MAKALAH ETIKA KEPERAWATAN “KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN”
Oleh: Kelompok 4 Annisa Fitri
(183110203)
Aprilia Tiara
(183110204)
Aurellia Agnethasya
(183110205)
Cindy Alya Rahma
(183110207)
Farahdiba Aulia Amru
(183110213)
Nur Aini
(183110225)
Rezi Gusnita Putri
(183110231)
Savikri Jurali
(183110232)
Yessi Sepriani
(183110239)
Yulia Nelri
(183110240)
Dosen Pembimbing: Ns.Idrawati Bahar,S.Kep,M.Kep
PROGRAM STUDI DIII KEPERAWATAN PADANG POLTEKKES KEMENKES RI PADANG 2019
i
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Essa, karena atas berkat dan Rahmat-Nya penulis dapat menulis makalah ini yang berjudul “Hak dan Kewajiban Pasien” hingga selesai. Meskipun dalam makalah ini penulis mendapat banyak yang menghalangi, namun mendapat pula bantuan dari beberapa pihak baik secara moril, materil maupun spiritual. Oleh karena itu, penulis menghanturkan terimah kasih kepada guru pembimbing serta semua pihak yang telah memberikan sumbangan dan saran atas selesainya penulis makalah ini. Di dalam penulisan makalah ini penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan-kekurangan meningat keterbatasannya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh sebab itu, sangat di harapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun untuk melengkapkan makalah ini dan berikutnya.
Padang , 30 Maret 2019
Kelompok 4
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..................................................................................................................... i DAFTAR ISI.................................................................................................................................. iii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ....................................................................................................................... 3 B. Rumusan Masalah................................................................................................................... 4 C. Tujuan ..................................................................................................................................... 4 BAB II PEMBAHASAN A.PENGERTIAN PASIEN ......................................................................................................... 5 B.KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN ...................................................................................... 5 C.HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN ....................................................................................... 7 D.HAK PASIEN DENGAN CACAT FISIK DAN MENTAL ................................................ 12 E.HAK PASIEN YANG AKAN MENINGGAL ..................................................................... 13 F.HAK PASIEN DENGAN RETARDASI MENTAL ............................................................. 15 G.HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN DALAM UNDANG-UNDANG ................................. 16 H.INFORMED CONSENT ....................................................................................................... 18 I. CONTOH KASUS ................................................................................................................. 20 BAB III PENUTUP A. Kesimpulan........................................................................................................................... 23 B. Saran ..................................................................................................................................... 23 DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................................... 24
iii
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Perawat wajib untuk merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang klien dan atau pasien, kecuali untuk kepentingan hukum. Hal ini menyangkut privasi klien yang berada dalam asuhan keperawatan karena disis lain perawat juga wajib menghormati hak-hak klien dan atau pasien dan profesi lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Perawat wajib melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya. Jika dalam konteks ini memang agak membingungkan, saya hanya bisa menjelaskan seperti ini, pelaksanaan gawat darurat yang sangat membutuhkan pertolongan segera dapat dilaksanakan dengan baik yaitu di rumah sakit yang tercipta kerja sama antara perawat serta tenaga kesehatan lain yang berhubungan langsung, sedangkan untuk daerah yang jauh dari pelayanan kesehatan modern tentunya perawat kebanyakan menggunakan seluruh kemampuannya untuk melakukan tindakan pertolongan, demi keselamatan jiwa klien. Kewajiban lain yang jarang diperhatikan dengan serius yaitu menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu keperawatan dalam meningkatkan profesionalsme. Beberapa faktor-faktor yang membuat kita malas mengembangkan ilmu keperawata banyak sekali. Beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa etika merupakan pengetahuan moral dan susila, falsafah hidup, kekuatan moral, sistem nilai, kesepakatan, serta himpunan hal-hal yang diwajibkan, larangan untuk suatu kelompok/masyarakat dan bukan merupakan hukum atau undang-undang. Dan hal ini menegaskan bahwa moral merupakan bagian dari etik, dan etika merupakan ilmu tentang moral sedangkan moral satu kesatuan nilai yang dipakai manusia sebagai dasar prilakunnya. Maka etika keperawatan (nursing ethics) merupakan bentuk ekspresi bagaimana perawat seharusnya mengatur diri sendiri, dan etika keperawatan diatur dalam kode etik keperawatan.
4
B. RUMUSAN MASALAH 1. Apakah pengertian dari pasien ? 2. Bagaimanakah konsep dari hak dan kewajiban ? 3. Apa saja hak dan kewajiban pasien ? 4. Apa saja hak-hak pasien dengan cacat fisik dan mental ? 5. apa saja Hak pasien yang akan meninggal ? 6. apa saja hak pasien dengan retardasi mental ? 7. bagaimanakah hak dan kewajiban pasien dalam undang-undang ? 8. apa itu informed consent ? 9.
bagaimanakah contoh dari kasus hak dan kewajiban seorang pasien ?
