Kelompok 1 Bab 2.doc.docx

MAKALAH “STUDI KELAYAKAN BISNIS” “BAB II ASPEK HUKUM”

DISUSUN OLEH KELOMPOK 1 NAMA

KELAS

: 1. AAN YULIANTO

(16121016)

2. DIASTRI HERGIANA S

(16121022)

3. IDA FERIYANA

(16121026)

4. SERLIN KRISTIANA D

(16121036)

5. IKA PURWANINGSIH

(16121044)

: AKUNTANSI 6B

DOSEN PENGAMPU : MAYA NOVITASARI, S.E., M.Ak

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PGRI MADIUN MARET 2019

1

KATA PENGANTAR Syukur alhamdulilah atas segala limpahan karunia Allah SWT. Atas izinNya lah kami dapat menyelesaikan makalah ini dengat tepat waktu. Tak lupa pula saya kirimkan shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh ummatnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Penulisan makalah ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis yang berjudul dan membahas tentang “Bab II Aspek Hukum”. Dalam makalah ini kami menguraikan tentang Bab II Aspek Hukum. Kami sebagai Penulis sangat bersyukur karena telah menyelesaikan makalah yang menjadi tugas kuliah Studi kelayakan Bisnis. Disamping itu kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang sudah membantu hingga terselesaikannya makalah ini. Akhir kata kami memahami jika makalah ini tentu jauh dari kata sempurna dan mungkin ada banyak kesalahan, kami sebagai penulis memohon maaf jika ada kesalahan penulisan maupun kata - kata. Disamping itu kritikan dan saran sangat saya butuhkan guna memperbaiki karya-karya saya diwaktu yang akan datang.

Madiun, 25 Maret 2019

Penulis

2

DAFTAR ISI Halaman Judul................................................................................................................... 1 Kata Pengantar .................................................................................................................. 2 Daftar Isi............................................................................................................................ 3 BAB I PENDAHULUAN 1.

Latar Belakang Masalah ................................................................................... 4

2.

Rumusan Masalah ............................................................................................ 5

3.

Tujuan Penulisan .............................................................................................. 5

BAB II PEMBAHASAN 1.

Pengertian Aspek Hukum ................................................................................. 6

2.

Jenis – Jenis badan Hukum Usaha .................................................................... 7

3.

Jenis – Jenis Izin Usaha .................................................................................. 14

4.

Dokumen yang Diteliti ................................................................................... 15

5.

Penelitian Lapangan ....................................................................................... 18

BAB III PENUTUP 1.

Kesimpulan ..................................................................................................... 19

2.

Saran ............................................................................................................... 20

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................... 21

3

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Bisnis sering kali mengalami kegagalan karena terbentur masalah hokum atau tidak memperoleh izin dari pemerintah setempat.Oleh karena itu, sebelum ide bisnis dilaksanakan, analisis secara mendalam terhadap aspek hokum harus dilakukan agar dikemudian hari bisnis hokum yang dilaksanakan tidak gagal karena terbentur permasalahan hokum dan perizinan.Aspek hokum merupakan aspek yang kali pertama harus dikaji. Hal ini karena jika berdasarkan analisis pada aspek hokum sebuah ide bisnis sudah tidak layak maka proses tersebut tidak perlu diteruskan dengan analisis pada aspek-aspek yang lain. Aspek hukum mengkaji ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha.Ketentuan hukum untuk jenis usaha berbedabeda, tergatung pada kompleksitas bisnis tersebut. Adanya otonomi daerah menyebabkan ketentuan hukum dan perizinan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda-beda. Oleh karena itu, pemahaman mengenai ketentuan hokum dan perizinan investasi untuk setiap daerah merupakan hal yang sangat penting untuk melakukan analisis kelayakan aspek hukum. Masalah yang timbul kadang kala sangat vital, sehingga usaha yang semula dinyatakan layak dari semua aspek, ternyata menjadi sebaliknya. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya ketelitian dalam penilaian dari segi keabsahan atau kelegalitasan di bidang hukum dan lain sebagainya sebelum usaha tersebut dijalankan.

