Kisi Kisi Usbn Pkn.docx

KISI KISI USBN PKN 1. Hakikat Norma = suatu kesepakatan baik secara tertulis maupun tidak yang dijadikan sebagai peraturan atau pedoman hidup. 2. Sanksi pelanggaran norma Norma agama : mendapat dosa Norma kesusilaan : malu, di cemooh orang, dikucilkan Norma hukum : tindak pidana Norma kesopanan : dikucilkan 3. Hakikat dan arti penting hukum bagi warga Negara Pengertian Hukum Secara umum pengertian hukum adalah kumpulan peraturan yang dibuat oleh lembaga hukum yang berwenang, bersifat mengatur dan memaksa, serta mempunyai sanksi yang bagi para pelanggar hukum. Unsur-Unsur Hukum a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. c. Peraturan bersifat memaksa. d. Sanksi terhadap pelanggar peraturan tersebut adalah tegas. Sifat Hukum Sifat hukum yaitu mengatur dan memaksa. Mengatur berarti bahwa hukum menjadi aturan yang ditujukan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam bemasyarakat. Memaksa berarti bahwa hukum memuat aturan yang berupa perintah dan atau larangan yang harus ditaati. Tujuan Hukum a. Mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada masyarakat. b. Menciptakanpergaulan hidup antar anggota masyarakat. c. Mengatur kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada masyarkat d. Memberi petunjuk dalam pergaulan masyarakat Fungsi Dasar Hukum a. Fungsi perlindungan: melindungi masyarakat dari ancaman bahaya. b. Fungsi keadilan: menjaga dan memberikan keadilan bagi manusia. c. Fungsi pembangunan: digunakan untuk arah dan acuan, tujuan serta pelaksanaan pembangunan 4. Penerapan berbagai norma dalam berbagai kehidupan Norma agama: menjalankan semua ketentuan yang disampaikan oleh ajaran agama yang diyakini. Norma kesusilaan: bersikap jujur dan menghargai lingkungan. Norma kesopanan: senantiasa menggunakan "terima kasih", "maaf", dan "tolong" secara tepat.

Norma adat-istiadat : untuk jenis norma yang ini amat bergantung pada perkembangan aspek kultural di suatu daerah/kelompok masyarakat. Norma hokum : membayar pajak. 5. Arti penting proklamasi kemerdekaan 1. Lahirnya sebuah Negara yaitu bangsa Indonesia 2. Puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia melawan penjajah 3. Sebagai Pernyataan De Facto atau Pengakuan Kedaulatan Sebuah Negara 4. Sebagai titik point dalam penaikkan harkat dan martabat bangsa 5. Sebgai tonggak sejarah bangsa Indonesia untuk lebih maju lagi dalam pola pikri dan bersikap 6. Makna bersejarah sebagai titik balik bangsa Indonesia dari kesusahan dalam mengusir penjajah menjadi Negara merdeka 6. Suasana kebatinan konstitusi pertama Bagian Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suasana kebatinan dari UndangUndang Dasar 1945 (Konstitusi Pertama), dikarenakan di dalamnya terkandung Empat Pokok Pikiran yang pada hakikatnya merupakan penjelmaan asas kerohanian Negara yaitu Pancasila. 1) Pokok Pikiran Pertama yaitu: “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. 2) Pokok Pikiran Kedua yaitu: “Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. 3) Pokok Pikiran Ketiga yaitu: “Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan”. 4) Pokok Pikiran Keempat yaitu: “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”. 7. Hubungan antara proklamasi kemerdekaan dan pembukaan UUD 1945 Hubungan pembukaan UUD 1945 dengan proklamasi kemerdekaan dapat dilihat pada kedua isi naskah : 1. Bahwasanya rakyat Indonesia mengumumkan kepada dunia bahwa rakyat Indonesia ingin terbebas dari penjajahan.yang dijelaskan didalam proklamasi dan pembukaan UUD 1945. 2. Bahwasanya rakyat Indonesia ingin mencapai cita - cita nasional yaitu menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang di jelaskan di dalam proklamasi dan pembukaan UUD 1945. Sedangkan hubungan keduanya berdasarkan sifat kesatuan antara pembukaan UUD 1945 dan proklamasi kemerdekaan adalah sebagai berikut : 1. Memberikan penjelasan yang terdapat pada bagi analinea I dan bagian alinea II Pembukaan. 2. Memberi penjelasan atas terlaksananya proklamasi yang terdapat pada bagian alinea III Pembukaan. 3. Memberikan pertanggungjawaban atas terlaksananya proklamasi kemerdekaan yang terdapat pada bagian alinea IV Pembukaan.

