Kuliah Viii Ix Etika Bisnis&profesi 2015.pptx

Kuliah VIII&IX ETIKA BISNIS&PROFESI 2018 Kuliah VIII :PRINSIP GCG OECD KE 1: PERLINDUNGAN TERHADAP HAK PEMEGANG SAHAM Kuliah IX : PRINSIP 2 :PERLAKUAN SETARA TERHADAP PEMEGANG SAHAM

Kuliah VIII : Perlindungan thd Hak Pemegang Saham • Perlindungan hak pemegang saham secara eksplisit dinyatakan sebagai prinsip pertama tatakelola menurut OECD • Pada KNKG/ Indonesia, perlindungan hak pemegang saham tidak dinyatakan dalam prinsip tatakelola versi Indonesia, tetapi merupakan sub prinsip dari lima prinsip yang ada, terutama pada prinsip pertama ( prinsip transparansi) dan prinsip ke lima ( fairness)

5 PRINSIP GCG VERSI OECD 1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham 2. Perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham 3. Peranan stake holder yang terkait dengan perusahaan 4. Keterbukaan dan transparansi 5. Akuntabilitas Dewan

Prinsip GCG versi OECD paska 2004 • The OECD Principles of Corporate Governance • I. Ensuring the Basis for an Effective Corporate Governance Framework • II. The Rights of Shareholders and Key Ownership Functions • III. The Equitable Treatment of Shareholders • IV. The Role of Stakeholders in Corporate Governance • V. Disclosure and Transparency • VI. The Responsibilities of the Board

Prinsip-prinsip corporate governance OECD ( Sejak Juni 2004) Prinsip-prinsip corporate governance OECD sejak tahun 2004 mencakup 6 bidang/aspek, yaitu: 1. Kerangka & Landasan hukum yang diperlukan untuk memastikan penerapan corporate governance secara efektif 2. Hak pemegang saham dan fungsi pokok kepemilikan perusahaan 3. Perlakuan yang adil terhadap para pemegang saham 4. Peranan pemangku kepentingan dalam corporate governance 5. Pengungkapan informasi perusahaan secara transparan 6. Tanggung jawab dewan pengurus

Perbedaan prinsip GCG OECD sebelum dan setelah 2004 • Sebelum tahun 2004, OECD menganut lima prinsip, setelah tahun 2004 menganut enam prinsip. Perubahannya, terletak pada tambahan prinsip pertama saja, sedangkan yang semula dimuat pada prinsip kesatu sampai kelima, menjadi prinsip kedua sampai keenam. • Tambahan pada prinsip pertama, berupa dasar agar pelaksanaan GCG di beberapa perusahaan atau negara menggunakan kerangka penerapan, didasarkan pada aturan atau perundangan tertentu, sehingga terdapat konsekuensi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan GCG

National Committee on Governance ( NCG 2006)

• • • • •

Kode Indonesia tentang tata kelola Perusahaan yang Baik ( Indonesia’s Code of Good Corporate Governance ) 17 oktober 2006, terdiri 5 aspek. Transparansi (transparency) Akuntabilitas (accountability) Responsibilitas (responsibility) Independensi (independency) Kesetaraan (fairness)

jenis saham dalam perusahaan

Prinsip 1:Perlindungan thd hak-hak PS • (1) menjamin keamanan metode pendaftaran kepemilikan (per Bapepam-LK no X H 2) • (2) mengalihkan atau memindahkan saham yang dimilikinya, • (3) memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur ( dari laporan tahunan, hasil RUPS.... Per. Bapepam-LK No XK6&IX.1.1) • (4) ikut berperan danmemberikan suara dalam rapat umum pemegang saham,(psl 52 UUPT) • (5) memilih anggota Dewan Komisaris dan Direksi ( pasal 94 dan 111 UU PT), • (6) memperoleh pembagian keuntungan perusahaan(pasal 52 UUPT).

