Konsep Astagatra Dalam Konteks Ketahanan Nasional Bangsa.docx

KONSEP ASTAGATRA DALAM KONTEKS KETAHANAN NASIONAL BANGSA INDONESIA 1. Pendahuluan Istilah ”ketahanan nasional” tentu tidak asing lagi bagi kita saat ini. Memang, sebagai istilah, ketahanan nasional baru dikenal sejak permulaan tahun enam puluhan. Tidak diketahui secara pasti kapan mulai dipakai dan instansi (lembaga) mana yang pertama sekali menggunakannya. Hanya kita tahu secara pasti bahwa sejak Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) didirikan pada tahun 1965, maka masalah ketahanan nasional selalu memperoleh perhatian yang besar di negeri kita. Namun, kenyataan sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa dalam mempertahankan eksistensinya sebagai negara merdeka, bersatu dan berdaulat (terutama momen Proklamasi 17 Agustus 1945), bangsa Indonesia telah memiliki semangat ketahanan nasional tersebut. Pada pembahasan kali ini, kami memberi judul makalah ini: ”Konsep Astagatra dalam Konteks Ketahanan Nasional Bangsa Indonesia.” Sesudah pendahuluan, di dalamnya akan dibahas pengertian ketahanan nasional baik secara umum maupun dalam konteks Indonesia. Sesudah itu, menyusul pembahasan tentang konsep astagatra dalam konteks ketahanan nasional bangsa Indonesia. Bagian penutup terdiri dari rangkuman umum dan refleksi. 2. Pengertian Ketahanan Nasional 2.1 Pemahaman Ketahanan Nasional secara Umum Setiap bangsa dan negara mempunyai cita-cita luhur dan indah yang ingin dicapainya. Cita-cita yang ingin dicapainya itu mempunyai fungsi penentu dari tujuan nasionalnya. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut bangsa yang bersangkutan harus berani menanggung dan menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang senantiasa datang menghadang. Dengan itu, yang perlu dimiliki adalah kemampuan kekuatan, ketangguhan, dan keuletan dari suatu bangsa untuk mempertahankan kedaulatannya. Usaha-usaha tersebutlah yang menjadi ketahanan nasional. Oleh sebab itu, ketahanan nasional harus senantiasa dibina sepanjang masa agar kelangsungan hidup suatu bangsa atau negara terjamin. Ketahanan nasional perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Atau dengan kata lain, makin tinggi tingkat ketahanan nasional suatu bangsa, semakin kuatlah posisi bangsa tersebut baik ke luar maupun ke dalam. Jadi, yang dimaksud dengan ketahanan nasional adalah perihal tahan (kuat) keteguhan hati, ketabahan dalam rangka kesadaran dalam mempertahankan kedaulatan, kesatuan dan persatuan suatu bangsa dan negara. 2.2 Pengertian Ketahanan Nasional dalam Konteks Indonesia Sebagai bangsa yang sudah berdaulat, bangsa Indonesia perlu memiliki ketahanan nasional. Ketahanan nasional itu perlu supaya tujuan negara yang ingin dicapai terhindar dari gangguan dan hambatan. Gangguan dan hambatan tersebut bisa dalam bentuk masalah internal dan eksternal suatu bangsa yang dihadapi.

2.2.1 Arti dan Definisi Ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa yang bernegara. Dalam arti ini ketahanan nasional meliputi segala aspek dan bidang kehidupan bangsa. Dari pengertian ini, maka kita dapat mendefinisikan apa itu ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan, keuletan, dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar, secara langsung maupun yang tidak langsung yang mengancam perjuangan dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional. 2.2.2 Asas-asas Ketahanan Nasional Indonesia Asas ketahanan nasional Indonesia dapat dipahami sebagai tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan wawasan Nusantara, yang terdiri dari: a. Asas Kesejahteraan dan Keamanan Asas kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional. Tanpa kesejahteraan dan keamanan, sistem kehidupan nasional tidak akan dapat berlangsung, sehingga kesejahteraan dan keamanan yang merupakan nilai instrinsik pada sistem kehidupan nasional itu sendiri sulit diwujudkan. Dalam realisasinya, kondisi kesejahteraan dan keamanan dapat dicapai dengan menitikberatkan pada kesejahteraan, tetapi tidak berarti mengabaikan keamanan. Sebaliknya, memberikan prioritas pada keamanan tidak boleh mengabaikan kesejahteraan. Baik kesejahteraan maupun keamanan harus selalu ada, berdampingan pada kondisi apa pun. b. Asas Komprehensif Integral atau Menyeluruh Terpadu Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh menyeluruh dan terpadu dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian ketahanan nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa dan secara utuh, menyeluruh dan terpadu (komprehensif integral). c. Asas Mawas ke Dalam dan ke Luar Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi dengan lingkungan sekelilingnya. Dalam proses interaksi tersebut dapat timbul dampak positif maupun negatif. Dengan itu diperlukan sikap mawas ke dalam maupun mawas ke luar. Mawas ke dalam bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemampuan bangsa yang ulet dan tangguh. Hal ini tidak berarti bahwa ketahanan nasional mengandung sikap isolasi atau nasionalisme sempit. Sedangkan, mawas ke luar bertujuan untuk dapat mengantisipasi, dan ikut berperan serta menghadapi dan mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri, serta menerima kenyataan adanya saling berinteraksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. d. Asas Kekeluargaan Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesetaraan, gotong-royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam asa ini diakui adanya perbedaan dan perbedaan tersebut harus dikembangkan secara serasi dalam hubungan kemitraan, serta dijaga agar tidak berkembang menjadi konflik yang bersifat antagonistik yang saling menghancurkan.