8. Sikap positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan dan suasana kebatinan terhadap konstitusi pertama Sikap positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan : 1. Mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan di segala bidang kehidupan. 2. Menjaga keamanan negara dari segala ancaman baik dari dalam mapun luar. 3. Mencintai tanah air Indonesia. 4. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 5. Menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa serta keselamatan bangsa dan negara. 6. Merasa bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia). 7. Melestarikan keindahan dan kekayaan alam Indonesia. Sikap positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan : 1. Berlaku jujur dalam setiap kata dan perbuatannya. 2. Belajar giat supaya menjadi warga negara yang cerdas berpendidikan yang maju setara dengan bangsa-bangsa dari negara-negara maju. 3. Membangun negara dengan memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. 4. Selalu bekerja keras tanpa kenal menyerah untuk membangun Negara. 5. Menentang segala penindasan yang dilakukan terhadap rakyat Indonesia. 6. Menghormati dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku. 7. Menghargai perbedaan pendapat. 8. Berlaku adil dalam mengambil keputusan. 9. Hakikat hukum dan kelembagaan HAM Landasan hukum pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia

1. Pancasila Dasar hukum HAM yang paling tinggi dan paling utama adalah sila-sila pada Pancasila. Kelima sila Pancasila memuat hak asasi manusia dengan penjabaran sebagai berikut: Sila 1 : Menjamin kebebasan dalam memeluk agama. Sila 2 : Memperlakukan manusia dengan pantas sesuai dengan harkat, martabat dan derajatnya. Sila 3 : Mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara. Sila 4 : Menjamin warga negara untuk berkumpul, berpendapat dan berperan serta dalam pemerintahan. Sila 5: Menjamin untuk hidup layak dan memperoleh kesempatan dalam bekerja. 2. Pembukaan UUD 1945 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga menjadi landasan hukum HAM di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada alinea 1 tentang hak untuk merdeka serta pada alinea 4 tentang memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta memelihara perdamaian dunia.

3. Batang Tubuh UUD 1945 Selain pada pembukaan UUD 1945, landasan hukum hak asasi manusia juga terdapat pada batang tubuh UUD 1945 sebelum diamandemen, antara lain sebagai berikut:  Persamaan kedudukan warga Negara dalam hukum dan pemerintahan (pasal 27 ayat1)  Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2)  Kemerdekaan berserikat dan berkumpul (pasal 28)  Hak mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan (pasal 28)  Kebebasan memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaanya (pasal 29 ayat 2) 4. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Undang-undang nomor 39 tahun 1999 mempunyai dasar perlindungan hukum dalam Hak Asasi Manusia. Adapun HAM yang dijamin dalam UU ini antara lain yaitu:  Hak untuk hidup  Hak untuk berkeluarga  Hak untuk mengembangkan diri  Hak untuk memperoleh keadilan  Hak atas kebebasan pribadi  Hak atas kesejahteraan  Hak turut serta dalam pemerintahan  Hak wanita  Hak anak-anak 5. Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah yang menjadi dasar hukum HAM, baik itu Undang-Undang, Keputusan Presiden (Keppres) atau pun TAP MPR. Berikut merupakan peraturan perundang-undangan tentan HAM.  UU no. 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia  UU no. 5 tahun 1998 tentang konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia  TAP MPR No 27/MPR 1998  UU no. 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan  UU no. 9 tahun 1998 tentang kebebasan menyatakan pendapat 6. Hukum Internasional Tentang HAM yang Sudah Diratifikasi di Indonesia Hak Asasi Manusia yang mempunyai pengakuan dari hukum internasional yang telah mendapatkan ratifikasi dari negara Indonesia sebagai berikut:  UU Republik Indonesia no. 5 tahun 1998 tentang pengesahan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat orang lain  UU no. 8 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita.  Deklarasi sedunia tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948 (Declaration Universal of Human Rights)

