Kelompok 8.docx

MAKALAH PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN “NEGARA”

Oleh : NI KADEK DEA ROSIYANTI

1702541006

NI LUH RATIH ROSITA DEWI

1702541010

KADEK TRIMAYUNIKA JULIA

1702541013

SAGUNG AYU PRITI MAWAR VEDASANTI

1702541048

PROGRAM STUDI FISIOTERAPI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA 2017/2018

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pada hakikatnya, Negara tidak dapat dikatakan menjadi sebuah Negara apabila tidak memiliki orang-orang atau masyarakat yang mendiami suatu wilayah. Kumpulan orang-orang tersebut disebut masyarakat. Dan kumpulan dari masyarakat tersebut disebut penduduk. Dari kumpulan masyarakat tersebut pasti ada seseorang yang menjadi kepala atau pemimpin yang menggerakkan orang-orang lain untuk mencapai sesuatu yang ditargetkan.

Pemimpin-pemimpin

dari

setiap

kelompok

masyarakat

bergabung menjadi satu, berdiskusi untuk bersama-sama menciptakan dan mencetuskan sesuatu untuk kelompok yang lebih besar, dan seseorang yang lebih menonjol dalam menggerakkan massanya itulah yang menjadi pemimpin utama dalam kelompok besar tersebut. Begitu juga dengan Negara Indonesia pada mulanya. Pemimpinpemimpin terpilih dari masing-masing kelompok berhasil mencetuskan sesuatu yang membutuhkan musyawarah dan pemikiran yang matang hingga terbentuk Negara Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Negara merupakan sebuah organisasi besar, yang mencakup orangorang yang jumlahnya sangat banyak, yang merupakan anggota dari sebuah organisasi yang berupa Negara. Dari sekumpulan penduduk tersebut bermunculan tokoh-tokoh atau pemimpin yang dapat menggerakkan anggotanya yang disebut dengan pemerintah. Kumpulan pemimpinpemimpin tersebut terlebih dahulu menciptakan dasar atau pondasi dari suatu organisasi kemudian menetapkan tujuan yang akan dicapai dari organisasi tersebut. Maka dari itu Negara Indonesia memiliki tujuan atau cita-cita bangsa yang ditetapkan oleh tokoh-tokoh terdahulu. Dasar dari suatu Negara dilihat dari aspek-aspek yang tercermin oleh penduduk, yang telah lahir dari nenek moyang dan sesuai dengan keadaan masyarakat beserta Negara.

1

Tanpa adanya penduduk dan pemerintah, suatu organisasi tidak akan bisa terbentuk. Karena misi-misi yang dijalankan ataupun visi yang ingin dicapai tercetus dari pemikiran-pemikiran dari seluruh anggota dan disalurkan melalui pemimpin tersebut atau pemerintah. Dalam menjalankan misi-misi suatu organisasi, pastilah terdapat hal-hal yang tidak sesuai dari apa yang disusun. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu aturan yang menjadi pedoman untuk masyarakat dalam menjalankan misi-misi dari suatu organisasi. dalam cakupan Negara, pedoman tersebut disebut hukum. Hukum merupakan suatu pedoman yang membatasi tingkah laku manusia dalam mengambil tindakan. Dengan adanya hukum tersebut berarti peraturan-peraturan telah ditegakkan dan tidak dapat ada yang merubah atau melanggar sehingga kehidupan masyarakat menjadi sejahtera dan tertiib. Dari hukum yang telah ditegakkan, maka terbentuklah konstitusi yang merupakan kumpulan dari hukum dasar yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Maka dari itu konstitusi tertulis dibuat berisi tentang dasar-dasar atau au pondasi dan tujuan dari suatu Negara. Setelah semua aspek tersebut terbentuk, barulah suatu Negara dapat menjalankan misi-misi Negara dengan melibatkan seluruh komponen Negara. 1.2 Rumusan Masalah 1. Apakah pengertian dari Negara? 2. Bagaimanakah sifat dari suatu Negara? 3. Apa saja unsur, tujuan serta fungsi pembentuk Negara? 1.3 Tujuan .

Untuk memahami makna dan pengertian suatu Negara.

.

Untuk memahami sifat, unsur, tujuan serta fungsi suatu Negara.

