Ketahanan Pangaaaan.docx

Ketahanan Pangan didefinisikan sebagai suatu keadaan yang memungkinkan tiap individu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang bergizi, sehat dan aman sehingga dapat menjalankan aktiivitas kehidupannya dengan optimal. Undang-undang RI No. 7 tahun 1996 tentang Pangan mendefinisikan Ketahanan Pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman merata dan terjangkau. Meskipun memiliki perbedaan, terutama pada subjeknya, kedua definisi di atas memperlihatkan betapa luasnya dimensi ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri atas subsistem ketersediaan dan distribusi pangan serta subsistem konsumsi. Ketersediaan dan distribusi memfasilitasi pasokan pangan yang stabil dan merata ke seluruh wilayah; sedangkan subsistem konsumsi memungkinkan setiap rumah tangga memperoleh pangan yang cukup dan memanfaatkannya secara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan gizi seluruh anggotanya. Dengan demikian, ketahanan pangan adalah isu di tingkat wilayah-wilayah hingga tingkat keluarga, dengan dua elemen penting yaitu ketersediaan pangan dan akses setiap individu terhadap pangan yang cukup. Ketersediaan pangan terkait dengan usaha produksi pangan, distribusi dan perdagangan termasuk penyelenggaraan cadangan, ekspor dan impor. Akses penduduk terhadap pangan terkait dengan kemampuan produksi pangan di tingkat rumah tangga, kesempatan kerja dan pendapatan keluarga. Dalam kaitan ini, pangan bukan hanya beras atau komoditas tanaman pangan (padi, jagung, kedele), tetapi mencakup makanan dan minuman yang berasal dari tumbuhan dan hewan termasuk ikan, baik produk primer maupun turunannya. Dengan demikian pangan tidak hanya dihasilkan oleh pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, tetapi juga oleh industri pengolahan pangan. Selanjutnya, pangan yang cukup tidak hanya dalam jumlah tetapi juga keragamannya, sebagai sumber asupan zat gizi makro (karbohidrat, protein, lemak) dan zat gizi mikro (vitamin dan mineral); untuk pertumbuhan, kesehatan, daya tahan fisik, kecerdasan dan produktivitas manusia. Begitu banyak kepentingan bermain di dalam ketahanan pangan ini sehingga program-program dalam rangka ketahanan pangan seringkali menjadi parsial dan belum membentuk orkestra kegiatan yang harmonis. Padahal wadah untuk memainkan simfoni yang harmonis telah tersedia,

yaitu Dewan Ketahanan Pangan yang diketuai oleh Presiden. Simfoni harmonis dapat dimainkan oleh orkestra Dewan Ketahanan Pangan jika memiliki partitur yang optimal berdasarkan segenap potensi yang ada dari semua sektor yang terlibat. Salah satu penyebab masih parsialnya programprogram ini adalah belum jelasnya indikator-indikator tingkat impactdari setiap subsektor dalam mencapai status gizi yang optimal sebagai muara dari ketahanan pangan yang kuat. Undang-undang No 7 Tahun 1996 tentang Pangan juga telah mengamanatkan, bahwa upaya mewujudkan ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Kebersamaan ini diformulasikan dengan sangat baik dalam pernyataan berikut, ”Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumberdaya pangan, kelembagaan dan budaya lokal, dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan gizi, baik jumlah maupun mutu yang dibutuhkan pada harga yang terjangkau, dengan memperhatikan peningkatan pendapatan petani/nelayan serta produksi yang diatur dengan undang-undang”. Dalam mencapai tujuan tersebut di atas terjadi pembagian peran dan tanggung jawab berbagai pihak yang berkepentingan. Pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah dan mutunya, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Selanjutnya, masyarakat berperan dalam menyelenggarakan produksi dan penyediaan, perdagangan dan distribusi, serta sebagai konsumen yang berhak memperoleh pangan yang aman dan bergizi. Dalam perspektif inilah masyarakat bisnis turut bertanggung jawab dalam membangun ketahanan pangan termasuk di dalamnya penumbuhan kegiatan ekonomi yang menimbulkan income dan meningkatkan akses ekonomi terhadap pangan serta mendukung upaya diversifikasi pangan. Peran serta masyarakat termasuk industri dan bisnis menjadi lebih penting lagi dalam era otonomi daerah dengan segala variasi yang ada. Harus diakui bahwa keragaman ekologi, biodiversitas, budaya dan sosial belum berhasil digunakan secara optimal dalam menggerakkan ekonomi masyarakat lokal. Basis inilah yang harus digunakan dalam mengembangkan agroindustri pangan lokal agar dapat menggerakkan kegiatan ekonomi dan menciptakan pendapatan pada satu sisi serta sebagai wahana diversifikasi pangan pada sisi yang lain.