BAB I PENDAHULUAN I. 1.
Latar Belakang
Hukum humaniter internasional telah ada sejak abad ke-19 yang dibentuk karena kesadaran dunia internasional akan akibat peperangan yang merugikan warga negara baik militer maupun sipil. Tujuan dibentuknya hukum humaniter adalah untuk memanusiawikan perang sehingga dapat meminimalisasi jumlah korban yang berjatuhan dan dana yang harus dikeluarkan. Sesuai dengan sifat hukum yang dinamis, hukum humaniter internasional mengalami perubahan-perubahan baik pertambahan maupun pengurangan agar lebih relevan dengan keadaan pada saat itu. Konvensi hukum humaniter internasional pertama terlaksana di Den Haag pada 1899 yang berisikan penyelesaian damai persengketaan internasional, hukum dan kebiasaan perang di darat, serta hukum perang di laut. Namun, keberadaan hukum humaniter tersebut tidak menjadikan terciptanya dunia yang aman dan damai di mana perang-perang tidak merugikan kaum sipil. Hal ini dapat terjadi karena tidak semua negara di dunia berkomitmen dalam menjalankan hukum humaniter internasional tersebut. Contoh kasus yang akan dibahas dalam makalah ini adalah penggunaan cluster munition dalam konflik Georgia dan Rusia yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Georgia dan Rusia sama-sama telah meratifikasi Konvensi Den Haag tersebut, namun keduanya tetap menggunakan cluster munition dalam konflik yang terjadi bulan Agustus 2008 silam. Penggunaan cluster munition tentu saja merupakan salah satu contoh pelanggaran hak asasi manusia karena bersifat membahayakan dan mematikan dalam jangka waktu panjang. Meskipun telah dirumuskan suatu Convention on Cluster Munition pada bulan Mei 2008 di Dublin, Georgia dan Rusia tetap menyimpan bahkan menggunakan cluster munition tersebut yang menyebabkan banyak nyawa hilang.1
I. 2.
Perumusan Masalah
Dalam tulisan ini, penulis membatasi permasalahan pada bagaimana Georgia dan Rusia mengimplementasikan hukum humaniter internasional dalam konflik Ossetia Selatan 2008, peranan Uni Eropa dalam konflik tersebut untuk menegakkan hukum humaniter internasional, serta apakah hukum humaniter internasional berhasil diimplementasikan dalam konflik tersebut.
1
“Georgia: Russian Cluster Bombs Kill Civilians Stop Using Weapon Banned by 107 Nations”, diakses dari http://www.hrw.org/en/news/2008/08/13/georgia-russian-cluster-bombs-kill-civilians 20 November 2008 20:10
BAB II TELAAH PUSTAKA II. 1.
Hukum Humaniter
Definisi hukum humaniter internasional menurut Palang Merah Internasional adalah a set of rules which seek, for humanitarian reasons, to limit the effects of armed conflict. It protects persons who are not or are no longer participating in the hostilities and restricts the means and methods of warfare. International humanitarian law is also known as the law of war or the law of armed conflict.2 Pemakaian definisi dari Palang Merah Internasional berkaitan dengan kontribusi besar Henry Dunant, pendiri dari organisasi internasional ini, terhadap perwujudan hukum humaniter secara internasional. Pada tahun 1861, ia menulis sebuah buku yang menceritakan pengalamannya di medan pertempuran antara Austria dan koalisi Perancis-Sardinia, di mana ia melihat begitu banyak korban perang yang menderita. Buku ini kemudian menggerakkan penduduk kota Jenewa, hingga pada 17 Februari terdapat lima orang yang membentuk sebuah panitia “Societe international et permanent de secours aux militaries blesses”. Mereka berinisiatif untuk mengadakan sebuah konferensi internasional tidak resmi yang dihadiri 16 negara, untuk membahas kekurangan dalam perawatan kesehatan tentara di medan pertempuran darat. Konferensi ini lah yang kemudian menjadi cikal bakal pendirian Palang Merah pada Oktober 1963. Walalupun keputusan konferensi tidak mengikat negara-negara peserta, mereka mengajukan resolusi bahwa anggota dinas kesehatan dan para korban terluka dalam pertempuran harus dilindungi, hingga pada tahun 1864, Dewan Federal Swiss melaksanakan saran ini dengan mengadakan konferensi internasional, menghasilkan Konvensi Jenewa 1864.3 Lahirnya Konvensi Jenewa juga sekaligus menandakan dimulainya perkembangan hukum humaniter secara pesat. Pada masa tersebut, perang yang dilakukan oleh tentara nasional menggunakan senjata-senjata baru yang lebih merusak, membiarkan sejumlah prajurit yang terluka secara mengerikan tergeletak tanpa bantuan di medan tempur. Dengan pengaruh yang cukup kuat dari Palang Merah serta kondisi perang yang begitu parah, kesadaran masyarakat internasional akan penghormatan manusia pun semakin meningkat.4 Karena hanya negara yang bisa menjadi peserta dalam perjanjian internasional, konvensi ini pun hanya berlaku bagi negara. Walaupun demikian, semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, baik negara maupun aktor non-negara, tetap terikat kepada hukum humaniter internasional. Sampai saat ini, Konvensi Jenewa telah diratifikasi oleh 1914 negara, yang menunjukkan universalitas hukum ini.5 Hukum humaniter difokuskan pada perang ataupun konflik yang melibatkan senjata; hukum ini tidak mengatur apakah negara boleh menggunakan kekuatan militer atau tidak, tetapi berupaya untuk membatasi dampak yang diakibatkan dari penggunaan kekuatan tersebut. Adapun hukum humaniter internasional mencakup ketentuan-ketentuan pokok 2 ICRC, What is International Humanitarian Law?, diakses dari http://www.icrc.org/Web/Eng/ siteeng0.nsf/html/humanitarian-law-factsheet, pada tanggal 16 Desember 2008, pkl. 21.34 3 Wahyu Wagiman, Seri Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X tahun 2005: Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005), hal. 3-4 4 Ibid. 5 ICRC, Who is Bound by Geneva Convention?, diakses dari http://www.icrc.org/web/eng/ siteeng0.nsf/ html/5kzjav?opendocument, pada tanggal 16 Desember 2008, pkl. 21.34
berikut6: • Serangan hanya boleh dilakukan untuk tujuan militer. Mereka yang tidak atau tidak lagi mampu terlibat dalam konflik senjata memiliki hak sepenuhnya atas kehidupan mereka, sehingga mereka harus dilindungi dan dirawat secara manusiawi. • Membunuh atau meluaki lawan yang sudah menyerat ataupun tidak bisa lagi mengambil bagian dalam perang tidak diperbolehkan. • Para pihak terlibat dalam konflik bersenjata memiliki hak yang terbatas dalam menentukan senjata dan metode perangnya. Mereka tidak dibolehkan menggunakan senjata atau metode serangan yang bisa menyebabkan kehilangan/kerusakan yang tidak diperlukan atau penderitaan yang parah. Kombatan dan warga sipil yang ditangkap oleh pihak lawan mempunyai hak atas kehidupan, harga diri, dan hak-hak personalnya. Mereka harus dilindungi dari segala bentuk penganiayaan dan berhak untuk melakukan komunikasi dengan keluarga dan menerima bantuan.
