Kerangka Kebijakan Pemerintah Ri_poverty

Kerangka Kebijakan Pemerintah RI Penanggulangan Kemiskinan & Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Kerangka Besar Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Program-2 Terkait Masalah Ketenagakerjaan - Kebijakan Fiskal Dan Moneter - Paket Percepatan Pembangunan Infrastruktur - Paket Perbaikan Iklim Investasi - Kebijakan Energi - Paket Kebijakan UKM

Stabilisasi Harga (beras dan bahan pokok lainnya), Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Dasar

Pertumbuhan dan Stabilisasi Ekonomi

Program-2 Peningkatan Pelayanan Dasar

Penciptaan Lapangan Kerja

Kesejahteraan Rakyat Pengurangan Kemiskinan

Sistem Perlindungan Sosial

Harmonisasi Program-2 Pemberdayaan Masyarakat

Program Keluarga Harapan (PKH)

PNPM: - Infrastruktur skala kecil - Produktivitas ekonomi - Perbaikan lingkungan - Perbaikan SDM

Penanggulangan Kemiskinan dalam Pembangunan Nasional Agenda Pembangunan Nasional 2004-2009 1. Menciptakan Indonesia yang aman dan damai MDG dan Konvensi Internasional lainnya

RPJP

Rencana Strategis

3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia: a.Mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran terbuka b.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia c. Meningkatkan kualitas lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam d.Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur

Program Sektor

Rencana Kerja Pemerintah

RPJMN

Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan

2. Menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis

Program Regional

APBN APBD

Penanggulangan Kemiskinan sebagai prioritas pembangunan nasional

Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan Kemiskinan: Pendekatan Lintas Sektoral Keamanan Publik, Perang terhadap Terorisme dan penyelundupan, Penegarakan hukum, dll

Keamanan dan Keselamatan

Pendidikan, Kesehatan, Air minum, Tempat tinggal, makanan, pakaian, dll

Pengembangan Layanan Dasar

Hukum dan Pertahanan

Pro-Pertumbuhan dan Pro-Lapangan Kerja: Infrastruktur, Investasi, Perdagangan, Pelayanan, Pertanian, Kelautan, Pariwisata, Stabilitas Ekonomi (makanan), mikro, makro (fiskal dan moneter)

Desentralisasi, Partisipasi, Konvensi, Membangun Konsensus, Konsolidasi Demokrasi, dll

Demokrasi – Bhineka Tunggal Ika

Pembangunan Politik

Pembangunan Bangsa dan Karakter

Tata Kelola Pemerintah, Anti-Korupsi, Budaya, Nilai (kearifan lokal), dll

Pembangunan Manusia

Pembangunan Budaya

Meningkatkan Kesejahteraan Mengurangi Kemiskinan

Pembangunan Ekonomi

Pembangunan Sosial

Pertumbuhan dan Stabilitas

Keadilan Sosial

Program Pemberdayaan Komunitas, Jaminan Sosial, Perlindungan Sosial, Pendampingan Sosial, 4 Pelayanan Sosial, Institusi Publik