Kewajiban Apoteker

Kewajiban apoteker • Menjamin pelayanan pemberian obat kepada pasien dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Memelihara dan melindungi sediaan farmasi dari pengaruh cuaca, temperatur, bencana alam, serangga, dll yg menyebabkan menurunnya kualitas obat. • Menjaga kerahasiaan pasien. 1

• Menjaga kebersihan lingkungan apotek. • Memberikan pelayanan konseling dan residensial. • Memberikan informasi mengenai efek samping dan kontra indikasi obat. • Menjamin bahwa obat-obatan berbahaya termasuk narkotika hanya diberikan bila perlu. • Melakukan screening resep. • Menjaga mutu pelayanan.

2

Hak-hak apoteker • Mendapat penghargaan dan imbalan yang layak. • Mengembangkan diri. • Membela diri mendapatkan perlindungan hukum. • Menolak melakukan konspirasi atau persetujuan yang bertentangan dengan kemanusiaan dan keadilan. 3

Akhir-akhir ini hubungan apoteker & dokter menjadi kurang harmonis. • Hal ini disebabkan dokter melakukan dispensing obat atau memberikan obat sendiri langsung kepada pasien. Tindakan ini sebelumnya dilarang. Dokter hanya boleh memberikan obat secara langsung berupa injeksi/jika kondisi pasien gawat darurat dan segera membutuhkan obat.

4

• Pada masa sebelumnya dokter hanya melakukan diagnosa dan menentukan terapi pasien, obat diberikan dalam bentuk resep yang harus ditebus di apotek. • Apabila melihat mekanisme semacam itu memang tidak praktis. • Pasien akan sangat dimudahkan dengan dispensing resep. • Kemudahan ini sangatlah efektif mengingat pasien dengan sakit yang parah mungkin cukup lelah jika harus mengantri di apotek. 5

Kerugian yang timbul dari dispensing resep ini: • Bahwa pasien tidak memiliki resep dalam bentuk tertulis, sehingga jika terjadi medication error, pasien tidak dapat menuntut dokternya. • Sementara jika pasien mau bersusah payah sedikit untuk pergi ke apotek maka pasien memperoleh keuntungan dengan adanya second opinion → penting untuk mencegah terjadinya medication error. 6

• Pembelian obat sendiri oleh dokter membuat pertanggungjawaban dan pengendalian obat menjadi sulit dilakukan. Mengingat jenis obat mana yang diberikan dokter pun menjadi sulit dipertanggungjawabkan. • Kenyataan-kenyataan inilah yang semestinya menjadi fokus para apoteker untuk menginformasikannya pada pasien, mengingat pasien tidak mengetahui dampak negatif dari zat-zat kimia di dalam obat apalagi jika pasein tersebut berpendidikan rendah. 7

• Di dalam pengertian mereka obat adalah penyembuh atau penghilang penyakit. Semakin banyak minum obat maka makin cepat pula sakitnya hilang. Padahal, pengertian dosis di dalam obat perlu untuk dijelaskan, karena efek kerusakan hati dapat terjadi jika seseorang melampaui dosis yang ditetapkan. 8

Hal-hal yang melemahkan praktek kefarmasian • Formalitas ; titik berat pelayanan apoteker dan instalasi farmasi hanya pada penyiapan dan penyerahan obat saja. Padahal semestinya memberikan edukasi yang dibutuhkan, terutama pada mereka yang pengetahuannya sangat kurang. • Lebih bersifat okupasi ; apoteker masih bersifat pasif di dalam terapi obat dan kurang aktif dalam melayani pasien atau mitra kerja profesi kesehatan lainnya. 9

• Pelaksanaan etika profesi yang rendah ; akibat product oriented, maka ada kecenderungan untuk mencari cara breaking the law, hanya agar target penjualan terpenuhi. Padahal tingkat keamanan dan kepuasan pasien harus menjadi fokus utama di dalam setiap pelayanan farmasis. • Obat sebagai komodity dagang ; orientasi pelayanan masih pada komodity obat dan target penjualan, bukan pada pasien. Padahal setiap yang mencapai pasien harus dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak menyebabkan resiko medication error. 10

• Sanksi hukum yang lemah ; aspek penegakan hukum yang lemah karena faktor sumber daya manusia yang kurang memahami bentuk perangkat hukum yang memayunginya dan cara pengaplikasiannya. Perlu suatu sistem yang terintegrasi antara pembuat aturan hukum, penegak hukum, dan pelaku usaha di bidang farmasi. 11

Undang-undang nomor 23 tahun 1992 • Tujuan : meningkatkan derajat kesehatan seluruh anggota masyarakat. Sehingga setiap transaksi terapetik maupun kegiatan lain yang termasuk di dalam penyelanggaraan kesehatan harus mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan. • Fungsi undang-undang kesehatan : • Alat untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang meliputi upaya kesehatan dan sumber daya.

12

• Menjangkau perkembangan yang makin kompleks yang akan terjadi pada masa yang akan datang. • Memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap pemberi dan penerima jasa pelayanan kesehatan.

13