Kompas 4juni09 Bl 1 Media Prita Keluar Dari Bui
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View Kompas 4juni09 Bl 1 Media Prita Keluar Dari Bui as PDF for free.
More details
- Words: 838
- Pages: 3
Kompas.Com
Page 1 of 3
Print
Send
Close
Prita Keluar dari Bui Kamis, 4 Juni 2009 | 03:08 WIB
jakarta, kompas - Permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh Andri Nugroho (32), suami Prita Mulyasari (32), akhirnya dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Rabu (3/6) pukul 17.00, Prita resmi berstatus tahanan kota dan boleh kembali pulang ke keluarganya. ”Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih semuanya. Saya rindu anak-anak. Saya ingin secepatnya berkumpul bersama mereka,” kata Prita Mulyasari, didampingi suami, saat menerima kabar kebebasannya dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang Arti Wirastuti. Kompas/Danu Kusworo
Prita Mulyasari (32) melepaskan luapan rindu kepada putranya, Khairan Ananta Nugroho, di kediamannya di kawasan Bintaro, Tangerang, Banten, Rabu (3/6). Prita akhirnya berkumpul kembali dengan keluarganya setelah genap tiga minggu ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang.
Ketua majelis hakim yang menangani kasus Prita, Karel Tuppu, menjelaskan, berdasarkan pertimbangan rasa kemanusiaan majelis yang beranggotakan Arthur Hangewa dan Perdana Ginting, diputuskan mengubah status penahanan Prita menjadi tahanan kota.
”Pada 1 Juni, suami terdakwa meminta penangguhan penahanan. Kami menerima berkas permintaan pukul 16.00. Tetapi karena harus dibahas dengan anggota majelis lainnya, kami baru memutuskan mengabulkan permintaan tersebut sore ini. Ini murni karena rasa kemanusiaan, tidak ada tekanan dari pihak mana pun,” tutur Karel. Kejaksaan membantah Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Suyono menampik jika dituduh bahwa penahanan itu tidak sah. Menurut Suyono, pihaknya punya cukup bukti untuk menahan terdakwa dalam kasus pencemaran nama baik itu. Apalagi, ancaman hukuman sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di atas lima tahun penjara sehingga cukup alasan untuk penahanan tersangka. Suyono mengakui, Kejaksaan Tinggi Banten menambahkan dakwaan dengan menggunakan UU ITE berdasarkan fakta kejadian yang dilakukan Prita. Jaksa Agung Hendarman Supandji, sebagaimana dikutip Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Jasman Panjaitan, Rabu, memerintahkan eksaminasi berkas perkara dan inspeksi kasus. Menurut Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Abdul Hakim Ritonga, saat jaksa menerima berkas perkara tahap I dan meneliti berkas itu, ternyata menurut jaksa perbuatan Prita juga memenuhi pelanggaran UU ITE. Semula, Prita dikenai Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
http://cetak.kompas.com/printnews/xml/2009/06/04/03083171/prita..keluar.dari.bui
6/5/2009
Kompas.Com
Page 2 of 3
Jaksa lalu menyampaikan petunjuk kepada polisi untuk menambah Pasal 27 Ayat 3 UU ITE. Polisi pun menambahkan pasal UU ITE itu pada dakwaan. ”Pencemaran nama baik melalui elektronik ancaman hukumannya enam tahun penjara. Dengan alasan itu, Kejati Banten menahan tersangka,” kata Ritonga. Perihal eksaminasi, Ritonga menyebutkan, hal itu dilakukan terhadap siapa saja yang terkait dan atas segala sesuatu yang berkaitan dengan penyimpangan penanganan perkara. Apakah ada dugaan penyimpangan? ”Ya, kan ada keluhan masyarakat,” kata Ritonga. Ia memastikan, jika dari hasil eksaminasi ditemukan pengaruh uang sehingga pasal UU ITE dikenakan, jaksa akan menindak tegas jaksa yang menangani perkara itu. Jaksa Agung memerintahkan pada Kamis ini hasil eksaminasi sudah diketahui. ”Akan kami sampaikan hasilnya,” ujar Ritonga. Namun, Prita tetap yakin dirinya dizalimi. Ia pun yakin penangguhan penahanan ini berkat desakan pendukung Prita di dunia maya, yaitu Facebook dan