1.4 Manfaat 1. Menambah wawasan tentang suatu Negara. 2. Menambah wawasan tentang sifat, unsur, tujuan serta fungsi Negara.

2

BAB II ISI 2.1

Pengertian Negara

A. Definisi Negara menurut beberapa ahli : 1. Roger H. Soltau Negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakat. 2. Max Weber Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah 3. Rober M. Maclver Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberikan kekuasaan memaksa. 4. Goerge Jellinek Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di suatu wilayah tertentu 5. R. Djopkosoetomo Negara adalah organisasi manusia yang berbeda di wilayah suatu pemerintahan yang sama 6. J. H. A. Logeman Negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai tujuan melalui kekuasaannya untuk mengatur dan menyelnggarakan sesuatu (berkaitan dengan jabatan, fungsi, lembaga kenegaraan atau lapangan kerja) dalam masyarakat 7. Wirjono Prodjodikoro Negara adalah suatu organisasi di antara kelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah

3

(territoir) tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tadi. (1983:2). 8. O. Notohamidjojo Negara adalah organisasi masyarakat yang bertujuan mengatur dan memelihara masyarakat tertentu dengan kekuasaannya. 9. Soenarko Negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai souverein (Lubis, 1982:26). B. Kesimpulan Pengertian Negara Dengan memperhatikan ke-sembilan pendapat tersebut. Maka di dapat pemahaman tentang Negara yaitu organisasi masyarakat yang memiliki wilayah tertentu dan berada di bawah pemerintahan berdaulat yang mengatur kehidupan masyarakat tersebut. Negara merupakan kontruksi yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur pola hubungan antar manusia dalam kehidupan masyarakat Jadi, dapat disimpulkan sebagai pengertian umum Negara adalah suatu daerah territorial yang rakyatnya di perintah (governed) oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut warga negaranya untuk mentaati peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (control) monopolistik dari kekuasaan yang sah (Budiardjo, 1978: 39-40) 2.2

Sifat Negara Pada umumnya negara memiliki 3 sifat, antara lain sifat memaksa, monopoli, dan mencakup semua. Untuk lebih jelasnya berikut merupakan penjelasan dari ketiga sifat-sifat tersebut: a. Sifat Memaksa Negara memiliki sifat memaksa artinya bahwa negara memiliki hak atau kewenangan untuk memaksakan berbagai peraturan yang dibuatnya untuk ditaati oleh seluruh warganya. Untuk memaksakan berbagai peraturan yang dibuatnya pemerintah negara memiliki sarana

4

seperti tentara, polisi, hakim, jaksa, dan sebagainya. Negara berhak menentukan sanksi bagi pelanggaran atas aturan yang dibuatnya, dari sanksi yang ringan sampai sanksi yang sangat berat yaitu berupa pidana, bahkan hukuman mati. Berkenaan dengan sifat memaksa ini, dalam masyarakat yang telah tertanam konsensus nasional yang kuat mengenai tujuan bersama yang hendak dicapai, biasanya sifat memaksa ini tidak tampak begitu menonjol. Sebaliknya di negara-negara yang baru di mana konsensus nasional tentang tujuan bersama itu belum begitu kuat, maka sifat paksaan ini lebih tampak. Di negara-negara yang lebih demokratis, diupayakan pemakaian kekerasan seminimal mungkin dan sedapatdapatnya dikedepankan caracara yang persuasif untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. (Budiardjo, 2010:50). b. Sifat Monopoli Negara

juga

membawakan

sifat

monopoli,

yaitu

sifat

yangmenunjukkan adanya hak atau kewenangan negara untuk mengelola atau menentukan sesuatu tindakan tanpa adanya hak atau kewenangan yang sama di pihak lain. Sifat monopoli yang dimiliki oleh negara menyangkut beberapa hal. Negara memiliki hak monopoli untuk menentukan tujuan dari sebuah masyarakat, yaitu masyarakat dalam negara yang bersangkutan. Di Indonesia misalnya tujuan masyarakat itu adalah sebagaimana dirumuskan dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945. Sebagai

konsekuensinya

negara

berhak

untuk

melarang

berkembangnya faham atau aliran yang dianggap mengganggu pencapaian tujuan yang dimaksudkan. Negara juga memiliki hak monopoli pengelolaan sumber daya alam yang menguasai hajat hidup masyarakat. Hak monopoli yang lain adalah monopoli pengelolaan sarana kekerasan untuk kepentingan negara. Negara memiliki satuan tentara dan polisi yang dilengkapi dengan sistem persenjataan seperti senjata api, tank, pesawat tempur, kapal perang dan sebagainya, adalah merupakan perwujudan dari hak monopoli tersebut.