C. TUJUAN 1. untuk mengetahui pengertian dari pasien ? 2. untuk mengetahui konsep dari hak dan kewajiban ? 3. untuk mengetahui hak dan kewajiban pasien ? 4. untuk mengetahui hak-hak pasien dengan cacat fisik dan mental ? 5. untuk mengetahui Hak pasien yang akan meninggal ? 6. untuk mengetahui hak pasien dengan retardasi mental ? 7. untuk mengetahui hak dan kewajiban pasien dalam undang-undang ? 8. untuk mengetahui informed consent ? 9. untuk mengetahui contoh dari kasus hak dan kewajiban seorang pasien ?
5
BAB II PEMBAHASAN
A. PENGERTIAN PASIEN Pasien adalah orang yang memiliki kelemahan fisik atau mentalnya menyerahkan pengawasan dan perawatannya, menerima dan mengikuti pengobatan yang ditetapkan oleh tenaga kesehatan yang dikemukakan oleh Prabowo (dalam Wilhamda, 2011) . Sedangkan (Aditama, 2002) berpendapat bahwa pasien adalah mereka yang diobati dirumah sakit. Menurut (Soejadi, 1996) pasien adalah individu terpenting dirumah sakit. Berdasarkan pendapat dari para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pasien adalah orang yang memiliki kelemahan fisik atau mentalnya menyerahkan pengawasan dan perawatannya, menerima dan mengikuti pengobatan yang ditetapkan oleh tenaga kesehatan atau para medis yang di obati dirumah sakit.
B. KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN a. Pengertian Hak Hak
merupakan
tuntutan
terhadap
sesuatu,
dimana
seseorang
mempunyai
hak
terhadapnya,seperti kekuasaan dan hak-hak istimewa yang berupa tuntutan yang berdasarkan keadilan, moralitas atau legalitas. Hak dapat dipandang dari sudut hokum dan pribadi (C. Fagin, 1975). Hak yang dipandang dari sudut hukum adalah hak-hak memberi kekuasaan tertentu untuk mengontrol situasi. Contoh: seseorang mempunyai hak untuk mendapatkan tindakan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan. Hak dipandang dari sudut pandang pribadi mengacu pada konsep pribadi dari hak mempunyai banyak hal yang harus dikerjakan sesuai dengan perkembangan etis. Dengan cara
6
seseorang megatur kehidupannya, dengan keputusan yang dibuatnya, dan dengan konsep benar dan salah, serta baik dan buruk(Fromer,1981). b. Jenis-Jenis Hak Hak terdiri dari 3 jenis, yaitu hak kebebasan, hak kesejahteraan, dan hak legislatif. 1.
Hak-Hak Kebebasan.
Hak mengenai kebebasan diekspresikan sebagai hak orang-orang untuk hidup sesuai dengan pilihannya dalam batas-batas yang ditentukan. Misalnya, seorang perawat wanita yang bekerja disuatu Rumah Sakit, dapat memakai seragam yang dia inginkan (haknya) asalkan berwarna putih bersih dan sopan sesuai dengan batas-batas. Dalam contoh tersebut terdap 2 hal penting, yaitu sebagai berikut: a.
Batas-batas
b.
Warna
2.
putih
kesopanan dan
sopan
tersebut
merupakan
merupakan
norma
yang
kebijakan diterapkan
rumah untuk
sakit. perawat.
Hak-Hak Kesejahteraan
Hak-hak yang diberikan secara hokum untuk hal-hal yang merupakan standar keselamatan spesifik dalam suatu bangunan atau wilayah tertentu. Misalnya, hak pasien untuk memperoleh asuhan keperawatan, hak penduduk untuk memperoleh air yang bersih, dan lainlain.
3. Hak-Hak Legistalif Hak-hak legislatif diterapkan oleh hokum berdasarkan konsep keadilan. Misalnya, seorang wanita mempunyai hak legal untuk tidak diperlakukan semena-mena oleh suaminya. Badman dan Badman (1986), menyatakan bahwa hak-hak legislatif mempunyai 4 peranan di masyarakat, yaitu membuat peraturan, mengubah peraturan, membatasi moral terhadap peraturan yang tidak adil, memberikan keputusan pengadilan atau menyelesaikan perselisihan.
c. Peran Hak Dan Kewajiban 7
1.
Hak dapat digunakan sebagai pengekspresia kekuasaan dalam konflik antara
seseorang dengan kelompok. Contoh : Seorang dokter mengatakan pada perawat bahwa ia mempunyai hak untuk menginstruksikan pengobatan yang ia inginkan pada kliennya. Disini terlihat bahwa dokter tersebut mengekspresikan kekuasaannya unutk menigntruksikan pengobatan kepada klien. Hal ini merupakan hak nya selaku penanggung jawab medis.
2.
Hak dapat digunakan untuk memberikan pembenaran pada suatu tindakan.