4

B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana Pengertian Aspek Hukum? 2. Bagaimana Nilai Penting Aspek Hukum Bagi Perusahaan? 3. Jelaskan Jenis – Jenis Badan Usaha? 4. Jelaskan Dokumen – dokumen yang perlu diteliti?

C. Tujuan penulisan 1. Mampu memahami pengertian aspek hukum. 2. Mampu menjelaskan nilai penting aspek hukum bagi perusahaan. 3. Mampu menjelaskan jenis – jenis badan usaha. 4. Mampu menjelaskan dokumen – dokumen yang perlu diteliti.

5

BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Aspek Hukum Untuk memulai studi kelayakan suatu usaha pada umumnya dimulai dari aspek hukum, walaupun banyak pula yang melakukannya dari aspek lain. Mengenai aspek mana yang harus dimulai tergantung dari kesiapan data dan kesiapan dari para penilai. Tujuan dari aspek hukum adalah untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen - dokumen yang dimiliki. Penelitian keabsahan dokumen dapat dilakukan sesuai dengan lembaga yang mengeluarkan dan yang mengesahkan dokumen bersangkutan. Penelitian ini sangat penting mengingat sebelum usaha tersebut dijalankan, maka segala prosedur yang berkaitan dengan bagai persyaratan harus terlebih dahulu sudah terpenuhi. Bagi badan usaha yang akan dijalankan juga perlu dipersiapkan yang berkaitan dengan aspek hukum seperti badan hukum perusahaan yang dipilih seperti apakah Perseroan Terbatas (PT), firma, koperasi, atau izin atau ber yayasan. Bagi penilai studi kelayakan bisnis, dokumen yang perlu diteliti absahan, kesempurnaan dan keasliannya meliputi badan hukum, izin-izin yang dimiliki, sertifikat tanah atau dokumen lainnya yang mendukung kegiatan usaha tersebut. Kegagalan dalam penelitian aspek ini akan berakibat tidak sempurnanya hasil penelitian, dengan kata lain apabila ada dokumen yang tidak sah atau tidak sempurna pasti akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Contoh, jika badan hukum yang ternyata fiktif, artinya tidak sah secara hukum, sehingga tidak layak disebut sebagai perusahaan yang berbadan hukum. Atau pula dapat terjadi izin-izin yang dimiliki ternyata palsu. Pada akhirnya akibat kurang teliti dalam penelitiann dokumen akan sangat merugikan pihak perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, hendaknya dalam melakukan analisis aspek hukum ini dilakukan secara telti dan cermat dengan mencari sumber-sumber informasi yang jelas sampai ke tangan yang memang berkompeten untuk mengeluarkan

6

surat-surat yang hendak kita teliti. Demikian juga bagi mereka yang hendak menyiapkan suatu proyek atau usaha maka perlu di lakukan berbagai persiapan yang berkaitan dengan aspek hukum ini. B. Jenis – Jenis Badan Hukum Usaha Jenis badan hukum yang ada di Indonesia sangat beragam mulai dari perusahaan perseorangan, firma sampai kepada bentuk koperasi. Masing masing badan hukum memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri. Berikut jenis dan penjelasan badan hukum yang ada di indonesia : 1.

Perseorangan Perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan (hanya satu orang/seorang). Untuk mendirikan perusahaan perseorangan sangatlah sederhana dan tidak memerlukan persyaratan khusus sebagaimana bentuk badan hukum lainnya. Di samping itu, pendirian perusahaan perseorangan tidak memerlukan modal besar. Kelebihan perusahaan jenis ini di samping pendiriannya mudah adalah tidak diperlukan organisasi yang besar, tetapi cukup dengan organisasi dan manajemen yang sederhana. Pimpinan perusahaan perseorangan biasanya pemilik usaha tersebut yang sekaligus menjadi penanggung jawab terhadap segala aktivitas perusahaan, termasuk kewajiban terhadap pihak luar Kebutuhan modal hanyalah dari pemilik sendiri dan untuk mencari modal dari luar relatif lebih sulit. Tujuan utama didirikan perusahaan perseorangan adalah semata - mata hanya untuk mencari keuntungan.

