Kebijakan Program Pjas Di Kota Serang: (keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah)

Kebijakan Program PJAS (KEAMANAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH)

di Kota Serang Oleh : DIAN OKTAVIANA,SKM PELAKSANA KESLING PUSKESMAS DTP SERANG KOTA

26 JULII 2016

 Undang-Undang No. 7/1996 tentang Pangan  Peraturan

Menteri Kesehatan No. 722 / 1998 tentang Bahan Tambahan Makanan

 Undang-Undang No. 8/1999 tentang Perlindungan

Konsumen

 Peraturan

Pemerintah No.28/2004 Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan

tentang

 Keputusan Menteri Kesehatan RI No.942 /2003

tentang Pedoman Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan

 Peraturan Pemerintah No. 19 th 2005 pasal 42

(2) tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa Setiap Satuan Pendidikan Wajib memiliki Sarana & Prasarana, antara lain ‘Kantin Sekolah’

 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No.39

th 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan, diantaranya mengenai Pengamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)

 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No.57

th 2009 Pemberian Sekolah Sehat

Bantuan

Pengembangan

Pengertian …  Pangan adalah Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati

dan air, baik yang diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. (UU No. 7 tahun 1996)

 Makanan Jajanan adalah makanan dan minuman yang diolah

oleh pengrajin makanan ditempat penjualan dan atau disajikan sebagai makanan yang siap santap untuk dijual bagi umum/masyarakat. (Kepmenkes RI No. 942 tahun 2003)

 Hygiene Sanitasi

adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, tempat, orang dan perlengkapan yang dapat atau memungkinkan menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan manusia. (Kepmenkes RI No. 942 tahun 2003)

Masyarakat (Tidak Tahu)

Mutu Makanan

Produsen (Bertanggung-Jawab) Makanan

Pemerintah (Mengawasi + Mengendalikan)

Makanan berlabel diawasi dan dikendalikan BPOM-RI Makanan tidak berlabel oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota

1. Undang-undang dan Peraturan Pangan 2.Manajemen Pengawasan Pangan 3.Pelayanan Inspeksi 4.Pelayanan Laboratorium: Monitoring pangan dan data epidemiologi 5.Informasi, edukasi, komunikasi dan training

DIPERLUKAN PENGAWASAN MAKANAN 1. Memberikan perlindungan kepada konsumen 2. Memastikan bahwa semua pangan selama produksi, penanganan, penyimpananan, pengolahan, dan distribusi adalah: • Aman, utuh dan layak untuk konsumsi manusia ; • Memenuhi persyaratan keamanan dan mutu • Dilabel dengan jujur dan benar seperti yang dipersyartakan oleh undang-undang

Data Pedagang Makanan Jajanan Sekolah Dasar Wilayah Kota Serang Tahun 2011 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0

Bant Banj Sera Sing Saw Wala Cira Curu Kase Kalo Kilas Panc Takt Uny en ar Rau ng anda ah ntak cas g men dran ah ur akan ur Gira Agu Kota ru Luhu a

Makjan Sekolah

0

2

0

0

0

1

0

2

0

2

2

0

0

0

2

Makjan Umum

0

1

1

0

0

1

1

1

1

2

4

0

1

1

1

GRAFIK PEMBINAAN MAKANAN JAJANAN SAMPAI TAHUN 2012

400 366

363

350

300

250

200

150

119

125 123

117 93 93

100

139 109

168 148

112

Jumlah Makjan Umum 546

84

64

64 49

50 16 0

149 130

54

60 57 45

67 36

52 45

33

Jumlah Makjan Sekolah 1335

43 Jumlah Pembinaan Makjan Sekolah 1242

HASIL SAMPLING DAN PENGUJIAN PJAS BALAI POM DI SERANG







 

Sosialisasi keamanan pangan PJAS bagi Guru UKS/PKK/Toma Penyuluhan keamanan pangan PJAS bagi murid-murid sekolah Pendataan pedagang makanan jajanan sekolah dan sentra makanan jajanan baik di dalam gedung maupun di luar gedung Pertemuan keamanan pangan PJAS bagi pedagang sekolah Penyuluhan dan kursus. Penyuluhan dilakukan oleh petugas kesehatan dan assosiasi bersama kader di masyarakat sedangkan kursus dilakukan bagi pedagang makanan jajanan untuk memperoleh sertifikat

Pengambilan sampling PJAS dan pengujian di laboratorium  Penyebarluasan informasi melalui media elektronik dan media cetak  Koordinasi lintas program dan sektoral terkait, seperti Badan/Balai POM, Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dll 

1.

Pihak Sekolah (Kepala Sekolah dan Guru), berperan menetapkan kebijakan dan peraturan mengenai keamanan PJAS dilingkungan sekolah.

2. Guru UKS, berperan dalam: a. Melakukan pengawasan terhadap penyediaan PJAS di lingkungan sekolah maupun diluar sekolah. b. Memberikan edukasi bagi pengelola kantin dan penjaga PJAS mengenai keamanan pangan. c. Memberikan pengertian dan pengetahuan kepada siswa mengenai cara memilih pangan jajanan yang baik serta dampak negatif yang timbul.

3.

Orang Tua, berperan dalam: a. Mengawasi kebiasaan jajan anak. b. Mengarahkan dan memberikan pemahaman terhadap anak dalam memilih pangan jajanan yang aman dan bergizi. c. Membiasakn anak sarapan di rumah sebelum sekolah serta memberi bekal sekolah anak dengan makanan rumah yang aman dan bergizi. 4. Penyedia/Penjaja/Penjamah PJAS, wajib memperhatikan kebersihan fasilitas dan tempat penjualan untuk mencegah kontaminasi silang terhadap produk, serta mempraktekan cara pengolahan pangan yang baikdengan memperhatikan higyene dan sanitasi. 5. Kelompok Masyarakat ( PKK ), berperan meningkatkan kewaspadaan terhadap produk pangan termasuk PJAS yang tidak memenuhi syarat, termasuk membantu penyebarluasan informasi.

1.

2.

3.

4.

5.

Amati warnanya, mencolok atau tidak jika terlalu mencolok atau tidak sama dengan warna aslinya makakemungkinan telah ditambahi zat pewarna yang tidak aman. Baui aromanya, jika bau apek atau tengik pertanda makanan tersebut sudah rusak atau terkontaminasi oleh mikroorganisme. Amati komposisinya, bacalah dengan teliti adakah kandungan bahan-bahan makanan berbahaya. Perhatikan kualitasnya, apakah masih segar atau sudah berjamur yang bisa menyebabkan keracunan. Periksa label kemasan, apakah telah terdaftar di BPOM.

CONTOH MAKANAN JAJANAN YG BEREDAR DI SEKOLAH

1. Pembinaan dan Pengawasan makanan jajanan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota. 2. Dilakukan pendataan terhadap sentra pedagang makanan jajanan dan sarana penjaja. 3. Terhadap sentra pedagang jajanan maupun penjaja makanan jajanan dapat diberikan tanda telah terdaftar atau sticker telah didaftar. 4. Dinas Kesehatan Kab/Kota secara berkala menyampaikan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah Kab/Kota secara berjenjang, serta dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi