Kemenko Ekon_200219_ Tata Cara Evaluasi Rtrw Pulau Sumatera_fix.pdf

SUKSESKAN PILPRES DAN PILEG 2019

TATA CARA DAN PROGRES EVALUASI RANCANGAN PERDA TENTANG RTRW KAB/KOTA DI PULAU SUMATERA

Oleh: Ir. Edison Siagian, ME Plh. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah I, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Jakarta, 20 Februari 2019

KENAPA DIPERLUKAN PERDA TTG RTRW.....?

SUKSESKAN PILPRES DAN PILEG 2019

PERLINDUNGAN HUKUM Memberikan aspek legalitas bagi pelaksanaan pembangunan di Daerah

ACUAN ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH 20 TAHUN KEDEPAN

ACUAN PEMBERIAN PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG

SEBAGAI ACUAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK RUANG

SUKSESKAN PILPRES DAN PILEG 2019

OVER VIEW BELAJAR DARI KOREA SELATAN  Merdeka Indonesia : Tahun 1945 Korea Selatan : Tahun 1945  Pendapatan per kapita Tahun 1960 : Indonesia : USD 70 Korea Selatan : USD 80  Pendapatan per kapita Tahun 2008 : Indonesia : USD 2.200 Korea Selatan : USD 19.000

Keberhasilan Korsel didukung budaya kerja keras dan etos kerja yg tinggi. Orang Korsel dikenal sbg pekerja keras, dengan jam kerja jauh lebih panjang dibandingkan negaras yg tergabung dlm Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) lain. Faktor lain adalah adanya kemitraan kuat antara pemerintah, swasta dan masy, serta kemampuan masy untuk beradaptasi dgn cepat thd perubahan teknologi dan tantangan baru.

Pembangunan  Pengaturan  Pengelolaan  perencanaan

SUKSESKAN PILPRES DAN PILEG 2019

DASAR UU No 23/2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

TEKNOKRATIS

DIMENSI PERENCANAAN

POLITIS

PENDEKATAN BOTTOM UPTOP DOWN PARTISIPATIF

5 PERMENDAGRI

PENGATURAN PRIMER

PEMBANGUNAN FUNGSI PEMERINTAH

PELAYANAN

SEKUNDER PEMBERDAYAAN

Sumber: Van Poelje dalam Hamdi, 1999:52

SUKSESKAN PILPRES DAN PILEG 2019

.. ancangan sistemik :

Dengan Perencanaan

visi

Tanpa Perencanaan

I

II

III

IV

V

Realisasi visi

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

SUKSESKAN PILPRES DAN PILEG 2019

Penyelenggaraan

PEMERINTAHAN DAERAH Kepala Daerah

DPRD Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan Fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus-nya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat WAJIB/OBLIGATORY (Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar)

Sumber: UU Nomor 23 Tahun 2014

32 urusan

PEMBANGUNAN DAERAH

PILIHAN/OPTIONAL (Sektor Unggulan)

Merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

SUKSESKAN PILPRES DAN PILEG 2019

SUKSESKAN PILPRES DAN PILEG 2019

PENYELENGGARAAN RAKORNAS TKPRD HOTEL BIDAKARA – JAKARTA, 3 – 5 OKTOBER 2018 5 (LIMA) ISSUE STRATEGIS 1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5.

Percepatan RDTR  OSS KLHS Kebijakan satu peta Penetapan K/LP2B Kerjasama daerah

RUMUSAN POKJA I

HASIL RAKORNAS TKPRD

Integrasi RTRW ke RPJMD Implementasi PSN Keterlibatan masyarakat Alih fungsi sawah Kerjasama daerah

5 (LIMA) ISSUE STRATEGIS

TINDAK LANJUT

RUMUSAN POKJA II

K/L TERKAIT

KEMENDAGRI

PEMDA

SUKSESKAN PILPRES DAN PILEG 2019

PERENCANAAN TATA RUANG 01

Terbatasnya ketersediaan peta dasar dan peta tematik dengan tingkat ketelitian 1:5.000 dan/atau 1:1.000.

05

Adanya kesulitan pemerintah daerah dalam mengakomodir luasan LP2B pada RTR Daerah akibat keterbatasan luas lahan pertanian di daerah.

02

Minimnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang keahlian GIS.

06

Banyak terdapat ketidaksinkronan ruang antar wilayah berbatasan.

03

Belum adanya pengaturan yang jelas dalam percepatan penyusunan RDTR sebagaimana dimandatkan PP 24/2018.

07

Belum adanya sinkronisasi ketersediaan data spasial untuk penyajian peta di daerah

04

Belum adanya standar kepastian KLHS tata ruang mengingat penyusunan KLHS dijadikan sebagai instrument wajib.

08

Terbatasnya ketersediaan anggaran di daerah untuk penyusunan materi teknis RDTR Daerah.

Sumber: Hasil Pelaporan TKPRD Provinsi Seluruh Indonesia, 2019

pola

9

SUKSESKAN PILPRES DAN PILEG 2019

PEMANAFAATAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 01

Belum dijadikannya rencana tata ruang daerah sebagai acuan dalam rencana pembangunan dan investasi (RPJPD/RPJMD, dan investasi masyarakat).

02

Masih belum sinerginya program/kegiatan penataan ruang diantara lembaga-lembaga terkait secara horizontal di daerah,

03

Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan pembangunan yang mengacu pada rencana tata ruang daerah (RTRW, RRTR, RZWP3K).

04

Belum adanya insentif terhadap LP2B yang dapat menarik masy. agar tetap mempertahankan LP2B.

Sumber: Hasil Pelaporan TKPRD Provinsi Seluruh Indonesia, 2018

05

Belum adanya validasi dan verifikasi terkait besaran luasan dan sebaran lokasi dari penetapan K/LP2B di daerah.

06

Masih lemahnya peran masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

07

Masih lemahnya aparat pemerintah daerah dalam menegakkan perda RTR yang telah ditetapkan.

08

Belum optimalnya upaya pemerintah daerah dalam kerjasama pemanfaatan ruang antara pemerintah dengan pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah; 10

STATUS RTR DAERAH, MASA PK DAN PILKADA SERENTAK STATUS RTRW Sudah Perda

MASA PK

PILKADA

34 PROVINSI

dan

479

25

17

PROVINSI

PROVINSI

Perda RTR Kawasan Strategis dan RDTR

2

RTR Kawasan

Strategis Provinsi

1

RTR Kawasan

Strategis Kab

KAB/KOTA

Belum Perda

SUKSESKAN PILPRES DAN PILEG 2019

29

409

Kab/Kota

Kab/Kota

115 Kab

49

39

RDTR Kab/Kota

Kota Januari - 2019

Terdapat kurang lebih sebanyak 1.838 RDTR yang harus disusun di seluruh Indonesia dan saat ini 11baru sebanyak 49 RDTR. Artinya masih terdapat 1.795 RDTR yang perlu disusun RDTRnya.

STATUS RTRW PROVINSI DAN KAB/KOTA DI PULAU SUMATERA PROV. ACEH : Perda No.19/2013

Total : 23

Belum : 0

Perda : 23

100%

SUKSESKAN PILPRES DAN PILEG 2019

PK: 19 PROV. KEP. RIAU : Perda No.1/2017 Total : 7

PROV. SUMUT : Perda No. 2/2017 Total : 33

Belum : 4

1. 2. 3. 4.

Perda : 29

87.9%

PK: 17

Perda : 6

85.7 %

PROV. RIAU : Perda 10 Tahun 2018 Total : 12

Belum : 0

Perda : 19

100%

Belum : 12

Perda : -

1. Kab. Bengkalis 2. Kab. Indragiri Hilir 3. Kab. Indragiri Hulu 4. Kab. Kampar

PROV. SUMBAR : Perda No.13/2012 PK: 17

0%

9. Kab. Siak 10. Kab. Kep. Meranti 11. Kota Dumai 12. Kota Pekanbaru

5. Kab. Kuantan Singingi 6. Kab. Pelalawan 7. Kab. Rokan Hilir 8. Kab. Rokan Hulu

PROV. JAMBI : Perda No.10/2013 Total : 11

Belum : 0

Perda : 11

100%

PK: 11

PROV. BENGKULU : Perda No.2/2012 Total : 10

PK: 5

Kota Batam

Kab. Deli Serdang Kab. Karo Kab. Padang Lawas Kab. Samosir

Total : 19

Belum : 1

Belum : 0

Perda : 10

100%

PK: 9

PROV. BABEL : Perda No.2/2014 Total : 7

Belum : 0

Perda : 7

100%

PROV. SUMSEL : Perda No. 11/2016

Total : 17

Belum : 0

Perda : 17

100%

PK: 13 PROV. LAMPUNG : Perda No.1/2010

Sumber: Hasil Inventarisir Ditjen Bina Bangda dan Kementerian ATR/BPN, Januari 2019

Total : 15

Sudah Perda 137 Kab/Kota

Belum Perda 17 Kab/Kota

Belum : 0

Perda : 15

100%

PK: 14

PK: 7

RUMUSAN TEKNOKRATIK RPJMN TAHUN 2020 - 2024

SUKSESKAN PILPRES DAN PILEG 2019

Fokus Tujuan 5 Tahun Mendatang

Fokus Tata Ruang

Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur, melalui Percepatan Pembangunan di berbagai Bidang

Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Perencanaan Tata Ruang khususnya Penyusunan RRTR di Daerah

HASIL TEKNOKRATIK RPJMN 2020 – 2024 DAN HASIL ANALISIS DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

Isu Strategis 1

2 Terbatasnya Ketersediaan Peta Dasar 1:5000 dan/atau 1:1000

Belum adanya kepastian amanat Properda sebelum penyusunan Raperda RTRW

3 KLHS belum sepenuhnya dijadikan instrument mutlak perencanaan tata ruang

SUKSESKAN PILPRES DAN PILEG 2019

SUKSESKAN PILPRES DAN PILEG 2019

MEKANISME EVALUASI RAPERDA TENTANG RTR DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2016

AMANAT PELAKSANAAN EVALUASI RAPERDA RTR DAERAH

SUKSESKAN PILPRES DAN PILEG 2019

UU NO. 23 TAHUN 2014 tentang Pemerintahan Daerah • Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Daerah secara nasional  dikoordinasikan oleh MENDAGRI • Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Daerah untuk kabupaten/kota  dikoordinasikan oleh GUBERNUR

EVALUASI  Pembinaan dan pengawasan urusan pemerintah UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 245 dan 400) RPJPD RPJMD APBD Perubahan APBD

Pengawasan bersifat PREVENTIF

Pelaksanaan APBD

Pajak Daerah Retribusi Daerah

TATA RUANG DAERAH

RENCANA TATA RUANG DAERAH

SUKSESKAN PILPRES DAN PILEG 2019

RTRW Provinsi PROVINSI

RTR Kawasan Strategis Provinsi RZWP3K Provinsi

RENCANA TATA RUANG (RTR) DAERAH

RTRW Kab/Kota KAB/KOTA

RTR Kawasan Strategis Kab/Kota

RDTR Kab/Kota Sumber: Permendagri No 13 Tahun 2016

SUKSESKAN PILPRES DAN PILEG 2019

RUANG LINGKUP PEMBAHASAN EVALUASI ASPEK ADMINISTRASI Evaluasi raperda dapat dilakukan setelah indikator terpenuhi

