Keluarga Berencana Dan Angkatan Kerja.pptx

Oleh Kelompok: 6  Greace Firmanti Nadeak Willy Rahmadan

Sejarah Keluarga Berencana Pelopor gerakan Keluarga Berencana di Indonesia adalah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI yang didirikan di Jakarta tanggal 23 Desember 1957 dan diikuti sebagai badan hukum oleh Depkes tahun 1967 yang bergerak secara silent operation. Dalam rangka membantu masyarakat yang memerlukan bantuan secara sukarela, usaha Keluarga Berencana terus meningkat terutama setelah pidato pemimpin negara pada tanggal 16 Agustus 1967 dimana gerakan Keluarga Berencana di Indonesia memasuki era peralihan jika selama orde lama program gerakan Keluarga Berencana dilakukan oleh sekelompok tenaga sukarela yang beroperasi secara diam-diam karena pimpinan negara pada waktu itu anti kepada Keluarga Berencana maka dalam masa orde baru gerakan Keluarga Berencana diakui dan dimasukkan dalam program pemerintah. Struktur organisasi program gerakan Keluarga Berencana juga mengalami perubahan tanggal 17 Oktober 1968 didirikanlah LKBN yaitu Lembaga Keluarga Berencana Nasional sebagai semi Pemerintah, kemudian pada tahun 1970 lembaga ini diganti menjadi BKKBN atau Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional yang merupakan badan resmi pemerintah dan departemen dan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan program Keluarga Berencana di Indonesia.

Pengertian Keluarga Berencana Keluarga berencana adalah suatu usaha untuk menjarangkan atau merencanakan jumlah anak dan jarak kehamilan dengan memakai alat kontrasepsi. Keluarga Berencana yaitu membatasi jumlah anak dimana dalam satu keluarga hanya diperbolehkan memiliki dua atau tiga anak saja. Keluarga berencana yang diperbolehkan adalah suatu usaha pengaturan atau penjarangan kelahiran atau usaha pencegahan kehamilan sementara atas kesepakatan suami istri karena situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan keluarga, masyarakat, maupun negara. Dengan demikian KB disini mempunyai arti yang sama dengan pengaturan keturunan.

Kelebihan dari program KB disini antara lain sebagai berikut:  Mengatur angka kelahiran dan jumlah anak dalam keluarga serta membantu

pemerintah mengurangi resiko ledakan penduduk atau baby boomer  Penggunaan kondom akan membantu mengurangi resiko penyebaran penyakit

menular melalui hubungan seks  Meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat. Sebab, anggaran keuangan

keluarga akhirnya bisa digunakan untuk membeli makanan yang lebih berkualitas dan bergizi  Menjaga kesehatan ibu dengan cara pengaturan waktu kelahiran dan juga

menghindarkan kehamilan dalam waktu yang singkat.  Mengkonsumsi pil kontrasepsi dapat mencegah terjadinya kanker uterus dan

ovarium. Bahkan dengan perencanaan kehamilan yang aman, sehat dan diinginkan merupakan salah satu faktor penting dalam upaya menurunkan angka kematian maternal.

1. Peran Pemerintah Usaha pemerintah dalam menghadapi kependudukan salah satunya adalah keluarga berencana. Visi program keluarga berencana nasional telah di ubah mewujudkan keluarga yang berkualitas tahun 2015. Keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis.

Program Keluarga Berencana Nasional merupakan salah satu program dalam rangka menekan laju pertumbuhan penduduk. Cara yang digunakan untuk mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera yaitu mengatur jarak kelahiran anak dengan menggunakan alat kontrasepi.

Badan dari pemerintah yang mengurus program keluarga berencana adalah BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Badan ini mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, BKKBN menyelenggarakan fungsi:  Perumusan     

kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana; Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana; Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana; Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

2. Peran masyarakat Berbicara tentang partisipasi masyarakat Indonesia terhadap pelaksanaan KB, pastinya terdapat kelebihan serta kekurangan dalam partisipasinya. Partisipasi bersentuhan langsung dengan peran serta masyarakat, baik dalam mengikuti program tersebut ataupun sebagai aktor pendukung program Keluarga Berencana. Yang terkait partisipasi masyarakat terhadap program KB sebagaimana mereka bertindak sebagai aktor pendukung. Aktor pendukung bisa berasal dari kalangan mahasiswa, akademisi, medis, sampai aparat pemerintah (kota sampai desa). Partisipasi mereka dalam meyerukan program KB demi menekan laju pertumbuhan penduduk serta masalah lain yang mungkin timbul masih belum maksimal. Seperti: memaksimalkan organisasi masyarakat seperti Karang Taruna dan PKK untuk mendukung sosialisasi KB di masyarakat dan terakhir kita perlu membangun jaringan kuat yang mampu berinergi mendukung program KB agar terlaksana dengan efektif dan efisien.

