PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SITI AISYAH Jl. Lapter Silampari No. 20 Rt.01 Kel. Air KutiLubuklinggauTimur I Kota Lubuklinggau Kode Pos. 31626 Telp. (0733) 451604 Fax. (0733) 452776 Email:
[email protected] Website: www.rsudsitiaisyah-lubuklinggau.co.id
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SITI AISYAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR :
01 / KPTS / RSSA.04/ I /2016 TENTANG
PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN PELAYANAN GIZI RUMAH SAKIT PADA INSTALASI GIZI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SITI AISYAH
Menimbang
: a.
Bahwa Instalasi Gizi RSUD Siti Aisyah memiliki peranan penting dalam sistem penyelenggaraan gizi rumah sakit yang meliputi Pelayanan Gizi Rawat Inap dan Rawat Jalan dengan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan gizi pasien melalui makanan sesuai penyakit yang diderita.
b.
Bahwa Instalasi Gizi RSUD Siti Aisyah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas di perlukan sistem penyenggaraan makanan yang sesuai standar dan berkualitas untuk menjamin makanan yang diberikan kepada pasien sesuai dengan penyakit yang diderita.
c.
Bahwa untuk menjamin terselenggaranya Pelayanan Gizi RSUD Siti Aisyah maka perlu di buat Kebijakan Pelayanan Gizi Rumah Sakit Pada Instalasi Gizi RSUD Siti Aisyah
d.
Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a, b dan c diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Siti Aisyah.
Mengingat
: 1.
Undang-undang Lubuklinggau
Nomor
7
(Lembaran
Tahun
2001
Negara
tentang
Republik
Pembentukan
Indonesia
Tahun
Kota 2001
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4114) 2.
Keputusan
Menteri
Kesehatan
RI Nomor 436/Menkes/SK/VI/1993
tentang Standar Pemeliharaan Rumah Sakit dan Standar Pemeliharaan
medik,
junto
Nomor
keputusan
Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia
1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pemeliharaan RumahSakit. 3.
Keputusan
Menteri
Kesehatan
RI Nomor 1234/Menkes/SK/VIII/2005
tentang penetapan 13 (tiga belas) eks Rumah Sakit perusahaan jawatan (perjan) menjadi unit pelaksana teknis ( UPT ) Departemen Kesehatandengan menerakan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 4.
Peraturan
Menteri
Kesehatan
RI
Nomor
1636/Menkes/Per/XII/2005
tentang penetapan kelas Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah sebagai Rumah Sakit Kelas C.
5.
Peraturan
Menteri
Kesehatan
RI
Nomor
1676/Menkes/Per/XII/2005
tentang organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Daerah Siti Aisyah. 6.
Keputusan
Menteri
Kesehatan
RI
Nomor 1012/Menkes/SK/IX/2007
tentang Susunan dan Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja Rumah Sakit Daerah Siti Aisyah.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SITI AISYAH TENTANG PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN PELAYANAN GIZI RUMAH SAKIT PADA INSTALASI GIZI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SITI AISYAH.
KESATU
:
Memberlakukan Kebijakan Pelayanan Gizi Rumah Sakit Pada Instalasi Gizi Rsud Siti Aisyah
KEDUA
:
Instalasi Gizi Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah Bertanggungjawab kepada Direktur dan
KETIGA
:
menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
Tujuan pemberlakuan kebijakan ini adalah untuk mendapatkan hasil berupa kondisi pelayanan gizi rumah sakit pada instalasi gizi rsud siti aisyah yang sesuai standar dan berkualitas.
KEEMPAT
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
DITETAPKAN DI : LUBUKLINGGAU PADA TANGGAL : 4 Januari 2016 Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah Kota Lubuklinggau
dr. H. MAST IDRIS USMAN. E
Lampiran :
Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah Kota Lubuklinggau Tentang Kebijakan Pelayanan Gizi Rumah Sakit Pada Instalasi Gizi Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah Nomor
: 01 / KPTS / RSSA.04/ I /2016
Tanggal
: 4 Januari 2016
KEBIJAKAN PELAYANAN GIZI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SITI AISYAH
Kebijakan Umum Kegiatan pelayanan gizi berada dibawah koordinasi Unit Gizi meliputi : 1.
Penyelenggaraan Makanan.
2.
Kegiatan Pelayanan Gizi Rawat Jalan.
3.
Kegiatan Pelayanan Gizi Rawat Inap.
4.
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Gizi Terapan.
5.
Peralatan di unit harus selalu dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6.
Pelayanan di Unit Gizi harus selalu berorientasi kepada mutu dan keselamatan pasien.
7.
Semua petugas Unit Gizi wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8.
Dalam melaksanakan tugasnya setiap petugas wajib mematuhi ketentuan dalam K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
9.
Setiap petugas harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur opersinal yang berlaku, etika profesi, etikket, dan menghormati hak pasien.
10.
Untuk melaksanakan koordinasi dan evaluasi wajib dilaksanakan rapat rutin bulanan minimal satu bulan sekali.
Kebijakan Khusus 1.
Kegiatan penyelenggaraan makanan dan nutrisi untuk pasien tersedia secara regular.
2.
Persiapan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran bahan makanan dan makanan di Unit Gizi memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan resiko kontaminasi dan pembusukan.
3.
Persiapan dan pengolahan bahan makanan dengan memperhatikan prinsip HACCP untuk mengurangi resiko kontaminasi dan pembusukan.
4.
Pendistribusian makanan menggunakan sistem yang dipusatkan (sentralisasi) dan sistem yang tidak dipusatkan (desentralisasi), dilakukan secara tepat waktu.
5.
Perencanaan Menu pasien sesuai dengan diet pasien
6.
Perhitungan dan pemesanan kebutuhan Bahan Makanan sesuai dengan jumlah pasien ruangan dan siklus menu 10 hari.
7.
Pasien yang memerlukan diet makanan khusus, direncanakan dietnya dan dipesankan makanan khusus
8.
Pasien masuk perawatan dilakukan skrining gizi untuk mengidentifikasi adanya resiko nutrisi
9.
Pasien yang berisiko malnutrisi akan diassesmen lebih lanjut dan dibuat perencanaan terapi gizi.
10.
Tingkat kemajuan pasien dan dievaluasi serta didokumentasikan dalam rekam medik.
11.
Setiap pasien dan keluarga mendapatkan edukasi gizi sesuai dengan diet dan penyakitnya.
12.
Unit Gizi bertanggung jawab atas laporan berkala yang telah ditetapkan, baik untuk kepentingan eksternal maupun internal.
13.
Kegiatan penelitian dan pengembangan gizi diupayakan untuk meningkatkan mutu pelayanan.
14.
Seluruh Pelayanan Gizi wajib berorientasi pada kepuasan pasien yang dinilai dalam bentuk kuesioner kepuasan pasien.