SUKSESKAN PILPRES DAN PILEG 2019

Identifikasi kelengkapan data dan informasi yang disajikan dalam Raperda

LINGKUP EVALUASI

ASPEK

ASPEK

LEGALITAS

KEBIJAKAN

Identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Raperda

Keserasian antara kebijakan nasional, kebijakan provinsi dan kebijakan kab/kota

Sumber: Permendagri 13/2016

SUBSTANSI YANG DIKLARIFIKASI 1

Telah diterbitkan

PERATURAN YANG LEBIH TINGGI

2 KEPENTINGAN UMUM

SUKSESKAN PILPRES DAN PILEG 2019

Persetujuan Substansi dari ATR/BPN

PELAYANAN PUBLIK APA SAJA YANG TERPENUHI

? ?

Memastikan

Desain mendukung otonomi daerah

Jaminan kualitas RTR Daerah

KONSEPSI RENCANA DAN ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH

1. 2. 3. - KESEJAHTERAAN - KEADILAN

SUKSESKAN PILPRES DAN PILEG 2019

4. 5. 6.

SPM (Standar Pelayanan Minimum) Ketersediaan Air (Baku dan Bersih) Ketersediaan Energi Ketersediaan Perumahan (Vertikal vs Horisontal) Ketersediaan Fasilitas Pendidikan Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Ketersediaan Infrastruktur

TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) 1. Ketersediaan Pangan (Komoditas)

INDIKATOR EVALUASI RAPERDA RTR DAERAH

SUKSESKAN PILPRES DAN PILEG 2019

RAPERDA TATA RUANG TAHAP

INDIKATOR

INPUT

Tersedianya Raperda & Dokumen Pendukung

PROSES

Terpenuhinya Kelengkapan Administrasi

• berita acara konsultasi publik; • berita acara kesepakatan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota yang berbatasan; • surat persetujuan substansi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang, dengan dilengkapi matriks perbaikan untuk RTRW kabupaten/kota, RTR Kawasan Strategis kabupaten/kota dan RDTR kabupaten/kota.

OUTPUT

Kesesuaian antara Raperda tentang RTR Daerah dg perUU yang lebih tinggi

Diakomodirnya catatan penyempurnaan hasil persetujuan substansi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang

Kesesuaian antara Raperda tentang RTR Daerah dg kepentingan umum

• Keabsahan konsultasi publik; • Keabsahan kesepakatan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota yang berbatasan; • Keabsahan kesepakatan rapat konsultasi dengan pemerintah daerah provinsi; dan • Keabsahan persetujuan bersama dengan DPRD kabupaten/kota.

KAB/KOTA Rancangan perda beserta buku rencana dan album peta

DALAM HAL BELUM LENGKAP RANCANGAN PERDA

“DIKEMBALIKAN”

ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RAPERDA RTRW KAB/KOTA GUBERNUR C.q. TKPRD Provinsi

Penyusunan NSPK

FORUM LINTAS SEKTOR dikoordinasikan

Dihasilkan

- Permendagri; - Permen ATR/BPN; - Permentan; - Permen Kelautan dan Perikanan; - Dll.