5

c. Sifat Mencakup Semua Dengan sifat ini maksudnya bahwa kekuasaan negara berlaku bagi semua orang di wilayah negara yang bersangkutan. Tidak ada warga masyarakat yang dapat mengecualikan dirinya dari pengaruh kekuasaan negara. Berkenaan dengan itu bahwa peraturan yang dibuat oleh negara pada prinsipnya berlaku bagi setiap orang di wilayah negara itu tanpa kecuali. Ketika peraturan sudah dibuat atau ditetapkan, semua orang dianggap tahu dan harus mentaatinya. Siapapun yang melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menjadi warga negara bukanlah sesuatu yang berdasarkan pada kemauan sendiri (involuntary membership), dan di sinilah letak perbedaan antara keanggotaan suatu negara dengan keanggotaan pada asosiasi atau organisasi lain yang sifatnya sukarela. (Budiardjo, 2010:50). 2.3

Unsur Negara Negara yaitu organisasi masyarakat yang memiliki wilayah tertentu dan berada di bawah pemerintahan berdaulat yang mengatur kehidupan masyarakat tersebut. Adapun elemen-elemen yang membentuk suatu negara adalah sebagai berikut. a. Rakyat Penduduk suatu negara dimaksudkan semua orang yang pada suatu negara mendiami suatu wilayah Negara. Mereka secara sosiologis lazim disebut rakyat dalam suatu Negara. Rakyat dalam hubungan ini dapat diartikan sebagai sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Ditinjau dari segi hukum rakyat merupakan warga negara. Warganegara adalah seluruh individu yang mempunyai ikatan hukum dengan suatu negara. Rakyat suatu negara dibedakan menjadi penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang-orag yang bertempat tinggal menetap atau berdomisili dalam suatu negara. Sedangkan yang bukan penduduk artinya orang-orang yang bertempat tinggal di dalam suatu negara tetapi dalam waktu sementara dan tidak bermaksud untuk menetap.

6

b. Wilayah dengan Batas-Batas Tertentu Wilayah suatu negara pada umumnya dibagi menjadi wilayah darat, wilayah

laut dan udara. Batas wilayah Negara Indonesia ditetapkan

dalam perjanjian dengan negara lain yang berbatasan. Berkenaan dengan wilayah perairan ada 3 batas wilayah laut Indonesia, batas batas tersebut adalah:

1. Batas laut teritorial, yaitu garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika ada dua negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial di tarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut. Laut yang terletak antara garis dengan garis batas teritorial disebut laut teritorial. Laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar disebut laut internal. Rakyat adalah pendukung utama keberadaan sebuah negara.

2. Batas landas kontinen (continentalshelf), adalah wilayah lautan suatu negara yang batasnya lebih dari 200 mil laut. Jika ada dua negara atau lebih menguasai lautan di atas landasan kontinen, batas negara tersebut ditarik sama jauh dari garis dasar masing-masing negara. Dalam wilayah laut ini negara yang bersangkutan dapat mengelola dan memanfaatkan wilayah laut tetapi wajib membagi keuntungan dengan masyarakat internasional.

3. Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yaitu laut yang diukur dari garis lurus yang ditarik dari pantai titik terluar sejauh 200 mil laut. Di dalam wilayah ini, negara yang bersangkutan memiliki hak untuk mengelola dan memanfaatkan kekayaan yang ada di dalamnya. Akan tetapi, wilayah ini bebas untuk dilayari oleh kapal-kapal asing yang sekadar melintasi saja.

c. Pemerintahan yang Berdaulat Pemerintah yang berdaulat artinya pemerintah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, kekuasaan yang tidak berada di bawah kekuasaan lainnya. Kedaulatan ke dalam artinya kekuasaan tertinggi untuk