1. Menggunakan partisipasi akar rumput untuk mencapai daerah pedesaan pada tahun 1970. Pada tahun tersebut pemerintah merekrut pekerja lapangan sebanyak 40.000 dan 100.000 sukarelawan untuk membawa masyarakat ke tempat pelayanan. 2. Pemerintah meluncurkan sebuah program inovatif yang mendayagunakan dan mengoptimalkan semua jalur dan saluran komunikasi kampanye KB yang dirancang untuk membawa perubahan norma sosial dari norma banyak anak menjadi norma sedikit anak, yang disebut "norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera sehingga norma itu melembaga di masyarakat. 3,. Sejak pertengahan 1990-an, pola penggarapan KB tidak hanya terfokus pada kuantitas, tetapi juga sudah diarahkan ke kualitas layanan.

Sasaran program KB dibagi menjadi 2 yaitu

1. Sasaran langsungnya adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi secaraberkelanjutan. 2. Sedangkan sasaran tidak langsungnya adalah pelaksana dan pengelola KB, dengan tujuan menurunkan tingkat kelahiran melalui pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas, keluarga sejahtera.

Sasaran program keluarga berencana (KB) nasional lima tahun kedepan seperti tercantum dalam RPP JM 2004-2009 adalah sebagai berikut:  Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk (LPP) secara      

nasional menjadi satu, 14% per-tahun. Menurunkan angka kelahiran total FertililtyRate (TFR) menjadi 2,2 perperempuan. Meningkatnya peserta KB Pria menjadi 4,5 %. Meningkatnya pengguna metode Kontrasepsi yang efektif dan efisisen Meningkatnya partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang anak. Meningkatnya jumlah keluarga prasejahtera dan keluaga sejahtera 1 yang aktif dalam usaha ekonomi produktif. Meningkatnya jumlah institusi masyarakat dalam penyelenggraan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.

Angkatan kerja adalah mereka yang mempunyai pekerjaan, baik sedang bekerja maupun yang sementara tidak sedang bekerja karena suatu sebab, seperti patani yang sedang menunggu panen/hujan, pegawai yang sedang cuti, sakit, dan sebagainya. Disamping itu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedag mencari pekerjaan/mengharapkan dapat pekerjaan atau bekerja secara tidak optimal disebut pengangguran.

Menurut ketentuan pemerintah Indonesia, penduduk yang sudah memasuki usia kerja adalah mereka yang berusia minimal 15 tahun sampai 65 tahun. Namun, tidak semua penduduk yang memasuki usia tadi disebut angkatan kerja. Sebab penduduk yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi tidak termasuk dalam kelompok angkatan kerja, seperti ibu rumah tangga, pelajar, dan mahasiswa, serta penerima pendapatan (pensiunan).

Tenaga Kerja Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, antara lain mereka yang sudah bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang bersekolah, dan mereka yang mengurus rumah tangga. Untuk mengetahui banyaknya jumlah angkatan kerja yang dapat diserap oleh pasar kerja, biasanya dipakai suatu ukuran yang dinamakan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Besarnya TPAK dapat dihitung menggunakan rumus berikut. TPAK = jumlah angkatan kerja : jumlah tenaga kerja × 100% Jadi kesimpulan angkatan kerja dan tenaga kerja dapat dilihat perbedaannya, yakni Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja (berusia 15 - 65 tahun), baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan.

TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) TPAK atau Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah salah satu ukuran ketenegakerjaan yang banyak digunakan. Pengukuran TPAK dilakukan dengan cara menghitung jumlah absolut seluruh angkatan kerja dibagi dengan seluruh tenaga kerja atau penduduk usia kerja kemudian dikalikan 100. Jika TPAK 75 persen, artinya terdapat 75 orang angkatan kerja, yaitu mereka yang bekerja dan sedang mencari pekerjaan, setiap 100 orang tenaga kerja. Berdasarkan TPAK kita dapat melakukan perkiraan, berapa besar penduduk usia kerja yang berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi.

Kesempatan Kerja

    

Kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan tenaga kerja, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan adanya kesempatan kerja yang siap diisi oleh penawar kerja (pencari kerja). Oleh karena itu, terjadi hubungan antara permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja. Kesempatan kerja yang tidak seimbang dengan angkatan kerja menyabab kan terjadinya pengangguran. Kegiatan ini memenfaatkan sumber daya manusia untuk menghasilkan barang dan jasa. Kegiatan ekonomi di masyarakatmembutuhkan tenaga kerja. Kebutuhan akan tenaga kerja itu dapat juga di sebut sebagai kesempatan kerja ( demand for labor ). Kriteria bagi angkatan kerja untuk dapat memasuki dunia kerja antara lain; Jenis dan tingkat pendidikan. Keahlian khusus yang di miliki calon. Kejujuran, sikap, penampilan, serta kepribadian. Pengalaman kerja. Kesehatan.