II. 2.
Cluster Munition
6 ICRC, International Humanitarian Law : The Essential Rules, diakses dari http://www.icrc.org/Web /Eng/siteeng0.nsf/html/5ZMEEM, pada tanggal 16 Desember 2008, pkl. 21.24
0100090000032a0200000200a20100000000a201000026060f003a03574d4643010000000000 0100e0010000000001000000180300000000000018030000010000006c00000000000000000 000001a0000000f00000000000000000000006d3e00008400000020454d46000001001803000 01200000002000000000000000000000000000000f6090000e40c0000d800000017010000000 0000000000000000000005c4b030068430400160000000c000000180000000a000000100000 0000000000000000000900000010000000600700000f000000250000000c0000000e00008025 0000000c0000000e000080120000000c00000001000000520000007001000001000000d2fffff f000000000000000000000000900100000000000004400022430061006c00690062007200690 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000011006872110010000000cc7511004c73110052516032cc 751100c47211001000000034741100b075110024516032cc751100c47211002000000049642f 31c4721100cc75110020000000ffffffff1c05d200d0642f31ffffffffffff0180ffff01800fff0180fffff fff000000000008000000080000d4fbe50701000000000000002c01000025000000632e900100 08020f0502020204030204ef0200a07b20004000000000000000009f00000000000000430061 006c006900620072000000000041007200690061006c00200052006f0075006e00f87211009c 38273104000000010000003473110034731100e8782531040000005c7311001c05d20064760 00800000000250000000c00000001000000250000000c00000001000000250000000c000000 01000000180000000c00000000000002540000005400000000000000000000001a0000000f00 00000100000088870741d1450741000000002c000000010000004c000000040000000000000 000000000600700001000000050000000200000001b00000046000000280000001c00000047 44494302000000ffffffffffffffff61070000100000000000000046000000140000000800000047 44494303000000250000000c0000000e000080250000000c0000000e0000800e000000140000 000000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c020 5007f02040000002e0118001c000000fb020500020000000000bc02000000000102022253797 374656d0000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010000 040000002d01000004000000020101001c000000fb02f0ff00000000000090010000000004400 02243616c696272690000000000000000000000000000000000000000000000000004000000 2d010100040000002d010100040000002d010100050000000902000000020d000000320a0f00 000001000400000000008002050020210900040000002d010000040000002d0100000300000 00000 3
Cluster munition biasanya terdiri dalam bentuk bom, roket, atau artillery sheel yang terdiri dari 650 bomblet yang disebut submunition. Cluster munition telah sejak 40 tahun lalu menjadi momok bagi masalah kemanusiaan karena keberadaannya yang sangat membahayakan. Cluster munition dapat meledakkan submunition-nya dalam jarak yang sangat jauh dan dapat menyebabkan kematian dan luka-luka pada manusia di sekitarnya. Namun, pengalaman membuktikan bahwa 10-40% submunition gagal untuk meledak dan dapat membahayakan warga sekitar di tahun-tahun mendatang.7 Steve Goose, Arms Director Human Rights Watch mengatakan bahwa cluster munition menyebarkan bomblet yang mematikan sampai ke jarak yang sangat jauh dan menyisakan bomblet yang tidak meledak namun tetap mematikan bagi orang-orang di sekitar bomblet tersebut. Submunition atau bomblet yang tidak meledak tersebut bukan hanya dapat melukai dan membunuh warga sipil di sekitarnya, melainkan juga dapat berakibat buruk bagi lahan pertanian sehingga masyarakat dapat mengalami gagal panen yang pada akhirnya membuat mereka kesulitan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.8 Penggunaan cluster munition menurut catatan pertama kali digunakan di Laos. Pada rentang tahun 1964-1973 sekitar 270 juta submunition dikeluarkan dan diperkirakan 9-27 juta di antaranya tidak meledak. Setelah itu penggunaan cluster munition selanjutnya adalah pada tahun 2006 ketika terjadi perang antara Israel-Lebanon dimana tercatat sekitar 4 juta submunition dilepaskan dalam waktu lima minggu dan ratusan di antaranya tidak meledak. Penggunaan cluster munition yang terbaru adalah dalam konflik Georgia-Rusia. Namun kedua pihak masih menyangkal penggunaan cluster munition.9