Keputusan material yg perlu persetujuan RUPS • Transaksi dengan nilai antara 20% hingga 50% dari ekuitas perusahaan per Bapepam no, IX. E.2 • Transaksi yang mengandung benturan kepentingan (IX E 1) • Transaksi mengenai afiliasi (IX>E>1)

Hak-hak lain pemegang saham • Hak mengajukan gugatan ke pengadilan dengan hak suara minimal 10% karena ketidak adilan dari hasil RUPS • Hak mengajukan permintaan ke pengadilan untuk inspeksi perusahaan maupun anggota Dewan( min imal 10% suara) • Meminta dilakukan RUPS (minmal 10% suara) • Memperoleh keterangan hal-hal yg berkaitan dengan direksi dan komisaris saat RUPS • Melalui RUPS , hak pengangkatan,penggantian dan pemberhentian anggota direksi dan komisasris

Penyelenggaran RUPS • Pemegang saham diberi informasi yang cukup dan tepat waktu (28 hari sebelumnya) tentang penyelenggaraan RUPS • Pemegang saham mempunyai kesempatan untuk mengajukan pertanyaan ke dewan, termasuk tentang audit eksternal • Hal-hal lain , dimuat di UU nomor 40/ 2007 tentang perseroan terbatas dan teknis penerapannya dapat dlihat dari AD , ART dan board manual masing-masing korporeasi

Kuliah IX Prinsip perlakuan yang setara terhadap pemegang saham

Pembahasan materi prinsip perlakuan yang setara terhadap pemegang saham 1. Kesamaan hak untuk saham dengan kelas yang sama 2. Persetujuan dan pengungkapan hak untuk saham dengan kelas yang berbeda 3. Transaksi dengan pihak yang berelasi / mengandung benturan kepentingan 4. Perdagangan orang dalam/ insider trading 5. Peran akuntan profesional dalam memfasilitasi perlakuan setara terhadap pemegang saham

Prinsip 2 OECD :Perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham • Kesetaraan pada prinsip ke 2 ini lebih ditekankan kesetaraan terhadap pemegang saham minoritas, agar hak-haknya tidak dikuasai pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali • Hal ini sebagai perlindungan kepada pemegang saham minoritas akibat kegiatan pemegang saham mayoritas yg merugikan pemegang saham minoritas baik melalui keputusan RUPS maupun pelanggaran aturan diluar RUPS

Kesamaan hak untuk saham dengan kelas yang sama • Kesamaan informasi dan kemudahan investor untuk memperoleh informasi hak-hak masing-masing kelas saham (preferen , saham biasa, atau saham dwiwarna/ pemerintah RI) kelebihan dan kekurangannya tiap kelas saham( tentang deviden, hak voting dan hak saat terjadi likuidasi). • Perlindungan kepada pemegang saham minoritas dari tindakan yang merugikan yang dilakukan pemegang saham mayoritas dengan tidak memberikan informasi penting terhadap tindakan direksi( penggabungan, peleburan,pengambilalihan,pemisahan) . Di Indonesia, hal ini telah diatur dlm UU 40/ 2007 pasal 126) • Kesamaan hak keterwakilan pemegang saham dalam RUPS • Kesamaan hak keterwakilan pemegang saham yang berdomisili diluar wilayah kedudukan emiten • Kesamaan hak untuk memperoleh kemudahan prosedur keikut sertaan dan pemberia suara dalam RUPS

3 pasal Ketentuan Subprinsip A.1 dari prinsip 3 OECD dan adopsinya di RI • Pada seri kelas yg sama, seluruh saham harus memiliki hak yg sama ( = psl UU PT) • Seluruh investor harus dapat memperoleh invormasi tentang hak masing2 seri dan kelas saham sebelum membeli saham(= Per Bapepam-LK VII.G.7) • setiap perubahan pada hak suara harus mendapatkan persetujuan dari pemegang saham yang memperoleh dampak negatif akibat perubahan hak suara tersebut

Pengungkapan hak pemegang saham sesuai dengan kelasnya • Harus diungkapkan dengan jelas prioritas masingmasing kelas saham ( preferen , saham biasa) terhadap pembagian deviden, hak klaim emisi saham maupun pemindahan hak saham, hak voting dalam RUPS ( pemilihan direksi, penggabungan, pemisahan dll), dan pembebanan pemegang saham bila terjadi likuidasi. • Dalam UU 40/2007, hal tersebut diatur pada pasal 52 sd 57.