2.

Firma (Fa) Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan menjalankan perusahaan atas nama perusahaan. Untuk mendirikan firma terdiri dari dua cara : a. Melalui akta resmi dan yang kedua akta di bawah tangan. Jika

melalui akta resmi, maka proses selanjutnya harus sampai di berita negara.

7

b. Akta di bawah tangan proses ini tidak perlu sampai di berita

negara, cukup melalui kesepakatan pihak-pihak terlibat. Kepemimpinan firma berada sepenuhnya di tangan pemilik sekaligus bertanggung jawab terhadap segala risiko yang mungkin timbul, seperti masalah utang piutang. Modal firma diperoleh dari mereka yang terlibat Sama seperti halnya perusahaan perseorangan. Tujuan firma adalah untuk mencari keuntungan. Perolehan dana dari pihak luar cukup memungkinkan dan relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. 3.

Perseroan Komanditer (CV) Perseroan Komanditer, atau lebih sering disingkat dengan CV, merupakan persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaan. Dalam Perseroan Komanditer terdapat beberapa sekutu yang secara penuh bertanggung jawab atas sekutu lainnya. Kemudian ada satu atau lebih sekutu yang bertindak sebagai pemberi modal. Tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang ditanamkan dalam perusahaan. Perusahaan berbadan hukum CV dijalankan oleh seorang sekutu aktif dan bertanggung jawab atas semua risiko atau kewajiban kepada pihak ketiga. Tanggung jawab ini juga sampai kepada penggunaan harta pribadi apabila harta perusahaan tidak cukup untuk menutupi kewajibannya. Tujuan pendirian CV guna memberikan peluang bagi perseorangan untuk ikut menanamkam modalnya dengan tanggung jawab terbatas.

4.

Perseroaan Terbatas (PT) Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum perusahaan yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para pengusaha. Penyebabnya adalah karena badan hukum jenis ini memiliki banyak kelebihan jika dibanding kan dengan badan hukum lainnya. Kelebihannya antara lain luasnya bidang usaha yang dimiliki, kewenangan, dan tanggung jawab yang dimiliki terbatas kepada modal yang disetor.

8

Pengertian Perseroan Terbatas menurut undang-undang adalah: "Badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya." Dari pengertian di atas dapat kita kemukakan hal-hal penting sebagai berikut: 1. Bahwa Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum

perusahaan. 2. Pendirian Perseroan Terbatas dilakukan atas dasar suatu perjanjian

antara pihak-pihak yang ikut terlibat di dalamnya. 3. Pendirian Perseroan Terbatas didasarkan atas kegiatan atau ada

usaha tertentu yang dijalankan. 4. Pendirian Perseroan Terbatas dengan modal yang terbagi dalam

bentuk saham. 5. Perseroan Terbatas harus mematuhi persyaratan yang telah

ditetapkan dalam undang – undang serta peraturan pemerintah lainnya.

Dalam praktiknya jenis Perseroan Terbatas terdiri dari : 1.

Dilihat dari segi kepemilikan : a. Perseroan Terbatas Biasa Merupakan PT di mana para pendiri, pemegang saham, dan pengurusnya adalah warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (dalam pengertian tidak ada modal asing). b. Perseroan Terbatas Terbuka Merupakan PT yang didirikan dalam rangka penanaman modal dan dimungkinkan warga negara asing dan badan hukum asing menjadi pendiri, pemegang saham, dan pengurusnya dari PT tersebut. c. Perseroan Terbatas PERSERO

9

Merupakan PT yang dimiliki oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perseroan Terbatas jenis ini sebagian besar pengaturannya tunduk pada ketentuan tentang Badan Usaha Milik Negara. Biasanya perusahaan jenis ini kata persero ditulis di belakang nama Perseroan Terbatas tersebut. Contohnya PT Telkom (Persero). 2.