II. 3.
Treaty of Lisbon
Treaty of Lisbon adalah perjanjian yang ditandatangani para kepala negara atau kepala pemerintahan 27 negara anggota Uni Eropa di Lisbon pada 13 Desember 2007. Perjanjian ini diharapkan akan menyediakan institusi modern dan metode kerja yang lebih optimal bagi Uni Eropa demi menghadapi tantangan-tantangan terkini dunia secara efektif dan efisien, seperti isu-isu globalisasi, perubahan iklim dan demografi, keamanan, serta energi. Treaty of Lisbon diharapkan akan memperkuat demokrasi di Uni Eropa dan kapasitasnya untuk memajukan kepentingan warganya pada basis harian.10 Treaty of Lisbon akan mendefinisikan apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan Uni Eropa serta cara-cara yang dapat digunakannya. Perjanjian tersebut akan mengubah struktur institusi Uni Eropa dan bagaimana cara kerja mereka, sehingga Uni Eropa diharapkan akan menjadi lebih demokratis dan nilai-nilai intinya akan dijalani dengan lebih baik. Perjanjian ini merupakan hasil negosiasi antara negara-negara anggota Uni Eropa dalam konferensi antarpemerintah yang melibatkan Komisi dan Parlemen 7
“Georgia: Russian Cluster Bombs Kill Civilians Stop Using Weapon Banned by 107 Nations”, diakses dari http://www.hrw.org/en/news/2008/08/13/georgia-russian-cluster-bombs-kill-civilians 20 November 2008 20:10 8 “Georgian Clusters Landed in Villages; Russian and Georgian Duds Still a Threat”, diakses dari http://www.hrw.org/en/news/2008/11/04/georgia-more-cluster-bomb-damage-reported 20 November 2008 20:15 9 “TV News Footage: Cluster Munition Convention - Oslo signing ceremony”, diakses dari http:// www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/cluster-munitions-tvnews-011208 16 Desember 2008 20:50 10 “Taking Europe into the 21st century”, http://europa.eu/lisbon_treaty/index_en.htm, diakses pada 17 November 2008 17:33
Uni Eropa. Perjanjian tersebut tidak akan berlaku hingga diratifikasi oleh seluruh 27 anggota.11 Perjanjian ini akan mengamandemen Uni Eropa dan perjanjian-perjanjiannya yang sekarang dengan framework legal Eropa yang lebih demokratis dan transparan, Eropa yang lebih efisien, Eropa dengan hak-hak dan nilai-nilai, kebebasan, solidaritas, dan keamanan, serta Eropa sebagai aktor global.12 Perubahan-perubahan yang diperkenalkan Treaty of Lisbon meliputi voting mayoritas yang terkualifikasi di Konsil Eropa, keterlibatan Parlemen Eropa yang meningkat dalam proses legislatif melalui keputusan bersama yang semakin luas dengan Konsil Eropa, reduksi jumlah Komisioner13 dari 27 menjadi 18, mengeliminasi sistem pilar14, dan pembentukan 11
“Taking Europe into the 21st century”, http://europa.eu/lisbon_treaty/take/index_en.htm diakses pada 17 November 2008 17:36 12 “The Treaty at a glance”, http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_en.htm diakses pada 17 November 2008 17:40 13 Komisioner adalah satu anggota dari ke-27 anggota Komisi Eropa, masing-masing memiliki portofolio khusus dan dipimpin oleh Presiden Komisi Eropa, mirip dengan posisi menteri nasional 14 Sistem pilar adalah pengklasifikasian kebijakan Uni Eropa ke dalam tiga pilar: (1) pilar komunitas meliputi kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan; (2) pilar Common Foreign and Security Policy (CFSP) meliputi kebijakan luar negeri dan urusan militer; serta (3) pilar Police and
0100090000032a0200000200a20100000000a201000026060f003a03574d4643010000000000 0100e0010000000001000000180300000000000018030000010000006c00000000000000000 000001a0000000f00000000000000000000006d3e00008400000020454d46000001001803000 01200000002000000000000000000000000000000f6090000e40c0000d800000017010000000 0000000000000000000005c4b030068430400160000000c000000180000000a000000100000 0000000000000000000900000010000000600700000f000000250000000c0000000e00008025 0000000c0000000e000080120000000c00000001000000520000007001000001000000d2fffff f000000000000000000000000900100000000000004400022430061006c00690062007200690 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000011006872110010000000cc7511004c73110052516032cc 751100c47211001000000034741100b075110024516032cc751100c47211002000000049642f 31c4721100cc75110020000000ffffffff1c05d200d0642f31ffffffffffff0180ffff01800fff0180fffff fff000000000008000000080000d4fbe50701000000000000002c01000025000000632e900100 08020f0502020204030204ef0200a07b20004000000000000000009f00000000000000430061 006c006900620072000000000041007200690061006c00200052006f0075006e00f87211009c 38273104000000010000003473110034731100e8782531040000005c7311001c05d20064760 00800000000250000000c00000001000000250000000c00000001000000250000000c000000 01000000180000000c00000000000002540000005400000000000000000000001a0000000f00 00000100000088870741d1450741000000002c000000010000004c000000040000000000000 000000000600700001000000050000000200000001b00000046000000280000001c00000047 44494302000000ffffffffffffffff61070000100000000000000046000000140000000800000047 44494303000000250000000c0000000e000080250000000c0000000e0000800e000000140000 000000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c020 5007f02040000002e0118001c000000fb020500020000000000bc02000000000102022253797 374656d0000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010000 040000002d01000004000000020101001c000000fb02f0ff00000000000090010000000004400 02243616c696272690000000000000000000000000000000000000000000000000004000000 2d010100040000002d010100040000002d010100050000000902000000020d000000320a0f00 000001000400000000008002050020210900040000002d010000040000002d0100000300000 00000 5
suatu Presiden Uni Eropa dan Perwakilan Tinggi untuk Urusan Luar Negeri untuk menghadirkan posisi bersama dalam kebijakan-kebijakan Uni Eropa. Apabila diratifikasi, Treaty of Lisbon akan membuat Charter of Fundamental Rights (hak asasi manusia) mengikat secara legal. Namun, Irlandia menolak 53,1% referendum Treaty of Lisbon dengan polling 53,4% menolak 46,6% menerima,15 sehingga pada saat Konflik Ossetia Selatan 2008 Treaty of Lisbon belum berlaku. Berbagai politisi Eropa level atas menyoroti hal ini. Presiden Parlemen Eropa, Hans-Gert Pöttering, menyebutkan bahwa peristiwa di Georgia menggarisbawahi pentingnya Treaty of Lisbon, karena traktat tersebut seharusnya dapat menyediakan prinsip solidaritas antara negara-negara anggota. Ketua grup EPP-ED16, Joseph Daul (Prancis), menambahkan bahwa Treaty of Lisbon seharusnya dapat membantu membentuk suatu kebijakan pertahanan Eropa, suatu wilayah di mana menurutnya, terdapat kelemahan Uni Eropa yang terekspos dalam krisis Georgia. Traktat tersebut juga seharusnya dapat membentuk perwakilan tinggi Uni Eropa untuk urusan luar negeri yang lebih kuat, suatu presiden Konsil Eropa full-time, dan suatu jasa tindakan eksternal Uni Eropa, yang menurut Sarkozy akan memberikan lebih banyak kekuatan dan keberlanjutan terhadap pelaksanaan urusan luar negeri Uni Eropa dan memungkinkan blok tersebut merespon situasi di Georgia.17
Judicial Co-operation in Criminal Matters (PJCC) meliputi kerjasama di bidang perang terhadap kejahatan 15 Kevin McLoughlin, “Lisbon Treaty ‘No’ vote delivers major shock for political and big business Establishment”, http://socialistworld.net/eng/2008/06/14irelab.html, diakses pada 18 November 2008 21:40 16 EPP-ED adalah Grup bagi Partai Rakyat Eropa (Kristen Demokrat) dan Demokrat Eropa di Parlemen Eropa, kelompok politik terbesar di Parlemen Eropa sejak Juli 1999. Lihat http:// www.epp-ed.eu/home/en/aboutus.asp, diakses pada 18 November 2008 21:53 17 “Lack of Lisbon Treaty leaves EU weak on Georgia”, http://www.euractiv.com/en/future-eu/lack-lisbon-treaty-leaves-eu-weak-georgia/article-175040, diakses pada 18 November 2008 21:50
BAB III PEMBAHASAN III. 1.
