Konstitusional

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa sebab atas segala rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya, makalah mengenai “Konstitusional” ini dapat diselesaikan tepat waktu. Meskipun kami menyadari masih banyak terdapat kesalahan didalamnya. Tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah membantu tugas makalah ini. Kami sangat berharap dengan adanya makalah ini dapat memberikan manfaat dan edukasi mengenai konstitusional. Selain itu makalah ini juga nantinya diharapkan dapat memberikan edukasi mengenai pengetahuan yang berkaitan dengan ke-Indonesia-an. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pembuatan makalah ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk kemudian makalah kami ini dapat kami perbaiki dan menjadi lebih baik lagi. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga makalah ini dapat bermanfaat.

Daftar Isi KATA PENGANTAR.................................................................................................................................... i PEMBAHASAN ......................................................................................................................................... 3 Memetakan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ............................................................... 3 Syarat – Syarat menjadi Warga Negara Indonesia.............................................................................. 5 Konstitusional ..................................................................................................................................... 6 Konstitusi Negara ................................................................................................................................ 6 Tujuan Konstitusi ................................................................................................................................ 6 Nilai-nilai Konstitusi dan penerapannya dalam UUD 1945 ................................................................. 7 Kegunaan Konstitusi............................................................................................................................ 7 Nilai-Nilai Konstitusi ............................................................................................................................ 8 Tanggung Jawab Warga Negara Terhadap Konstitusi dan Dasar Negara ........................................... 8 Kesimpulan.......................................................................................................................................... 8 DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................................................... 9

2

1. PEMBAHASAN 1.1.Memetakan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Indonesia adalah negara kepulauan. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 25 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batasbatas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang”. Indonesia yang terletak diantara Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia serta di anatara Benua Asia dan Benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup 1) kesatuan politik; 2) kesatuan hukum; 3) kesatuan sosial-budaya; serta 4) kesatuan pertahanan dan keamanan. Berkaitan dengan wilayah negara Indonesia, pada 13 Desember 1957 pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Djuanda. Deklarasi itu menyatakan: “Bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya, adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang” (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012:177- 178). Sebagai negara kepulauan yang memiliki luas wilayah perairan lebih besar daripada wilayah daratan , maka wilayah perairan laut memiliki peranan yang penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesuai dengan Hukum Laut Internasional yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982, berikut ini adalah gambar pembagian wilayah laut menurut konvensi Hukum Laut PBB. Sebagai negara yang memiliki jumlah sumber daya alam yang meilmpah, Indonesia menjadi wilayah yang subur. Oleh karena itu, maka negara mempunyai kewajiban- kewajiban sebagai berikut: 1. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat. 2. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.

3

Salah satu syarat berdirinya suatu negara adalah rakyat yang berada di wilayah negara tersebut. Rakyat dibedakan menjadi dua, yakni : 1. Penduduk dan Bukan Penduduk Penduduk adalah semua orang yang bertempat tinggal atau menetap di wilayah suatu negara. Sedangkan yang bukan penduduk adalah semua orang yang berada di wilayah suatu negara, namun tidak bertujuan untuk tinggal atau menetap di negara tersebut. 2. Warga Negara dan Bukan Warga Negara Warga negara adalah semua orang yang telah menjadi anggota dari negara tersebut secara sah, berdasarkan hukum yang berlaku. Sedangkan yang bukan warga negara adalah orang asing atau warga negara lain.

Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun warga negara, secara konstitusional tercantum dalam Pasal 26 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. (2) Penduduk ialah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undangundang.

4

1.2.Syarat – Syarat menjadi Warga Negara Indonesia Warga Negara Indonesia adalah warga asli Indonesia dan sah berdasarkan hukum yang berlaku. Sedangkan warga asing yang ingin untuk menetap dan tinggal di wilayah Indonesia, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan pada pemerintah dan melalui proses naturalisasi. Permohonan kewarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu : 1. Naturalisasi Biasa : Orang dari bangsa asing yang yang akan mengajukan permohonan pewarganegaraan dengan cara naturalisasi bisa, harus memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2006, sebagai berikut: a. Berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah; b. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat lima tahun berturutturut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut; c. Sehat secara jasmani dan rohani; d. Mampu berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; e. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara satu tahun lebih; f. Tidak berkewarganegaraan ganda; g. Membayar uang pewarganegaraan ke kas negara.

2. Naturalisasi istimewa : diberikan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. Naturalisasi Istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara, setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Naturalisasi istimewa batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut berkewarganegaraan ganda.

5

1.3.Konstitusional Konstitusional adalah akar kata dari konstitusi yang berarti keseluruhan aturan dan ketentuan yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi harus bersumber pada dasar-dasar negara yang menempati kedudukan norma hukum tertinggi suatu negara. Konstitusi juga berarti Undang-Undang Dasar, yaitu satu atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan yang bersifat pokok. Dengan demikian, konstitusi bersumber dari dasar negara. Norma hukum dibawah dasar negara tidak boleh bertentangan dengan norma dasar. Isi norma tersebut bertujuan mencapai cita-cita yang terkandung dalam dasar negara. Berdasarkan definisi konstitusi tersebut, dapat disimpulkan bahwa konstitusional adalah suatu tindakan atau perilaku yang harus didasari oleh konstitusi yang telah ada di dalam suatu negara.

