bangsa dan persiapan diri sebagai komponen utama sumber daya manusia yang profesional dan handal. 5. Untuk membuka acara pertemuan pelajar Indonesia, Prof Dr. Muladi SH berkenan untuk menyampaikan keynote speech dan berdialog secara interaktif dengan kaum muda yang hadir dalam pertemuan tersebut. Dalam keynote speech tersebut, beliau menekankan bahwa peran kaum muda yang berkualitas sebagai potential leaders di masa depan akan sangat penting sebagai driving force pembangunan nasional karenanya harus disadari sepenuhnya bahwa pembangungan kualitas manusia sangat strategis kedudukannya. Namun beliau juga menekankan bahwa keberhasilan transformasi menuju masyarakat yang makmur, demokratis dan terbuka tidak dapat dilakukan oleh satu kelompok saja sehingga perlu adanya koalisi luas yang terdiri dari berbagai segmen sosial dari unsur seperti pengusaha, intelektual, profesional, birokrat, generasi muda, aktivis dan LSM.

www.indonesiamasadepan.org

6

PPI Belanda PPI Inggris PPI Italia PPI Jerman PPI Perancis PPI Spanyol PPI Swiss PPI Trondheim

Indonesia masa depan pertemuan pelajar Indonesia - den haag, 2007 Agenda 3: Diskusi Panel I 6. Sebagai narasumber dalam diskusi panel I adalah Wakil Tetap RI untuk Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk PBB dan Organisasi Internasional lainnya di Jenewa, H.E. Makarim Wibisono dan pakar ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Bapak Revrisond Baswir. 7. Duta Besar Makarim Wibisono membawakan makalah mengenai “ Globalisasi dan Peluang Percepatan Pembangunan Melalui Diplomasi Ekonomi”. Mengawali presentasi, Duta Besar Wibisono menyampaikan bahwa pembicaraan mengenai visi dan strategi ekonomi masa depan harus dimulai dengan memandang kondisi dunia sekarang. Tiga unsur yang mendorong terjadinya perubahan dalam ekonomi global saat ini adalah revolusi teknologi, liberalisasi perdagangan dan integrasi negara-negara Eropa Timur ke dalam dinamika ekonomi global yang mulai terjadi saat Uni Soviet jatuh. 8. Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, pertama-tama harus bisa diidentifikasi tantangan-tantangan global yang berkaitan langsung dengan tantangan bangsa kita. Dalam mengelaborasi pandangannya, Duta Besar Wibisono memaparkan peta kekuatan ekonomi global saat ini. Setelah Uni Soviet jatuh, di dunia terdapat segitiga kekuatan antara Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang. Adalah tantangan bagi Indonesia untuk menyeimbangkan ketiga kekuatan tersebut agar menguntungkan, selain juga institusi-institusi global seperti WTO, ASEM, APEC, etc. Diplomasi ekonomi yang diperlukan dalam hal ini mencakup financial, perdagangan dan perkembangan teknologi. Selain itu, diplomasi ekonomi harus terkait dengan setidaknya tiga factor utama economic security, structural adjustment dan cultural adjustment. 9. Nara sumber II, Revrisond Baswir yang saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, membawakan makalah bertajuk “ Ekonomi Kerakyatan: Ekonomi Rakyat dan Koperasi sebagai Sokoguru Perekonomian Nasional”. Mengawali presentasinya, pembicara menekankan bahwa sebagai bangsa kita saat ini kita patut mempertanyakan apakah kita sudah merdeka.. Satu hal yang patut dipertanyakan adalah apakah proklamasi saja merupakan jaminan bahwa kita sudah merdeka. Masyarakat internasional baru mengakui kemerdekaan Indonesia tahun 1949 setelah perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) mencapai kesepakatan. Bahkan dalam perjanjian KMB pun terdapat klausul-klausul yang patut dipertanyakan kembali seperti pengalihan beban hutang-hutang Hindia Belanda kepada pemerintah Indonesia meskipun tetap diakui kedaulatannya. 10. Pada masa kabinet Burhanuddin Harahap tahun 1956, KMB memang dibatalkan secara sepihak sehingga beban hutang dihapuskan. Bung Karno tidak hanya tidak membayar hutang-hutang kolonial, tetapi juga melakukan nasionalisasi perusahan-perusahaan Belanda dan Inggris. Tetapi setelah Inter Governmental Group for Indonesia (IGGI) dibentuk saat pemerintahan Suharto, tahun 1968 tercapai kesepakatan untuk membayar kembali hutang-hutang Hindia-Belanda dengan cara mengangsur sampai 35 tahun sejak 1968. Undang-undang pertama yang dibuat pemerintahan Suharto adalah undang-undang penanaman modal asing, yang berkaitan www.indonesiamasadepan.org

7

PPI Belanda PPI Inggris PPI Italia PPI Jerman PPI Perancis PPI Spanyol PPI Swiss PPI Trondheim

Indonesia masa depan pertemuan pelajar Indonesia - den haag, 2007 dengan kembalinya perusahaan-perusahaan asing ke Indonesia. Pembicara memandang fenomena ini sangat ironis karena mendorong terjadinya era neo kolonialisme. 11. Perlu dipertanyakan juga sasaran reformasi setelah Suharto jatuh, apakah untuk meneruskan cita-cita Sukarno Hatta atau kolonialisme. Setelah Suharto jatuh, pemerintah kita mewarisi hutang luar negeri sebesar 54 milliar US dollar, dan sekarang hutang luar negeri kita sudah mencapai 64 miliar US dollar. Sebagai negara berkembang, kita mengalami banyak tekanan melalui berbagai isu. 12. Menurut pembicara, tantangan bagi Indonesia di masa depan adalah bagaimana kita mendefinisikan masalah. Masalah yang terbesar adalah konsep kemerdekaan Indonesia yang masih perlu dipertanyakan. Harus dipikirkan juga bagaimana kita menyempurnakan kemerdekaan tersebut, apalagi mengingat petuah Bung Karno yang memandang kemerdekaan sebagai jembatan emas, tetapi untuk melalui jembatan emas tersebut perlu berhati-hati. Agenda 4 : Diskusi Panel II 13. Narasumber pada diskusi panel II, Prof Eko Prasojo, menyampaikan bahwa salah satu agenda besar adalah Reformasi Birokrasi yang selama ini belum di laksanakan. Mesin Negara (birokrasi) tidak bekerja maksimal bahkan belum ada design reform birokrasi yang terarah. Terdapat kesulitan untuk melakukan reformasi birokrasi, karena pertama agenda 5 tahun bagi pemerintah adalah masa yang melelahkan (tahun-tahun awal adalah fase balik “modal”, Lalu persiapan running menghadapi pemilu berikutnya, dan kemudian Pemilu kembali). Kedua, kesulitan dalam aspek paradigma. Terdapat mind set dimana budaya kekuasaan (sebagai hasil peninggalan colonial Belanda masih merasuki para aparat birokrasi yang seharusnya sudah berpijak pada pelayanan masyarakat. 14. Menurut Prof Eko Prasojo, demokratisasi ini belum berhasil membawa birokrasi semakin baik. Butuh waktu hingga terjadi service delivery culture misalnya pada kasus pilkada yang mengkooptasi birokrasi dan membuat birokrasi menjadi ajang intervensi partai politik. (tidak ada pintu lain selain parpol). Jadi demokratisasi tanpa reformasi birokrasi akan sulit. Tensi politik sangat besar dibanding tensi pelayanan mengingat (1) kooptasi partai politk yang kuat. Selanjutnya, (2) Persoalan lemahnya kompetensi. Hal ini terjadi karena metode rekrutmen yang lemah, gaji yang tidak memadai (walau dengan insentive, tunjangan dll) di tambah lagi proses rekrutmen yang tidak transparan. Akibatnya Birokrasi mengalamai 2 hal, yakni (a) moral rusak, dan (b) kompetensi tidak memadai. 15. Solusi yang kemudian ditawarkan, bisa belajar dari Korea Selatan, yang pada mulanya bernasib sama dengan Indonesia, di 1980an. Pertama, mengadakan reformasi birokrasi (meninggalkan metode birokrasi kolonial), oleh karena itu arah pertumbuhan harus ditentukan oleh komitmen kuat dari Presiden, Kepala daerah sampai level bawah. Kedua, strategi pada isi (contents), melakukan de-kooptasi partai politik dari pusat hingga daerah. Kasus di Indonesia, ganti menteri, ganti struktur dan sangat mengganggu kinerja birokrasi. Pada saat ini dengan keberadaan otonomi daerah hanya 5 % yang menggembirakan karena ada komitmen kuat dari kepala www.indonesiamasadepan.org

8

PPI Belanda PPI Inggris PPI Italia PPI Jerman PPI Perancis PPI Spanyol PPI Swiss PPI Trondheim

Indonesia masa depan pertemuan pelajar Indonesia - den haag, 2007 daerah. (seperti contohnya kabupaten Jembrana). Untuk solusinya dibutuhkan perbaikan kompetensi, gaji, promosi berbasik kinerja melalui dekooptasi partai politik). Saat ini, pemerintah telah memulai upaya tersebut dengan berusaha menyediakan Rancangan Undang-Undang untuk (1) Reformasi birokrasi, (2) jaminan bagi warga memperoleh hak-haknya, dan (3) memberikan perlindungan pada masyarakat, dan merevisi Undang-Undang Kepegawaian Negara. 16. Nurul Arifin, selaku narasumber menyampaikan bahwa perempuan masih dalam belenggu Patriarkhi, Otoriterianisme, Eksploitasi kapitalisme. Persoalan perempuan yang paling krusial saat ini: Kesehatan, Pendidikan, dan Ekonomi. Menurut Nurul Arifin, kesehatan adalah kebutuhan dasar dan modal utama untuk hidup, sehingga kesehatan merupakan hak asasi manusia. Setiap orang berhak untuk hidup dan memiliki kesehatan. Tetapi kenyataannya tidak semua orang memperoleh atau mampu memiliki derajat kesehatan yang memadai. Contohnya perempuan dan anak-anak. Data yang tercatat memperlihatkan kurang lebih 1,67 juta anak balita dari 20,87 juta balita menderita gizi buruk (BPS. 2005). Angka kematian ibu (AKI) yaitu 370 per 100.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi (AKA) yaitu 46 per 1.000 kelahiran hidup 17. Di bidang ekonomi, perempuan kerapkali menjadi korban dari perubahan ekonomi. Saat ini, angka partisipasi angkatan kerja perempuan hanya 51 %, jauh di bawah laki-laki yang mencapai 86 %. Sebagian besar perempuan bekerja di sektor informal, sesuatu yang kebalikannya dengan pria. Dalam pengupahan, pria menerima upah 100 %, sementara perempuan hanya 60 %. 18. Penguatan peran Civil Society bisa dilakukan melalui gerakan sosial untuk memberdayakan masyarakat. Gerakan sosial sering berhasil, jika pun mereka gagal, aksi-aksi mereka telah mempengaruhi perubahan-perubahan politik dan kultural pada tingkat negara, bahkan internasional. Gerakan sosial di Indonesia memiliki jejak historis cukup panjang dengan khasanah dokumentasi tentang pemberontakan petani pada masa kolonial, gerakan nasionalisme pada awal abad ke-20, gerakan demokratisasi, gerakan perempuan, dan gerakan lingkungan pada masa orde baru hingga kini. 19. Visi Gerakan Perempuan perlu digariskan sebagai gerakan untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan dimana keberadaan perempuan tetap menjadi key point bagi operasionalisasi pembangunan secara menyeluruh karena bagaimanapun juga jumlah perempuan relatif lebih besar dari laki-laki, meski saat ini bias gender telah menjadikan perempuan bukan sebagai subyek pembangunan dan belum memperoleh manfaat pembangunan yang sama seperti halnya laki-laki. 20. Peran Perempuan dalam Pembangunan penting karena pembangunan dapat memberikan kemudahan kepada perempuan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya dan pembangunan juga memberikan kemungkinan bagi perempuan untuk mengalirkan tenaga, keterampilan, pikiran, dan keahlian dalam proses pembangunan.

www.indonesiamasadepan.org

9

PPI Belanda PPI Inggris PPI Italia PPI Jerman PPI Perancis PPI Spanyol PPI Swiss PPI Trondheim

Indonesia masa depan pertemuan pelajar Indonesia - den haag, 2007 Agenda 5: Sidang Pleno 21. Pertemuan menetapkan tata tertib pertemuan yang telah disetujui pada pembahasan tata tertib pertemuan pada tanggal 21 Juni 2007. 22.

Pertemuan menetapkan agenda pertemuan (terlampir annex 2)

23. Pertemuan memilih dan menetapkan Presidium sidang sebagai berikut: Michael Putra Wenas (Belanda), Saiful Akmal (Inggris), Ahmad Aditya (Jerman), Berly Martawardaya (Italia), Charles Tampubolon (Rusia) (berita acara terlampir annex 3) Agenda 6a: Kelompok Kerja Sumber Daya Alam 1 24. Pada pertemuan tersebut dibahas paper-paper oleh kontributor yang hadir sebagai berikut: a. Bioteknologi Bioteknologi di Indonesia sudah dimulai cukup lama. Dikembangkan 1987 namun hal itu terdistraksi pada tahun 1997 dan fokus kembali kepada ekonomi makro biasa. Di Indonesia kita harus mulai lagi ke bioteknologi. Apa yang harus Indonesia lakukan? Bioteknologi masih belum ada regulasi dan belum perlindungan yang cukup kuat. Indonesia memiliki biodiversity yang tinggi, tanpa perlindungan maka banyak yang akan hilang. b. Pengelolaan SDA : tanggung jawab korporasi Sumber daya alam Indonesia yang berlimpah tapi output masih rendah. Perusahaan adalah agen pengelola tidak saja sumber daya namun juga manusia, kesadaran tanggung jawab sosial perusahan masih rendah sehingga perlu diberdayakan. Bagaimana perusahaan itu mencetak laba, upaya sinkronisasi dengan tetap mngutamakan tanggung jawab ekonomi. Strategi tranformasi adalah dengan mentraformasi kurikulum dengan tidak mengimitasi sepenuhnya ilmu manajemen yang populer di dunia c.q. US dan eropa, yang Indonesia ingin kelola malah mungkin belum ada teorinya. Idealnya Indonesia punya MNC yang bergerak di bidang sumber daya alam. Perlu juga adanya upaya menginventarisasi kekayaan Indonesia. c. SDA dan pembangunan yg berkelanjutan Buang Sampah di sungai, bakar lahan untuk membuka pertanian adalah hal yang lumrah di indonesia. Sampah : kaca, langsung buang , recycle. Masalah liingkungan pada tahun 2005 di NY, bumi tergantung pada pengelolaan lingkungan hidup. Usulan yang harus dilakukan adalah menciptakan produksi bersih dan konsumsi yang bertanggung jawab. d. Optimasi pengelolaan sumber enegi Apa yang menjadi masalah di Indonesia? Kenapa harga untuk konsumsi energi di Indonesia begitu mahal. Komposisi sumber daya di Indonesia (minyak, gas, batu bara), harus dipikirkan bagaimana Indonesia bisa memanfaatkan sumberdaya yang lain yang kaya, contoh sumber daya air pemanfaatan. www.indonesiamasadepan.org

10

PPI Belanda PPI Inggris PPI Italia PPI Jerman PPI Perancis PPI Spanyol PPI Swiss PPI Trondheim

Indonesia masa depan pertemuan pelajar Indonesia - den haag, 2007 . e. Live with the slope Perlu nya konsep pengelolaan SDA yang berkelanjutan dengan kepekaan khusus itu terletak pada pemahaman bahwa hal itu tidak tak terbatas, harus dilihat kaitannya dengan lingkungan hidup, punya enfasis pada keadilan, dan merupakan pengembangan dari tanggungjawab manusia . 25. Pembahasan dilakukan dengan membagi sub bahasan menjadi empat bagian yaitu: Masalah dan Potensi, Trend, Strategi dan visi. Masalah:

Trend:

Strategi:

Visi :

1. Kekurangpahaman atas potensi SDA kita sendiri

1. Bioteknologi

1. Peningkatan kesadaran publik terhadap lingkungan

1. Perusahaan Indonesia pengelola sumber daya alam tingkat dunia

2. Kurang sadarnya stakeholders (aktor-aktor kunci, seperti peneliti; pemerintah, dan industri) akan pentingnya isu-isu yang berhubungan dengan hak paten, publikasi, biopiracy, regulasi (yang belum menjalankan mandat rakyat), dan koordinasi bersama 3. Aktualisasi ilmu pengetahuan dan teknologi 4. Kurang selarasnya apresiasi masyarakat terhadap lingkungan dengan sarana dan prasarana yang ada 5. Penggundulan hutan secara liar 6. Terancamnya

2. Pengembangan energi alternatif dan terbarukan 3. Green technology 4. Perkembangan yang berkelanjutan 5. Perubahan iklim

2. Koordinasi pihakpihak yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi * Pemerintah: - pemberian insentif untuk pengelolaan sumber daya alam yang berkesinambungan - pemberdayaan badan pengawas - perubahan paradigma pengelolaan wilayah dari batas administrasi menjadi batas ekologi gugus kepulauan

2. Pengelolaan sumber daya alam sebesar-besarnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat 3. Pusat – pusat pendidikan, penelitian dan pengembangan SDA dan teknologi pengelolaan lingkungan tingkat dunia

* Swasta: - dukungan modal bagi hasil penelitian dalam negeri yang strategis dan belum diaplikasikan - pemberdayaan perusahaan kecil, menengah dan daerah www.indonesiamasadepan.org

11

PPI Belanda PPI Inggris PPI Italia PPI Jerman PPI Perancis PPI Spanyol PPI Swiss PPI Trondheim

Indonesia masa depan pertemuan pelajar Indonesia - den haag, 2007 sumber daya bahari antara lain karena limbah 7. Masih adanya ketergantungan impor pangan 8. ketidakseimbangan antara input sumber daya alam yang besar dengan output sosial ekonomi yang minim

dalam mengelola sumber daya alam lokal * Sipil: -Perlunya sosialisasi dan jaringan dalam mengembangkan potensi sumber daya alam Indonesia secara lintas profesi baik di dalam maupun di luar negeri.

