Klasifikasi Demokrasi.docx

  • Uploaded by: Hanif Restian
  • 0
  • 0
  • November 2019
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Klasifikasi Demokrasi.docx as PDF for free.

More details

  • Words: 2,938
  • Pages: 14
Demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat dan kekuasaan tertinggi di pegang oleh rakyat. Bentuk-bentuk demokrasi dapat dibedakan sebagai berikut. 

Berdasarkan Titik Perhatiannya Berdasarkan titik perhatiannya demokrasi dapat dibedakan atas tiga macam sebagai berikut. 1) Demokrasi Formal Demokrasi formal adalah sistem demokrasi yang mengutamakan kebebasan berpikir, mengeluarkan pendapat, dan bergerak, serta menjunjung tinggi persoalan hak dalam bidang politik, tetapi dalam bidang ekonomi memegang asas persaingan bebas. Demokrasi formal ini dianut oleh banyak negara di Eropa dan Amerika. Oleh karena itu, demokrasi formal sering disebut demokrasi Barat atau liberal. 2) Demokrasi materiel Demokrasi materiel adalah sistem demokrasi yang mengutamakan paham kebersamaan dan meniadakan perbedaan kelas di antara rakyatnya. Penguasa negara menjadikan segala sesuatu sebagai milik negara dan hak pribadi tidak diakui. Demokrasi materiel ini sering disebut demokrasi Timur atau proletar karena dianut oleh banyak negara sosialis.





3) Demokrasi Campuran Demokrasi campuran adalah sistem demokrasi gabungan antara demokrasi formal dan demokrasi materiel. Dalam demokrasi ini persamaan individu diakui, tetapi dalam hal-al tertentu diatur oleh negara. Demokrasi ini sering disebut demokrasi tengah karena dianut oleh banyak negara Non-Blok. Berdasarkan Prinsip Ideologi Berdasarkan prinsip ideologi ada dua bentuk demokrasi yaitu demokrasi rakyat dan demokrasi konstitusional. 1) Demokrasi Rakyat Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar adalah sistem demokrasi yang didasari paham marxisme-komunisme. Demokrasi rakyat mencitacitakan kehidupan tanpa kelas sosial. Sama rata sama rasa. Monopoli hak kepemilikan ada pada negara bukan perseorangan. Negara mempunyai legitimasi untuk melakukan pemaksaan bahkan kekerasan untuk mencapai masyarakat yang dicita-citakan tersebut. 2) Demokrasi Konstitusional Demokrasi onstitusional adalah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis merupakan pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara. Pembatasanpembatasan kekuasaan tersebut terdapat dalam konstitusi. Oleh karena itu, sistem demokrasi ini dalam pelaksanaannya dibatasi oleh konstitusi. Dalam konstitusi dijamin mengenai hak asasi manusia. Jadi, dalam pelaksanaannya, sistem demokrasi konstitusional sangat menjunjung hak asasi manusia. Berdasarkan Penyaluran Kehendak Rakyat Berdasarkan penyaluran kehendak rakyat ada dua bentuk demokrasi yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. 1) Demokrasi Langsung Demokrasi langsung merupakan bentuk demokrasi yang semua warga negara ikut serta secara langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Dalam demokrasi langsung semua rakyat mempunyai hak membuat keputusan. Keputusan-keputusan rakyat memengaruhi keadaan politik yang ada. Demokrasi langsung digunakan pada masa awal terbentuknya demokrasi pada abad ke-6 sampai abad ke-3 SM di Athena yaitu ketika terdapat suatu permasalahan yang harus diselesaikan sehingga seluruh rakyat harus berkumpul untuk membahasnya. Pada era