Dilihat dari segi status Perseroan Terbatas dibagi dalam : a. Perseroan Tertutup

Perseroan Tertutup merupakan Perseroan Terbatas yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan dan tidak melakukan penawaran umum. b. Perseroan Terbuka

Perseroan Terbuka maksudnya adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pemberian nama PT jenis ini biasanya disertai dengan singkatan "Tbk." di belakang nama PT tersebut. Contoh: PT Babel Internasional Tbk. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perseroan Terbatas memiliki modal tertentu yang dipersyaratkan. Artinya, besarnya modal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam praktiknya modal Perseroan Terbatas terdiri dari : 1. Modal Dasar (Authorized Capital) Merupakan modal yang pertama kali dan tertera dalam akta notaris pada saat PT tersebut didirikan. Misalnya, PT Babel Internasional Tbk didirikan dengan modal dasar Rp 1.000.000.000, (satu miliar rupiah) yang tentunya dalam bentuk saham. 2. Modal Ditempatkan atau Dikeluarkan (Issued Capital) Merupakan modal yang telah ditempatkan atau dikeluarkan para pemegang saham . Besarnya modal ditempatkan minimal 25 %

10

dari modal dasar. Dari contoh di atas modal ditempatkan adalah sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diperoleh dari 25 % dikalikan modal dasar ( Rp 1.000.000.000 , - ) . 3. Modal Setor (Paid-up Capital) Merupakan modal yang harus sudah disetor oleh pemegang saham yang jumlahnya sebesar 50 % dari modal ditempatkan . Dari contoh di atas besarnya modal setor adalah Rp 125.000.000,(seratus dua puluh lima juta rupiah ) yang diperoleh dari 50 % dikalikan modal ditempatkan (Rp 250.000.000,). Persyaratan untuk mendirikan Perseroan Terbatas adalah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melalui prosedur yang berlaku. Tata cara mendirikan Perseroan Terbatas dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pendirian tersebut sebagai berikut: 1.

PT didirikan sekurang-kurangnya oleh dua orang.

2.

Pendirian PT dituangkan dalam akta notaris.

3.

Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia.

4.

Mencantumkan perkataan "PT" dalam akta notaris.

5.

Disahkan oleh menteri kehakiman.

6.

Didaftarkan

berdasarkan

Undang-Undang

Wajib

Daftar

Perusahaan. 7.

Diumumkan dalam berita negara.

8.

Memiliki modal dasar sekurang-kurangnya Rp 20.000.000, (dua pu- luh juta rupiah).

9.

Modal ditempatkan sekurang - kurangnya 25 % ( dua puluh lima persen ) dari modal dasar .

10. Menyetor modal setor 50 % ( lima puluh persen ) dan modal ditempatkan pada saat perusahaan didirikan. Demikian pula bagi Perseroan Terbatas yang mengalami perubahan dipersyaratkan untuk : 1.

Mencantumkan nama, maksud, dan tujuan kegiatan perseroan.

11

2.

Perpanjangan jangka waktu perseroan.

3.

Peningkatan atau penurunan modal.

4.

Perubahan status perseroan terbatas dari tertutup menjadi terbuka atau sebaliknya. Hal-hal yang perlu diteliti khususnya yang berkaitan dengan

keabsahan perseroan terbatas sebagai berikut:

5.

1.

Akta notaris.

2.

Persetujuan menteri kehakiman.

3.

Pendaftaran di pengadilan setempat.

4.

Diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI)

Perusahaan Negara Perusahaan negara (PN) adalah perusahaan yang didirikan berdasar kan undang – undang. Modal untuk mendirikan PN adalah atas kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak dipisahkan atas saham. Perusahaan negara dipimpin oleh seorang kepala atau direksi yang diangkat oleh pemerintah. Perusahaan negara dibagi ke dalam beberapa jenis antara lain : 1. Perusahaan jawatan (Perjan).

Merupakan perusahaan negara yang didirikan untuk pengabdian dan pelayanan terhadap masyarakat dengan tetap memegang teguh pada efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Perjan dipimpin oleh seorang kepala yang berada pada suatu departemen. Modal diperoleh dari negara yang dimasukkan dalam anggaran belanja departemen yang membawahinya. Pegawai perusahaan Perjan merupakan pegawai negeri. 2. perusahaan umum (Perum)

Perum adalah perusahaan yang melayani ke- pentingan umum. Berbeda dengan Perjan, Perum didirikan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Modal Perum berasal dari pemerintah atau pihak lain. Pegawainya adalah pegawai perusahaan negara yang diatur ter- sendiri. 3. Perusahaan Perseroan (Persero)

12

Merupakan perusahaan negara yang didirikan dengan maksud untuk mencari keuntungan. Bentuk badan hukum perusahaan ini adalah Perseroan Terbatas (PT). Modal diperoleh seluruh atau sebagian dari negara. Dengan demikian, dimungkinkan patungan an- tara swasta dan negara. Peranan pemerintah adalah sebagai pemegang hak suara terbesar sesuai dengan mayoritas saham yang dipegangnya. 6.

Perusahaan Daerah Perusahaan daerah merupakan perusahaan yang didirikan dengan suatu peraturan dacrah. Modalnya seluruhnya atau sebagian besar milik pemerintah daerah yang dipisahkan kecuali dengan ketentuan lain dengan atau berdasarkan undang-undang. Tujuan didirikan untuk perusahaan daerah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya. Pimpinan perusahaan daerah diangkat oleh kepala daerah.

7.

Yayasan Yayasan merupakan badan usaha yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan dan lebih menekankan usahanya pada tujuan sosial. Modal berasal dari sumbangan, wakaf, hibah, atau sumbangan lainnya. Yayasan memiliki pengurus dan harta milik pengurus dipisahkan dari harta yayasan.

8.

Koperasi Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1995, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Pendirian koperasi melalui akta pendirian setelah memperoleh pengesahan pemerintah dan diumumkan dalam berita negara. Untuk mendirikan koperasi dibentuk melalui rapat anggota minimal 20 orang yang masing-masing memenuhi tiga syarat, yaitu : 1.

Mampu melaksanakan tindakan hukum

2.

Menerima landasan idiil, asas, dan sendi dasar koperasi.

13

3.

Sanggup dan bersedia melakukan kewajiban dan hak sebagai anggota koperasi. Dalam praktiknya jenis-jenis koperasi terdiri dari :

1. Koperasi produksi. 2. Koperasi konsumsi. 3. Koperasi jasa. 4. Koperasi serbaguna usaha. 5. Koperasi fungsional dan golongan masyarakat tertentu. Koperasi dikelola oleh pengurus yang diangkat oleh rapat anggota dan pembagian hasil usaha berdasarkan jasa/partisipasi masing – masing anggota. Prinsip koperasi adalah anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, atau hibah. Modal pinjaman berasal dari anggota koperasi lainnya dan anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya atau melalui penerbitan obligasi serta surat utang lainnya. Tujuan koperasi adalah untuk membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. C. Jenis – Jenis Izin Usaha Kegiatan usaha di mana pun selalu memerlukan berbagai dokumern penunjang usaha beserta izin-izin yang diperlukan sebelum menjalankan kegiatannya. Dokumen dan izin-izin ini diperlukan bertujuan guna melindungi kepentingan perusahaan itu sendiri dari berbagai hal. Dalam praktiknya terdapat beragam izin. Banyaknya izin dan jenis- jenis izin yang dibutuhkan tergantung dari jenis usaha yang dijalankan. Adapun izin yang dimaksud adalah : 1. Tanda daftar perusahaan (TDP). 2. Nomor pokok wajib pajak (NPWP).

14

3. Izin-izin usaha. 4. Sertifikat tanah atau surat-surat berharga yang dimiliki. Izin-izin perusahaan lainnya yang harus segera diurus bagi pemilik usaha dan yang harus dinilai oleh penilai adalah yang sesuai dengan jenis bidang usaha perusahaan tersebut. Izin-izin tersebut antara lain : 1. Surat izin usaha perdagangan (SIUP). 2. Surat izin usaha industri (SIUI) 3. Izin usaha tambang. 4. Izin usaha perhotelan dan pariwisata. 5. Izin usaha farmasi dan rumah sakit. 6. Izin usaha peternakan dan pertanian. 7. Izin domisili, di mana perusahaan/lokasi proyek berada. 8. Izin gangguan. 9. Izin mendirikan bangunan (IMB). 10. Izin tenaga kerja asing jika perusahaan menggunakan tenaga kerja asing. Di samping keabsahan dokumen di atas yang tidak kalah pentingnya adalah penelitian dokumen lainnya yaitu : 1. Bukti diri (KTP atau SIM) 2. Sertifikat tanah. 3. Bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) 4. Serta surat-surat atau sertifikat lainnya yang kita anggap perlu.