9. kurangnya koordinasi antara

- Pengembangan SDM yang disesuaikan dengan potensi alam dan kebutuhan di daerah masing – masing

Potensi:

Rencana Aksi:

-keanekaragaman sumber daya energi alternatif Indonesia, antara lain: panas bumi, gelombang laut, angin, matahari.

- pembentukan seranai surat (mailing list) guna pertukaran informasi tentang sumber daya alam lintas sektoral dan pemantapan jejaring serta komitmen .

-keanekaragaman hayati - peneliti-peneliti potensial dari Indonesia - banyaknya sarjana manajemen Indonesia - banyaknya hasil riset potensial dari Indonesia yang belum diaplikasikan

- alih pengetahuan dan teknologi, antara lain dengan: pelatihan, temu ilmiah, penulisan/distribusi artikel - kontribusi pemikiran tentang pengembangan pengelolaan sumber daya alam ke instansi dan komunitas terkait

Agenda 6b: Kelompok Kerja Sumber Daya Institusional 26. Pertemuan menyepakati permasalahan yang dapat diidentifisikasi dalam pokja mengenai pembangunan daerah adalah bangun dan format otonomi daerah yang belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, birokrasi yang korup, www.indonesiamasadepan.org

12

PPI Belanda PPI Inggris PPI Italia PPI Jerman PPI Perancis PPI Spanyol PPI Swiss PPI Trondheim

Indonesia masa depan pertemuan pelajar Indonesia - den haag, 2007 terkooptasi kepentingan politik dan tidak professional, rendahnya akuntabilitas public, rendahnya partisipasi dan kapasitas masyarakat madani, kesenjangan masalah dengan perangkat institusi yang tersedia. 27. Visi transformasi yang kemudian dicermati berdasarkan permasalahan tersebut yaitu melanjutkan pembangunan otonomi daerah dengan perbaikan sistem administrasi yang lebih komprehensif dan koheren, pengembangan nilai yang berasaskan pemenuhan hak masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik, melakukan proses monitoring yang berbarengan dengan strategi desentralisasi dalam rangka peningkatan partisipasi pengawasan publik, peningkatan sumber daya manusia sebagai strategi penguat pembangunan. 31. Agenda aksi yang kemudian disepakati dalam pertemuan tersebut antara lain: -

Penyelenggara Negara a. memperbaiki sistem penerimaan pegawai negeri dalam rangka meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan Indonesia dengan mendasarkan pada kebutuhan ruang lingkup kerja / analisis jabatan (job analysis) b. evaluasi kinerja aparatur pemerintah berdasarkan indikator – indicator yang terukur c. peningkatan kualitas institusi pemerintah dalam pelayanan publik melalui perbaikan menyeluruh di bidang struktur, proses, SDM dan relasi pemerintah dan masyarakat. d. Perbaikan hubungan kerjasama fungsional antara pusat dan daerah dalam rangka menciptakan pembangunan yang sinergis.

-

Swasta: a. Berkolaborasi dengan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pembangun daerah

-

Masyarakat madani a. Meningkatkan partisipasi publik dalam rangka mengawasi kinerja pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas public pemerintah daerah b. Ikut terlibat aktif dalam penentuan arah pembangunan daerah.

Agenda 6c : Kelompok Kerja Sumber Daya Manusia 32. Pembahasan pertama menitik beratkan pada Sumber Daya Pendidikan dengan masalah-masalah yang diidentifikasi dalam hal sumber daya pendidikan adalah sebagai berikut : a. b. c. d. e.

Ketidakpastian anggaran pendidikan nasional Lemahnya manajemen pendidikan Belum meratanya kesempatan untuk memperoleh pendidikan Masih rendahnya kualitas peserta didik dan penyelenggara pendidikan Masih rendahnya kepedulian dan penguasaan teknologi dari komunitas pendidikan di Indonesia

www.indonesiamasadepan.org

13

PPI Belanda PPI Inggris PPI Italia PPI Jerman PPI Perancis PPI Spanyol PPI Swiss PPI Trondheim

Indonesia masa depan pertemuan pelajar Indonesia - den haag, 2007 f. g. h.

Kualitas pendidikan dasar dan menengah Indonesia yang masih rendah dibandingkan negara-negara tetangga dan sahabat Kerancuan kurikulum Kerancuan sistem Ujian Akhir Nasional

33. Dari proses diskusi, solusi yang ditawarkan untuk rekomendasi adalah sebagai berikut: a. Industrialisasi pendidikan dapat dilakukan dengan optimal apabila ada kerjasama terpadu antara pemerintah dan swasta dalam membangun lembaga pendidikan terpadu. Dalam hal ini, pihak swasta dapat berperan aktif dengan menyediakan peluang internship dan beasiswa sehingga dapat meningkatkan nilai tambah peserta didik.Sebaliknya, pemerintah diharapkan dapat menerapkan kebijakan yang memudahkan pihak swasta-misalnya dalam bentuk pengurangan beban pajak – sebagai bentuk komitmen industri untuk membantu sektor pendidikan. Industrialisasi pendidikan ini sebaiknya didukung dengan adanya dialog tripartite antara pemerintah sebagai policy makers, industri sebagai pihak komersial dan institusi pendidikan sendiri. b. Ujian Akhir Nasional sebaiknya diperbaiki agar menjadi acuan bagi standar tingkat pendidikan di Indonesia dan bukan semata-mata standard kelulusan siswa. c. Meningkatkan professional development bagi para guru, antara lain dengan melakukan program teachers’ exchange dengan para guru dari sekolahsekolah nasional, nasional plus dan international school yang pada akhirnya dapat dikembangkan menjadi pertemuan guru regional dan internasional. Selain itu, diusulkan pula agar para guru mengembangkan sistem pencatatan perkembangan para siswanya secara perorangan dan berkesinambungan sebagai pedoman perkembangan dan pemantauan bakat serta minat siswa. d. Penguasaan teknologi oleh para peserta didik dan penyelenggara pendidikan adalah hal yang tidak bisa ditawar lagi karena berkaitan dengan pengembangan pendidikan itu sendiri. Dalam diskusi ini, teknologi yang dimaksud adalah internet yang merupakan sarana utama untuk mengembangkan ide virtual class sehingga siswa dan guru tidak selalu harus bertatap muka dalam aktivitas belajar mengajar. Untuk mengatasi masalah penguasaan internet di Indonesia yang terbilang masih terpusat di wilayah tertentu, ditawarkan solusi video-class. e. Memberikan insentif lebih kepada para guru baik dari segi finansial maupun kesempatan untuk berkiprah dan mengembangkan diri ( misalnya dengan memperbanyak beasiswa bagi para guru ) yang diharapkan dapat memotivasi generasi muda untuk menjadi guru. Untuk meningkatkan standar kualitas guru, diusulkan pula agar ada revisi terhadap rekrutmen calon guru. f. Mendirikan badan advokasi publik khusus untuk pendidikan untuk menciptakan satu control mechanism terhadap lembaga-lembaga pendidikan

www.indonesiamasadepan.org

14

PPI Belanda PPI Inggris PPI Italia PPI Jerman PPI Perancis PPI Spanyol PPI Swiss PPI Trondheim

Indonesia masa depan pertemuan pelajar Indonesia - den haag, 2007 32. Beberapa tindakan konkrit yang diusulkan dalam pengembangan Sumber Daya Pendidikan ini adalah sebagai berikut : a. Ide untuk mengumpulkan buku-buku bacaan berbahasa Inggris yang nantinya akan dialokasikan bagi anak-anak di daerah terpencil b. Merintis tawaran beasiswa oleh negara-negara Eropa Timur. Dalam diskusi ini, yang sudah disosialisasikan adalah peluang untuk menempuh pendidikan dokter di Rusia seperti yang sudah dilakukan oleh Malaysia dan India. Keunggulan pendidikan dokter di Rusia ini adalah biaya yang relatif murah ( US $ 3000 per tahun ), kualitas pendidikan yang kompetitif dan penggunaan bahasa Inggris sebagai pengantar, meskipun untuk kehidupan sehari-hari tetap perlu untuk menguasai bahasa Rusia. Setelah kembali ke tanah air, untuk mengurus persamaan ijazah dan ijin praktek bagi dokter lulusan luar negeri juga tidak terlalu lama. Peluang ini sudah disosialisasikan dengan Kepala Bidang Penerangan dan Sosial Budaya KBRI Moscow dan mendapat tanggapan positif. 33. Pembahasan selanjutnya mengangkat tema reposisi PPI sebagai entitas aktif khususnya bagi komunitas pendidikan di Indonesia. Pada tema ini, masalah-masalah yang diidentifikasi adalah PPI di negara manapun di dunia pada umumnya beranggotakan manusia-manusia Indonesia plus yang karakter umumnya antara lain cerdas, menguasai minimal satu bahasa asing atau bahkan lebih, dan memiliki jejaring yang luas di negara tempat belajar bahkan lebih luas lagi. Tetapi, setelah kembali ke tanah air, kebanyakan jejaring PPI ini mati dan para anggota lebih banyak berperan secara individual. PPI belum memiliki jejaring yang kuat dan sustainable. Padahal, sekiranya kemitraan PPI bisa dipertahankan, PPI dapat berkembang sebagai salah satu komunitas masyarakat yang sangat potensial dan berpengaruh di Indonesia. 34.

Untuk mengatasi masalah ini, berbagai solusi ditawarkan, antara lain : a. Optimalisasi peran PPI di berbagai negara dan benua dengan mengembangkan jaringan alumni berdasarkan konsep CNN ( Caring, Nation, Network ). Jaringan ini bisa mulai dibangun dari PPI lokal di tempat belajar masing-masing sampai akhirnya dikembangkan menjadi satu jejaring global. b. Agar sustainable, jejaring ini perlu dipertahankan menjadi satu jejaring alumni. Saat ini, dari PPI-PPI peserta diskusi, baru PPI Perancis yang memiliki jejaring alumni sejak tahun 1960-an. c. Selain mengembangkan dan menata sisi organisasi, yang tidak kalah penting adalah PPI mengembangkan sisi marketing sehingga PPI berkemampuan untuk menggalang dana sendiri dan tidak semata-mata bergantung kepada dana bantuan dari perwakilan RI setempat.

www.indonesiamasadepan.org

15

PPI Belanda PPI Inggris PPI Italia PPI Jerman PPI Perancis PPI Spanyol PPI Swiss PPI Trondheim

Indonesia masa depan pertemuan pelajar Indonesia - den haag, 2007 Agenda 6D: Kelompok Kerja Sumber Daya Sosial Ekonomi 1 35. Pertemuan membahas topik paper peran komunitas pelajar Indonesia di Belanda menjadi agen promosi bagi potensi PMA untuk industri gula dan kertas dengan isu utama Indonesia termasuk salah satu negara pengimpor gula terbesar di dunia, sedangkan gula dan kertas adalah industri dari zaman kolonial. Paper ini berusaha menjawab kenapa Indonesia tidak bisa swasembada gula dan kertas, sedangkan bahan baku serta pasar jelas tersedia. Salah satu usulan adalah memberdayakan mahasiswa Indonesia di Belanda untuk mencari penanam modal asing untuk revitalisasi industri gula dan kertas di Indonesia. Tanggapan peserta dalam hal ini menitik beratkan bahwa poin romantika kurang dapat menjadi dasar bagi PMA. 36. Pembahasan paper dan diskusi berbagi pemikiran kemudian dilanjutkan kembali dengan topik – topik sebagai berikut: a. Apakah pengentasan kemiskinan sudah tepat sasaran (anwar sedat). Isu utama : Solusi yang selama ini ditawarkan pemerintah untuik pengentasan kemiskinan tidak membereskan maslaah, karena ketergantungan pada kedermawanan pemerintah, yang menyebabkan sifat ketergantungan dan bukan kemandirian. Tidak adaya definisi pasti tentang masyarakat miskin membuat pengentasan kemiskinan jauh lebih sulit. Usulan solusi masalah : Adanya kerjasama pemerintah dan swasta dalam satu forum dialog yang menciptakan suatu lapangan kerja. (Pemberdayaan masyakart miskin dengan kerjasama dengan industri swasta). b. Politik ekonomi Indonesia di dunia perekonomian internasional serta pentingnya struktur ekonomi yang kuat, berbasiskan industri lokal (pada tahap masyarakat). (Budi Dab) c. Contoh globalisasi di sektor fashion di Italia (Berly – Italia) Isu Utama : Italia berhasil menggabungkan inovasi, pemberdayaan industri kecil , serta impor bahan murah untuk produk-produk high fashion yang diperdagangkan secara internasional. d. Membangun kekuatan local tidak hanya pada masyarakat local, tapi juga pengakuan local knowledge dan local genius, utuk mengcounter perekonomian global.Bahwa sesungguhnya pandangan kita tentang system perekonomian dunia yang mempengaruhi sistim perekonomian nasional. (Poppy – Groningen) Isu utama : Bahwa sesungguhnya pandangan kita tentang system perekonomian dunia yang mempengaruhi sistim perekonomian nasional. Bagaimana kita mengkritisi, serta apa yang dapat kita lakukan dalam sistim perekonomian nasional.

www.indonesiamasadepan.org

16

PPI Belanda PPI Inggris PPI Italia PPI Jerman PPI Perancis PPI Spanyol PPI Swiss PPI Trondheim

Indonesia masa depan pertemuan pelajar Indonesia - den haag, 2007 e. Masalah Hutang Luar Negeri Indonesia (Fahmi – Belgia) Isu Utama : Pengupayaan pemutihan atau pengurangan hutang luar negeri Indonesia dapat berpengaruh besar pada pembangunan. Pada dasarnya dana untuk membayar hutang itu ada, namun hutang LN Indonesia cenderung unsustainable. Tanggapan peserta : Sempat terjadi diskusi mengenai kemungkinan debt for nature swap, namun disepakati bahwa debt for nature swap selain jumlahnya terlalu kecil, juga sangat kecil kemungkinannya. Ada juga pandangan bahwa Indonesia harus tetap membayar hutangnya, karena berkaitan dengan kredibilitas pemerintah. Juga muncul pertanyaan apakah pembuat kebijakan Indonesia menyadari kenapa mereka berhutang, karena banyak hutang LN dibuat yang alokasinya kurang tepat memenuhi kebutuhan nasional (mis : hutang 1,7 juta USD untuk program HIV/AIDS dari pemerintah Amerika). f. “Gelombang Ketiga” : Bagimana cara mengeksploitasi dan mengembangkan pembangunan masyarakat lokal sesuai konteksnya. (Henny – Rusia) g. Kembali kepada ekonomi konstitusi; pendefinisian pasal 33 yang pada awalnya sangat bermuatan sosialis. (Revrison - peninjau) Isu utama : Bahwa pasal 33 sekarang adalah hasil pelintiran pemerintah 1966 (Soeharto) guna mengecilkan peran rakyat. Mengupayakan agar lebih banyak lapisan masyarakat turut memiliki alat2 produksi, hingga dapat ikut menikmati hasil perekonomian. (refrensi lanjutan : www.pacific.net.id ) Seusai pembahasan paper, peserta berusaha merumuskan kata-kata kunci hasil perbincangan dan pembahasan masing-masing paper, guna melihat prioritas diskusi untuk sesi kedua, dalam kaitannya dengan tujuan Indonesia Masa Depan. Selain itu juga didaftar berbagai hambatan yang ada, yang perlu diatas guna mencapai tujuan yang diinginkan. 37. Kata-kata kunci yang kemudian diidentifikasi adalah : Posisi Indo dalam tata dunia ekonomi yang lebih berkeadilan, economic democracy dalam arti luas, ketimpangan social, ekonomi politik, kelembagaan, kesejahteraan social, bebas kemiskinan, pengembalian kekuatan ekonomi pada agrarian dan maritime, revitalisasi industri, identifikasi masalah perekonomian negara, inovasi, realisasi serta debirokratisasi. 38. Hambatan: Kemiskinan, pengangguran, sentralisasi ekonomi, kurangnya peran pemrintah kurangnya kompetensi, belum tercapainya civil society, ketimpangan kepemilikan sumber daya ekonomi, hambatan dalam usaha, kurangnya entrepeneurship, Power disparity, rendahnya bargaining power Indonesia, pengabaian sejarah 39. Pertemuan merumuskan mengenai tujuan utopis yang ingin dicapai Indonesia tahun 2045, dalam sektor social ekonomi sebagai berikut :

www.indonesiamasadepan.org

17

PPI Belanda PPI Inggris PPI Italia PPI Jerman PPI Perancis PPI Spanyol PPI Swiss PPI Trondheim

