Kelompok 4 Ch 5 Asp.pptx

SISTEM PENGENDALIAN SEKTOR PUBLIK ZAMRUDHI AKHLUL RIDHO 165020301111014 DEVI GARINDA PUTRI 165020301111024 MIFTA AULIA 165020301111026

AKUNTABILITAS Sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif Kehakiman)

AKUNTABILITAS DALAM SEKTOR PUBLIK Kebijakan akuntabilitas di Indonesia dimulai sejak dikeluarkannya TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dan dan UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

AKUNTABILITAS DALAM SEKTOR PUBLIK Dalam UU No. 28/1999 disebutkan bahwa azas penyelenggaraan kepemerintahan yang baik meliputi: 1) Azas Kepastian Hukum. 2) Azas Tertib Penyelenggaraan Negara. 3) Azas Kepentingan Umum. 4) Azas Keterbukaan. 5) Azas Proporsionalitas. 6) Azas Profesionalistas. 7) Azas Akuntabilitas.

AKUNTABILITAS DALAM SEKTOR PUBLIK

Akuntabilitas memiliki makna umum tanggungjawab, jadi azas akuntabilitas di sini diartikan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertingginegara sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) • Pengelolaan pemerintahan atau biasa disebut Tata Pemerintahan merupaka suatu mekanisme interaksi para pihak terkait yang berada • di lembaga pemerintah, lembaga legislatif dan masyarakat, baik secara pribadi maupun kelompok untuk bersama-sama merumuskan berbagai kesepakatan yang berkaitan dengan manajemen pembangunan dalam suatu wilayah hukum atau administratif tertentu.

TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) Prinsip Tata Pemerintahan daerah yang baik, yang dapat menjadi acuan bagi tercapainya tujuan pemberian otonomi, yang adalah: 1) Peningkatan pelayanan aparatur pemerintah di daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, 2) Pengembangan kehidupan demokrasi, peningkatan rasa kebangsaan, keadilan, pemerataan, dan kemandirian daerah 3) Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) Karakteristik Good Governance yang dirumuskan pada deklarasi Manila, yaitu : 1) Transparan, mengindikasikan adanya adanya kebebasan dan kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai bagi mereka yang memerlukan. 2) Akuntabel dimana semua pihak (baik pemerintah, swasta dan masyarakat) harus mampu memberikan pertanggungjawaban atas mandat yang diberikan kepadanya stakeholders nya.

3) Adil dalam arti terdapat jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan kesempatan yang sama dalam menjalankan kehidupannya.

TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) 4) Wajar dalam arti jaminan atas pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (standar). 5) Demokratis dalam arti terdapat jaminan kebebasan bagi setiap individu untuk berpendapat/mengeluarkan pendapat serta ikut dalam kegiatan pemilihan umum yang bebas, langsung, dan jujur. 6) Partisipatif dalam arti terdapat jaminan kesamaan hak bagi setiap individu dalam pengambilan keputusan (baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan). 7) Tanggap/peka/responsif yang berarti bahwa dalam melaksanakan kepemerintahan semua institusi dan proses yang dilaksanakan pemerintah harus melayani semua stakeholders secara tepat, baik dan dalam waktu yang tepat (tanggap terhadap kemauan masyarakat).

SISTEM PENGENDALIAN INTERN SEKTOR PUBLIK Sistem Pengendalian Intern (SPI)  proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN SEKTOR PUBLIK Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengatur tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bahwa : SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN SEKTOR PUBLIK Unsur SPIP di Indonesia mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara, yaitu meliputi: 1. Lingkungan pengendalian Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam Instansi Pemerintah yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern.

2. Penilaian risiko Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinankejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN SEKTOR PUBLIK 3. Kegiatan pengendalian Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. 4. Informasi dan komunikasi Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN SEKTOR PUBLIK 5. Pemantauan Pemantauan pengendalian intern pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern pada suatu instansi pemerintah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikanperbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan.

TUJUAN SPIP 1.

Kegiatan yang efektif dan efisien

Kegiatan instansi pemerintah dikatakan efektif bila telah ditangani sesuai dengan rencana dan hasilnya telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan, efisien biasanya dikaitkan dengan pemanfaatan asset untuk mendapatkan hasil. Kegiatan instansi pemerintah dikatakan efisien bila mampu menghasilkan produksi yang berkualitas tinggi (pelayanan prima), dengan bahan baku (sumber daya) yang sesuai dengan standar.

2. Laporan keuangan yang dapat diandalkan Tujuan ini didasarkan pada pemikiran utama bahwa informasi sangat penting untuk pengambilan keputusan. Agar keputusan yang diambil tepat sesuai dengan kebutuhan, maka informasi yang disajikan harus handal/layak dipercaya, dan menggambarkan keadaaan yang sebenarnya. Karena jika laporan yang tersaji tidak memadai dan tidak benar, maka akan menyesatkan dan dapat mengakibatkan keputusan yang salah serta merugikan organisasi. 3. Pengamanan Aset Aset diperoleh dengan membelanjakan uang yang berasal dari masyarakat, terutama dari penerimaan pajak dan bukan pajak, yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan Negara/daerah. Pengamanan asset merupakan isu penting yang mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Hal ini disebabkan karena kelalaian dalam pengamanan asset akan berakibat mudahnya terjadi pencurian, penggelapan, dan bentuk manipulasi lainnya.

4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan Setiap kegiatan dan transaksi merupakan suatu perbuatan hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan transaksi atau kegiatan harus taat terhadap kebijakan, prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran terhadap aspek hukum dapat mengakibatkan tindakan pidana maupun perdata berupa kerugian.

PENGENDALIAN DALAM PENCEGAHAN KKN Pengendalian-pengendalian tersebut seperti dikutif dari Murwanto (2007:211) adalah: a) Pengendalian-pengendalian yang melibatkan lebih dari satu pejabat. b) Pengendalian-pengendalian yang menggunakan rekonsiliasi independen. c) Pengendalian-pengendalian yang melibatkan penggunaan tanda tangan. d) Pengendalian fisik. e) Daftar kekayaan yang dimiliki pejabat.

IMPLEMENTASI PP 60 TH 2008 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI SUMBAR TAHUN 2009-2010

Dari data diatas terlihat bahwa, perkembangan pembinaan dan penyelenggaraan SPIP untuk setiap kegiatan pada tahun 2009 masih rendah. Di dalam Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP tanggal 7 Desember 2009 dengan peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1326/K/LB/2009, kelemahan penyelenggaraan sistem pengendalian intern ini terjadi karena beberapa hambatan dan keterbatasan di pemerintah daerah dalam pelaksanaannya antara lain: 1) Pimpinan instansi pemerintah masih belum sepenuhnya menyadari pentingnya sistem pengendalian intern

2) Perspektif pimpinan instansi pemerintah dan auditor atau evaluator terhadap pelaksanaan sistem pengendalian intern belum sepenuhnya mendukung terciptanya lingkungan pengendalian yang memadai 3) Kesalahan-kesalahan yang terjadi dilakukan oleh personil, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

TERIMAKASIH

DAFTAR PUSTAKA • Utary, Anis Rachma.2014. Audit Sektor Publik. Yogyakarta: Interpena • https://conflictandchangemanagement.wordpress.com/2012/11/25/analisis -penyelenggaraan-pp-60-tahun-2008-tentang-sistem-pengendalian-internpemerintah-di-sumbar/