D. Dokumen Yang Diteliti Banyaknya dokumen yang akan diteliti sangat tergantung dari jenis usahanya. Yang terpenting adalah urutan prioritas dokumen yang menjadi pokok perhatian. Urutan prioritas menunjukkan bahwa dokumen ini sangat penting bagi usaha yang akan diajukan nanti. Secara umum, dokumen yang akan diteliti sehubungan dengan aspek hukum ini sebagai berikut :

15

1.

Bentuk Badan Usaha Ada beberapa jenis bentuk badan hukum yang lazim di Indonesia, misalnya Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), koperasi, yayasan, dan firma (Fa). Kebanyakan perusahaan yang akan melakukan suatu investasi, biasanya merupakan perusahaan besar, baik dari segi modal maupun jangkauan usahanya. Oleh karena tu, biasanya perusahaan yang banyak melakukan studi kelayakan sebelum melakukan usahanya adalah perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT). Penilaian PT harus sampai ke berita negara.

2.

Bukti Diri Yaitu kartu identitas diri para pemilik usaha yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat yang dikenal dengan nama kartu tanda penduduk (KTP).

3.

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Setiap perusahaan yang akan beroperasi di Indonesia, haruslah membuat surat tanda daftar perusahaan (TDP) sesuai dengan bidang usahanya masing-masing, Dalam halini, yang perlu kita teliti adalah ke departemen teknis yang mengeluarkan surat tanda daftar perusahaan tersebut. Departemen teknis yang mengeluarkan TDP adalah Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Biasanya pengurusan TDP adalah pada saat perusahaan mengurus akta pendirian perusahaan tersebut.

4.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor pokok wajib pajak merupakan hal yang penting untuk diteliti, apakah sudah dimiliki atau belum. Jika sudah diteliti dapatlah kita mengeceknya ke departemen teknis yang mengeluarkan nomor pokok wajib pajak (NPWP).

5.

Izin-izin Perusahaan Selanjutnya adalah meneliti izin-izin yang dimiliki sesuai dengan jenis bidang usaha perusahaan tersebut. Penelitian keabsahan dokumen izin-izin ini juga hendaknya dijalankan ke departemen teknis. 1zin-izin ini antara lain :

16

a. Surat izin usaha perdagangan (SIUP), bagi usaha perusahaan yang ber gerak dalam bidang usaha perdagangan dari Departemen Perdagangan dan Perindustrian. b. Surat Izin Usaha Industri (SIUI), bagi perusahaan atau usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri dari Departemen Perdagangan darn Perindustrian. c. Izin usaha tambang dari Departemen Pertambangan. d. Izin usaha perhotelan dan pariwisata dari Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi. e. Izin usaha farmasi dan rumah sakit dari Departemen Kesehatan. f. Izin usaha peternakan dan pertanian dari Departemen Pertanian. g. Izin domisili di mana perusahaan/lokasi proyek berada dari Pemda. h. Izin gangguan untuk usaha tertentu guna menghindari segala kemung kinan hal-hal yang tidak diinginkan. i. Izin mendirikan bangunan (IMB), khusus untuk pendirian gedung. j. Izin tenaga kerja asing jika ada. 6.

Keabsahan Dokumen Lainnya Di samping keabsahan dokumen di atas yang tidak kalah pentingnya peneliian dokumen lainnya, yaitu : a.

Status hukum tanah Keabsahannya sertifikat tanah sampai ke pihak yang berwenang yang mengeluarkannya seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN). Yang perlu diperhatikan adalah status tanah tersebut antara lain : 1. Jenis hak atas tanah: 

hak milik;



hak guna bangunan;



hak guna usaha;



hak pakai;



hak sewa.