2.2.3 Sifat-sifat Ketahanan Nasional a. Mandiri Artinya ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian ini merupakan prasyarat untuk menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global. b. Dinamis Artinya ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat ataupun menurun bergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara, serta kondisi lingkungan strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikat dan pengertian bahwa segala sesuatu di dunia ini senantiasa berubah. Oleh sebab itu, upaya peningkatan ketahanan nasional harus senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya di arahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik. c. Manunggal Artinya ketahanan nasional memiliki sifat integratif yang diartikan terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras di antara seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. d. Wibawa Artinya ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat manunggal dapat mewujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain sehingga dapat menjadi daya tangkal suatu negara. Semakin tinggi daya tangkal suatu negara, semakin besar pula kewibawaannya. e. Konsultasi dan Kerjasama Artinya ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih pada sifat konsultatif dan kerja sama serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. 3. Konsep Astagatra dalam Konteks Ketahanan Nasional Bangsa Indonesia 3. 1 Seputar Terminologi Astagatra dan Cakupannya Secara etimologis, terminologi astagatra terdiri dari dua kata, yakni asta dan gatra. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, asta artinya bentuk terikat delapan dan gatra artinya wujud, sudut pandangan atau aspek. Maka secara harafiah, astagatra berarti delapan aspek/sudut pandang yang terikat satu sama lain. Dalam kehidupan nasional berbangsa dan bernegara, konsep astagatra mencakup dua bagian besar gatra, yakni trigatra (tiga gatra) dan pancagatra (lima gatra). Trigatra, yang terkait dengan aspek hidup alamiah, terdiri atas: posisi dan lokasi geografi negara, keadaan dan kekayaan alam, dan keadaan-kemampuan penduduk. Sementara pancagatra, yang terkait dengan aspek sosial/kemasyarakatan, terdiri atas: ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanankeamanan (Hankam). Antara trigatra dan pancagatra serta antargatra itu sendiri terdapat hubungan timbal balik yang dinamakan keterhubungan (korelasi) dan ketergantungan (interdepensi). Penjelasan mengenai

hubungan timbal balik ini dipaparkan setelah kita memahami secara umum tiap-tiap gatra di dalam pembahasan berikut. 3.2 Penjelasan secara Umum Tiap-tiap Gatra di dalam Astagatra a. Posisi dan Lokasi Geografi Negara Posisi dan lokasi geografi suatu negara dapat memberi petunjuk mengenai tempat negara tertentu di atas bumi. Negara sebagai wadah suatu bangsa dengan batas nasional tertentu yang membedakannya dari negara lain, memberikan kemungkinan berlangsungnya perikehidupan nasional yang sangat dipengaruhi oleh lokasi dan posisi geografi negara tersebut. Secara umum, berdasarkan lokasinya, dikenal dua jenis negara yaitu negara dikelilingi daratan dan negara dikelilingi lautan. Negara dikelilingi daratan (misalnya Laos, Swiss, Afghanistan) memiliki lingkungan yang bersifat serba daratan atau serba benua. Ciri ini mempengaruhi dan menentukan cara pandang di segala bidang kehidupan nasionalnya. Negara dikelilingi lautan terbagi dua, yakni negara kepulauan (archipelagic state) dan negara pulau (island state). Yang dimaksud dengan negara kepulauan adalah negara yang terjadi dari kumpulan pulau-pulau dan bentuk-bentuk alamiah lain yang mempunyai hubungan erat satu sama lain, sehingga membentuk satu keutuhan geografis, ekonomis, dan politis. Arti klasik dari archipelago adalah lautan yang diseraki pulau-pulau. Artinya, unsur laut lebih besar dari unsur daratan. Sementara negara pulau adalah negara yang mempunyai unsur daratan lebih besar daripada unsur laut. b. Keadaan dan Kekayaan Alam Setiap anggota masyarakat hidup berkembang biak dan mempertahankan diri dengan cara memanfaatkan alam dan kekayaan yang diperoleh di tanah airnya. Hal ini merupakan kodrat dan fungsi utama semua makhluk Tuhan. Pemanfaatan itu harus berkembang seirama dengan perkembangan penduduk itu sendiri dalam segala dimensinya. Kekayaan alam suatu negara ialah segala sumber dan potensi alam yang didapatkan di bumi, laut, dan di udara yang berada di wilayah kekuasaan suatu negara. Kekayaan alam yang ada di atmosfer meliputi sinar matahari, oksigen, karbon-dioksida, dan sebagainya. Kekayaan alam yang ada di permukaan bumi meliputi tanah, perairan laut dan darat (makanan protein-hewani), gunung, sumber hidrologi, klimatologi, fauna, dan flora. Sementara kekayaan alam yang ada di dalam bumi mencakup mineral minyak bumi, uranium, bijih besi, batubara, gas alam, air tanah, dan sebagainya. Salah satu sifat khusus sumber alam ialah distribusinya yang tidak teratur dan merata di bumi ini, sehingga dilihat dari segi sumber alam dikenal adanya negara yang kaya dan miskin. c. Keadaan dan Kemampuan Penduduk Penduduk adalah manusia yang mendiami suatu tempat atau wilayah tertentu. Yang termasuk dalam masalah kependudukan adalah soal yang menyangkut jumlah penduduk, komposisi penduduk, dan distribusi penduduk. Jumlah penduduk berubah karena kematian, kelahiran, pendatang baru (imigran), dan orang yang meninggalkan wilayahnya (emigran). Segi positif dari pertambahan penduduk ialah pertambahan angkatan kerja untuk menambah kapasitas produksi. Segi negatifnya ialah bila pertumbuhan penduduk tidak seimbang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk tidak diikuti usaha peningkatan kualitas/keterampilan penduduk. Komposisi penduduk adalah susunan penduduk menurut umur, jenis kelamin, agama, suku