Contoh : seorang perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatannya,mendapat kritikan karena terlalu lama menghabiskan waktunya bersama klien. Perawat tersebut dapat mengatakan bahwa ia mempunyai hak untuk memberikan asuhan keperawatan yang terbaik untuk klien sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Dalam hal ini, perawat tersebut mempunyai hak melakukan asuhan keperawatan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasien/klien. 3.
Hak dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan.
Seseorang sering kali dapat menyelesaikan sesuatu perselisihan dengan menuntut hak yang juga dapat diakui oleh orang lain. Contoh: seorang perawat menyarankan kepada pasien agar tidak keluar ruangan selama di hospitalisasi. Pada situasi tersebut, klien marah karena tidak setuju dengan saran perawat dan klien tersebut mengatakan kepada perawat bahwa ia juga punya hak untuk keluar dari ruangan bilamana ia mau. Dalam hal ini, perawat dapat menerima tindakan pasien sepanjang tidak merugikan kesehatan pasien. Bila tidak tercapai kesepakatan karena membatasi pasien, berati ia mengingkari kebebasan pasien. C. HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN
a. Hak-Hak Pasien Hak adalah kekuasaan / kewenangan yang dimiliki oleh seseorang atau suatu badan hokum untuk mendapatkan atau memutuskan untuk berbuat sesuatu. Hak pasien adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh seseorang dengan berstatuskan pasien baik itu tindakan asuhan keperawatan maupun segala sesuatu yang menyangkut keinginan serta pengambilan keputusan 8
oleh pasien terhadap tindakan yang akan diberikan oleh tenaga kesehatan. Pentingnya mengetahui hak-hak pasien dalam pelaksanaan asuhan kesehatan baru muncul pada akhir tahun 1960. Tujuan dari hal tersebut adalah untuk meningkatkan mutu asuhan keperawatan dan membuat sistem asuhan kesehatan yang responsive terhadap kebutuhan klien. Dewasa ini, pasien/klien dapat meminta untuk membuat keputusan sendiri dan mengendalikan diri sendiri bila ia sakit. Persetujuan, kerahasiaan hak klien untuk menolak pengobatan, merupakan aspek dari pengambilan keputusan untuk diri pasien/klien sendiri. Penyertaan hak-hak pasien (Patient’s Bill of Rights) dikeluarkan oleh The American Hospital Association pada 1973 dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pemahaman hak-hak pasien yang akan dirawat di rumah sakit. Pernyataan tentang hak-hak tersebut adalah : a. Pasien mempunyai hak untuk mempertimbangkan dan menghargai asuhan keperawatan yang akan diterimanya. b. Pasien berhak memperoleh informasi lengkap dari dokter yang memeriksanya berkaitan dengan diagnosis, pengobatan dan prognosis dalam arti pasien layak untuk mengerti masalah yang dihadapinya. c. Pasien berhak untuk menerima informasi penting dan memberikan suatu persetujuan tentang dimulainya suatu prosedur pengobatan, serta risiko penting yang kemungkinan akan dialaminya, kecuali dalam situasi yang darurat. d. Pasien berhak untuk menolak pengobatan sejauh diijinkan oleh hokum dan diinformasikan tentang konsekuensi tindakan yang akan diterimanya. e. Pasien berhak mengetahui setiap pertimbangan dari privasinya yang menyangkut program asuhan medis, konsultasi dan pengobatan yang dilakukan dengan cermat dan dirahasiakan. f. Pasien berhak atas kerahasiaan semua bentuk komunikasi dan catatan tentang asuhan kesehatan yang diberikan kepadanya. g. Pasien berhak untuk mengerti bila diperlukan rujukan ke tempat lain yang lebih lengkap dan memperoleh informasi yang lengkap tentang alasan rujukan tersebut, dan rumah sakit yang ditunjuknya dapat menerima. 9
h. Pasien berhak untuk memperoleh informasi tentang hubungan rumah sakit instansi lain, seperti instansi pendidikan atau instansi terkait lainnya sehubungan dengan asuhan yang diterimanya. Contoh: hubungan individu yang merawatnya, nama yang merawatnya dan sebagainya. i.
Pasien berhak untuk menerima pendapat atau menolakk bila diikutsertakan sebagai suatu
eksperimen yang berhubungan dengan asuhan atau pengobatannya. j.
Pasien berhak untuk memperoleh informasi tentang pemberian delegasi dari dokternya
kepada dokter lain, bila dibutuhkan dalam rangka asuhannya. k. Pasien berhak untuk mengetahui dan menerima penjelasan tentang biaya yang diperlukan untuk asuhan kesehatannya. l.