7

mengatur rakyatnya sendiri. Sedangkan kekuasaan ke luar artinya kekuasaan tertinggi yang harus dihormati negara-negara lain. Kedaulatan mempunyai beberapa sifat yaitu 1. Asli, dalam arti tidak diturunkan dari kekuasaan yang yang lain 2. Tertinggi, dalam arti tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kedaulatan. 3. Abadi atau kekal, artinya keberadaannya tetap. 4. Tidak dapat di bagi, dalam arti hanya ada satu kekuasaan tertinggi saja dalam suatu negara. d. Pengakuan Internasional Pengakuan yang diberikan oleh sauatu negara untuk memenuhi unsur suatu negara yang lain. Pengakuan internasional dapat dibagi menjadi pengakuan secara de facto dan de jure, de facto artinya bersifat tetap yakni pengakuan dari negara lain dapat menimbulkan hubungan bilateral di bidang perdagangan dan ekonomi. Pengakuan de facto menunjuk pada adanya pelaksanaan kekuasaan cecara nyata dalam masyarakat yang dinyatakan merdeka atau telah memiliki indepedensi. Pengakuan de jure pengakuan terhadap suatu Negara secara resmi berdasarkan hukum dengan segala konsekuensinya atau pengakuan secara Internasional. Berdasarkan sifatnya pengakuan de jure dibagi menjadi 2 yakni 1.

Tetap, artinya berlaku selama-lamanya sampai waktu yang tidak terbatas.

2.

Penuh, artinya mempunyai dampak dibukanya hubungan bilateral di tingkat diplomatik dan konsul, sehingga masing-masing Negara akan menempatkan perwakilannya di negara tersebut yang dipimpin oleh duta besar yang bekuasa penuh.

2.4

Tujuan Negara Tujuan Negara pada dasarnya adalah menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Tujuan Negara merupakan pedoman atau acuan dalam menjalankan langkah-langkah kehidupan bernegara,

8

mengatur kehidupan rakyat, menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan Negara. Menurut Plato, tujuan negara adalah untuk memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sosial. Menurut Roger H. Soltau, tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta mengungkapkan daya cipta yang sebebasbebasnya. Menurut Harold J. Laski, tujuan negara adalah menciptakan keadaan yang di dalamnya rakyat dapat mencapai keinginankeinginannya secara maksimal. Menurut Aristoteles, tujuan dari negara adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan. Keadilan memerintah harus menjelma di dalam negara, dan hukum berfungsi memberi kepada setiap manusia apa sebenarnya yang berhak ia terima. Menurut John Locke, tujuan negara adalah untuk memelihara dan menjamin terlaksananya hak-hak azasi manusia yang tertuang dalam perjanjian masyarakat. Tujuan negara Indonesia tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke-4, yaitu: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungin segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…” Pada pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan negara Indonesia adalah: 1.

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah Indonesia 2.

Memajukan kesejahteraan umum

3.

Mencerdaskan kehidupan bangsa

9

4.

Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial Jika diperhatikan dari keempat tujuan negara tersebut, nilai-nilai yang terkandung berkaitan dengan teori negara kesejahteraan (welfare state). Hal ini dikarenakan keempat tujuan di atas semuanya menekankan pada aspek kesejahteraan rakyat. Tujuan negara tersebut dapat diwujudkan dengan berlandaskan pada pancasila, yaitu: 1.

Ketuhanan yang Maha Esa

2.

Kemanusiaan yang adil dan beradab

3.

Persatuan Indonesia

4.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

dalam permusyawaratan/perwakilan 5.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Tujuan negara juga ditinjau dari beberapa teori atau ajaran, yaitu: .

Teori Negara Kesejahteraan

Menurut teori ini, tujuan negara adalah mewujudkan kesejahteraan warga negaranya. Teori ini dikemukakan oleh Kranenburg. .

Teori Perdamaian Dunia

Teori ini dikemukakan oleh ahli kenegaraan Italia, Dante Alleghieri. Tujuan negara adalah mencapai perdamaian dunia sehingga perlu dibentuk satu negara di bawah satu imperium. .

Teori Kedaulatan Hukum

Menurut teori ini, negara bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum. Hanya hukum yang berkuasa dalam negara. Hak-hak warga negara dijamin sepenuhnya oleh negara. Maka dari itu, warga negara berkewajiban untuk mematuhi seluruh peraturan yang ada dalam negara yang bersangkutan. Teori ini dikemukakan oleh Krabbe. .