INSTANSI PUSAT YANG MEMBIDANGI URUSAN TATA RUANG

Surat Rekomendasi

PEMBAHASAN Substansi/ Materi Teknis

Pasal 245 ayat (4) UU 23/2014

MENDAGRI

Penetapan

SUKSESKAN PILPRES DAN PILEG 2019

Dihasilkan

Berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan penataan ruang

Persetujuan Substansi Teknis

RAPERDA YANG TELAH DISETUJUI DPRD DIAJUKAN OLEH BUPATI/WALIKOTA

dihasilkan

Surat MDN

Gubernur dan Mendagri

Hasil Konsultasi Evaluasi

dilakukan

KONSULTASI

GUBERNUR

dilaporkan Noreg

Menetapkan Raperda menjadi Perda

Penyempurnaan

menjadi dasar

Ditertbitkan SK Gubernur

Evaluasi oleh Gubernur Raperda RTR Kab/Kota

Diselenggarakan

Surat Permintaan Evaluasi dari Bupati/ Walikota

Bupati/Walikota Berdasarkan Permendagri 13/2016

WAKTU EVALUASI RAPERDA RTR DAERAH

SUKSESKAN PILPRES DAN PILEG 2019

PROSES EVALUASI DAN PENETAPAN RAPERDA RTR-D

LAMA WAKTU YANG DIBUTUHKAN

1

Kepala Daerah menyampaikan Raperda RTR-D yang telah disetujui DPRD kepada Mendagri untuk Provinsi dan kepada Gubernur untuk Kabupaten/Kota

Maks. 3 hari

Raperda beserta lampirannya (materi teknis dan album peta)

2

Pelaksanaan evaluasi dan penerbitan serta penyampaian SK Evalusi Raperda RTR-D.

Maks. 15 hari

Evaluasi dapat dilaksanakan setelah terpenuhinya indikator sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2016

3

Gubernur atau Bupati/Walikota bersama DPRD menindaklanjuti SK dan menyampaikan hasil penyempurnaan.

Maks. 7 hari

Setelah mendapakan noreg Raperda ditetapkan paling lama 30 hari sejak disetujui bersama oleh DPRD

NO

Total

25 Hari

KETERANGAN

PEMBERIAN NOMOR REGISTRASI

SUKSESKAN PILPRES DAN PILEG 2019

Dalam rangka menciptakan tertib administrasi pelaporan Perda, setiap Perda yang akan diundangkan harus mendapatkan nomor register terlebih dahulu. Perda Provinsi harus mendapatkan nomor register dari Kementerian Dalam Negeri, sedangkan Perda Kabupaten/Kota mendapatkan nomor register dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Dengan adanya pemberian nomor register tersebut akan terhimpun informasi mengenai keseluruhan Perda yang dibentuk oleh Daerah dan sekaligus juga informasi Perda secara nasional.

LANGKAH – LANGKAH STRATEGIS MENDORONG PERCEPATAN LEGALISASI RAPERDA RTRW

SUKSESKAN PILPRES DAN PILEG 2019

1. Penetapan PROPERDA (Program Pembentukan Perda) 2. Penyusunan Peta Dasar tidak dimasukkan dalam Proses Perencanaan 3. Penyusunan KLHS dilakukan penyusunan Matek RTRW

secara

simultan

4. Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan RTRW

dengan

OPTIMALISASI TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WPP

SUKSESKAN PILPRES DAN PILEG 2019

TUGAS

Dalam melaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kab/Kota oleh daerah kab/kota, PRESIDEN DIBANTU OLEH GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT.

Sumber : PP No. 33 Tahun 2018

Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap rancangan perda Kab/Kota tentang Rencana Tata Ruang Daerah termasuk RTRW WEWENANG

Memberikan PENGHARGAAN atau SANKSI kepada Bupati/Walikota terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Khususnya Bidang Penataan Ruang.

ACTION

Evaluasi dilakukan melalui forum lintas instansi (TKPRD) di daerah.

PENUTUP

SUKSESKAN PILPRES DAN PILEG 2019

MARI KITA WUJUDKAN RENCANA TATA RUANG BERKUALITAS Permendagri No. 4 Tahun 2019 ttg Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah

P ARTIS IPATIF PERSIAPAN PENYUSUNAN

DATA DAN ANALISA

KONSEPSI RENCANA

TOP DOWN – BOTOOM UP

MATEK RTR DAERAH

TE K N O K R A T IK PENETAPAN

PERDA RTR DAERAH

RAPERDA RTR DAERAH

POLITIS

LKMD LEBIH DAN KURANG MOHON DIMAAFKAN

SEKIAN DAN TERIMA KASIH