Kel 3 Rps 11

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH Dalam kegiatan sehari-hari kita selalu membutuhkan uang untuk membeli atau membayar berbagai keperluan.Yang menjadi masalahnya adalah terkadang kebutuhan yang ingin kita beli tidak dicukupi dengan uang yang kita miliki. Dengan demikian maka mau tidak mau kita harus mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat penting kita terpaksa harus memenuhinya dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada. Di sisi lain dalam pengelolaan suatu perusahaan terdapat beragam kegiatan usaha, mulai dari kegiatan pokok sampai dengan kegiatan tambahan, yang menjadi masalah adalah jika kegiatan pokok tersebut mengalami hambatan, maka hal ini akan menyebabkan kehidupan perusahaan terancam. Hambatan-hambatan yang dialami oleh suatu perusahaan dapat berupa kesulitan melakukan penjualan, kesulitan melakukan penagihan piutang, kondisi adiministrasi kredit yang tidak beraturan ataupun teknologi yang digunakan sudah ketinggalan zaman. Kemudian hambatan tersebut dapat datang dari dalam maupun luar perusahaan. Bagi perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan atau penjualan, hambatan utama yang dapat menjadi ancaman adalah banyaknya penjualan kredit yang tidak tertagih atau macet. Banyaknya kredit macet ini akan mengakibatkan terganggunya perputaran barang dan keuangan, apalagi jika sampai kredit tersebut tidak sanggup lagi dibayar oleh nasabahnya. Dan bila masalah ini tidak segera ditanggulangi, bukan tidak mungkin kerugian yang lebih besar tidak dapat dihindari lagi. Untuk melakukan penagihan piutang yang macet tersebut diperlukan biaya dan tenaga yang harus dikorbankan.Dan untuk menanggulangi masalah ini dapat diserahkan kepada perusahaan yang sanggup untuk melakukannya, yang disebut perusahaan anjak piutang, yang memang kegiatannya utamanya adalah bergerak dibidang penagihan piutang. Perusahaan anjak piutang dapat mengambil alih pengelolaan piutang baik dengan cara dikelola atau dengan cara membeli serta dapat pula melakukan pengelolaan administrasi piutang suatu perusahaan.

1.2 RUMUSAN MASALAH 1. Apa pengertian dari pegadaian? 2. Bagaimana sejarah dan organisasi pegadaian? 1

3. Bagaimana kegiatan usaha pegadaian dan mekanisme kerja pegadaian? 4. Apa manfaat dari pegadaian? 5. Apa pengertian dari anjak piutang? 6. Bagaimana sejarah anjak piutang? 7. Bagaimana struktur organisasi? 8. Bagaimana jenis dan mekanisme serta manfaat anjak piutang?

1.3 TUJUAN 1. Untuk mengetahui pengertian dari pegadaian. 2. Untuk mengetahui sejarah dan organisasi pegadaian. 3. Untuk mengetahui kegiatan usaha pegadaian dan mekanisme kerja pegadaian. 4. Untuk mengetahui manfaat dari pegadaian. 5. Untuk mengetahui pengertian dari anjak piutang. 6. Untuk mengetahui sejarah anjak piutang. 7. Untuk mengetahui struktur organisasi. 8. Untuk mengetahui jenis dan mekanisme serta manfaat anjak piutang.

2

BAB II PEMBAHASAN

2.1 PENGERTIAN PEGADAIAN Pengertian gadai dan Perusahaan Umum Pegadaian di Indonesia adalah sebagai berikut: a. Gadai Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh dari seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. b. Perusahaan Umum Pegadaian Perusahaan Umum Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150 di atas. Tugas pokoknya adalah memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat (Trihandaru dan Budisantoso, 2009:212). Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Dengan usaha gadai masyarakat tidak perlu tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan harga barang yang dijaminkan. Perusahaan yang menjalankan usaha gadai tersebut perusahaan pegadaian yang secara resmi satu-satunya di Indonesia hanya dilakukan oleh perum pegadaian (Kasmir, 2012:233).

