KONSINYERING RTRW GUNUNG KIDUL
Pak Edi : 1. Penetapan Wonosari sebagai PKL tetap harus diakomodir 2. Pasal 14 dipecah 2, ayat 3a fasilitas perkotaan yang dikembangkan PKL Wonosari skala kabupaten 3. Ayat 5 agar dilakukan deliniasi Kawasan perkotaan, dulu ada penetapan perbup/perda 4. Pasal 20 jaringan jalan masih ada yg seharusnya masuk dalam jalan lokal primer (perdesaan), seharusnya jalan lokal sekunder (perkotaan). Sama halnya untuk jalan lingkungan, akan berdampak pada ROI. 5. Kawasan perkotaan akan terkait juga permukiman kumuh, sehingga perlu ditentukan secara spesifik 6. Kep bupati 103/2018 menyebut 2 pantai utk konservasi Pak Pramuji: 1. Penetapan KBAK disebagian besar Kab GK, ada kajian KCAG yang mempertimbangkan aspek yang lebih besar (zona konservasi air tanah), 2. Rawan bencana Bu : 1. Ada kajian ESDM tentang Batasan kegiatan yag dipertimbangkan Pak: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Kawasan resapan mengikuti RTRW Prov DPP bagus untuk mendukung program tapi sebaiknya dikaji agar tersebar merata Perkantoran baru di Siraman aglomerasi perkotaan Wonosari Kesalahan penulisan pantai : Krokoh, Seruni Penentuan KPI di Semin seluas 400 Ha KEK sudah dimasukkan dalam 2 kecamatan, ada usulan agar dimasukkan sepanjang pantai selatan 7. Penulisan indikasi biaya juga disebutkan besaran dan sumber, sebaiknya tidak perlu disebutkan sumbernya. Nanti akan ditanayakn dewan acuan perhitungannya.
Bu Emi (Bidang Ekonomi): 1. Ada 12 loaksi konservasi penyu, saat ini sudah tidak memungkinkan karena sudah berkembang pariwisata 2. KBAK masih boleh sepanjang tidak merubah bentang alam, perlu justifikasi teknis 3. BPPT akan kembangkan KEK Baron technopark diperlebar sampai ke Tanjungsari 4. Rest area Bunder sudah dikembalikan ke Prov DIY 5. Pak (Bidang Fisik): 1. Penetapan KCAG 2026/2018 telah ditetapkan 9 KCAG di DIY 2. Struktur ruang di Banyusoco akan dibangun SPAM Regional Banyusoco
3. Pengentasan Kemiskinan di Gedangsari sebagai pusat kemiskinan di utara GK, Ada jalan paling eksotis. Harapannya di utara akan berkembang investasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, telah disusun masterplannya 4. Pak Hendro (Bidang Sosial): 1. Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang 2. Budidaya pertambangan sebagai KPP, untuk Gedangsari sebagai Kawasan rawan bencana banjir Pak: 1. Belum ada kesepahaman ttg draft RTRW 2. Azas penyusunan regulasi memenuhi manfaat, harapannya tidak menimbulkan kehancuran 3.
Bu Yulia: 1. Batas wilayah GK dan Klaten, perubahan segmen garis batas. Format berita acara 2. Kab perbatasan belum melakukan validasi garis batas, pilar batasnya tidak presisi Pak: 1. Masalah KBAK besar pengaruhnya. Apakah boleh tidak sepenuhnya KBAK digunakan sebagai acuan? Awalnya 2000-an boleh ditambang dan sekarang menjadi 16.000-an Ha. Apakah kebutuhannya sebesar ini? 2. JJLS untuk mengimbangi pantura perlu diatur 3. Pak: 1. Permukiman yang sudah ada dalam KBAK diperbolehkan asal tidak mengganggu fungsi tata air 2. KPP penetapannya tidak sama perlakukannya ada yang eksisting dan ada yang bukan 3. Ibu: 1. Pertanian akan sulit dipenuhi luasannya 2. Perkebunan eksistingnya ada 12.000-an yang potensial dikembangkan