modern demokrasi langsung menjadi tidak praktif karena jumlah penduduk suatu negara cukup besar dan sulitnya mengumpulkan seluruh rakyat dalam satu forum. Selain itu, demokrasi langsung menuntut partisipasi tinggi dari rakyat, sedangkan pada era modern rakyat cenderung tidak memiliki waktu untuk mempelajari semua permasalahan politik negara. 2) Demokrasi Perwakilan Demokrasi perwakilan adalah sistem demokrasi dengan memberikan legitimasi kekuasaan kepada orang-orang tertentu yang dipilih langsung oleh rakyat untuk menjadi wakil di pemerintahan. Mereka akan menduduki lembaga eksekutif dan legislatif. Eksekutif merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas menjalankan peraturan perundang-undangan. Lembaga legislatif merupakan lembaga yang bertugas membuat peraturan untuk menjalankan organisasi negara. Peraturan yang dibuat legislatif tidak semata-mata untuk kepentingan pemerintahan, tetapi juga untuk mengakomodasi kebutuhan warga negara. Oleh karena itu, legislatif diwajibkan mencari data dan permasalahan dari masyarakat dalam ihwal pemerintahan negara. Mayoritas negara di dunia menggunakan sistem demokrasi perwakilan. Setidaknya ada dua faktor yang memengaruhi pelaksanaan sistem demokrasi perwakilan yaitu jumlah warga negara dan luas wilayah. Mayoritas negara mempunyai jumlah warga negara yang banyak dan wilayah yang begitu luas sehingga menyulitkan proses pengambilan kebijaksanaan. Oleh karena itu, pelaksanaan sistem demokrasi perwakilan cukup efeksif diterapkan di negara modern.

Setelah memahami bentuk-bentuk demokrasi,, Anda mungkin bertanya mengapa tidak ada demokrasi Pancasila? Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang hanya dilaksanakan negara Indonesia, sedangkan bentuk-bentuk demokrasi yang dijelaskan di depan merupakan bentuk demokrasi secara universal. Jika dikaitkan dengan bentuk demokrasi berdasarkan prinsip ideologi, demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konsitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara. Adapun penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, demokrasi Pancasila mempunyai ciri khas yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Ciri khas demokrasi Pancasila itu dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, jelaslah bahwa demokrasi Pancasila yang dianut Indonesia merupakan demokrasi konstitusional. Beberapa kelebihan dari pelaksanaan demokrasi konstitusional sebagai berikut.    

Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Membatasi pemakaian kekerasan dan paksaan.

  

Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat yang tercermin pada keanekaragaman pendapat, kepentingan, dan tingkah laku. Menjamin tegaknya keadilan. Menjamin kemajuan ilmu pengetahuan.

A. PENGERTIAN DEMOKRASI Demokrasi secara bahasa dipisahkan menjadi dua kata yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan/pemerintah dari satuan kata demokratia. Kata ini diambil dari bahasa Yunani merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke 5 dan ke 4 Sebelum Masehi di kota Yunani kuno. Dari arti kata secara bahasa ini dapat disimpulkan bahwa dalam suatu sistem kenegaraan ataupun kelompok setiap keputusan yang diambil akan dikembalikan kepada rakyat atau dengan kata lain rakyat memiliki pengaruh yang paling kuat dalam suatu pemerintahan maupun institusi bersistem demokrasi.

DEMOKRASI Secara istilah, demokrasi memiliki banyak bentuk definisi. Para ahli memiliki perbedaan pendapat yang menuju pada satu kesimpulan mengenai definisi demokrasi. Berikut pengertian demokrasi secara istilah menurut beberapa pendapat :



















Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetetif atas suara rakyat. _Joseph A. Schmeter_ Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung ataupun tidak didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. _Sidnet Hook_ Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah public oleh warga Negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetensi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih. Demokrasi memiliki dua bentuk yaitu pemaknaan secara normatif dimana demokrasi secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara dan empiric dimana demokrasi yang perwujudannya telah ada pada dunia politik praktis. _Affan Gaffar_ Demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar meyoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. _Henry B. Mayo_ Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi ditangan rakyat dan di jalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan yang bebas.Jadi, yang di utamakan dalam pemerintahan demokrasi adalah rakyat. _International Commision of Jurits_ Demokrasi bukan berarti memilih yang terbaik untuk berkuasa dan menjalankan politik yang terbaik, tetapi demokrasi adalah kesempatan untuk meninggalkan pertumpahan darah dalam perebutan kekuasaan. _Karl Popper_ Demokrasi bertujuan pada partisipasi rakyat dalam membentuk kehendak pemerintah dan pada keleluasaan Individu dalam menentukan nasib sendiri yang seluas mungkin. _Helmut Simon_ Dengan banyaknya pendapat yang digabungkan informasinya, demokrasi dapat dimaknai rakyatlah yang memiliki kuasa tertinggi untuk menentukan solusi berbagai masalah mengenai hidup bermasyarakat dan bernegara juga menuntut hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat dan bernegara. Walaupun demikian, masih tidak ada definisi ideal mengenai demokrasi sesungguhnya. Abraham Lincoln memiliki pendapat tersendiri demokrasi yaitu “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat”. Dimana pendapatnya ini banyak digunakan sebagai definisi termudah dan paling tepat dalam memaknai demokrasi.

B. CIRI DEMOKRASI Sistem demokrasi yang telah dipakai oleh banyak Negara di dunia saat ini memiliki beberapa ciri yaitu :  

Warga Negara terlibat langsung maupun tidak dalam pengambilan keputusan politik. Hak-hak asasi rakyat ataupun warga Negara diakui, dihargai dan dilindungi.

     

Warga Negara memiliki hak yang sama dalam segala bidang. Memiliki lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai penegak hukum. Warga Negara bebas dan merdeka, bebas berekspresi dan berasosiasi. Media massa bebas menyampaikan informasi kepada warga mengenai perilaku dan kebijakan pemerintah. Untuk memilih wakil rakyat, diselenggarakan pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil. Perbedaan (suku, agama, golongan dan sebagainya) diakui.

C. PRINSIP DEMOKRASI Prinsip demokrasi dapat ditinjau dari pendapat almadudi atau soko guru demokrasi. Menurut pendapatnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah :           

Kedaulatan rakyat Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah Kekuasaan mayoritas Hak-hak minorotas Jaminan hak asasi manusia Pemilihan yang bebas, adil dan jujur Persamaan di depan hukum Proses hukum yang wajar Pembatasan pemerintah secara konstitusional Pluralism social, ekonomi dan politik Nilai-nilai toleransi, pragmatism, kerjasama dan mufakat

DEMOKRASI Selain pendapat diatas, terdapat prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal (menyeluruh) yaitu: 

 

 

Keterlibatan warga Negara dalam pembuatan keputusan politik (keterlibatan warga Negara dalam pemerintahan, terutama ditujukan kepada para pemimpin politik. Serta menyampaikan kritik, usul atau memperjuangkan kepentingan melalui saluran-saluran lain yang demokratis sesuai dengan undang-undang) Tingkat persamaan (kesetaraan) tertentu diantara warga Negara (persamaan politik, hukum, kesempatan, ekonomi, social dan hak) Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh para warga Negara (memperjuangkan kepentingan dan kehendak serta melakukan kontrol terhadap penyelenggara Negara) Penghormatan terhadap supermasi hukum. (penghormatan hukum baik oleh pihak penguasa maupun rakyat sehingga tercapainya hukum yang adil) Dalam islam, pijakan tentang prinsip utama demokrasi adalah musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan semua persoalan kemasyarakatan.