Konflik Ossetia Selatan 2008
Konflik Georgia dan Rusia sebenarnya berawal dari masalah internal negara Georgia, dimana dua provinsi Georgia yakni Ossetia Selatan dan Abkhazia, yang sejak tahun 1990an, ingin memerdekakan diri. Upaya damai melalui dialog tidak berhasil, sehingga pemerintah pun terpaksa melakukan tindakan represif untuk menyikapi usaha separatisme tersebut. Pemerintah Georgia pun mengerahkan pasukan militernya ke Ossetia Selatan dan Abkhazia untuk meredam gerakan separatis tersebut. Baku tembak antara para tentara dan kaum separatis sempat terjadi dalam waktu yang cukup lama. Namun, upaya militer yang dilakukan ternyata tidak membawa hasil dan perubahan yang berarti. Penanganan represif dari pemerintah justru memperburuk keadaan di kedua provinsi yang memiliki kedekatan tersendiri dengan Rusia ini. Akhirnya, pemerintah Georgia melalui Presiden Mikhail Saakashvili, pada tanggal 7 Agustus 2008, menyatakan sikapnya untuk melakukan gencatan senjata dan akan kembali pada perundingan dan upaya damai.18 Namun, hanya lima setengah 18 Jenny Norton, Ossetian Crisis: Who Started it?, diakses dari http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/757 0100090000032a0200000200a20100000000a201000026060f003a03574d4643010000000000 0100e0010000000001000000180300000000000018030000010000006c00000000000000000 000001a0000000f00000000000000000000006d3e00008400000020454d46000001001803000 01200000002000000000000000000000000000000f6090000e40c0000d800000017010000000 0000000000000000000005c4b030068430400160000000c000000180000000a000000100000 0000000000000000000900000010000000600700000f000000250000000c0000000e00008025 0000000c0000000e000080120000000c00000001000000520000007001000001000000d2fffff f000000000000000000000000900100000000000004400022430061006c00690062007200690 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000011006872110010000000cc7511004c73110052516032cc 751100c47211001000000034741100b075110024516032cc751100c47211002000000049642f 31c4721100cc75110020000000ffffffff1c05d200d0642f31ffffffffffff0180ffff01800fff0180fffff fff000000000008000000080000d4fbe50701000000000000002c01000025000000632e900100 08020f0502020204030204ef0200a07b20004000000000000000009f00000000000000430061 006c006900620072000000000041007200690061006c00200052006f0075006e00f87211009c 38273104000000010000003473110034731100e8782531040000005c7311001c05d20064760 00800000000250000000c00000001000000250000000c00000001000000250000000c000000 01000000180000000c00000000000002540000005400000000000000000000001a0000000f00 00000100000088870741d1450741000000002c000000010000004c000000040000000000000 000000000600700001000000050000000200000001b00000046000000280000001c00000047 44494302000000ffffffffffffffff61070000100000000000000046000000140000000800000047 44494303000000250000000c0000000e000080250000000c0000000e0000800e000000140000 000000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c020 5007f02040000002e0118001c000000fb020500020000000000bc02000000000102022253797 374656d0000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010000 040000002d01000004000000020101001c000000fb02f0ff00000000000090010000000004400 02243616c696272690000000000000000000000000000000000000000000000000004000000 2d010100040000002d010100040000002d010100050000000902000000020d000000320a0f00 000001000400000000008002050020210900040000002d010000040000002d0100000300000 00000 7
jam setelah pernyataan presiden tadi, menteri pertahanan Pieter De Crem dengan terpaksa kembali mengirimkan tentara ke Ossetia Selatan karena kaum separatis di sana terus melakukan serangan.19 Konflik senjata di Ossetia Selatan pun tidak terelakkan; pesawatpesawat perang Georgia dilaporkan melakukan pengeboman di sekitar ibukota Ossetia Selatan dan daerah sekitarnya. Masalah internal ini kemudian menjadi konflik antara Georgia dan Rusia ketika Rusia memutuskan untuk ‘terlibat’ dalam masalah tersebut. Rusia merasa wajib terlibat dalam masalah itu karena kebanyakan dari penduduk Ossetia Selatan adalah orang Rusia dan ia harus melindungi penduduknya di manapun mereka berada.20 Pada tanggal 8 Agustus, Rusia mulai menyalurkan tank dan kendaraan militernya ke Ossetia Selatan, yang jelas dianggap sebagai bentuk intervensi terhadap wilayah kedaulatan Georgia. Keterlibatan Rusia ini pun tidak membawa kondisi yang lebih baik dalam upaya penyelesaian masalah tersebut; bahkan kondisi menjadi semakin buruk dan kompleks. Georgia, yang pada awalnya mendapat kecaman karena sikap kerasnya dalam menangani aksi separatis Ossetia Selatan dan Abkhazia, mulai berbalik mendapat dukungan dari dunia karena telah menjadi korban intervensi dan aksi sepihak militer Rusia. Keputusan Rusia untuk terlibat dalam masalah ini juga mendapat tanggapan dari berbagai pihak lainnya: European Union, NATO, Amerika Serikat, Inggris, dll. Walaupun ada ikatan sosial antara Rusia dan para penduduk di Ossetia Selatan, hal ini tidak bisa dijadikan suatu alasan bagi suatu negara untuk melakukan intervensi terhadap masalah internal negara lain. Salah satu fokus aspek kemanusiaan dalam konflik ini adalah ditemukannya bukti penggunaan cluster munition oleh Human Right Watch, badan independen internasional yang berfokus pada perlindungan hak asasi manusia. Badan ini menemukan bahwa pesawat Rusia menjatuhkan bom cluster ke daerah Georgia yang populasinya padat, mengakibatkan setidaknya 11 orang meninggal dan belasan lainnya terluka.21 Dalam penyelidikan selanjutnya pada akhir Oktober 2008, HRW menemukan bahwa tidak hanya Rusia yang menggunakan cluster munition pada enam kota dan desa, tetapi juga Georgia pada sembilan tempat. Namun, senjata Rusia dinyatakan sebagai penyebab dari kebanyakan korban dan kerusakan yang terjadi.22 Terlepas dari hal tersebut, kekhawatiran masyarakat internasional pada penggunaan senjata ini adalah karena senjata ini tidak langsung meledak ketika dijatuhkan; terkadang ada bom yang jatuh begitu saja tanpa meledak dan bisa sewaktu-waktu meledak jika ada yang mendekatinya. Jadi, bom ini akan tetap mengancam keselamatan manusia bahkan setelah perang berakhir. Ironisnya, penggunaan senjata ini terjadi sesaat setelah 107 negara menyetujui pelarangan penggunaan cluster munition dalam konflik bersenjata pada suatu pertemuan bulan Mei 2008. Pertemuan ini menghasilkan Convention on Cluster Munition, yang telah ditandatangani pada 3 Desember lalu.