Pasien berhak untuk mengetahui peraturan atau ketentuan rumah sakit yang harus
dipatuhinya sebagai pasien selama ia dirawat. Pernyataan diatas dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: a. Meningkatnya kesadaran para konsumen terhadap asuhan kesehatan dan lebih besarnya partisipasi mereka dalam perencanaan asuhan. b. Meningkatnya jumlah malpraktik yang terjadi di masyarakat. c. Adanya legislasi yang diterapkan untuk melindungi hak-hak asasi pasien. d. Konsumen menyadari tentang peningkatan jumlah pendidikan dalam bidang kesehatan dan penggunaan klien sebagai objek atau tujuan pendidikan, dan bila pasien tidak berpartisipasi apakah akan mempengaruhi mutu asuhan atau tidak. Sedangkan National League For Nursing (1997) menyakini bahwa hak-hak pasien adalah sebagai berikut: 1.
Hak memperoleh asuhan kesehatan sesuai standar professional tanpa memandang tatanan
kesehatan yang ada.
10
2.
Hak untuk diperlakukan secara sopan dan santun, serta keramahan dari perawat yang
bertugas tanpa membedakan ras, warna kulit, derajat di masyarakat, jenis kelamin, kebangsaan, politis dan sebagainya. 3.
Hak memperoleh informasi tentang diagnosis penyakitnya, prognosis, pengobatan, termasuk
alternatif asuhan yang diberikan, risiko yang mungkin terjadi agar pasien dan keluarganya memahami dan dapat memberikan persetujuan atas tindakan medis yang akan dilakukan kepadanya. 4.
Hak legal untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan tentang asuhan keperawatan
yang akan diberikan kepadanya. 5.
Hak untuk menolak observasi dari tim kesehatan yang langsung terlibat dalam asuhan
kesehatannya. 6.
Hak mendapatkan privasi selama wawancara, pemeriksaan kesehatan dan pengobatan.
7.
Hak mendapatkan privasi untuk berkomunikasi dan menerima kunjungan dari orang-orang
yang benar disetujuinya. 8.
Hak untuk menolak pengobatan atau partisipasi dalam pelaksanaan penelitian dan
eksperimen yang dilakukan tanpa jaminan hokum bila terjadi dampak yang merugikan. 9.
Hak terhadap koordinasi dan asuhan kesehatan yang berkelanjutan.
10. Hak menerima pendidikan/instruksi yang tepat dari petugas kesehatan untuk mengangkatkan pengetahuan tentang kebutuhan kesehatan dasar secara optimal. 11. Hak kerahasiaan terhadap dokumen serta hasil komunikasi, baik secara lisan ataupun secara tulisan, yang diberikan kepada petugas kesehatan, kecuali untuk kepentingan umum. Sedangkan menurut Surat edaran DirJen Yan Medik No: YM.02.04.3.5.2504 Tentang Pedoman Hak dan Kewajiban Pasien, Dokter dan Rumah Sakit, th.1997; UU.Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran dan Pernyataan/SK PB. IDI, sebagai berikut :
Hak pasien adalah hak-hak pribadi yang dimiliki manusia sebagai pasien, yaitu : 11
a.
Hak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit. Hak atas pelayanan yang manusiawi, adil dan jujur.
b.
Hak untuk mendapatkan pelayanan medis yang bermutu sesuai dengan standar profesi kedokteran/kedokteran gigi dan tanpa diskriminasi.
c.
Hak memperoleh asuhan keperawatan sesuai dengan standar profesi keperawatan.
d.
Hak untuk memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di rumah sakit.
e.
Hak dirawat oleh dokter yang secara bebas menentukan pendapat klinik dan pendapat etisnya tanpa campur tangan dari pihak luar.
f.
Hak atas ”privacy” dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya kecuali apabila ditentukan berbeda menurut peraturan yang berlaku.
g.
Hak untuk memperoleh informasi /penjelasan secara lengkap tentang tindakan medik yg akan dilakukan thd dirinya.
h.
Hak untuk memberikan persetujuan atas tindakan yang akan dilakukan oleh dokter sehubungan dengan penyakit yang dideritanya.
i.
Hak untuk menolak tindakan yang hendak dilakukan terhadap dirinya dan mengakhiri pengobatan serta perawatan atas tanggung jawab sendiri sesudah memperoleh informasi yang jelas tentang penyakitnya.
j.
Hak didampingi keluarga dan atau penasehatnya dalam beribad dan atau masalah lainya (dalam keadaan kritis atau menjelang kematian).
k.
Hak beribadat menurut agama dan kepercayaannya selama tidak mengganggu ketertiban & ketenangan umum/pasien lainya.
l.
Hak atas keamanan dan keselamatan selama dalam perawatan di rumah sakit
m. Hak untuk mengajukan usul, saran, perbaikan atas pelayanan rumah sakit terhadap dirinya n.
Hak transparansi biaya pengobatan/tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya (memeriksa dan mendapatkan penjelasan pembayaran).
o.
Hak akses /’inzage’ kepada rekam medis/ hak atas kandungan ISI rekam medis miliknya.
p.
Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya kepada dokter yang merawat.
q.
Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi dan perawat dalam pengobatanya. 12
r.
Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. Berkewajiban memenuhi hal-hal yang telah disepakati/perjanjian yang telah dibuatnya.
b. Kewajiban Pasien Kewajiban adalah seperangkat tanggungjawab seseorang untuk melakukan sesuatu yang memang harus dilakukan agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan haknya. Agar pelaksanaan asuhan kesehatan dan keperawatan dapat dilakukan semaksimal mungkin, diperlukan kewajiban sebagai berikut: 1.
Pasien atau keluarganya wajib menaati segala peraturan dan tata tertib yang ada diinstitusi
kesehatan dan keperawatan yang memberikan pelayanan kepadanya. 2.
Pasien diwajibkan mematuhi segala kebijakan yang ada, baik dari dokter ataupun dari
perawat yang memberikan asuhan. 3.
Pasien atau keluarganya berkewajiban untuk memberikan informasi yang lengkap dan jujur
tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter atau perawat yang merawatnya. 4.
Pasien
atau
keluarga
yang
bertanggungjawab
terhadapnya,
berkewajiban
untuk
menyelesaikan biaya pengobatan, perawatan dan pemeriksaan yang diperlukan selam perawatannya. 5.
Pasien atau keluarganya berkewajiban untuk memenuhi segala sesuatu yang diperlukan
sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya.
D. HAK-HAK INDIVIDU DENGAN CACAT FISIK DAN MENTAL Termasuk dalam kelompok ini adalah mereka yang tidak mampu meyakinkan keberadaan dirinya dalam kehidupan sosial atau perorangan secara normal. Hal ini terjadi akibat adanya kelemahan fisik maupun mental. Individu dengan kelemahan ini, sebagai warga negara maupun makhluk Tuhan, tetap harus dihargai karena mereka juga mempunyai hak yang sama dengan orang yang sehat. 13
Hak-hak tersebut antara lain: 1.
Hak mendapatkan penghargaan dan martabat sebagai manusia sehingga dapat menikmati
kehidupan sepenuhnya dan sebaik mungkin. 2.
Hak sebagai penduduka dan berpolitik sesuai kemauan dan kemampuannya.
3.
Hak atas tindakan yang telah diterapkan agar mereka dapat percaya diri.
4.
Hak memperoleh tindakan atau pengobatan medis, psikologis, fungsional (penggunaan alat
bantu) seperti prostesa, rehabilitas, sosial, pendidikan dan sebagainya. 5.
Hak untuk memperoleh kesejahteraan sosial dan ekonomi pada tingkat kehidupan yang
layak (sesuai dengan kemampuannya untuk mendapatkan pekerjaan. 6.
Hak untuk mendapatkan kebutuhan spesifik dan harus dipertimbangkan dalam semua tingkat
perencanaan baik sosial atau ekonomi. 7.
Hak untuk tinggal bersama keluarga atau orangtua angkat dan berpartisipasi dalam kegiatan
sosial, kreatif atau rekreasi. 8.
Hak mendapatkan perlindungan terhadap hal-hal yang menyangkut diskriminasi atau
tindakan kejam dari pihak lain. 9.
Mereka harus mampu menggunakan kesempatan dan memanfaatkan bantuan hukum apabila
bantuan tersebut diperlukan untuk pribadi atau mempertahankan hak-hak yang dimilikinya. 10. Organisasi orang cacat dapat berkonsultasi kepada instansi atau lembaga terkait mengenai hal-hal yang menyangkut hak-hak mereka. 11. Orang-orang dengan kecacatan, keluarga dan masyarakat harus diberikan informasi tentang hak-hak mereka.
E. HAK-HAK INDIVIDU YANG AKAN MENINGGAL 1.
Hak diperlakukan sebagaimana manusia yang hidup sampai ajal tiba. 14
2.
Hak mempertahankan harapannya, tidak peduli apapun perubahan yang terjadi.
3.
Hak mendapatkan perawatan yang dapat mempertahankan harapannya, apapun perubahan
yang terjadi. 4.
Hak mengekskresikan perasaan dan emosinya sehubungan dengan kematian yang sedang
dihadapinya. 5.
Hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan perawatannya.
6.
Hak memperoleh perhatian dalam pengobatan dan perawatan secara berkesinambungan,
walaupun tujuan penyembuhannya harus diubah menjadi tujuan penyembuhannya. 7.
Hak untuk meninggal dalam kesendirian.
8.
Hak untuk bebas dari rasa sakit.
9.
Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaannya secara jujur.
10. Hak untuk memperoleh bantuan dari perawat atau medis untuk keluarga yang ditinggalkan agar dapat menerima kematiannya. 11. Hak untuk meninggal dalam damai dan bermartabat. 12. Hak untuk tetap dalam kepercayaan atau agamanya dan tidak diambil keputusan yang bertentangan dengan kepercayaan yang dianutnya. 13. Hak untuk mengharapkan bahwa kesucian raga manusia akan dihormati setelah yang bersangkutan meninggal. 14. Hak untuk memperdalam dan meningkatkan kepercayaannya, apapun artinya bagi orang lain. 15. Hak untuk mendapatkan perawatan dari orang yang professional, yang dapat mengerti kebutuhan dan kepuasaan dalam menghadapi kematian.