bangsa dan tingkat pendidikan, dan sebagainya. Komposisi penduduk tersebut juga dipengaruhi oleh faktor kematian, kelahiran, dan migrasi. Distribusi penduduk adalah proses penyebaran penduduk. Distribusi penduduk yang ideal adalah distribusi yang sekaligus dapat memenuhi persyaratan kesejahteraan dan keamanan yaitu penyebaran merata. Kenyataan menunjukkan bahwa manusia ingin bertempat tinggal di daerah yang memungkinkan jaminan kehidupan ekonomi semaksimal mungkin, yakni di daerah perekonomian strategis. d. Ideologi Ideologi berasal dari bahasa Yunani, idein (melihat) dan logos (ilmu). Istilah ideologi pertama sekali dikemukakan A. Destult de Tracy (1836) untuk menyebut cabang filsafat yang dinamainya science des idees. Ilmu ini mendasari pedagogi, etika, dan politik. Secara praktis, ideologi berarti ilmu tentang (terjadinya) cita-cita, gagasan atau buah pikiran. Kalau arti itu diterapkan pada negara, maka ideologi dapat dirumuskan sebagai berikut: kesatuan gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan dianggap menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya baik yang individu maupun yang sosial, jadi termasuk hidup bernegara. Di dalam ideologi terkandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa. Keampuhan ideologi tergantung pada rangkaian nilai yang dikandungnya yang dapat memenuhi serta menjamin segala aspirasi hidup dan kehidupan manusia. Suatu ideologi bersumber dari suatu aliran pikiran/falsafah dan merupakan pelaksanaan dari sistem falsafah itu sendiri. Ideologi adalah Suatu sistem nilai yang merupakan kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Di dalam ideologi terkandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa. Keampuhan ideologi tergantung pada rangkaian nilai yang dikandungnya yang dapat memenuhi serta menjamin segala aspirasi hidup dan kehidupan manusia. Suatu ideologi bersumber dari suatu aliran pikiran/falsafah dan merupakan pelaksanaan dari sistem falsafah itu sendiri. Keampuhan ideologi suatu bangsa bergantung kepada rangkaian nilai yang dikandungnya yang dapat memenuhi serta menjamin aspirasi hidup dan kehidupan manusia. Tiap-tiap bangsa dapat mengembangkan falsafah dan ideologinya sendiri sesuai dengan hakikat kepribadian bangsa itu. Ideologi negara itu merupakan sistem nilai yang mencakup segenap nilai hidup dan kehidupan bangsa serta negara. Untuk mencapai ketahanan nasional diperlukan penghayatan dan pengamalan ideologi secara sungguh-sungguh. e. Politik Perkataan politik berasal dari bahasa Yunani. Pada zaman klasik Yunani, negara atau lebih tepat negara-kota disebut polis. Plato (kira-kira tahun 347 sM) menamakan bukunya tentang negara politeia. Aristoteles, murid Plato, menyebut karangannya tentang soal-soal kenegaraan dengan politikon. Maka ’politik’ mendapat arti seni mengatur dan mengurus negara dan ilmu kenegaraan. Politik mencakup semua kebijaksanaan/tindakan yang bermaksud mengambil bagian dalam urusan kenegaraan/pemerintahan termasuk yang menyangkut penetapan bentuk, tugas dan lingkup urusan negara. Pada umumnya suatu sistem politik mampu memenuhi lima fungsi utama, yakni mempertahankan pola, mengatur dan menyelesaikan ketegangan/konflik, penyesuaian, penyampaian tujuan dan penyatuan (integrasi). Fungsi ”mempertahankan pola” yang dimaksud di sini adalah kemampuan mempertahankan tata cara kebiasaan, norma, dan prosedur yang berlaku. Berhasil tidaknya hal tersebut tergantung kepada penerimaan dan pengakuan masyarakat. Perselisihan dan konflik yang timbul di dalam masyarakat memerlukan tata cara dan

prosedur penyelesaian entah berupa konsultasi, perundingan, perbincangan, dan sebagainya. Berkaitan dengan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, suatu sistem politik harus mampu beradaptasi dengan struktur yang serba dinamis baik yang bersifat nasional maupun internasional. Suatu sistem politik tidak mungkin bersifat statis/kaku. Sistem politik juga harus mampu mencapai tujuan nasional yang sudah ditentukan dan disepakati oleh masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, sistem sosial dalam suatu negara harus diintegrasikan oleh sistem politik. Ancaman, hambatan, dan gangguan terhadap sistem sosial dapat berupa rasa tidak puas, ketegangan, perpecahan, disintegrasi, dan sebagainya. f. Ekonomi Kata ekonomi berasal dari dua kata Yunani, yakni oikos (rumah tangga) dan nomos (aturan, peraturan). Maka secara harafiah, ekonomi berarti aturan mengenai hidup rumah tangga. Bilamana orang mendapat hasil sebesar-besarnya dengan pengeluaran, usaha dan alat sesedikit mungkin, maka ia disebut bertindak ekonomis rasional. Lebih luas, perekonomian dapat diartikan sebagai: 1. Aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat meliputi: produksi, distribusi, dan konsumsi barang-barang jasa. 2. Usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara individu maupun kelompok, serta cara-cara yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Sistem perekonomian yang diterapkan oleh suatu negara akan memberi corak terhadap kehidupan perekonomian negara yang bersangkutan. Sistem perekonomian liberal dengan orientasi pasar secara murni akan sangat peka terhadap pengaruh-pengaruh dari luar, sebaliknya sistem perekonomian sosialis dengan sifat perencanaan dan pengendalian oleh pemerintah kurang peka terhadap pengaruh-pengaruh dari luar. Tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan terhadap kelangsungan ekonomi suatu bangsa pada hakikatnya ditujukan kepada faktor produksi dan pengolahannya. Karena itu, pembinaan ekonomi pada dasarnya merupakan penentuan kebijaksanaan ekonomi dan pembinaan faktor produksi serta pengolahannya di dalam produksi. g. Sosial-Budaya Kehidupan sosial terkait dengan pergaulan hidup manusia dalam masyarakat di mana nilai-nilai kebersamaan, perasaan senasib, sepenanggungan, dan solidaritas merupakan unsur-unsur pemersatu. Sementara budaya adalah sistem nilai yang merupakan hasil hubungan manusia dengan cipta rasa dan karsa yang menumbuhkan gagasan-gagasan utama serta merupakan kekuatan pendukung penggerak kehidupan. Kebudayaan diciptakan oleh faktor organ biologis manusia, lingkungan alam, lingkungan psikologis, dan lingkungan sejarah. Dalam setiap kebudayaan daerah terdapat nilai budaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh budaya asing (local genuis). Local genuis itulah pangkal segala kemampuan budaya daerah untuk menetralisir pengaruh negatif budaya asing. Kebudayaan nasional merupakan hasil interaksi dari budaya-budaya suku bangsa (daerah) atau budaya asing (luar) yang kemudian diterima sebagai nilai bersama seluruh bangsa. Interaksi budaya harus berjalan secara wajar dan alamiah tanpa unsur paksaan dan dominasi budaya terhadap budaya lainnya. Dalam setiap masyarakat, empat unsur utama berikut ini mendukung eksistensinya, yaitu struktur sosial, pengawasan sosial, media sosial, dan standar sosial. Struktur sosial merupakan masyarakat yang terbagi ke dalam kelompok-kelompok tertentu demi memudahkan pelaksanaan