Indonesia masa depan pertemuan pelajar Indonesia - den haag, 2007

VISI Indonesia tahun 2045 adalah masyarakat yang bermartabat.

sejahtera, berkeadilan, maju dan

Goal 1: Demokratis secara ekonomi Indikator : a. Bebas kemiskinan b. Bebas dari ketimpangan ekonomi Goal 2: Berbasiskan kekuatan sumber daya lokal Indikator a. Menghasilkan produk-produk lokal yang memiliki nilai tambah tinggi b. Bebas dari sentralisasi ekonomi c. Mengakomodasi kearifan local dalam perumusan kebijakan ekonomi Goal 3 : Berbasiskan ekonomi pertanian dan kelautan Indikator : a. Peningkatan teknologi pertanian dan kelautan b. Peningkatan nilai tambah produksi pertanian dan kelautan Goal 4: Memiliki struktur industri yang tangguh dengan didukung penguasaan teknologi dan system inovasi Indikator : a. Bebas dari ketergantungan impor produk primer b. Terwujudnya kesiapan teknologi mencakup tingkat penyerapan teknologi, payung hukum untuk teknologi informasi dan komunikasi c. Rasio yang tinggi antara kebutuhan dan ketersediaan infrastruktur teknologi d. Tingginya kualitas intstitusi penelitian ilmiah, kolaborasi penelitian antara industri, universitas dan pemerintah. Goal 5: Penguatan kelembagaan yang memfasilitasi stuasi ekonomi yang efisien dan produktif. Indikator : a. Birokrasi yang bebas korupsi, melayani publik dan mendukung penguatan masyarakat madani b. Lembaga peradilan yang menjamin system kepemilikan c. Kebijakan-kebijakan politik yang sinergis terhadap kebebasan berusaha Goal 6: www.indonesiamasadepan.org

18

PPI Belanda PPI Inggris PPI Italia PPI Jerman PPI Perancis PPI Spanyol PPI Swiss PPI Trondheim

Indonesia masa depan pertemuan pelajar Indonesia - den haag, 2007 Independen dan berperan aktif dalam ekonomi global yang berkeadilan. Indikator : a. Bebas hutang luar negeri b. Salah satu kekuatan utama ekonomi dunia Agenda 7 : Penyusunan Draft Jejaring Eropa 40. Pertemuan membahas dan memutuskan draft pembentukan jejaring Eropa (terlampir annex 4) Agenda 8: Diskusi dengan Prof. Kusmayanto Kadiman, Menteri Riset dan Teknologi 41. Diskusi dengan Prof Kusmayanto Kadiman menfokuskan pada 4 isu yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, perlindungan lingkungan hidup dan hubungan dunia pendidikan dengan industri. 42. Menyikapi ketahanan pangan, disampaikan bahwa tantangan dari ketahanan pangan adalah ketersedian lahan, jumlah penduduk yang semakin bertambah. Solusi yang kemudian ditawarkan adalah rice intensivication and food diversivication. Disampaikan pula bahwa untuk turut melindungi produk pangan Indonesia diperlukan perubahan paradigma untuk memandang produk dalam negeri lebih baik dari produk impor. 43. Disampaikan dalam diskusi bahwa tanpa kecukupan energi, pertumbuhan ekonomi tidak akan pernah bisa tercapai. Indonesia punya ragam kekayaan : minyak bumi, batu bara, geothermal, matahari. Tantangannya dalah bagaimana menghasilkan energi dengan biaya murah dan aman bagi lingkungan. Di negara- negara maju yang sudah berhasil melakukan hal ini dikarenakan mereka sudah melakukan study yang intensif termasuk menghitung efek social ekonomi dari ketersediaan energi. 44. Mengenai manajemen lingkungan, Prof. Dr. Kusmayanto Kadiman banyak menyoroti masalah manajemen air di Indonesia dimana volume air di Indonesia sangat cukup namun tantangannya adalah bagaimana mengatur air tersebut karena kita mengalami kelebihan air pada musim hujan dan sebaliknya di musim kemarau. Manajemen air juga perlu dicermati karena kaitannya dengan konversi lahan dan pencemaran air. 45. Diskusi juga menyoroti masalah gap antara dunia pendidikan dan industri dimana penelitian yang dilaksanakan oleh dunia pendidikan kadang belum cukup didukung oleh pihak swasta. Untuk mengatasi hal ini perlu ditelurkan kebijakan agar swasta bisa ikut berpartisipasi dalam pendidikan seperti pemberian insentif pajak bagi pihak swasta yang berkontribusi terhadap riset. Agenda 9: Pernyataan Bersama Jejaring Eropa 46.

Ditanda tangani pernyataan bersama pembentukan Jejaring Eropa

www.indonesiamasadepan.org

19

PPI Belanda PPI Inggris PPI Italia PPI Jerman PPI Perancis PPI Spanyol PPI Swiss PPI Trondheim

Indonesia masa depan pertemuan pelajar Indonesia - den haag, 2007 Agenda 10 a: Kelompok Kerja Sumber Daya Alam 47. Pembahasan Kelompok Kerja Sumber Daya Alam hari kedua, 24 Juni 2007 merupakan kelanjutan dari pokja hari pertama. Fokus kajian hari ini lebih difokuskan pada pembahasan masalah dari sisi pendidikan, dengan tetap memakai kerangka bahasan yang telah dicapai pada hari pertama. 48. Berkenaan dengan segi pendidikan dan sumber daya alam, peserta menyadari perlunya penanaman kesadaran mengenai lingkungan dan sumber daya sejak dini. Hal ini diindikasikan sebagai masalah yang perlu ditambahkan dari sesi hari sebelumnya. 49.

Rekomendasi yang diusulkan untuk strategi perubahan adalah: - tanggung jawab sosial perusahaan termasuk transparansi dalam proses pemanfaatan sumber daya alam dari proses ekstraksi, konsumsi dan pasca produksi

50. Pada dasarnya tidak ada perubahan hasil diskusi yang signifikan dalam sesi ini, namun merupakan penyempurnaan (terlampir annex 5) Agenda 10 b: Kelompok Kerja Sumber Daya Institusional. 51. Pertemuan merumuskan visi dan strategi transformasi Indonesia untuk rumpun masalah pembangunan daerah dan manajemen konflik dan keamanan (terlampir annex 6) Agenda 10 c: Kelompok Kerja Sumber Daya Manusia 52. Pertemuan merumuskan action plan untuk rumpun masalah pendidikan dan kepemudaan (terlampir annex 7) Agenda 10 d: Kelompok Kerja Sumber Daya Sosial Ekonomi 53. Pertemuan membahas mengenai dunia pendidikan dalam konteks pemberdayaan sumber daya sosial ekonomi Indonesia di masa depan. Sesuai metode perumusan hasil diskusi kelompok sebelumnya, kelompok kerja berusaha mengidentifikasi masalah seputar dunia pendidikan, kemudian merumuskan misi keadaan ideal yang ingin dicaai pada tahun 2045, serta action plan yang dapat digunakan sebagai arahan kerja untuk mencapai tujuan dimaksud (terlampir annex 8). Agenda 11: Sidang Pleno 54. Agenda terakhir dari Pertemuan Pelajar Indonesia: Indonesia Masa Depan: Suara dan Peran Kaum berlangssung pada tanggal 24 Juni 2007 dengan dipimpin oleh presidium pimpinan sidang yang terdiri dari Michael Putrawenas (Belanda), Berly Martawardaya (Italia), Achmad Aditya (Jerman), Charles Tampubolon (Rusia) dan Muhammad Izzul Hag (Inggris) 55. Dalam kesempatan tersebut juga dibacakan hasil dari masing – masing kelompok kerja oleh Moderator masing – masing. www.indonesiamasadepan.org

20

PPI Belanda PPI Inggris PPI Italia PPI Jerman PPI Perancis PPI Spanyol PPI Swiss PPI Trondheim

Indonesia masa depan pertemuan pelajar Indonesia - den haag, 2007 56. Sidang pleno ditutup dengan pembacaan deklarasi Den Haag yang merupakan pernyataan bersama dengan membawa semangat kerjasama yang mendasari terlaksananya Deklarasi Den Haag. (deklarasi terlampir annex 9) 57. Sidang Pleno menyepakati bahwa proses IMD – SKM akan dilanjutkan dengan kerjasama jejaring PPI Eropa di masa depan. Penutup 58. Panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya pada seluruh pihak yang telah turut membantu terlaksananya pertemuan pelajar Indonesia: Suara dan Peran Kaum Muda.

a

www.indonesiamasadepan.org

21

PPI Belanda PPI Inggris PPI Italia PPI Jerman PPI Perancis PPI Spanyol PPI Swiss PPI Trondheim

Rancangan Tatib Pertemuan IMD-SKM

Pasal 1 Peserta Pertemuan 1. Pertemuan IMD-SKM dihadiri oleh peserta penuh dan peserta peninjau. 2. Jumlah peserta penuh yang mewakili tiap PPI negara perwakilan ditetapkan paling banyak empat orang. 3. Jumlah peserta peninjau tidak dibatasi dengan ketentuan harus mendaftarkan diri pada panitia sebelum mulainya pertemuan dan pendaftaran dilakukan berdasarkan prinsip first register first serve. Panitia berhak menolak pendaftaran peserta peninjau bilamana dianggap jumlah peserta telah melebihi kesanggupan daya tampung. 4. Tiap-tiap PPI Negara Perwakilan/ komunitas pelajar dari masing-masing negara memberikan penjelasan tertulis kepada panitia penyelenggara mengenai namanama peserta penuh dan peserta peninjau. Pasal 2 Hak dan Kewajiban Peserta 1. Peserta pertemuan berkewajiban menaati tata tertib ini serta menjaga kelancaran dan ketertiban sidang. 2. Peserta pertemuan berhak dan berkewajiban mengikuti keseluruhan rangkaian pertemuan. 3. Peserta berkewajiban memakai tanda pengenal yang disediakan oleh panitia dan berpakaian sopan dan rapih. 4. Peserta pertemuan berkewajiban meminta ijin Presidium Sidang bila hendak meninggalkan acara. 5. Peserta pertemuan memiliki hak bicara. 6. Hanya peserta penuh yang memiliki hak suara dan berhak dipilih menjadi presidium sidang. 7. Peserta dilarang merokok di dalam ruangan sidang. 8. Hal-hal lain yang belum diatur dalam pasal ini dapat diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan sidang.

Pasal 3 Perangkat Sidang 1. Panitia Pengarah/ Steering Committee Bertugas mengarahkan jalannya pertemuan sesuai dengan tujuan pertemuan dan agenda yang telah disepakati.

2. Pimpinan Sidang Sidang Pleno dipimpin oleh Presidium Sidang dan ditetapkan paling banyak berjumlah lima orang. Kelompok Kerja dipimpin oleh paling sedikit satu orang. Pimpinan Sidang berwenang memberikan peringatan dan/atau sanksi pencabutan hak bicara terhadap peserta sidang yang melanggar tata tertib sidang. Sanksi pencabutan hak bicara diberikan dengan memperhatikan persetujuan seluruh peserta sidang yang hadir. 3. Peserta Sidang 4. Narasumber bilamana dianggap perlu. 5. Notulen dan Panitia Penyelenggara/ Organizing Committee Notulen bertugas mencatat keseluruhan jalannya sidang pleno dan komisi serta merekam kesepakatan yang telah dihasilkan. Pasal 4 Sidang Pleno 1. Sidang pleno terdiri dari sidang pleno awal dan sidang pleno akhir, dan sidang lainnya dalam format pleno bilamana dipandang perlu oleh pertemuan. 2. Sidang pleno awal dipimpin sementara oleh Panitia Pengarah/Steering Committee yang bertugas menetapkan Tata Tertib dan Agenda Pertemuan, serta menetapkan Presidium Sidang Pleno dan Pimpinan Kelompok Kerja. 3. Pemilihan pimpinan sidang ditetapkan dengan musyawarah dan/atau pemungutan suara secara tertutup. 4. Setelah Presidium Sidang Pleno terbentuk, pimpinan sidang terpilih bertugas memimpin jalannya sidang termasuk menetapkan pembagian kerja dan peserta Kelompok Kerja yang telah disiapkan oleh panitia penyelenggara. Pasal 5 Kelompok Kerja 1. Bertugas menghasilkan Laporan Kelompok Kerja untuk kemudian dibahas dan ditetapkan dalam sidang pleno akhir. 2. Tata tertib pertemuan kelompok kerja dapat ditetapkan oleh masing-masing kelompok kerja. 3. Peserta penuh yang telah dikelompokkan dalam suatu kelompok kerja diwajibkan mengikuti keseluruhan rangkaian pertemuan kelompok kerja yang diikutinya. 4. Menggunakan format diskusi. 5. Tiap-tiap perwakilan PPI Negara berkewajiban untuk mengupayakan paling sedikit satu orang peserta penuh untuk mengikuti setiap Kelompok Kerja yang ada. Pasal 6 Quorum

Quorum pertemuan ditetapkan 2/3 dari seluruh peserta penuh yang terdaftar secara sah pada panitia penyelenggara sebelum dimulainya pertemuan.

Pasal 7 Pengambilan Keputusan 1. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. 2. Bilamana mufakat belum tercapai, sidang dapat direses paling banyak selama 2 x 5 menit. 3. Pemungutan suara dilakukan bila musyarawah tidak menghasilkan mufakat dan reses sebanyak 2 x 5 menit telah ditempuh. 4. Dalam mencapai mufakat, pimpinan sidang berkewajiban menyebutkan kata sepakat sebanyak paling sedikit dua kali sebelum mengetuk palu yang menandakan dicapainya mufakat. Pasal 8 Pemungutan Suara 1. Pemungutan suara dilakukan dengan prinsip tiap satu anggota penuh satu suara (one man one vote) dan dilaksanakan secara terbuka, kecuali untuk pemilihan presidium sidang yang menggunakan pemungutan suara secara tertutup bila tidak dicapai mufakat terlebih dulu. 2. Keputusan yang diambil melalui pemungutan suara adalah sah bila suara terbanyak (simple majority) telah tercapai. Bilamana hasil pemungutan suara tidak menghasilkan suara terbanyak, maka diadakan pemungutan suara ulang dengan memberikan hak suara pada tiap anggota Steering Committee. Pasal 9 Mekanisme Interupsi 1. Interupsi dilakukan atas seijin Pimpinan Sidang. 2. Interupsi tidak dapat dibatalkan oleh interupsi lainnya kecuali oleh tingkatan interupsi yang lebih tinggi. 3. Empat tingkatan interupsi dari yang paling rendah ke yang paling tinggi adalah sebagai berikut: a. Interupsi Point of Order Merupakan tingkat interupsi terendah. Dilakukan untuk meminta waktu untuk menyampaikan sesuatu pada saat sidang sedang berjalan dan pimpinan sidang sedang menggunakan waktu bicaranya. b. Interupsi Point of Information Dilakukan untuk meminta waktu bicara secara singkat terhadap pembicara yang sudah diberikan waktu bicara melalui interupsi point of order.

c. Interupsi Point of Clarification Dilakukan untuk meminta waktu bicara guna menyanggah pembicara yang sedang menggunakan hak bicaranya melalui interupsi point of information. d. Interupsi Point of Privilege Merupakan tingkat interupsi tertinggi yang bisa dilakukan dengan melewati semua tahap interupsi yang ada di bawahnya. Dilakukan untuk mengingatkan sidang terhadap hal yang sangat penting misalnya pelanggaran tata tertib dan jadwal. 4. Pimpinan Sidang dapat memberikan sanksi pencabutan hak bicara bila interupsi menganggu jalannya sidang dan atau menimbulkan kegaduhan. Pasal 10 Aturan Peralihan dan Lain-lain 1. Sebelum dimulainya pertemuan IMD-SKM pada waktu dan tempat yang telah disepakati, hal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini dapat diatur secara bersama oleh Steering Committee dan Organizing Committee. 2. Perubahan tata tertib dan hal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan sidang pleno.