1.4.Konstitusi Negara Konstitusi pada umumnya bersifat kondifaksi yaitu dokumen yang berisikan aturanaturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan. Namun dalam pengertian ini, konstitusi harus diartikan dengan tidak semuanya berupa dokumen tertulis, karena negara indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak kepulauan yang tentunya mempunyai beragam norma yang mungkin berbeda.

1.5. Tujuan Konstitusi Tujuan dibuatnya konstitusi adalah untuk mengatur jalannya kekuasaan dengan membatasinya melalui aturan untuk menghindari terjadinya kesewenangan yang dilakukan penguasa untuk mewujudkan kemajuan bernegara yang dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Untuk mengatur organisasi negara dan lembaga-lembaga pemertintahan 2. Untuk membatasi dan mengontrol tindakan pemerintahan agar tidak berlaku sewenang-wenang 3. Membagi kekuasaan berbagai lembaga negara 4. Membangun kerjasama antar lembaga negara 5. Menentukan pembagian hukum dalam negara

6

1.6.Nilai-nilai Konstitusi dan penerapannya dalam UUD 1945 Konstitusi adalah hukum tertinggi di suatu negara dan menempati posisi yang sangat vital dalam ketatanegaraan suatu negara. Menurut Prof. Pujosewodjo, S.H, undang-undang dasar sebagai suatu bentuk konstitusi tertulis adalah induk dari segala perundangundangan dalam negara, yang memberikan landasan hukum untuk pembuatan segala peraturan. UUD 1945 sebagai bentuk konstitusi tertulis di Indonesia memiliki sistematika yang terdiri dari : 1. Pembukaan 2. Batang Tubuh 3. Penjelasan Kedudukan dan hubungan pembukaan UUD 1945 dangan batang tubuh UUD 1945 yaitu pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan lebih tinggi dibanding batang tubuh, alasannya dalam pembukaan terdapat dasar negara (pancasila), fusngsi dan tujuan bangsa indonesia, dan bentuk negara indonesia. Pembukaan UUD tidak bisa diubah atau diamandemen, sedangkan batang tubuh bisa diubah atau diamandemen, dalam sistem tata hukum Republik Indonesia, pembukaan UUD 45 memenuhi kedudukan sebagai kaidah pokok negara yang fundamental karena dirumuskan oleh pendiri bangsa, pernyataan lahirnya sebagai bangsa yang mandiri, memuat asas pancasila, asas politik negara, dan memuat ketentuan yang menetapkan adanya suatu Undang-undang.

1.7.Kegunaan Konstitusi Alat bagi penguasa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara yang sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah negara yang termuat dalam dasar negara. Oleh karena itu setiap negara harus memiliki konstitusi.

7

1.8.Nilai-Nilai Konstitusi 1. Nilai normatif, yaitu konstitusi yang telah resmi diterima suatu bangsa dan dilaksanakan dengan murni dan konsekuen 2. Nilai nominal, yaitu segala yang bersandar kepada konstitusi akan tetapi terdapat pasal-pasal di dalamnya yang tidak berlaku 3. Nilai semantik, yaitu segala yang bersandar kepada konstitusi akan tetapi hanya berlaku untuk kekuatan politik/ penguasa

1.9.Tanggung Jawab Warga Negara Terhadap Konstitusi dan Dasar Negara Seluruh rakyat Indonesia bertanggung jawab untuk membangun kesadaran hidup berdasarkan pancasila dan UUD 1945 melalui hal-hal sebagai berikut : 1. Memahami pancasila dan UUD 1945 2. Berperan aktif dalam menegakkan dasar negara dan konstitusi 3. Menjalankan pola hidup taat pada aturan yang berlaku

1.10. Kesimpulan Dasar negara adalah sumber hukum, dan menjadi norma tertinggi dalam menyelenggarakan pemerintahan di suatu negara.Kata konstitusi berarti pembentukan atau dapat diartikan segala peraturan perundang-undangan tentang negara sehingga dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Dalam arti luas konstitusi adalah, keseluruhan aturan ketatanegaraan baik tertulis maupun tidak tertulis 2. Dalam arti sempit konstitusi adalah Undang-undang Dasar. Dalam suatu negara, seseorang yang disebut sebagai rakyat adalah semua orang yang telah menjadi anggota dari negara tersebut secara sah, berdasarkan hukum yang berlaku. Untuk menentukan kewarganegaraan seseorang dapat berdasarkan 2 asas, yaitu, Asas ius sanguinis (asas keturunan) dan Asas ius soli (asas kedaerahan). Dan Indonesia menggunakan asas keduanya dengan penambahan asas kewarganegaraan tunggal dan asas kewarganegaraan ganda

8

DAFTAR PUSTAKA

Lubis, Yusnawan, dkk.

2014. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jakarta:

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Jatmiko, Nicho.

2011.

Kedudukan

Warga

Negara

di

Indonesia,

(Online)

(https://nichojatmiko.wordpress.com/2011/05/30/kedudukan-warga-negara-diindonesia/), diakses 20 Agustus 2015. Renaldo, Yoshua.

2014.

Kedudukan

Warga

Negara

dan

Penduduk,

(Online)

(http://yoshuarenaldo.blogspot.com/2014/10/kedudukan-warga-negara-danpenduduk.html), diakses 20 Agustus 2015. Muja. 2014.

Kemerdekaan

Beragama

dan

Berkepercayaan,

(http://mujayany.blogspot.com/2014/10/kemerdekaan-beragama-danberkepercayaan.html), diakses 20 Agustus 2015.

9

(Online)