III. 2.
Convention on Cluster Munition
1096.stm , pada tanggal 16 November 2008, pkl. 22.00 19 Ibid. 20 BBC News, Georgia Conflict: Key Statements, diakses dari http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe / 7556857.stm, pada tanggal 16 November 2008, pkl. 22.15 21 Georgia: Russian Cluster Bombs Kill Civilians, op.cit. 22 Georgia: More Cluster Damaged than Reported, diakses dari http://www.hrw.org/en/news/ 2008/11/04/georgia-more-cluster-bomb-damage-reported, pada tanggal 20 November 2008, pkl. 11.22
Tercatat 34 negara diketahui memproduksi sekitar 210 macam cluster munition yang terdiri dari projectiles, bombs, rockets, missiles and dispensers. Selain itu menurut catatan Human Right Watch, tercatat 75 negara menyimpan jutaan cluster munition yang terdiri dari miliaran submunisi. Human Right Watch juga melaporkan bahwa 21 negara di dunia terkontaminasi submunisi yang tidak meledak dan sesuai dengan penelitian terbaru tahun 2007 oleh Handicap International tercatat 13.306 jiwa hilang dan sebagian luka-luka disebabkan oleh penggunaan cluster munition. Fakta lainya adalah pada waktu konflik di Kosovo, kira-kira 290.000 submunisi dilontarkan dalam jangka waktu 11 minggu dan 30.000 di antara gagal meledak. Penggunaan cluster munition tersebut menyebabkan 54% lahan pertanian di Kosovo terkontaminasi dan menjadi tidak subur.23 Fakta di atas membukakan bahwa penggunaan cluster munition merupakan salah satu contoh pelanggaran hak asasi manusia karena dapat menyebabkan nyawa yang tidak tahu apa-apa turut menanggung beban. Oleh karena itulah dunia internasional bersama-sama berkumpul dan merumuskan suatu 23 Ibid.
0100090000032a0200000200a20100000000a201000026060f003a03574d4643010000000000 0100e0010000000001000000180300000000000018030000010000006c00000000000000000 000001a0000000f00000000000000000000006d3e00008400000020454d46000001001803000 01200000002000000000000000000000000000000f6090000e40c0000d800000017010000000 0000000000000000000005c4b030068430400160000000c000000180000000a000000100000 0000000000000000000900000010000000600700000f000000250000000c0000000e00008025 0000000c0000000e000080120000000c00000001000000520000007001000001000000d2fffff f000000000000000000000000900100000000000004400022430061006c00690062007200690 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000011006872110010000000cc7511004c73110052516032cc 751100c47211001000000034741100b075110024516032cc751100c47211002000000049642f 31c4721100cc75110020000000ffffffff1c05d200d0642f31ffffffffffff0180ffff01800fff0180fffff fff000000000008000000080000d4fbe50701000000000000002c01000025000000632e900100 08020f0502020204030204ef0200a07b20004000000000000000009f00000000000000430061 006c006900620072000000000041007200690061006c00200052006f0075006e00f87211009c 38273104000000010000003473110034731100e8782531040000005c7311001c05d20064760 00800000000250000000c00000001000000250000000c00000001000000250000000c000000 01000000180000000c00000000000002540000005400000000000000000000001a0000000f00 00000100000088870741d1450741000000002c000000010000004c000000040000000000000 000000000600700001000000050000000200000001b00000046000000280000001c00000047 44494302000000ffffffffffffffff61070000100000000000000046000000140000000800000047 44494303000000250000000c0000000e000080250000000c0000000e0000800e000000140000 000000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c020 5007f02040000002e0118001c000000fb020500020000000000bc02000000000102022253797 374656d0000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010000 040000002d01000004000000020101001c000000fb02f0ff00000000000090010000000004400 02243616c696272690000000000000000000000000000000000000000000000000004000000 2d010100040000002d010100040000002d010100050000000902000000020d000000320a0f00 000001000400000000008002050020210900040000002d010000040000002d0100000300000 00000 9
Convention on Cluster Munition. Perjalanan konvensi ini bermula dari konferensi yang diadakan di Oslo, Norwegia pada tanggal 22-23 Februari 2007 yang dihadiri oleh 46 dari 49 negara yang berkomitmen untuk merumuskan sebuah instrumen hukum yang melarang penggunaan cluster munition. Konferensi tersebut dikenal dengan nama Oslo Declaration. Dalam konferensi itu warga sipil yang diwakili oleh Cluster Munition Coalition, PBB, serta International Committee of the Red Cross (ICRC) turut mengambil bagian dan memberikan dukungan penuh pada Oslo Declaration tersebut. Tindak lanjut dari Deklarasi Oslo adalah diadakannya konvensi untuk membahas draft Convention on Cluster Munition yang diadakan di Lima, Vienna, Wellington dan berakhir di Dublin pada bulam Mei 2008. Di samping itu juga diadakan konferensi regional yang diadakan di Pnomph Penh, San Jose, Belgrade, Brusel dan Livingstone dengan agenda yang sama. Hasil yang didapat dalam konferensi regional tersebut akan didiskusikan di dalam konferensi global di Dublin pada tanggal 19-30 Mei 2008. Pada tanggal 30 Mei 2008 akhirnya disetujuilah suatu draft Convention on Cluster Munitions yang disetujui oleh 107 negara. Negara-negara tersebut kembali diundang untuk menandatangani draft tersebut dalam konvensi selanjutnya di Oslo tanggal 3 Desember 2008. Namun dari 107 negara, hanya 94 negara yang datang dan menandatangi hasil konvensi tersebut. Diselenggarakannya apa yang disebut Oslo Process ini tidak lepas dari kontribusi negara-negara yang tergabung dalam core group yang terdiri dari Austria, the Holy See, Irlandia, Mexico, Selandia Baru, Norwegia, dan Peru.24 Inti dari hasil konvensi tersebut adalah larangan penggunaan, pembuatan, pembangunan, penyimpanan, dan pemindahan cluster munition.25 Beberapa pasal yang terdapat dalam hasil konvensi tersebut adalah Pasal 3 tentang penghancuran simpanan cluster munition dalam jangka waktu 8 tahun dan dalam Pasal 4 dituliskan pembersihan sisa-sisa cluster munition ditargetkan akan terlaksana dalam kurun waktu 10 tahun. Sementara itu dalam Pasal 5 dipaparkan tentang bantuan bagi korban dan komunitas yang menjadi korban karena penggunaan cluster munition.26 Dunia internasional mengharapkan negara-negara yang belum turut andil dalam penandatanganan konvensi ini dapat segera menandatanganinya sehingga dicapai kebulatan suara yang tidak menghendaki penggunaan cluster munition agar tidak semakin banyak lagi korban yang berjatuhan karena penggunaan senjata yang tidak tepat ini.