Indonesia masa depan pertemuan pelajar Indonesia - den haag, 2007

AGENDA PERTEMUAN PELAJAR INDONESIA “INDONESIA MASA DEPAN” ( Pokja I – IV )

I.

Sidang Pleno Awal - Penetapan Tata Tertib Pertemuan - Penetapan Agenda Pertemuan - Pemilihan dan Penetapan Pimpinan Sidang Pleno dan Kelompok Kerja

II.

Diskusi Kelompok Bagian I: Kelompok Kerja Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Ekonomi (SDE), Sumber Daya Institusional (SDI), dan Sumber Daya Manusia (SDM)

III.

Diskusi Kelompok Bagian II: Kelompok Kerja SDA, SDE, SDI, dan SDM

IV.

Pembahasan Draft Pernyataan Bersama PPI Eropa ’Plus’ Diikuti oleh PPI Belanda, PPI Inggris, PPI Italia, PPI Jerman, PPI Perancis, PPI Spanyol, PPI Swiss, PPI Trondheim, dan PPI lainnya di Eropa yang ingin berpartisipasi.

V.

Diskusi Kelompok Bagian III : Fokus Pembangunan Daerah (Pokja I – IV) Diskusi tiap-tiap kelompok kerja dengan fokus tema Pembangunan Daerah.

VI.

Diskusi Kelompok Bagian III: Fokus Pendidikan (Pokja I – IV) Diskusi tiap-tiap kelompok kerja dengan fokus tema Pendidikan

VII.

Diskusi Kelompok Bagian IV: Perumusan Hasil oleh Kelompok Kerja

VIII.

Sidang Pleno Akhir: Kompilasi Hasil-hasil Pertemuan Pelajar Indonesia ”INDONESIA MASA DEPAN”

www.indonesiamasadepan.org PPI Belanda PPI Inggris PPI Italia PPI Jerman PPI Perancis PPI Spanyol PPI Swiss PPI Trondheim

Indonesia masa depan pertemuan pelajar Indonesia - den haag, 2007 Ketetapan III – Pertemuan Pelajar Indonesia “ Indonesia Masa Depan”

BERITA ACARA PEMILIHAN DAN PENETAPAN PIMPINAN SIDANG PLENO DAN KELOMPOK KERJA Pada hari ini Pertemuan Pelajar Indonesia “INDONESIA MASA DEPAN” memilih dan menetapkan: Pimpinan Sidang Pleno

:

1. Michael Putrawenas (PPI Belanda) 2. Izul Haq (PPI United Kingdom) 3. Achmad Aditya (PPI Jerman) 4. Charles Tampubolon (PPI Rusia) 5. Berly Martawardaya (PPI Italia) Pimpinan Kelompok Kerja

:

SDA

: Jenni Wang (PPI Spanyol)

SDE

: Berly Martawardaya (PPI Italia)

SDI

: Fadjar Hari Mardiansyah (PPI Perancis)

SDM : Michael Arianto (PPI Jerman)

Den Haag, 23 Juni 2007 Atas Nama Panitia Pengarah Pertemuan Pelajar Indonesia “INDONESIA MASA DEPAN”,

( Fajar Yusuf )

( Aryo Primagati )

( Natasia Angelina )

www.indonesiamasadepan.org PPI Belanda PPI Inggris PPI Italia PPI Jerman PPI Perancis PPI Spanyol PPI Swiss PPI Trondheim

Indonesia masa depan pertemuan pelajar Indonesia - den haag, 2007 Ketetapan I – Pertemuan Pelajar Indonesia “INDONESIA MASA DEPAN”

PENETAPAN TATA TERTIB PERTEMUAN PELAJAR INDONESIA “INDONESIA MASA DEPAN”

Pada hari ini Pertemuan Pelajar Indonesia “INDONESIA MASA DEPAN” telah menetapkan:

TATA TERTIB PERTEMUAN PELAJAR INDONESIA “INDONESIA MASA DEPAN”

(sebagaimana terlampir)

Den Haag, 23 Juni 2007 Atas nama Panitia Pengarah Pertemuan Pelajar Indonesia “INDONESIA MASA DEPAN”

(Fajar Yusuf)

( Aryo Primagati )

( Natasia Angelina )

www.indonesiamasadepan.org PPI Belanda PPI Inggris PPI Italia PPI Jerman PPI Perancis PPI Spanyol PPI Swiss PPI Trondheim

Indonesia masa depan pertemuan pelajar Indonesia - den haag, 2007 Ketetapan II – Pertemuan Pelajar Indonesia “INDONESIA MASA DEPAN”

PENETAPAN AGENDA PERTEMUAN PELAJAR INDONESIA “INDONESIA MASA DEPAN”

Pada hari ini Pertemuan Pelajar Indonesia “INDONESIA MASA DEPAN” telah menetapkan:

AGENDA PERTEMUAN PELAJAR INDONESIA “INDONESIA MASA DEPAN” (sebagaimana terlampir)

Den Haag, 23 Juni 2007 Atas Nama Panitia Pengarah Pelajar Pertemuan Indonesia “INDONESIA MASA DEPAN”

( Fajar Yusuf )

( Aryo Primagati )

( Natasia Angelina)

www.indonesiamasadepan.org PPI Belanda PPI Inggris PPI Italia PPI Jerman PPI Perancis PPI Spanyol PPI Swiss PPI Trondheim

DEKLARASI JEJARING PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA (PPI) SE-EROPA Kami para pelajar Indonesia se-Eropa, bersama-sama menyadari bahwa kemajuan bangsa Indonesia berada di tangan bangsa Indonesia sendiri dan membutuhkan semangat kebersamaan dan keberlanjutan. Untuk itu, sudah menjadi tugas kami juga untuk berperan aktif dengan cara menuntut ilmu sungguh-sungguh dan bekerja sama sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing untuk mencapai cita-cita kemerdekaan 17 Agustus 1945, yaitu untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Demi terwujudnya cita-cita bangsa, kami, Pelajar Indonesia Se-Eropa bertekad untuk : 1. Berbakti pada nusa, bangsa, dan negara dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan amandemennya. 2. Bersikap profesional dalam mengemban tugas-tugas masa kini dan masa yang akan datang 3. Melaksanakan perubahan ke arah perbaikan dengan kontribusi aktif sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing 4. Mambangun persatuan dan kerjasama, mempererat interaksi, membangun forum informasi dan komunikasi diantara sesama pelajar Indonesia se-eropa 5. Mewujudkan dan melestarikan kesepakatan ini

Berdasarkan tekad di atas, maka dengan memohon rahmat Tuhan YME, kami pelajar Indonesia se-eropa sepakat untuk membentuk Jejaring Perhimpunan Pelajar Indonesia se-Eropa yang mempunyai fungsi koordinasi, sosialisasi, advokasi, elaborasi, sosial kemasyarakatan dan kesinambungan, yang memfasilitasi kami untuk dapat berperan serta dalam pembangunan bangsa dalam kapasitas kami sebagai pelajar Indonesia. Hal-hal yang berkaitan tentang aturan teknis Jejaring Perhimpunan Pelajar Indonesia se–Eropa akan dijelaskan dalam penjelasan tambahan. Demikianlah deklarasi ini kami tetapkan sebagai titik tonggak dan pondasi untuk aktivitas menyuarakan suara kaum muda demi Indonesia di masa mendatang.

Den Haag, 23 Juni 2007 Aryo Primagati (PPI Belanda) Yulia Rahma Fitriana (PPI Prancis) Henny Saptatia D.N. Sujai (Indonesia – Russia Study Club) Ahmad Makintha Brany (PPI Trondheim) Juliansyah Shariati Pratomo (PPI Swiss) Edy hermawan (PPI Finlandia) Achmad Adhitya (PPI Jerman) Ari Warokka (PPI Spanyol)

Penjelasan tambahan mengenai Jejaring Perhimpunan Pelajar Indonesia se- Eropa : 1. Struktural Jejaring PPI Eropa : Jejaring PPI Eropa adalah forum komunikasi pelajar Indonesia di Eropa dengan enam fungsi utama untuk koordinasi, sosialisasi, advokasi, elaborasi, sosial dan hubungan masyarakat dan kesinambungan kegiatan pelajar Indonesia di Eropa. Sesuai hasil kesepakatan bersama, jejaring ini merupakan wadah yang berbentuk Annual Joint Session. Dalam pelaksanaan kegiatannya, Jejaring Perhimpunan Pelajar Indonesia se-Eropa ini memiliki struktur seperti yang digambarkan di bawah ini: Jejaring PPI Eropa

Sekretariat Bersama bertindak sebagai: • Pelaksana hasil-hasil kegiatan IMD-SKM sesuai dengan enam fungsi yang telah disepakati. • Penerimaan laporan sasaran hasil IMD-SKM bebas ditentukan oleh PPI tiap negara dengan mekanisme kontrol • Penerima masukan dan saran dari publik.

Pelaksanaan IMD/SKM selanjutnya adalah oleh PPI negara tertentu yang ditunjuk

Gambar struktural Jejaring PPI se Eropa

2. Keanggotaan Jejaring PPI se Eropa : a. Organisasi pelajar Indonesia yang berada di luar negeri dengan menggunakan nama perhimpunan, perserikatan, persatuan, klub, komunitas atau dan sejenisnya yang mewakili satu negara (selanjutnya disebut PPI). Bila belum mempunyai PPI negara, maka satu PPI kota/wilayah dalam negara tersebut dapat menjadi anggota, b. bersifat sukarela, c. terdiri dari dua jenis keanggotaan, yaitu anggota biasa dan peninjau. Anggota biasa adalah anggota yang berasal dari kawasan eropa. Anggota peninjau adalah anggota yang berasal dari kawasan lainnya. 3. Penerimaan dan pengunduran diri anggota Jejaring PPI Eropa

a. Penerimaan anggota baru yang akan bergabung dalam Jejaring PPI Eropa harus mendapatkan persetujuan dari anggota Jejaring PPI se Eropa secara musyawarah mufakat. Namun bila tidak mencapai kata mufakat, maka diberlakukan mekanisme voting dengan disetujui suara minimal setengah ditambah satu suara dari jumlah total anggota biasa b. Anggota Jejaring PPI Eropa yang menyatakan mengundurkan diri dari Jejaring PPI Eropa wajib menuliskan alasan pengunduran dirinya tanpa harus mendapatkan persetujuan anggota Jejaring PPI Eropa yang lain. 4. Hak dan kewajiban anggota Jejaring PPI Eropa : a. anggota biasa memiliki satu hak suara dan hak bicara b. anggota peninjau memiliki hak bicara c. seluruh anggota wajib mendapat persetujuan minimal setengah ditambah satu suara dari total anggota apabila ingin mengatasnamakan Jejaring 5. Pengusulan dan pelaksanaan kegiatan : a. Anggota Jejaring PPI Eropa berhak mengusulkan kegiatan bersama kepada Jejaring PPI Eropa b. Usulan kegiatan yang disepakati bersama oleh Jejaring PPI Eropa akan dilaksanakan oleh PPI yang mengusulkan sebagai penggerak utama (prime mover) dengan didukung oleh anggota Jejaring PPI Eropa yang lain.

Indonesia masa depan pertemuan pelajar Indonesia - den haag, 2007 RUMUSAN VISI DAN STRATEGI TRANSFORMASI KELOMPOK KERJA SUMBER DAYA ALAM PERTEMUAN PELAJAR INDONESIA INDONESIA MASA DEPAN DEN HAAG, 22-24 JUNI 2007

Masalah: 1. Kekurangpahaman atas potensi SDA kita sendiri 2. Kurang sadarnya stakeholders (aktor-aktor kunci, seperti peneliti; pemerintah, dan industri) akan pentingnya isu-isu yang berhubungan dengan hak paten, publikasi, biopiracy, regulasi (yang belum menjalankan mandat rakyat), dan koordinasi bersama 3. Aktualisasi ilmu pengetahuan dan teknologi 4. Kurang selarasnya apresiasi masyarakat terhadap lingkungan dengan sarana dan prasarana yang ada 5. Penggundulan hutan secara liar 6. Terancamnya sumber daya bahari antara lain karena limbah 7. Masih adanya ketergantungan impor pangan 8. Ketidakseimbangan antara input sumber daya alam yang besar dengan output sosial ekonomi yang minim 9. Kurangnya minat dan semangat generasi muda untuk menggeluti bidang-bidang pengelolaan sumber daya alam

Trend: 1. Bioteknologi 2. Pengembangan energi alternatif dan terbarukan 3. Green technology 4. Perkembangan yang berkelanjutan 5. Perubahan iklim

Potensi: - keanekaragaman sumber daya energi alternatif Indonesia, antara lain: panas bumi, gelombang laut, angin, matahari. - keanekaragaman hayati www.indonesiamasadepan.org PPI Belanda PPI Inggris PPI Italia PPI Jerman PPI Perancis PPI Spanyol PPI Swiss PPI Trondheim

1

Indonesia masa depan pertemuan pelajar Indonesia - den haag, 2007 - peneliti-peneliti potensial dari Indonesia - banyaknya sarjana manajemen Indonesia - banyaknya hasil riset potensial dari Indonesia yang belum diaplikasikan

Strategi: 1. Peningkatan kesadaran publik terhadap lingkungan 2. Koordinasi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi * Pemerintah: - pemberian insentif untuk pengelolaan sumber daya alam yang berkesinambungan - pemberdayaan badan pengawas sumber daya alam - perubahan paradigma pengelolaan wilayah dari batas administrasi menjadi batas ekologi gugus kepulauan - pembangunan institusi dan fasilitas pendidikan, riset, termasuk penerapan teknologi yang sesuai dengan potensi alam, kebutuhan, dan sosio budaya di daerah masing – masing * Swasta: - dukungan modal bagi hasil penelitian dalam negeri yang strategis dan belum diaplikasikan - pemberdayaan perusahaan kecil, menengah dan daerah dalam mengelola sumber daya alam lokal - tanggung jawab sosial perusahaan termasuk transparansi dalam proses pemanfaatan sumber daya alam dari proses ekstraksi, konsumsi dan pasca produksi * Sipil: -Perlunya sosialisasi dan jaringan dalam mengembangkan potensi sumber daya alam Indonesia secara lintas profesi baik di dalam maupun di luar negeri. - Pengembangan SDM yang disesuaikan dengan potensi alam dan kebutuhan di daerah masing – masing - Pengenalan sedini mungkin kesadaran lingkungan kepada anak-anak - pola konsumsi yang bertanggungjawab dan berkesinambungan

www.indonesiamasadepan.org PPI Belanda PPI Inggris PPI Italia PPI Jerman PPI Perancis PPI Spanyol PPI Swiss PPI Trondheim

2

Indonesia masa depan pertemuan pelajar Indonesia - den haag, 2007 Rencana Aksi: - pembentukan seranai surat (mailing list) guna pertukaran informasi tentang sumber daya alam lintas sektoral dan pemantapan jejaring serta komitmen . - alih pengetahuan dan teknologi, antara lain dengan: pelatihan, temu ilmiah, penulisan/distribusi artikel - kontribusi pemikiran tentang pengembangan pengelolaan sumber daya alam ke instansi dan komunitas terkait - memberikan teladan dan mengajak masyarakat sejak dini untuk mengenal lingkungan

www.indonesiamasadepan.org PPI Belanda PPI Inggris PPI Italia PPI Jerman PPI Perancis PPI Spanyol PPI Swiss PPI Trondheim