D. KLASIFIKASI MACAM MACAM JENIS DEMOKRASI 1. Menurut cara penyaluran kehendak rakyat

a. Demokrasi langsung Demokrasi langsung merupakan demokrasi dimana setiap rakyatnya memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Pada masa awal terbentuknya demokrasi, ketika terdapat suatu masalah yang harus diselesaikan, maka seluruh rakyat berkumpul untuk mencari solusi terbaik. Dalam era ini, sistem demokrasi langsung sangat tidak efektif. Terlebih jika diterapkan dalam Negara yang besar dan luas. Dikarenakan sistem ini menuntut partisipasi langsung dari rakyat dengan antusiasme yang tinggi.

b. Demokrasi perwakilan/tidak langsung Demokrasi perwakilan merupakan sistem demokrasi yang seluruh rakyatnya memilih perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambill keputusan bagi masyarakat, tetapi tetap dikontrol oleh rakyat.

c. Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat Demokrasi ini merupakan percampuran antara demokrasi langsung dan pewakilan. Perwakilan yang dipilih, menjalankan tugasnya dengan diawasi oleh rakyat melalui referendum dan inisiatif rakyat.

2. Menurut dasar prinsip ideologi a. Demokrasi konstitusional Demokrasi konstitusional yaitu pemerintahan yang menekankan proteksi khusus bagi kelompokkelompok budaya yang menekankan kerjasama yang erat diantara elit yang mewakili bagian budaya masyarakat utama.

b. Demokrasi rakyat/proletar Demokrasi ini memiliki aliran Marxisme-Komunisme. Demokrasi ini tidak mengakui adanya kelas sosial dalam bernegara. Setiap warga Negara memiliki persamaan dalam hukum dan politik.

c. Demokrasi pancasila Dasar dari demokrasi pancasila terdapat pada sila ke 4 “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Dasar ini digunakan sebagai acuan dalam memaknai demokrasi pancasila. Demokrasi pancasila merupakan paham yang mempersatuakan Indonesia bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup Bangsa Indonesia, yang perwujudannya terdapat dalam ketentuan pembukaan UUD 1945. Aspek yang terkandung dalam demokrasi pancadila yaitu aspek material (dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila lainnya) dan aspek formal (bentuk dan cara pengambilan keputusan berdasar pada sila ke 4). Prinsip-prinsip demokrasi pancasila yaitu :   

Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia Keseimbangan antara hak dan kewajiban Pelaksanaan kebebasan yang bertanggungjawab secara moral kepada tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain.

3. Menurut titik prioritasnya 

 

Demokrasi formal (liberal), menempatkan setiap warga Negara pada kedudukan yang sama dalam politik tanpa sangkut paut ekonomi dan memiliki kebebasan. Campur tangan pemerintah bahkan ditolak. Demokrasi material, menempatkan setiap warga Negara memiliki kesamaan dalam social ekonomi tanpa sangkut paut politik. Demokrasi campuran, merupakan demokrasi gabungan antara demokrasi formal dan material.

4. Menurut wewenang dan hubungan antara alat kelengkapan Negara a. Demokrasi parlementer DPR (parlemen) memainkan peranan yang sangat tinggi dalam menjalankan sistem pemerintahan. Terdapat hubungan yang kuat antara badan eksekutif dan badan legislative.

b. Demokrasi presidensial/terpimpin Demokrasi terpimpin merupakan pemerintahan yang sangat mempercayai pemimpinnya. Biasanya, Negara yang menganut sistem demokrasi terpimpin akan didominasi presiden. Dalm perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga Negara lainnya.

E. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN DEMOKRASI Dalam setiap sistem yang digunakan, pasti memiliki lebih kurang dan baik buruknya. Sama halnya seperti demokrasi yang dianggap sangat baik diterapkan dalam kehidupan bernegara, memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri yaitu :

Kelebihan demokrasi :     

Meminimalisir adanya monopoli kekuasaan. Melindungi hak dan kepentingan rakyat Meminimalisir pemberontakan rakyat Pemerintahan stabil karena dibantu oleh dukungan rakyat Masyarakat dapat ikut campur tangan dalam sistem politik

Kekurangan demokrasi :   

Media berperan besar dalam menggoyahkan kepercayaan masyarakat Berdasar pada kuantitas (mayoritas) dibandingkan kualitas Pemerintahan dapat dijalankan oleh orang-orang yang tidak kompeten atas dasar pilihan rakyat banyak.