tugas masing-masing di dalam masyarakat. Pengawasan sosial merupakan sistem dan prosedur yang mengatur kegiatan dan tindakan anggota masyarakat serta ilmu pengetahuan dan ilmu teknik empiris yang digunakan manusia untuk membina lingkungannya. Media sosial berperan penting dalam relasi sosial di dalam masyarakat. Landasan material untuk melakukan kegiatan dengan alat transportasi dan landasan spiritual untuk mengadakan komunikasi dengan bahasa. Bahasa dan alat transportasi merupakan media sosial yang perlu untuk relasi sosial. Sementara standar sosial adalah ukuran untuk memiliki, meneliti dan menyeleksi sikap yang sebaikbaiknya. h. Pertahanan-Keamanan Pertahanan diarahkan untuk menghadapi ancaman dari luar negeri. Sementara, keamanan diarahkan untuk menghadapi ancaman dari dalam negeri. Pertahanan-keamanan adalah daya upaya rakyat semesta dengan angkatan bersenjata sebagai inti dan merupakan salah satu fungsi utama pemerintah/negara dalam menegakkan ketahanan nasional dengan tujuan mencapai keamanan bangsa dan negara, serta keamanan perjuangannya. Hal ini dilaksanakan dengan menyusun, mengerahkan dan menggerakkan seluruh potensi dan kekuatan masyarakat dalam seluruh bidang kehidupan nasional secara terintegrasi dan terkoordinasi. 3.3 Hubungan Timbal Balik Antargatra serta antara Trigatra dan Pancagatra 3.3.1 Hubungan Antargatra di dalam Trigatra a. Antara geografi dan kekayaan alam: kekayaan alam baik kualitas maupun kuantítas perlu sekali diinventarisasi. Juga mengenai lokasinya karena di dalam perencanaan dan penggunaan sumber alam dan lokasinya terdapat hubungan yang erat. Misalnya, industri baja berdekatan dengan lokasi bijih besi, batubara, dan minyak bumi. b. Antara geografi dan penduduk: distribusi penduduk sangat penting dan mempengaruhi secara langsung ketahanan nasional. Mata pencaharian penduduk juga dipengaruhi oleh keadaan geografi sekelilingnya. Distribusi penduduk erat hubungannya dengan masalah transmigrasi dan pusat-pusat pengembangan. c. Antara kekayaan alam dan penduduk: kekayaan alam mempunyai manfaat nyata, jika telah diolah oleh penduduk yang memiliki kemampuan dan teknologi untuk itu. Penduduk harus mempunyai potensi kekayaan alam yang ada di negaranya dan mampu membina serta melestarikannya untuk dimanfaatkan di kemudian hari. 3.3.2 Hubungan Antargatra di dalam Pancagatra a. Ideologi sebagai falsafah hidup bangsa dan landasan ideal negara, bernilai penentu dalam pemeliharaan kelangsungan hidup bangsa dan pencapaian tujuan nasionalnya. b. Tingkah laku politik seseorang dipengaruhi oleh bermacam hal yang saling berkaitan. Ia dipengaruhi oleh kecerdasan dan kesadaran berpolitik, tingkat kemakmuran ekonomi, ketaatan beragama, keakraban sosial, rasa keamanan, dan sebagainya. Situasi politik yang kacau membahayakan ketahanan nasional, demikian sebaliknya. c. Ketahanan ekonomi berhubungan erat dengan ketahanan di bidang ideologi, politik, sosialbudaya, dan pertahanan-keamanan yang berfungsi sebagai penunjang. d. Keadaan sosial yang serasi, stabil dinamik, berbudaya, dan berkepribadian hanya dapat

berkembang di dalam suasana aman dan damai. Kemegahan sosial budaya suatu bangsa biasanya mencerminkan tingkat kesejahteraan nasionalnya, baik fisik, materi, maupun mental kejiwaan. e. Ketahanan di bidang pertahanan keamanan memerlukan juga penunjang gatra lain. Keadaan stabil, maju, dan berkembang di bidang ideologi, politik, ekonomi, dan sosial-budaya memperkokoh pertahanan-keamanan nasional. Pertahanan-keamanan yang lemah akan melemahkan ketahanan nasional suatu bangsa. 3.3.3 Hubungan Antara Trigatra dan Pancagatra  Ketahanan nasional pada hakikatnya bergantung kepada kemampuan bangsa/negara dalam mempergunakan aspek alamiahnya sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan nasional di segala bidang.  Ketahanan nasional mengandung pengertian keutuhan di mana terdapat hubungan erat antargatra di dalam keseluruhan kehidupan nasional.  Kelemahan di salah satu bidang dapat mengakibatkan kelemahan di bidang lain dan mempengaruhi kondisi keseluruhan.  Ketahanan nasional bukan merupakan suatu penjumlahan ketahanan segenap gatranya, melainkan ditentukan oleh struktur atau konfigurasi aspeknya secara struktural dan fungsional. 3.4 Perwujudan Ketahanan Nasional Indonesia dalam Trigatra 3.4.1 Aspek Lokasi dan Posisi Geografis Wilayah Indonesia Jika kita melihat letak geografis wilayah Indonesia dalam peta dunia, maka akan nampak jelas bahwa wilayah negara Indonesia merupakan suatu kepulauan yang terdiri dari daerah air dengan ribuan pulau-pulau di dalamnya. Indonesia berada di tengah-tengah lintas silang dunia; benua Asia di sebelah utara dan Australia di sebelah selatan serta Samudera Indonesia di sebelah barat dan Samudera Pasifik di sebelah timur. Menurut catatan yang umum, Indonesia terdiri dari wilayah lautan dengan 13.667 pulau besar dan kecil. Diperkirakan bahwa 3.000 pulau di antaranya didiami oleh penduduk. Luas pulaupulau diperkirakan 735.000 mil persegi, sedangkan luas perairannya ditaksir tiga sampai empat kali luas tanah/pulau-pulau tersebut. Jarak antara ujung barat sampai ujung timur kira-kira 3.200 mil. Sedangkan jarak antara ujung utara sampai ujung selatan kira-kira 1.100 mil. Secara geografis kepulauan Indonesia dapat dibagi dalam empat kelompok pulau-pulau: 1. Sunda Besar yang terdiri atas Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. 2. Sunda Kecil yang dikenal sebagai Nusa Tenggara, yang terdiri dari pulau Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, dan Timor. 3. Maluku yang terdiri atas pulau-pulau di antara Sulawesi dan Irian Jaya, yakni Halmahera, Buru, Seram, Amboina, dan 4. Irian Jaya. Pegunungan Indonesia mengenal dua rantai pegunungan. Yang pertama, dimulai dari Burma dan menyebar ke arah tenggara Sumatera – Jawa – Kepulauan Nusa Tenggara sampai ke Timor, dari sini belok setengah lingkaran ke Seram – Amboina – Buru sampai Sulawesi. Yang kedua, dimulai dari Jepang dan menyebar ke arah barat daya sampai ke Filipina terus ke Kepulauan Indonesia sebelah timur. Kedua rantai pegunungan itu bertemu di pulau-pulau Sulawesi dan Halmahera di mana terlihat suatu silang dari dua rantai pegunungan, yang satu membujur dari