2.2 SEJARAH DAN ORGANISASI PEGADAIAN Usaha pegadaian di Indonesia dimulai pada zaman penjajahan belanda (VOC) dimana pada saat itu tugas pegadaian adalah membantu masyarakat untuk membantu masyarakat untuk meminjamkan uang dengan jaminan gadai.Pada mulanya usaha ini dijalankan oleh pihak swasta, namun dalam perkembangan selanjutnya usaha pegadaian ini di ambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian dijadikan perusahaan negara, menurut undang-undang pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu dengan status Dinas Pegadaian.

3

Dalam Sejarah dunia usaha pegadaian pertama kali dilakukan di Itali. Kemudian dalam perkembangannya meluas ke wilayah Eropa lainnya seperti inggris, perancis dan Belanda. Oleh orang-orang Belanda lewat pihak VOC usaha pegadaian dibaa masuk ke Hindia Belanda . Di zaman kemerdekaan , Pemerintah Republik Indonesia mengambil alih usaha Dinas Pegadaian dan Mengubah status pegadaian menjadi Perusahaan Negara (PN) pegadaian berdasarkan UU No.19 prp. 1960.

Pada tanggal 11 maret 1969 berdasarkan Peraturan

pemerintah RI No. 7 Tahun 1969 PN pegadaian berubah menjadi Peusahaan Jawatan (Perjan). Kemudian pada tanggal 10 April 1990 berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1990 Perjan Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Sampai saat ini lembaga yang melakukan usaha berdasarkan atas hukum gadai hanyalah Perum Pegadaian . (Kasmir, 2012: 234). Kantor Pusat Perum Pegadaian berkedudukan di Jakarta dan dibantu oleh kantor daerah, kantor perwakilan daerah, dan kantor cabang. Saat ini jaringan usaha Perum Pegadaian telah meliputi lebih dari 500 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia (Trihandaru dan Budisantoso, 2009:213).

2.3 KEGIATAN USAHA PEGADAIAN DAN MEKANISME KERJA PEGADAIAN a. Penghimpunan Dana Dana yang diperlukan oleh Perum Pegadaian untuk melakukan usahanya berasal dari: 1. Pinjaman jangka pendek dari perbankan 2. Dana jangka pendek sebagian besar adalah dalam bentuk ini sekitar 80% dari total dana jangka pendek yang dihimpun. 3.

Pinjaman jangka pendek dari pihak lainnya (utang kepada rekanan, utang kepada nasabah, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, dan lain-lain)

4. Penerbitan obligasi 5. Sampai dengan tahun 1994, Perum Pegadaian sudah 2 kali menerbitkan obligasi yang jangka waktunya masing-masing 5 tahun. Penerbitan pertama adalah pada tahun 1993 sebesar Rp 25 Miliar dan penerbitan yang kedua kalinya adalah pada tahun 1994 juga sebesar Rp 25 Miliar, sehingga sampai dengan tahun 1994 total nilai obligasi yang telah diterbitkan adalah Rp 50 Miliar.

4

6. Modal sendiri. Terdiri dari modal awal (kekayaan negara diluar APBN sebesar Rp 205 miliar), penyertaan modal pemerintah, laba ditahan (merupkan akumulasi laba sejak perusahaan pegadaian ini berdiri pada masa Hindia Belanda). b. Penggunaan Dana Dana yang telah berhasil dihimpun kemudian digunakan untuk mendanai kegiatan usaha Perum Pegadaian. Dana tersebut digunakan antara lain untuk hal-hal berikut. 1. Uang kas dan dana likuid lain. Dana likuid digunakan untuk kebutuhan seperti kewajiban yang jatuh tempo, penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar hukum gadai, biaya operasional yang harus segera dikeluarkan, pembayaran pajak, dan lain-lain. 2. Pembelian dan pengadaan aktiva tetap dan inventaris. Antara lain berupa tanah, kantor atau bangunan, komputer, kendaraan, meubel, brankas, dan lainlain. 3. Pendanaan kegiatan operasional. Seperti gaji pegawai, honor, perawatan peralatan, dan lain-lain 4. Penyaluran dana. Dimana ini diharapkan akan menghasilkan penerimaan dari bunga yang dibayarkan nasabah. 5. Investasi lain. Kelebihan dana (idle fund), yang belum diperlukan untuk mendanai kegiatan operasional maupun belum dapat disalurkan kepada masyarakat dapat ditanamkan dalam berbagai bentuk investasi, contohnya dibidang properti yaitu kantor dan toko. c. Produk dan Jasa Perum Pegadaian Berikut akan dijelaskan mengenai berbagai produk dan jasa yang ditawarkan oleh Perum Pegadaian kepada masyarakat. 1. Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai. Ini berarti mensyaratkan pemberian pinjaman atas dasar penyerahan barang bergerak oleh penerima pinjaman. 2. Penaksiran nilai barang. Masyarakat yang memerlukan jasa ini biasanya ingin mengetahui nila jual wajar atas barang-barang berharganya yang akan dijual. Atas jasa penaksiran yang diberikan, Perum Pegadaian memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penaksiran. 3. Penitipan barang. Masyarakat menitipkan barang di pegadaian pada dasarnya karena alas an keamanan penyimpanan, terutama bagi masyarakat yang akan 5