2. Harga tanah sekarang dan prediksi di masa yang akan datang. 3. Nama dan alamat pemilik sebenarnya. 17

4. Kondisi tanah dalam sengketa atau tidak. 5. Rencana tata kota. 6. Tanah tersebut dapat diperjualbelikan atau tidak, karena tanah yang tidak dapat diperjualbelikan yaitu :

b.



tanah adat;



tanah wakaf



tanah sengketa



tanah transmigras



tanah badan pemerintah.

Kendaraan bermotor Keaslian surat-surat kendaraan yang akan digunakan untuk usaha ter- sebut seperti usaha jasa angkutan, yaitu :

c.

1.

Bukti pemilikan kendaraan bermotor (BPKB).

2.

Harga beli (faktur dan kuitansi).

3.

Kondisi kendaraan.

4.

Izin trayek, jika usaha transportasi.

Serta surat-surat atau sertifikat lainnya yang kita anggap perlu.

E. Penelitian Lapangan Penelitian ke lapangan untuk mengecek kebenaran dari data-data atau informasi yang kita butuhkan dan untuk menguji kebenaran dan keabsahan dokumen dapat kita lakukan dengan dua cara, yaitu : 1. Menandatangani sumber informasi yang berhak mengeluarkan surat – surat atau dokumen – dokumen. 2. Mencari informasi dari laporan, koran, majalah, atau perpustakaan yang memuat informasi yang relevan dengan analisis.

18

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan Aspek hukum mengkajii tentang legalitas usulan proyek yang akan dibangun dan dioperasikan, ini berarti bahwa setiap proyek yang akan didirikan dan dibangun di wilayah tertentu haruslah memenuhi hukum dan tata peraturan yang berlaku di wilayah tersebut.Jenis Badan Usaha seperti Perusahaan Perseroan, Firma (Fa), Perserikatan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi. Suatu perusahaan, baik itu perusahaan perdagangan maupun perusahaan industri, dalam menjalankan kegiatannya akan sangat membutuhkan suatu legalitas demi keberlangsungan perusahaan tersebut. Bentuk-bentuk legalitas perusahaan bermacam-macam disesuaikan dengan bidang dan jenis kegiatan perusahaan tersebut, diantaranya Nama Perusahaan, Merek, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Izin Usaha Industri (IUI). Dengan dimilikinya dokumen-dokumen pelegalan perusahaan, maka akan didapat beberapa manfaat diantaranya dalam hal perlindungan dari tindakan hukum yang berhubungan dengan masalah perizinan, dalam hal promosi produk, dalam hal bukti kepatuhan terhadap hukum, dalam hal permudahan mendapatkan proyek, dan dalam hal permudahan mendapatkan pinjaman dana unutk perluasan perusahaan maupun kegiatan lainnya.

19

B. Saran Adapun saran yang ingin penulis sampaikan adalah keinginan penulis atas partisipasi para pembaca, agar sekiranya mau memberikan kritik dan saran yang sehat dan bersifat membangun demi kemajuan penulisan makalah ini. Kami sadar bahwa penulis adalah manusia biasa yang pastinya memiliki kesalahan. Oleh karena itu, dengan adanya kritik dan saran dari pembaca, penulis bisa mengkoreksi diri dan menjadikan makalah ke depan menjadi makalah yang lebih baik lagi dan dapat memberikan manfaat yang lebih bagi kita semua.