III. 3.
Hukum Humaniter dalam Konflik Ossetia Selatan 2008
Setidaknya, dalam meninjau peran hukum humaniter dalam konflik Ossetia Selatan 2008, ada beberapa poin yang ingin kami garis bawahi, yaitu sebagai berikut. Pertama, hukum humaniter adalah protecting power yang menerapkan sistem negara pelindung dalam 24 Oslo Process, diakses dari http://www.clusterconvention.org/pages/pages_vi/vib_osloprocess. html, pada tanggal 16 Desember 2008, pkl. 21.00 25 Banning Cluster Munitions – making it happen in Oslo, diakses dari http://www.osloccm.no/, pada tanggal 16 Desember 2008, pkl. 20.50 26 TV News Footage, op.cit.
pelaksanaan dan penegakannya.27 Sehingga, komitmen penuh negara pelaksana hukum humaniter sangat diperlukan dalam menjamin tegaknya hukum ini. Dalam hal ini, apabila kita meninjau poin komitmen ini dalam pihak-pihak yang bersengketa dalam Krisis Ossetia Selatan 2008, dapat dirasakan kurangnya komitmen baik Rusia maupun Georgia apabila dilihat dari fakta berikut. Baik Rusia maupun Georgia telah menandatangani Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 (Rusia pada 10 Mei 1954 dan Georgia pada 14 September 1993). Oleh karena itu, sudah seharusnya kedua negara ini meninggalkan kekerasan yang tidak diperlukan untuk mencapai tujuan, termasuk dalam konflik Ossetia Selatan, serta melindungi penduduk sipil yang tidak turut serta dalam konflik ini. Namun, apa yang dilaporkan HRW jelas-jelas melanggar hal itu. Baik Rusia maupun Georgia menggunakan cluster munition, yang dapat membahayakan warga bahkan di tahun-tahun mendatang setelah perang serta berakibat buruk bagi lahan pertanian, demikian menciptakan kerugian yang tidak diperlukan. Hal ini melanggar baik asas kepentingan militer yang harus menaklukan dengan korban yang sekecil-kecilnya, asas kemanusiaan yang melarang perang secara kejam tanpa mengenal batas, serta asas kesatriaan yang tidak membenarkan pemakaian alat/senjata dan cara berperang yang tidak terhormat. Cluster munition yang menyebar sampai ke jarak yang sangat jauh juga akhirnya akan membuat pihak pengguna sulit mengaplikasikan prinsip pembedaan, 27
Wahyu Wagiman, op. cit., 9
0100090000032a0200000200a20100000000a201000026060f003a03574d4643010000000000 0100e0010000000001000000180300000000000018030000010000006c00000000000000000 000001a0000000f00000000000000000000006d3e00008400000020454d46000001001803000 01200000002000000000000000000000000000000f6090000e40c0000d800000017010000000 0000000000000000000005c4b030068430400160000000c000000180000000a000000100000 0000000000000000000900000010000000600700000f000000250000000c0000000e00008025 0000000c0000000e000080120000000c00000001000000520000007001000001000000d2fffff f000000000000000000000000900100000000000004400022430061006c00690062007200690 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000011006872110010000000cc7511004c73110052516032cc 751100c47211001000000034741100b075110024516032cc751100c47211002000000049642f 31c4721100cc75110020000000ffffffff1c05d200d0642f31ffffffffffff0180ffff01800fff0180fffff fff000000000008000000080000d4fbe50701000000000000002c01000025000000632e900100 08020f0502020204030204ef0200a07b20004000000000000000009f00000000000000430061 006c006900620072000000000041007200690061006c00200052006f0075006e00f87211009c 38273104000000010000003473110034731100e8782531040000005c7311001c05d20064760 00800000000250000000c00000001000000250000000c00000001000000250000000c000000 01000000180000000c00000000000002540000005400000000000000000000001a0000000f00 00000100000088870741d1450741000000002c000000010000004c000000040000000000000 000000000600700001000000050000000200000001b00000046000000280000001c00000047 44494302000000ffffffffffffffff61070000100000000000000046000000140000000800000047 44494303000000250000000c0000000e000080250000000c0000000e0000800e000000140000 000000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c020 5007f02040000002e0118001c000000fb020500020000000000bc02000000000102022253797 374656d0000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010000 040000002d01000004000000020101001c000000fb02f0ff00000000000090010000000004400 02243616c696272690000000000000000000000000000000000000000000000000004000000 2d010100040000002d010100040000002d010100050000000902000000020d000000320a0f00 000001000400000000008002050020210900040000002d010000040000002d0100000300000 00000 11
terbukti dengan jatuhnya korban di pihak warga sipil juga. Jelas, narasi di atas seharusnya cukup menjadi alasan untuk meninggalkan penggunaan cluster munition serta turut andil dalam instrument hukum yang melarang penggunaan cluster munition. Apalagi, kedua negara ini baru saja merasakan dampak penggunaann cluster munition tersebut dalam konflik Ossetia Selatan, lebih-lebih Georgia yang mengalami kebanyakan korban dan kerusakan yang terjadi. Namun, Rusia dan Georgia tidak termasuk penandatangan draft Convention on Cluster Munition di Oslo lalu. Hal ini merupakan salah satu kelemahan serius yang menurut Jean-Marie Henckaerts (2005) menghambat penerapan hukum humaniter.28 Karena itu, dunia perlu menentukan aturan-aturan manakah dalam hukum humaniter yang dapat berlaku bagi semua pihak yang terlibat konflik, baik pihak yang sudah meratifikasi perjanjian internasional yang berisi aturan-aturan ini atau aturan-aturan serupa maupun pihak yang belum meratifikasinya. Sedikit meninjau, Rusia dan Georgia yang tidak menandatangani Convention on Cluster Munition setidaknya mengindikasikan dua hal: pertama, kedua negara ini tidak memiliki komitmen dalam menegakkan hukum humaniter, terbukti dengan penggunaan cluster munition oleh mereka pada konflik Ossetia Selatan, serta kedua, kedua negara ini masih memiliki maksud menggunakan cluster munition di masa mendatang. Terlepas dari prasangka yang mungkin terjadi, sikap Rusia dan Georgia yang tidak ikut menandatangani Convention on Cluster Munition dinilai kurang tepat serta tidak sejalan dengan asas-asas dan prinsipprinsip hukum humaniter. Kedua, Uni Eropa tidak memiliki mekanisme enforcement hukum humaniter yang efektif. Kegagalan Uni Eropa memberlakukan Treaty of Lisbon telah membuat Uni Eropa lemah dalam prinsip solidaritas antara negara-negara anggota, lemah dalam pembuatan kebijakan pertahanan, lemah dalam urusan luar negeri, serta membuat Uni Eropa terhalang dalam merespon situasi di Georgia. Kegagalan