meninggalkan rumahnya untuk jangka waktu yang lama. Atas jasa penitipan barang yang diberikan, Perum Pegadaian memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penitipan. 4. Jasa lain. a) Penjualan Koin Emas ONH. Merupakan emas yang berbentuk koin yang bisa digunakan untuk tujuan persiapan dana pergi haji bagi pembelinya. Selain untuk gaji, konsumen juga dapat membeli emas untuk tujuan investasi lain. b) Krasida, merupakan Kredit Angsuran Sistem Gadai. Merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro dan kecil (dalam rangka mengembangkan usaha) atas dasar gadai yang pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran. c) Kreasi, adalah Kredit Angsuran Fidusia. Merupakan modifikasi dari Kredit Kelayakan Usaha (KKUP). Kreasi merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro dan kecil (dalam rangka pengembangan usaha) dengan konstruksi pinjaman secara fidusia dan pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran. d) Kresna atau Kredit Serba Guna. Merupakan pemberian pinjaman kepada pegawai/ karyawan dalam rangka kegiatan produktif/ konsumtif dengan pengembalian secara angsuran. e) Galeri 24. Yaitu Toko Emas yang khusus merancang desain dan menjual perhiasan emas dengan Sertifikat Jaminan sesuai dengan karatase perhiasan emas. Merupakan produk yang dibuat oleh Pegadaian, jadi bukan merupakan barang jaminan nasabah yang tidak ditebus (Trihandaru dan Budisantoso, 2009:214-218). d. Mekanisme Kerja Pegadaian 1. Barang yang dapat digadaikan Pada dasarnya, hampir semua barang dapat digadaikan di penggadaian dengan pengecualian untuk barang-barang tertentu. Namun mengingat keterbatasan tempat penyimpanan, keterbatasan sumber daya manusia di pegadaian, ada beberapa barang yang tidak dapat digadaikan di pegadaian, Antara lain: binatang ternak, hasil bumi, barang dagangan dalam jumlah besar, barang yang cepat rusak/ busuk, barang yang amat kotor, kendaraan sangat besar, barang-barang seni yang sulit ditaksir, mudah terbakar, senjata 6

api, amunisi, dan mesin, barang yang di sewabelikan, barang milik pemerintah, barang illegal. 2. Penaksiran. Mengingat besarnya jumlah pinjaman sangat tergantung pada nilai barang yang akan digadaikan, maka barang yang diterima dari calon peminjam terlebih dahulu ditaksir nilainya oleh petugas penaksir. Pedoman dasar penaksiran telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian agar penaksiran atas suatu barang bergerak dapat sesuai dengan nilai yang sebenarnya. Pedoman penaksiran yang dikelompokkan atas jenis barangnya dibagi menjadi dua, yaitu barang kantong (emas dan permata) serta barang gudang (mobil, mesin, barang elektronik, tekstil, dan lain-lain). 3. Pemberian Pinjaman Setelah nilai taksiran ditentukan, maka petugas menentukan jumlah uagn pinjaman yang dapat diberikan.Penentuan jumlah uang pinjaman ini juga berdasarkan presentase tertentu terhadap nilai taksiran, dan presentase ini juga telah ditentukan oleh Perum Pegadaian berdasarkan golongan yang besarnya berkisar antara 80-90%. Nilai uang pinjaman yang diberikan lebih kecil daripada nilai pasar dari barang yang digadaikan. Perum Pegadaian secara sengaja mengambil kebijakan ini untuk mencegah munculnya kerugian. Apabila ternyata nasabah pada saat jatuh tempo tidak mampu atau bersedia menebus barang yang digadaikan, maka Perum Pegadaian akan menjual barang tersebut melalui pelelangan. 4. Pelunasan Sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan pada waktu pemberian pinjaman, nasabah mempunyai kewajiban melakukan pelunasan pinjaman yang telah diterima. Pada dasarnya, nasabah dapat melunasi kewajibannya setiap saat tanpa harus menunggu jatuh tempo. Pelunasan pinjaman beserta sewa modalnya (bunga) dibayarkan langsung ke kasir disertai surat gadai. Setelah adanya pelunasan atau penebusan yang disertai dengan pemenuhan kewajiban nasabah lain, nasabah dapat mengambil kembali barang yang digadaikan. 5. Pelelangan

