Kelompok 4

KELOMPOK 4 IRNAWATI KUSBIN

N 20116026

KARMILA

N 20116151

LUSTIAWATI

N 20116156

MIFTAHULJANNAH

N 20116161

FITRIANI

N 20116141

ELIS HARTINA

N 20116136

MOHAMMAD SAHRUL DELVIANA MONICA

N 20116166 N 20116131

APOTEKER A. Pengrtian

• Keputusan menteri kesehatan RI nomor 102 tahun 2004, apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi dan telah mengucapkan sumpah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di indonesian sebagai apoteker. • Mengacu pada definisi apoteker di kepmenkes no. 102 tahun 2004 maka untuk menjadi seorang apoteker, seseorang harus menempuh pendidikan di perguruan tinggi farmasi di jenjang S-1 maupun jenjang pendidikan profesi.

Kata farmasi diturunkan dari bahasa yunani “pharmakon”, yang berarti cantik atau elok, yang kemudian berubah artinya menjadi racun, dan selanjutnya berubah lagi menjadi obat atau bahan obat. Oleh karena itu seorang ahli farmasi (pharmacist) ialah orang yang paling mengetahui hal ihwal obat. Ia satu-satunya ahli mengenai obat, karena pengetahuan keahlian mengenai obat memerlukan pengetahuan yang mendalam mengenai semua aspek kefarmasian seperti yang tercantum pada definisi

diatas.

B. Peranan Dan Tanggung Jawab Tugas Apoteker Di Apotek • Tanggung jawab dan tugas apoteker ialah ( anief, 2005) : 1) apoteker mampu menjelaskan tentang obat pada pasien, sebab : • A) apoteker mengetahui cara obat tersebut diminum. • B) apoteker mengetahui reaksi samping obat yang mungkin ada. • C) apoteker mengetahui stabilnya obat dalam bermacam-macam kondisi. • D) apoteker mengetahui toksisitas obat dalam bermacam-macam kondisi. • E) apoteker mengetahui cara dan rute pemakaian obat.

2) tanggung jawab apoteker untuk memberi informasi kepada masyarakat dalam memakai obat bebas dan obat bebas terbatas. Apoteker mempunyai tanggung jawab penuh dalam menghadapi kasus self diagnosis atau pengobatan sendiri dan pemakaian obat tanpa resep. Untuk menjadi apoteker pengelola apotik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a) ijazahnya telah terdaftar pada departemen kesehatan. B) telah mengucapkan sumpah/janji sebagai apoteker. C) memiliki surat izin kerja dari mentri. D) memenuhi syarat-syarat kesehatan fisik dan mental untuk melaksanakan tugasnya, sebagai apoteker.

E) tidak bekerja di suatu perusahaan farmasi dan tidak menjadi apoteker pengelola apotik di apotik lain.

B. OBAT • Pengertian obat menurut surat keputusan mentri kesehatan RI no. 193/kab/B.VII/71 adalah suatu bahan atau paduan bahan-bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangkan, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit. Obat berperan penting dalam pelayanan serta peningkatan kesehatan. • Kebijakan obat nasional (KONAS) menyatakan bahwa obat merupakan sediaan atau paduan bahan-bahan yang siap untuk digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologis atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan, kesehatan dan kontrasepsi.

Terdapat tiga jenis golongan obat yaitu obat bebas, obat bebas terbatas dan obat keras : 1. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas dipasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Tanda khusus untuk obat bebas adalah berupa lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. 2. Obat bebas terbatas adalah obat yang dijual bebas dan dapat dibeli tanpa dengan resep dokter, tetapi disertai dengan tanda peringatan. Tanda khusus obat ini adalah lingkaran berwarna biru dengan garis tepi hitam. 3. Obat keras adalah obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter. Ciri-cirinya adalah bertanda lingkaran bulat merah dengan garis tepi berwarna hitam, dengan huruf K ditengah yang menyentuh garis tepi. Obat ini hanya boleh dijual di apotek dan harus dengan resep dokter saat membelinya.

Cara penggunaan lainnya dianggap sebagai pemakaian luar seperti (anief, 2005) : 1) pemakaian melalui kulit dengan jalan merobek atau menembus kulit yaitu per injeksi atau parenteral seperti : intravena, intramuscular dan subkutan. 2) pemakaian melalui lubang dubur (rectal) yaitu suppositoria, melalui lubang kemaluan (genital) yaitu ovula, melalui lubang kencing (urogenital) yaitu bacilli dan melalui lavamen yaitu clysma. 3) pemakaian pada selaput lendir : melalui mata yaitu collyrium (cuci mata), dan guttae ophtalmicae (tetes mata), melalui rongga mulut yaitu collutio (cuci mulut), dan obat kumur, serta melalui telinga yaitu gittae auriculares (tetes telinga). 4) pemakaian pada kulit yaitu unguentum, pasta, linimentum dan krim.

C. DISTRIBUSI OBAT • Dalam fungsi pengelolaan obat, penyimpanan dan distribusi merupakan bagian yang penting guna menjamin mutu obat yang akan digunakan untuk pengobatan. Distribusi obat yang baik harus menyelengarakan suatu sistem jaminan kualitas sehingga obat yang didistribusikan terjamin mutu/khasiat, keamanan dan keabsahannya sampai ke tangan masyarakat • Distribusi adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan meliputi pengadaan, pembelian, penyimpanan, penyaluran, importasi, eksportasi obat dan/ atau bahan obat, tidak termasuk penyerahan obat langsung kepada pasien

Menurut peraturan pemerintah republik indonesia nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian pasal 14 ayat 1 “setiap fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi berupa obat harus memiliki seorang apoteker sebagai penanggung jawab.” Jalur distribusi obat pada umumnya diawali dari industri farmasi kemudian disalurkan kepada PBF yang kemudian PBF akan menyalurkan atau mendistribusikan obat pada PBF cabang, apotek, instalasi farmasi rumah sakit, balai pengobatan, dan gudang farmasi. Untuk narkotik dan psikotropika memiliki jalur distribusi sendiri.

Menurut undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan bahwa industri farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada PBF tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. PBF tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada PBF tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, dan lembaga ilmu pengetahuan. Untuk sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan pemerintah tertentu. Sedangkan untuk narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh PBF tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan.

Berdasarkan undang-undang republik indonesia nomor 5 tahun 1997 menyatakan penyaluran psikotropika hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat kepada PBF, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan. PBF dapat meyalurkannya kepada PBF lain apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan. Pada sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dapat menyalurkannya kepada puskesmas dan balai pengobatan. Sedangkan untuk psikotropika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat dan PBF kepada lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan saja.

TERIMAKASIH