Transaksi dengan pihak berelasi •

Pihak yang berelasi dan mengandung konflik kepentingan bisa terdiri dari keluarga pemegang saham pengendali/saham utama, direksi, komisaris, anak perusahaan, entitas pelapor penilai atau profesional eksternal, perusahaan milik pejabat yang terkait dengan kegiatan perusahaan, keluarga direksi / komisaris( dibahas lebih rinci pada Kuliah X). • Transaksi dengan pihak yang berelasi dapat berupa kegiatan operasional( suplier utama, perwakilan/ distributor pemasaran, keagenan) harus diungkapkan dengan jelas, sedangkan kegiatan strategis ( misalnya: pemisahan kegiatan diberikan kepada anak perusahaan , memperoleh/ memberi pinjaman perusahaan lain, pembentukan unit baru, perolehan kontrak penting, melepaskan atau mengalihkan aktiva perusahaan publik kepada perusahaan lain, melakukan penyertaan atau memakai jasa perusahaan dimana pemegang saham utama, direktur, komisaris berasal dari direktur, komisaris dan pemegang saham utama perusahaan publik terkait) harus mendapat persetujuan mayoritas pemegang saham independen( UU 80/ 95 pasal 82 ayat2 )

Subprinsip A.2 prinsip 3 OECD • Memberlakukan regulasi yg mewajibkan (1)pengungkapan transaksi pihak berelasi benturan kepentingan; (2)peran DEKOM dalam melakukan pengawasan terhadap transaksi yg mengandung benturan kepentingan ; (3) pengaturan darri transaksi yg mengandung kepentingan kelompok usaha tertentu harus dikompensasi dengan penerimaan manfaat sepadan untuk kelompok usaha lainnya ; (4) hak memesan saham lebih dulu utk pemegang saham lama ;(5) persetujuan RUPS atas transaksi pihak berelasi ; (6) peningkatan peran serta pemegang saham non pengendali dalam pemilihan DEKOM , khususnya Kom Independen ;(7) mengizinkan pemegang saham pengendali membeli saham milik PS non pengndali denga harga yg ditetapkan penilai independen ;(8)mengizinkan PS non pengendali melakukan tuntutan hukum atas tindakan manajemen direksi dan DEKOM yg merugikan PS non pengendali

Persetujuan benturan kepentingan • Menurut UU 80/1995 pasal 82 ayat 2: .....transaksi yang berbenturan kepentingan adalah kepentingan ekonomis emiten atau perusahaan publik dengan kepentingan pribadi direksi atau komisaris atau juga pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik. • Peraturan Bapepam nomor IX E.1 : jika suatu transaksi dimana seorang komisaris, direksi atau pemegang saham utama mempunyai benturan kepentingan, maka transaksi tersebut harus disetujui para pemegang saham independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu sebagai diatur dalam peraturan ini. Persetujuan mengenai hal tersebut harus ditegaskan dala bentuk akta notariil

Benturan kepentingan versi GCG bag. 3.2 • Benturan kepentingan adalah keadaan diman terdapat konflik antara kepentingan ekonomis perusahaan dan kepentingan ekonomi pribadi pemegang saham, komisaris dan direktur, serta karyawan perusahaan • Dalam menjalankan kewajibannya, komisaris, direktur dan karyawan perusahaan harus mendahulukan kepentingan ekonomis perusahaan diatas kepentingan pribadi • Direktur, komisaris dan karyawan dilarang menyalah gunakan jabatan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, keluarga atau pihak lain • Dalam pembahasan dan pengambilan keputusan yg mengandung benturan kepentingan, pihak yg bersangkutan tidak boleh ikut serta • PS yg mempunyai benturan kepentingan harus mengeluarkan suaranya dalam RUPS sesuai dengan yg diambil PS yg tidak mempunyai benturan kepentingan • Setiap komisaris, direktur dan karyawan, setiap tahun harus membuat pernyataan tidak memiliki benturan kepantingan dlm pengambln keputusan

unsur insider trading • • • •

Adanya perdagangan efek Dilakukan oleh orang dalam perusahaan Adanya inside information Informasi itu belum diungkap dan terbuka untuk umum • Perdagangan tersebut dimotivasi oleh informasi itu • Tujuan untuk mendapatkan keuntungan