7

Penjualan barang yang digadaikan melalui suatu pelelangan akan dilakukan oleh Perum Pegadaian pada saat yang telah ditentukan di muka apabila halhal berikut ini terjadi : 1) Pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak bisa menebus barang yang digadaikan dan membayar kewajiban lainnya karena berbagai alasan 2) Pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak memperpanjang batas waktu pinjamannya karena berbagai alasan Hasil pelelangan barang yang digadaikan akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah kepada Perum Pegadaian yang terdiri dari: 1) Pokok pinjaman 2) Sewa modal atau bunga 3) Biaya lelang Apabila barang yang digadaikan tidak laku dilelang atau terjual dengan harga yang lebih rendah dari pada nilai taksiran yang telah dilakukan pada awal pemberian pinjaman kepada nasabah yang bersangkutan, maka barang yang tidak laku dilelang tersebut dibeli oleh negara dan kerugian yang timbul ditanggung oleh Perum Pegadaian (Trihandaru dan Budisantoso, 2009:218-222).

2.4 MANFAAT PEGADAIAN a. Bagi Nasabah Manfaat utama yang diperoleh oleh nasabah yang meminjam dari perum pegadaian adalah ketersediaan dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan. Di samping itu, mengingat jasa ditawarkan oleh Perum Pegadaian tidak hanya jasa pegadaian, maka nasabah juga dapat memperoleh manfaat antara lain: 1. Penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak lain atau institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya. Penaksiran atas suatu barang antara penjual dan pembeli sering sulit sampai pada suatu kesepakatan yang sama. Untuk mengatasi perbedaan persepsi atas nilai suatu barang, kedua belah pihak bisa menghubungi Perum Pegadaian sebagai pihak yang netral untuk melakukan penaksiran atas barang tersebut.

8

2. Penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya. Nasabah yang akan bepergian, merasa kurang aman menempatkan barang bergeraknya di tempat sendiri, atau tidak mempunyai sarana penyimpan suatu barang bergerak dapat menitipkan barangnya di Perum Pegadaian. b.

Bagi Perum Pegadaian

Manfaat yang diharapkan dari Perum Pegadaian sesuai jasa yang diberikan kepada nasabahnya adalah: 1. Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh pinjaman dana. 2. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu dari Perum Pegadaian. 3. Pelaksanaan misi Perum Pegadaian sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana. 4. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990, laba yang diperoleh oleh Perum Pegadaian digunakan untuk: a) Dana pembangunan semesta (55%) b) Cadangan umum (20%) c) Cadangan tujuan (5%) d) Dana sosial (20%) (Trihandaru dan Budisantoso, 2009:222-223).

2.5 PENGERTIAN ANJAK PIUTANG Anjak piutang adalah suatu teknik pendanaan jangka pendek dengan memanfaatkan piutang yang dimiliki suatu perusahaan. Perusahaan yang bersangkutan menjual atau menyerahkan hak atas piutangnya kepada perusahaan anjak piutang (factor) (Gunawan, 2001:138). Factoring dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi anjak piutang. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988, perusahaan anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

9

Keputusan Menteri Keuangan tersebut diperbarui dengan SK Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 yang menyatakan bahwa “kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembeian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri”. Pernyataan ini ditegaskan dengan SK Menteri keuangan Nomor 172/KMK.06/2002 yang menyatakan bahwa “Kegiatan anjak piutang dilakukan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.” Pihak yang terkait dalam kegiatan anjak piutang meliputi: a. Perusahaan jasa anjak piutang (factor). Factor adalah pihak yang memberikan jasa anjak piutang b. Klien (client). Klien adalah pihak yang menerima jasa anjak piutang dan menjual barang/jasa secara kredit kepada nasabah. c. Nasabah (customer). Nasabah adalah pihak yang membeli barang dan/atau jasa dari klien dan mempunyai kewajiban berupa utang jangka pendek kepada klien.