10. Mendeskripsikan kasus pelanggaran dan upaya penegakkan HAM Pelanggaran HAM di Indonesia : 1. Penculikan Aktivis 1997/1998 Salah satu kasus penculikan aktivis 1997/1998. Kasus penculikan dan penghilangan secara paksa para aktivis pro-demokrasi, sekitar 23 aktivis pro-demokrasi diculik. 2. Penembakan Mahasiswa Trisakti Kasus penembakan mahasiswa Trisakti merupakan salah satu kasus penembakan kepada para mahasiswa Trisakti yang sedang berdemonstrasi oleh para anggota polisi dan militer. 3. Pembantaian Santa Cruz/Insiden Dili Yaitu pembantaian yang dilakukan oleh militer atau anggota TNI dengan menembak warga sipil di Pemakaman Santa Cruz, Dili, Timor-Timur pada tanggal 12 November 1991. 4. Peristiwa Tanjung Priok Bermula ketika warga sekitar Tanjung Priok, Jakarta Utara melakukan demonstrasi beserta kerusuhan yang mengakibatkan bentrok antara warga dengan kepolisian dan anggota TNI yang mengakibatkan sebagian warga tewas dan luka-luka. 5. Pembantaiaan Rawagede Peristiwa berupa penembakan beserta pembunuhan terhadap penduduk kampung Rawagede (sekarang Desa Balongsari, Rawamerta, Karawang, Jawa Barat) oleh tentara Belanda pada tanggal 9 Desember 1947 diringi dengan dilakukannya Agresi Militer Belanda I. Puluhan warga sipil terbunuh oleh tentara Belanda yang kebanyakan dibunuh tanpa alasan yang jelas. Upaya penegakkan HAM a. Prinsip transparansi; yaitu pembahasan naskah RUU harus terbuka, artinya DPR dan Presiden dalam membuat UU harus terbuka menerima masukan dari masyarakat. b. Prinsip supremasi hukum; yaitu kepastian hukum, persamaan kedududkan didepan hukum dan keadilan hukum berdasarkan proporsionalitas. c. Prinsip profesionalisme; yaitu dalam penyusunan dan pembentukan hukum keikutsertaan dan perananan pakar-pakar hukum dan non hukum yang releVan harus diutamakan sehingga diharapkan dapat melahirkan perundang-undangan yang berkualitas. d. Internalisasi nilai-nilai HAM; yaitu wujud nyata dari pengakuan rakyat dan pemerintah terhadap hak-hak asasi manusia sehingga diharapkan memberikan karakteristik tersendiri terhadap setiap produk hokum dan perundang-undangan. 11. Jaminan perlindungan HAM 1. Hak untuk Hidup Pada pasal 28 A disebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”  Pasal 9, setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. (baca juga: Dasar Hukum HAM )

2. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan Pasal 28 B ayat 1 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. UU no 39 Tahun 1999 pasal 10 yaitu :  Pasal 10, setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (baca juga: Pengertian Instrumen HAM di Indonesia) 3. Hak Turut Serta dalam Pemerintahan Pasal 28 D ayat 3 menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. UU no 39 Tahun 1999 pasal 43 dan 44 sebagai berikut :  Pasal 43, setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.  Pasal 44, setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (baca juga: Hak perlindungan Anak) 4. Hak Anak Pasal 28B ayat 2 menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi.” 12. Tujuan pengaturan kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum Tujuan pengaturan tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum sebagai berikut (Pasal 4 UU No. 9 Tahun 1998): 1. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dimaksudkan untuk mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. 2. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dimaksudkan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat.

3. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dimaksudkan untuk mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi. 4. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dimaksudkan untuk menempatkan tanggung jawab sosial kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok. 13. Makna kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum Kemerdekaan Mengemukakan pendapat di muka umum berarti menyampaikan pendapat di hadapan orang banyak atau orang lain, termasuk tempat yang dapat didatangi dan/atau dilihat setiap orang. 14. Perundang-undangan yang mengatur kebebasan mengeluarkan pendapat - UUD 1945 pasal 28. - UUD 1945 pasal 28 E ayat 3 - Kebebasan mengemukakan pendapat melalui media massa di atur pada UU No. 40 tahun 1999 tentang kebebasan pers. - Pasal 1 ayat 1 No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum. 15. Tata cara kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum Menurut UU No. 9 tahum 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum ada 4 bentuk / cara menyampaikan pendapat di muka umum, yaitu : 1. Unjuk Rasa / Demonstrasi, yaitu menyampaikan pendapat secara demontrastratif menyampaikan orasi dan spanduk-spanduk. 2. Pawai yaitu menyampaikan pendapat dengan melakukan arak-arakan di jalan raya. 3. Rapat Umum yaitu menyampaikan pendapat dengan mengadakan pertemuan dengan 4. tema tertentu. 5. Mimbar bebas yaitu, menyampaikan pendapat dengan mengadakan pertemuan menggunakan berbagai tema 16. Pentingnya ideologi bagi suatu bangsa dan Negara Ideologi sangat penting bagi suatu bangsa dan negara karena ideologi merupakan tata norma yang mengatur kehidupan bangsa dan negara serta dianut oleh negara (pemerintah dan rakyat) secara keseluruhan, bukan milik perseorangan atau golongan masyarakat tertentu saja, namun milik bangsa dan negara secara utuh. ideologi mampu meluruskan arah bangsa kepada kehidupan yang lebih baik. 17. Logika 18. Logika 19. Logika

20. Prinsip Negara demokrasi  Kedaulatan rakyat  Pemerintahan berdasarkan konstitusi  Kekuasaan mayoritas  Pemilihan umum yang luber dan jurdil  Dijaminnya hak asasi manusia  Persamaan kedudukan di depan hukum  Peradilan yang bebas dan tidak memihak  Kebebasan berserikat / berorganisasi dan mengeluarkan pendapat  Kebebasan pers atau media massa  Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama , mufakat, dll. 21. Pentingnya demokrasi dalam pemerintahan 1. Adanya jaminan kesetaraan sebagai warga negara 2. Memenuhi kebutuhan umum 3. Adanya penghargaan terhadap keberagaman dan kompromi 4. Menjamin hak asasi 5. Pembaruan kehidupan nasional 22. Logika 23. Makna kedaulatan rakyat Kedaulatan yang dianut oleh NKRI  Kedaulatan hukum  Kedaulatan rakyat  Kedaulatan kedalam yaitu suatu pemerintahan negara yang berhak mengatur segala kepentinga rakyat Indonesia melalui berbagai lembaga negara dan perangkat lainnya, tanpa campur tangan dari negara lain.  Kedaulatan keluar yaitu suatu pemerintahan negara yang mempunyai hak/kekuasaan untuk mengadakan hubungan dan kerjasama dengan negara lain yang sling menguntungkan demi terpenuhi nya kepentingan bersama 24. Sistem pemerintahan Indonesia Kekuasaan Presiden yang berkaitan dengan fungsi legislatif 25. Tugas lembaga Mahkamah Konstitusi menurut UUD 1945 1. 2. 3. 4. 5.

Tugas mahkmah konstitusi : Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar 1945. Memutuskan pembubaran partai. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

6. Memeberikan putusan atas pendapat dewan perwakilan rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut undang-undang dasar 1945. 7. Memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan terkait permasalahan yang terjadi. 26. Logika 27. Pengertian Warga Negara menurut UUD No 12 Tahun 2006 Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan. 28. Fungsi Negara berkaitan dengan keadilan berupa proses sidang para koruptor 29. Peserta didik dapat menentukan contoh ancaman yang bersifat non militer Pengertian ancaman non militer adalah ancaman yang tidak menggunakan kekuatan senjata, namun jika dibiarkan akan mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Contoh Ancaman Non Militer berupa : 1. Perdagangan dan penyalahgunaan narkoba atau obat-obatan terlarang. 2. Imigrasi gelap atau imigrasi ilegal. 3. Pencurian sumber daya alam secara ilegal. 4. Banyak tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). 5. Kemiskinan dan Kebodohan. 30. Logika 31. Asas otonomi daerah Asas dalam otonomi daerah ada 3, antara lain :  Asas Desentralisasi, merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya dalam sistem NKRI.  Asas Dekonsentrasi, merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan sektor administrasi dalam sistem NKRI.  Asas Medebewind (Tugas Pembantuan), merupakan kewenangan pemerintah yang lebih rendah tingkatannya untuk membantu pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya. 32. Partisipasi aktif rakyat dalam perumusan kebijakan publik 1. memberikan aspirasi terhadap pemerintah melalui demonstrasi damai. 2. masyarakat trlibat dalam perencanaan kebijakan publik didaerah. 3. masyarakat ikut serta dalam berpolitik. 33 – 40 Logika