ini juga membuat Charter of Fundamental Rights belum dapat mengikat secara legal. Dokumen yang mengandung ketetapan-ketetapan mengenai hak asasi manusia ini memang tidak berbicara secara spesifik mengenai humanitarianisme dan lebih banyak membahas harkat martabat manusia, kebebasan, kesamaan, dan solidaritas yang universal dan tak dapat dibagi. Namun, ia juga berbicara tentang hak hidup yang dimiliki seluruh orang, sehingga dapat dikatakan memiliki relevansi terbatas dengan hukum humaniter. Dalam European Union Guidelines on promoting compliance with international humanitarian law (IHL): (2005/C 327/04), disebutkan bahwa sanksi atau langkah restriktif akan digunakan untuk menciptakan kepatuhan terhadap hukum humaniter tanpa menyebutkan secara jelas dan spesifik langkah-langkah yang dapat digunakan serta dengan menyebutkan bahwa langkah tersebut akan berlawanan dengan negara dan pihak nonnegara dalam konflik. Bagaimanapun, dalam framework hukum internasional, isu enforcement seringkali terhalang karena hukum internasional secara luas tak dapat dilaksanakan secara dengan enforcement. Hal ini merupakan ‘imbas’ dari kedaulatan negara, bahwa suatu negara tidak dapat dipaksa untuk melakukan apa yang tidak ingin dilakukannya. Dunia dapat saja menjatuhkan sanksi terhadap negara tersebut, mengadakan kerusakan, maupun merestriksi 28
Jean-Marie Henckaerts, “Studi (kajian) tentang Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan: Sebuah sumbangan bagi pemahaman dan penghormatan terhadap tertib hukum dalam konflik bersenjata” dalam International Review of the Red Cross Volume 87 Nomor 857 Maret 2005
perdagangan dengan negara tersebut, tetapi apabila negara tersebut tidak ingin tunduk terhadap hukum internasional, sedikit sekali yang dapat dilakukan. Hal ini tim penulis pandang, tidak jauh berbeda dengan yang terjadi pada hukum humaniter, khususnya pada konflik Ossetia Selatan 2008 ini.
0100090000032a0200000200a20100000000a201000026060f003a03574d4643010000000000 0100e0010000000001000000180300000000000018030000010000006c00000000000000000 000001a0000000f00000000000000000000006d3e00008400000020454d46000001001803000 01200000002000000000000000000000000000000f6090000e40c0000d800000017010000000 0000000000000000000005c4b030068430400160000000c000000180000000a000000100000 0000000000000000000900000010000000600700000f000000250000000c0000000e00008025 0000000c0000000e000080120000000c00000001000000520000007001000001000000d2fffff f000000000000000000000000900100000000000004400022430061006c00690062007200690 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000011006872110010000000cc7511004c73110052516032cc 751100c47211001000000034741100b075110024516032cc751100c47211002000000049642f 31c4721100cc75110020000000ffffffff1c05d200d0642f31ffffffffffff0180ffff01800fff0180fffff fff000000000008000000080000d4fbe50701000000000000002c01000025000000632e900100 08020f0502020204030204ef0200a07b20004000000000000000009f00000000000000430061 006c006900620072000000000041007200690061006c00200052006f0075006e00f87211009c 38273104000000010000003473110034731100e8782531040000005c7311001c05d20064760 00800000000250000000c00000001000000250000000c00000001000000250000000c000000 01000000180000000c00000000000002540000005400000000000000000000001a0000000f00 00000100000088870741d1450741000000002c000000010000004c000000040000000000000 000000000600700001000000050000000200000001b00000046000000280000001c00000047 44494302000000ffffffffffffffff61070000100000000000000046000000140000000800000047 44494303000000250000000c0000000e000080250000000c0000000e0000800e000000140000 000000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c020 5007f02040000002e0118001c000000fb020500020000000000bc02000000000102022253797 374656d0000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010000 040000002d01000004000000020101001c000000fb02f0ff00000000000090010000000004400 02243616c696272690000000000000000000000000000000000000000000000000004000000 2d010100040000002d010100040000002d010100050000000902000000020d000000320a0f00 000001000400000000008002050020210900040000002d010000040000002d0100000300000 00000 13
BAB IV KESIMPULAN Hukum humaniter bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan, apalagi ketika hukum berada pada level internasional. Hal ini bisa dilihat antara lain dalam kasus konflik Georgia-Rusia beberapa waktu yang lalu. Adalah sebuah ironi bahwa kedua negara berkonflik turut meratifikasi Konvensi Jenewa, salah satu konvensi penting yang menjadi pokok-pokok ketentuan dalam hukum humaniter internasional; sedangkan dalam konflik tersebut kedua negara menggunakan cluster munition. Penggunaan senjata yang terutama mengakibatkan kerusakan dan korban yang tidak diperlukan serta keterlibatan warga sipil sebagai korban jelas menyimpang dari komitmen mereka terhadap Konvensi Jenewa. Di samping itu, Georgia dan Rusia juga menolak untuk menandatangai Conventions on Cluster Munition, konvensi pelarangan penggunaan senjata kluster dalam konflik bersenjata. Hal ini semakin mempertegas inkonsistensi kedua negara dalam hukum internasional. Uni Eropa sendiri tidak memiliki kekuatan yang cukup kuat untuk “menekan”, mempengaruhi kedua negara tetangga strategisnya ini untuk menaati hukum internasional ataupun untuk menandatangani konvensi bom kluster tadi. Hal ini disebabkan kegagalan UE mencapai kebulatan suara untuk mengimplementasikan Treaty of Lisbon, perjanjian regional yang menjadi kunci pelaksanaan Charter of Fundamental Rights. Pelaksanaan hukum humaniter internasional juga terhambat oleh kedaulatan negara, di mana negara tidak bisa dipaksakan untuk melakukan sesuatu yang tidak ia inginkan. Kedaulatan memberikan otoritas penuh kepada negara untuk menentukan tindakannya, tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Jadi, pemaksaan kepada negara akan dianggap sebagai intervensi kedaulatan, walaupun sebenarnya hal tersebut ditujukan pada tercapainya pelaksanaan hukum dan dengan demikian mencapai keadaan yang lebih baik. Begitu juga sifat hukum humaniter internasional sebagai suatu perjanjian, di mana hanya negara yang menyetujui yang terikat pada hukum itu, memberikan hambatan secara ‘alami’ dalam implementasi hukum ini. Maka, hukum humaniter internasional dalam konflik Georgia-Rusia pun mengalami kesulitan untuk menjadi tidak efektif.