Anjak piutang merupakan perjanjian antara factor dengan klien yang mewajibkan: 1. Pihak factor untuk memberika jasa berupa: a. Pembiayaan atas piutang usaha yang dimiliki oleh klien. b. Nonpembiayaan berupa antara lain penagihan piutang, dan administrasi penjualan 2. Pihak klien untuk: a. Menjual atau menjaminkan piutangnya kepada pihak factor. b. Memberikan balas jasa fiinasial kepada factor (Trihandaru dan Budisantoso, 2009:226-227).

2.6 SEJARAH ANJAK PIUTANG Kegiatan anjak piutang mulai dikenal ketika perusahaan-perusahaan manufaktur di Inggris berusaha menjual produknya ke Amerika. Amerika pada waktu itu, sekitar tahun 1880-an merupakan benua baru yang banyak didatangi oleh orang-orang dari Eropa terutama dari Inggris. Ketika perusahaan-perusahaan di Inggris akan memasarkan atau menjual produknya ke orang-orang di Amerika, timbul masalah karena ternyata mereka tidak saling mengenal. Risiko tidak terbayarnya penjualan secara kredit semakin besar bukan hanya karena mereka tidak saling mengenal tetapi juga karena jarak yang sangat jauh.Kondisi ini mendorong perusahaan-perusahaan di Inggris untuk menemukan suatu solusi mengenai 10

sistem penjualan yang sesuai. Perusahaan-perusahaan tertentu mulai tertarik untuk menjembatani atau sebagai perantara antara pihak penjual di Inggris dengan pihak pembeli di Amerika. Perusahaan-perusahaan ini selanjutnya dikenal sebagai factor atau agen. Jasa yang ditawarkan oleh factor pada waktu itu masih berkisar terutama pada pengurusan dan penagihan piutang saja. Usaha factor ini menjadi semakin berkembang ketika perusahaan-perusahaan terkait Inggris memerlukan jasa penilaian kelayakan atas kredit dagang kepada pembeli di Amerika. Tugas factor dalam hal ini adalah menentukan kelayakan suatu pembeli untuk memperoleh fasilitas pembelian dengan cara kredit (credit worthness) dan juga menentukan tingkat atau kemungkinan terbayarnya suatu piutang dari penjualan tekstil secara kredit. Lama-kelamaan, factor tidak hanya memberikan jasa investigasi kredit saja tetapi sekaligus membeli fakturfaktur penjualan tekstil dari perusahaan tekstil. Factor kemudian menguangkan atau menagih faktur tersebut pada pembeli saat jatuh tempo.Dalam perkembangannya, kegiatan pemberian jasa anjak piutang ini tidak hanya diberikan oleh suatu perusahaan sebagai salah satu dari kegiatan usahanya, tetapi juga oleh suatu perusahaan yang secara khusus bergerak dalam bidang anjak piutang.Usaha berkembang mulai dari Amerika Utara, kemudian berkembang di bagian Amerika yang lain, lalu berkembang di Eropa, dan akhirnya ke seluruh dunia. Bidang usaha yang dilayani jasa anjak piutang berkembang dari semula tekstil ke bidang-bidang usaha yang lain termasuk jasa. Kegiatan anjak piutang di Indonesia mulai berkembang sejak adanya Keputusan Presiden No. 61 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.13/1988 tanggal 20 Desember 1988.Peraturan ini terutama diterapkan untuk memberikan alternatif pembiayaan usaha dari berbagai macam jenis lembaga keuangan, termasuk perusahaan anjak piutang.Pembiayaan usaha diberikan keleluasaan untuk mengembangkan usaha dengan modal yang hanya tidak bersumber dari lembaga perbankan saja. Jasa anjak piutang dapat diberikan oleh suatu lembaga keuangan sebagai salah satu kegiatan usahanya, dapat diberikan oleh suatu bank, dan dapat diberikan oleh suatu lembaga keuangan yang secara khusus memberikan jasa anjak piutang (Trihandaru dan Budisantoso, 2009:227-228).