15
F. HAK-HAK INDIVIDU DENGAN RETARDASI MENTAL 1.
Hak menunjukkan tingkat maksimum dari kemampuannya yang sama dengan orang lain.
2.
Hak memperoleh asuhan medis, fisioterapi, pendidikan, latihan, rehabilitasi, serta bimbingan
yang tepat, yang sesuai dengan kemampuan dan potensinya yang maksimal. 3.
Hak memperoleh standar hidup yang layak dan keamanan dalam hal ekonomi dan berhak
melakukan pekerjaan yang produktif sesuai dengan kemampuannya. 4.
Hak untuk tinggal bersama keluarga atau orangtua angkat dan berpartisipasi dalam berbagai
bentuk kehidupan dalam masyarakat secara layak. 5.
Hak atas penjagaan apabila diperlukan untuk melindungi diri dan kepentingannya.
6.
Hak mendapatkan perlindungan atas tindakan kekerasan, apabila dituntut atas suatu
pelanggaran. 7.
Apabila mereka tidak mempunyai kemampuan karena keadaan cacatnya yang berat, mereka
dapat dilatih untuk memahami hak mereka melalui prosedur yang berlaku yang didasarkan pada evaluasi seorang ahli. 8.
Hak memperoleh perawatan, bila di perlukan, dari orang yang berpengetahuan dan mengerti
akan kebutuhannya serta dapat membantu dalam menghadapi kesulitan memperoleh pengakuan terhadap dirinya.
- HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN
Hak pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan termasuk perawatan tercantum pada UU Kesehatan no 23 tahun 1992 yaitu :
Pasal 14 mengungkapkan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan kesehatan optimal.
Pasal 53 menyebutkan bahwa setiap pasien berhak atas informasi, rahasia kedokteran, dan hak opini kedua. 16
Pasal 55 menyebutkan bahwa setiap pasien berhak mendapatkan ganti rugi karena kesalahan dan kelalaian petugas kesehatan.
G. HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN DALAM UNDANG-UNDANG
Hak
dan
kewajiban
menurut
Undang-Undang
RI,
No.23
tahun
1992
Berikut ini adalah isi undang-undang RI, No. 23 tahun 1992 tentang Hak dan Kewajiban tenaga medis, perawat dan pasien:
BAB I Pasal 1 ayat 1 Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
BAB III Hak dan Kewajiban
Pasal 4 Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal Pasal 5 Setiap orang berkewajiban untuk ikut serta dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perorangan, keluarga, dan lingkungannya.
BAB V Upaya Kesehatan Bagian kedua : Kesehatan keluarga Pasal 12
Ayat 1 Kesehatan keluarga diselenggarakan untuk mewujudkan keluarga sehat, kecil, bahagia dan sejahtera. Ayat 2 Kesehatan keluarga meliputi kesehatan suami istri, anak dan anggota keluarga lainnya 17
Pasal 14 Kesehatan istri meliputi kesehatan pada masa pra kehamilan, persalinan, pasca persalinan, dan masa diluar kehamilan dan persalinan.
Pasal 15 Ayat 1 Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan janinnya dapat dilakukan tindakan medis tertentu. Ayat 2 Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan : a. b.
berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut
oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli c.
dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya. d.
Pada sarana kesehatan tertentu.
BAB VI Sumber Daya Kesehatan Pasal 53 Ayat 1 Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya Ayat 2 Tenaga kesehatan, dalam melakukan tugasnya, berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien.
Pasal 54 Ayat 1 Terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakan tindakan disiplin . Ayat 2
18
Penentuan ada tidaknya kesalahan atau kealalaian, ditentukan oleh Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan.
H. INFORMED CONSENT
Kata concent berasal dari bahasa latin, consentio yang artinya persetujuan izin, menyetujui ; atau pengertian yang lebih luas adalah member izin atau wewenang kepada seseorang untuk melakukan suatu informed consent (IC), dengan demikian suatu penyataan setuju atau izin oleh pasien secara sadar, bebas dan rasional setelah memperoleh informasi yang dipahaminya darri tenaga kesehatan/dokter tentang penyakitnya. Harus diingat bahwa yang terpenting adalah pemahaman oleh pasien.
Pengertian lain yaitu Informed Consent adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien (orang
tua/wali/suami/istri/orang
yang
berhak
mewakilinya)
kepada
tenahga
kesehatan/dokter untuk dilakukan suatu tindakan medis yang bertujuan untuk kesembuhan penyakit yang dideritanya. Informed Consent berarti pernyataan kesediaan atau penolakan setelah mendapat informasi secukupnya.
Jay katz mengemukakan falsafah dasar informed consent yaitu pada hakikatnya suatu keputusan pemberian pengobatan atas pasien harus terjadi secara kolaboratif (kerjasama) antara tenaga kesehatan/dokter dan pasien serta bukan semata – mata keputusan sepihak. Dengan demikian, informed consent mengandung 2 unsur utama, yakni sukarela (voluntariness) dan memahami (understanding).