Penanganan insider trading • Penanganan insider trading dapat dilakukan mulai pencegahan ( preventif) maupun represif. • Tindakan preventif, dapat dilakukan dengan internalisasi penerapan prinsip GCG kepada direksi, komisaris, dan pemegang saham utama, termasuk sanksinya berdasarkan perundangan yang berlaku ( di Indonesia UU 80/1995 padal 102, 103,104) serta intensifikasi organ pendukung ( sekper , auditor internal / eksternal) dalam memberi informasi dan pengungkapan yang jelas kepada pemegang saham seta ke hatihatian transaksi pra merger/ pra akuisisi • Tindakan represif, yang didasarkan tindakan hukum terhadap pelaku insider trading • Meskipun secara nyata kasus tersebut mudah dideteksi, namun pembuktian dari mana sumber kebocoran informasi, sulit diperoleh ( kasus merger PT semen Gresik dengan Cemex, dimana putra dari Tanri Abeng yg saat itu menteri BUMN, memborong saham semen Gresik beberapa bulan sebelum merger- sumber : majalah Tempo))

Peran akuntan profesional • Secara etika, akuntan professional terikat dengan kode etik akuntan nomor 301 tentang informasi rahasia dalam review praktek profesional, sehingga akuntan harus merahasiakan informasi yang dapat menimbulkan perubahan harga efek secara signifikan dalam jangka waktu pendek. • Dilihat dari 8 prinsip akuntan (versi IAPI), akuntan harus mengutamakan kepentingan publik dengan memberikan pengungkapan yang jelas terhadap transaksi hubungan istimewa maupun transaksi tertentu yang terkait dengan pihak berelasi yang dapat berpotensi terjadi benturan kepentingan

5 Peran akuntan....(lanjutan) • Melakukan audit secara profesional, khususnya yg terkait dengan pengungkapan benturan kepentingan sesuai PSAK dan perundangan • Membantu komisaris independen dlm melakukan review atas transaksi pihak yg berelasi • Merancang dan mengimplementasikan sistem informasi dan pengendalian yg mendorong terciptanya perlakuan yg setara thd PS, terkait dng transaksi pihak yg berelasi dan insider trading • Mengendalikan diri dari unit/area yg menjadi tanggung jawabnya dari keterlibatan insider trading • Mendorong keterbukaan dan kewajaran dalam pengungkapan transaksi pihak yg perelasi dan benturan kepentingan

Report on the Observance of standard and Codes(ROSC) • ROSC merupakan pelaporan terhadap pelaksanaan prinsip perlakuan etika bisnis suatu entitas, dapat dilakukan partial masing2 prinsip maupun simultan/ total semua prinsip • ROSC dapat dilaksanakan oleh asesor eksternal independen dengan menghasilkan nilai atau tingkat pencapaian pelaksanaan etika bisnis( baca: GCG) , maupun secara internal oleh team yang dibentuk direksi perusahaan sebagai tahap lanjut evaluasi perbaikan berdasarkan saran dari team eksternal sebelumnya. • Bentuk penilaiannya, biasanya merupakan penjumlahan score dari masing masing subprinsip ( dari prinsip yang dinilai), dengan mengutarakan kondisi pencapaian dan keterbatasan dalam pencapaian suatu sub prinsip. Untuk memberikan gambaran agar dilihat contoh ROSC halaman 121 buku modul, tentang report World Bank thd penerapan prinsip 3 di indnsia

Kasus sumalindo • Pembahasan kasus sumalindo dalam paper mahasiswa, paling tidak memuat : 1. Kronologis berdirinya, pemegang saham utama/ pengendali , pemegang saham minoritas. 2. Karakter dan bidang bisnisnya, perkembangan perusahaan/ rugi –labanya, keputusan RUPS dan RUPSLB, yang terkait dengan pelepasan/ penjualan saham dan pendirian anak perusahaan 3. Informasi yang tidak lengkap terhadap pemegang saham minoritas,terhadap pos pos neraca yang tidak jelas serta penurunan harga saham yang signifikan 4. Peran akuntan publik terhadap pengungkapan transaksi yang berbenturan kepentingan, termasuk pos-pos neraca yang tidak jelas 5. Pelanggaran hukum ( UU 40/ 2007 dan UU 80/95) serta proses tuntutan pemegang saham minoritas 6. Kondisi terakhir putusan pengadilan ( yang merugikan pemegang saham minnoritas)

Analisis pelanggaran perundangan • Pelanggaran Undang – Undang perseroan terbatas pasal 126: 1. Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambil alihan atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan : a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan b. Kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan c. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. 2. Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan , Pengambilalihan atau pemisahan... Hanya boleh menggunakan haknya sesuai pasal 62. ( meminta agar sahamnya dibeli perseroan dengan harga yang wajar) • Pelanggaran UU 80/1995 pasal 83-87, 102, 103 dan 104

Type kepemilikan saham(UU 40/2007) 1. Kepemilikan melalui perusahaan kelompok ( holding company/ parent company/ controlling company atau concern/ group company.