2.7 STRUKTUR ORGANISASI Atas dasar struktur organisasinya, perusahaan anjak piutang dapat dibedakan menjadi struktur organisasi perusahaan anjak piutang berskala kecil dengan struktur organisasi. Perusahaan anjak piutang berskala kecil biasanya hanya memberikan jasa-jasa pembiayaan dan jarang sekali yang juga memberikan jasa-jasa non pembiayaan seperti administrasi 11

penjualan dan lain-lain. Perusahaan jasa anjak piutang berskala besar biasanya mampu memberikan kedua jenis jasa tersebut. a. Perusahaan Anjak Piutang Kecil Struktur organisasinya disesuaikan dengan jenis jasa yang ditawarkan, yaitu terutama hanya jasa pembiayaan. Mengingat proses dasar dari kegiatan pembiayaan adalah: 1. Analisis terhadap bonafiditas calon klien 2. Analisis terhadap kolektibilitas piutang 3. Pembayaran pembiayaan kepada klien 4. Administrasi faktur dan bukti piutang 5. Administrasi hak dan kewajiban pihak-pihak terkait 6. Penagihan piutang 7. Pembayaran kepada klien Bagian-bagian terdapat dalam perusahaan jasa anjak piutang tidak jauh berbeda dengan proses tersebut. 1. Departement Kredit adalah bagian dari perusahaan yang bertugas melakukan analisis terhadap bonafiditas calon klien dan kolektibilitas atau kualitas piutang yang akan dibiayai. Departement Faktur adalah bagian perusahaan yang bertugas melakukan administrasi dokumen piutang agar dapat secara tepat dan cepat digunakan untuk perhitungan biaya, diskonto atau bunga dan jatuh tempo. 2. Departement Penyesuaian (Adjustment Departement) adalah bagian perusahaan yang bertugas melakukan administrasi dan pengelolaan perubahan-perubahan terhadap persyaratan perjanjian, jumlah piutang, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban pihak-pihak terkait dalam anjak piutang. 3. Departement Penagihan adalah bagian perusahaan yang bertugas untuk melakukan penagihan terhadap piutang yang jatuh tempo. 4. Departement Rekening Klien adalah bagian dari perusahaan yang bertugas melakukan seluruh pencatatan terhadap semua transaksi atau kegiatan yang memengaruhi kewajiban dan hak klien. 5. Departement Legal adalah bagian dari perusahaan yang bertugas memberikan pertimbangan dan saran yuridis mengenai kegiatan-kegiatan perusahaan.

12

\

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perusahaan Anjak Piutang Berskala Kecil Sumber: Trihandaru dan Budisantoso, 2009:235

b. Perusahaan Anjak Piutang Besar Di samping memberikan jasa pembiayaan, perusahaan anjak piutang berskala besar juga menawarkan jasa pembiayaan, sehingga selain bagian-bagian di atas, perusahaan anjak piutang juga memiliki bagian-bagian lain seperti bagian umum, bagian komputer, bagia treasury, bagian relasi, bagian pengelolaan kredit, dan lain-lain. Tanggung jawab yang dimiliki oleh masing-masing bagian cenderung lebih spesifik, sehingga secara umum jumlah bagian-bagiannya menjadi lebih banyak. Bagian atau departemen yang menjadi sangat banyak biasanya dikelompokkan menjadi hanya 3 sampai 5 divisi saja (Trihandaru dan Budisansoto, 2009:234-235).