Teori Kekuasaan Negara

10

Menurut teori ini, tujuan negara adalah berusaha mengumpulkan kekuasaan yang sebesar-besarnya. Teori ini dikemukakan oleh Lord Shang Yang, seorang ahli filsafat politik Cina. .

Teori Jaminan Atas Hak dan Kewajiban

Menurut teori ini, tujuan negara adalah membentuk dan mempertahankan hukum supaya hak dan kemerdekaan warga negara terpelihara. Peranan negara hanya sebagai penjaga ketertiban hukum dan pelindung hak serta kebebasan warganya. Yang mencetuskan teori ini adalah Immanuel Kant, seorang filsafat dari Jerman. 2.5

Fungsi Pembentuk Negara

1. Fungsi Keamanan dan Ketertiban Negara sebagai fungsi pengatur keamanan dan ketertiban dalam masyarakat ini bertujuan untuk mencegah terjadinya bentrokan-bentrokan dalam masyarakat sehingga tercipta suatu kondisi yang stabil. 2. Fungsi Kesejahteraan dan Kemakmuran Maknanya, Negara dapat mengupayakan agar masyarakat bisa hidup sejahtera dan makmur, baik itu dalam kondisi ekonomi maupun sosial dalam masyarakat. 3. Fungsi Pertahanan Negara dapat mengupayakan dalam mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dari ancaman-ancaman atau gangguan, baik itu dalam negeri ataupun luar negeri. Ancaman atau gangguan tersebut bisa berupa serangan (invasi) untuk memecah belah persatuan bangsa. 4. Fungsi Keadilan Keadilan dalam negara haruslah dibentuk, ditegakkan, dan memberi HAK yang sama kepada semua orang atau tidak membeda-bedakan sesama manusia. Maka, negara membentuk suatu badan peradilan negara yang memiliki tugas untuk menegakkan masalah keadilan dalam suatu bangsa atau masyarakat sehingga akan menciptakan kondisi yang dinamis dan harmonis.

11

BAB III PENUTUP

Kesimpulan Setelah pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa negara merupakan suatu daerah territorial yang rakyatnya di perintah (governed) oleh sejumlah penjabat yang berhasil menuntut dari warganegaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangnya melalui penguasaan (control) monopolistik dari kekuasan yang sah (budiardjo, 1978: 39-40). Pada umumnya negara mempunyai 3 sifat yaitu sifat memaksa, sifat monopoli, dan sifat mencakup semua. Negara memiliki unsure pembentuk diantaranya yaitu penduduk, wilayah dan batas-batas tertentu, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan internasonal. Tujuan negara adalah mewujudkan kebahagian bagi rakyatnya walaupun dengan cara sedikit memaksa rakyatnya untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai warga negara. Secara garis besar negara memiliki fungsi sebagai berikut mengupayakan kesejahteraan warganya agar dapat menikmati kehidupan yang layak, meningkatkan kecerdasan, dan membina budi pekerti warganya, menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, mempertahankan negara dari gangguan eksternal, dan mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Saran Selesainya makalah ini disusun penulis menyarankan kepada pembaca agara selalu memiliki sikap kewarganegaraan yang tinggi dan cinta tanah air.

12

DAFTAR PUSTAKA Anonim.

2016.

Tujuan

Negara.

Tersedia

pada

http://www.edukasippkn.com/2015/09/tujuan-negara.html?m=1. Diakses tanggal 27 November 2017. Semangat,

Guru.

2017.

Tujuan

Negara

Indonesia.

Tersedia

pada

http://www.ndraweb.com/2017/10/tujuan-negara-indonesia.html?m=1. Diakses tanggal 27 November 2017. Fathoni, Ahmad. 2015. Tujuan Negara(Menurut Pendapat Ahli dan Teori). Tersedia

pada

http://www.zonasiswa.com/2014/07/tujuan-negera-

pendapat-ahli-dan-teori.html?m=1. Diakses tanggal 27 November 2017. Listyarti, Retno dan Setiadi. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMK dan MAK Kelas X. Jakarta: Erlangga. Murtono, Sri dkk. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan SMP Kelas IX. Jakarta: Quadra. I Gede Sutrisna Adhi, I Wayan Latra, I Gusti Bagus Wirya Agung. Pendidikan Kewarganegaraan

13