blog, serta peliputan media. Minta adil Sepanjang Rabu kemarin, perhatian masyarakat dan pejabat sangat besar. Wakil Presiden M Jusuf Kalla meminta kepolisian meninjau lagi penahanan Prita Mulyasari. ”Saya minta kepolisian adil. Periksa dulu, kalau perlu, dicekal tidak ke luar kota, tetapi jangan langsung masuk penjara seorang ibu gara-gara masalah e-mail itu. Saya sudah bicara kepada pihak kepolisian agar ini diperiksa lagi,” ujarnya. Wakil Ketua Dewan Pers Sabam Leo Batubara dan dua anggotanya, Wikrama Iryans Abidin dan Bekti Nugroho, mengunjungi Prita kemarin sekitar pukul 11.00. Kemudian menyusul Yasin Kara, mantan Wakil Ketua Pansus UU ITE yang juga anggota DPR. ”Prita hanyalah rakyat sederhana yang sedang dizalimi. Ini tidak adil karena berpotensi melumpuhkan hak rakyat untuk berpendapat, termasuk berkeluh kesah dan kritik,” kata Leo. Sekitar pukul 15.30, Megawati Soekarnoputri bersama Pramono Anung dan Puan Maharani juga menjenguk Prita. Megawati menyatakan kasus Prita adalah gambaran hukum dan masalah hukum di Indonesia. Ketidakadilan bagi masyarakat yang menuntut haknya masih terjadi. Kasus ini juga menjadi perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ny Ani Yudhoyono. Untuk mengetahui duduk perkaranya, Presiden meminta penjelasan pejabat terkait yang datang ke Kantor Presiden. ”Presiden minta agar dalam rangka penegakan hukum digunakan juga hati dan rasa keadilan,” ujar Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng dalam jumpa pers di Kantor Presiden. Terbuka bagi perdamaian RS Omni Internasional dalam jumpa pers, Rabu sore, menegaskan, pihaknya masih membuka diri untuk upaya damai.
http://cetak.kompas.com/printnews/xml/2009/06/04/03083171/prita..keluar.dari.bui
6/5/2009
Kompas.Com
Page 3 of 3
”Kami hingga detik ini masih terbuka untuk berdamai dengan Ibu Prita Mulyasari,” kata pengacara RS Omni Internasional, Heribertus Hartojo. Tuntutan Prita agar hasil tes laboratorium yang menyatakan jumlah trombosit 27.000/ul diberikan tidak dapat dipenuhi. Yang bisa diberikan adalah hasil tes darah kedua, 181.000/ul. Pengacara RS Omni Internasional, Risma Situmorang, menambahkan, sejak semula Prita sudah diberi kesempatan mengisi formulir pengaduan oleh pihak rumah sakit. Risma menyayangkan tindakan Prita yang sudah meyampaikan keluhan, tetapi masih tetap mengirim e-mail. ”E-mail itu sudah berjudul ’Penipuan RS Omni Internasional’ sehingga memberi dampak buruk. Padahal, kita menjunjung asas praduga tidak bersalah. Ada juga penyebutan secara spesifik nama-nama dokter yang merawat sehingga merugikan mereka. Disebutkan agar hati-hati terhadap dokter Hengky dan dokter Grace,” kata Risma. (ONG/TRI/NEL/idr/day/inu)
Dapatkan artikel ini di URL: http://entertainment.kompas.com/read/xml/2009/06/04/03083171/prita..keluar.dari.bui
http://cetak.kompas.com/printnews/xml/2009/06/04/03083171/prita..keluar.dari.bui
6/5/2009
Page 1 of 3
Send
Close
Prita Keluar dari Bui Kamis, 4 Juni 2009 | 03:08 WIB
jakarta, kompas - Permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh Andri Nugroho (32), suami Prita Mulyasari (32), akhirnya dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Rabu (3/6) pukul 17.00, Prita resmi berstatus tahanan kota dan boleh kembali pulang ke keluarganya. ”Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih semuanya. Saya rindu anak-anak. Saya ingin secepatnya berkumpul bersama mereka,” kata Prita Mulyasari, didampingi suami, saat menerima kabar kebebasannya dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang Arti Wirastuti. Kompas/Danu Kusworo
Prita Mulyasari (32) melepaskan luapan rindu kepada putranya, Khairan Ananta Nugroho, di kediamannya di kawasan Bintaro, Tangerang, Banten, Rabu (3/6). Prita akhirnya berkumpul kembali dengan keluarganya setelah genap tiga minggu ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang.