3

Indonesia masa depan pertemuan pelajar Indonesia - den haag, 2007 RUMUSAN VISI DAN STRATEGI TRANSFORMASI KELOMPOK KERJA SUMBER DAYA INSTITUSIONAL PERTEMUAN PELAJAR INDONESIA INDONESIA MASA DEPAN DEN HAAG, 22-24 JUNI 2007 I. Rumpun Masalah: Pembangunan Daerah A. Problema: 1) Bangun dan format desentralisasi belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membawa banyak ekses. 2) Birokrasi yang korup, terkooptasi kepentingan politik, dan tidak professional. 3) Rendahnya akuntabilitas publik. 4) Rendahnya partisipasi dan kapasitas masyarakat madani dalam berkontribusi pada proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan daerah. 5) Kesenjangan pelayanan publik dalam aspek kewilayahan dan aspek sektoral. 6) Pembangunan daerah yang terfragmentasi dan kurang terkoordinasi, baik dari pusat ke daerah, antar-daerah, antar-institusi di dalam satu daerah, maupun antar-desa di dalam suatu daerah. B. Rekomendasi (Visi Transformasi): 1) Melanjutkan pembangunan otonomi daerah dengan perbaikan sistem, institusi, kapasitas sumber daya manusia dan kapasitas teknis daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik dan pengelolaan pembangunan yang lebih komprehensif dan koheren. 2) Peningkatan dan penguatan pelayanan publik yang didasarkan kepada kebutuhan masyarakat, dengan lebih mendekatkan proses-proses pengambilan keputusannya kepada masyarakat, sebagai kerangka dasar pelaksanaan otonomi daerah. 3) Peningkatan partisipasi publik dalam proses pengawasan. 4) Mendorong dilakukannnya kerjasama yang efektif di dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, baik di antara pemerintah pusat dan daerah, antardaerah, antar-institusi di dalam satu daerah, maupun antar-desa di dalam suatu daerah. C. Agenda Aksi: 1. Masyarakat madani : a) Meningkatkan partisipasi publik dalam rangka mengawasi kinerja pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas publik pemerintah daerah. b) Melakukan keterlibatan aktif dalam proses penentuan arah pembangunan daerah. 2. Penyelenggara negara: a) Merevisi dan melengkapi perangkat hukum penyelenggaraan otonomi daerah yang mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di daerah. b) Meningkatkan kualitas institusi pemerintah dalam pelayanan publik melalui perbaikan menyeluruh di bidang struktur, proses, SDM dan relasi pemerintah dan masyarakat c) Mengevaluasi kinerja aparatur pemerintah berdasarkan indikator - indikator yang terukur. d) Meningkatkan penerapan E-government dalam proses penyediaan layanan publik dalam pembangunan daerah. www.indonesiamasadepan.org PPI Belanda PPI Inggris PPI Italia PPI Jerman PPI Perancis PPI Spanyol PPI Swiss PPI Trondheim

1

Indonesia masa depan pertemuan pelajar Indonesia - den haag, 2007 e) Memperbaiki hubungan kerja sama fungsional antara pusat dan daerah dalam rangka menciptakan pembangunan yang sinergis. f) Mengembangkan perangkat yang mampu mendekatkan proses interaksi dan penyediaan layanan publik dari institusi pemerintah kepada masyarakat g) Memperbaiki sistim penerimaan pegawai negeri dalam rangka meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan Indonesia dengan mendasarkan pada kebutuhan ruang lingkup kerja / analisis jabatan (job analysis) 3. Swasta : a) Meningkatkan kemitraan swasta dengan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan daerah. b) Berkolaborasi dengan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pembangunan daerah. II. Rumpun Masalah : Manajemen Konflik dan Keamanan A. Problema: 1) Tingginya potensi konflik sosial di Indonesia, baik yang disebabkan oleh kesenjangan sosial-ekonomi maupun rapuhnya integrasi sosial. 2) Tingginya keterlibatan militer dalam bidang-bidang non-kemiliteran dan rendahnya tingkat profesionalisme militer yang disebabkan oleh strategi dan kebijakan militer yang lebih berorientasi kepada Angkatan Darat. 3) Struktur dan budaya lembaga kepolisian yang berwatak sentralistik dan militeristik sebagai warisan sejarah masa lalu. 4) Profil dan kinerja lembaga kepolisian yang korup dan tidak profesional. B. Visi Transformasi 1) Pengurangan kesenjangan sosial-ekonomi yang menjadi penyebab konflik serta pengembangan budaya perdamaian dan pencegahan konflik. 2) Penghilangan peran-peran non-militer oleh lembaga militer serta peningkatan profesionalisme militer melalui pengembangan strategi dan kebijakan pertahanan yang berorientasi maritim dan dirgantara sesuai posisi dan konstelasi geo-strategis Indonesia. 3) Pengembangan struktur dan lembaga kepolisian yang berwatak desentralistik serta non-militeristik (sipil). 4) Pengembangan lembaga kepolisian yang profesional dan akuntabel. C. Agenda Aksi 1. Penyelenggara Negara a) Melakukan pengurangan tingkat kesenjangan sosial-ekonomi. b) Menjadikan pendidikan perdamaian menjadi bagian dari program di lembagalembaga pendidikan. c) Reformasi kelembagaan dan perundang-undagan yg menempatkan TNI di bawah Dephan dan Polri di bawah Depdagri/Depkeh; Penyusunan ’Buku Putih’ strategi dan kebijakan pertahanan dan keamanan RI yg mengubah titik berat pada sektor maritim/udara. d) Pengembangan lembaga kepolisian melalui reformasi UU, struktur kelembagaan maupun budaya organisasi yg lebih sesuai dengan tuntutan profesionalisme, akuntabilitas dan desentralisme; Reformulasi kebijakan keamanan dalam negeri menyesuaikan dg sistem politik dan pemerintahan yg bersifat desentralistik. 2. Masyarakat Madani www.indonesiamasadepan.org PPI Belanda PPI Inggris PPI Italia PPI Jerman PPI Perancis PPI Spanyol PPI Swiss PPI Trondheim

2

Indonesia masa depan pertemuan pelajar Indonesia - den haag, 2007 1) Meningkatkan program pengurangan kesenjangan sosial-ekonomi melalui penguatan organisasi-organisasi masyarakat. 2) Pendidikan perdamaian menjadi bagian dari program kemasyarakatan; menggalakkan upaya-upaya pencegahan konflik di masyarakat. 3) Melakukan advokasi bagi dilakukannya reformasi kelembagaan dan perundangundangan menyangkut TNI dan Polri; Peningkatan kapasitas dan kompetensi masyarakat madani untuk melakukan pengawasan terhadap TNI dan Polri. 4) Melakukan kajian dan advokasi bagi pengembangan lembaga kepolisian yang profesional, akuntabel dan berorientasi lokal. Melakukan fungsi-fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap kinerja lembaga kepolisian, baik di aras nasional maupun lokal; Peningkatan kerjasama masyarakat madani baik di aras lokal, nasional maupun internasional dalam bidang pengawasan dan pemantauan lembaga kepolisian. 3. Swasta 1) Meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dan pendidikan perdamaian menjadi bagian dari program Corporate Social Responsibility. 2) Meningkatan kegiatan bisnis di sektor kelautan-perkapalan dan dirgantara. 3) Bekerjasama dengan masyarakat madani melakukan advokasi bagi pengembangan lembaga kepolisian yang profesional, akuntabel dan berorientasi lokal. Bekerjasama dengan masyarakat madani melakukan fungsi-fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap kinerja lembaga kepolisian, baik di aras nasional maupun lokal.

www.indonesiamasadepan.org PPI Belanda PPI Inggris PPI Italia PPI Jerman PPI Perancis PPI Spanyol PPI Swiss PPI Trondheim

3

Indonesia masa depan pertemuan pelajar Indonesia - den haag, 2007 RUMUSAN VISI DAN STRATEGI TRANSFORMASI KELOMPOK KERJA SUMBER DAYA SOSIAL MANUSIA PERTEMUAN PELAJAR INDONESIA INDONESIA MASA DEPAN DEN HAAG, 22-24 JUNI 2007

A. P E N D I D I K A N 1. Anggaran Pendidikan dari APBN 20% Identifikasi permasalahan : a. Kemampuan APBN kita yang tidak siap terhadap pengalokasian dana sebesar nilai yang telah ditentukan dalam UUD (maksimal 20% dari alokasi anggaran belanja pemerintah) b. Ada banyak beban anggaran yang semestinya tidak perlu dialokasikan (masalah prioritas) c. Alokasi dana diserahkan ke pusat dan dipukul rata, sedangkan kebutuhan masing-masing daerah untuk pendidikan berbeda (perlu dicek kembali) d. Perangkat peraturan dan financial sudah lengkap, tetapi perlu ada konsistensi dari penerima dan penyelenggara pendidikan dalam pelaksanaannya e. Pendidikan gratis sudah dilaksanakan, tetapi kenyataannya sekolah masih melakukan pungutan; Depdiknas sudah mengidentifikasi dan sudah menganggarkan dana operasional sekolah f. Adanya kecurangan yang dimotivasi dari pihak guru dan kejahatan pendidikan terselubung yang dikoordinasi pihak pembuat kebijakan dan penyelanggara pendidikan sendiri Usulan Rekomendasi : Pengupayaan pelaksanaan Undang-undang 45 pasal 31 ayat 4 dengan ´´law enforcement´´ terhadap pemerintah a. Mengembangkan voluntary activity di Indonesia sehingga tidak selalu tergantung kepada pendapatan yang diperolehÆ mental reform b. Sebaiknya ada advokasi publik bagi sekolah sehingga ada kontrol terhadap pungutan yang dilakukan sekolah c. Perlu ada efektivitas alokasi anggaran pendidikan sehingga semua pihak yang terlibat—baik peserta maupun penyelenggara—dapat meningkatkan kualitas professional. d. Dialog tripartit antara pemerintah (policy makers), Industri (Commerce) dan Institusi Pendidikan 1. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan yang memberikan jaminan hukum 2. Supply prasarana dan kesempatan pelaksanaan intership oleh pihak industri 3. Supply tenaga kerja terdidik dan professional dari pihak institusi pendidikan dalam konteks intership e. Pemerintah segera merealisasikan rencana untuk meningkatkan kualitas pengajar/guru dan menaikkan gaji pengajar/guru, sebagai upaya memotivasi masyarakat untuk jadi guru. www.indonesiamasadepan.org PPI Belanda PPI Inggris PPI Italia PPI Jerman PPI Perancis PPI Spanyol PPI Swiss PPI Trondheim

1

Indonesia masa depan pertemuan pelajar Indonesia - den haag, 2007

2. Kompetensi / Kualitas Pendidikan Identifikasi permasalahan : a. ´Pendidikan murah´ vs ´pendidikan berkualitas´ b. Bersifat satu arah, karena peserta didik tidak pernah dituntun untuk belajar mandiri, dan tidak menstimulasi kemmapuan speaking, writing dan analytical skill c. Kualitas guru rendah di beberapa daerah d. Belum meratanya ‘professional development’ bagi para guru di Indonesia

Goal : menghasilkan pendidikan yang murah dan berkualitas dengan mendorong 3 pokok elemen dasar yaitu : Guru, murid dan orangtua. Usulan rekomendasi : 1. Pengajaran yang menfasilitasi aplikasi thinking skills. Cara : - Pelatihan untuk para guru tentang thinking skills. Æ Sdr Ali (PPI Belanda) bersedia memfasilitasi panduan pengajarannya yang mentransfer dari filosofi ke penerapan. 2. Guru harus diperlakukan sebagai profesi lainnya yang terus berkembang secara progresif. Cara : Professional Development rutin untuk para guru. 3. menyosialisasian konsep kolaborasi bagi sekolah internasional dan sekolah nasional plus untuk bekerjasama atau sharing dengan sekolah negeri 4. menyosialisasikan dosen IKIP/FKIP untuk memberikan pelatihan rutin sebagai salah satu tridarma Perguruan tinggi terhadap guru pendidikan di daerah. 5. Adanya pertukaran guru-guru dan pakar bidang tertentu untuk mengajar di sekolah-sekolah, terutama di daerah terpencil 6. Peningkatan kompetensi guru; 7. Perlu adanya perbaikan pengangkatan bagi calon guru dengan meningkatkan quality control; dengan memperhatikan kebradaan guru honorer; 8. Mempercepat pengangkatan guru honorer menjadi PNS 3. Sistem Pendidikan Identifikasi permasalahan : • Kebijakan UAN yang terkesan memberatkan siswa karena pemerintah menaikkan persyaratan nilai satu poin setiap tahun.

www.indonesiamasadepan.org PPI Belanda PPI Inggris PPI Italia PPI Jerman PPI Perancis PPI Spanyol PPI Swiss PPI Trondheim

2

Indonesia masa depan pertemuan pelajar Indonesia - den haag, 2007 • • •

Berdasarkan data empiric, sistem pendidikan di sekolah internasional/swasta dan sekolah nasional berbeda Guru-guru Indonesia belum terbiasa membuat catatan perkembangan anak-anak didiknya Korupsi dalam sistem pendidikan Indonesia

Usulan Rekomendasi : • UAN dapat dilaksanakan tetapi bukan (satu-satunya) standar kelulusan siswa tapi standar pendidikan Indonesia (Implementasi kurikulum di setiap sekolah harus jelas) Æ evaluasi standar kelulusan siswa • Membentuk jejaring kerjasama atas sekolah-sekolah; misalnya pertukaran informasi, • Mengintegrasikan materi pendidikan anti korupsi dalam sistem pendidikan Indonesia. 4. Media Pendidikan Latar Belakang : • Pemberdayaan teknologi informasi sebagai sarana mengajar, khususnya penggunaan media komputer. Identifikasi Permasalahan : • Untuk implementasi, ada kendala budaya dan kemampuan teknologi dari masyarakat IndonesiaÆ buta internet dan teknologi computer Usulan Rekomendasi : • Penyiapan infrastruktur dan tenaga pelatih Æ Action Plan: Mengumpulkan buku bacaan bagi anak-anak (PPI Inggeris) B. K E P E M U D A A N Identifikasi Permasalahan : a. Kurangnya penyelarasan dalam gerakan pemuda dengan elemen-elemen lainnya (Pemerintah, sektor swasta dan gerakan2 muda lainnya) b. Kurangnya kesinambungan dalam sebuah gerakan pemuda, hanya bersifat temporary dan berdasarkan moment tertentu. c. Pudarnya identitas sebagai bangsa Indonesia dan maraknya budaya konsumerisme yang menyebabkan bangsa ini menjadi pangsa pasar globalisasi tanpa memiliki tingkat produktifitas yang seimbang.

www.indonesiamasadepan.org PPI Belanda PPI Inggris PPI Italia PPI Jerman PPI Perancis PPI Spanyol PPI Swiss PPI Trondheim

3

Indonesia masa depan pertemuan pelajar Indonesia - den haag, 2007 Usulan Rekomendasi : a. Mengusahakan sebuah gerakan pemuda dengan mind set seperti sisten pemikiran yang tertera di bawah

Statement bersama

Konferensi para pemuda dan Pelajar Indonesia

Pemuda bersama unsur pemerintah dan swasta bertemu

Proses monitoring thd jalannya ide

Memorandum of understanding

c. Pengoptimalan keberadaan pemuda pemudi Indonesia di luar negeri dengan menjalin kerjasama dalam membantu menyelesaikan isu-isu krusial yang terjadi di tanah air (bekerjasama dengan berbagai NGO, Research Institution, Governmental level, Foundation, etc) d. CNN program (CARE, NATION, NETWORKING) terhadap kaum muda Indonesia. Action Plan : PPI Jerman bekerjasama dengan KBRI Berlin mengupayakan sebuah bentuk kerjasama dengan GFZ (Geo Forschung Zentrum) untuk membantu menanggulangi bencana alam lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur setelah sebelumnya melakukan diskusi dan seminar tentang bencana ini di Berlin, Jerman. C. N E T W O R K I N G Identifikasi Permasalahan : a. Menyongsong globalisasi yang memungkinkan terjadinya lintas barang dan jasa, tenaga ahli di Indonesia akan menghadapi tantangan untuk bersaing secara kualitas dengan tenaga ahli yang berasal dari negara-negara tetangga b. Indonesia saat ini masih kekurangan tenaga ahli (siapkan data) c. Kurangnya akses informasi tentang kesempatan pendidikan di luar negeri Usulan Rekomendasi: PPI Eropa (dirintis oleh IMD-SKM) sebaiknya dikembangkan menjadi sebuah jejaring yang berkontribusi konkrit terhadap pendidikan nasional melalui kiprahnya di Eropa 1. Penyebarluasan informasi pendidikan terhadap calon-calon mahasiswa di Indonesia. 2. Mahasiswa yang mendapat kesempatan untuk belajar di luar negeri dapat melakukan langkah konkrit antara lain dengan menyisihkan sebagian uang beasiswa untuk membantu pendidikan di Indonesia www.indonesiamasadepan.org PPI Belanda PPI Inggris PPI Italia PPI Jerman PPI Perancis PPI Spanyol PPI Swiss PPI Trondheim