   

Dalam pemilihan umum, hanya 50-70% rakyat yang berpartisipasi Penggunaan politik uang agar terpilih oleh masyarakat Pemerintahan jadi tidak stabil karena adanya permainan politik Kaum mayoritas menjadi pemenang mutlak dalam masyarakat

Penerapan dalam kehidupan

Berdasarkan berbagai pengertian demokrasi yang diungkapkan para ahli sebenarnya hampir sama. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana seluruh rakyat di dalamnya ikut terlibat langsung dan tidak langsung melalui perwakilannya di struktur lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen, di mana dalam sistem tersebut menjunjung tinggi persamaan hak dan kewajiban seluruh warga negara. Atau secara sering singkat sering disebutkan bahwa, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat secara langsung atau dengan memilih perwakilannya, dan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi, seharusnya sistem demokrasi yang dianut oleh suatu negara merupakan juga nilai-nilai dan prinsip yang dipegang oleh masyarakat negara tersebut. Akibatnya, meskipun dasarnya sama yaitu demokrasi, dalam menjalankannya setiap negara mempunyai ciri khas demokrasi yang dijalankan. Agar demokrasi dapat berjalan baik dalam suatu negara, maka perlu penerapan perilaku budaya demokrasi dan budaya demokrasi. Budaya demokrasi adalah pola pikir dan pola tingkah laku masyarakat yang sudah menjadi cerminan perilaku sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi. Di mana prinsip-prinsip demokrasi tersebut secara umum, yaitu : 1. Keterlibatan warga negara atau masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan negara langsung dan tidak langsung 2. Persamaan antara sesama warga negara, khususnya persamaan hak dan kewajiban 3. Kebebasan warga negara dalam menjalankan hak asasinya 4. Supremasi hukum, atau segala sesuatu sesuai hukum yang berlaku 5. Adanya fungsi pemilihan umum secara berkala atau teratur Sesuai dengan judul artikel kali ini, kita akan membahas contoh penerapan budaya demokrasi mulai dari lingkungan terkecil hingga negara. Penerapan budaya demokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila di Indonesia. Contoh Penerapan Budaya Demokrasi di Keluarga Keluarga adalah tempat pertama kali seseorang belajar. Pelajaran yang didapat dari orang tua, dan saudara-saudara yang tinggal serumah. Maka, penerapan budaya demokrasi yang utama dan pertama juga seharusnya dimulai dari keluarga. Karena dari sinilah individu umumnya akan terbentuk nilai-nilai dan karakter pribadi. Selain itu, keluarga yang menerapkan budaya demokrasi juga akan memperoleh banyak manfaat. Setiap individu yang tumbuh di dalamnya akan merasa nyaman dan tumbuh pula menjadi pribadi kuat di luar keluarga. Akibat dari sikap kurang menerapkan persatuan dari perpecahan keluarga tidak akan dirasakan.

Contoh penerapan budaya demokrasi di Keluarga, yaitu : 1. Setiap anggota keluarga, baik yang mudan maupun yang tua mempunyai hak yang sama dalam mengeluarkan pendapat. Dengan pola demikian, setiap anggota keluarga akan tumbuh percaya diri. 2. Ditegakkannya prinsip persamaan hak dan kewajiban sesuai perannya masing-masing dalam keluarga. Misalnya, seorang anak mempunyai hak sebagai anak contohnya memperoleh pendidikan dan makanan yang layak. Sedangkan kewajibannya belajar dengan baik dan membantu orang tua. 3. Diberlakukan prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, setiap anggota bebas berekspresi dan mengeluarkan pendapat degan cara yang baik dan sesuai aturan keluarga. Bertanggung jawab dengan segala perbuatan masing-masing. 4. Mengutamakan kepentingan keluarga dibandingkan kepentingan pribadi sehingga sesama anggota keluarga tidak terjadi pertengkaran. Semua masalah diselesaikan dengan musyawarah. 5. Saling menghargai pendapat tiap anggota keluarga dan menghargai setiap prestasi yang diraih setiap anggotanya. 6. Mengadakan musyawarah untuk pembagian kerja dalam keluarga dan segala permasalahan yang ada. 7. Saling bekerja sama antar semua anggota keluarga untuk segala masalah dan pekerjaan yang ada.

