Koran Tempo 13juni09 Bl B2 Pers Hakim Berkomitmen Gunakan Uu Pers
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View Koran Tempo 13juni09 Bl B2 Pers Hakim Berkomitmen Gunakan Uu Pers as PDF for free.
More details
- Words: 365
- Pages: 1
KORAN TEMPO › Print Article
Page 1 of 1
Edisi 13 Juni 2009
Hakim Berkomitmen Gunakan UndangUndang Pers Pasal pencemaran nama baik tetap dipakai. SEMARANG - Hakim di pengadilan negeri memilih akan menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers daripada menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam menyelesaikan kasus atau sengketa-sengketa mengenai delik pers. Kepala Pengadilan Negeri Rembang Sunardi menyatakan, jika sudah ada aturan yang secara khusus mengaturnya, aturan yang umum harus dikesampingkan. "Karena berlaku asas lex specialis," kata Sunardi kepada Tempo kemarin. Dalam hal ini, aturan khusus tentang delik pers adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, sedangkan aturan yang umum adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, ujarnya, dalam menangani satu kasus harus digunakan aturan terbaru. Apalagi, kata Sunardi, Mahkamah Agung juga sudah mengeluarkan surat edaran terkait dengan delik pers. "Jika ada sengketa tentang pers, pengadilan harus menghadirkan saksi ahli dari kalangan pers," kata Sunardi. Selama ini, Sunardi mengaku, di Pengadilan Negeri Rembang belum pernah ada kasus sengketa pers. Salah satu hakim di Pengadilan Negeri Rembang, I Wayan Sukradana, berpendapat sama. "Kami akan gunakan Undang-Undang Pers, katanya. Namun, Wayan tak setuju jika pasal pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dihapus. "Pasal ini untuk mengerem agar orang tidak dengan mudah memfitnah orang lain," katanya. Wayan khawatir, jika pasal ini dihapus, orang bisa dengan bebas memfitnah orang lain. Ia menjelaskan, dalam memutuskan kasus pencemaran nama baik, kata Wayan, para hakim tentu memiliki pertimbangan apakah ada unsur pencemaran nama baik atau tidak. Menurut Wayan, pernyataan yang mengandung unsur pencemaran nama baik atau tidak dapat diukur dari apakah yang dinyatakan seseorang itu benar-benar ada atau tidak. Kalau benar-benar ada, berarti tidak mencemarkan nama baik. Sebaliknya, kalau pernyataan seseorang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, itu mengandung unsur pencemaran nama baik. "Itu fitnah," katanya. Selama ini polisi dan kejaksaan tidak menggunakan Undang-Undang Pers yang berkaitan dengan delik pemberitaan. Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Uung Abdul Syukur menolak mengomentari sikap hakim itu. “Ini bukan wewenang saya,” katany Apalagi, kata dia, saat ini konteks pembicaraan Undang-Undang Pers itu selalu dikaitkan dengan kasus Prita Mulyasari, yang dituduh mencemarkan nama baik Rumah Sakit Omni International. “Prinsipnya, (kejaksaan) di darah ikut instruksi Kejaksaan Agung,” ujar Uung.ROFIUDDIN
http://www.korantempo.com/korantempo/cetak/2009/06/13/Berita_Utama-Jateng/krn.20090613.1680 ... 6/23/2009
Page 1 of 1
Edisi 13 Juni 2009
Hakim Berkomitmen Gunakan UndangUndang Pers Pasal pencemaran nama baik tetap dipakai. SEMARANG - Hakim di pengadilan negeri memilih akan menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers daripada menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam menyelesaikan kasus atau sengketa-sengketa mengenai delik pers. Kepala Pengadilan Negeri Rembang Sunardi menyatakan, jika sudah ada aturan yang secara khusus mengaturnya, aturan yang umum harus dikesampingkan. "Karena berlaku asas lex specialis," kata Sunardi kepada Tempo kemarin. Dalam hal ini, aturan khusus tentang delik pers adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, sedangkan aturan yang umum adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, ujarnya, dalam menangani satu kasus harus digunakan aturan terbaru. Apalagi, kata Sunardi, Mahkamah Agung juga sudah mengeluarkan surat edaran terkait dengan delik pers. "Jika ada sengketa tentang pers, pengadilan harus menghadirkan saksi ahli dari kalangan pers," kata Sunardi. Selama ini, Sunardi mengaku, di Pengadilan Negeri Rembang belum pernah ada kasus sengketa pers. Salah satu hakim di Pengadilan Negeri Rembang, I Wayan Sukradana, berpendapat sama. "Kami akan gunakan Undang-Undang Pers, katanya. Namun, Wayan tak setuju jika pasal pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dihapus. "Pasal ini untuk mengerem agar orang tidak dengan mudah memfitnah orang lain," katanya. Wayan khawatir, jika pasal ini dihapus, orang bisa dengan bebas memfitnah orang lain. Ia menjelaskan, dalam memutuskan kasus pencemaran nama baik, kata Wayan, para hakim tentu memiliki pertimbangan apakah ada unsur pencemaran nama baik atau tidak. Menurut Wayan, pernyataan yang mengandung unsur pencemaran nama baik atau tidak dapat diukur dari apakah yang dinyatakan seseorang itu benar-benar ada atau tidak. Kalau benar-benar ada, berarti tidak mencemarkan nama baik. Sebaliknya, kalau pernyataan seseorang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, itu mengandung unsur pencemaran nama baik. "Itu fitnah," katanya. Selama ini polisi dan kejaksaan tidak menggunakan Undang-Undang Pers yang berkaitan dengan delik pemberitaan. Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Uung Abdul Syukur menolak mengomentari sikap hakim itu. “Ini bukan wewenang saya,” katany Apalagi, kata dia, saat ini konteks pembicaraan Undang-Undang Pers itu selalu dikaitkan dengan kasus Prita Mulyasari, yang dituduh mencemarkan nama baik Rumah Sakit Omni International. “Prinsipnya, (kejaksaan) di darah ikut instruksi Kejaksaan Agung,” ujar Uung.ROFIUDDIN
http://www.korantempo.com/korantempo/cetak/2009/06/13/Berita_Utama-Jateng/krn.20090613.1680 ... 6/23/2009
Related Documents