2. Kepemilikan piramid oleh perseroan Kepemilikan pyramid adalah pengendalian suatu perseroan oleh pemegang saham minoritas dalam suatu perusahaan, sekaligus yang juga merupakan pemegang saham pengendali pada pemegang saham mayoritas perusahaan tersebut. Dengan kata lain, kepemilikan piramid adalah kepemilikan saham minoritas oleh induk perusahaan pada cucu perusahaan dimana saham mayoritasnya dimiliki oleh anak perusahaan dari induk perusahaan tersebut.

Type kepemilikan saham( lanjutan) 3. Kepemilikan oleh anak perusahaan Undang-undang Perseroan terbatas melarang perseroan untuk mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri atau dimiliki oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh perseroan (Pasal 36). Bila hal ini terjadi akibat membeli saham milik sendiri, kepemilikannya maksimal 3 tahun( psl 37) 4. Kepemilikan silang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tidak mengatur mengenai mengenai larangan kepemilikan silang, tetapi melanggar Undang-Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 36 ayat (1) ; bila terjadi karena adanya hibah, warisan dsb, terdapat konsekuensi hukum bahwa terjadinya kepemilikan silang tidak boleh dibiarkan permanen 5. Kepemilikan oleh Nominee a. nominee merujuk pada suatu usulan, atau nominasi kandidat atau calon untuk menduduki suatu jabatan tertentu, untuk memperoleh suatu penghargaan tertentu, atau untuk jenis-jenis pencalonan lainnya. b. nominee memberikan pengertian sebagai seseorang yang mewakili kepentingan pihak lain. 6. Kepemilikan tunggal ( dilarang, bila terjadi, maksimal 6 bulan stlh disyahkan)

Lanjutan............. • Kepemilikan piramid juga dedifinisikan kepemilikan secara tidak langsung suatu perusahaan melalui perusahaan lain baik melalui perusahaan publik maupun perusahaan non publik. • Melalui rangkaian piramid dan lintas kepemilikan pemegang saham pengendali dapat memisahkan hak aliran kas dan hak kontrol. Perbedaan kedua hak tersebut memunculkan leverage hak aliran kas

Kepemilikan imediat, kepemilikan ultimat dan ekspropriasi • Kepemilikan imediat adalah kepemilikan langsung dalam perusahaan publik. Pada contoh slide berikut, kepemilikan imediat kel D terhadap PT A adalah 60%.. • Kepemilikan ultimat adalah kepemilikan langsung dan tidak langsung terhadap perusahaan publik. Pada contoh slide berikut, kepemilikan ultimate kel D terhadap PT A adalah 60% langsung, melalui PT B 10%, melalui PT C 20% • Ekspropriasi adalah proses penggunaan kontrol utk memaksimumkan kesejahteraan sendiri dengan distribusi kekayaan dari pihak lain.

Contoh struktur kepemilikan piramid

PT A( publik) 10%

20%

60%

PT B 40% 40%

PT C 30%

KELUARGA D

HAK ALIRAN KAS DAN HAK KONTROL • Hak aliran kas(cashflow right) adalah klaim keuangan pemegang saham terhadap perusahaan (prakteknya, dalam bentuk deviden). • hak aliran kas terdiri dari hak aliran kas langsung, yaitu prosentasi saham yang dimiliki pemegang saham pengendali pada perusahaan publik atas nama dirinya sendiri; dan hak aliran kas tidak langsung adalah penjumlahan atas hasil perkalian presentasi saham dalam setiap rangkai kepemilikan. • Hak aliran tidak langsung merupakan klaim pemegang saham pengendali terhadap deviden secara tidak langsung melalui mekanisme kontrol thd perusahaan

Contoh kasus • Bila keluarga D pada skema kepemilikan piramid memiliki saham di PT A 60%, di PT B 30%, di PT C 40 % ; disisi lain PT B memiliki saham di PT A 10% dan PT C memiliki saham PT A 20 %, berapa hak aliran kas keluarga D terhadap PT A, PT B dan PT C ? • Jawaban : • Hak aliran kas langsung kel D pada PT A = 60% • Hak aliran tidak langsung kel D pada PT A melalui PT B = 40% *10% = 4% • Hak aliran tidak langsung kel D pada PT A melalui PT C= 30% * 20%= 6% Total hak aliran kas kel D kpd PT A=60%+4%+6%= 70%