Gambar 2.2 Diagram Organisasi Anjak Piutang Berskala Besar Sumber: Trihandaru dan Budisantoso, 2009:236 13

2.8 JENIS DAN MEKANISME SERTA MANFAAT ANJAK PIUTANG Pada pelaksanaannya, jenis dari jasa anjak piutang yang diberikan oleh factor dan yang akan diterima klien sangat bergantung pada formulasi dari perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak. Atas dasar hal terseut jasa anjak piuntang dapat dibedakan atas dasar hal-hal berikut. a. Jasa yang Ditawarkan Atas dasar jasa yang diberikan oleh factor, anjak piutang dapat dibedakan menjadi: 1. Full-service Factoring Anjak piutang jenis ini memberikan jasa secara menyeluruh, baik jasa pembiayaan maupun nonpembiayaan. 2. Bulk Factoring Anjak piutang jenis ini memberikan jasa pembiayaan dan pemberitahuan saat jatuh tempo pada nasabah, tanpa memberikan jasa lain seperti proteksi risiko piutang, administrasi penjualan, dan penagihan. 3. Maturity Factoring Anjak piutang jenis ini memberikan jasa proteksi risiko piutang, administrasi penjualan secara menyeluruh, dan penagihan. 4. Invoice Discounting Anjak piutang jenis ini hanya memberikan jasa pembiayaan saja, sedangkan jasa nonpembiayaan sama sekali tidak diberikan. b. Distribusi Risiko Pada mekanisme penjualan tanpa adanya perusahaan anjak piutang, risiko tidak terbayarnya piutang milik klien sepenuhnya ditanggung oleh klien sendiri. Dengan adanya perusahaan anjak piutang, risiko tersebut tidak harus selalu secara penuh ditangguh oleh klien. Atas dasar distribusi risiko tidak terbayarnya pitutang oleh nasabah, anjak pituang dapat dibedakan menjadi: 1. With resource factoring Pada tahap awal factor memberikan uang muka proporsi tertentu kepada klien atas piutang/faktur yang diserahkan. Pada saat piutang jatuh tempo, apabila nasabah sama sekali tidak melunasi utangnya, maka klien berkewajiban untuk mengembalikan sejumlah uang muka yang telah diterimanya dari factor. 2. Without resource factoring

14

Pada tahap awal factor memberikan uang muka sejumlah proporsi tertentu kepada klien atas piutang/faktur yang diserahkan. Pada saat piutang jatuh tempo, apabila nasabah sama sekali tidak melunasi utangnya, maka klien tidak berkewajiban untuk mengmebalikan sejumlah uang muka yang telah diterimaya dari factor. c. Keterlibatan Nasabah dalam Perjanjian Perjanjian utama yang dibuat untuk pelaksanaan kegiatan anjak piutang adalah antara pihak klien dengan pihak factor. Perjanjian tersebut dapat dibuat dengan atau tanpa persetujuan pihak nasabah. Atas dasar ada atau tidaknya psertujuan pihak nasabah dalam perjanjian anjak piutang dapat dibedakan menjadi: 1. Disclosed factoring Penyerahan atau penjualan putang oleh klien kepada factor dalam disclosed factoring adalah dengan sepengetahuan (notifikasi atau pemberitahuan) pihak nasabah. 2. Undisclosed factoring Penyerahan atau penjualan piutang oleh klien kepada factor dalam undisclosed factoring adalah tanpa sepengetahuan (notifikasi atau pemberitahuan) pihak nasabah. d. Lingkup Pelayanan Pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses anjak piutang dapat berlokasi dalam suatu wilayah negara yang sama dan dapat juga berlokasi dalam wilayah yang berbeda. Apabila ditinjau atas dasar kedudukan geografis dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses anjak piutang tersebut, maka anjak piutang dapat dibedakan menjadi: 1. Domestic factoring Pihak-pihak yang terlibat dalam domestic factoring berkedudukan dalam satu wilayah negara.

15

Gambar 2.3 Skema Domesctic Factoring Sumber:

Trihandaru

dan

Budisantoso,

2009:231 Keterangan Skema: 1) Perjanjian 2) Jual beli barang secara kredit 3) Pengalihan/penjualan piutang (dengan penyerahan dokumen penjualan) 4) Pembayaran (uang muka sejumlah x % dari nilai piutang) 5) Penagihan 6) Pelunasan (100%) 7) Pelunasan piutang (100% - uang muka x %) 2. International factoring. Pihak-pihak yang terlibat dalam international factoring berkedudukan dalam wilayah negara yang berbeda, terutama perbedaan kedudukan antara klien atau pemasok dengan kedudukan nasabah.