utara ke selatan, yang lain dari timur ke barat. Indonesia terletak di daerah katulistiwa, sehingga mempunyai iklim tropis, yang mengenal musim hujan dan musim kemarau. Letaknya adalah 60 lintang utara dan 110 lintang selatan dan antara 950 dan 1410 bujur timur. Mengenai posisi perbatasan, di sebelah timur wilayah Indonesia berbatasan dengan wilayah Papua Nugini dan Australia. Sedangkan di sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan India, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Vietnam. 3.4.2 Aspek Keadaan Kekayaan Alam Sumber-sumber alam terdapat di atmosfir, di permukaan bumi termasuk laut dan perairan dan di dalam bumi. Oleh karena itu, sumber-sumber alam sesungguhnya mempunyai arti yang sangat luas. Indonesia sangat beruntung di antara negara-negara berkembang karena kekayaan alamnya. Bukan hanya tanahnya yang subur, iklimnya bagus dan airnya penuh ikan, dan buminya mengandung beraneka bahan tambang yang tinggi harganya. Mengenai kekayaan alam ini, UUD 1945, pasal 33 ayat 3 menetapkan: ”Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Tambahan penjelasan, kekayaan alam ini adalah ”pokok-pokok kemakmuran rakyat” dan oleh karena itu harus ”dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Untuk mengolah hasil tambang dalam negeri diperlukan biaya yang besar, tenaga ahli dan pembeli yang mengolahnya terus. Sejak 1967 pemerintah mengizinkan dan merangsang perusahaan-perusahaan asing untuk menambahkan modal dalam pertambangan, khususnya dalam eksplorasi. Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) bab IV tentang ”pertambangan” mengatur demikian: Dalam pembangunan pertambangan perlu dilanjutkan dan ditingkatkan inventarisasi dan pemetaan […] dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna sehingga produksi dan ekspor pertambangan serta penerimaan negara semakin meningkat. Pembangunan pertambangan juga diarahkan untuk lebih memperluas kesempatan kerja dan mengembangkan penyediaan kebutuhan bahan baku untuk industri dalam negeri. 3.4.3 Aspek Penduduk Menurut pencatatan penduduk pada tahun 1971, jumlah penduduk seluruh Indonesia adalah 115.014.282 orang di mana untuk Jawa-Madura tercatat jumlah kira-kira 75.000.000 jiwa, sedangkan di luar Jawa-Madura diperkirakan 40.000.000 jiwa. Bangsa Indonesia kini sedang mempersiapkan sensus penduduk modern yang ke enam yang akan diselenggarakan pada tahun 2010 (Sensus-sensus penduduk sebelumnya diselenggarakan pada tahun-tahun 1961, 1971, 1980, 1990 dan 2000). Menurut Sensus Penduduk tahun 2000, penduduk Indonesia berjumlah sekitar 205.1 juta jiwa, menempatkan Indonesia sebagai negara ke-empat terbesar setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Sekitar 121 juta atau 60.1 persen di antaranya tinggal di pulau Jawa, pulau yang paling padat penduduknya dengan tingkat kepadatan 103 jiwa per kilometer per segi. Penduduk Indonesia tahun 2010 diperkirakan sekitar 234.2 juta. Dalam Sensus Penduduk 2010 (SP2010) yang akan datang diperkirakan akan dicacah penduduk yang bertempat tinggal di sekitar 65 juta rumahtangga. Untuk keperluan pencacahan ini akan dipekerjakan sekitar 600 ribu pencacah yang diharapkan berasal dari wilayah setempat sehingga

mengenali wilayah kerjanya secara baik. Pencacah dilatih secara intensif selama tiga hari sebelum diterjunkan ke lapangan. Mengenai komposisi penduduk ditinjau dari umur dapat dikemukakan bahwa penduduk Indonesia termasuk dalam penduduk yang muda, mengingat kurang lebih 40% terdiri atas golongan yang berusia di bawah 15 tahun (termasuk golongan non-produktif) dan hanya sekitar 8% terdiri dari golongan berusia 55 tahun ke atas. 3.5 Perwujudan Ketahanan Nasional Indonesia dalam Bidang Pancagatra 3.5.1 Ketahanan di Bidang Ideologi Ketahanan ideologi diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan ideologi bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan yang dari luar/dalam, langsung/tidak langsung dalam rangka menjamin kelangsungan kehidupan ideologi bangsa dan negara Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, ideologi negara, yakni Pancasila, merupakan tatanan nilai yang digali (kristalisasi) dari nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia. Kelima sila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh sehingga pemahaman dan pengamalannya harus mencakup semua nilai yang terkandung di dalamnya. Keampuhan Pancasila sebagai ideologi negara bergantung kepada nilai yang dikandungnya yang dapat memenuhi serta menjamin segala aspirasi hidup dan kehidupan manusia, baik secara pribadi, sebagai makhluk sosial maupun sebagai warga negara sesuai kodrat dan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Sila pertama dari Pancasila yang merupakan nilai tertinggi ialah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Rangkaian nilai tersebut tidak langsung identik dengan agama, meskipun mempunyai kaitan yang erat. Rangkaian nilai tersebut adalah konkretisasi dari ajaran semua agama dan berfungsi sebagai pemersatu kehidupan antarumat beragama yang menciptakan kekuatan keagamaan mental dan spiritual, di dalam ketahanan nasional. Nilai tertinggi tersebut menjiwai dan meliputi nilai-nilai sila berikutnya dalam Pancasila. Di dalam nilai kemanusiaan tersimpul cita-cita kemanusiaan yang memandang manusia sebagai makhluk Tuhan yang harus menjamin adanya toleransi, tolong-menolong, hormat-menghormati, dan jiwa gotong-royong. Nilai persatuan Indonesia merupakan faktor pengikat yang menjamin persatuan Indonesia yang terutama bersifat persatuan spiritual dan merupakan paduan hasrat untuk hidup bersama di dalam kesukaan, penderitaan, dan penanggulangan. Nilai kerakyatan dijelmakan oleh persatuan yang real dan wajar. Kedaulatan berada di tangan rakyat atas dasardasar musyawarah untuk mufakat. Demokrasi tanpa pimpinan dapat menjelma menjadi anarki. Oleh karena itu perlu diciptakan keseimbangan antara kepemimpinan dengan kerakyatan yang sudah dijiwai oleh persatuan spiritual (nasional) berlandaskan pada nilai Ketuhanan yang mutlak. Inilah yang kita sebut dengan demokrasi Pancasila. Sementara nilai keadilan sosial menjamin kesejahteraan dan kemakmuran secara menyeluruh dan merata. Jelaslah bahwa Pancasila sebagai falsafah negara merupakan sistem nilai yang mencakup segenap nilai hidup dan kehidupan bangsa serta negara. 3.5.2 Ketahanan di Bidang Politik Sejak Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia telah mengenal dan mempraktikkan beberapa sistem politik. Mula-mula bangsa Indonesia mempraktikkan sistem Demokrasi Liberal. Sistem