Jenis – Jenis Angkatan Kerja Angkatan kerja atau labour force adalah jumlah penduduk dengan usia produktif, yaitu 15-64 tahun yang sedang bekerja maupun mencari pekerjaan. Usia produktif tersebut dapat digolongkan menjadi dua yaitu : 1. Bukan angkatan kerja Bukan angkatan kerja adalah sekelompok penduduk usia produktif yang tidak bersedia bekerja atau belum bekerja. Misal, pelajar dan mahasiswa yang masih bersekolah. 2. Angkatan kerja Angkatan kerja adalah sekelompok penduduk usia produktif yang sudah mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Artinya sekelompok penduduk ini dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, yaitu mereka yang sudah bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang bersekolah, dan mereka yang mengurus rumah tangga.

1. Manfaat











bagi Diri Sendiri Dapat memberikan penghasilan bagi diri sendiri. Karena apabila seseorang dapat bekerja tentunya dia akan mendapatkan penghasilan dan tentunya dia juga akan bisa memnuhi kebutuhan nya baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk keluarganya. Dapat mengoptimalkan kemampuan dan skill yang dimiliki oleh seseorang yang ingin bekerja. Artinya seseorang dapat memanfaatkan keahliannya yang dimiliki untuk dapat bekerja didalam suatu perushaan. Memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk terus berkembang. Artrinya seseorang yang sudah dapat bekerja dalam suatu perusahan, pastinya dirinya akan terus berkembang agar suatus saat bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, dimana dapat kembali bekerja untuk perusahaan, atau membuka perusahan dan mberikan pekerjaan kepada orang lain. Menurunkan tingkat pengangguran yang ada. Karena apabila seseorang dapat bekerja baik untuk dirinya sendiri atau orang lain, maka secara otomatis dapat menurunkan tingkat pengangguran, dan secara otomatis dapat meningkatan tingkat produksi baik untuk diri sendiri ataupun perusahaan, selain itu juga dapat meningkatan perekonomian secara nasional.

2. Manfaat bagi Perusahaan  Memberikan

kemudahaan bagi perusahaan dalam kegiatan memproduksinya. Artinya dengan dibantu oleh para pekerja, kegiatan produksi perusahaan dapat lebih mudah dikerjakan dan dapat lebih cepat diselesaikan.  Dapat memberikan tingkat produksi yang lebih banyak. Dimana dengan adanya tenaga kerja, tingkat produksi perusahaan menjadi lebi meningkat.  Memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk terus memberikan pelayanan yang baik dengan dibantu oleh tenaga kerja.  Membantu perusahaan untuk terus berkembang dengan lebih baik. artinya ketika perusahaan menvoba untuk mengembangkan bisnisnya, maka secara otomatis tenaga kerja akan membantu perusahaan untuk berkembang kearah yang lebih baik pula.

Manfaat bagi Negara  Membantu negara dalam menurunkan tingkat pengangguran dan

menaikan perekonominan negara. Karena apabila tenaga kerja semakin banyak maka secara otomatis pendapatan negara melalui pajak akan bertambah dan dengan pajak tersebutn dapat membangun infrastruktur, pendidikan, perkeonomian secara nasional.  Menaikkan pendapatan per kapita dan pendapatan nasional. Artinya apabila para pekerja dapat meningkatkan produktifitasnya, maka secara ortomatis konsumsinya akan meningkat pula dan dnegan penilaian itu maka pendapatan per kapitanya pun meningkat.  Membantu negara dalam menciptakan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang belum bekerja. Karena angkatan kerja yang dapat menciptakan pekerjaan, sangat dibutuhkan oleh negara dalam menrunkan tingkat pengangguran.  Menurunnya tingkat pengangguran, kemiskinan, dan kriminalistas bagi negara.

Keluarga berencana adalah suatu usaha untuk menjarangkan atau merencanakan jumlah anak dan jarak kehamilan dengan memakai alat kontrasepsi. Keluarga Berencana yaitu membatasi jumlah anak dimana dalam satu keluarga hanya diperbolehkan memiliki dua atau tiga anak saja. Keluarga berencana yang diperbolehkan adalah suatu usaha pengaturan atau penjarangan kelahiran atau usaha pencegahan kehamilan sementara atas kesepakatan suami istri karena situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan keluarga, masyarakat, maupun negara.