Gambar 2.4 Mekanisme Dasar International Factoring Sumber: Trihandaru dan Budisantoso, 2009:232 Keterangan Gambar. 1) Perjanjian anjak piutang yang melibatkan klien, export factor, import factor, dan pembeli. 2) Jual beli secara kredit 3) Pengalihan piutang (dengan penyerahan dokumen penjualan dan pengiriman barang) 4) Pembayaran (uang muka x %) 16

5) Pelimpahan penagihan (dengan penyerahan dokumen penjualan dan pengiriman) 6) Penagihan saat jatuh tempo (menggunakan dokumen penjualan dan pengiriman) 7) Pelunasan (100%) 8) Pelunasan (100%) 9) Pelunasan (100% - uang muka x %) e. Tipe Tagihan atau Piutang Transaksi jual beli secara kredit antara penjual dengan pembeli menimbulkan piutang atau tagihan bagi penjual dan menimbulkan kewajiba atau utang bagi pihak pembeli. Hak dan kewajiban dari penjual-pembeli tersebut dapat diformalkan dalam bentuk piutang dagang biasa dan dapat juga dalam bentuk promes. 1. Anjak piutang untuk tagihan biasa Anjak piutang untuk tagihan biasa pada dasarnya hanya melibatkan pihak klien, nasabah, dan factor. Pihak lain, biasanya bank, tidak ikut serta secara langsung dalam proses anjak piutang ini. Pengalihan tagihanya hanya sebatas dari pihak klien kepada pihak factor, dan pada saat jatuh tempo factor dapat melakukan penagihan kepada nasabah atau debitor. 2. Anjak piutang untuk promes Anjak piutang untuk promes melibatkan pihak lain, biasnya bank, dalam proses penagihan piutang. Mekanismenya menjadi sedikit lebih panjang karena bukti piutang dikonversikan menjadi promes untuk kemudian didiskontokan ke pihak lain (bank).

Gambar 2.5 Proses Anjak Piutang Promes Sumber: Trihandaru dan Budisantoso, 2009:233 17

Keterangan skema. 1) Perjanjian anjak piutang 2) Jual beli secara kredit yang diikuti dengan penyerahan promes oleh pembeli kepada penjual (pernyataan akan membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu) 3) Pengalihan piutang (dengan penyerahan promes) 4) Pembayaran (atas dasar diskonto) 5) Pendiskontoan promes ke bank 6) Pembayaran atas dasar dikonto 7) Penagihan pada saat jatuh tempo (menggunakan promes) 8) Pelunasan (100%) (Trihandaru dan Budisantoso, 2009:228-234). Manfaat anjak piutang yaitu: a. Bagi Klien Manfaat yang diterima klien terdiri dari (1) manfaat karena menerima jasa pembiayaan dan (2) manfaat yang diterima karena menerima jasa nonpembiayaan. 1) Jasa Pembiayaan a) Peningkatan penjualan b) Kelancaran modal kerja c) Pengurangan risiko tidak tertagihnya piutang. 2) Jasa Nonpembiayaan a) Memudahkan penagihan piutang b) Efisiensi usaha c) Peningkatan kualitas piutang d) Memudahkan perencanaan arus kas (cash-flow) b. Bagi Factor Manfaat utama yang diterima factor adalah penerimaan dalam bentuk fee dari pihak klien. Fee tersebut terdiri dari: 1) Discount feel/charge Fee ini dibayarkan oleh klien karena factor memberikan jasa pembiayaan (uang muka) atas piutang yang diberikan oleh factor. 2) Service charge Fee ini dibayarkan oleh klien kepada factor karena factor memberikan jasa nonpembiayaan yang nilainya ditentukan sebesar persentase tertentu dari piutang atas dasar beba kerja yang dilakukan oleh factor. 18

c. Bagi Nasabah Nasabah memperoleh manfaat berupa: 1) Kesempatan untuk melakukan pembelian secara kredit. 2) Layanan penjualan yang lebih baik (Trihandaru dan Budisantoso, 2009:236-238).

19

BAB III KESIMPULAN 3.1 KESIMPULAN

20

DAFTAR PUSTAKA

Budisantoso, T danTriandaru, S. 2006. Bank dan

Lembaga

Keuangan

Lain.

Jakarta:

SalembaEmpat. Kasmir. 2012. Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

21