DAFTAR PUSTAKA Jurnal Ilmiah Henckaerts, Jean-Marie. “Studi (kajian) tentang Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan: Sebuah sumbangan bagi pemahaman dan penghormatan terhadap tertib hukum dalam konflik bersenjata.” International Review of the Red Cross Volume 87 Nomor 857 Maret 2005 Wagiman, Wahyu. Seri Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X tahun 2005: Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005
Rujukan dari Internet BBC News. “Georgia Conflict: Key Statements.” http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7556857.stm (16 Nov. 2008) McLoughlin, Kevin. “Lisbon Treaty ‘No’ vote delivers major shock for political and big business Establishment.” http://socialistworld.net/eng/2008/06/14irelab.html (18 Nov. 2008) 0100090000032a0200000200a20100000000a201000026060f003a03574d4643010000000000 0100e0010000000001000000180300000000000018030000010000006c00000000000000000 000001a0000000f00000000000000000000006d3e00008400000020454d46000001001803000 01200000002000000000000000000000000000000f6090000e40c0000d800000017010000000 0000000000000000000005c4b030068430400160000000c000000180000000a000000100000 0000000000000000000900000010000000600700000f000000250000000c0000000e00008025 0000000c0000000e000080120000000c00000001000000520000007001000001000000d2fffff f000000000000000000000000900100000000000004400022430061006c00690062007200690 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000011006872110010000000cc7511004c73110052516032cc 751100c47211001000000034741100b075110024516032cc751100c47211002000000049642f 31c4721100cc75110020000000ffffffff1c05d200d0642f31ffffffffffff0180ffff01800fff0180fffff fff000000000008000000080000d4fbe50701000000000000002c01000025000000632e900100 08020f0502020204030204ef0200a07b20004000000000000000009f00000000000000430061 006c006900620072000000000041007200690061006c00200052006f0075006e00f87211009c 38273104000000010000003473110034731100e8782531040000005c7311001c05d20064760 00800000000250000000c00000001000000250000000c00000001000000250000000c000000 01000000180000000c00000000000002540000005400000000000000000000001a0000000f00 00000100000088870741d1450741000000002c000000010000004c000000040000000000000 000000000600700001000000050000000200000001b00000046000000280000001c00000047 44494302000000ffffffffffffffff61070000100000000000000046000000140000000800000047 44494303000000250000000c0000000e000080250000000c0000000e0000800e000000140000 000000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c020 5007f02040000002e0118001c000000fb020500020000000000bc02000000000102022253797 374656d0000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010000 040000002d01000004000000020101001c000000fb02f0ff00000000000090010000000004400 02243616c696272690000000000000000000000000000000000000000000000000004000000 2d010100040000002d010100040000002d010100050000000902000000020d000000320a0f00 000001000400000000008002050020210900040000002d010000040000002d0100000300000 00000 15
Norton, Jenny. “Ossetian Crisis: Who Started it?” http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/757 1096.stm (16 Nov. 2008) “Banning Cluster Munitions – making it happen in Oslo.” http://www.osloccm.no/ (16 Des. 2008) “Georgia: Russian Cluster Bombs Kill Civilians.” http://www.hrw.org/en/news/2008/08 / 13/georgia-russian-cluster-bombs-kill-civilians (20 Nov. 2008) “Georgia: Russian Cluster Bombs Kill Civilians Stop Using Weapon Banned by 107 Nations.” http://www.hrw.org/en/news/2008/08/13/georgia-russian-cluster-bombs-killcivilians (20 Nov. 2008) “Georgian Clusters Landed in Villages; Russian and Georgian Duds Still a Threat.” http://www.hrw.org/en/news/2008/11/04/georgia-more-cluster-bomb-damage-reported (20 Nov. 2008) “Georgia: More Cluster Damaged than Reported.” http://www.hrw.org/en/news/ 2008/11/04/ georgia-more-cluster-bomb-damage-reported (20 Nov. 2008) “ICRC, International Humanitarian Law: The Essential Rules.” http://www.icrc.org/Web /Eng/siteeng0.nsf/html/5ZMEEM (16 Des. 2008) “ICRC, What is International Humanitarian Law?” http://www.icrc.org/Web/Eng/ siteeng0.nsf/html/humanitarian-law-factsheet (16 Des. 2008) “ICRC, Who is Bound by Geneva Convention?” http://www.icrc.org/web/eng/ siteeng0.nsf/html/5kzjav?opendocument (16 Des. 2008) “International Humanitarian Law.” http://www.literature.at/elib/index.php5?title =International_Humanitarian_Law_-_Introduction_-_ICRC__Frits_Kalshoven_Liesbeth_ Zegveld#IV_1_PROTOCOL_I (5 Nov. 2008) “Lack of Lisbon Treaty leaves EU weak on Georgia.” http://www.euractiv.com/en/futureeu/lack-lisbon-treaty-leaves-eu-weak-georgia/article-175040 (18 Nov. 2008) “Oslo Process.” http://www.clusterconvention.org/pages/pages_vi/vib_osloprocess.html (16 Des. 2008) “Taking Europe into the 21st century.” http://europa.eu/lisbon_treaty/index_en.htm (17 Nov. 2008) “Taking Europe into the 21st century.” http://europa.eu/lisbon_treaty/take/index_en.htm (17 Nov. 2008) “The Treaty at a glance.” http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_en.htm (17 Nov. 2008) “TV News Footage: Cluster Munition Convention - Oslo signing ceremony.” http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/cluster-munitions-tvnews-011208 (16 Des. 2008) http://www.epp-ed.eu/home/en/aboutus.asp (18 Nov. 2008)