Ketua majelis hakim yang menangani kasus Prita, Karel Tuppu, menjelaskan, berdasarkan pertimbangan rasa kemanusiaan majelis yang beranggotakan Arthur Hangewa dan Perdana Ginting, diputuskan mengubah status penahanan Prita menjadi tahanan kota.
”Pada 1 Juni, suami terdakwa meminta penangguhan penahanan. Kami menerima berkas permintaan pukul 16.00. Tetapi karena harus dibahas dengan anggota majelis lainnya, kami baru memutuskan mengabulkan permintaan tersebut sore ini. Ini murni karena rasa kemanusiaan, tidak ada tekanan dari pihak mana pun,” tutur Karel. Kejaksaan membantah Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Suyono menampik jika dituduh bahwa penahanan itu tidak sah. Menurut Suyono, pihaknya punya cukup bukti untuk menahan terdakwa dalam kasus pencemaran nama baik itu. Apalagi, ancaman hukuman sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di atas lima tahun penjara sehingga cukup alasan untuk penahanan tersangka. Suyono mengakui, Kejaksaan Tinggi Banten menambahkan dakwaan dengan menggunakan UU ITE berdasarkan fakta kejadian yang dilakukan Prita. Jaksa Agung Hendarman Supandji, sebagaimana dikutip Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Jasman Panjaitan, Rabu, memerintahkan eksaminasi berkas perkara dan inspeksi kasus. Menurut Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Abdul Hakim Ritonga, saat jaksa menerima berkas perkara tahap I dan meneliti berkas itu, ternyata menurut jaksa perbuatan Prita juga memenuhi pelanggaran UU ITE. Semula, Prita dikenai Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
http://cetak.kompas.com/printnews/xml/2009/06/04/03083171/prita..keluar.dari.bui
6/5/2009
Kompas.Com
Page 2 of 3
Jaksa lalu menyampaikan petunjuk kepada polisi untuk menambah Pasal 27 Ayat 3 UU ITE. Polisi pun menambahkan pasal UU ITE itu pada dakwaan. ”Pencemaran nama baik melalui elektronik ancaman hukumannya enam tahun penjara. Dengan alasan itu, Kejati Banten menahan tersangka,” kata Ritonga. Perihal eksaminasi, Ritonga menyebutkan, hal itu dilakukan terhadap siapa saja yang terkait dan atas segala sesuatu yang berkaitan dengan penyimpangan penanganan perkara. Apakah ada dugaan penyimpangan? ”Ya, kan ada keluhan masyarakat,” kata Ritonga. Ia memastikan, jika dari hasil eksaminasi ditemukan pengaruh uang sehingga pasal UU ITE dikenakan, jaksa akan menindak tegas jaksa yang menangani perkara itu. Jaksa Agung memerintahkan pada Kamis ini hasil eksaminasi sudah diketahui. ”Akan kami sampaikan hasilnya,” ujar Ritonga. Namun, Prita tetap yakin dirinya dizalimi. Ia pun yakin penangguhan penahanan ini berkat desakan pendukung Prita di dunia maya, yaitu Facebook dan blog, serta peliputan media. Minta adil Sepanjang Rabu kemarin, perhatian masyarakat dan pejabat sangat besar. Wakil Presiden