pemerintahan ini dapat dikatakan “stabil” dalam arti bahwa sistem Demokrasi Liberal ini dapat bertahan bertahun-tahun. Namun, sistem ini tidak dapat menghasilkan pemerintahan yang stabil. Pada akhirnya, bangsa Indonesia lalu menganut sistem Demokrasi Terpimpin. Walaupun sistem ini mula-mula dilaksanakan dalam rangka kembali kepada UUD 1945, namun dalam pelaksanaannya timbul penyelewengan-penyelewengan sehingga kekuasaan terpusat pada seorang saja tanpa adanya kontrol yang efektif. Sistem ini mendekati sistem diktator. Kemudian sistem beralih pada Demokrasi Pancasila. Sistem inilah yang sekarang diusahakan untuk dilaksanakan. Walaupun sistem ini belum terlaksana secara optimal, namun sistem tersebut telah dapat menghasilkan stabilitas dalam bidang politik. Demokrasi Pancasila maksudnya demokrasi atau kedaulatan rakyat yang didasari dan dijiwai oleh segenap sila Pancasila secara integratif. Hal ini berarti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan agama masing-masing, harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sesuai martabat dan harkat manusia, harus menjamin dan memperkokoh persatuan bangsa, harus melaksanakan kerakyatan yang bermusyawarah/perwakilan dan harus memanfaatkannya demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan kegotong-royongan yang ditujukan kepada kesejahteraan, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius menolak ateisme, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia, berkeseimbangan, dalam arti menuju keseimbangan antara individu dan masyarakat manusia dengan Tuhannya secara lahir dan batin. Dalam Demokrasi Pancasila sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat, dan keluhuran manusia sebagai makhluk Tuhan dalam bidang politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan keamanan, diakui, ditata, dan dijamin atas dasar gagasan negara Pancasila. Hubungan bangsa Indonesia dengan negara-negara lain dilaksanakan dengan memegang prinsip politik yang bebas aktif. Bebas artinya bahwa Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila. Aktif artinya bahwa di dalam menjalankan kebijaksanaan luar negerinya, Indonesia tidak bersikap pasif-reaktif atas kejadian-kejadian internasionalnya, melainkan bersifat aktif. Artinya, Indonesia mendudukkan dirinya sebagai subyek dalam hubungan luar negerinya, sehingga tidak dapat dikendalikan oleh haluan politik negara lain yang berdasarkan pada kepentingan-kepentingan nasional negara lain itu sendiri. Berkaitan dengan sistem politik luar negeri bangsa Indonesia ini, Mohammad Hatta pernah mengatakan di hadapan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada tahun 1948 demikian: […]mestikah kita bangsa Indonesia, yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita hanya harus memilih antara pro-Rusia atau pro-Amerika? Apakah tak ada pendirian yang lain yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita? Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus kita ambil ialah supaya kita jangan menjadi obyek dalam pertarungan politik internasional, melainkan kita harus tetap menjadi subyek yang berhak menentukan sikap sendiri, berhak memperjuangkan tujuan kita sendiri, yaitu Indonesia yang merdeka seluruhnya. Dasar-dasar pokok politik luar negeri Indonesia adalah: • Politik luar negeri diabdikan untuk kepentingan nasional dan khususnya untuk kepentingan pembangunan; • Memurnikan kembali pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif tetapi anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuknya;

• Turut ambil bagian dalam usaha-usaha mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, khususnya stabilitas di wilayah Asia Tenggara, tanpa mengurangi kemampuan kita untuk melaksanakan pembangunan nasional. 3.5.3 Ketahanan di Bidang Ekonomi Di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara telah ditegaskan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan itu bangsa Indonesia tidak boleh meninggalkan dua landasan pokoknya, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Dalam hal ini UUD 1945 (pasal 27a dan 33) menetapkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, di mana negara menguasai bidang-bidang kegiatan yang vital, bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hal ini ditentukan untuk mengusahakan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal-pasal mengenai ekonomi ini disusun oleh Muhammad Hatta, yang mengatakan dengan kekeluargaan dimaksudkan ‘koperasi’. Pada tahun 1980, Prof. Dr. Mubyarto, dosen dan ahli ekonomi dari Universitas Gajah Mada, memperkenalkan sistem perekonomian Pancasila. Secara ringkas lima ciri khas sistem ini dijabarkan sebagai berikut: o Koperasi sebagai sokoguru, karena koperasi merupakan bentuk paling konkrit dari usaha bersama; o Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomis, sosial, dan moral; o Adanya kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah pemerataan sosial; o Nasionalisme menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi; dan o Adanya keseimbangan antara perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi. Dalam melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi banyak tantangan dan kesulitan yang harus diatasi. Salah satu kesulitan yang dihadapi dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia terletak dalam struktur ekonomi Indonesia itu sendiri. Ada beberapa kelemahan yang melekat pada struktur tersebut. Pada saat ini struktur ekonomi Indonesia mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: 1. Sebagian dari produksi nasional berasal dari sektor pertanian, yang banyak bergantung kepada alam; 2. Sebagian besar dari rakyat kita hidup dari sektor pertanian, yang baru dalam tingkat menggunakan teknologi sederhana; 3. Sebagian dari ekspor kita terdiri dari bahan-bahan mentah yang banyak dipengaruhi oleh perubahan keadaan dunia. Pembangunan ekonomi bangsa Indonesia didasarkan kepada demokrasi (yang berlandaskan Pancasila). Yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi ini ialah turut sertanya masyarakat secara aktif dalam kegiatan pembangunan. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi ekonomi itu. Di dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi harus diperhatikan bahwa di samping meningkatkan pendapatan nasional harus dijamin pula pembagian pendapatan yang merata bagi seluruh rakyat sesuai dengan rasa keadilan. Pertumbuhan serta pemerataan merupakan dua hal