4

Indonesia masa depan pertemuan pelajar Indonesia - den haag, 2007 3. Peningkatan dukungan terhadapa pertukaran pelajar dan mahasiswa Indonesia dengan dalam dan luar negeri. 4. Mencari peluang internship Action Plan a. PPI Rusia (dalam bidang kedokteran) - Sudah dilakukan komunikasi dengan Kabid Pensosbud KBRI Moscow dan mendapat dukungan positif - Akan dicoba untuk melakukan approach kepada pemda-pemda di Indonesia untuk memotivasi putra daerahnya belajar ilmu kedokteran ke Rusia b. PPI Finlandia (dalam bidang IT) - idem c. Pembuatan database thesis, journal dan informasi-informasi pendidikan dan professional lainnya dalam Jejaring PPI Eropa (PPI Italia)

www.indonesiamasadepan.org PPI Belanda PPI Inggris PPI Italia PPI Jerman PPI Perancis PPI Spanyol PPI Swiss PPI Trondheim

5

Indonesia masa depan pertemuan pelajar Indonesia - den haag, 2007 RUMUSAN VISI DAN STRATEGI TRANSFORMASI KELOMPOK KERJA SUMBER DAYA SOSIAL EKONOMI PERTEMUAN PELAJAR INDONESIA INDONESIA MASA DEPAN DEN HAAG, 22-24 JUNI 2007

Visi yang ingin dicapai adalah: Terwujudnya system pendidikan yang menjawab kebutuhan strategi pembangunan dan tantangan kemanusiaan. Sedangkan tujuan akhir yang ingin dicapai dalam sektor pendidikan Indonesia di masa depan: 1. Tercapainya pendidikan dasar 12 tahun Action Plan : a. Subsidi silang pada sistim pendidikan b. Merangkul swasta dengan dunia pendidikan 2. Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan lokal Action Plan : a. Identifikasi kebutuhan local dan disesuaikan dengan tingkat dan jenis pendidikan yang dibutuhkan. b. Penegasan dan diseminasi perbedaan sekolah tinggi dengan pendidikan tinggi Universitas. 3. Keterkaitan pendidikan dengan industri Action Plan : a. Diversifikasi sekolah kejuruan b. Peningkatan kerjasama dunia pendidikan dengan sektor industri c. Insentif fiskal bagi pihak swasta yang membantu dunia pendidikan d. Kurikulum yang mendukung peningkatan inovasi dan kewirausahaan (entrepreneurship) e. Memungkinkan dibentuknya Badan Uasaha Milik Kampus yang dapat menyokong dan mensubsidi biaya pendidikan tinggi f. PPI di luar negeri menjadi LO untuk meningkatkan hubungan dengan industri swasta g. Membuat riset yang dapat menarik swasta untuk berinvestasi 4. Pembiayaan pendidikan tinggi yang lebih optimal Action Plan : a. Menciptakan program insentif untuk tetap sekolah b. Memungkinkan program pinajaman untuk membiayai pendidikan tinggi c. Peningkatan anggaran pemerintah untuk mendukung infrastruktur pendidikan d. Menciptakan kerjasama dengan industri untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan e. Subsidi silang www.indonesiamasadepan.org PPI Belanda PPI Inggris PPI Italia PPI Jerman PPI Perancis PPI Spanyol PPI Swiss PPI Trondheim

1

”Suara Bersama Den Haag 2007” Pertemuan Pelajar Indonesia: Indonesia Masa Depan—Suara dan Peran Kaum Muda Den Haag, 22 - 24 Juni 2007 Kami, kaum muda Indonesia yang hadir dalam Pertemuan Pelajar Indonesia: Indonesia Masa Depan—Suara dan Peran Kaum Muda (PPI: IMD-SPKM) di Den Haag, 22-24 Juni 2007, bersama ini menyatakan: Kami bertemu dan berkumpul di sini dilandasi oleh semangat dan kehendak bersama untuk turut memberikan sumbangan kolektif, dalam bentuk apapun terhadap proses perbaikan kehidupan bersama sebagai negara dan bangsa Indonesia di masa kini dan mendatang. Kami bertemu dan berkumpul di sini dipicu oleh kerisauan kolektif. Berakhirnya rezim dan sistem politik Orde Baru pada 1998 telah membawa perjalanan Republik Indonesia tercinta memasuki babak baru kesejarahannya sejak itulah dimulai proses “reformasi”. Namun hingga kini arah dan pijakan baru yang nyata dan kokoh untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga bangsa belum dirumuskan. Tidak dipungkiri bahwa telah dicapai sejumlah hasil penting dan strategis sebagai buah dari proses ”reformasi” yang dihela bersama oleh segenap anak bangsa, di antaranya: kebebasan pers dan kebebasan berorganisasi dan berpolitik, pemilihan umum yang relatif jujur dan adil, otonomi daerah, juga pemilihan pejabat pucuk pemerintahan secara langsung oleh rakyat, baik di tingkat nasional maupun lokal. Kami tidak bisa menutup mata bahwa segenap capaian penting dan strategis tersebut tidak dengan serta merta mengatasi berbagai masalah, terutama angka kemiskinan massal yang masih cukup tinggi, tingkat kesejahteraan rakyat secara umum juga belum meningkat secara bermakna. Sejumlah warisan buruk rezim lama belum sirna, seperti birokrasi yang korup, kebijakan publik yang tidak berpihak kepada rakyat, serta sistem kepartaian yang elitis. Kerisauan itu makin bertambah ketika kami berpikir dalam konteks strategisdimana kompetisi dengan negara-negara lain dalam tata-dunia global yang tidak adil akan membuat posisi Indonesia semakin terpuruk dalam pergaulan antar bangsa dan negara. Kendati sistem pemilihan pejabat pemerintahan secara langsung menjanjikan meningkatnya proses pertanggungjawaban pejabat publik, namun sistem baru ini masih kurang mengoptimalkan .pemikiran visioner dan gagasan besar yang menjangkau jauh ke depan termasuk rencana pembangunan jangka panjang. Dalam konteks persoalan kebangsaan dan kenegaraan seperti itulah urgensi kejelasan visi dan kemantapan orientasi Indonesia masa depan semakin mengemuka, khususnya buah pemikiran dari kaum muda

saat ini, sebagai pewaris syah Republik Indonesia serta mata rantai menuju generasi selanjutnya. Rangkaian kegiatan PPI: IMD-SPKM ini adalah salah satu wujud tanggung jawab moral dan intelektual kaum muda Indonesia terhadap masa depan bangsa dan negara, khususnya terhadap lebih dari 230 juta jiwa manusia Indonesia. Tanggung jawab tersebut perlu disadari sebagai tanggung jawab kolektif yang hanya akan optimal dengan kolaborasi sehat berbagai pihak secara sinergis. Oleh karena itu, PPI: IMD-SPKM menjadikan usaha-usaha serupa sebelumnya sebagai bahan kajian dan masukan yang berharga. Dengan demikian, kegiatan ini merupakan bagian dari mata rantai upaya membangun Indonesia masa depan yang lebih baik. Hasil dari PPI: IMD-SPKM merupakan pokok-pokok pikiran yang terutama akan kami jadikan bahan rujukan bagi upaya kolektif untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih baik; meskipun bisa menjadi bahan masukan bagi pengambil kebijakan maupun institusi dan organisasi lain terkait. Jiwa yang dikandung dalam kegiatan ini adalah tanggung jawab pelajar dan kaum muda sebagai individu maupun kolektivitas yang ingin memberikan kontribusi bagi bangsa dan negaranya, bukan sekadar mengajukan tuntutan kepada pihak lain. Setelah mengalami proses dialektika gagasan secara kolektif sejak sekitar 6 bulan lalu dan berpuncak pada pertemuan di Den Haag pada 22-24 Juni 2007, maka dengan ini kami merumuskan pokok-pokok pikiran bersama dalam ”Suara Bersama Den Haag 2007” yang mencakup 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Hasil Kelompok Kerja SDM Hasil Kelompok Kerja SDA Hasil Kelompok Kerja SDSE Hasil Kelompok Kerja SDK Hasil Kelompok Kerja Pendidikan Hasil Kelompok Kerja Pembangunan Daerah

Den Haag, 24 Juni 2007

Kami, yang bertandatangan di bawah ini:

Atas nama seluruh peserta Indonesia Masa Depan 2007, Presidium Pleno Indonesia Masa Depan 2007

PPI Belanda Michael Putrawenas

PPI Italia Berly Martawardaya

PPI Jerman Achmad Aditya

PPI Russia Charles Tampubolon

PPI United Kingdom Muhammad Izzul Hag

Indonesia masa depan pertemuan pelajar Indonesia - den haag, 2007 LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN INDONESIA MASA DEPAN: PERAN KAUM MUDA

Pemasukan

Pengeluaran

1 KBRI Den haag

100.00 €

1 Kas

100.00 €

2 KBRI Den haag

250.00 €

2 Transportasi Pertemuan Berlin (penggantian bensin) 3 Sewa Beamer

250.00 € 636.65 €

4 Sewa Kursi

223.13 €

5 Spanduk

214.20 €

6 Dokumentasi

227.93 €

3 KBRI Den haag

3,357.00 €

7 Website 8 Kesekretariatan

26.50 € 1,019.83 €

9 Transportasi Lokal (bensin dan strippenkart) 10 Telpon

350.60 € 360.00 €

11 Kas Sekretariat Bersama IMD 298.16 € Total pemasukan

3,707.00 €

Total pengeluaran

3,707.00 €

Keterangan perincian bon terlampir

www.indonesiamasadepan.org

22

PPI Belanda PPI Inggris PPI Italia PPI Jerman PPI Perancis PPI Spanyol PPI Swiss PPI Trondheim

Indonesia masa depan pertemuan pelajar Indonesia - den haag, 2007

LAPORAN KEUANGAN

PENERIMAAN Keterangan KBRI, via Bp. Muhajir KBRI, via Bp. Muhajir KBRI, via Ibu Rina

(dalam Euro) Kode Bukti

Sewa LCD Sewa kursi Spanduk Dokumentasi

Website Kesekretariatan / ATK

100.00 250.00 3357.00 3707.00

Penerimaan 1 Penerimaan 2 TOTAL

PENGELUARAN Keterangan Dana operasional PPI Belanda (Kas) Biaya bensin pertemuan 2 Juni 2007 di Berlin, Jerman

Jumlah

(dalam Euro) Kode Bukti

Jumlah

Kas

100.00

Bensin 1-5 (total EUR 263.41, tetapi hanya diganti sebesar EUR 250.00) Perlengkapan 1 Perlengkapan 2 Perlengkapan 3 Dokumentasi 1 Dokumentasi 2 Dokumentasi 3 Dokumentasi 4 Dokumentasi 5 Dokumentasi 6 Dokumentasi 7 Dokumentasi 8 Website ATK 1 ATK 2 ATK 3 ATK 4 ATK 5 ATK 6 ATK 7 ATK 8 ATK 9

250.00

www.indonesiamasadepan.org

636.65 223.13 214.20 20.96 49.48 19.98 17.99 35.98 60.15 19.40 3.99 26.50 386.75 7.99 2.70 4.60 20.66 76.70 11.60 59.95 4.16 23

PPI Belanda PPI Inggris PPI Italia PPI Jerman PPI Perancis PPI Spanyol PPI Swiss PPI Trondheim

Indonesia masa depan pertemuan pelajar Indonesia - den haag, 2007

Transportasi

Subsidi biaya telepon panitia: 18 x @ EUR 20.00

ATK 10 ATK 11 ATK 12 Transportasi 1 Transportasi 2 Transportasi 3 Transportasi 4 Transportasi 5 Transportasi 6 Transportasi 7 Transportasi 8 Transportasi 9 Transportasi 10 Transportasi 11 Transportasi 12 Transportasi 13 Transportasi 14 Telepon 1 – 18

160.90 45.92 237.90 201.00 30.00 20.00 30.02 10.07 7.01 7.60 3.80 7.80 0.50 7.80 7.80 4.20 13.00 360.00

TOTAL

3408.84

AKUMULASI (dalam Euro) Penerimaan Pengeluaran

3707.00 3408.84 298.16

Sisa

www.indonesiamasadepan.org

24

PPI Belanda PPI Inggris PPI Italia PPI Jerman PPI Perancis PPI Spanyol PPI Swiss PPI Trondheim

Indonesia masa depan pertemuan pelajar Indonesia - den haag, 2007 SALINAN

”Suara Bersama Den Haag 2007” Pertemuan Pelajar Indonesia: Indonesia Masa Depan—Suara dan Peran Kaum Muda Den Haag, 22 - 24 Juni 2007 Kami, kaum muda Indonesia yang hadir dalam Pertemuan Pelajar Indonesia: Indonesia Masa Depan—Suara dan Peran Kaum Muda (PPI: IMD-SPKM) di Den Haag, 22-24 Juni 2007, bersama ini menyatakan: Kami bertemu dan berkumpul di sini dilandasi oleh semangat dan kehendak bersama untuk turut memberikan sumbangan kolektif, dalam bentuk apapun terhadap proses perbaikan kehidupan bersama sebagai negara dan bangsa Indonesia di masa kini dan mendatang. Kami bertemu dan berkumpul di sini dipicu oleh kerisauan kolektif. Berakhirnya rezim dan sistem politik Orde Baru pada 1998 telah membawa perjalanan Republik Indonesia tercinta memasuki babak baru kesejarahannya sejak itulah dimulai proses “reformasi”. Namun hingga kini arah dan pijakan baru yang nyata dan kokoh untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga bangsa belum dirumuskan. Tidak dipungkiri bahwa telah dicapai sejumlah hasil penting dan strategis sebagai buah dari proses ”reformasi” yang dihela bersama oleh segenap anak bangsa, di antaranya: kebebasan pers dan kebebasan berorganisasi dan berpolitik, pemilihan umum yang relatif jujur dan adil, otonomi daerah, juga pemilihan pejabat pucuk pemerintahan secara langsung oleh rakyat, baik di tingkat nasional maupun lokal. Kami tidak bisa menutup mata bahwa segenap capaian penting dan strategis tersebut tidak dengan serta merta mengatasi berbagai masalah, terutamaangka kemiskinan massal yang masih cukup tinggi, tingkat kesejahteraan rakyat secara umum juga belum meningkat secara bermakna. Sejumlah warisan buruk rezim lama belum sirna, seperti birokrasi yang korup, kebijakan publik yang tidak berpihak kepada rakyat, serta sistem kepartaian yang elitis. Kerisauan itu makin bertambah ketika kami berpikir dalam konteks strategisdimana kompetisi dengan negara-negara lain dalam tata-dunia global yang tidak adil akan membuat posisi Indonesia semakin terpuruk dalam pergaulan antar bangsa dan negara. Kendati sistem pemilihan pejabat pemerintahan secara langsung menjanjikan meningkatnya proses pertanggungjawaban pejabat publik, namun sistem baru ini masih kurang mengoptimalkan .pemikiran visioner dan gagasan besar yang menjangkau jauh ke depan termasuk rencana pembangunan jangka panjang. Dalam konteks persoalan kebangsaan dan kenegaraan seperti itulah urgensi kejelasan visi dan kemantapan orientasi Indonesia masa depan semakin mengemuka, khususnya buah pemikiran dari kaum muda saat ini, sebagai pewaris syah Republik Indonesia serta mata rantai menuju generasi selanjutnya.

www.indonesiamasadepan.org 25 PPI Belanda PPI Italia PPI Jerman PPI Perancis PPI Spanyol PPI Swiss PPI Trondheim PPI United Kingdom

Indonesia masa depan pertemuan pelajar Indonesia - den haag, 2007

Rangkaian kegiatan PPI: IMD-SPKM ini adalah salah satu wujud tanggung jawab moral dan intelektual kaum muda Indonesia terhadap masa depan bangsa dan negara, khususnya terhadap lebih dari 230 juta jiwa manusia Indonesia. Tanggung jawab tersebut perlu disadari sebagai tanggung jawab kolektif yang hanya akan optimal dengan kolaborasi sehat berbagai pihak secara sinergis. Oleh karena itu, PPI: IMD-SPKM menjadikan usaha-usaha serupa sebelumnya sebagai bahan kajian dan masukan yang berharga. Dengan demikian, kegiatan ini merupakan bagian dari mata rantai upaya membangun Indonesia masa depan yang lebih baik. Hasil dari PPI: IMD-SPKM merupakan pokok-pokok pikiran yang terutama akan kami jadikan bahan rujukan bagi upaya kolektif untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih baik; meskipun bisa menjadi bahan masukan bagi pengambil kebijakan maupun institusi dan organisasi lain terkait. Jiwa yang dikandung dalam kegiatan ini adalah tanggung jawab pelajar dan kaum muda sebagai individu maupun kolektivitas yang ingin memberikan kontribusi bagi bangsa dan negaranya, bukan sekadar mengajukan tuntutan kepada pihak lain. Setelah mengalami proses dialektika gagasan secara kolektif sejak sekitar 6 bulan lalu dan berpuncak pada pertemuan di Den Haag pada 22-24 Juni 2007, maka dengan ini kami merumuskan pokok-pokok pikiran bersama dalam ”Suara Bersama Den Haag 2007” yang mencakup 1. 2. 3. 4.