Contoh Penerapan Budaya Demokrasi di Lingkungan Sekolah Setelah menerapkan budaya demokrasi di lingkungan keluarga, tahapan selanjutnya individu belajar di sekolah. Penerapan budaya demokrasi di sekolah berlaku untuk seluruh warga sekolah, seperti siswa, guru, orang tua siswa, dan semua karyawan di sekolah. Khusus untuk siswa penerapan budaya demokrasi dibimbing oleh guru sebagai penerapan dari pendidikan kewarganegaraan. Contoh penerapan budaya demokrasi di sekolah, antara lain : 1. Bermusyawarah untuk penyusunan tata tertib di sekolah, khususnya tata tertib di dalam kelas. 2. Bermusyawarah dalam penyusunan kelompok piket sekolah, kelompok dalam pelajaran, dan kepengurusan kelas. 3. Diadakannya pemilihan ketua murid atau ketua kelas dan ketua Osis 4. Rapat yang diadakan oleh organisasi dalam sekolah, seperti penyelenggaraan rapat anggota tahunan koperasi sekolah 5. Rapat pembahasan program dan kegiatan sekolah antara pihak sekolah dengan orang tua siswa 6. Penyelenggaraan kegiatan sekolah degan membentuk kepanitiaan, seperti acara rekreasi, peringatan hari besar agama dan hari besar nasional, acara pentas seni,bazar sekolah, dan acara perpisahan sekolah bagi siswa yang akan lulus.

7. Penyelenggaraan diskusi, baik diskusi kelompok dalam kelas, musyawarah guru, maupun acar seminar yang memberi kesempatan semua warga sekolah untuk mengemukakan pendapat secara baik. 8. Menyelesaikan masalah dan kesulitan yang menimpa siswa dengan cara musyawarah antara guru, siswa, dan orang tua.

Contoh Penerapan Budaya Demokrasi di Lingkungan Masyarakat Lingkungan masyarakat adalah lingkungan yang lebih besar daripada keluarga dan sekolah degan keragaman yang lebih banyak. Jadi, penerapan budaya demokrasi di lingkungan ini sangat diperlukan, sebagai bagian dari fungsi sosialisasi politik. Contoh penerapan budaya demokrasi yang dapat dilakukan di lingkungan masyarakat, antara lain lain: 1. Saling menghargai pendapat, khususnya bagi pendapat ang berbeda. 2. Menyelesaikan masalah yang terjadi dengan mengutamakan kekeluargaan atau musyawarah mufakat terlebih dahulu. 3. Tidak saling membeda-bedakan antar sesama anggota masyarakat, misalnya yang berbeda suku, agama, ras, kedudukan, dan hartanya. 4. Tidak selalu mementingkan kepentingan diri sendiri alias merasa menang sendiri di setiap kesempatan. 5. Mau mentaati semua peraturan dan hukum yang berlaku dalam masyarakat 6. Melibatkan diri dalam memecahkan masalah secara bersama. 7. Ikut serta dan terlibat dengan kegiatan masyarakat 8. Mau mengakui prestasi orang lain dan mengakui kesalahan yang dibuatnya.

Dan cari ya van yang dipakai di Indonesia klasifikasi yang mana ok

Related Documents

Klasifikasi
August 2019 82
Klasifikasi Batuan
October 2019 46
Klasifikasi Ilmiah
December 2019 41
Klasifikasi Usahatani.docx
November 2019 42
Klasifikasi Iklim
August 2019 52
Klasifikasi Lampu.docx
June 2020 27

More Documents from "Fahmi Syarofi"