yang cukup penting dalam kerangka membentuk suatu ketahanan nasional. Tanpa ada pertumbuhan sebagai suatu proses pembangunan dan pemerataan pendapatan sebagai upaya menyejahterakan penduduk secara adil, maka ketahanan nasional hanya tinggal di awang-awang saja. Dalam membentuk suatu ketahanan nasional dibutuhkan adanya kondisi dinamis yang merupakan hasil integritas pertumbuhan ekonomi serta pemerataan oleh pemerintah baik dalam perekonomian, sosial, politik maupun budaya. Memang, dalam perjalanan bangsa Indonesia, harus diakui bahwa ketahanan di bidang ekonomi ini merupakan mata rantai yang paling lemah dalam rangkaian ketahanan nasional. Akibat dari bidang ekonomi yang lemah akan tercermin pada kualitas manusianya. Dalam pelaksanaan pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan pada daerah yang kurang berkembang dan daerah yang miskin, adalah hal yang penting untuk mempersiapkan penduduk yang mampu berpartisipasi aktif dalam ketahanan nasional. Ketahanan nasional yang mapan akan memacu kembali pertumbuhan maupun pemerataan dalam bidang ekonomi. Di sudut lain, penduduk yang sehat, harapan hidup yang tinggi, pendapatan yang tinggi akan berarti kualitas penduduk menjadi tinggi. Hal ini merupakan modal yang besar dalam ketahanan nasional. 3.5.4 Ketahanan di Bidang Sosial-Budaya Menurut para ahli antropologi, tidak mungkin ada masyarakat (sosial) apabila tidak ada kebudayaan. Sebaliknya, kebudayaan hanya mungkin ada di dalam masyarakat (sosial). Dengan demikian, ada hubungan timbal balik di antara masyarakat (sosial) dan kebudayaan. Menurut definisi yang umum dari para ahli, kebudayaan adalah segala daya upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Hal itu meliputi sistem peralatan dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem dan organisasi kemasyarakatan, bahasa, sistem religi dan pandangan hidup, kesenian dan sistem pengetahuan. Masyarakat yang hidup dalam suatu tempat tertentu hidup berdasarkan unsur-unsur kebudayaan tersebut. Kebudayaan nasional bangsa Indonesia sendiri merupakan hasil interaksi dari budaya-budaya suku bangsa (daerah) atau budaya asing (luar) yang kemudian diterima sebagai nilai bersama seluruh bangsa. Interaksi budaya harus berjalan secara wajar dan alamiah tanpa unsur paksaan dan dominasi budaya terhadap budaya lainnya. Kebudayaan nasional merupakan identitas dan menjadi kebanggaan Indonesia. Identitas bangsa Indonesia adalah manusia dan masyarakat yang memiliki sifat-sifat dasar: – Religius; – Kekeluargaan; – Hidup serba selaras; – Kerakyatan. Wujud ketahanan sosial budaya tercermin dalam kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional, yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju, dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, dan seimbang serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional. Disadari sepenuhnya bahwa tidak semua kebudayaan yang akan datang dari luar adalah jelek. Tetapi kita harus waspada terhadap pengaruh dari luar yang dapat membahayakan atau merusak kepribadian bangsa Indonesia. Dalam hal ini tidak dapat dikesampingkan kemungkinan pihak luar dengan sengaja menyebar pengaruhnya dengan tujuan untuk merusak kehidupan masyarakat

kita. Terhadap serangan-serangan semacam inilah bangsa Indonesia perlu waspada dan harus memiliki daya tahan untuk menanggulanginya. Untuk itu, bangsa Indonesia harus bersatu padu menghadapi segala kemungkinan yang buruk. Perihal pentingnya rasa kesatuan ini, Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo mengatakan: Salah satu prinsip nasionalisme ialah kesatuan (unity). Hal ini jelas menonjol dalam perkembangan nasionalisme baik di Barat maupun luar Eropa. Kalau perkembangan nasionalisme itu secara saksama dikaji, jelaslah bahwa yang menjadi tujuan gerakan nasionalis tidak lain ialah membentuk negara-nasion, bertolak dari aneka ragam komunitas, agama, bahasa, kultur, dan sebagainya […] Indonesia sebagai kesatuan regional memang mencakup suatu kompleksitas yang terdiri atas komunitas- komunitas etnik, yang pada gilirannya memuat satuansatuan kultural yang kompleks serta komprehensif meliputi unsur linguistik, sistem kekerabatan, hukum adat, folklore, adat-istiadat, sistem kepercayaan, dan sebagainya. Homogenitas satuan etnis bertahan sampai jaman modern tidak lain karena kontak satu sama lain. Fenomena lain yang terdapat dalam negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia adalah hasrat yang besar untuk mengadakan pembangunan. Bangsa yang adil dan makmur hanya dapat dicapai dengan jalan pembangunan. Telah dimaklumi oleh para ahli ekonomi bahwa berhasil tidaknya pembangunan tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor ekonomis saja, tetapi juga oleh faktor-faktor non-ekonomis seperti: demografis, struktur masyarakat, dan mental. Dalam pembahasan bidang sosial budaya dalam arti sempit, maka faktor yang paling relevan adalah struktur masyarakat dan mental. Struktur masyarakat Indonesia dapat dilihat dalam bingkai diferensiasi sosial (seperti golongan sosial pegawai, guru, dll) dan stratifikasi sosial (seperti lapisan sosial bawah, menengah, dan atas). Sementara mentalitas terkait dengan ciri atau sifat yang secara khas melekat dengan orang atau bangsa. Menurut Koentjaraningrat, seorang ahli antropologi, mentalitas bangsa Indonesia belum cocok dengan semangat pembangunan. Untuk itu mentalitas bangsa ini harus diubah. Usaha untuk mengubah mentalitas itu, menurut Koentjaraningrat, adalah melalui prosedur pendidikan baik pendidikan formal maupun informal, salah satunya agama. Kita tahu, pendidikan merupakan hal yang strategis dan fundamental bagi perkembangan sejarah dunia maupun sejarah umat manusia. Melalui pendidikan manusia mempertinggi eksistensinya sebagai manusia dalam tataran kultural. Pendidikan adalah sarana transformasi yang dalam sejarah peradaban manusia terbukti dapat mengubah dunia. Pendidikan adalah suatu fungsi internal dalam proses kebudayaan melalui mana manusia dibentuk dan membentuk dirinya. Untuk itu, pendidikan adalah juga bagian dari kebudayaan. Pendidikan itu sendiri harus ditanamkan sejak dini bagi anak-anak bangsa Indonesia. Mereka adalah masa depan yang akan membangun bangsa ini. Ki Hajar Dewantara menandaskan demikian: Kekuatan rakyat itulah jumlah kekuatan tiap-tiap rakyat itu. Segala daya upaya untuk menjunjung derajat bangsa tak akan berhasil, kalau tidak dimulai dari bawah. Sebaliknya rakyat yang sudah kuat, akan pandai melakukan segala usaha yang perlu untuk kemakmuran negeri. Mendidik anak itulah mendidik rakyat. Keadaan dalam hidup dan penghidupan kita pada zaman sekarang itulah buahnya pendidikan yang kita terima dari orang tua pada waktu kita masih kanak-kanak. Sebaliknya, anak-anak yang pada waktu ini kita didik, kelak akan menjadi warga negara kita. 3.5.5 Ketahanan di Bidang Pertahanan-Keamanan (Hankam)