Ada 2 bentuk informed consent yaitu : 1. Tersirat atau dianggap telah diberikan (Implied consent) a. Keadaan normal b. Keadaan darurat 2. Dinyatakan (expressed consent) a. Lisan (oral) 19
b. Tulisan (written) Implied consent adalah persetujuan yang diberikan pasien secara tersirat, tanpa pernyataan tegas. Isyarat persetujuan ini ditangkap dokter dari sikap dan tindakan pasien. Umumnya tindakan dokter disini adalah tindakan yang biasa dilakukan atau sudah diketahui umum.
Implied consent bentuk lain adalah bila pasien dalam keadaan gawat darurat (emergency) sedang dokter memerlukan tindakan segera, sementara pasien dalam keadaan tidak bisa memberikan persetujuan dan keluarganya pun tidak ditempat maka dokter dapat melakukan tindakan medic terbaik menurut dokter (Permenkes No. 585 tahun 1989, pasal 11). Jenis persetujuan ini disebut sebagai Presumed Consent, artinya bila pasien dalam keadaan sadar, dianggap akan menyetujui tindakan yang akan dilakukan dokter.
Exressed Consent adalah persetujuan yang dinyatakan secara lisan atau tulisan, bila yang akan dilakukan lebih dari prosedur pemeriksaan dan tindakan yang biasa. Dalam keadaan demikian sebaiknya kepada pasien disampaikan terlebih dahulu tindakan apa yang akan dilakukan supaya tidak sampai terjadi salah pengertian. 1)
Informasi Dalam Permenkes No. 585 tahun 1989 tentang informed consent dinyatakan bahwa dokter harus menyampaikan informasi atau penjelasan kepada pasien/keluarga diminta atau tidak diminta, jadi indormasi harus disampaikan. Informasi tersebut meliputi informasi mengenai apa (what) yang perlu disampaikan, kapan disampaikan (when), siapa yang harus menyampaikan (Who), dan informasi yang mana (Which) yang perlu disampaikan.
2)
Persetujuan The Medical Denfence Union dalam bukunya Medicolegal Issues in Clinical Practice,menyatakan bahwa ada 5 syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya Informed Consent yaitu : 1. Diberikan secara bebas 2. Diberikan oleh orang yang sanggup membuat perjanjian 3. Telah dijelaskan bentuk tindakan yang akan dilakukan sehingga pasien dapat memahami tindakan itu perlu dilakukan 20
4. Mengenai sesuatu hal yang khas 5. Tindakan itu juga dilakukan pada situasi yang sama
3)
Penolakan Seperti dikemukakan pada bagian awal, tidak selamanya pasien atau keluarga setuju dengan tindakan medic yang akan dilakukan dokter. Dalam situasi demikian kalangan dokter maupun kalangan kesehatan lainnya harus memahami bahwa pasien atau keluarga mempunyai hak menolak usul tindakan yang akan dilakukan. In I disebut sebagai informed Refusal. Tidak ada hak dokter yang dapat memaksa pasien mengikuti anjuran, walaupun dokter menganggap penolakan bisa berakibat gawat atau kematian pada pasien. Bila dokter gagal dalam meyakinkan pasien pada alternative tindakan yang diperlukan, maka untuk keamanan dikemudian hari, sebaiknya dokter atau rumah sakit meminta pasien atau keluarga menandatangani surat penolakan terhadap anjuran tindakan medic yang diperlukan.
I. CONTOH KASUS HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN
Seorang laki-laki usia 15 tahun dibawa ke UGD karena mengalami dehidrasi berat dan mendapat terapi pemasangan infus. Setelah dilakukan beberapa kali penusukan oleh perawat, pemasangan infus gagal dilakukan sehingga dibagian tangan dan kaki klien kebiruan. Keluarga klien mengadukan ke bagian komite etik untuk meminta pertangungjawaban perawat. 1.
Lakukan analisa dan klarifikasi kasus!
2.
Bagaimana hak dan kewajiban pasien dalam kasus ini?
3.
Bagaimana komite etik berespon terhadap pengaduan ini?
Jawab : 1.
Lakukan analisa dan klarfikasi kasus!
21
Akibat dehidrasi, pembuluh darah klien mengecil sehingga menyebabkan susah untuk dimasukkan infus/pemasangan infus gagal, sehingga membuat kaki dan tangan klien kebiruan akibat infus yang gagal. 2.
Bagaimana hak dan kewajiban pasien dalam kasus ini?
Hak Pasien dalam kasus ini adalah : a.
Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar
prosedur operasional. Sebagai pasien kita berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berstandar SOP,agar pelayanan tersebut menjadi kenyamanan pasien dan mencegah terjadinya kejadian tidak diinginkan. Dalam kasus tersebut bahwa perawat tersebut sangat tidak hatihati dan melakukannya tidak sesuai dengan SOP. b.