Hak kontrol • Hak kontrol (disebut juga voting rights) adalah( kemampuan ) untuk menggunakan hak suara untuk ikut menentukan kebijakan penting perusahaan dalam RUPS. • Hak kontrol terdiri hak kontrol langsung, yaitu presentasi saham yang dimiliki saham pengendali atas nama dirinya sendiri pada perusahaan; dan, hak kontrol tidak langsung adalah penjumlahan atas hasil kontrol minimum ( hubungan yang paling lemah) dalam setiap rantai kepemilikan. • Dari contoh skema diatas, berapa hak kontrol langsung dan tidak langsung keluarga D terhadap PT A, PT B, PT C ? • Jawab : • Hak kontrol langsung pd PT A= 60% • Hak kontrol tidak langsung pd PT A melalui PT B=10%; sedang melalui PT C = 20% ( di PT B 10 % dibanding 40% ; di PT C 20 % dibanding 30%  ambil rantai % hak yg lebih kecil) • Total hak kontrol kel D kepada PT A=60%+10%+20%=90%

Hak aliran kas leverage • Hak aliran kas leverage adalah deviasi antara hak aliran kas denganhak kontrol. Semakin besar deviasi hak aliran kas dengan hak kontrol, menunjukkan semakin tinggi peningkatan kontrol pemegang saham pengendali melebihi hak aliran kasnya. • Peningkatan hak kontrol atas hak aliran kas dilakukan pemegang saham pengendali melalui berbagai mekanismekepemilikan piramidsa, lintas kepemilikan silang/lintas dan saham dengan hak suara berbeda • Sebagai contoh, bila Tn B mempunyai saham di PT H 5%, di PT I,30%,di PT J 40%: disisi lain PT I memiliki saham 10% di PT H dan PT J 20% di PT H, maka besarnya leverage hak aliran Tn B atas PT A adalah 35%-16%=19%. • Hak aliran kas leverage B terhadap PT I = 30%-30%=0% ; sedang B atas PT J sebesar 40%-40%= 0%

Contoh kasus ekspropriasi Kel D 100%

PT B

60%

Publik 40%

PT A

Kasus ekspropriasi saham pengendali • Dari uraian slide sebelumnya, pemegang saham pengendali PT A ( yaitu kel D yang memiliki saham PT B 100%) memutuskan dalam RUPS PT A, untuk tahun depan agar lebih efektif, perusahaan tidak membuat komponen produk sendiri,tetapi membeli komponen produk dari PT B. Jadi, PT A bisa langsung asembling saja. Ternyata harga komponen dari PT B 20%( dari harga jual) lebih tinggi dibandingkan kalau komponen dibuat sendiri oleh PT A. Buatlah gambaran perhitungan, bahwa hal tersebut akan menurunkan hak aliran kas pemegang saham minoritas/publik dan meningkatkan pendapatanpemegang saham pengendali/kel D

Jawaban kasus • Misalkan deviden yang dibagi tahun lalu RP X, tahun sekarang laba turun 20%, deviden yang dibagi 0,8 X • Tahun lalu, publik menerima 40%*X= 0,4 X, tahun sekarang menerima 40% * 0,8X = 0,32 X jadi mengalami penurunan deviden 0,08 X • Tahun lalu, kel D menerima 0,6 X, tahun sekarang menerima 60% * 0,8 X= 0,48 X , jadi mengalami penurunan deviden 0,12; tetapi disisi lain mendapat kenaikan laba dari PT B, 20% karena harga jual komponen PT B tahun ini naik 20% Pada kasus ini kel D mendapat tambahan laba dari PT B= 100% * 0,2X= 0,2X, sehingga total pendapatan deviden kel D = 0,48 X dari PT A+0,2X dari PT B=0,68X Jadi secara total deviden kel D naik 0,08X, sedangkan deviden publik selaku pemegang saham minoritas,deviden turun 0,08 X