Pertahanan Keamanan Indonesia artinya Kesemestaan daya upaya seluruh rakyat Indonesia sebagai satu sistem ketahanan keamanan negara dalam mempertahankan dan mengamankan negara demi kelangsungan hidup dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia. Pasal 30 UUD 1945 berbunyi: Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Mengingat bahwa ruang lingkup pertahanan dan keamanan itu meliputi seluruh bidang kehidupan negara dan rakyat, mengingat pula bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan nasional (Hankamnas), maka sudah sewajarnya jikalau rakyat dan seluruh potensi nasional harus dikerahkan dalam usaha ini. Artinya, pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia dilaksanakan dengan menyusun, mengerahkan, menggerakkan seluruh potensi nasional termasuk kekuatan masyarakat di seluruh bidang kehidupan nasional secara terintegrasi dan terkoordinasi. Penyelenggaraan ketahanan dan keamanan secara nasional merupakan salah satu fungi utama dari pemerintahan dan negara Republik Indonesia dengan TNI dan Polri sebagai intinya, guna menciptakan keamanan bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional Indonesia. Wujud ketahanan keamanan tercermin dalam kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman. Pertahanan diarahkan untuk menghadapi ancaman dari luar negeri dan hal ini secara khusus menjadi tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia (TNI). Keamanan diarahkan untuk menghadapi ancaman dari dalam negeri dan hal secara khusus menjadi tanggung jawab Polri. TNI dapat dilibatkan untuk ikut menangani masalah keamanan apabila diminta Polri, yang sudah tidak mampu lagi karena eskalasi ancaman yang meningkat ke keadaan darurat. Secara geografis ancaman dari luar akan menggunakan wilayah laut dan udara untuk memasuki wilayah Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan postur kekuatan pertahanan keamanan masa depan perlu diarahkan kepada pembangunan kekuatan pertahanan dan keamanan secara proporsional dan seimbang antara unsur-unsur utama. Kekuatan Pertahanan adalah Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU). Dan unsur utama Keamanan adalah Polri. Menurut ajaran dan paham Pertahanan dan Keamanan Nasional (Hankamnas) kita yaitu Catur Darma Eka Karma, ancaman-ancaman yang dapat merongrong bangsa Indonesia dapat berbentuk:  Dalam negeri: subversi dan pemberontakan dari kekuatan-kekuatan dalam tubuh masyarakat Indonesia sendiri;  Luar negeri: Infiltrasi , subversi, dan intervensi dari kekuatan imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, invasi oleh kekuatan-kekuatan musuh melalui darat, laut, dan udara. 4. Penutup 4.1 Rangkuman Umum Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Hal inilah yang senantiasa diupayakan oleh bangsa Indonesia dari dulu sampai sekarang. Ketahanan nasional

yang tangguh akan lebih mendorong peningkatan pembangunan nasional, yang kita yakini dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kesejahteraan yang hendak dicapai untuk mewujudkan ketahanan nasional dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa Indonesia menumbuhkan dan menyumbangkan nilai-nilai nasionalnya menjadi kemakmuran sebesar-besarnya yang adil dan merata baik rohaniah maupun jasmani. Sedangkan keamanan nasional adalah kemampuan bangsa Indonesia melindungi eksistensinya dan nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari dalam maupun luar negeri. Dalam kenyataan hidup kemudian gambaran-gambaran kesejahteraan nasional dan keamanan nasional menjadi satu gambaran ketahanan nasional. Pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan nasional menggunakan tiap-tiap gatra dalam astagatra (sebagaimana telah diuraikan di atas). Tiap-tiap gatra itu sama penting dan ambil peranan bagi kesejahteraan dan keamanan nasional. 4.2 Refleksi Setelah mengikuti pemaparan di atas, kita memahami betapa perlunya bagi kita untuk memperkokoh ketahanan nasional bangsa ini. Di tengah persaingan di era modern ini, kita meyakini betapa perlunya negara kita ini dibenahi dalam segala aspeknya. Untuk itu, sebagai generasi penerus, kita ditantang untuk mengisi kemerdekaan dalam kapasitas kita masingmasing. Ketahanan nasional dalam segala aspeknya mencerminkan gambaran siapa dan bagaimana bangsa kita ini. Artinya, setiap gatra dalam astagatra ketahanan nasional harus dibenahi, tidak boleh ada yang ditinggalkan sementara yang lain dilupakan karena masing-masing terkait erat. Ke-lemah-an di salah satu gatra melemahkan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Sebagai bangsa, ketahanan nasional di dalam negeri memang perlu lebih dahulu dibenahi agar ‘misi keluar’ dapat terlaksana. Mengapa? Karena mustahil sebuah bangsa mengurusi sesuatu di luar dirinya padahal dirinya sendiri belum mapan. Lalu apa itu ‘misi keluar’ bangsa Indonesia? Misi keluar itu, misalnya, adalah tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945, yakni “…ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial….” Maka, bangsa Indonesia tidak mungkin ikut melaksanakan ketertiban dan perdamaian dunia jika di dalam negeri sendiri sedang terjadi kekacauan. Untuk menutup refleksi ini, kelompok menganjurkan satu hal yang sudah biasa didengungdengungkan kepada kita, yakni memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada pepatah mengatakan “bahasa menunjukkan bangsa.” Pepatah ini sangatlah tepat dengan mendengar bahasa yang diucapkan oleh seseorang dapatlah kita mengetahui (diperkirakan) apa kebangsaan orang tersebut. Atau, kita dapat langsung menyebut bangsa yang ditunjuk oleh bahasa itu. Khusus mengenai bahasa Indonesia, dalam Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 telah diikrarkan dalam Sumpah Pemuda, bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Kemudian dalam pasal 36 UUD 1945 ditegaskan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia; dan dalam penjelasan pasal ini dikatakan bahwa bahasa-bahasa daerah juga adalah sebagian dari kebudayaan bangsa Indonesia yang hidup. Dengan kata lain, bahasa daerah tetap perlu dikembangkan dan dilestarikan, namun bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa pemersatu kita semua di seluruh penjuru Indonesia.