Memperoleh layanan efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan
materi. Dengan memperoleh layanan yang efektif dan efisien, pasien akan terhindar dari kerugian apapun baik itu dari pasien maupun perawat. Dalam kasus tersebut pasien mengalami kerugian pada fisiknya yang menjadi kebiruan c.
Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang ditetapkan. Jika pelayanan tersebut
kurang berkualitas, pasien bisa mengajukan kepada atasan atas pelayanan yang kurang berkualitas. Dalam kasus tersebut, kualitas pelayanannya sangat tidak baik dan tidak memperdulikan pasien tersebut. d.
Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga
kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya. Dari kasus tersebut, jika saat pemasangan infuse selalu gagal, pasien berhak meminta pengganti perawat untuk menginfusnya. e.
Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit.
Dalam kasus tersebut, pasien tidak mendapatkan kemanan selama dalam perawatan di rumah sakit f.
Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan rumah sakit terhadap dirinya. Dalam
kasus tersebut, sebagai pasien dapat mengajukan usul seperti meminta pengganti perawat, dan memberikan saran dan perbaikan kepada atasan atas perlakuan perawat pada pasien g.
Mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui
media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kasus tersebut, pasien berhak mengeluhkan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar SOP 22
Karena dapat merugikan dirinya.
Kewajiban pasien dalam kasus ini: Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya kepada dokter atau perawat. Dalam kasus ini, pasien atau keluarga seharusnya berbicara jujur kepada perawat jika merasa sakit saat di infuse, jangan hanya diam tentang kesehatannya.
3.
Bagaimana komite etik berespon terhadap pengaduan ini ?
Sebelumnya komite etik melihat dulu apa yang terjadi dengan pasien tersebut. Jika melanggar hukum, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam kasus tersebut, pasien mengalami kerugian fisik menjadi kebiruan berarti pernyataan tersebut bahwa tindakan yang dilakukan perawat yang melanggar hukum, dan haruslah memenuhi beberapa syarat: a.
Harus ada perbuatan (baik berbuat naupun tidak berbuat)
b.
Perbuatan tersebut melanggar hukum (baik tertulis maupuntidak tertulis)
c.
Ada kerugian
d.
Ada hubungan sebab akibat (hukum kausal) antara perbuatan yang melanggar hukum
dengan kerugian yang diderita. e.
Adanya kesalahan (schuld)
Sedangkan untuk dapat menuntut pergantian kerugian (ganti rugi) karena kelalaian dokter atau perawat, maka pasien harus dapat membuktikan adanya empat unsure berikut : a.
Adanya suatu kewajiban dokter atau perawat terhadap pasien.
b.
perawat telah melanggar standar pelayanan medik yang lazim.
c.
Penggugat (pasien) telah menderita kerugian yang dapat dimintakan ganti ruginya.
d.
Secara faktual kerugian itu disebabkan oleh tindakan dibawah standar.
23
BAB III PENUTUP
A. KESIMPULAN
Hak merupakan tuntutan terhadap sesuatu, dimana seseorang mempunyai hak terhadapnya, seperti kekuasaan dan hak-hak istimewa yang berupa tuntutan yang berdasarkan keadilan, moralitas atau legalitas. Hak dapat dipandang dari sudut hokum dan pribadi (C. Fagin, 1975).Hak terdiri dari 3 jenis, yaitu hak kebebasan, hak kesejahteraan, dan hak legislatif. Peran hak dan kewajiban, yaitu hak dapat digunakan sebagai pengekspresia kekuasaan dalam konflik antara seseorang, hak dapat digunakan untuk memberikan pembenaran pada suatu tindakan, dan hak dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan. Hak Perawat yaituperawat berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Sedangkan hak dan kewajiban pasien atau klien yaitu pentingnya mengetahui hak-hak pasien dalam pelaksanaan asuhan kesehatan baru muncul pada akhir tahun 1960. Hak dan kewajiban menurut Undang-Undang RI, No.23 tahun 1992.Berikut ini adalah isi undang-undang RI, No. 23 tahun 1992 tentang Hak dan Kewajiban tenaga medis, perawat dan pasien
B. SARAN Dalam konteks pelayanan kesehatan hubungan perawat dan pasien hendaknya saling memperhatikan antara hak dan kewajiban dalam layanan Kesehatan secara professional.
24
DAFTAR PUSTAKA
Dalami, Ermawati, dkk. 2010. Etika Keperawatan. Jakarta: Trans Info Media. Sumijatun. 2011. Membudidayakan Etika dalam Praktik Keperawatan. Jakarta: Salemba Medika. Rustiyanto, Eri. 2009. Etika Profesi. Yogyakarta: Graha Ilmu. Potter & Perry. 2009. Fundamental of Nursing, Buku 1 Edisi 7. Jakarta. Salemba Medika. Potter & Perry. 2005. Fundamental Keperawatan, Edisi 4 (vol. 1). Jakarta.EGC
25