20

DAFTAR PUSTAKA  http://myblogamdin.blogspot.com/2017/04/makalah-aspek-hukum.html  Kasmir dan Jakfar. 2013. STUDI KELAYAKAN BISNIS. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

21

JAWABAN SOAL BAB 2 1. Karena dengan adanya aspek hukum digunakan untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen – dokumen yang dimiliki suatu perusahaan, penelitian keabsahan dokumen dapat dilakukan sesuai dengan lembaga yang mengeluarkan dan yang mengesahkan dokumen yang bersangkutan karena semua itu penting mengingat ebelum usaha tersebut dijalankan maka segala prosedur yang berkaitan dengan izin – izin atau berbagai persyaratan harus terlebih dahulu sudah dipenuhi. Seperti contohnya jika badan hukum yang ternyata fiktif artinya tidak sah secara hukum, sehingga tidak layak disebut sebagai perusahaan yang berbadan hukum atau dapat terjadi izin – izin yang dimiliki ternyata palsu kemudian terjadi masalah pemalsuan surat – surat sehingga menimbulkan semgketa berkepanjangan, maka dengan adanya badan hukum digunakan untuk kegiatan suatu usaha yang dimana dalam penelitian tersebut harus sangat teliti dan cermat agar suatu saat tidak menimbulkan masalah yang berkepanjangan. 2. Karena badan hukum jenis PT ini memiliki banyak kelebihan jika dibandingkan dengan lainnya, kelebihannya antara lain luasnya badan usaha yang dimiliki, kewenangan dan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada didalamnya. Di dalam PT pemilik modal tidak harus memimpin perusahaan, karena dapat menunjuk orang lain diluar pemilik modal untuk menjadi pemimpin. 3. Penelitian keabsahan dokumen dapat dilakukan sesuai dengan lembaga yang mengeluarkan dan yang mengesahkan dokumen bersangkutan. Penelitian ini sangat penting mengingat sebelum usaha tersebut dijalankan, maka segala prosedur yang berkaitan dengan bagai persyaratan harus terlebih dahulu sudah terpenuhi. 4. PT terbatas terbuka disebut juga dengan PT yang go publik karena penanaman modalnya terbuka untuk masyarakat luas. PT terbuka menjual sahamnya ke hal layak melalui pasar modal.

22

Contoh : PT. Bank Central Asia Tbk. PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. PT. Garuda Indonesia. PT tertutup adalah jenis Perseroan Terbatas yang tidak memperjual – belikan saham – sahamnya kepada masyarakat luas. Modal PT tertutup berasal dari kalangan tertentu saja, misalnya saham dari kerabat atau keluarga saja. Contoh : Bakrie Grup. Sinar mas Grup. PT kosong adalag perseroan terbatas yang sudah memiliki izin usaha dan izin lainnya, namun belum ada kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Contoh : PT. Sarana Rekatama Dinamika. PT. Asian Biskuit 5. Berikut syarat – syarat yang perlu dipenuhi untuk mendirikan PT : 1) PT didirikan sekurang-kurangnya oleh dua orang. 2) Pendirian PT dituangkan dalam akta notaris. 3) Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. 4) Mencantumkan perkataan "PT" dalam akta notaris. 5) Disahkan oleh menteri kehakiman. 6) Didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan. 7) Diumumkan dalam berita negara. 8) Memiliki modal dasar sekurang-kurangnya Rp 20.000.000, (dua pu- luh juta rupiah). 9) Modal ditempatkan sekurang - kurangnya 25 % ( dua puluh lima persen ) dari modal dasar . 10) Menyetor modal setor 50 % ( lima puluh persen ) dan modal ditem- patkan pada saat perusahaan didirikan. 6. Apabila Suatu saat timbul masalah maka usaha tersebut harus dditutup atau dibubarkan karena telah menyalahi aturan dimana dokumen – dokumen pendukungnya tidak sesuai atau ilegal dan melanggar hukum. 7. Penelitian ke lapangan untuk mengecek kebenaran dari data-data atau informasi yang kita butuhkan dan untuk menguji kebenaran dan keabsahan dokumen dapat kita lakukan dengan dua cara, yaitu : 1) Menandatangani sumber informasi yang berhak mengeluarkan surat – surat atau dokumen – dokumen.

23

2) Mencari informasi dari laporan, koran, majalah, atau perpustakaan yang memuat informasi yang relevan dengan analisis. 8. Tuan bagus dan teman – temannya mendirikan perusahaan dengan modal dasarnya Rp.10.000.000.000,Modal ditempatkannya Rp.10.000.000.000 x 25% = Rp.2.500.000.000,-

24