M Jusuf Kalla meminta kepolisian meninjau lagi penahanan Prita Mulyasari. ”Saya minta kepolisian adil. Periksa dulu, kalau perlu, dicekal tidak ke luar kota, tetapi jangan langsung masuk penjara seorang ibu gara-gara masalah e-mail itu. Saya sudah bicara kepada pihak kepolisian agar ini diperiksa lagi,” ujarnya. Wakil Ketua Dewan Pers Sabam Leo Batubara dan dua anggotanya, Wikrama Iryans Abidin dan Bekti Nugroho, mengunjungi Prita kemarin sekitar pukul 11.00. Kemudian menyusul Yasin Kara, mantan Wakil Ketua Pansus UU ITE yang juga anggota DPR. ”Prita hanyalah rakyat sederhana yang sedang dizalimi. Ini tidak adil karena berpotensi melumpuhkan hak rakyat untuk berpendapat, termasuk berkeluh kesah dan kritik,” kata Leo. Sekitar pukul 15.30, Megawati Soekarnoputri bersama Pramono Anung dan Puan Maharani juga menjenguk Prita. Megawati menyatakan kasus Prita adalah gambaran hukum dan masalah hukum di Indonesia. Ketidakadilan bagi masyarakat yang menuntut haknya masih terjadi. Kasus ini juga menjadi perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ny Ani Yudhoyono. Untuk mengetahui duduk perkaranya, Presiden meminta penjelasan pejabat terkait yang datang ke Kantor Presiden. ”Presiden minta agar dalam rangka penegakan hukum digunakan juga hati dan rasa keadilan,” ujar Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng dalam jumpa pers di Kantor Presiden. Terbuka bagi perdamaian RS Omni Internasional dalam jumpa pers, Rabu sore, menegaskan, pihaknya masih membuka diri untuk upaya damai.
http://cetak.kompas.com/printnews/xml/2009/06/04/03083171/prita..keluar.dari.bui
6/5/2009
Kompas.Com
Page 3 of 3
”Kami hingga detik ini masih terbuka untuk berdamai dengan Ibu Prita Mulyasari,” kata pengacara RS Omni Internasional, Heribertus Hartojo. Tuntutan Prita agar hasil tes laboratorium yang menyatakan jumlah trombosit 27.000/ul diberikan tidak dapat dipenuhi. Yang bisa diberikan adalah hasil tes darah kedua, 181.000/ul. Pengacara RS Omni Internasional, Risma Situmorang, menambahkan, sejak semula Prita sudah diberi kesempatan mengisi formulir pengaduan oleh pihak rumah sakit. Risma menyayangkan tindakan Prita yang sudah meyampaikan keluhan, tetapi masih tetap mengirim e-mail. ”E-mail itu sudah berjudul ’Penipuan RS Omni Internasional’ sehingga memberi dampak buruk. Padahal, kita menjunjung asas praduga tidak bersalah. Ada juga penyebutan secara spesifik nama-nama dokter yang merawat sehingga merugikan mereka. Disebutkan agar hati-hati terhadap dokter Hengky dan dokter Grace,” kata Risma. (ONG/TRI/NEL/idr/day/inu)
Dapatkan artikel ini di URL: http://entertainment.kompas.com/read/xml/2009/06/04/03083171/prita..keluar.dari.bui
http://cetak.kompas.com/printnews/xml/2009/06/04/03083171/prita..keluar.dari.bui
6/5/2009
Related Documents