Hasil Kelompok Kerja Sumber Daya Alam Hasil Kelompok Kerja Sumber Daya Manusia Hasil Kelompok Kerja Sumber Daya Institusi / Kelembagaan Hasil Kelompok Kerja Sumber Daya Sosial-Ekonomi

Den Haag, 24 Juni 2007 Kami, yang bertandatangan di bawah ini: Atas nama seluruh peserta Indonesia Masa Depan 2007, Presidium Pleno Indonesia Masa Depan 2007: PPI Belanda Michael Putrawenas

PPI Rusia Charles Tampubolon

PPI Italia Berly Martawardaya

PPI United Kingdom Muhammad Izzul Hag

PPI Jerman Achmad Aditya

www.indonesiamasadepan.org 26 PPI Belanda PPI Italia PPI Jerman PPI Perancis PPI Spanyol PPI Swiss PPI Trondheim PPI United Kingdom

Indonesia masa depan pertemuan pelajar Indonesia - den haag, 2007 RANGKUMAN PEMBAHASAN 1. Sumber Daya Alam (SDA) Pemberdayaan SDA Indonesia tidak terlepas dari tren perkembangan teknologi dunia. Diawali oleh tantangan pengembangan energi alternatif dan terbarukan, pemanasan global, dan kekurangan pangan, aplikasi bioteknologi dan teknologi hijau yang berkelanjutan dipercaya mampu menjadi salah satu jalan keluar. Selain tantangan global yang Indonesia hadapi, Indonesia masih memiliki beberapa permasalahan dasar yang masih harus ditangani. Ketidakseimbangan antara input sumber daya alam yang besar dengan output sosial ekonomi yang minim menjadi persoalan yang mendasar. Hal ini disertai kurangnya kesadaran stakeholders (aktor-aktor kunci; seperti peneliti, pemerintah, dan industri) akan pentingnya isu-isu yang berhubungan dengan hak paten, publikasi, biopiracy, regulasi (yang belum menjalankan mandat rakyat), dan koordinasi riset dan transfer teknologi. Selain itu, masyarakat Indonesia khususnya generasi muda masih kurang memahami potensi SDA bangsanya dan aktualisasi iptek nasional. Hal ini membuat tindakan semena-mena terhadap bumi Indonesia misalnya penggundulan hutan secara liar dan pencemaran limbah yang mengancam sumber daya bahari. Dalam menjawab segala tantangan yang ada, Indonesia pada dasarnya memiliki banyak sekali potensi yang dapat dimanfaatkan secara strategis, yaitu keanekaragaman hayati dan sumber daya energi alternatif (misal: panas bumi, gelombang laut, angin, dan matahari). Tidak berhenti sampai di sana, potensi ini bila diikuti oleh pengembangan sumber daya manusia seperti peneliti-peneliti kelas kakap dan sarjana manajemen Indonesia diyakini dapat mengkatalisasi hasil riset bangsa yang belum teraplikasikan. Peningkatan kesadaran publik terhadap alam menjadi salah satu kunci strategi realisasi potensi yang dimiliki Indonesia. Dalam strategi ini, koordinasi antara pemerintah, swasta dan sipil (termasuk akademisi di dalamnya) menjadi hal yang krusial. Bagi mereka yang berkarya di dalam struktur pemerintahan diharapkan: 1. memberikan insentif untuk pengelolaan sumber daya alam yang berkesinambungan 2. memberdayakan badan pengawas sumber daya alam 3. mengubah paradigma pengelolaan wilayah dari batas administrasi menjadi batas ekologi gugus kepulauan 4. membangun institusi dan fasilitas pendidikan, riset, termasuk penerapan teknologi yang sesuai dengan potensi alam, kebutuhan, dan sosio budaya di daerah masing – masing Di lain pihak, mereka yang bekerja di bidang swasta pun hendaknya: 1. memberi dukungan modal bagi hasil penelitian dalam negeri yang strategis dan belum diaplikasikan 2. melakukan pemberdayaan perusahaan kecil, menengah dan daerah dalam mengelola sumber daya alam lokal www.indonesiamasadepan.org 27 PPI Belanda PPI Italia PPI Jerman PPI Perancis PPI Spanyol PPI Swiss PPI Trondheim PPI United Kingdom

Indonesia masa depan pertemuan pelajar Indonesia - den haag, 2007 3. tanggung jawab sosial perusahaan termasuk transparansi dalam proses pemanfaatan sumber daya alam dari proses ekstraksi, konsumsi hingga pasca produksi Bagi akademisi dan masyarakat pada umumnya, kerja sama untuk mendukung pemerintah dan swasta serta: 1. Perlunya sosialisasi dan jaringan dalam mengembangkan potensi sumber daya alam Indonesia secara lintas profesi baik di dalam maupun di luar negeri. 2. Pengembangan SDM yang disesuaikan dengan potensi alam dan kebutuhan di daerah masing-masing 3. Pengenalan sedini mungkin kesadaran lingkungan kepada anak-anak 4. Pola konsumsi yang bertanggungjawab dan berkesinambungan Khusus bagi para akademisi untuk mulai mengkomunikasikan hasil riset mereka kepada masyarakat sebagai langkah awal transfer ilmu dan teknologi bagi bangsa dan negara. Sebagai tindak lanjut dan tindak nyata dari hasil diskusi IMD 2007, pelajar Indonesia tidak akan tinggal diam dan memulai realisasi dari strategi yang diusulkan dengan: 1. pembentukan seranai surat (mailing list) guna pertukaran informasi tentang sumber daya alam lintas sektoral dan pemantapan jejaring serta komitmen 2. alih pengetahuan dan teknologi, antara lain dengan: pelatihan, temu ilmiah, penulisan/distribusi artikel 3. kontribusi pemikiran tentang pengembangan pengelolaan sumber daya alam ke instansi dan komunitas terkait 4. memberikan teladan dan mengajak masyarakat sejak dini untuk mengenal lingkungan 2. Sumber Daya Manusia Menyongsong globalisasi yang tidak terelakkan, Indonesia ditantang untuk siap memberi respon akan lintas barann, jasa, dan teknologi. Di sinilah tenaga kerja Indonesia diperhadapkan kepada tingkat yang lebih kompetitif – bersaing dengan negara-negara berkembang dan industri lainnya. Secara umum, SDM bangsa Indonesia dalam pengembangannya memiliki beberapa kendala, yaitu keterbatasan sistem dan pendanaan pendidikan, kurangnya akses kepemudaan serta yang tidak kalah pentingnya adalah mental bangsa Indonesia yang masih lemah. Reformasi mental ini difokuskan dan diharapkan dapat dicapai dengan langkah-langkah strategis yang secara sinergis dalam bidang pendidikan dan kepemudaan. Dalam bidang pendidikan, dikenali beberapa hambatan utama: 1. Alokasi dana pendidikan (APBN <20%) dan penentuan skala prioritas yang masih belum jelas 2. Buruknya koordinasi dan konsistensi penegakan aturan dilapangan misalnya penarikan uang sekolah walaupun sudah dibiayai BOS hingga kecurangankecurangan UAN baru-baru ini (2007) 3. Belum meratanya professional development di Indonesia ditandai dengan program pembelajaran yang statis di kelas dan tidak lagi aplikatif. www.indonesiamasadepan.org 28 PPI Belanda PPI Italia PPI Jerman PPI Perancis PPI Spanyol PPI Swiss PPI Trondheim PPI United Kingdom

Indonesia masa depan pertemuan pelajar Indonesia - den haag, 2007 4. Kurangnya apresiasi pemerintah dan masyarakat kepada tenaga pendidik dan akademisi (termasuk peneliti) yang berujung pada rendahnya kesejahteraan mereka. 5. Tingginya variabilitas kualitas dan kurikulum sekolah khususnya antara sekolah swasta dan negeri yang turut mendukung ketimpangan sosial Sedangkan kepemudaan memiliki tantangannya tersendiri yang dapat dikatakan tidak lepas dari bidang pendidikan: 1. Pudarnya identitas bangsa dan maraknya budaya konsumerisme menyebabkan bangsa Indonesia menjadi bangsa mangsa globalisasi tanpa memiliki produktivitas yang seimbang. Hal ini juga membiaskan identitas 2. Perlunya netralisasi dan konsistensi dari kegerakan pemuda yang membangun, umumnya kegerakan pemuda bersifat jangka pendek dan sebatas monumental 3. Kecilnya jejaring yang dimiliki pemuda untuk mengembangkan diri khususnya dalam dunia internasional, hal ini memperkecil kesempatan memperoleh ilmu ataupun pengalaman di luar negeri Beberapa rekomendasi yang dapat diusulkan dalam bidang pendidikan dan kepemudaan sekaligus adalah: 1. Melakukan dialog tri-partit antara pemerintah (policy makers), industri (commerce) dan institusi pendidikan dalam menyusun kebijakan yang menyelaraskan pendidikan yang aplikatif untuk industri misalnya dalam program magang (internship) 2. Pemberian jaminan akan apresiasi dan kesejahteraan tenaga pendidik dalam kebijakan pemerintah 3. Adanya advokasi publik bagi insitusi pendidikan khususnya sekolah umum dalam mengontrol pungutan dan kurikulum yang ditawarkan 4. Meningkatkan kompetensi (professional development) dan quality control bagi tenaga pendidik yang objektif dan transparan disertai oleh infrastruktur/fasilitas yang memadai 5. Optimalisasi komunikasi sosial antar sekolah untuk memperkecil kesenjangan yang ada, misal pertukaran/pelatihan guru dan pakar antara sekolah khususnya dari kota ke daerah terpencil 6. Mengintegrasikan materi pendidikan moral khususnya anti-korupsi dan antikonsumerisme yang praktis sedini mungkin 7. Peningkatan kerja sama dengan dengan pelajar Indonesia di luar negeri untuk turut melibatkan mereka dalam menyelesaikan isu-isu krusial nasional serta penyebaran informasi mengenai beasiswa dan magang di luar negeri 8. Program CNN (Care, Nation, Networking) sebagai salah satu ide untuk menjaga semangat dan konsistensi kegerakan pemuda bekerja sama dengan LSM, institusi riset, dan berbagai lembaga lainnya 9. Pembuatan basis data akan disertasi, thesis, artikel ilmiah dan informasi pendidikan dari dan untuk pelajar Indonesia 3. Sumber Daya Institusi / Kelembagaan

www.indonesiamasadepan.org 29 PPI Belanda PPI Italia PPI Jerman PPI Perancis PPI Spanyol PPI Swiss PPI Trondheim PPI United Kingdom

Indonesia masa depan pertemuan pelajar Indonesia - den haag, 2007 Masalah pembangunan kelembagaan yang teraktual dan masih akan relevan sampai beberapa periode ke depan adalah bagaimana proses desentralisasi dapat berkontribusi pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, seiring dengan meningkatnya potensi konflik sosial, manajemen konflik dan keamanan yang komprehensif menjadi sangat krusial untuk memastikan proses kelembagaan ini berlangsung sesuai dengan yang diharapkan. Dari rumpun-rumpun masalah tersebut, akan dirumuskan visi transformasi dan agenda aksi bagi segenap elemen bangsa yang ada. Masalah-masalah dalam proses desentralisasi yang dapat diidentifikasi adalah: 1. bangun dan format otonomi daerah yang belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat 2. birokrasi yang korup, terkooptasi kepentingan politik dan tidak professional 3. rendahnya akuntabilitas publik 4. rendahnya partisipasi dan kapasitas masyarakat madani dalam berkontribusi pada proses pembangunan khususnya terhadap kinerja pemerintahan daerah 5. kesenjangan pelayanan publik baik menurut wilayah maupun sektor 6. pembangunan daerah yang terfragmentasi dan kurang terkoordinasi. Visi transformasi yang kemudian diformulasikan berdasarkan permasalahan tersebut adalah: melanjutkan pembangunan otonomi daerah dengan perbaikan sistem administrasi yang lebih komprehensif dan koheren, peningkatan dan penguatan pelayanan publik yang didasarkan kepada kebutuhan masyarakat, peningkatan partisipasi publik dalam proses pengawasan, dan mendorong dilakukannnya kerjasama yang efektif di dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, baik antar hirarki pemerintahan maupun antar wilayah. Sedangkan identifikasi masalah untuk area manajemen konflik dan keamanan adalah: 1. tingginya potensi konflik sosial di Indonesia, baik yang disebabkan oleh kesenjangan sosial-ekonomi maupun rapuhnya integrasi sosial 2. tingginya keterlibatan militer dalam bidang-bidang non-kemiliteran dan rendahnya tingkat profesionalisme militer yang disebabkan oleh strategi dan kebijakan militer yang lebih berorientasi kepada Angkatan Darat 3. struktur, budaya, dan kinerja lembaga kepolisian yang berwatak sentralistik, militeristik korup serta tidak profesional. Dari sisi tersebut, dirumuskan visi transformasi yang meliputi pengurangan kesenjangan sosial-ekonomi yang menjadi penyebab konflik serta pengembangan budaya perdamaian dan pencegahan konflik, penghilangan peran-peran non-militer oleh lembaga militer serta peningkatan profesionalisme militer melalui pengembangan strategi dan kebijakan pertahanan yang berorientasi maritim dan dirgantara sesuai posisi dan konstelasi geo-strategis Indonesia, pengembangan struktur dan lembaga kepolisian yang berwatak desentralistik serta non-militeristik (sipil), dan pengembangan lembaga kepolisian yang profesional dan akuntabel. Untuk mencapai hal tersebut, dirumuskan agenda aksi bagi setiap komponen bangsa yang ada, sebagai berikut: www.indonesiamasadepan.org 30 PPI Belanda PPI Italia PPI Jerman PPI Perancis PPI Spanyol PPI Swiss PPI Trondheim PPI United Kingdom

Indonesia masa depan pertemuan pelajar Indonesia - den haag, 2007 A. Pembangunan daerah/desentralisasi: 1. Masyarakat madani : a) Meningkatkan partisipasi publik dalam rangka mengawasi kinerja pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas publik pemerintah daerah. b) Melakukan keterlibatan aktif dalam proses penentuan arah pembangunan daerah. 2. Penyelenggara negara: a) Merevisi dan melengkapi perangkat hukum penyelenggaraan otonomi daerah Meningkatkan kualitas institusi pemerintah dalam pelayanan publik melalui perbaikan menyeluruh di bidang struktur, proses, SDM dan relasi pemerintah dan masyarakat b) Mengevaluasi kinerja aparatur pemerintah berdasarkan indikator - indikator yang terukur. c) Meningkatkan penerapan E-government dalam proses penyediaan layanan publik dalam pembangunan daerah. d) Memperbaiki hubungan kerja sama fungsional antara pusat dan daerah dalam rangka menciptakan pembangunan yang sinergis. e) Mengembangkan perangkat yang mampu mendekatkan proses interaksi dan penyediaan layanan publik dari institusi pemerintah kepada masyarakat f) Memperbaiki sistim penerimaan pegawai negeri dalam rangka meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan Indonesia dengan mendasarkan pada kebutuhan ruang lingkup kerja / analisis jabatan (job analysis) 3. Swasta : a) Meningkatkan kemitraan swasta dengan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan daerah. b) Berkolaborasi dengan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pembangunan daerah.

B. Manajemen konflik dan keamanan 1. Penyelenggara Negara a) Melakukan pengurangan tingkat kesenjangan sosial-ekonomi. b) Menjadikan pendidikan perdamaian menjadi bagian dari program di lembagalembaga pendidikan. c) Reformasi kelembagaan dan perundang-undagan yg menempatkan TNI di bawah Dephan dan Polri di bawah Depdagri/Depkeh; Penyusunan ’Buku Putih’ strategi dan kebijakan pertahanan dan keamanan RI yg mengubah titik berat pada sektor maritim/udara. d) Pengembangan lembaga kepolisian melalui reformasi UU, struktur kelembagaan maupun budaya organisasi yg lebih sesuai dengan tuntutan profesionalisme, akuntabilitas dan desentralisme; Reformulasi kebijakan keamanan dalam negeri menyesuaikan dg sistem politik dan pemerintahan yg bersifat desentralistik. 2. Masyarakat Madani www.indonesiamasadepan.org 31 PPI Belanda PPI Italia PPI Jerman PPI Perancis PPI Spanyol PPI Swiss PPI Trondheim PPI United Kingdom

Indonesia masa depan pertemuan pelajar Indonesia - den haag, 2007 a) Meningkatkan program pengurangan kesenjangan sosial-ekonomi melalui penguatan organisasi-organisasi masyarakat. b) Pendidikan perdamaian menjadi bagian dari program kemasyarakatan; menggalakkan upaya-upaya pencegahan konflik di masyarakat. c) Melakukan advokasi bagi dilakukannya reformasi kelembagaan dan perundangundangan menyangkut TNI dan Polri; Peningkatan kapasitas dan kompetensi masyarakat madani untuk melakukan pengawasan terhadap TNI dan Polri. d) Melakukan kajian dan advokasi bagi pengembangan lembaga kepolisian yang profesional, akuntabel dan berorientasi lokal. Melakukan fungsi-fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap kinerja lembaga kepolisian, baik di aras nasional maupun lokal; 3. Swasta a) Meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dan pendidikan perdamaian menjadi bagian dari program Corporate Social Responsibility. b) Meningkatan kegiatan bisnis di sektor kelautan-perkapalan dan dirgantara. c) Bekerjasama dengan masyarakat madani melakukan advokasi bagi pengembangan lembaga kepolisian yang profesional, akuntabel dan berorientasi lokal. 4. Sumber Daya Sosial Ekonomi Sumber daya ekonomi dan sosial Indonesia masih memiliki beberapa masalah struktural namun namun tetap memiliki banyak potensi untuk diberdayakan. Dengan memanfaatkan potensi-potensi tersebut, pada tahun 2045 diharapkan dapat terwujud suatu masyarakat Indonesia yang maju, berkeadilan, sejahtera, bermartabat dan mandiri. Tidak menutup kemungkinan, di masa depan Indonesia mampu menjadi salah satu kekuatan utama ekonomi dunia. Masalah-masalah struktural itu antara lain adalah: 1. posisi lemah Indonesia di dalam tata ekonomi internasional 2. belum tercapainya demokrasi ekonomi dalam arti yang seluas-luasnya 3. tajamnya kesenjangan ekonomi dan sosial 4. daya inovasi dan kewirausahaan yang rendah 5. institusi dan tata kelola pemerintahan yang tidak kondusif bagi kegiatan ekonomi produktif 6. pengabaian sumber kekuatan ekonomi potensial dan lokal 7. serta pengabaian sejarah dalam perumusan kebijakan ekonomi Masalah-masalah ini begitu kompleks dan saling terkait satu sama lain. Untuk itu, dibutuhkan suatu terobosan kebijakan dan strategi transformasi yang sistematis serta menyentuh titiktitik krusial permasalahan. Basis dari terobosan ini adalah penguatan kelembagaan, demokratisasi ekonomi dengan titik berat pada masalah kesenjangan dan kemiskinan, revitalisasi sektor pertanian dan kelautan, pembangunan struktur industri yang tangguh dan terkait satu sama lain, serta sistem inovasi yang berbasiskan sumber daya dan kebutuhan www.indonesiamasadepan.org 32 PPI Belanda PPI Italia PPI Jerman PPI Perancis PPI Spanyol PPI Swiss PPI Trondheim PPI United Kingdom

Indonesia masa depan pertemuan pelajar Indonesia - den haag, 2007 lokal. Kata kunci berikutnya adalah pendidikan, yang sangat penting dalam proses pemberdayaan sumber daya ekonomi. Segenap hal di atas membutuhkan agenda-agenda aksi yang dijalankan secara sinergis tidak hanya dari pemerintah, tapi juga dari elemen-elemen swasta dan masyarakat. Agenda aksi pemerintah: 1. Memperkuat aspek kelembagaan untuk memfasilitasi situasi ekonomi yang efisien dan produktif, dengan fokus pada birokrasi yang bebas korupsi, melayani publik dan mendukung penguatan masyarakat madani; membangun lembaga peradilan yang independen dan menjamin sistem kepemilikan; dan kebijakan politik yang mendukung kebebasan berusaha 2. Melakukan desentralisasi ekonomi seutuhnya dan mengadopsi kebutuhan, pengetahuan, serta potensi lokal dalam perumusan kebijakan ekonomi. 3. Menyediakan infrastruktur dan suprastruktur yang menjamin berkembangnya struktur industri yang tangguh dan saling terkait dengan berbasiskan teknologi tepat guna dan sistem inovasi yang komprehensif; serta secara khusus melakukan revitalisasi sektor pertanian dan kelautan. 4. Melakukan diplomasi ekonomi secara aktif dengan tujuan mendukung ekonomi dalam negeri yang mandiri seutuhnya. 5. Memfokuskan diri pada peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat 6. Mengoptimalkan potensi ekonomi dalam negeri khususnya perluasan basis pajak Agenda aksi swasta dan masyarakat madani: 1. Melakukan kolaborasi yang sinergis dengan pemerintah, dunia pendidikan tinggi, dan masyarakat lokal dalam pengembangan teknologi dan inovasi dalam sebuah optimalisasi potensi ekonomi yang saling menguntungkan 2. Mampu menyadari dan mengidentifikasi potensi lokal, potensi sektor pertanian dan kelautan, serta mengembangkannya menjadi produk bernilai tambah tinggi. 3. Mampu memanfaatkan aspek positif dari globalisasi dengan menonjolkan kemampuan inovasi berbasiskan sumber daya lokal Di samping itu, peran pendidikan sangat penting dalam optimalisasi sumber daya ekonomi dan sosial. Dalam hal ini, agenda aksi pemerintah dapat diformulasikan sebagai berikut: 1. Meningkatkan anggaran untuk infrastruktur pendidikan dengan cara yang efektif dan transparan 2. Mengakui keberagaman lokal dan mengadopsinya dalam sistem pendidikan 3. Melakukan diversifikasi sekolah yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal dengan titik berat pada berbagai variasi sekolah kejuruan dan politeknik 4. Membangun skema pembiayaan yang tepat guna untuk pendidikan tinggi, dengan cara: penerapan sistem subsidi silang, mendukung pemberdayaan Badan Usaha Milik Kampus, dan peningkatan kerjasama dengan swasta/industri. 5. Menciptakan ”link and match” antara dunia pendidikan pada berbagai strata dengan dunia ekonomi/sektor industri, melalui: riset universitas yang aplikatif, insentif fiskal bagi dunia industri yang terlibat sektor pendidikan/riset, dan kurikulum yang menekankan faktor kewirausahaan. www.indonesiamasadepan.org 33 PPI Belanda PPI Italia PPI Jerman PPI Perancis PPI Spanyol PPI Swiss PPI Trondheim PPI United Kingdom

Indonesia masa depan pertemuan pelajar Indonesia - den haag, 2007 6. Membangun sistem pinjaman (student’s loan) yang komprehensif dan dikelola dengan baik guna meningkatkan akses pendidikan pada semua kalangan. 7. Membangun sistem insentif untuk tetap sekolah guna mensukseskan program wajib belajar 12 tahun Kemudian selanjutnya agenda aksi elemen swasta dan masyarakat madani adalah: 1. Merangkul universitas dan dunia pendidikan pada umumnya untuk pengembangan teknologi tepat guna guna membangun ekonomi yang berbasis pengetahuan 2. Mengoptimalkan potensi pelajar Indonesia di luar negeri untuk membangun jaringan, menarik dana penelitian, dan membuka akses bagi pendidikan dan penelitian nasional pada dunia industri global.

LANGKAH KE DEPAN Dokumen ini maupun rangkaian kegiatan PPI: IMD-SPKM 2007 bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah kontinuum yang berusaha melanjutkan apa yang sudah dimulai sebelumnya untuk semakin dimantapkan –yaitu usaha untuk mewujudkan Indonesia masa depan yang lebih baik. PPI: IMD-SPKM berusaha memperkuat tiga pilar utama dalam usaha tersebut, yaitu: semangat, materi, dan jaringan. Ketiga pilar itulah yang berusaha dirangkum dalam dokumen ini. Suara Bersama Den Haag 2007 merupakan pernyataan semangat kolektif yang menjiwai keseluruhan proses PPI: IMD-SPKM dan proses-proses lain yang saling berkolaborasi. Rangkuman Pembahasan menyiratkan alur materi yang diperkaya dengan makalah-makalah yang masuk. Sementara jaringan yang terbentuk paling tidak mencakup para peserta PPI: IMD-SPKM yang juga terafiliasi dengan organisasi / kelompok pelajar Indonesia di berbagai negara. Langkah ke depan yang perlu ditapaki bersama adalah memperluas dan memperkaya ketiga pilar itu. Semangat membangun Indonesia yang lebih baik tidak akan pernah bisa terlalu kuat. Demikian pula materi konseptual dan intelektual akan selalu terus berkembang. Jaringan individu-individu dan kelompok-kelompok yang siap berkontribusi dan berkolaborasi juga akan selalu butuh diperluas. Satu pilar tanpa pilar-pilar yang lain niscaya akan percuma. Semangat yang tidak diimbangi dengan materi yang kuat dan jaringan yang luas hanya akan tinggal semangat, dan seterusnya. Tapi jika ketiga pilar tersebut semakin kokoh dan sinkron, maka Indonesia Masa Depan yang lebih baik akan semakin dekat menjadi sebuah realita. Bentuk nyata usaha-usaha tersebut bisa berbentuk kajian-kajian lanjutan maupun kritik terhadap produk PPI: IMD-SPKM 2007. Bisa pula dengan menjaga kontak dan mengundang rekan-rekan lain untuk bergabung dengan jaringan Indonesia Masa Depan. Namun yang terpenting adalah dengan mengejewantahkan semangat bersama dalam karya nyata di bidang kompetensi masing-masing.

www.indonesiamasadepan.org 34 PPI Belanda PPI Italia PPI Jerman PPI Perancis PPI Spanyol PPI Swiss PPI Trondheim PPI United Kingdom

Indonesia masa depan pertemuan pelajar Indonesia - den haag, 2007 Akhir kata, kami mengundang siapa saja – lintas generasi, lintas wilayah, lintas sektoral, dan lintas waktu – untuk turut berkontribusi dengan cara dan kompetensinya masing-maisng. Indonesia Masa Depan yang lebih baik akan terus menjadi mimpi dan khayalan jika kita sendiri tidak menggerakkan diri untuk mewujudkannya.

www.indonesiamasadepan.org 35 PPI Belanda PPI Italia PPI Jerman PPI Perancis PPI Spanyol PPI Swiss PPI Trondheim PPI United Kingdom

Indonesia masa depan pertemuan pelajar Indonesia - den haag, 2007

DAFTAR MAKALAH Data dan kontak para penulis makalah dapat diperoleh dengan menghubungi Sekretariat IMD estela mendapatkan izan tertulis dari yang bersangkutan. Sumber Daya Alam Judul Makalah Bioteknologi di Indonesia : tantangan , prospek dan peluang Sustainable Economic Development Based on Biodiversity Resources in Indonesia Visi Indonesia 2045 : Ekosistem Kepuluan Sebagai Basis Pembangunan Berkelanjutan Fenomena Bioterorisme dan Ancamannya terhadap Ketahanan Pangan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Alam : Tantangan bagi Tanggung Jawab Korporasi Indonesia SDA dan Perkembangan yang Berkelanjutan (Konsep dan Penerapan Desarrollo Sostenible) Live With Slope Instability Optimasi Pengelolaan Sumber Energi

Penulis Makalah Audrey Clarissa, Hosea Saputro Handoyo, Kalman Emry Wijaya M. Djaeni Dwiko B. Permadi Nurul Hidayah Michael Putrawenas Aristanto Hari Setiawan Jenny Wang Ari Warokka

Sumber Daya Manusia Judul Makalah Indonesia Berangkat Menuju Industrialisasi Pendidikan : Kenapa Tidak ? Transformasi Nilai Kepemudaan Menuju ke Sumpah Pemuda Indonesia III Solusi untuk Program Pencegahan Kanker Leher Rahim di Indonesia Penghambat Perkembangan Pendidikan Sekolah Dasar, Menengah Pertama, dan Menengah Atas di Indonesia Organizing Media to Accommodate Classroom Management at an Intercultural and Religious Learning Setting : From Philosophy through Policy to Practice Kurangnya Kontrol dan Komitmen Pemerintah terhadap Masalah Merokok Mencari Bentuk Kelas Virtual Sebagai Bagian Integral dari Kelas Presensial : Sebuah Ide Mengenal dan Mengembangkan Bioetika Indonesia

Penulis Makalah Achmad Adhitya, Anwar Sadat Sari Siregar Achmad Adhitya, Fahmi Rizanul Amrullah Tommy Dharmawan Juliansyah Shariati Pratomo Muchammadun Abdullah Chafidh Tommy Dharmawan Advent Tambun Aristanto Hari Setiawan

www.indonesiamasadepan.org 36 PPI Belanda PPI Italia PPI Jerman PPI Perancis PPI Spanyol PPI Swiss PPI Trondheim PPI United Kingdom

Indonesia masa depan pertemuan pelajar Indonesia - den haag, 2007 Sumber Daya Institusi / Kelembagaan Judul Makalah Akuntabilitas Publik di Indonesia E-Government : Di manakah kita (kini) ? Srategi Pembangunan di Wilayah Rawan Tsunami Berdasarkan Perspektif Ekonomi di Aceh dan Nias Rethinking Indonesian Governance ; Dari Government ke Governance Visi dan Strategi Transformasi Konflik Indonesia Visi dan Strategi Transformasi Politik Pertahanan dan Keamanan Indonesia The Intricate Tapestry of ASEAN Security Tata Pemerintahan Daerah

Penulis Makalah Gde Yoga Prawita Syamsul Ibad Achmad Adhitya Rosdiansyah, Ishak Salim, Wiky Witarni Shiskha Prabawaningtyas Najib Azca Lianita Prawindarti Arif R. Effendy

Sumber Daya Sosial Ekonomi Judul Makalah MNC dan Akuntabilitas Perusahaan Inovasi Inc: Membangun Sistem Inovasi dan Produksi Nasional yang Berkemanusiaan di Indonesia Fenomena Urbanisasi Kota Kecil dan Menengah di Indonesia dan Tantangan Pembangunannya Revitalisasi Industri Peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda Apakah Pengentasan Kemiskinan Sudah Tepat Sasaran ? MNC dan Akuntabilitas Perusahaan Inovasi Inc: Membangun Sistem Inovasi dan Produksi Nasional yang Berkemanusiaan di Indonesia Fenomena Urbanisasi Kota Kecil dan Menengah di Indonesia dan Tantangan Pembangunannya

Penulis Makalah Ari Warokka Berly Martawardaya Fajar Hari Mardiansjah Cahyono Susetyo Anwar Sadat Sari Siregar Ari Warokka Berly Martawardaya Fajar Hari Mardiansjah

www.indonesiamasadepan.org 37 PPI Belanda PPI Italia PPI Jerman PPI Perancis PPI Spanyol PPI Swiss PPI Trondheim PPI United Kingdom

BERITA FOTO

Pembukaan oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda

Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda dan Wakapri 38

Pemutaran dan Diskusi Film Naga Bonar jadi 2

Pemutaran dan Diskusi Film Naga Bonar jadi 2 bersama Dedy Mizwar

39

Pemutaran dan Diskusi Film Naga Bonar jadi 2 bersama Dedy Mizwar

Atase Pendidikan Nasional di Belanda

40

Pemutaran dan Diskusi Film Naga Bonar jadi 2 bersama Dedy Mizwar

Pemutaran dan Diskusi Film Naga Bonar jadi 2 bersama Dedy Mizwar

41

Indonesia Masa Depan: Suara dan Peran Kaum Muda

Indonesia Masa Depan: Suara dan Peran Kaum Muda

42

Keynote Speech oleh Prof. Dr. Muladi SH

H.E. Makarim Wibisono dan Revrisond Baswir

43

Eko Prasojo dan Nurul Arifin

Indonesia Masa Depan: Suara dan Peran Kaum Muda

44

Kelompok Kerja Sumber Daya Manusia

Kelompok Kerja Sumber Daya Instansi

45

Kelompok Kerja Sumber Daya Sosial Ekonomi

Kelompok Kerja Sumber Daya Alam

46

Wakapri dan Menteri Riset dan Teknologi Kusmayanto Kadiman

Deklarasi Jejaring PPI Eropa

47

Deklarasi Suara Bersama Den Haag

Indonesia Masa Depan: Suara dan Peran Kaum Muda

48