Contoh kasus ekspropriasi (2) • Suatu BUMN MNC di Eropa menanam modalnya di beberapa negara di Asia diantaranya di negara I dan negara H. • Supaya memenuhi persyaratan kepemilikan saham, maka di negara I BUMN tsb mendirikan PT SI dengan memiliki 80% saham, sedangkan PT P dan organisasi K di negara I masing2 memiliki 10% saham( minoritas). • Dalam pelaksanaannya , PT SI di negara I selalu rugi, karena untuk memproduksi produknya,PT SI membeli komponen dari PT SH negara H dengan harga yang di markup sehingga laba yang seharusnya dimiliki perusahaannya di negara I (PT SI) digeser ke negara H PT SH, dengan alasan pajak perseroan negara H< dari negara I • Berikutnya ,untuk lebih dapat mengendalikan PT SI , BUMN MNC tersebut menambah penyertaannya, sehingga prosen relatif kepemilikan di PT SI menjadi 85 %, yang secara hukum menghilangkan hak-hak pemegang saham minoritas di negara I yang prosentase kepemilikannya menjadi hanya 15%,( dibawah 20%) • Hal tersebut menyebabkan hak pengendalian PT S MNC semakin kuat, dan hak pemegang saham minoritas semakin turun

Peranan Komisaris Independen pada Perusahaan Publik • Pedoman Penerapan GCG versi Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)tentang Komisaris Independen yang ada di perusahaan publik, bagian IV.C , menyebutkan bahwa pada prinsipnya Komisaris bertanggung jawab dan memiliki wewenang untuk mengawasi kebijakan dan tindakan Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi, jika diperlukan. Untuk membantu Komisaris dalam menjalankan tugasnya, berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan, maka seorang Komisaris dapat meminta nasihat dari pihak ketiga dan/atau membentuk komite khusus. Setiap anggota Komisaris harus berwatak amanah dan mempunyai pengalaman dan kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.

Kasus PT Antam • Dalam membuat presentasi PT Antam, agar diurai mengenai struktur kepemilikan saham, apa yang dilakukan terhadap para pemegang saham dikaitkan dengan perlindungan hak pemegang saham ( kaitkan dengan dengan penerapan GCG); posisi Dewan Komisaris , sistem pengendalian antar Dewan, kode etik perusahaan, sistem nilai/ kredo, penilaian dari asesor independen terhadap penerapan GCG, keterbukaan informasi keuangan terutama terhadap kerugian/ penyebabnya dan tindak lanjutnya, laporan keuangan, dll

ASESMEN PENERAPAN TATA KELOLA • VERSI OECD/ASEAN • VERSI BUMN • Periksa lampiran khusus setelah slide XIV

Satyam – india 2009 Telkomsel- temasek

Contoh penerapan penilaian ASEAN

Ruang Lingkup Penilaian versi BUMN a. Aspek Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan, b. Aspek Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal, c. Aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, d. Aspek Direksi, e. Aspek Pengungkapan lnformasi dan Transparansi f. Aspek lainnya.

STRUKTUR PENILAIAN DAN EVALUASI PENERAPAN GCG CAPAIAN No.

I

ASPEK

INDIKATOR

PARAMETER

BOBOT

KOM KOM

66

15 15

7

II

PEM PEM

66

25 25

9

III

DEK DEK

12 12

44 43

35

IV

DIR DIR

13 13

52 52

35

V

PTI PTI

44

16 16

16 9

VI

FAL FAL

22

22

25

153

100

TOTAL

6

43

UJI TINGKAT PEMENUHAN

SKOR

%

52

Ringkasan Hasil Penilaian(contoh) No

Aspek Pengujian

Bobot

Capaian Skor

%

7,00

5,20

74,26%

9,00

7,91

87,88%

Aspek Komitmen Terhadap Penerapan 1.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Aspek Pemegang Saham dan

2.

RUPS/Pemilik Modal 3.

Aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

35,00

31,58

90,23%

4.

Aspek Direksi

35,00

31,06

88,76%

9,00

4,62

51,29%

5,00

0

0%

100

80,37

80,37%

Aspek Pengungkapan lnformasi dan 5. Transparansi 6.

Aspek lainnya

SKOR KESELURUHAN

Perbandingan scoredcard asean dg BUMN asean • Hak pemegang saham...10 • Kesamaan perlakuan.....15 • Peranan stakeholder......10 • Pengungkapan &transp.25 • Pertanggung jawaban dewan...........................40 Jumlah...............................100

bumn • Komitmen......................07 • Pemegang saham .........09 • pert.jwbn Dewan Kom..35 • Pert.jwbn Dewan dirks...35 • Pengungkapan &transp..09 • Aspek lainnya.............+/-05 Jumlah ..............................100